Rabu, 18 November 2026

Ampas yang Tak Mau Pindah

Catatan tentang badak, tsunami, dan prasangka yang ikut terseduh

Aku duduk di warung langgananku di sudut gang, ditemani kopi tubruk yang bubuknya masih berputar sebelum akhirnya mengendap. Di meja sebelah, tiga bapak mengaduk gula dengan semangat orang yang sedang menimbang nasib negara. Bahan obrolan mereka sama dengan separuh linimasa saat ini: badak Jawa mungkin akan pindah rumah.

Duduk perkaranya begini, sejauh yang kubaca. Pada Kamis, 12 November, dalam media briefing COP31, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi mengingatkan bahwa seluruh badak Jawa hidup di satu tempat, Ujung Kulon, berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Satu tsunami, menurutnya, bisa menghabisi satu spesies sekaligus. Maka diusulkanlah rumah kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Yayasan Badak Indonesia mencatat, per 22 September 2026 hanya tersisa 80 sampai 100 ekor. Dengan jumlah setipis itu, menaruh semua telur dalam satu keranjang memang rawan. Argumen ini semanis sendok gula pertama, dan aku mengakuinya tanpa gengsi.

Tetapi kopi jarang berhenti pada manis. Pak Darto, pensiunan guru biologi yang duduk dekat kipas angin, mengutip WALHI: badak Jawa pernah selamat dari letusan Krakatau 1883, dan Alas Purwo lebih kering daripada rawa berlumpur yang disukai badak. Tetua adat Badui di Lebak ikut meminta pemerintah menimbang ulang. Kementerian Kehutanan sendiri mengakui Alas Purwo baru sebatas calon yang layak ditelaah, bukan keputusan, dan Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 November berjanji tak akan ada yang tergesa-gesa. Sampai di sini cangkirku masih nyaman diminum.

Pelajaran dari pemindahan skala kecil pun sudah ada. Tahun lalu Kementerian Kehutanan memindahkan badak dari Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area, dan menurut pemberitaan akhir November 2025, seekor di antaranya mati karena sakit. Pak Darto menyebutnya pengingat bahwa badak bukan galon isi ulang yang bisa diangkut dari satu warung ke warung lain. Pemindahan di dalam taman nasional saja menyimpan risiko, apalagi menyeberangi hampir seluruh panjang Pulau Jawa.

Ada pula yang membuat meja sebelah makin riuh: istilahnya berganti-ganti. Sekali waktu disebut wacana, di lain waktu rencana; hari ini habitat kedua, besok relokasi, lusa translokasi. Seperti menu yang nama hidangannya diubah-ubah, pembeli tak yakin sedang memesan apa. Kejelasan istilah bukan urusan tata bahasa, melainkan urusan apa yang sebenarnya sedang diputuskan dan kapan.

Di ujung lain pulau, rumah calon penghuni baru pun punya suara. Kabarnya sebagian warga Banyuwangi menolak kedatangan badak itu; ini kubaca dari satu judul berita dan belum kuperiksa lebih jauh. Penolakan semacam itu tak bisa dianggap ampas yang tinggal dibuang, sebab tetangga baru yang tak diajak bicara lebih dulu akan sulit diajak berbagi hutan. Sambil mengunyah bakwan, aku membatin: memindahkan badak ternyata lebih mudah daripada memindahkan perasaan manusia di sekelilingnya.

Ampas baru muncul ketika seorang pemuda berjaket ojek daring menyebut kata emas. WALHI menduga rencana ini bertaut dengan kepentingan tambang emas; Kementerian Kehutanan membantahnya. Yang bisa kupastikan dari pemberitaan hanya ini: tambang Cibaliung, dikelola anak usaha Antam, memang berbatasan dengan ujung timur taman nasional. Adapun hubungan sebab-akibat antara tambang itu dan wacana pemindahan, belum kutemukan buktinya. Greenpeace mengingatkan bahwa bila badak pergi, industri ekstraktif lebih mudah merambah lanskap Ujung Kulon; itu kekhawatiran, bukan temuan. Statusnya masih dugaan. Ampas selalu tampak di dasar gelas, tetapi belum tentu dialah penentu rasa.

Meski begitu, orang warung tak sepenuhnya salah mengendus. Gagasan sebesar ini lebih dulu diumumkan di forum iklim internasional, sementara kajian ilmiahnya masih antre di dapur. Menurut laporan media, biayanya akan dicarikan lewat skema pendanaan konservasi yang ditawarkan kepada investor; dokumen resminya belum kuperiksa. Rasanya seperti menjajakan kopi sebelum bijinya disangrai. Wajar bila yang mencium aroma langsung bertanya siapa pemilik kedai barunya.

Namun para pengendus pun perlu menyeruput dengan jujur. Ibu penjual gorengan, yang sejak tadi hanya menyimak sambil membalik tempe, menyela pelan bahwa tsunami Selat Sunda 2018 bukan dongeng. Ia benar. Ancaman letusan dan gelombang di sekitar Anak Krakatau itu nyata, dan kecurigaan tanpa dokumen, semenggoda apa pun, sama saja dengan menuang ampas ke piring sebelum airnya habis. Menuduh itu gampang, seperti menggoreng pisang: cepat matang, cepat ludes.

Lagi pula, tak seorang pun di warung ini ingin badak punah, dan tak ada keharusan memilih antara gula atau ampas. Jalan tengahnya bisa dirancang. Pertama, kajian independen yang terbuka: ahli badak, perguruan tinggi, dan masyarakat adat duduk satu meja, dengan data pakan, air, kubangan, dan luas habitat dipublikasikan agar bisa diuji oleh siapa saja. Kedua, habitat kedua diperlakukan sebagai tambahan, bukan pengganti: mulai dari uji kecil yang bertahap, sementara patroli di Ujung Kulon diperkuat, sebagaimana juga dijanjikan pemerintah. Ketiga, peta zonasi dan izin tambang di sekitar taman nasional dibuka ke publik dan dikunci, supaya seandainya badak berpindah, tak ada pihak yang bisa melenggang masuk. Keempat, dana konservasi diaudit terbuka sampai rupiah terakhir. Dengan begitu, kecurigaan kehabisan bahan bakar dan gagasan baik bisa berjalan tanpa dibuntuti prasangka.

Kopiku kini dingin. Kuseruput pelan dan berhenti sebelum ampas. Ia tetap di dasar gelas, tak dibuang, tak diaduk ulang, karena begitulah cara kopi menjaga kejernihan: yang pekat mengendap, yang bening naik ke atas, dan masing-masing tahu tempatnya. Semoga urusan badak ini pun demikian.

Dari speaker warung yang serak, entah siapa yang menyetel, mengalunlah Dirty Paws dari Of Monsters and Men. Tembang tersebut berbentuk dongeng tentang satwa: dibuka pelan, lalu pelan-pelan membesar dengan tepukan tangan dan paduan suara, seolah seisi hutan ikut bernyanyi. Aku tersenyum, sebab urusan badak ini pun pada dasarnya dongeng yang sedang kita tulis bersama, entah berakhir sebagai fabel tentang keberanian menyelamatkan rumah, entah sebagai cerita tentang rumah yang diam-diam berganti penghuni. Bedanya, dongeng di lagu itu sudah selesai ditulis, sedangkan dongeng kita masih terbuka dan tiap orang di warung ini ikut memegang penanya, entah lewat kajian, pengawasan, atau sekadar pertanyaan yang tak kunjung berhenti diajukan. Semoga bab berikutnya ditulis dengan kepala dingin dan data yang terang, supaya saat nanti anak cucu mendengar lagu serupa, mereka masih bisa melihat badak yang nyata di rimba, bukan hanya di dalam cerita.

Selasa, 17 November 2026

Pantomim Rabu Pon

Catatan tentang jadwal paripurna yang bergeser dua langkah pasaran, kebiasaan menebak keputusan negara dari kalender, dan ampas yang tak pernah menunggu hari baik
Selasa pagi, warung langgananku kedatangan tamu baru bernama kabar. Menurut Ketua Fraksi Gerindra di MPR, sejumlah fraksi mengusulkan agar paripurna pemilihan wakil presiden digeser dari Rabu Pon, 2 Desember, ke Rabu Kliwon, 9 Desember. Alasan yang ia sebut adalah benturan dengan agenda DPR dan DPD serta waktu verifikasi calon yang hanya empat belas hari, dan ia menegaskan bahwa perubahan itu bukan hasil menghitung weton. Sebagian laporan menyebut jadwalnya sudah bergeser, sebagian lagi masih menyebutnya sebagai usulan, jadi statusnya kutaruh di piring berlabel belum terverifikasi. Begitu kata Pon dan Kliwon mendarat di warung, suasana berubah: lima menit kemudian ada yang membuka kalender, sepuluh menit kemudian yang lain sudah berbisik soal neptu.

Pak Wiwi, yang kebelet banget disebut “Ndoro”, walau para wong cilik tahu ia bukan golongan Werkudoro, maju ke tengah, melangkah di atas permadani yang hanya terlihat olehnya. Hampir dua dekade ia berpantomim, mulai dari Surakarta, Jakarta, lalu ke seluruh Indonesia, berbicara dengan tubuh tanpa satu kata; lantas sejak berjualan kerupuk, ia bicara dengan angka, terutama angka kembalian. Dagangannya pun nyaris tanpa suara: pelanggan menunjuk, ia mengangguk, kerupuk berpindah ke plastik bagai burung yang hinggap, dan ia hanya berdesis pelan bila kembalian terlanjur kurang. Tangannya meraba dinding yang tak ada, yang anehnya selalu persis di depan etalase kerupuk, lalu menunjuk kalender: Rabu tujuh, Pon tujuh, jadi empat belas; Rabu tujuh, Kliwon delapan, jadi lima belas. Selisihnya satu, dan alisnya naik-turun seolah satu itu bisa menentukan nasib sebuah republik. Seorang pelanggan menyela bahwa jadwalnya mundur seminggu, tetapi pasarannya maju dua langkah, sebab tujuh dibagi lima bersisa dua. Ndoro Wiwi mengangkat dua jari, menaruh dua kerupuk di baki seperti memasang dua anak tangga, dan kami semua bertepuk tangan tanpa suara, dan kami tahu mengapa kami tertawa. Cara Ndoro Wiwi meletakkan kerupuknya mengingatkan kita pada linimasa awal bulan ini, ketika foto orang memungut berkas dari lantai pengadilan diputar bak sinetron dua babak: babak pertama panen air mata, babak kedua panen cibiran, dan sutradaranya, seperti biasa, algoritma. Soal air mata itu tulus atau terencana, belum ada yang dapat kuverifikasi, jadi keduanya masuk satu piring dengan kerupuk.

Seorang pelanggan yang lahir pada Rabu Pon merasa kehilangan panggung dan menuntut Rabu Pon dijadikan hari libur nasional, lengkap dengan kopi gratis; yang lahir pada Rabu Kliwon bersorak sambil mengangkat gelas, lalu buru-buru menurunkannya karena kopinya tumpah. Ndoro Wiwi mementaskan dua adegan sekaligus, sedih dengan separuh wajah dan gembira dengan separuh lainnya, sampai pelanggan paling gaduh pun terdiam. Dalam hitungan warung, neptu lima belas memang lebih besar daripada empat belas, tetapi lebih besar tak berarti lebih baik; kerupuk yang lebih besar pun belum tentu lebih renyah.

Dari sana obrolan pindah ke kebiasaan lama kami: menebak keputusan negara dari kalender. Catatan Kompas dan Tempo menyebut pemerintahan sebelumnya berkali-kali merombak kabinet pada Rabu Pon, yakni 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 23 Desember 2020, dan 21 Februari 2024, dan menurut media itu pula hari lahir presidennya jatuh pada Rabu Pon. Maka setiap Selasa malam menjelang Rabu Pon, seluruh negeri berubah menjadi ahli neptu dadakan: warung, ruang redaksi, pengamat, dan kolom komentar sama-sama bertanya, besok reshuffle atau tidak, dengan tanda tanya yang bekerja lembur di setiap judul. Kabar warung, bukan laporan, jadi jangan dikutip, mengatakan para menteri kala itu menaruh ponsel di dekat bantal, bukan karena rajin, melainkan karena naluri. Ketika ditanya soal itu pada 1 Februari 2023, jawaban sang presiden, sambil tertawa, hanyalah bahwa yang pasti hari itu Rabu Pon. Ndoro Wiwi, dagu terangkat, menilai itu pantomim sempurna: tertawa, menunjuk kalender, tanpa penjelasan.

Tentu tak semuanya Rabu Pon: pengumuman susunan kabinet 23 Oktober 2019 jatuh pada Rabu Legi, dan seorang pengamat pernah mengingatkan bahwa kalau pemimpin memang meyakini hari baik, keyakinan itu tak perlu dirasionalisasi. Aku tak menemukan pengakuan resmi bahwa jadwal-jadwal tadi ditentukan oleh weton; sisanya tafsir media, jadi kuletakkan di piring berlabel dugaan. Sebagai warga yang menghormati warisan, kami tak mencela primbon. Para ahlinya sendiri mengingatkan bahwa tak ada hari yang buruk, dan kata si bapak pensiunan guru, primbon dibuat untuk dipertimbangkan, bukan untuk menggantikan notulen rapat.

Kebiasaan menafsir hari tak ikut lengser bersama masa lalu: kolom komentar masih membuka biro primbon sampingan, dan tiap Rabu orang masih mengintip kalender sebelum membuka berita. Persoalannya bukan hari baik, melainkan alasan baik. Kalau pengumuman hanya memberi tanggal tanpa sebab, rakyat disuruh menafsir gerak seperti menonton pantomim: Ndoro Wiwi mendorong dinding tak terlihat, kami mendorong tafsir tak terlihat. Kalender pun menjadi pembaca keputusan, dan keputusan menjadi pembaca kalender, sementara mereka yang lahir pada Selasa Wage dan Minggu Legi diam-diam merasa tersisih dari sejarah dan mulai menyusun petisi pasaran. Reshuffle berubah menjadi semacam arisan hari baik: yang ditebak bukan siapa, melainkan kapan.

Pada akhirnya, penambahan waktu verifikasi seminggu, apa pun kalendernya, memang berguna bagi dokumen yang pernah bermasalah. Verifikasi calon dikabarkan mencakup administrasi, ijazah, kesehatan, bebas narkoba, dan dokumen pengadilan, jadi tambahan waktu itu terdengar seperti tambahan gula pada kopi yang kepahitan. Namun gula tak menggantikan resep: yang perlu dibuka kepada publik adalah alasannya, kriterianya, dan hasilnya, bukan sekadar harinya.

Jalan keluarnya sederhana. Setiap jadwal penting diumumkan beserta alasannya, bukan hanya tanggalnya. Jika pertimbangan budaya turut berperan, sebutkan dengan terbuka sebagai pilihan yang dihormati, bukan rahasia yang ditebak-tebak. Warga boleh tetap menghitung neptu untuk lamaran, pindah rumah, dan beli kerupuk, tetapi menagih penjelasan untuk urusan negara. Dan sebelum Rabu Kliwon tiba, siapa pun yang berwenang bisa memastikan berkas calon sudah diperiksa dari hulu.

Menjelang siang, Pak Wiwi menutup etalasenya dengan gerak mengunci pintu yang tak ada, sementara Ibu pemilik warung menaburkan ampas ke pot cabai di depan pintu. Ampas tak punya weton: ia mengendap kapan saja, Pon, Kliwon, atau Legi, tanpa menunggu hari baik, dan justru itu gunanya. Pupuk yang baik tak pernah memilih penanggalan; digeser dari Pon ke Kliwon pun ia tak minta pesangon. Itu baik.
Sebelum aku pamit, pelanggan termuda memutar Welcome to the Internet karya Bo Burnham dari ponselnya, dan seisi warung mendadak merasa sedang menyimak ringkasan hidup mereka sendiri. Lagu dari tayangan khusus Inside (2021) itu menawarkan segalanya sekaligus, dengan gaya pedagang yang tak ingin pelanggannya sempat berpikir, dan begitulah linimasa kami pekan ini: kerupuk, kalender, air mata, satire, dan primbon tersaji dalam satu nampan tanpa jeda. Sutradara kami, sang algoritma, kini naik jabatan menjadi pembawa acara, sementara tanda tanya di setiap judul terus bekerja lembur tanpa uang lembur. Ndoro Wiwi, yang seumur hidup bicara tanpa suara, hanya bisa mengangkat alis di tengah kebisingan sebanyak itu. Kami tertawa karena pertunjukan ini terlalu akrab: tak seorang pun mengundang kami masuk, tetapi kami sudah telanjur duduk dan lupa jam pulang. Maka satu-satunya perlawanan yang masuk akal adalah yang diajarkan Ibu pemilik warung: matikan layar sejenak, seduh pelan-pelan, dan biarkan ampas mengendap sampai jernih. Kopi tak pernah memohon perhatian, dan justru karena itu ia selalu dicari kembali.

Senin, 16 November 2026

Tentang Ijazah, Kacamata, dan Kumis

Setiap Kamis pagi, aku duduk di pojok warung Bu Marni, tempat kopi hitam disajikan tanpa janji apa pun, kecuali panas. Gelasku belum separuh ketika meja sebelah mulai menyeduh perkara lama: ijazah, kacamata, dan kumis. Di rumah, ketiganya cuma perabot. Di warung ini, semuanya naik pangkat menjadi barang bukti.

Meja kiri dihuni para penggoreng. Gorengan di sini tak pernah sempat dingin, dan isu diperlakukan serupa. Seorang bapak yakin foto di ijazah itu bukan pemiliknya, sebab menurutnya, mahasiswa zaman dulu tak berkacamata saat wisuda. Anak muda di sebelahnya membantah: kacamata sudah ditemukan jauh sebelum republik ini berdiri. Lelaki ketiga mengaku tak pandai apa-apa, tetapi pernah memotret pesta pernikahan sehingga merasa paham cahaya. Satu piring mendoan, tiga gelar kepakaran yang terbit mendadak.

Gula di warung ini diletakkan di tengah meja, dan tiap orang menyendok menurut seleranya. Begitulah cara opini bekerja: satu sendok membuat kopi manis bagi penggemar manis, dan pahit bagi yang menolak, padahal isi gelasnya sama. Di ponsel-ponsel yang berjejer di samping gelas, utas panjang beredar bagai nampan gorengan, dan hampir tak ada yang bertanya siapa yang menggoreng, dengan minyak apa, sudah berapa kali dipakai. Gorengan boleh digoreng dua kali, tetapi fakta yang digoreng ulang biasanya tinggal minyaknya.

Padahal kopi sendiri perkara sederhana: bubuk, air panas, kesabaran. Membuktikan dokumen mestinya selugas itu: tunjukkan berkas, serahkan kepada penguji yang tak berpihak, umumkan hasilnya. Namun pemilik gelas yang dipersoalkan memperlakukan gelasnya seperti pusaka keluarga: disimpan di lemari, dikunci, dikeluarkan pada hari baik, itu pun untuk dipandang dari jarak aman. Yang ingin mencicipi dipersilakan antre di kantor polisi. Antreannya panjang, dan kopi yang menunggu terlalu lama selalu berubah rasa.

Para penyangsi hanya memesan hal yang lazim di warung mana pun: pengujian terbuka oleh lembaga yang tak bergantung pada siapa-siapa. Warga yang bertanya soal dokumen tokoh publik sedang memakai haknya, bukan menyiapkan kejahatan; ini warung, bukan kantor intelijen. Mereka menunjuk bahwa salinan dokumen dari dua instansi disebut berbeda satu sama lain, dan bahwa berkas aslinya baru diperlihatkan setelah perkara bergulir lama. Itu klaim pihak mereka dan belum terverifikasi, tetapi pertanyaannya sah, dan jawaban termurah selalu sama: perlihatkan, uji, selesai. Banyak pihak di luar warung ini menilai mereka dikriminalisasi karena bertanya, dan di meja belakang beredar dugaan bahwa hukum berjalan lebih gesit bila pemilik gelasnya berkantong tebal. Dugaan itu belum terverifikasi dan pengadilan belum memutus apa pun, tetapi kesan yang tertinggal sudah terang: bertanya kini tampak berisiko, sementara menjawab tampak mahal.

Pemegang gelas itu kebagian ampas paling tebal. Orang yang gelasnya diragukan sejak lama tak perlu bakat khusus untuk menghentikan keraguan; cukup sekali meletakkannya di meja laboratorium yang disepakati kedua kubu. Memilih menunggu bertahun-tahun, lalu memperlihatkannya kepada hadirin sidang, ibarat tukang sulap yang menarik kain terakhir setelah penonton pulang: kelincinya mungkin asli, tetapi tepuk tangannya terlambat. Yang satu pertunjukan, yang lain pembuktian; pertunjukan menghibur, pembuktian menyelesaikan. Lebih ganjil lagi, kemarahan paling nyaring justru tertuju pada yang bertanya, bukan pada keraguannya.

Penonton yang ikut meniup bara layak dicolek pula. Ada yang menjadikan polemik ini panggung ceramah, ada yang memakainya sebagai bahan kampanye, ada pula yang menjual judul bergairah demi hitungan tayangan. Para peminum sungguhan, yang cuma ingin tahu apakah gelas mereka bersih, malah kebagian ampasnya.

Kumis, dalam tata kelola warung ini, termasuk perkara mendesak. Satu pendapat menyebutnya tipis, pendapat lain menyebutnya lebat, dan sehelai foto puluhan tahun dipaksa menjadi juri. Padahal foto hanya merekam satu detik, sedangkan kumis hidup bertahun-tahun, naik turun menurut pisau cukur dan selera pemiliknya. Kabar bahwa seorang pesohor sengaja memeliharanya demi menyamai foto lama kudengar dari meja belakang. Tak kutemukan pemberitaan yang memastikannya, jadi kutaruh di rak dugaan yang belum terverifikasi.

Gorengan terakhir di piring berupa kebijakan. Memidanakan penanya memang jalan yang disediakan undang-undang, tetapi ia mengubah pertanyaan menjadi perkara dan membuat warga berpikir dua kali sebelum bertanya kepada siapa pun yang berkuasa. Aturan pencemaran nama semestinya melindungi martabat, bukan menjadi pagar yang menjaga dokumen dari pemeriksaan. Penyidik berwenang, jaksa menuntut, hakim memutus, namun kepercayaan tak lahir dari pasal. Lembaga penerbit dokumen pun lebih sering bicara lewat siaran pers ketimbang lewat arsip yang bisa diperiksa, padahal arsip adalah saksi yang tak butuh pengacara.

Soal uji di laboratorium kepolisian, para penyangsi menilai penyidik tak independen dan meminta lembaga lain, sedangkan pemilik gelas menyatakan keberatan ketika uji ulang diminta di ruang sidang, dengan alasan labfor kepolisian sudah menguji. Kepolisian pun pekan lalu menegaskan uji baru tak diperlukan. Beredar pula anggapan bahwa pemilik gelas dulu dekat dengan nakhoda lembaga itu; dan nakhodanya memang sudah berganti pada 1 Oktober 2026. Kapalnya berganti kapten, peta pelayarannya tampak sama. Maka perkara macet di persimpangan: satu pihak tak percaya hasil lama, pihak lain tak mau hasil baru, dan setiap kali penguji lain disebut, pintunya ditutup dengan sopan. Bila kedekatan itu hanya prasangka, cara mematahkannya mudah dan gratis: serahkan gelas kepada penguji yang tak mungkin dituduh berkawan dengan siapa pun.

Demi keadilan kucatat sisi seberangnya sekali saja: pemegang gelas berhak memakai jalur hukum, kepolisian menyatakan dokumen itu telah diuji prosedural, dan putusan berkekuatan hukum tetap belum ada, jadi keraguan belum otomatis menjadi kebenaran. Kalau gelasnya asli, ujian terbuka hanya menghabiskan satu sore; kalau tidak, menghabiskan lebih banyak. Warung hanya bisa menebak dari cara gelas itu dijaga, dan menebak belum membuktikan.

Resepku sederhana. Pertama, uji forensik independen: metodenya diumumkan, pelakunya ahli dari kedua kubu, dan data mentahnya bisa diperiksa publik. Kedua, lembaga penerbit dan penyimpan arsip membuka salinan terverifikasi serta menjelaskan setiap perbedaan antarsalinan, bila memang ada. Ketiga, tokoh publik membiasakan keterbukaan dini, sebab kejujuran di awal lebih murah daripada klarifikasi yang terlambat. Keempat, para pengkritik menyerahkan hitungannya pada kajian sejawat lebih dulu, baru ke linimasa.

Dari radio butut di atas lemari kaca, mengalun lagu yang entah mengapa selalu dipilih Bu Marni tiap pagi: Cheap Thrills. Baru sekarang aku paham pilihannya. Sensasi murah memang laris di warung ini: sepiring mendoan, gorengan, segelas dogan, semuanya terjangkau dan cepat habis. Tak ada yang pulang kelaparan, tetapi banyak yang pulang kenyang gorengan dengan kepala tetap penuh tanya. Kesenangan murah tidaklah salah; yang mahal adalah kejelasan, dan harganya hanya satu sore, satu penguji yang tak bisa dituduh berpihak, serta kesediaan semua pihak menerima hasilnya. Sebelum harga itu dibayar, radionya akan terus memutar lagu yang sama. 

Gelasku kini tinggal setengah jari saja. Gorengan ludes, meja sebelah masih berdebat. Di dasar gelas, ampas menenang pelan-pelan. Ia tak minta dibuktikan, tak minta dicukur; ia hanya mengendap bila tak diaduk lagi. Kubayar tiga ribu rupiah, lalu pulang dengan kepala lebih jernih daripada kopinya. Di luar, tukang parkir meniup peluit dan hujan tipis jatuh di atas terpal; dunia berjalan terus tanpa menunggu putusan perkara kumis. Dan sayup-sayup Sia bernyanyi tentang pesta yang tak butuh uang, asalkan kaki masih bisa bergoyang: "I don't need no money, as long as I keep dancing ..."

Sabtu, 14 November 2026

Titipan Tanpa Karcis

Sabtu pagi, radio FM Ibu pemilik warung sudah beralih dari lagu sendu ke siaran berita, dan kursi kosong di jajaran kursi republik kini punya jadwal. Rabu, 2 Desember, MPR akan memilih, melantik, dan mengesahkan pengganti Wapres dalam satu paripurna, secepat mi instan. Surat permintaan dua nama sudah dikirim ke Presiden pada Jumat, seusai rapat gabungan tertutup sekitar satu jam; pintunya rapat, tapi dispenser di dalamnya tentu tetap terbuka. Tenggat penyerahan nama dilaporkan berbeda-beda, ada yang menghitung 18 November, ada yang sekitar 27 November, jadi kutaruh ini di piring belum terverifikasi. Ketua MPR menyebut batas enam puluh hari jatuh pada 10 Januari 2027, tetapi tak seorang pun berminat memakai seluruhnya, bagai murid yang diberi seminggu mengerjakan PR lalu menuntaskannya di angkot pagi hari.

Si bapak pensiunan guru mengulang satu kalimat dari video pernyataan resmi yang diunggah Kamis: jabatan hanya titipan sementara. Bagi Ibu, yang tiap hari menerima titipan helm dan tas, kalimat itu masuk akal, kecuali satu hal: mana karcisnya? Mandat disebut dikembalikan seutuhnya kepada rakyat, dan rakyat, selaku pemilik barang, menerimanya tanpa tanda terima, tanpa petugas yang memeriksa apakah isinya masih utuh, tanpa pula pegawai berompi yang biasanya berkata, hati-hati, ini tak boleh dilempar. Di warung ini, helm titipan selalu dicek goresannya sebelum diserahkan; negara tentu lebih berharga daripada helm.

Suratnya sendiri hanya lima paragraf, kata menteri koordinator bidang hukum, dan memohon MPR menindaklanjutinya menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketua MPR maupun sang menteri sama-sama menyebut tak ada alasan khusus tertulis di dalamnya; menurut sang menteri, yang menimbang adalah alasan pribadi dan suara-suara di masyarakat. Alasan yang tak muat di lima paragraf rupanya muat di video hampir tujuh menit: keputusan pribadi, bukan karena ijazah, dokumen pendidikan lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan, serta bukan tanda ketidaksanggupan. Klaim kelengkapan dokumen itu pernyataan yang bersangkutan, belum dapat kuperiksa secara independen. Kita memang bangsa yang pandai memindahkan penjelasan dari kertas ke layar, seperti memindahkan jemuran ke dalam rumah begitu mendung datang, dan seperti jemuran, sebagian penjelasan tetap lembap. Alasan pribadi yang disiarkan lewat dua kanal resmi tetap pribadi, sebagaimana buku harian yang diunggah tetap rahasia.

Buku besar Ibu warung mencatat urutan kejadian dengan tertib. Sehari sebelumnya, mantan Wakil Presiden menyatakan siap melawan dan buka-bukaan di PTUN. Kamis itu juga, PTUN Jakarta menyatakan gugatan atas surat penyetaraan itu gugur karena objeknya telah dicabut, menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp457.000, dan menegaskan tak ada upaya hukum lanjutan; hakim menyebut putusan itu dimaksudkan menghentikan polemik berkepanjangan. Kuasa hukumnya dikabarkan sempat mempertimbangkan banding, kabar yang belum kupastikan. Kami percaya sepenuhnya bahwa semua ini tak berkaitan, sebab warung mengajarkan dua catatan yang berdekatan tak selalu bersaudara, tetapi layak ditaruh berdampingan. Polemik sebesar ini tutup dengan tagihan Rp457 ribu; ongkos kepercayaan publiknya belum ada kasir yang menghitung.

Di meja belakang, bursa spekulasi masih berputar laksana kipas angin tua: lima nama, enam nama, tujuh nama. Kalimat sakti politik, bahwa belum ada nama yang disepakati, dalam bahasa warung berarti namanya sudah banyak dan cemilannya belum habis. Aku berani bertaruh ada nasi goreng di ruang rapat tertutup itu, tetapi taruhan bukan fakta. Ketua MPR mengingatkan UUD hanya mengatur Presiden mengajukan dua nama tanpa menyebut asalnya, sedangkan menurut judul sebuah laporan, menteri koordinator bidang hukum menyatakan calonnya harus dari partai koalisi menurut UU MD3. Naskah dan konteks keduanya masih menunggu giliran kubaca; dua orang membaca satu naskah dan menemukan dua tafsir pun lazim, seperti dua juru masak membaca resep soto. Tim verifikasi dan ad hoc dilaporkan beranggotakan tiga puluh enam orang, yang bertugas memeriksa dua calon: rasio yang menenangkan, asal kali ini pemeriksaan dimulai dari hulu dokumen, bukan dari hulu opini. Semoga kecepatan paripurna sehari jadi itu tak menular ke verifikasi; kopi sachet cocok untuk pagi hari, bukan untuk berkas.

Sejumlah politisi dan advokat, menurut pemberitaan, meminta pengusutan soal surat penyetaraan itu tak berhenti hanya karena proses politik usai. Apakah ada proses pidana yang resmi berjalan belum bisa kupastikan, jadi permintaan itu kuletakkan di piring terpisah. Aku mengerti desakannya: mundur menutup satu kursi, bukan satu pertanyaan. Warganet, seperti biasa, sudah menyulap semua ini menjadi meme dan musik latar sinetron; kami tertawa, tetapi bukan karena lupa. Tawa adalah cara rakyat bertahan, dan ingatan kami lebih panjang daripada baterai ponsel mana pun.

Jalan keluarnya tak muluk. MPR dan Presiden cukup mengumumkan kriteria calon sebelum nama, lalu membuka ringkasan hasil verifikasi dokumen kedua calon sebelum paripurna. Kementerian dan lembaga terkait bisa menerbitkan kronologi penerbitan surat penyetaraan itu agar rantai pemeriksaan di hulu tak lagi berlubang. Partai pengusul pun sebaiknya menjelaskan mengapa nama tertentu dipilih, bukan sekadar berkata bahwa itu hasil musyawarah, dan media bisa menandai tebakan dengan huruf yang jelas berbeda dari kabar. Siapa pun yang akan duduk, sebelum dilantik, kami titipkan satu permintaan sederhana: berikan karcis untuk setiap barang yang rakyat titipkan, dan kembalikan dengan catatan, bukan dengan senyum belaka.

Menunggu sampai 2 Desember mengingatkanku pada aturan Ayah di dapur kecil kami. Kopi dibuat oleh telinga, bukan oleh tangan yang gelisah. Dengarkan airnya. Jangan terburu-buru. Begitulah aturan Ayah. Baru kemudian aku memahami bahwa yang ia ajarkan bukanlah cara menyeduh kopi, melainkan cara hidup: mendengar lebih banyak daripada berbicara, bersabar lebih lama daripada mengeluh, dan mempercayai proses yang tidak bisa dipaksa oleh kehendak manusia. Tentu kesabaran semacam itu bukan berarti bungkam: Ayah mendengarkan air agar tahu kapan harus menuang, dan kami mendengarkan proses agar tahu kapan harus bertanya. Menunggu tanpa karcis hanyalah menunda; menunggu dengan karcis namanya menyeduh.

Menjelang siang, Ibu warung mengumpulkan ampas dari gelas-gelas dan menaburkannya ke pot cabai di depan pintu, sembari mencatat tanggal di kaleng bekas biskuit: Rabu, 2 Desember. Ampas di dasar gelasku sudah hafal jadwal itu; kali ini ia menunggu dengan sabar, lengkap dengan karcisnya.

Sore harinya, selepas ampas dikumpulkan, radio FM Ibu warung melantunkan Somebody That I Used to Know dari Gotye bersama Kimbra, dan seisi warung mendadak hening bagai menonton perpisahan orang lain, padahal kami ikut menjalaninya selama dua tahun. Tembang tersebut mengisahkan sebuah perpisahan lewat dua suara dengan dua versi, dan di sini pun begitu: Istana punya versinya, kantor wakil presiden punya versinya, dan masing-masing yakin hanya dirinya yang benar. Dulu nama itu kami dengar tiap pagi, di judul berita, kolom komentar, hingga obrolan di bangku warung; kini ia pindah ke golongan “seseorang yang dulu kami kenal”, dengan satu perbedaan: kami tak punya apa pun untuk dihapus selain tangkapan layar yang betah di galeri ponsel. Si bapak guru mengangguk dan menutup malam itu dengan nasihat yang amat berfaedah: kenalan baik boleh pergi, asal karcisnya ditinggalkan. Di dasar gelasku, ampas diam saja, bagai kenalan lama yang tak ingin disapa tapi juga tak bisa dilupakan.

Kamis, 12 November 2026

Surat Tanpa Gula

Catatan tentang selembar surat yang mengosongkan kursi tanpa menyebut sebabnya, bursa spekulasi yang lebih cepat dari undangannya, dan ampas yang ingin dijadikan pelajaran

Kamis petang, warung langgananku dipenuhi orang-orang yang mengaku sudah menduga semuanya sejak Selasa, dan gorengan di nampan ludes lebih cepat daripada biasanya. Bangku panjang itu kini bertumpu pada potongan kayu yang dipaku Ibu pemilik warung semalam, menggantikan kardus yang menyerah pada lembap. Layar ponsel mengabarkan bahwa menjelang tengah hari Wakil Presiden datang ke gedung MPR, menyerahkan surat pengunduran diri, berbincang kira-kira dua puluh menit dengan pimpinan majelis, lalu pergi tanpa sepatah kata kepada wartawan. Tiga jam sebelum jadwal, DPR membatalkan paripurna pukul dua siang yang semula hendak mengumumkan usul hak menyatakan pendapat. Seratus dua puluh tanda tangan yang kemarin diseduh dengan sigap pun tinggal di dalam map, belum sempat dibacakan. Ironisnya, selembar kertas mampu mengosongkan kursi lebih cepat daripada tinta sebanyak itu.

Si bapak pensiunan guru di meja jendela mengeja isi surat itu seperti memeriksa kertas ulangan. Ketua MPR membacakannya di depan wartawan: berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri, disertai satu kalimat tentang menjaga negara dan masyarakat melebihi diri sendiri, tanpa menyebut sebab. Beberapa laporan menyebut pimpinan majelis pada mulanya belum membaca isinya, tetapi urutan kejadiannya tak seragam, jadi kutaruh di piring berlabel belum terverifikasi. Secara format nilainya penuh, sedangkan kolom uraiannya kosong. Bagiku itu surat tanpa gula: sah, ringkas, pahit, dan memaksa seisi warung mengarang sendiri manisnya. Pejabat publik yang pergi tanpa penjelasan meninggalkan lubang, dan lubang selalu cepat diisi gunjingan.

Urusan kursinya sendiri melaju seperti kereta yang pantang terlambat. Ketua MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak pernyataan mundur itu, dan majelis punya paling lama enam puluh hari untuk mengisinya. Presiden memanggil para menteri dan pimpinan MPR ke Istana; menteri koordinator bidang hukum menerangkan bahwa sehelai surat pimpinan MPR kepada Presiden sudah cukup untuk memulai prosesnya. Pengirimannya dijadwalkan Jumat, dan sejak diterima, Presiden punya empat belas hari untuk mengajukan dua nama, sementara MPR menyiapkan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun ketetapan. Presiden mengajukan, MPR memilih, rakyat menonton dari bangku belakang. Dibandingkan seratus dua puluh tanda tangan yang terkumpul dalam sehari, enam puluh hari terdengar seperti kemewahan; semoga dipakai untuk memeriksa, bukan sekadar menawar.

Sebelum undangan itu sempat terkirim, bursa spekulasi sudah dibuka. Satu media menyodorkan lima nama, yang lain enam, yang lain tujuh; daftar-daftar itu bertukar anggota seperti pemain cadangan, dan semuanya berbicara dengan yakin. Ada nama dari lingkar partai Presiden, pimpinan partai koalisi, hingga tokoh profesional. Seorang mantan menteri koordinator menyebut lima nama lewat kanal pribadinya, sedangkan seorang mantan pimpinan KPK mengaku mendapat informasi bahwa pilihan kemungkinan besar datang dari internal Gerindra. Seorang pelanggan malah menawarkan taruhan sebungkus kerupuk. Semuanya dugaan atau klaim sepihak yang belum dapat kuperiksa. Di beberapa daftar, pejabat yang kini mengurus prosesnya pun ikut terselip; itu pun hanya tebakan media. Kita cekatan meramal siapa yang duduk, tetapi gagap bertanya syarat duduknya.

Partai-partai yang kemarin sibuk meneken usul kini sibuk berhitung. Seorang peneliti menilai kekosongan ini membuka ruang tawar baru antara Presiden dan partai pendukung pemerintah. Analis bisa saja keliru, tetapi nalar warung tak perlu gelar untuk memahami bahwa kursi kosong sekaligus meja perundingan. Kemarin kata kuncinya syarat jabatan; hari ini kata kuncinya komposisi. Hak menyatakan pendapat pun bergeser menjadi hak mengajukan harapan. Itu tak terlarang, asal tawar-menawarnya berlangsung di depan para pelanggan, bukan di dapur belakang.

Yang tak ikut pergi bersama pengunduran diri itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Putusan MA tetap membatalkan surat penyetaraan tersebut; siapa yang semestinya memeriksanya di hulu belum juga terjawab; dan bagaimana akibatnya bagi masa lalu belum diterangkan siapa pun yang kudengar. Karena paripurna batal, Mahkamah Konstitusi pun tak sempat menguji apa-apa. Si bapak guru mengangkat bahu: murid yang pindah sekolah tak menghapus buku induk, dan catatan mutasinya tetap wajib dirapikan. Mundur menutup perkara politik, bukan perkara tata kelola; orangnya sudah pindah, perkaranya tinggal di meja.

Jalan keluarnya tak rumit. Istana dan MPR cukup memasang satu kalender terbuka berisi tanggal surat, tanggal penyerahan nama, dan tanggal sidang, supaya tak ada tiga versi seperti pekan ini. Presiden bisa mengumumkan kriteria sebelum menyebut nama, lalu memastikan berkas pendidikan kedua calon diperiksa tim verifikasi dan ringkasan hasilnya dibuka sebelum sidang pemilihan. MPR dapat menjadikan kewajiban calon menyampaikan kesiapan di sidang paripurna, yang diatur dalam UU MD3, sebagai forum uji gagasan, bukan formalitas. Partai-partai bisa menyatakan pertimbangannya secara terbuka. Lembaga yang berwenang sebaiknya menerbitkan kronologi penerbitan surat penyetaraan itu agar kekeliruannya tak terulang. Wakil Presiden yang mundur berhak diam, tetapi penjelasan singkat dengan kata sendiri akan menutup ruang gunjing tanpa mengurangi hak siapa pun. Media dan kita para pembaca cukup membedakan tebakan dari kabar, dan menagih kriteria sebelum nama.

Menjelang tutup, Ibu pemilik warung menuang segelas kopi baru untuk pelanggan terakhir tanpa bertanya siapa yang bakal menang. Tanah di pot cabai depan pintu tampak lebih gelap oleh ampas semalam. Pelanggan terakhir itu memesan kopi tanpa gula. Ibu menyajikannya tanpa komentar, hanya menaruh sendok kecil di sampingnya, siapa tahu ia berubah pikiran. Kursi kosong, katanya kemudian, bukan alasan membiarkan meja berdebu; yang penting siapa pun yang kelak duduk datang membawa berkasnya sendiri. Di dasar gelasku, endapan baru turun pelan-pelan, dan kali ini aku tak buru-buru mengaduknya.

Sambil menunggu kabar berikutnya, para pelanggan dan penyesap kopi tak lagi menatap layar ponsel. Ibu pemilik warung memutar tombol radio FM tuanya sampai jarum berhenti pada gelombang yang sendu, dan dari sana mengalir Cavatina gubahan Stanley Myers, yang kini lebih dikenal sebagai lagu tema film The Deer Hunter. Lagu itu semula ditulis untuk film lain pada 1970, lalu dipakai ulang film ini delapan tahun kemudian, dan perpindahannya tercatat serapi nota belanja Ibu: siapa penciptanya, untuk apa dibuat, kapan dipakai lagi, semuanya terang tanpa satu pun surat penyetaraan. Silsilah sebuah melodi ternyata lebih jelas daripada riwayat minyak penggorengan di nampan kami; semoga asal-usul lain mau berguru kepadanya. Pilihan Ibu terasa pas: film itu berkisah tentang orang-orang biasa dari sebuah kota kecil yang ditekan peristiwa besar di luar kendali mereka, dan berakhir di sebuah kedai, saat kata-kata habis dan para sahabat memilih duduk bersama, lalu bernyanyi pelan. Surat tanpa alasan tadi pun menyisakan perasaan yang tak terucapkan. Tentu hiruk-pikuk kita bukan perang; diriku cuma meminjam suasananya. Siaran sempat melemah ditelan desis, mirip klaim-klaim yang belum dapat kuperiksa: ada suara, belum tentu ada isi. Tembangnya usai, dan sang penyiar hanya membacakan ramalan cuaca, cerah berawan, tanpa pengumuman resmi. Tak ada yang protes; setidaknya itu kabar yang bisa dicek dengan menengok langit. Di dasar gelas-gelas, ampas mengendap tanpa suara, ikut menunggu sembari mendengarkan.

Rabu, 11 November 2026

Ampas yang Menolak Dilupakan

Rabu petang, bangku panjang di warung langgananku masih bertumpu pada kardus kemarin, kini lembap oleh uap termos. Para pengunjung menunduk menatap layar ponsel masing-masing, menanti kabar tanpa tahu siapa peraciknya. Kabar itu datang jua: seratus dua puluh anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken usul hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden. Syarat minimalnya hanya dua puluh lima orang lintas fraksi, jadi usul itu lolos dengan sisa melimpah, dan pimpinan dewan menjadwalkannya masuk paripurna Kamis pagi, sekitar pukul sepuluh, lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Awal pekan ini angkanya baru kisaran lima puluh dari enam fraksi, dan pada paripurna Selasa surat usulan itu tak dibacakan tanpa alasan yang dijelaskan Ketua DPR. Lonjakan sepesat itu mengingatkanku pada kopi sachet: sobek, tuang, seduh, tanpa sabar menunggu bubuknya mengendap.

Di meja dekat jendela, seorang bapak pensiunan guru membuka salinan putusan Mahkamah Agung yang diunggah Selasa. Surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, dibatalkan karena menyetarakan sekolah berkurikulum luar negeri dengan jenjang nasional tanpa ijazah atau sertifikat kelulusan, perbuatan yang oleh majelis disebut tidak cermat. “Cermat,” gumam si bapak, “barang langka yang baru dicari setelah gelasnya pecah.” Urusan administrasi yang lama dianggap remeh ternyata mampu menggoyang kursi kedua tertinggi republik. Surat itu dipakai sebagai syarat mendaftar Pilpres 2024 dan baru diuji kini; siapa yang semestinya di hulu memeriksanya, dari penerbit surat hingga pemeriksa pencalonan, belum kudengar menjawab dengan terang.

Sementara itu, dapur Istana, kantor Wakil Presiden, dan juru bicara pemerintah menyeduh resep yang sama dengan rasa yang saling bantah. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa niat mundur diutarakan, Presiden tak menolak melainkan memberi saran, dan Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Wakil Presiden sendiri menuturkan bahwa saran Presiden ialah melawan di PTUN. Menteri Koordinator bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah itu tak ada gunanya: putusan MK final dan mengikat, putusan MA pun final karena tak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, kementerian pendidikan tampaknya takkan mengajukannya dan justru mengeksekusi putusan, sedangkan objek sengketa di PTUN sama dengan yang telah diputus. Pilihan jalur ia serahkan kepada Wakil Presiden, dan menurut satu laporan ia menegaskan bahwa putusan-putusan itu tak serta-merta menggugurkan jabatannya. Badan Komunikasi Pemerintah lalu membantah bahwa Presiden menyarankan PTUN, merujuk pernyataan menteri itu. Jabatan itu pun berada di antara dua kalimat resmi, tak ada jalur hukum lagi namun belum ada yang menggugurkannya, seperti ruang tunggu yang tak membagikan nomor antrean. Beberapa jam setelah niat mundur itu diumumkan, Wakil Presiden tetap mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Niat tanpa tenggat serupa gelas yang ditinggal di meja: tak jelas milik siapa, tak jelas masih boleh diminum.

Barisan partai pun lihai bermain di ruang antara. Gerindra, yang Selasa pagi menyatakan belum ada anggotanya meneken dan membebaskan kader menentukan sikap, belakangan dikabarkan menyumbang sebelas penanda tangan; angka itu kutandai belum terverifikasi, sebab laporan medianya sendiri tertukar antara dua partai. Dari kubu Golkar, seorang petinggi menegaskan bahwa hak ini milik tiap anggota, bukan sikap resmi fraksi, dan baru permulaan. Menurut aturan, itu benar belaka. Hanya saja, para penyeruput ingin tahu rasa resmi racikannya, bukan sekadar siapa yang menyendokkan gula.

Di warung, gula selalu menjadi biang masalah. Dua sendok menyamarkan pahit; tiga sendok melenyapkan rasa kopinya sendiri. Pernyataan yang dimaniskan kepentingan pun begitu: sedap sebentar, lalu lidah lupa rasa aslinya. Pimpinan DPR sempat mengatakan menunggu salinan resmi putusan MA; salinan itu terbuka Selasa, dan tanda tangan mengalir Rabu. Kepatuhan pada prosedur patut dipuji, selama ia tak beralih rupa menjadi alasan menunda sampai suasana mereda.

Di piring terpisah kuletakkan gorengan tanpa label. Seorang pakar hukum tata negara menyebut adanya kesepakatan tertutup antarelite yang mengaitkan niat mundur dengan perlindungan hukum bagi sebuah keluarga, dan beredar pula dugaan penyadapan oleh seorang mantan pejabat tinggi kepolisian yang disebut-sebut ikut memanaskan wacana pemakzulan. Kantor berita asing menilai urusan penyadapan itu tampaknya tak bertalian langsung dengan niat mundur. Bukti untuk keduanya belum dapat kuperiksa; maka keduanya tetap di piring itu, masih dugaan, tak kujadikan lauk.

Judul-judul berita hanya menjajakan dua menu, mundur atau dimakzulkan; menu ketiga, bertahan sambil menunggu kejelasan, tak pernah ditulis di papan, padahal paling sering dipesan di negeri ini. Namun jalur kedua itu panjang: sesudah paripurna yang dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota, perkaranya masih harus ke Mahkamah Konstitusi, lalu ke MPR. Tanda tangan baru gerbang, bukan putusan; seratus dua puluh nama belum mencopot siapa pun. Kita, para pembagi tautan, ikut menyumbang gaduh dengan meneruskan potongan berita yang tak pernah dibuka.

Jalan keluarnya bersahaja dan tak memerlukan satu pun pahlawan. Wakil Presiden dan Istana cukup mengumumkan keputusan dengan tenggat yang jelas, lewat satu juru bicara, entah mundur resmi atau bertahan seraya menempuh jalur hukum. DPR wajar membacakan usul itu terbuka, memberi Wakil Presiden ruang menjelaskan diri, dan menyatakan sikap fraksi secara resmi, bukan lewat pintu samping. Kementerian pendidikan melaksanakan perintah pencabutan surat itu seraya menerbitkan penjelasan tertulis tentang akibatnya, dan lembaga peradilan yang berwenang menjernihkan soal berlaku surut ketika perkaranya tiba. Pemeriksa pencalonan pada pemilu berikutnya bisa memeriksa dokumen di hulu dengan daftar periksa yang diumumkan. Partai-partai sebaiknya menyatakan sikap resmi sebelum Kamis, lalu membiarkan pemungutan suara menjadi urusan nurani, bukan rapat koalisi. Media cukup memisahkan fakta dari dugaan dengan huruf yang jelas, dan kami para pembaca menuntaskan satu berita sebelum membagikannya. Membela dokumen sendiri dibenarkan, mempertanyakannya pun lumrah; yang tak patut hanyalah keadaan yang dibiarkan menggantung.

Ibu pemilik warung mengumpulkan ampas dari dasar gelas-gelas, lalu menaburkannya ke pot cabai di depan pintu. Ampas yang diakui sebagai ampas, katanya, bisa menjadi pupuk; yang disembunyikan di bawah kardus hanya menjadi bau. Di dasar gelasku, endapan hitam itu sudah dingin, tinggal menunggu giliran ke pot.

Menjelang tutup, radio tua di pojok warung memutar adagio Concierto de Aranjuez karya Joaquín Rodrigo. Telingaku, yang dibesarkan film koboi, selalu mengira nada itu cocok mengiringi duel tengah hari: dua penembak berhadapan di jalan berdebu, seisi kota mengintip dari celah jendela. Malam ini kutangkap hal lain. Dalam adagio itu gitarnya hanya satu, kecil, dan mudah tenggelam di hadapan orkestra segedung, tetapi justru orkestralah yang menahan diri setiap kali gitar bicara. Rakyat di warung ini ibarat gitar itu: tak memegang pistol, tak punya kursi di barisan gesek, hanya menjaga satu nada agar sampai ke telinga. Para pemain di tengah jalan, yang mundur, bertahan, atau memakzulkan, boleh menarik pelatuk kapan saja; kami cuma meminta kebiasaan orkestra yang baik, yaitu tahu kapan masuk, tahu kapan diam, dan tak memotong melodi sebelum nadanya selesai. Ibu pemilik warung mematikan radio. Nada terakhir tertinggal sebentar, seperti ampas di dasar gelas: hitam, pahit, jujur, menunggu ditanam, bukan dibuang.

Ketika Pintu Keluar Lebih Ramai daripada Pintu Masuk

Catatan dari warung kopi tentang kader yang berpamitan dan ampas yang tak bisa diseduh dua kali

Warung langgananku punya aturan yang tak pernah dituliskan: pelanggan boleh membawa termos sendiri, tetapi gelasnya milik warung dan harus kembali ke rak. Aturan itu terlintas di kepalaku Selasa petang, 10 November 2026, ketika kabar dari layar ponsel para pengunjung menyebar lebih cepat daripada uap kopi. Kemarin tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia, yakni seorang menteri dan dua wakil menteri yang juga memegang kursi teras partai, berpamitan nyaris serentak, sebagian lewat unggahan pribadi, sebagian lewat surat kepada ketua umum. Dengan kepergian mereka, tak ada lagi kader partai itu yang tercatat di kabinet. Aku menyesap pelan; kopi di warung ini mengajarkan bahwa kabar yang datang bergerombol jarang lahir dari satu sebab saja.

Ketua umumnya, menurut keterangan tertulis yang beredar, menerima keputusan itu dengan hormat dan menegaskan bahwa pengabdian kepada negara berdiri di atas kepentingan golongan. Kalimat itu bagai kopi hitam yang ditakar pas: tak ada alasan untuk menolaknya mentah-mentah. Mengurus hutan, kependudukan, atau kebudayaan memang pekerjaan penuh waktu, dan pejabat yang sedang menyusun program tak mungkin sekaligus menghadiri rapat konsolidasi cabang. Alasan semacam itu patut didengar sebelum dicurigai.

Meski begitu, meja-meja di warung ini tak sepakat soal rasanya. Di meja tengah, tiga bapak berkacamata tebal, yang oleh pemilik warung dijuluki sidang ahli, menyodorkan tafsir masing-masing. Yang pertama menyebut ketiganya sekadar realistis membaca arah angin. Yang kedua menilai langkah itu manuver mencari tempat aman. Yang ketiga mengingatkan bahwa meninggalkan sebuah partai belum tentu berarti menjauhi tokoh yang dulu membesarkannya. Semua itu kutandai sebagai dugaan; belum satu pun terbukti, dan ketiganya menyeruput kopi tanpa ada yang mengaduk. Pemilik warung, yang telah menyaksikan empat kali pemilu dari balik etalase gorengan, hanya mengangkat alis: baginya, tafsir yang paling murah selalu paling cepat laku.

Waktunya memang mengundang tanya. Pamitan itu jatuh di tengah riuh polemik putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden, tokoh yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024. Pagi tadi, DPR membuka masa sidang tanpa membahas soal itu, meski Ketua DPR membenarkan telah menerima usulan hak menyatakan pendapat. Apakah dua peristiwa ini bersambung, belum kutemukan buktinya; itu baru bisik-bisik antarmeja. Dalam politik, kebetulan memang mirip gula di kopi sachet: selalu ada, jarang diakui.

Gorengan sore ini adalah pernyataan resmi: hangat, gurih, cepat habis, dan mengenyangkan hanya sebentar. Yang tak muat di piring adalah angkanya. Pada Pileg 2024, partai itu meraup 4.260.169 suara, atau 2,80 persen, sehingga tertahan di bawah ambang parlemen empat persen dan tak membawa kursi ke Senayan. Setelah kemarin, sebagian pengamat memperkirakan jalan menuju Pileg 2029 kian berat, sebuah perkiraan dan bukan kepastian. Partai yang berangkat dengan citra anak muda dan keberanian mengkritik kini diuji oleh pertanyaan paling membumi: siapa yang tersisa mengelola dapur ketika para wajah di layar pergi bekerja di tempat lain?

Di meja belakang, seorang pedagang sayur dan seorang guru honorer menghitung dengan jari. Bagi mereka, partai ibarat pemasok kopi: yang penting bukan siapa berdiri di depan etalase, melainkan apakah bubuknya tiba tepat waktu dan takarannya jujur. Si pedagang mengaku tak hafal satu pun nama ketiganya, tetapi ingat betul siapa yang rajin menyambangi pasar menjelang pemilu lalu lenyap sesudahnya. Si guru menimpali bahwa wajah boleh datang dan pergi, asalkan tunjangan yang dijanjikan sampai ke rekening. Selera pemilih ternyata lebih membumi daripada tafsir para ahli, dan jarang dimintai pendapat ketika strategi disusun.

Namun beban ini tak pantas ditimpakan pada satu gelas. Partai-partai lain pun terbiasa menyambut tokoh yang sedang menanjak dan melepas yang sedang menurun; perpindahan kader bukan hak paten satu warna. Pemilih ikut berperan: kita gemar memuji wajah segar di baliho, lalu mencoblos menurut kebiasaan keluarga. Para pengamat, termasuk penulis catatan ini, juga suka membaca ampas seperti kitab ramalan. Ampas memang enak dipandangi, tetapi menafsirkannya terburu-buru sering membuat tebakan meleset. Pemerintah yang menampung para pejabat itu pun berhak dimintai penjelasan tentang pembagian waktu antara kursi kerja dan urusan politik, agar tugas negara yang disebut-sebut itu benar-benar tampak hasilnya.

Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Partai bisa menyusun dan mengumumkan aturan etik tentang rangkap jabatan beserta masa transisinya sebelum seorang kader dilantik, sehingga kepergian tak perlu ditonton seperti sinetron. Alasan pamit dapat dibuka secukupnya, termasuk pelajaran yang dipetik organisasi darinya; wawancara keluar yang jujur jauh lebih murah daripada survei keterpilihan. Kaderisasi sebaiknya merambah pengurus daerah yang tak pernah disorot kamera. Pemilih bisa menimbang rekam kerja dan program ketimbang semarak spanduk, sementara kita para penafsir sebaiknya menunda vonis sampai bukti datang.

Ibu pemilik warung mengumpulkan gelas dari tiap meja dan mengembalikannya ke rak; tak satu pun dibawa pulang, hanya termos masing-masing yang ikut pergi. Di dasar gelasku tersisa ampas setengah sendok, tenang, tak peduli pada tafsir siapa pun. Kuingat satu pelajaran dari warung ini: kopi kedua dari ampas yang sama hanyalah air berwarna. Mungkin itulah sebabnya pelanggan tetap lebih setia pada warung yang jujur soal takarannya dibanding yang paling ramai musiknya. Kepercayaan pun tak bisa diseduh dua kali dari ampas lama; ia menuntut biji baru berupa program yang jelas, janji yang ditepati, dan kejujuran tentang mengapa orang datang dan pergi.

Selasa, 10 November 2026

Gibran Mundur?

Catatan dari warung kopi di sudut kota tentang niat yang disampaikan dan sepotong kardus yang menahan segalanya

Bangku panjang di warung langgananku selalu goyang, sebab satu kakinya lebih pendek daripada tiga yang lain. Ibu pemilik warung, yang tak sudi membuang bangku setua itu, menyelipkan lipatan kardus di bawah kaki yang pendek, dan semua orang duduk tenang selama tak ada yang bergerak terlalu banyak. Selasa petang, 10 November 2026, bangku itu terasa lebih goyang dari biasanya. Seorang pengunjung membacakan kabar dari ponselnya: Menteri Sekretaris Negara membenarkan bahwa pagi tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden selama sekitar dua setengah jam dan mengutarakan niat mengundurkan diri. Presiden, menurut keterangan itu, tak menolak dan banyak memberi saran, sementara Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengunduran diri resmi belum ada; yang ada baru niat, dan niat, di warung ini, serupa pesanan yang belum dibayar.

Duduk perkaranya bermula dari secarik nota. Pada awal Oktober, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pilpres, tetapi dalam pertimbangannya mencatat tak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah atau dokumen luar negeri setara SMA yang dapat menjadi dasar penyetaraan; pada saat yang sama, MK menegaskan tak berwenang mendiskualifikasi pejabat yang telah dilantik. Lalu pada 30 Oktober, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan bertanggal 6 Agustus 2019, dan salinan lengkapnya baru diunggah hari ini. Nota itu kini dinyatakan tak sah, padahal kopinya sudah lama diseruput sejak pelantikan Oktober 2024. Kedua putusan itu bekerja di wilayahnya masing-masing, dan tak satu pun secara langsung menetapkan siapa yang berhak duduk di kursi. Haruskah kopi yang telanjur tandas dianggap tak pernah dipesan?

Meja dekat dapur dihuni dua lelaki yang berbicara seperti buku panduan. Menurut mereka, jabatan publik tak boleh gugur oleh kritik atau sentimen; selama belum ada mekanisme konstitusional yang menyatakan sebaliknya, mandat harus dihormati. Pendapat itu punya pembela di kalangan ahli hukum, yang menilai putusan MA tak serta-merta mengubah kedudukan Wakil Presiden. Ahli lain berpandangan sebaliknya: putusan itu berlaku surut dan menyentuh terpenuhinya syarat konstitusional. Satu nota, dua cara menghitung, dan kedua hitungan itu masih tafsir yang belum diuji forum berwenang. Salah satunya menuang gula tiga sendok sambil berkata bahwa hukum itu seperti kopi hitam: pahit, tetapi tak boleh dipaksa manis. Kubu pertama layak dihargai, sebab tanpa pagar prosedur, jabatan siapa pun bisa tumbang oleh musim.

Meja dekat pintu ditempati pengunjung yang lebih muda. Mereka tak mempersoalkan hak hukum, melainkan rasa percaya: demokrasi, kata mereka, berdiri di atas dua kaki, yakni aturan yang sah dan keyakinan bahwa aturan itu berlaku sama bagi semua. Salah seorang mengingatkan bahwa putusan syarat usia yang membuka jalan pencalonan pada 2023 diketuk ketika ketua MK kala itu kemudian dinyatakan melanggar etik berat oleh majelis kehormatan, walau putusannya sendiri tak pernah dibatalkan. Bagi sebagian orang, riwayat itu menempel seperti bau gorengan di kemeja. Argumennya kuat sebagai soal rasa, tetapi rasa tak bisa dijadikan amar putusan. Mundur adalah pilihan etis yang sah; mewajibkannya lewat sentimen merupakan perkara lain.

Yang paling menghibur ialah cara semua pihak mengoper gorengan panas. MK menyebut tak berwenang mencopot; MA membatalkan dokumen tanpa memutuskan nasib jabatan; DPR, yang membuka masa sidang pagi tadi tanpa membahasnya, disebut akan memproses persoalan ini kemudian, sementara sebagian anggotanya telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat; Istana menyampaikan niat, bukan keputusan. Masing-masing berjalan di lajurnya, dan jalur pemberhentian dalam konstitusi memang sengaja dibuat berlapis lewat DPR, MK, dan MPR agar tak mudah diutak-atik. Hanya saja, gorengan yang dioper terlalu lama akan dingin, dan yang lebih dulu kedinginan adalah kepercayaan warga.

Pengunjung lain, diriku termasuk, bukan penonton yang bersih. Ada partai yang kemarin menyatakan menghormati putusan pengadilan dan hari ini mendesak agar drama lekas disudahi; ada pula yang mengingatkan bahwa tak satu aturan pun mewajibkan wakil presiden menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden. Warganet mendadak fasih Pasal 7A, padahal sebelumnya jarang yang membuka pasal syarat calon. Aku sendiri sempat menyimpulkan nasib sebuah jabatan dari separuh judul berita. Kebiasaan menyimpulkan lebih cepat daripada membaca itu tak menyehatkan siapa pun. Warung ini tak punya hak suara di sidang mana pun, tetapi para penyeruputnya berhak menagih penjelasan yang gamblang.

Adilnya, menyampaikan niat sambil menempuh jalur pengadilan tak harus dibaca sebagai plin-plan. Orang yang dokumennya dipersoalkan berhak membela keabsahannya, dan niat mundur bisa dipahami sebagai ikhtiar menenangkan keadaan. Soalannya terletak pada waktu: pertanyaan publik tak ikut menunggu sidang. Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Keputusan akhir dapat diumumkan dengan jadwal terukur, apakah mundur secara resmi atau bertahan seraya menempuh PTUN, supaya bangku tak goyang berbulan-bulan. Lembaga yang berwenang bisa menjelaskan akibat hukum putusan MA, berlaku surut atau tidak, agar para ahli berhenti menghitung dengan nota yang berbeda. DPR dapat memproses usulan hak menyatakan pendapat secara terbuka dan berjadwal, apa pun hasilnya. Dan penyelenggara pemilu perlu memeriksa dokumen syarat calon di hulu, sebelum pendaftaran ditutup, bukan di hilir bertahun-tahun kemudian.

Ibu pemilik warung datang membawa kardus baru yang lebih tebal dan menyelipkannya di bawah kaki bangku. Bangku itu berhenti bergoyang, tetapi semua orang tahu penyangganya hanya sementara. Ganjal boleh menolong malam ini; yang sehat tetaplah kaki yang sama panjang. Apakah jawabannya mundur atau bertahan, belum ada yang bisa memastikannya malam ini, dan catatan ini sengaja tak menebak. Kuhabiskan kopiku, dan di dasar gelas ampas mengendap tenang, menunggu siapa pun yang berwenang memutuskan apakah ia dibuang atau dibiarkan menumpuk.

Seduhan Sepuluh November

Catatan dari meja pojok tentang ampas yang enggan dibuang

Aku duduk di meja pojok, tempat langganan sejak warung ini masih beratap seng. Senin sore, 9 November 2026, kopi hitamku mengepul di sebelah piring gorengan yang tinggal separuh, sementara radio kecil di rak menyisakan gema pidato peringatan. Delapan puluh satu tahun silam, pihak Inggris memberi Surabaya tenggat pukul enam pagi untuk menyerah, dan kota itu menolak. Pihak Inggris (melalui Mayor Jenderal E.C. Mansergh) mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Isi ultimatum tersebut meminta seluruh pemimpin, orang Indonesia bersenjata, dan kelompok pejuang di Surabaya untuk menyerahkan diri serta meletakkan senjata paling lambat pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pagi. Karena ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya, pertempuran besar pun pecah keesokan harinya.
Pertempurannya bergulir kira-kira tiga pekan. Kupandangi gelasku dan teringat bahwa kemerdekaan itu serupa dengan kopi ini: bijinya dipetik orang lain, disangrai di atas api yang bukan milikku, lalu tiba di tanganku dalam keadaan tinggal diseduh. Warung semacam ini mengajarkan bahwa pelajaran sejarah paling awet sering dititipkan pada benda sehari-hari.

Gula, seperti biasa, hadir lebih dulu daripada kopinya. Itulah bagian yang paling cepat larut: upacara serentak pukul delapan pagi, hening cipta, dan tema Kementerian Sosial tahun ini, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, lengkap dengan logo yang boleh diunduh untuk spanduk dan twibbon (bingkai atau lapisan grafis digital (overlay) yang ditempelkan pada foto, biasanya foto profil, untuk menunjukkan dukungan atau partisipasi dalam suatu kampanye, acara, atau peringatan tertentu. Bagian tengah Twibbon umumnya transparan agar foto asli pengguna tetap terlihat, sementara bagian tepinya berisi desain atau pesan yang ingin disampaikan). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim sehari penuh, kecuali kelas Luxury; rupanya semangat juang pun punya batas kenyamanan. Kusebut semua itu manis tanpa niat mencibir, sebab ingatan bersama memang perlu dirawat dan penumpang bus gratis tentu tidak sedang dibohongi. Soalnya hanya takaran. Satu sendok membuat kopi ramah di lidah; sepuluh sendok membuat kita lupa apa yang sebenarnya dipesan.

Di meja sebelah, tiga bapak berbatik dinas berdebat soal libur. Salah seorang mengutip Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, bertanggal 16 Desember 1959, yang menggolongkan 10 November sebagai hari nasional yang bukan hari libur. Kantor tetap buka, katanya, jadi meneruskan perjuangan berarti masuk kerja. Temannya menimpali bahwa mereka kebetulan sedang meneruskannya di warung, sambil menunda rapat. Mereka tergelak, dan aku ikut tergelak, sebab tawa semacam itu sering lebih jujur daripada amanat pembina upacara.

Dekat pintu, seorang pengemudi ojek daring dan penjual pisang goreng berbagi sebatang rokok sambil menghitung hari. Tak satu pun menyebut tema, tak satu pun menyinggung indeks; yang mereka bahas adalah harga minyak goreng dan tarif yang tak kunjung naik. Pahlawan, bagi mereka, barangkali ibu yang berangkat sebelum subuh agar anak-anaknya sempat sarapan. Aku mencatat bahwa pidato yang paling fasih pun akan terdengar sumbang bila tak menyentuh dapur orang-orang seperti mereka, dan bahwa orang-orang seperti mereka, sebaliknya, jarang diberi kursi saat pidato disusun.

Gorengan di piringku tinggal bakwan yang tepungnya lebih tebal daripada sayurnya. Aku tak bisa tidak membandingkannya dengan seremoni kita: renyah di luar, lengang di dalam. Kementerian Sosial mengusulkan delapan belas nama untuk gelar pahlawan nasional tahun ini. Menurut Menteri Sosial, daftar itu melewati Dewan Gelar sebelum sampai ke Presiden, dan penganugerahannya dijadwalkan sekitar pukul empat sore. Sampai kopiku dingin, belum kutemukan kabar resmi bahwa acara itu sudah berlangsung, jadi anggap saja masih rencana. Prosedurnya ada dan sah. Yang pantas ditagih publik hanyalah keterbukaan alasan, agar gelar tak terasa seperti hidangan prasmanan: banyak pilihan, sedikit keterangan.

Meja tengah ditempati dua mahasiswa dengan laptop yang layarnya lebih terang daripada lampu warung. Salah satunya membacakan angka dari Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi 2025, yang dirilis 10 Februari 2026, menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 180 negara. Setahun sebelumnya skornya 37 di peringkat 99. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menargetkan angka 38 untuk 2025, jadi selisihnya empat poin. Inilah ampas kita: tak tampak di permukaan gelas, mengendap di dasar, dan baru terasa pada tegukan terakhir. Transparency International Indonesia mengaitkan kemerosotan itu dengan melemahnya independensi KPK, sedangkan KPK menyebutnya panggilan untuk introspeksi. Itu penilaian lembaga, bukan vonis pengadilan, dan sebab-musababnya masih layak diperdebatkan. Temannya, yang lebih gemar menyeruput daripada menghitung, bertanya apakah angka sebesar itu bisa dimakan.

Pembelaan pun patut didengar. Indeks itu merekam persepsi para pakar dan pelaku usaha, bukan jumlah perkara yang ditangani, sehingga metodenya boleh dibantah. Namun persepsi adalah ongkos yang dibayar ketika kepercayaan menipis, dan ongkos itu ditanggung siapa pun yang bergantung pada urusan yang lancar. Lagi pula, ampas tak hanya mengendap di gelas para pejabat. Pagi tadi aku memasang twibbon; siang tadi kuselipkan lima puluh ribu rupiah supaya berkas lekas diproses. Sebagian ampas itu milikku sendiri. Pemerintah juga bukan pihak yang berpangku tangan: penetapan target itu sendiri menunjukkan niat memperbaiki, dan niat baik layak dicatat sebelum hasilnya ditagih.

Jalan keluarnya sederhana, meski tak mudah. Pemerintah bisa membuka data pembanding beserta laporan capaian target 38 itu, supaya perdebatan beralih dari adu gengsi ke adu angka. Lembaga pengawas dan proses pemberian gelar perlu dijaga tetap terang, sebab independensi dan keterbukaan sama-sama modal kepercayaan. Kita, para penyesap kopi, bisa mulai dari meja sendiri: meminta kuitansi, menolak titipan, melapor lewat kanal resmi. Dan upacara tahun depan mungkin cukup dipendekkan lima menit untuk membacakan laporan kinerja dengan suara lantang. Semuanya kecil, memang, tetapi kopi yang baik pun lahir dari biji yang dipetik satu per satu.

Ibu pemilik warung datang mengangkat piringku. Di dasar gelas, ampas hitam berkumpul seperti catatan kecil yang tak ikut dibacakan di podium. Kuaduk sekali; ia menari naik, lalu perlahan mengendap lagi. Ampas tak pernah pergi sendiri. Seseorang harus mau membasuh gelasnya, dan sore ini kuputuskan bahwa seseorang itu aku, bukan “mereka”.
Sebagai penutup dari seluruh rangkaian sajian ini, mari kita simak tembang epik nan membakar semangat dari Manowar bertajuk "Heart of Steel", sebuah kidung ikonik yang mengagungkan keteguhan jiwa, keberanian tanpa gentar, serta tekad baja yang tak goyah dalam menghadapi setiap rintangan hidup.

Minggu, 08 November 2026

Keadilan Tak Butuh Pose

Catatan Warung Kopi tentang Jarak yang Semestinya Dijaga antara Meja Hijau dan Kamera Ponsel

Warung kopi langgananku punya satu peraturan tak tertulis: layar ponsel pelanggan hanya boleh dipelototi setelah kopinya tiba. Pagi itu peraturan itu dilanggar serentak oleh seluruh meja, sebab sebuah video sedang berpindah dari tangan ke tangan. Isinya sekelompok orang yang diduga jaksa penuntut umum, berdiri berdekatan dengan seorang saksi, dan lensa-lensa ponsel mengarah ke sana dengan semangat para pemburu cenderamata. Sebagian pemirsa bersumpah melihat sebuah kedipan mata. Sebagian lain berkata itu pasti debu ruang sidang. Aku mengaduk kopiku sambil menimbang bahwa debu, dalam sejarah peradilan, belum pernah menjadi barang bukti.

Duduk perkaranya, setidaknya menurut pemberitaan, terjadi pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan hari itu memeriksa dua terdakwa, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), yang didakwa memfitnah dan mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo lewat tudingan ijazah palsu. Sang mantan presiden hadir sebagai saksi. Sesudah sidang bubar, beredarlah video yang disebut menampilkan sejumlah jaksa berfoto bersamanya. Aku perlu jujur mengatakan bahwa aku tak melihat sendiri kejadiannya. Dalam pemberitaan yang kubaca pun, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan mengenai hal itu.

Reaksi pertama datang dari dr. Tifa, salah satu terdakwa, yang menyebut kejadian itu persoalan serius, merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa, dan berencana melaporkannya. Pengamat yang teliti tentu mencatat bahwa pengkritik paling lantang adalah pihak yang sedang diadili, dan siapa pun yang berkepentingan wajar dicurigai membawa kepentingan. Akan tetapi, sebuah kritik tidak otomatis keliru hanya karena penyampainya sedang berada di kursi pesakitan. Pertanyaan yang diajukannya tetap berdiri sendiri, dan jawabannya tak bergantung pada siapa yang bertanya.

Pertanyaan itu bukan apakah para jaksa memihak. Untuk menyimpulkan keberpihakan, orang perlu bukti yang jauh lebih berat daripada sebuah foto, dan foto pun dapat diambil karena seribu alasan yang tak tampak dari luar. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih tua: pantaskah penuntut yang sedang menangani sebuah perkara besar berpose berdampingan dengan salah satu pihak yang berkepentingan di dalamnya? Pepatah klasik dalam dunia hukum berbahasa Inggris menyebutkan bahwa keadilan tak cukup ditegakkan, ia juga harus tampak ditegakkan. Maknanya jelas: yang dijaga bukan hanya kebenaran di dalam kepala, melainkan juga kepercayaan di dalam kepala orang lain.

Perumpamaan terbaiknya kutemukan di warung ini sendiri. Bayangkan pertandingan sepak bola kampung. Wasit mungkin saja jujur sampai ke tulang, tetapi jika selesai babak pertama ia kedapatan merangkul pencetak gol tim tuan rumah dan tersenyum untuk difoto, penonton di tribun takkan menunggu peluit kedua untuk mulai berbisik. Mereka tidak menuduh wasit curang, mereka hanya bertanya mengapa wasit tak bisa menunda keakraban itu sampai pertandingan usai. Timbangan di warung pun begitu. Penjual yang jujur tak perlu menjauhi pembeli, tetapi ia pandai menjaga agar tak seorang pun dapat mengira jarinya sedang menekan salah satu sisi.

Tentu ada yang akan berkata bahwa itu cuma dokumentasi biasa. Seorang mantan presiden tidak mudah ditolak, siapa pun yang berdiri di dekatnya cenderung ingin mengabadikan momen, dan senyum di depan kamera bukan tindak pidana. Pembelaan semacam itu masuk akal, dan sebaiknya didengar dengan hormat. Namun justru karena perkara ini menyita perhatian nasional, dan karena masing-masing pihak sedang dihinggapi curiga, standar kehati-hatian etis semestinya naik satu tingkat, bukan turun. Dalam perkara sepele, foto bersama hanya menghasilkan foto. Dalam perkara yang dipantau jutaan mata, ia dapat menghasilkan tafsir, dan tafsir, di negeri yang gemar membaca kedipan, tumbuh lebih cepat daripada tumpukan berkas.

Ironinya, ruang sidang hari itu sudah sangat kaya drama tanpa perlu tambahan sesi foto. Terdakwa tertawa lepas ketika ijazah dipertunjukkan. Seorang pengacara dan jaksa saling bentak sampai hakim harus menskors sidang. Pertanyaan yang tak banyak berkaitan dengan pokok perkara sempat dilontarkan, dan saksi menyatakan keberatan. Di tengah semua itu, kupikir satu-satunya pihak yang semestinya terlihat sepenuhnya tenang, datar, dan membosankan adalah penuntut umum, sebab kebosanan adalah tanda lembaga yang bekerja menurut prosedur, bukan menurut sorotan lampu. Peran sebagai selebritas sudah cukup padat di aula itu, dan panggung tidak butuh figuran lagi.

Maka kritik terkuat bagi peristiwa ini, menurut hematku, bukanlah tuduhan bahwa jaksa tak netral, melainkan penilaian bahwa tindakan itu kurang menjaga penampilan netralitas, yaitu modal kepercayaan yang diwariskan kepada setiap lembaga hukum. Kewenangan formal membuat sebuah lembaga berkuasa, tetapi kepercayaan membuatnya dihormati, dan kepercayaan, seperti ampas kopi, mudah mengendap dan sulit diangkat. Begitu ia terkikis, setiap langkah berikutnya, bahkan yang sungguh benar, akan dibaca dengan mata curiga. Apakah ini melanggar kode perilaku atau tidak, itu urusan pemeriksaan resmi yang semestinya berjalan lewat mekanisme yang ada, bukan lewat komentar di meja warung maupun kolom unggahan.

Sore itu aku menghabiskan kopi dan menyimpan ponselku dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, dan tak ingin menebak-nebak. Yang kutahu, solusi paling murah untuk persoalan semacam ini nyaris tak memerlukan peraturan baru: simpanlah kamera sampai putusan dibacakan, dan biarkan ruang sidang sedikit membosankan. Palu hakim cukup berbunyi sekali, dan shutter ponsel bisa menunggu sampai semua orang pulang. Sebab keadilan, sebagaimana kopi yang baik, tak membutuhkan pose agar terasa nikmat. Ia cukup datang apa adanya, tepat takaran, dan tak berpihak pada siapa pun yang memegang sendok.

Jumat, 06 November 2026

Pajak Lama, Singkatan Baru

Ada tiga hal yang mampu menyatukan bangsa ini: sepak bola, harga cabai, dan kabar pajak yang bocor sebelum penjelasannya siap. Pekan ini, yang ketiga mendapat panggung utama. Aku menyaksikannya langsung dari bangku warung kopi langgananku, sambil membayar kopi dengan QRIS yang stikernya sudah kumal karena terlalu sering dipindai. Kopinya masih hangat, tetapi percakapan di sekelilingku sudah cukup panas untuk menyeduh dua gelas sekaligus.

Semuanya bermula dari sebuah acara di Jakarta. Seorang tokoh di lingkungan dunia usaha, yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026. Kalimat itu pendek, tegas, dan sangat mudah dibagikan, tiga syarat yang menjadikannya calon penghuni grup keluarga. Dan dalam hitungan jam, ia memang menempuh perjalanan yang jarang ditempuh kebijakan mana pun: dari ruang acara ke ponsel para tetangga, lalu berhenti di tangan seorang bibi yang mengetik dengan huruf kapital bahwa hati-hati, transfer ke anak kos kena pajak. Isu pajak atas transfer bank pun merebak secepat gosip pernikahan artis, dan kasir warung langgananku sempat menempelkan kertas kecil bertuliskan bayar tunai lebih aman, sebuah kebijakan lokal yang terbit lebih cepat daripada peraturan menteri mana pun.

Penjelasan resmi baru menyusul kemudian, dan datang dengan nama yang megah. Pada Senin, 2 November, Direktorat Jenderal Pajak lewat direktur penyuluhannya menerangkan bahwa yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, disingkat SPP-TDLN. Singkatan itu terdengar seperti nama sandi operasi intelijen, padahal urusannya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Menurut klarifikasi itu, ini bukan pajak baru, tarif PPN tidak berubah, dan tidak semua transaksi luar negeri dikenai pajak. Transfer dana pribadi maupun kiriman uang tidak otomatis kena apa-apa. Bila PPN suatu transaksi sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan elektronik yang ditunjuk, ia tidak akan dipungut lagi, dan masyarakat tidak perlu menyetor atau melapor sendiri.

Rakyat menarik napas lega, lalu menyadari bahwa mereka baru saja belajar satu singkatan demi memastikan uang gorengan mereka aman. Di negeri yang menghafal Pancasila saja belum tentu lancar, kini tersedia tambahan hafalan bernama SPP-TDLN. Kurikulum nasional memang tak pernah kekurangan beban. Dan di tengah kelegaan itu, muncul kabar yang membuat seluruh drama terasa lebih lucu: menurut penjelasan, sistem tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 25 September. Artinya, kebijakan itu telah duduk tenang di kursinya hampir sebulan lebih, tanpa seorang pun panik, sampai ada yang mengumumkannya dengan nada seolah baru dilahirkan. Seperti tamu yang sudah makan di warung, tetapi baru dikenalkan kepada pemilik ketika tagihan tiba.

Penjelasannya sendiri, jujur saja, cukup masuk akal. Selama ini layanan digital dari seberang lautan, mulai dari langganan hiburan sampai aplikasi, dinikmati warga di sini dengan pemungutan PPN yang tidak selalu rapi, sementara pelaku usaha lokal sudah lama tertib menyetor. Ibarat dua warung bersebelahan: yang satu rajin memasang struk pajak, yang lain menjual lewat jendela belakang tanpa catatan apa pun. Tujuan menyamakan lapangan permainan, supaya pengusaha dalam negeri tidak bertanding dengan satu kaki terikat, patut didukung. Aku sendiri bukan penasihat pajak, dan siapa pun yang ingin tahu perinciannya sebaiknya merujuk langsung ke Direktorat Jenderal Pajak. Hanya saja, lapangan itu baru diumumkan rata setelah penonton telanjur mengira tribunnya yang akan dipajaki.

Di sinilah persoalan sebenarnya bersembunyi. Bukan di rumus, bukan di tarif, melainkan di urutan. Kebijakan yang baik semestinya seperti makan malam: hidangan disajikan dulu, resepnya diterangkan kemudian. Kita justru sering mendapat resep yang bocor lebih awal, disusul tuduhan bahwa dapurnya sedang menyiapkan sesuatu yang mencurigakan, sementara hidangannya tiba paling akhir dengan label mohon tidak panik. Label itu sendiri sudah memancing panik. Sejarah mencatat bahwa belum pernah ada orang yang tenang setelah mendengar mohon tenang. Itu mirip petugas bandara yang berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan sambil berlari.

Maka warung kopi, sekali lagi, menjadi forum kebijakan yang paling jujur. Seorang pengemudi ojek daring, yang kebetulan paling paham arus uang di kota ini, berkata bahwa ia tak menolak membayar pajak. Ia cuma ingin tahu pajak apa yang dibayarnya, ke mana perginya, dan mengapa ia mendengarnya dari grup percakapan lebih dulu daripada dari pengumuman resmi. Temannya mengangguk, menyeruput kopi, lalu menambahkan bahwa kalau semua penjelasan pemerintah ditulis sesederhana struk parkir, negeri ini sudah lama menjadi juara dunia kepercayaan publik. Kalimat itu mungkin terlalu sederhana untuk masuk naskah akademik. Tetapi justru karena itulah ia jujur.

Adil pula kuakui bahwa klarifikasi datang dalam hitungan hari, bukan bulan, dan itu patut dihargai. Namun pemadam yang cekatan tetap tiba sesudah tetangga sibuk menyiram dengan ember sendiri. Pengumuman dan penjelasan semestinya satu paket, seperti kopi dan gula yang diaduk bersama, bukan gula yang menyusul lima menit kemudian dan sudah dingin. Dalam urusan komunikasi, kata pertama selalu punya keunggulan: ia sampai lebih dulu, dan siapa pun yang datang belakangan harus mengejar sambil membawa koreksi.

Hari Pahlawan tinggal beberapa hari lagi. Barangkali ini saatnya kita memperluas makna pahlawan: bukan hanya mereka yang dulu mengangkat bambu runcing, tetapi juga mereka yang hari ini sanggup membaca tiga klarifikasi, dua siaran pers, dan satu cek fakta, lalu tetap bisa membayar kopi lewat QRIS dengan hati tenang. Mereka tak mendapat medali. Paling banter, kembalian seribu rupiah yang tak pernah sempat diambil.

Dan jika suatu hari pemerintah berhasil menjelaskan sebuah kebijakan sebelum rumornya menyebar, rakyat siap memberikan penghargaan paling tinggi yang mereka miliki: tidak panik. Aku menghabiskan kopiku sore itu dan menyisakan sedikit ampas di dasar gelas, sebab ampas pun tahu bahwa kepercayaan dibangun dari urutan yang benar, bukan dari singkatan yang megah.

Dan seandainya suatu hari pajak benar-benar menambah beban di pundak rakyat, tak perlu cemas, sebab bangsa ini sudah punya jalan keluar yang paling terjangkau dan, sejauh ini, bebas PPN: bernyanyi. Cukup sendok sebagai mikrofon, gelas kopi sebagai penonton, dan satu balada Prancis tahun enam puluhan berjudul L'amour est bleu, yang konon pernah dibawakan Claudine Longet. Dengan suara pas-pasan dan lafal Prancis yang disusun murni berdasarkan firasat, kami akan melantunkannya dengan khidmat, dari biru yang penuh harapan hingga kelabu yang sangat kami kenal setiap kali membuka tagihan. Tak seorang pun akan mengerti seluruh liriknya, tetapi semua orang paham perasaannya. Hanya satu doa kecil yang tersisa: semoga nyanyian di warung itu tak segera mendapat singkatan baru, sebab di negeri ini singkatan baru selalu datang lebih cepat daripada penjelasannya.

Bleu, bleu, l'amour est bleu
Berce mon cœur, mon cœur amoureux
Bleu, bleu, l'amour est bleu
Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux

Comme l'eau, comme l'eau qui court
Moi, mon cœur court après ton amour

Gris, gris, l'amour est gris
Pleure mon cœur lorsque tu t'en vas
Gris, gris, le ciel est gris
Tombe la pluie quand tu n'es plus là

Saduran bahasa Indonesia 

Biru, biru, cinta itu biru
Buaian hatiku, hatiku yang penuh cinta
Biru, biru, cinta itu biru
Biru seperti langit yang bermain di matamu

Seperti air, seperti air yang mengalir
Hatiku, hatiku berlari mengejar cintamu

Kelabu, kelabu, cinta itu kelabu
Hatiku menangis saat kau pergi
Kelabu, kelabu, langit itu kelabu
Hujan turun saat kau tak lagi di sini