Pergantian Kapolri: Momentum Pembaruan Institusi dan Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Kepemimpinan menentukan arah dan kualitas sebuah institusi. Di tangan pemimpin yang tepat, organisasi dapat bergerak lebih lincah, lebih bersih, dan lebih dipercaya. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah dapat membuat institusi kehilangan arah, betapapun besar sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya. Karena itu, setiap pergantian pucuk pimpinan selalu layak dibaca lebih dalam daripada sekadar peristiwa administratif.

Dalam konteks Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran yang sangat strategis. Polri adalah penjaga keamanan, penjaga ketertiban, sekaligus penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Hampir setiap warga pernah, atau suatu saat akan, berurusan dengan polisi: mengurus surat kehilangan, melapor sebagai korban, melintas di jalan raya, hingga menghadapi proses hukum. Pengalaman-pengalaman kecil inilah yang membentuk kesan masyarakat terhadap negara dan hukum.

Karena posisi itulah, pergantian Kapolri tidak pernah dipandang sebagai rotasi jabatan biasa. Peristiwa ini selalu menarik perhatian publik, memunculkan harapan baru, dan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi arah serta kinerja institusi kepolisian. Artikel ini mencoba membaca pergantian Kapolri sebagai momentum pembaruan institusi: apa makna yang dilekatkan masyarakat padanya, harapan apa yang menyertainya, tantangan apa yang menanti, dan ukuran apa yang pantas digunakan untuk menilai keberhasilannya.

 

2. Pergantian Kapolri sebagai Dinamika Wajar Organisasi Negara

Pada dasarnya, pergantian pimpinan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan organisasi negara. Tidak ada jabatan yang dimaksudkan untuk dipegang selamanya. Regenerasi kepemimpinan membuka ruang untuk menyegarkan kebijakan, menilai capaian yang telah diraih, mengakui kekurangan yang masih ada, dan menyesuaikan strategi dengan tantangan yang terus berkembang.

Setiap pemimpin membawa gaya, prioritas, dan cara pandang yang berbeda. Ada yang kuat dalam konsolidasi internal, ada yang menonjol dalam inovasi, ada pula yang piawai membangun komunikasi dengan publik. Pergantian memungkinkan institusi memperoleh energi baru tanpa harus meninggalkan fondasi yang sudah dibangun. Yang diharapkan adalah kesinambungan pada hal-hal baik, disertai keberanian untuk mengoreksi hal-hal yang belum sebagaimana mestinya.

Dalam kerangka ini, pergantian Kapolri sebaiknya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembaruan institusi, bukan semata sebagai peristiwa politik atau pergantian figur. Nilai pergantian itu baru terasa apabila diikuti perubahan nyata dalam budaya kerja, kualitas layanan, dan cara institusi memperlakukan warga.

 

3. Pergantian Listyo Sigit dan Makna yang Dilekatkan Publik

Meski wajar secara organisasi, pergantian Kapolri Listyo Sigit memiliki makna yang lebih luas bagi banyak orang. Mereka membacanya sebagai isyarat bahwa Presiden Prabowo bersedia mendengar suara yang selama ini bergema di ruang publik. Kritik, harapan, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama beberapa tahun terakhir dianggap menemukan responsnya melalui keputusan tersebut.

Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi itu, pandangan tersebut penting dicatat. Persepsi publik adalah kenyataan sosial yang memengaruhi cara masyarakat menilai pemerintah dan institusinya. Ia menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang peka terhadap suara rakyat dan tidak menutup telinga terhadap tuntutan perubahan. Dalam negara demokratis, kepekaan semacam itu merupakan salah satu ukuran kualitas kepemimpinan.

Perlu dibedakan pula antara persepsi dan kepastian. Alasan sesungguhnya di balik sebuah keputusan pergantian jabatan hanya diketahui oleh para pengambil keputusan. Karena itu, pembacaan publik sebaiknya diposisikan sebagai harapan dan tafsir, bukan sebagai fakta yang sudah final. Namun, justru karena tafsir itu hidup di tengah masyarakat, pemerintah maupun pimpinan Polri yang baru memiliki alasan kuat untuk menjawabnya dengan kerja nyata.

Dengan demikian, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan tertinggi di Polri, melainkan kemampuan institusi untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

 

4. Harapan Publik terhadap Kapolri Baru

Harapan masyarakat terhadap Kapolri baru dapat dirangkum dalam lima hal pokok. Kelimanya saling berkaitan dan sulit dipisahkan satu sama lain.

 

4.1 Memperkuat Profesionalisme

Profesionalisme adalah fondasi pertama. Kapolri baru diharapkan mendorong budaya kerja yang menjadikan prestasi dan integritas sebagai dasar utama pembinaan karier anggota. Ketika kenaikan pangkat dan penempatan jabatan didasarkan pada kapasitas dan rekam jejak, anggota akan terdorong untuk bekerja sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila faktor kedekatan lebih menentukan, semangat profesionalisme mudah luntur.

Profesionalisme juga berarti memastikan hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Masyarakat akan menilai Polri dari satu pertanyaan sederhana: apakah hukum diperlakukan sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan kekuasaan? Konsistensi dalam menjawab pertanyaan ini jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan apa pun.

 

4.2 Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan publik adalah modal utama institusi kepolisian. Tanpa kepercayaan, laporan warga menjadi enggan disampaikan, kerja sama dalam pencegahan kejahatan melemah, dan setiap tindakan aparat mudah dicurigai. Kepercayaan tidak dapat dituntut, tetapi hanya dapat dibangun melalui pengalaman yang konsisten.

Karena itu, transparansi dalam penanganan perkara, keterbukaan informasi, dan respons cepat terhadap keluhan warga menjadi tuntutan yang terus mengemuka. Warga yang melapor berhak mengetahui perkembangan laporannya. Warga yang mengeluh berhak memperoleh tanggapan yang jelas. Hal-hal yang tampak sederhana ini, apabila dijalankan dengan konsisten, akan berdampak besar pada citra institusi.

 

4.3 Memperkuat Pengawasan Internal

Tidak ada institusi yang sempurna. Setiap organisasi besar pasti memiliki anggota yang melakukan kesalahan. Yang membedakan institusi yang dipercaya dengan yang tidak adalah cara ia menyikapi kesalahan tersebut. Masyarakat berharap setiap pelanggaran oleh anggota Polri ditindak secara tegas dan terbuka, bukan ditutup-tutupi demi menjaga nama baik.

Pengawasan internal yang kuat menjadi fondasi bagi kredibilitas institusi. Ironisnya, institusi yang berani membuka dan menindak kesalahannya sendiri sering kali justru lebih dihormati daripada institusi yang tampak tanpa cela tetapi tertutup. Keterbukaan dalam menegakkan disiplin adalah bukti bahwa institusi menghargai hukum, termasuk ketika yang melanggar adalah bagian dari dirinya.

 

4.4 Siap Menghadapi Era Digital

Teknologi telah mengubah wajah kejahatan. Dari penipuan digital hingga kejahatan siber lintas negara, para pelaku kini dapat beroperasi dari jarak jauh, menyembunyikan identitas, dan menjangkau banyak korban sekaligus. Bentuk-bentuk kejahatan ini menuntut kemampuan yang berbeda dari penanganan kejahatan konvensional.

Polri perlu memperkuat kapasitasnya melalui inovasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Kata "tepat" penting di sini: teknologi harus dipakai untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar sebagai simbol modernisasi. Kemampuan digital yang baik juga akan membantu Polri memberikan layanan yang lebih mudah diakses dan lebih akuntabel.

 

4.5 Mengedepankan Pendekatan Humanis

Masyarakat menginginkan kepolisian yang tegas sekaligus humanis. Ketegasan dan kemanusiaan tidak perlu dipertentangkan. Polisi yang humanis bukanlah polisi yang lemah, melainkan polisi yang menegakkan hukum dengan cara yang menghormati martabat manusia.

Pendekatan yang mengutamakan pelayanan, dialog, dan perlindungan warga akan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ketika warga merasa diperlakukan dengan hormat, mereka lebih bersedia bekerja sama. Dalam jangka panjang, pendekatan humanis justru membuat penegakan hukum lebih efektif karena didukung oleh rasa percaya dan partisipasi publik.

 

5. Tantangan yang Akan Dihadapi

Harapan sebesar itu tentu diiringi tantangan yang tidak ringan. Setidaknya ada tiga tantangan utama yang akan dihadapi Kapolri baru.

 

5.1 Kompleksitas Kejahatan

Kejahatan semakin kompleks, baik dari sisi modus, jaringan, maupun sarana yang digunakan. Penegakan hukum yang efektif menuntut kemampuan analisis, koordinasi lintas lembaga, dan kecepatan bertindak. Polri perlu terus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal oleh perkembangan modus kejahatan.

 

5.2 Tuntutan Transparansi dan Keseimbangan Hak

Tuntutan transparansi dari masyarakat semakin kuat. Publik tidak lagi puas hanya dengan hasil akhir, tetapi juga ingin mengetahui proses di baliknya. Pada saat yang sama, Polri harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Upaya menindak kejahatan tidak boleh mengorbankan hak asasi, sebagaimana perlindungan hak tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan penegakan hukum. Menjaga keseimbangan ini membutuhkan kebijaksanaan, aturan yang jelas, dan pengawasan yang efektif.

 

5.3 Sorotan Media Sosial

Media sosial membuat setiap tindakan aparat dapat segera menjadi sorotan publik. Sebuah video singkat dapat menyebar dalam hitungan jam dan membentuk opini luas, kadang sebelum duduk perkara diketahui secara utuh. Kondisi ini bisa menjadi pengawas yang berguna, tetapi juga menuntut kehati-hatian dalam menyikapinya.

Dalam situasi ini, kemampuan membangun akuntabilitas dan komunikasi yang baik menjadi kunci. Polri perlu menjelaskan tindakannya secara cepat, jujur, dan mudah dipahami, serta bersedia mengakui dan memperbaiki kekeliruan ketika terjadi. Komunikasi yang defensif cenderung memperdalam kecurigaan, sedangkan komunikasi yang terbuka membantu memulihkan kepercayaan.

 

6. Peran Berbagai Pihak dalam Mengawal Pembaruan

Pembaruan institusi tidak dapat diserahkan hanya kepada satu orang. Kapolri memang memegang kepemimpinan, tetapi perubahan budaya organisasi membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran, dari pimpinan hingga anggota di lapangan. Perubahan yang hanya berhenti di tingkat pernyataan tidak akan terasa oleh masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas memiliki peran penting dalam mengawal prosesnya. Kritik yang konstruktif, pemantauan yang objektif, dan apresiasi terhadap kemajuan yang nyata sama-sama diperlukan. Pengawasan eksternal yang sehat bukan ancaman bagi institusi, melainkan mitra yang membantu menjaga arah pembaruan.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kewenangan pengangkatan, pun berkepentingan untuk memastikan bahwa harapan yang tumbuh di masyarakat tidak berhenti sebagai harapan. Dukungan politik yang konsisten terhadap upaya pembenahan akan menentukan seberapa jauh pembaruan dapat berjalan.

 

7. Penutup

Pada hakikatnya, pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian seorang pejabat tinggi negara, melainkan kesempatan untuk memperkuat kualitas institusi kepolisian secara menyeluruh. Momen ini membuka ruang bagi gagasan, pendekatan, dan energi baru dalam menjawab tantangan yang dihadapi Polri.

Bagi sebagian masyarakat, pergantian tersebut juga menjadi tanda bahwa suara publik masih berarti dalam pengambilan keputusan negara. Maka wajar bila harapan terhadap Kapolri baru sangat besar: pemimpin yang berintegritas, profesional, transparan, dekat dengan rakyat, dan berani membenahi institusi dari dalam.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang Kapolri tak diukur dari besarnya kewenangan yang dimilikinya, tetapi dari kemampuannya membangun kepercayaan publik. Institusi kepolisian yang kuat tak semata lahir dari kekuasaan yang diberikan undang-undang, tapi juga dari legitimasi moral yang tumbuh melalui keadilan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Di situlah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan yang baru.

English

Refleksi Hari Kesaktian Pancasila: Kesaktian yang Dihidupkan, Bukan Sekadar Dihafalkan

Di Indonesia, pagi 1 Oktober selalu datang dengan cara yang tenang. Bendera dinaikkan, barisan berdiri tegak, dan lima sila dibacakan bersama-sama seperti yang telah dilakukan bertahun-tahun. Namun, di balik ketenangan pagi itu tersimpan ingatan tentang malam yang panjang: malam 30 September 1965, ketika sejumlah perwira tinggi TNI diculik dan dibunuh dalam peristiwa yang oleh negara dipandang sebagai ancaman terhadap dasar negara. Kala fajar tiba, bangsa ini masih berdiri, dan Pancasila tetap menjadi pegangan bersama.

Dari peristiwa itulah lahir sebutan "kesaktian". Namun, kata ini mudah disalahpahami. Ia bukan jimat yang membuat bangsa ini kebal dari bahaya, bukan pula mantra yang cukup diucapkan sekali setahun. Esai ini mengajak kita bertanya dengan lebih jujur: di mana sesungguhnya letak kesaktian Pancasila, dan apa yang harus kita lakukan agar kesaktian itu tetap nyata, bukan sekadar kenangan upacara?

Dari Fajar 1 Oktober

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Upacara peringatan pertama digelar pada 1 Oktober 1966 di Lubang Buaya, dan penetapannya kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Berbeda dengan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, peringatan 1 Oktober bukanlah hari libur. Ia adalah hari untuk mengingat dan meneguhkan komitmen.

Peringatan ini pertama-tama adalah penghormatan kepada para korban: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendean, serta korban lain, termasuk putri bungsu Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, yang kala itu masih berusia 5 tahun. Mereka tidak boleh menjadi sekadar nama di buku pelajaran. Bangsa yang beradab menghormati mereka yang gugur, dan mengingat mereka bermakna menegaskan bahwa pembunuhan tak pernah dapat dibenarkan sebagai jalan politik.

Negara kemudian menetapkan sikapnya. Melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, serta ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan itu bertumpu pada pertimbangan bahwa ajaran tersebut bertentangan dengan Pancasila, dan bahwa para penganutnya, khususnya PKI, dalam sejarah Republik ini beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan. Ketetapan itu masih berlaku hingga kini. Menurut pandangan negara, upaya yang hendak menggeser dasar bangsa ini tidak berhasil, dan di situlah makna "kesaktian" bermula: Pancasila bertahan sebagai dasar negara.

 

Makna Sebuah Kesaktian

Dalam bahasa sehari-hari, kata sakti sering dibayangkan sebagai kekuatan gaib. Dalam konteks kebangsaan, maknanya jauh lebih membumi, yakni daya tahan. Pancasila sakti bukan karena ia kebal dari ujian, melainkan karena ia mampu menjadi titik temu yang bertahan tatkala bangsa ini diuji.

Titik temu itu tak lahir tiba-tiba. Pada 1 Juni 1945, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan gagasan lima dasar bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah dibahas dan disempurnakan oleh para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, dan aliran pemikiran, rumusan akhirnya ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila lahir dari musyawarah dan disahkan melalui kesepakatan. Ia bukan dekrit satu golongan atas golongan lain, melainkan janji bersama sebuah bangsa yang majemuk untuk hidup dalam satu rumah.

Maka, kesaktian Pancasila terletak pada kemampuannya merangkul: umat beragama yang berbeda, suku yang beraneka, dan daerah dari Sabang sampai Merauke. Jika 1 Juni adalah hari kelahirannya dan 18 Agustus adalah hari pengesahannya, maka 1 Oktober adalah pengingat bahwa dasar negara perlu dijaga dan dipertahankan, bukan cuma dirayakan.

Di sinilah godaan terbesarnya: menganggap kesaktian sebagai sesuatu yang sudah selesai. Upacara diikuti, sila dihafal, spanduk dipasang, lalu kehidupan berjalan seolah tiada lagi hubungannya. Pancasila yang hanya dihafal akan cepat menjadi pajangan. Ia menjadi sakti hanya ketika dihidupkan.

 

Pancasila dan Konstitusi: Dua Pegangan yang Menyatu

Pancasila tidak berdiri di ruang kosong. Rumusannya tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tepat setelah tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara. Dengan kata lain, Pancasila adalah jiwa, dan konstitusi adalah tubuh yang menjabarkannya menjadi aturan yang dapat ditegakkan.

Jika dibaca berdampingan, keduanya saling menjelaskan. Sila pertama tercermin dalam Pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sila kedua hidup dalam Pasal 28A hingga 28J tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, sekaligus kewajiban menghormati hak orang lain. Sila ketiga dijaga oleh prinsip negara kesatuan, yang bentuknya bahkan ditegaskan tidak dapat diubah melalui Pasal 37 ayat (5). Sila keempat tercermin dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sila kelima menemukan wujudnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Satu hal lagi patut digarisbawahi. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Pancasila dibela dengan hukum, bukan dengan amarah. Konstitusi memberi kita pagar sekaligus kebebasan: pagar agar tidak ada yang meniadakan dasar negara, dan kebebasan agar setiap warga dapat beribadat, berpendapat, dan berserikat dalam koridor yang dijamin undang-undang. 

Lima Sila di Hadapan Zaman

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya pengakuan bahwa kita adalah bangsa beragama, tetapi tuntutan agar keimanan melahirkan akhlak. Tantangan hari ini bukan hanya paham yang menafikan Tuhan, melainkan juga sikap yang memakai agama untuk merendahkan, mengucilkan, atau membenci sesama. Sila ini mengajarkan bahwa iman yang sejati membuat orang lebih rampak, bukan lebih rampang.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita memandang setiap orang sebagai manusia yang bermartabat, termasuk bila kita berbeda pendapat dan saat kita membela negara. Justru karena Pancasila adalah nilai kemanusiaan, ia tak boleh dibela dengan cara yang menginjak kemanusiaan. 

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, diuji ketika masyarakat terbelah oleh pilihan politik, identitas, dan kabar bohong. Persatuan bukanlah keseragaman. Ia adalah kesediaan untuk tetap menjadi satu bangsa meskipun berbeda, dan untuk menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengingatkan bahwa demokrasi kita bukan sekadar hitung suara. Ia menuntut kebijaksanaan, kesediaan mendengar, dan kejujuran para wakil rakyat. Politik uang, ujaran kebencian, dan pengerahan massa dengan hoaks adalah pengkhianatan diam-diam terhadap sila ini.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah sila yang paling sering diuji dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi, kesenjangan, dan pelayanan publik yang tidak adil menggerogoti kepercayaan rakyat kepada negara. Kita tidak perlu meminjam ideologi lain untuk memperjuangkan keadilan, sebab keadilan sosial telah menjadi cita-cita dasar negara kita sendiri, dan wajib diwujudkan dengan cara yang konstitusional: pemerataan pembangunan, pendidikan yang layak, dan pemerintahan yang bersih. 

Membela Pancasila dengan Cara yang Pancasilais

Membela dasar negara adalah kewajiban seluruh warga. Sikap negara terhadap paham yang hendak meniadakan Pancasila jelas: komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang menurut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur dalam Pasal 188 sampai Pasal 190 ancaman pidana bagi penyebaran ajaran itu atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum, pendirian organisasi yang menganutnya, dan pernyataan di muka umum untuk meniadakan atau mengganti Pancasila. Kewaspadaan terhadap kemungkinan kembalinya ajaran tersebut, termasuk dalam kemasan baru, adalah bagian dari kesetiaan pada konstitusi.

Namun, ancaman terhadap Pancasila tak datang dari satu arah. Setiap paham yang hendak meniadakan Pancasila, setiap gerakan yang menolak kebinekaan, setiap kelompok yang memaksakan kehendak dengan kekerasan, dan setiap praktik korupsi yang menggerogoti keadilan sosial adalah ancaman bagi rumah bersama ini. Membatasi kewaspadaan pada satu nama saja adalah cara terbaik untuk lengah terhadap ancaman yang lain.

Cara membela pun hendaknya sesuai dengan yang dibela. Pancasila dibela dengan pengetahuan, bukan kebodohan; dengan hukum, bukan main hakim sendiri; dengan bukti, bukan fitnah. TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sendiri mensyaratkan agar larangan tersebut diberlakukan secara berkeadilan dan dengan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Menuduh orang sebagai musuh negara tanpa bukti, atau membubarkan kegiatan warga dengan kekerasan, bukanlah tanda cinta Pancasila. Itu justru melanggar sila kedua dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum kita pun tetap membuka ruang kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 ayat (6), sebab bangsa yang kuat tidak takut mempelajari sejarahnya sendiri.

Karenanya, pendidikan sejarah dan Pancasila adalah benteng yang paling kokoh. Generasi muda perlu tahu apa yang terjadi pada 1965, mengapa negara mengambil sikap yang diambilnya, siapa saja korbannya, dan mengapa Pancasila layak dipertahankan. Kesaktian tidak diwariskan lewat larangan semata, tetapi lewat pemahaman. 

Kesaktian di Hari-hari Biasa

Kesaktian Pancasila sesungguhnya diuji bukan di lapangan upacara, melainkan di hari-hari biasa. Ia hadir ketika seorang warga memeriksa kabar sebelum membagikannya, ketika tetangga yang berbeda agama saling menjaga, ketika aparatur negara menolak amplop, ketika para pemilih menolak politik uang, ketika seorang guru mengajarkan sejarah dengan jujur, dan ketika seorang anak muda memilih berdebat dengan argumen alih-alih menghina.

Nilai-nilai itu sederhana, tetapi tak mudah dijalankan. Justru karena itulah ia layak disebut sakti: ia mampu menjadikan orang biasa, lewat tindakan-tindakan kecil, sebagai penjaga negara. 

Penutup

Tanggal 1 Oktober akan terus datang. Bendera akan dikibarkan, sila akan dibacakan, dan para korban akan dikenang. Tetapi ukuran yang sebenarnya bukanlah seberapa khidmat upacara kita, melainkan seberapa jujur kita menjalankan apa yang kita ikrarkan setelah upacara usai.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah warisan para pendiri bangsa, yang dibayar mahal oleh perjuangan dan pengorbanan banyak orang. Menjaganya bukan urusan satu golongan atau satu generasi. Selama kita setia pada dasar negara dan konstitusi, menghormati hukum, menjunjung kemanusiaan, dan merawat persatuan, selama itu pula Pancasila akan tetap sakti, dan Indonesia akan tetap berdiri.

Pancasila menjadi sakti bukan ketika ia diucapkan dengan nyaring, melainkan disaat ia dijalankan dengan sejujur-jujurnya.

Rujukan Konstitusional dan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea keempat (tujuan negara dan rumusan Pancasila).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28A sampai 28J (hak asasi manusia dan kewajiban menghormati hak orang lain); Pasal 29; Pasal 31; Pasal 33; Pasal 34; dan Pasal 37 ayat (5).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 (Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara).

4. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 (penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila) dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional).

5. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; serta Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 2 (tetap berlaku dengan ketentuan diberlakukan secara berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026): Pasal 188 (penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; ayat (6) mengecualikan kajian untuk ilmu pengetahuan), Pasal 189, dan Pasal 190.

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, dan pernyataan Presiden pada 11 Januari 2023 yang mengakui Peristiwa 1965-1966 sebagai salah satu pelanggaran HAM berat.

English

September yang Tak Pernah Benar-Benar Berlalu

Setiap September, Indonesia seolah membuka kembali sebuah buku tua yang halaman-halamannya dipenuhi air mata, kecurigaan, dan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Peristiwa Gestapu 1965 bukan semata catatan sejarah di buku pelajaran. Ia adalah luka kolektif yang jejaknya masih dapat ditemukan dalam ingatan keluarga, dalam percakapan politik yang tiba-tiba mengeras, dan dalam cara bangsa ini memandang masa lalunya sendiri.

Ada banyak cara untuk mendekati peristiwa ini. Kita dapat bertanya siapa dalangnya, siapa yang paling bersalah, dan siapa yang paling berhak disebut sebagai korban. Pertanyaan-pertanyaan itu penting, dan para sejarawan terus mengujinya dengan data dan kejujuran ilmiah. Namun, esai ini memilih jalan yang berbeda. Ia tak hendak menjadi pengadilan bagi masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini. Pertanyaan yang dibawanya lebih sederhana: apa yang dapat dipelajari sebuah bangsa dari tragedi yang pernah membuat sebagian anak bangsanya saling menghancurkan?

 

Tragedi yang Mengubah Wajah Bangsa

Pada penghujung September 1965, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dibunuh. Peristiwa itu menjadi titik picu bagi rangkaian kejadian yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri: pergeseran kekuasaan, pelarangan sebuah partai, dan gelombang kekerasan di berbagai daerah yang menelan korban dalam jumlah yang sangat besar. Perkiraan jumlahnya beragam, dari ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa. 

Angka-angka itu mudah dibaca dan mudah dilupakan. Yang lebih sulit dibayangkan adalah wajah di baliknya: tetangga yang kemarin bertukar sapa di pagi hari, esoknya menjadi orang yang dicurigai, dijauhi, atau dihilangkan. Dalam hitungan bulan, sesama anak bangsa yang sebelumnya hidup berdampingan dapat saling mencurigai dan memusuhi. Tragedi itu menunjukkan betapa tipis batas antara peradaban dan kekacauan ketika rasa takut dipelihara lebih lama daripada akal sehat.

Ketika Ideologi Menjadi Agama Baru

Masa itu adalah masa ketika ideologi bukan sekadar seperangkat gagasan, melainkan identitas, kesetiaan, bahkan iman. Nasionalisme, agama, dan komunisme sama-sama menuntut kesetiaan penuh dari para pengikutnya, dan ruang untuk berada di tengah-tengah kian menyempit.

Pelajaran di sini perlu dirumuskan dengan hati-hati, sebab tidak semua ideologi setara di hadapan konstitusi. Indonesia berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan negara telah menetapkan sikapnya. Melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan tersebut hingga kini masih berlaku.

Mengapa ajaran itu dipandang begitu berbahaya? Ketetapan tersebut bertumpu pada dua pertimbangan. Pertama, ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dinilai bertentangan dengan Pancasila, sebab paham yang bertolak dari materialisme dan perjuangan kelas sulit dipertemukan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan persatuan, dan dengan musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan perbedaan. Kedua, para penganutnya, khususnya PKI, dalam sejarah Republik ini beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan. Sejarah mencatat rangkaian peristiwa yang oleh negara dikaitkan dengan hal itu, dari pemberontakan Madiun 1948 hingga peristiwa 30 September 1965. Ajaran yang menempatkan cita-cita perjuangan di atas nyawa dan martabat manusia pada akhirnya selalu menagih korban.

Namun, ada hal lain yang juga patut dijaga, yakni cara sebuah bangsa membela dirinya. Ketika sebuah gagasan, sebaik apa pun ia diyakini, diperlakukan sebagai kebenaran mutlak yang tak boleh dipertanyakan, manusia mulai kehilangan kemampuan untuk melihat sesama sebagai manusia. Lawan politik berubah menjadi musuh, dan perbedaan pendapat dianggap dosa yang harus dihukum. Pelajaran kedua dari 1965 adalah bahwa kewaspadaan terhadap ancaman ideologis harus disertai kesadaran agar kewaspadaan itu sendiri tidak berubah menjadi kebencian yang buta.

 

Bahaya Lupa yang Diwariskan

Generasi yang hidup hari ini, sebagian besar, tak mengalami tahun 1965. Namun yang sampai kepada mereka bukanlah dendam, melainkan kekosongan. Banyak anak muda hari ini nyaris tak tahu apa-apa tentang PKI: apa yang diperjuangkannya, mengapa ia dilarang, dan apa yang terjadi pada akhir September 1965. Bagi sebagian dari mereka, Gestapu hanyalah sebuah istilah yang muncul setiap tahun di lini masa, lalu tenggelam lagi. Sejarahnya perlahan terkikis dari ruang kelas, dari tontonan, dan dari percakapan sehari-hari, bahkan di sejumlah ruang seolah dihapus.

Kekosongan semacam ini tak kalah berbahaya daripada dendam. Bangsa yang tidak tahu mengapa sebuah tragedi terjadi takkan mampu mengenali tanda-tandanya tatkala ia muncul kembali dalam rupa baru. Kekosongan itu pun mudah diisi: oleh potongan video, oleh cerita setengah benar, oleh tafsir yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Generasi yang tak diberi sejarah yang utuh akan mengambilnya dari siapa pun yang lebih dahulu dan lebih lantang bercerita.

Dalam hal ini, bahaya terbesar bukanlah bara yang diwariskan, melainkan api yang dilupakan hingga tak seorang pun tahu bagaimana ia dahulu menyala dan apa yang dibakarnya. Karena nya, tugas kita bukan meredam dendam yang sebenarnya tak banyak diwariskan, melainkan mengisi kekosongan dengan pengetahuan: sejarah yang jujur, utuh, dan disampaikan dengan kepala dingin kepada mereka yang belum pernah mendengarnya.

 

Mengingat dengan Jernih dan Waspada

Melupakan sejarah itu berbahaya, dan kita sedang menyaksikan buktinya pada generasi yang tumbuh tanpa mengenalnya. Tetapi mengingat pun perlu dilakukan dengan benar. Mengingat bukan berarti membuka kembali permusuhan, dan tidak pula berarti melunakkan sikap terhadap apa yang telah ditetapkan oleh negara dan konstitusi.

Mengingat berarti menyampaikan dengan jelas apa yang terjadi: bahwa para perwira dibunuh, bahwa kekerasan yang menyusul merenggut nyawa dalam jumlah besar, dan bahwa negara kemudian melarang PKI serta ajaran Marxisme-Leninisme. Larangan itu bukan kebetulan sejarah, melainkan bagian dari jawaban bangsa ini atas peristiwa tersebut, dan ia masih menjadi bagian dari tatanan hukum kita.

Namun, kewaspadaan yang matang berbeda dengan kebencian. Kita dapat menjaga dasar negara tanpa memupuk permusuhan terhadap sesama warga. Kita dapat menghormati para korban tanpa mengubah duka menjadi kebencian yang baru. Sejarah yang sehat tak mengajak kita mencari musuh, melainkan mengenali kesalahan dan bahaya agar tak terulang.

Sikap ini menuntut beberapa hal. Pertama, kejujuran untuk menceritakan peristiwa itu secara utuh, tanpa memotongnya menjadi slogan. Kedua, kerendahan hati untuk mengakui bahwa penelitian dan kesaksian masih terus bertambah. Ketiga, pendidikan yang memberi generasi muda pemahaman, bukan sekadar hafalan atau larangan. Dan keempat, kesetiaan pada Pancasila dan konstitusi sebagai pegangan bersama, agar kewaspadaan kita tak menjadi dalih bagi kekerasan yang baru.

 

Mewaspadai Wajah Baru

Ideologi yang dilarang tak selalu kembali dengan nama, lambang, dan panji yang lama. Karena itulah muncul istilah "PKI gaya baru", yang dipakai untuk menyebut kekhawatiran terhadap upaya menghidupkan kembali ajaran tersebut dalam kemasan yang lebih halus: gagasan yang tidak menyebut dirinya komunis tetapi membawa muatan yang sama, upaya memutihkan atau membelokkan sejarah, atau ajakan untuk meniadakan Pancasila sebagai dasar negara.

Kekhawatiran ini menemukan lahan subur pada kekosongan yang telah diuraikan tadi. Generasi yang tak mengenal sejarahnya mudah terpikat oleh kemasan yang indah, semisal kesetaraan sosial yang dikemas dalam keadilan sosial, pembelaan terhadap kaum tertindas namun membangun kebencian terhadap golongan lain (sesuai ajaran Marxisme), atau kritik atas ketimpangan, tanpa menyadari dari akar dan tradisi apa gagasan itu berasal serta ke mana ia pernah membawa bangsa ini. Tuntutan keadilan sosial itu sendiri sah dan sejalan dengan sila kelima Pancasila. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ia dijadikan pintu masuk bagi ajaran yang bertentangan dengan dasar negara.

Hukum kita pun telah menyediakan pagarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur dalam Pasal 188 bahwa orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dapat dipidana, dengan ancaman yang lebih berat apabila dimaksudkan untuk mengubah dasar negara atau berakibat kerusuhan. Pasal 189 mengatur pendirian organisasi yang menganut ajaran tersebut, dan Pasal 190 mengatur pernyataan di muka umum yang bermaksud meniadakan atau mengganti Pancasila. Ketentuan-ketentuan ini berakar dari Pasal 107a sampai 107f KUHP lama yang ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Di sisi lain, Pasal 188 ayat (6) menegaskan bahwa kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dipidana, sehingga mempelajari sejarah dan ajaran itu secara ilmiah tetap terbuka.

Namun, sejarah 1965 juga mengajarkan sisi lain dari kewaspadaan. Label "PKI" yang dilekatkan tanpa bukti pernah menjadi alasan hilangnya nyawa banyak orang, termasuk mereka yang sekadar dituduh atau dikaitkan. Karenanya, mewaspadai wajah baru tak boleh berarti menuding siapa pun yang berbeda pendapat. Kewaspadaan yang sehat bekerja lewat pengetahuan, bukti, dan proses hukum yang adil, sebagaimana ditegaskan pula oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang mensyaratkan pemberlakuan larangan itu secara berkeadilan dan dengan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ia tak bekerja lewat fitnah, persekusi, atau main hakim sendiri. Kewaspadaan yang melanggar hak asasi hanya akan mengulang kesalahan yang hendak dicegahnya.

 

Relevansi untuk Indonesia Hari Ini

Sejarah tak pernah benar-benar berulang dalam bentuk yang sama. Namun polanya kerap terasa akrab. Kendati bentuknya berbeda, bibit perpecahan yang pernah tumbuh pada tahun 1965 masih dapat ditemukan pada zaman media sosial. Fitnah lebih cepat menyebar, kemarahan lebih mudah dipelihara, dan manusia semakin sering dinilai berdasarkan identitas kelompoknya daripada isi pikirannya.

Polarisasi politik, propaganda, hoaks, dan fanatisme kelompok adalah versi mutakhir dari mekanisme lama: menyederhanakan dunia menjadi kita dan mereka, lalu menanamkan rasa takut bahwa mereka adalah ancaman bagi kita. Bedanya, kini mesin penyebarnya bekerja dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang sekaligus.

Oleh karena itu, pelajaran dari Gestapu belum kehilangan relevansinya. Ia mengajarkan kita agar memeriksa sebelum percaya, bertanya sebelum menuduh, dan mendengar sebelum menghakimi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga soal kemampuan berbeda pendapat tanpa saling menafikan kemanusiaan. Dan ia mengajarkan bahwa merawat persatuan bukanlah pekerjaan yang selesai sekali, melainkan kerja harian yang dimulai dari hal-hal kecil: dari cara kita berbicara, membagikan kabar, dan memperlakukan orang yang berbeda dari kita.

 

Penutup

September akan selalu datang. Bersamanya datang pula kenangan tentang salah satu masa paling kelam dalam sejarah Indonesia: para perwira yang gugur dibunuh, disusul kekerasan yang merenggut nyawa dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan yang oleh negara diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan mengenang bukanlah untuk tinggal di dalam kegelapan itu. Kita menoleh ke belakang agar tidak berjalan ke jurang yang sama.

Mungkin itulah makna terdalam dari peringatan Gestapu: bahwa kemanusiaan tak boleh kalah oleh ideologi apa pun, dan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dijaga, bukan dengan kebencian, melainkan dengan pengetahuan, hukum, dan kewaspadaan. Ajaran yang pernah membawa bangsa ini ke tepi jurang tak boleh dibiarkan kembali tanpa dikenali, sekalipun ia datang dengan wajah baru. Namun, kewaspadaan itu pun harus tetap manusiawi, sebab bangsa yang melupakan sejarahnya akan mengulanginya, dan bangsa yang menjadikan kewaspadaan sebagai alasan untuk membenci akan melahirkan korban yang baru.

Selama pengetahuan menjaga ingatan, hukum menjaga batas, dan kemanusiaan menjaga hati, September boleh terus datang tanpa harus membawa duka yang sama.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan tragedinya, melainkan bangsa yang mampu mengubah tragedi menjadi pelajaran moral bagi masa depan.

English 

Semua Orang Tahu

Semua orang tahu ijazah bapak-anak itu bodong,

mereka yakin bisa memperdaya semua orang—padahal hanya menipu diri sendiri.

Semua orang tahu stempel itu mengilap,

namun tak seorang pun bertanya siapa yang memolesnya.

Semua orang tahu bingkai itu tergantung lurus,

meski paku di belakangnya telah lama goyah.

Semua orang tahu lemari itu terkunci,

tetapi kuncinya beredar dari tangan ke tangan.

Semua orang tahu kertas itu dipajang tinggi,

agar mata melihatnya, bukan memeriksanya.

Semua orang tahu cap merah tampak meyakinkan,

seperti matahari yang dicat pada dinding bawah tanah.

Semua orang tahu cerita itu terus diulang,

hingga gema terdengar seperti kenyataan.

Semua orang tahu ada halaman yang hilang,

namun halaman yang tersisa dibacakan lebih keras.

Semua orang tahu para penjaga gerbang tersenyum,

sementara pertanyaan menunggu di luar pagar.

Semua orang tahu debu di atas rak itu tebal,

tetapi tidak setebal ketakutan untuk meniupnya.

Semua orang tahu burung-burung bernyanyi serempak,

karena langit lebih aman daripada kejujuran.

Semua orang tahu cermin itu retak,

namun mereka menyalahkan wajah yang terpantul.

Semua orang tahu malam semakin panjang,

tetapi lentera-lentera terus menjual pagi.

Semua orang tahu permainan ini tua,

lebih tua daripada pemain yang berganti-ganti.

Semua orang tahu kebenaran tidak selalu kalah,

ia hanya sering diminta menunggu di antrean paling belakang.

Dan semua orang tahu,

ketika pertanyaan lebih dicurigai daripada jawaban,

yang dipertahankan sering kali bukan kenyataan,

melainkan kenyamanan.

Dan semua orang tahu itu.

English

Catatan dari Secangkir Kopi yang Mendadak Jadi Analis Politik

"Saat Presidenku Berpidato, Bukan Hanya Kopiku yang Terasa Getir, Tetapi Juga Percakapan Banyak Orang."

Pagi itu aku menyeduh kopi seperti biasa. Tak ada yang beda. Air mendidih pada suhu yang sama seperti kemarin, bubuk kopi berasal dari kemasan yang sama, dan cangkir yang kupakai pun tentu saja tak sedang ikutan beroposisi. Namun entah mengapa, begitu Presidenku selesai berpidato di layar kaca, kopi yang kuseduh dengan tangan yang sama itu mendadak terasa jauh lebih pahit dari biasanya. Sejenak kucurigai petani kopi, jangan-jangan mereka sedang marah kepada sesuatu sehingga bijinya ikut menyimpan kekesalan. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lebih jauh, yang berubah bukan kebun kopi di pegunungan sana rupanya, melainkan kebun pikiran rakyat di layar kaca dan linimasa.

Kemasan obat, seingatku, selalu mencantumkan daftar efek samping yang kudu diwaspadai penggunanya: mengantuk, mual, pusing, atau sedikit gatal di tenggorokan. Sayangnya, pidato kenegaraan belum pernah sekalipun mencantumkan peringatan semacam itu, padahal efeknya kerap tak kalah nyata. Ada pidato yang, tanpa disadari pembuatnya, dapat menyebabkan keresahan berkepanjangan, memicu perdebatan di ruang-ruang yang tadinya tenang, dan secara ajaib membuat grup WhatsApp keluarga besar mendadak lebih ramai dari biasanya, mengalahkan obrolan arisan maupun kabar duka. Kata-kata yang meluncur dari podium sesungguhnya dimaksudkan seperti gula, sesuatu yang seharusnya mempermanis keadaan dan menenangkan hati yang gelisah. Anehnya, begitu kalimat-kalimat itu sampai di telinga rakyat kebanyakan, yang tersisa justru ampasnya saja, endapan kekecewaan yang mengendap di dasar cangkir dan enggan larut betapapun keras diaduk.

Negeri ini sesungguhnya memiliki gedung parlemen yang megah, lengkap dengan kursi empuk dan podium berpengeras suara. Namun, siapa pun yang jujur akan mengakui bahwa demokrasi kerap bekerja lebih tulus di warung kopi pinggir jalan ketimbang di ruang sidang yang berpendingin udara. Di sanalah, di atas meja kayu yang telah berlapis noda kopi bertahun-tahun, tukang ojek dengan lancar berubah menjadi analis kebijakan publik, pedagang kaki lima menjelma menteri bayangan yang paham betul soal harga-harga, mahasiswa yang baru pulang kuliah menjadi komentator politik yang tajam, dan para pensiunan duduk sebagai penasihat negara yang tak pernah diminta pendapatnya namun selalu punya pendapat. Semua orang, dari berbagai meja dan berbagai gelas, ternyata sedang membicarakan hal yang sama: pidato semalam. Ketika begitu banyak orang, di begitu banyak warung, membicarakan hal yang sama dengan nada yang sama-sama getir, barangkali persoalannya bukan terletak pada lidah mereka yang tiba-tiba menjadi sensitif, melainkan pada sesuatu yang lain yang lebih layak diperiksa.

Di hutan yang sehat, kicau burung terdengar riuh sepanjang pagi, dan justru keriuhan itulah pertanda bahwa hutan masih hidup dan bernapas. Sebaliknya, ketika seluruh burung tiba-tiba diam serempak, yang semestinya muncul bukan rasa lega karena suasana jadi tenang, melainkan kekhawatiran tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik keheningan itu. Kritik, dalam logika yang sama, adalah suara alami yang lahir dari sebuah demokrasi yang masih bernyawa. Ia bukan retakan pada bangunan negara, melainkan alarm yang berbunyi justru untuk memperingatkan bahwa ada retakan yang perlu segera diperiksa sebelum menjalar lebih jauh. Sayangnya, ada saja pemimpin yang memperlakukan kritik layaknya nyamuk pengganggu di malam hari: dianggap berisik, mengusik ketenangan tidur, dan ingin segera ditepuk hingga diam. Padahal, siapa pun yang pernah tinggal di dekat rawa tahu betul bahwa nyamuk tak muncul begitu saja dari udara kosong. Ia muncul karena ada genangan air yang dibiarkan berhari-hari tanpa dibereskan, dan menepuk nyamuknya satu per satu tak pernah benar-benar menyelesaikan soal genangan itu sendiri.

Kopi, kalau saja ia bisa bersaksi di depan meja hijau, telah menyaksikan hampir segalanya. Ia menemani rakyat kecil kala harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik pelan namun pasti. Ia menemani mahasiswa yang begadang menyusun skripsi sambil sesekali mengumpat kebijakan kampus dan negara dalam satu tarikan napas. Ia menemani kepala keluarga yang duduk sendirian di meja dapur, menghitung ulang pengeluaran bulan ini yang entah mengapa selalu lebih besar dari catatan bulan lalu. Dan ia pulak yang setia menemani jutaan pasang telinga mendengarkan janji demi janji, harapan demi harapan, pidato demi pidato, dari tahun ke tahun. Karenanya, tatkala secangkir kopi yang sama tiba-tiba terasa lebih getir dari biasanya, barangkali ia bukan sedang berubah rasa, melainkan sedang memberikan kesaksian yang jujur tentang apa yang dirasakan orang-orang di sekelilingnya.

Aku menghabiskan cangkir terakhir pagi itu hingga tandas, dan rasanya masih saja getir sampai tegukan penutup. Namun kali ini aku merasa sedikit lebih mengerti duduk persoalannya. Bukan kopinya yang berubah, sebab bubuk dan air yang kupakai tetap sama seperti kemarin, kemarin lusa dan kemarin-kemarinnya lagi. Bukan pula lidahku yang tiba-tiba menjadi lebih sensitif terhadap rasa pahit. Yang berubah, kalau mau jujur, adalah percakapan di sekelilingku, di warung, di grup keluarga, di linimasa, bahkan mungkin juga, di dalam batinku sendiri. Bila secangkir kopi terasa getir, itu barangkali cuma soal selera pribadi yang bisa diperdebatkan sambil tertawa. Namun, jika satu negeri, dari ujung ke ujung, mulai membicarakan kegetiran yang sama dengan nada yang nyaris seragam, barangkali sudah tiba waktunya bukan rakyat yang sibuk memeriksa lidahnya sendiri, melainkan para penguasa yang perlu duduk sejenak untuk menilik kembali ucapan yang mereka ucapkan.

English

Penjara Jadi Istana: Ketika Hukuman Berubah Jadi Layanan Bintang Lima

Di negeri yang konon menjunjung tinggi keadilan, semisal Indonesia, penjara ternyata bisa punya makna yang jauh lebih fleksibel daripada kamus hukum mana pun. Ia bukan lagi tempat pembinaan bagi mereka yang bersalah, melainkan telah menjelma menjadi vila eksklusif lengkap dengan pendingin ruangan, kulkas dua pintu, dan—karena hidup harus tetap berkualitas—simulator golf pribadi. Ombudsman yang datang berkunjung pun terperangah, seolah baru saja menemukan cabang Airbnb yang belum terdaftar: "Penjara, tapi dengan ulasan bintang lima." Rupanya, di balik jeruji besi, keadilan bisa dibeli dengan cicilan mingguan.

 

Sang Napi Sultan dan Istananya

Sebut saja ia Napi Sultan—julukan yang pas untuk narapidana yang menjalani hukuman dengan gaya hidup yang justru meningkat dibanding saat bebas. Selnya tak lagi berbau lembap dan sempit, melainkan wangi pengharum ruangan dan tertata rapi layaknya kamar hotel bintang lima. Di sudut ruangan, kulkas berdengung pelan, menyimpan cemilan impor. Di sisi lain, simulator golf berdiri gagah, siap menemani sore-sore yang katanya penuh penyesalan. Bila hukuman dimaksudkan untuk membuat jera, maka boleh jadi yang jera hanyalah rakyat kecil yang mendengar kabar ini dari luar pagar.

Sipir yang Beralih Profesi Jadi Resepsionis

Yang membuat transformasi ini semakin sempurna adalah perubahan peran petugas lapas. Mereka tak lagi sekadar menjaga pintu besi, tetapi telah bermetamorfosis menjadi sipir concierge—sosok yang dengan senyum ramah menawarkan "paket hunian premium" lengkap dengan daftar harga tak tertulis. Ingin sel lebih luas? Ada tarifnya. Ingin bebas keluar-masuk untuk urusan pribadi? Bisa diatur, asal komunikasi berjalan lancar. Fungsi pembinaan pun perlahan bergeser menjadi fungsi pelayanan, dan penjara berubah menjadi semacam hotel transit bagi mereka yang mampu membayar kenyamanan.

 

Ombudsman: Turis yang Tersesat di Airbnb Penjara

Setiap kali kabar semacam ini bocor ke publik, biasanya muncul rombongan pengawas independen yang datang dengan wajah serius dan catatan di tangan. Sayangnya, ekspresi mereka lebih mirip turis yang baru mendarat di destinasi tak terduga: penuh keheranan, sedikit gugup, dan berulang kali bertanya, "Ini benar penjara?" Mereka memotret AC yang menempel di dinding sel, mencatat merek kulkas, lalu menyusun laporan yang—entah kenapa—jarang benar-benar mengubah apa pun. Sidak menjadi ritual tahunan, sementara fasilitas premium tetap beroperasi seperti biasa begitu rombongan pergi.

 

Fenomena Global: Dari Sukamiskin hingga Sudut Dunia Lain

Fenomena penjara mewah ini rupanya bukan monopoli satu negeri saja. Ia semacam tren global yang lahir dari kombinasi uang, kekuasaan, dan pengawasan yang lemah. Beberapa contohnya:

• Indonesia — Kasus Lapas Sukamiskin (2018) mengungkap bagaimana narapidana kasus korupsi bisa menikmati fasilitas mewah di dalam sel, bahkan mendapat kemudahan izin keluar-masuk yang seharusnya ketat.
• Filipina — Pada 2014, penggeledahan di New Bilibid Prison menemukan sel-sel narapidana dilengkapi jacuzzi, sauna, hingga studio musik pribadi.
• Venezuela — Penjara San Antonio pernah dikenal memiliki kolam renang, diskotek, bahkan lapangan basket yang dikelola langsung oleh napi berpengaruh.
• Meksiko — Narapidana yang terafiliasi dengan kartel narkoba dilaporkan hidup dengan fasilitas serba mewah, lengkap dengan pesta besar di dalam kompleks penjara.
• Italia — Sejumlah figur mafia menjalani masa hukuman dalam sel yang kondisinya lebih menyerupai apartemen pribadi ketimbang ruang tahanan.

Pola yang berulang di berbagai negara ini menunjukkan satu benang merah: ketika pengawasan lembaga pemasyarakatan lemah dan uang punya jalan masuk yang mudah, penjara berhenti menjadi ruang keadilan dan berubah menjadi pasar gelap kenyamanan.

 

Ketika Birokrasi Menjadi Makelar Kenyamanan

Di balik setiap simulator golf yang terpasang rapi di dalam sel, selalu ada rantai birokrasi yang membiarkannya masuk. Pungutan liar yang dianggap "kebiasaan", pengawasan yang berhenti pada laporan administratif, dan sanksi yang jarang menyentuh aktor sesungguhnya—semua ini menciptakan ekosistem di mana penjara berubah fungsi dari lembaga pembinaan menjadi semacam pasar gelap kenyamanan. Yang diperjualbelikan bukan sekadar barang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mahal: pengecualian dari derita yang seharusnya menjadi konsekuensi hukum.

 

Penutup: Keadilan yang Diukur dengan Ketebalan Dompet 

Jika penjara sudah berubah menjadi istana, maka rakyat kecil hanya bisa menonton dari luar pagar, menyaksikan hukuman yang mereka bayangkan keras dan menjerakan ternyata bisa dilengkapi kulkas dan AC bagi yang mampu membayar. Di negeri ini, tampaknya keadilan bukan lagi soal benar atau salah, melainkan seberapa tebal dompet seseorang. Dan selama sipir masih bisa berperan sebagai resepsionis, serta sidak hanya menjadi kunjungan wisata tahunan, jangan heran bila kelak ada yang bertanya dengan polos: akankah lapas berikutnya menyediakan program loyalitas dan bonus poin menginap.

English

Pemakzulan Wakil Presiden: Akankah Presiden Ikut Terdampak?

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pemberhentian terhadap wakil presiden secara otomatis membawa konsekuensi pemberhentian bagi presiden. Tulisan ini berargumen bahwa secara konstitusional tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto ikut termakzulkan apabila Gibran dimakzulkan. Frasa “dan/atau” dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberi ruang bagi pemisahan subjek hukum antara presiden dan wakil presiden. Kendati demikian, tulisan ini juga mengakui bahwa logika “satu paket” yang berkembang di ruang publik memiliki pijakan politik yang tak dapat begitu saja diabaikan, sekalipun pijakan tersebut berbeda sifat dari pijakan hukum tata negara.

I. Pendahuluan: Duduk Perkara

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat usai Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perkembangan ini kemudian direspons oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menyatakan bahwa pemakzulan mesti dilakukan “satu paket” karena pemilihan presiden dan wakil presiden pada dasarnya dilakukan secara berpasangan dalam satu tiket pemilihan umum.

Pernyataan tersebut sontak memicu perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: benarkah pemakzulan terikat pada logika “satu paket” sebagaimana halnya proses pencalonan dan pemilihan? Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan itu secara sistematis dengan mendasarkan analisis pada teks konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta pandangan para ahli hukum tata negara yang telah mapan dalam wacana akademik maupun publik.

II. Argumen Utama: Pemakzulan Dapat Dilakukan Secara Terpisah

A. Frasa “dan/atau” dalam Pasal 7A UUD NRI 1945

Titik tolak argumen ini terletak pada rumusan Pasal 7A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan frasa “dan/atau” secara gramatikal maupun yuridis mengandung tiga kemungkinan makna sekaligus, yaitu pemberhentian dapat dikenakan kepada presiden saja, kepada wakil presiden saja, atau kepada keduanya secara bersamaan. Pilihan kata semacam ini bukan kebetulan redaksional, melainkan mencerminkan kesadaran perumus konstitusi untuk memberikan fleksibilitas mekanisme pemberhentian sesuai dengan subjek yang benar-benar melakukan pelanggaran.

Mukhlish, dalam karyanya Konstitusionalitas Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, membahas secara komprehensif konstitusionalitas impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, termasuk kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam keseluruhan proses tersebut. Senada dengan itu, Jimly Asshiddiqie dalam berbagai tulisannya tentang hukum tata negara menegaskan bahwa frasa “dan/atau” merupakan pilihan sadar perumus konstitusi untuk memberikan keluwesan dalam mekanisme pemberhentian, bukan sekadar variasi bahasa tanpa makna hukum.

B. Prosedur Pemakzulan yang Identik namun Terpisah

Pasal 7B UUD NRI 1945 mengatur prosedur pemakzulan yang pada dasarnya berlaku sama, baik bagi presiden maupun bagi wakil presiden: dimulai dari usul Dewan Perwakilan Rakyat, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran hukum, dan diakhiri dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang patut digarisbawahi, tidak satu pun klausul dalam Pasal 7B tersebut menyatakan bahwa proses pemakzulan terhadap wakil presiden harus disertai atau berakibat pada proses pemakzulan terhadap presiden.

Dalam Bab III dan IV karyanya, Mukhlish secara khusus memaparkan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman sekaligus konstitusionalitas impeachment presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Pembahasan ini diperkuat oleh tulisan dalam Jurnal Konstitusi berjudul “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, tanpa mempersyaratkan keduanya diproses secara serentak.

C. Praktik Ketatanegaraan: Preseden Wakil Presiden Mengundurkan Diri

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya telah memberikan preseden bahwa wakil presiden dapat menanggalkan jabatannya secara mandiri tanpa memengaruhi kedudukan presiden. Pada tahun 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya karena perbedaan visi politik dengan Presiden Sukarno. Meskipun demikian, Presiden Sukarno tetap menjabat hingga tahun 1967, jauh melampaui masa setelah pengunduran diri Hatta. Preseden ini menjadi bukti empiris bahwa pemisahan kedudukan antara presiden dan wakil presiden bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan pernah benar-benar terjadi dalam praktik bernegara.

Dr. Febriansyah Ramadhan, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, dalam artikel opininya “Menjernihkan Jabatan Wakil Presiden” yang dimuat Hukumonline pada tahun 2025, turut mengangkat preseden historis tersebut sebagai landasan argumentasi bahwa jabatan wakil presiden dapat berakhir secara independen dari jabatan presiden.

D. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Kontemporer

Sejumlah pakar hukum tata negara kontemporer turut menegaskan pandangan bahwa pemakzulan wakil presiden dapat dilakukan secara terpisah dari presiden. Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, dalam berbagai pernyataan publiknya menyatakan bahwa proses pemakzulan wakil presiden dapat berjalan secara terpisah, bergantung pada dinamika hukum dan politik yang berkembang. Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro, Peneliti Utama LIPI yang kini bernaung di bawah BRIN, dalam wawancara dengan media nasional menegaskan bahwa logika “sepaket” hanya relevan dalam konteks pemilihan umum, bukan dalam konteks pemakzulan.

III. Argumen Kontra: Logika “Satu Paket”

Pasangan Calon yang Tak Terpisahkan

Argumen yang menolak pemisahan proses pemakzulan biasanya bertumpu pada fakta bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket pasangan calon melalui satu kali pemungutan suara. Logika yang dibangun adalah, apabila salah satu dari pasangan tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat, maka mandat rakyat yang diberikan kepada pasangan itu secara keseluruhan turut terciderai, sehingga pemberhentian sepatutnya juga menyasar keduanya. Pandangan inilah yang secara eksplisit disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ketika menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan satu paket, bukan sendiri-sendiri.

IV. Analisis: Mengapa Logika “Satu Paket” Tidak Konstitusional

Jika ditelaah lebih jauh, logika “satu paket” dalam konteks pemakzulan sesungguhnya keliru karena mencampuradukkan dua mekanisme yang berbeda sifat, yakni mekanisme pemilihan dan mekanisme pertanggungjawaban. Pemilihan satu paket adalah instrumen demokrasi elektoral yang berfungsi untuk menentukan pasangan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan bersama-sama. Pemakzulan, sebaliknya, adalah instrumen hukum tata negara yang berfungsi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh individu pemegang jabatan. Kedua instrumen ini memiliki dasar hukum, tujuan, dan prosedur yang sama sekali berbeda, sehingga tidak tepat apabila logika yang berlaku pada satu instrumen dipaksakan berlaku pula pada instrumen yang lain.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 secara tegas memisahkan subjek hukum yang dapat dimakzulkan melalui penggunaan frasa “dan/atau”. Andaikan perumus konstitusi menghendaki agar pemakzulan senantiasa bersifat satu paket, tentu frasa yang digunakan adalah “Presiden dan Wakil Presiden” tanpa opsi “atau”, sebagaimana lazimnya perumusan norma yang bersifat kumulatif. Pilihan redaksional yang justru memuat opsi pemisahan ini semestinya dibaca sebagai kehendak konstitusional yang jelas, bukan sekadar kelalaian bahasa.

Lebih jauh lagi, apabila wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang sama sekali tidak melibatkan presiden, maka tidak terdapat dasar konstitusional apa pun untuk turut memakzulkan presiden. Memaksakan pemakzulan terhadap presiden dalam situasi demikian justru bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah, karena seseorang semestinya hanya dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan pihak lain sekalipun keduanya terikat dalam satu pasangan pemerintahan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak secara otomatis berimplikasi pada pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 memberikan ruang pemisahan subjek hukum melalui frasa “dan/atau”, dan prosedur pemakzulan wakil presiden pada dasarnya dapat berjalan secara mandiri, sebagaimana pernah dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia serta didukung oleh doktrin hukum tata negara yang telah mapan.

Meskipun demikian, secara politik, realitas konstelasi Dewan Perwakilan Rakyat dan hubungan patronase antara presiden dan wakil presiden tetap menjadi faktor penentu apakah upaya pemakzulan terhadap Gibran benar-benar akan berjalan. Kendati secara hukum pemakzulan yang terpisah dimungkinkan, secara politik hal tersebut sangat bergantung pada kemauan politik presiden beserta koalisi pendukungnya, sehingga jalan hukum dan jalan politik dalam isu ini perlu dipahami sebagai dua ranah yang berbeda meskipun saling berkelindan.

Daftar Rujukan

Buku

Mukhlish. Konstitusionalitas Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Malang: Setara Press, 2016. ISBN: 978-602-1642-80-1.

Soimin. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Irham, Muhammad. Teori dan Konsep Pemakzulan Presiden dalam Sistem Presidensial. Depok: Rajagrafindo Persada, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 80–85.

Artikel dan Sumber Lain

Ramadhan, Febriansyah. “Menjernihkan Jabatan Wakil Presiden.” Hukumonline, 2025.

CNN Indonesia. “Jokowi soal Usulan Pemakzulan Gibran: Presiden dan Wapres Itu Sepaket.” 6 Juni 2025.

Jurnal Konstitusi. “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Mahkamah Konstitusi RI.

Catatan Penulis: Artikel ini merupakan konsep awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui riset empiris mengenai konstelasi politik terkini.

English

Refleksi tentang Akar, Kerendahan Hati, dan Legitimasi Kepemimpinan

1.Para Pemimpin Besar Takkan Pernah Lupa darimana Mereka Memulai

Ungkapan ini sederhana, namun menyimpan kebenaran yang berulang kali terbukti sepanjang sejarah manusia. Kepemimpinan sering dipahami secara sempit sebagai jabatan, kursi, atau wewenang yang melekat pada seseorang seusai ia terpilih atau ditunjuk. Padahal, jauh sebelum seseorang duduk di kursi kekuasaan, ia telah melewati rangkaian panjang perjalanan hidup: dibesarkan di lingkungan tertentu, dibentuk oleh keterbatasan, ditempa oleh kegagalan, dan ditopang oleh orang-orang yang percaya kepadanya dikala belum ada alasan kuat mempercayainya.

Kepemimpinan, dengan demikian, bukan sekadar status administratif. Ia merupakan perjalanan yang berakar pada pengalaman awal, komunitas asal, dan nilai-nilai yang membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia. Akar itulah yang kelak menjadi kompas moral bila kekuasaan datang membawa godaan untuk berubah.

Relevansi gagasan ini terasa semakin kuat di zaman sekarang. Tak sedikit pemimpin—di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia—yang kehilangan legitimasi bukan karena kurang kompeten secara teknis, melainkan lantaran publik merasa mereka telah berubah: lupa pada janji, lupa pada rakyat kecil yang dulu mendukungnya, dan lupa pada nilai yang dulu mereka perjuangkan. Artikel ini mencoba menelusuri makna filosofis, dimensi sosial-spiritual, risiko, serta contoh nyata dari gagasan bahwa kepemimpinan sejati tak bisa dilepaskan dari kesetiaan pada asal-usul.

2. Makna Filosofis

Secara filosofis, gagasan tentang “tidak melupakan asal-usul” dapat diuraikan ke dalam tiga lapisan pemikiran yang saling menopang.

Akar Perjalanan

Pemimpin sejati, pada mulanya, bukanlah figur besar. Mereka lahir dari pengalaman-pengalaman kecil: kesulitan ekonomi, kegagalan awal, interaksi langsung dengan masyarakat biasa, atau perjuangan panjang yang jarang tercatat dalam sorotan publik. Pengalaman-pengalaman itu membentuk cara pandang yang tak bisa diperoleh dari ruang kelas atau pelatihan kepemimpinan mana pun—yakni empati yang lahir dari pengalaman langsung, bukan dari teori.

Kerendahan Hati

Lapisan kedua adalah kerendahan hati—kesediaan agar terus mengingat siapa saja yang pernah mendukung, membimbing, atau memberi kesempatan di titik-titik krusial perjalanan. Kerendahan hati bukan sekadar sikap sopan di permukaan, melainkan kesadaran mendalam bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah sepenuhnya hasil usaha sendiri. Ada guru yang mendidik, komunitas yang menopang, dan rakyat yang memberi kepercayaan.

Nilai Moral

Lapisan ketiga, dan barangkali yang paling fundamental, ialah nilai moral. Kepemimpinan sejati berakar pada integritas—konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan—bukan pada ambisi pribadi dalam mengejar kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Jika integritas menjadi fondasi, mengingat asal-usul bukan lagi pilihan sentimental, melainkan konsekuensi logis dari cara seseorang memaknai kekuasaan yang ia pegang.

3. Dimensi Sosial dan Spiritual

Dimensi Sosial

Pemimpin yang tetap terhubung dengan komunitas asalnya—turun langsung, mendengarkan keluhan, dan tak membangun tembok pemisah dengan rakyat—cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tahan lama. Kedekatan ini bukan sekadar citra politik, tetapi mekanisme sosial yang menjaga pemimpin tetap mendapatkan umpan balik jujur tentang kondisi riil masyarakat, bukan laporan yang telah disaring oleh lapisan birokrasi.

Dimensi Spiritual

Dalam banyak tradisi keagamaan dan filsafat, kekuasaan dipahami sebagai amanah—titipan yang harus dipertanggungjawabkan—bukan sekadar hak yang boleh digunakan sesuka hati. Pandangan ini menempatkan pemimpin bukan sebagai pemilik kekuasaan, melainkan sebagai pengemban tugas sementara yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, baik oleh sejarah, oleh rakyat, maupun—bagi yang meyakininya—oleh Tuhan.

Dimensi Pragmatis

Di luar makna filosofis dan spiritual, asal-usul juga berfungsi secara pragmatis. Ia membantu pemimpin tetap berorientasi pada tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil di sekitarnya. Ketika seorang pemimpin masih mengingat perjuangan awal, ia lebih mudah menolak godaan untuk mengambil jalan pintas yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan publik.

4. Risiko Melupakan Asal-Usul

Sebaliknya, ketika seorang pemimpin mulai melupakan darimana ia berasal, sejumlah risiko serius mengintai.

●       Alienasi dari rakyat — pemimpin yang menjauh dari komunitas asalnya perlahan kehilangan pijakan sosial dan dukungan moral yang dulu menjadi sumber legitimasinya.

●       Kesombongan kekuasaan — jarak yang terlalu jauh dari akar sering melahirkan ilusi bahwa dirinya tak tersentuh, kebal kritik, dan berada di atas hukum atau norma yang berlaku bagi orang biasa.

●       Kehilangan legitimasi — ketika publik merasa seorang pemimpin tidak lagi otentik, tidak lagi mencerminkan nilai yang dulu ia perjuangkan, kepercayaan publik pun runtuh, sekalipun secara formal jabatan masih melekat padanya.

Ketiga risiko ini saling berkelindan. Alienasi memicu kesombongan, kesombongan mempercepat hilangnya legitimasi, dan hilangnya legitimasi pada gilirannya memperdalam alienasi—sebuah lingkaran yang sulit diputus tanpa kesadaran diri yang jujur dari pemimpin itu sendiri.

5. Contoh Sejarah dan Aktual

Sejarah mencatat sejumlah pemimpin dunia yang dikenal justru karena kerendahan hati dan kedekatannya dengan rakyat, bahkan setelah mencapai puncak kekuasaan. Nelson Mandela, misalnya, tetap dikenang bukan hanya karena keberhasilannya mengakhiri apartheid, melainkan karena sikapnya yang tidak dendam dan tetap merangkul mereka yang dulu menindasnya—sebuah cerminan dari kesadaran akan perjalanan panjang perjuangannya di penjara Robben Island. Mahatma Gandhi juga dikenal terus hidup sederhana dan dekat dengan rakyat jelata India meski menjadi tokoh sentral pergerakan kemerdekaan.

Sebaliknya, sejarah juga mencatat banyak figur yang jatuh justru karena melupakan akar perjuangannya: pemimpin yang mengasingkan diri dari rakyat, mengelilingi diri dengan lingkaran kekuasaan yang tertutup, dan pada akhirnya kehilangan dukungan tepat ketika mereka paling membutuhkannya. Pola ini berulang di berbagai era dan negara, menunjukkan bahwa kejatuhan akibat lupa asal-usul bukan fenomena baru, melainkan pengulangan pelajaran sejarah yang sama.

Dalam konteks Indonesia saat ini, wacana publik tentang kepemimpinan sering kali berputar pada pertanyaan serupa: apakah para pemimpin—di tingkat nasional maupun daerah—masih mendengar suara rakyat kecil, ataukah mereka telah larut dalam kenyamanan kekuasaan dan jarak elit. Perdebatan tentang gaya hidup pejabat, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta konsistensi antara janji kampanye dan kebijakan yang dijalankan, pada dasarnya merupakan cerminan dari pertanyaan lama yang sama: sejauh mana seorang pemimpin masih ingat darimana ia memulai.

6. Kesimpulan

Kepemimpinan sejati bukanlah sekadar pencapaian posisi, melainkan perjalanan yang berakar pada asal-usul—pada pengalaman kecil, komunitas yang membesarkan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Perjalanan itu hanya bermakna jika dijalankan dengan integritas, dipandu oleh kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, dan ditopang oleh kerendahan hati untuk terus mengingat siapa saja yang pernah berjasa dalam proses menjadi.

Pada akhirnya, pemimpin besar tidak dikenang semata oleh deretan pencapaian atau kekuasaan yang pernah mereka genggam. Mereka dikenang karena kesetiaan pada akar yang membentuk mereka—sebab keberanian untuk tetap rendah hati di tengah kekuasaan, dan lantaran kejujuran untuk tidak pernah lupa darimana mereka benar-benar memulai.

English