Tiga Jari dan Pohon Keluarga

Catatan dari Warung Kopi yang Mendadak Menjadi Ruang Sidang Opini

Pagi itu aku memesan kopi di warung langganan, dan tanpa sadar mengacungkan tiga jari untuk memesan tiga gelas sekaligus, satu untukku dan dua buat kawan yang menyusul. Sang penjual menatap tanganku agak lama, lalu terkekeh seraya berkata bahwa sekarang kita harus berhati-hati, sebab tiga jari bisa ditafsirkan macam-macam. Aku ikut tertawa, tetapi tawaku terasa seperti kopi yang terlalu lama dibiarkan di atas meja: masih hangat di permukaan, namun sudah mulai getir di dasarnya. Rupanya zaman memang telah berubah. Jari yang dulu dipakai untuk menghitung gelas, menghitung cicilan, atau menunjukkan peringkat ketiga dalam lomba panjat pinang, kini memikul makna politik yang tidak pernah diminta oleh pemiliknya.

Semuanya bermula dari kabar yang beredar luas dan bukan lagi sekadar cerita dari mulut ke mulut: seorang kerabat dari utusan Presiden, yang dikenal sebagai figur dunia hiburan, dikabarkan menduduki jabatan publik. Aku tak hendak menjatuhkan vonis kepada siapa pun, sebab vonis adalah pekerjaan pengadilan dan pembuktian, bukan pekerjaan secangkir kopi. Namun tulisan ini boleh bertanya tentang polanya, tentang kesan yang tertinggal di benak banyak orang ketika pintu-pintu jabatan seolah lebih mudah terbuka bagi mereka yang pernah duduk berdekatan dalam satu foto keluarga. Negeri ini memang kreatif. Dahulu orang mengirim daftar riwayat hidup, kini cukup mengirim silsilah. Di papan pengumuman lowongan tertulis bahwa pendidikan, pengalaman, dan kompetensi diutamakan, tetapi di pojok bawah ada catatan kecil yang nyaris tak terbaca: hubungan kekerabatan mungkin mempercepat proses pembacaan berkas.

Publik pun mulai curiga bahwa pohon keluarga telah berubah fungsi menjadi bagan organisasi negara. Dahulu anak-anak diminta menggambar silsilah keluarga sebagai tugas sekolah dan pulang dengan nilai bagus karena rapi mewarnai daun. Kini sebagian warga memandang gambar yang sama sebagai panduan karier nasional. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi komisaris, ada yang memimpin lembaga, ada pula yang duduk di parlemen, dan rakyat bertanya-tanya dengan polos: ini sebuah keluarga besar atau sebuah holding company? Rakyat sendiri sibuk mengasah kemampuan, mengikuti pelatihan, dan mengumpulkan sertifikat sampai map di lemari tak lagi muat. Sementara itu sebagian orang tampak lebih rajin mengumpulkan foto bersama saat acara resmi. Setiap kali jabatan baru diumumkan, masyarakat tidak lagi membuka daftar riwayat hidup, melainkan membolak-balik album foto. Bukan karena jabatan itu pasti tidak layak, melainkan karena publik ingin memastikan bahwa yang bekerja adalah kompetensi, bukan koneksi.

Yang paling menghibur dari seluruh pertunjukan ini adalah pola penjelasannya. Bayangkan sebuah percakapan di teras balai desa. Rakyat bertanya mengapa begitu banyak posisi penting diisi orang-orang yang saling berdekatan. Penguasa menjawab bahwa itu kebetulan. Rakyat bertanya lagi tentang yang satu itu, dan penguasa menjawab bahwa yang itu pun kebetulan. Ketika rakyat menunjuk yang satu lagi, penguasa tetap menjawab dengan tenang bahwa itu masih kebetulan. Pada titik itu rakyat berhenti menuntut transparansi dan mulai meminta kuliah statistik. Nenek moyang kita dahulu menyembah dewa hujan, dewa laut, dan dewa panen. Kini lahir dewa baru yang sangat sakti bernama Dewa Kebetulan. Setiap kali ada anggota keluarga muncul di jabatan strategis, beliau turun tangan. Setiap kali ada konflik kepentingan yang tampak mencurigakan, beliau bekerja lembur. Dan setiap kali rakyat mulai bertanya, para pendeta istana berkata, jangan sinis, ini mukjizat kebetulan.

Aku teringat sebuah dongeng tentang kerajaan yang menaranya menjulang tinggi. Rakyatnya sibuk membangun tangga untuk mencapai puncak kekuasaan. Mereka belajar, bekerja, berkompetisi, dan jatuh bangun di anak tangga yang licin. Lalu suatu hari mereka sadar bahwa sebagian penghuni menara ternyata naik menggunakan lift yang terhubung langsung dari ruang makan keluarga. Rakyat tidak marah karena ada lift. Mereka hanya bertanya mengapa buku panduan resmi masih menyuruh semua orang membawa tangganya sendiri. Begitulah beda meritokrasi dan nepotisme. Dalam meritokrasi, prestasi membuka pintu, dan orang bertanya apa yang sudah ia kerjakan. Dalam nepotisme, pintu sudah terbuka sebelum prestasi datang, dan orang bertanya ia kerabat siapa. Negara ini mengajarkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses, hanya saja sebagian orang kebetulan memulai lomba dari ruang keluarga yang sama dengan panitia.

Maka tak mengherankan bila tiga jari kini bertebaran di mana-mana, dari dinding media sosial sampai meja warung kopi. Dahulu para selebritas berlomba mengumpulkan penggemar. Kini sebagian harus menghadapi kenyataan bahwa penggemar dapat berevolusi menjadi demonstran, dan seruan boikot lebih cepat menyebar daripada siaran pers klarifikasi. Sosiolog mungkin menyebutnya fenomena politik, sedangkan warganet menyebutnya fitur terbaru demokrasi. Di era digital, reputasi memang bergerak lebih cepat daripada mobil dinas. Jabatan mungkin diumumkan lewat konferensi pers, tetapi pengadilan opini publik bersidang dua puluh empat jam sehari di beranda media sosial, tanpa libur dan tanpa uang lembur. Yang menarik, semakin banyak pihak menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja, semakin banyak orang merasa perlu mengangkat tiga jari lebih tinggi lagi. Ketika satu orang mengangkatnya, itu ekspresi. Ketika sepuluh orang mengangkatnya, itu protes. Ketika ribuan orang mengangkatnya, itu tanda bahwa penjelasan resmi tak berhasil meyakinkan bahwa semua ini hanyalah kebetulan.

Sebagian elite, seperti biasa, sibuk menghitung siapa yang menggerakkan massa. Padahal rakyat sedang menghitung sesuatu yang jauh lebih sederhana, yakni berapa banyak kursi publik yang tampak berputar di lingkaran nama yang sama. Rakyat sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya memiliki alergi kronis terhadap kesan bahwa satu keluarga mendapat akses ke terlalu banyak pintu yang seharusnya dibuka lewat kompetisi yang adil. Pohon, kata orang tua kita, memang tempat berteduh yang baik, tetapi bukan untuk dijadikan tangga menuju kursi jabatan.

Kopi di gelasku sudah dingin ketika semua ini selesai kupikirkan, dan seperti biasa ia setia menjadi saksi yang jujur. Ia telah menemani rakyat yang menghitung ulang pengeluaran bulanan, mahasiswa yang begadang menulis skripsi sambil membayangkan masa depan yang adil, dan para pencari kerja yang menunggu panggilan wawancara dengan sabar yang nyaris tak masuk akal. Bagi mereka, kopi pagi bukan sekadar minuman, melainkan bahan bakar harapan bahwa kerja keras masih ada gunanya. Karena itu, barangkali yang paling kunantikan dari para pemegang kekuasaan bukan janji yang megah, melainkan satu kalimat sederhana yang menjawab kegelisahan ini: bahwa jabatan publik akan diberikan kepada yang paling mampu melayani, bukan kepada yang paling dekat saat foto keluarga diambil.

Aku tak menyebut nama siapa pun dalam catatan ini, dan memang tak perlu. Satire yang baik mengkritik praktik, bukan menghakimi pribadi. Hubungan keluarga seharusnya menjadi urusan privat, sedangkan yang menjadi urusan publik adalah prestasi, rekam jejak, dan akuntabilitas. Kalau ada pembaca yang langsung tahu siapa yang dimaksud, barangkali itu bukan karena tulisan ini terlalu tajam, melainkan karena kabarnya sendiri sudah terlalu terang. Dan selama daftar riwayat hidup masih kalah dibaca oleh pohon keluarga, jangan heran bila tiga jari itu terus terangkat, sampai suatu hari jabatan publik kembali dibuka untuk mereka yang membawa tangganya sendiri.

English

Bila Pentungan Salah Alamat

Catatan Warung Kopi tentang Keadilan yang Katanya Sedang dalam Perjalanan

Pagi itu kopiku datang bersama dua kabar dari Sukoharjo yang saling bertaut laksana benang kusut. Kabar pertama datang dari bulan September: sebuah kedai mie babi di Desa Parangjoro, yang memang menjual makanan nonhalal secara terbuka, dibakar massa pada 12 September 2026. Hampir sebulan kemudian, polisi menangkap seorang tersangka yang menurut keterangan mereka pernah terjerat kasus terorisme, sementara seorang lain masih diburu. Sampai di sini, ceritanya terdengar lurus seperti jalan tol: ada api, ada pelaku, ada pemburu. Kusesap kopiku dengan tenang, sebelum kabar kedua datang mengacak semuanya.

Kabar kedua tiba pada Selasa dini hari, 27 Oktober. Sekitar pukul tiga, pasukan bersenjata lengkap mendatangi sebuah pesantren putri di Mojolaban dan satu pesantren lain di Karanganyar untuk mencari buronan. Menurut penuturan pihak pesantren, pintu didobrak tatkala penghuninya terlelap, dan para santriwati yang usianya sekitar sepuluh sampai enam belas tahun bersembunyi di kamar ustazah. Dua belas santriwati dan empat ustazah dibawa ke kantor polisi, diperiksa sebagai saksi, lalu dipulangkan sebab tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka. Pihak kepolisian menyatakan semuanya berjalan sesuai prosedur dan menyebut ada senjata tajam yang disita dari lokasi penggeledahan. Pihak pesantren menyebut adanya intimidasi. Dua versi itu kini sedang dipelajari Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM, dan menurut pemberitaan, polemik ini bahkan berujung pada pencopotan seorang kapolres.

Perlu kuingat bahwa tak semua yang terjadi pada dini hari itu adalah kekejian, dan tak semua yang dilakukan aparat adalah kesewenang-wenangan. Polisi punya kewajiban memburu orang yang diduga membakar sebuah usaha, dan mencari buronan memang bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil mengetuk pintu dengan sopan pada tengah hari. Persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada jalan. Alamat yang dicari mungkin saja tepat, tetapi di antara titik berangkat dan titik tiba, ada anak-anak yang sedang tidur, ada kamar yang hanya dihuni perempuan muda, dan ada tata cara yang semestinya membuat sebuah penggeledahan terasa seperti penegakan hukum, bukan seperti badai yang mampir.

Di meja pojok, seorang bapak pensiunan yang kopinya selalu kental menyampaikan perumpamaannya sendiri. Katanya, api di negeri ini agaknya hafal alamat dengan baik: ia tahu persis kedai mana yang hendak dijilat. Pentungan, sebaliknya, memakai navigasi yang berbeda dan kadang menyimpang ke pekarangan orang lain. Aku tersenyum, sebab perumpamaan itu terasa tepat walau ia tak menyebut nama siapa pun. Prosedur memang peta yang diperlukan setiap pengemudi. Tetapi peta tak pernah dimaksudkan sebagai surat izin untuk menabrak pagar. Pengemudi yang baik tahu bahwa mengetahui tujuan belum cukup, ia juga perlu mengenali jalan yang boleh dilalui.

Ada pula kabar yang membuat urusan ini tak sesederhana hitam dan putih. Warga Desa Parangjoro, yang mayoritas Muslim, sejak April menyatakan keberatan terhadap kedai itu lewat spanduk, petisi, dan mediasi bersama pemerintah kabupaten, tetapi pertemuan-pertemuan itu belum menemukan titik temu. Kedai tersebut memegang izin usaha dari sistem perizinan daring, sedangkan warga mempersoalkan tidak adanya restu lingkungan, sehingga dua macam izin saling berhadapan di seberang meja: yang satu tertempel di dinding, yang lain tak pernah diminta dari para tetangga. Saat polemik ini sampai ke meja Plt Bupati Sukoharjo, beliau menyampaikan bahwa penutupan permanen memerlukan alasan yang kuat dan asesmen yang cermat, mengingat izin usahanya terbit secara resmi. Sebagian orang menangkap sikap itu sebagai kehati-hatian hukum, sebagian lain membacanya sebagai pembelaan bagi si pemilik kedai. Tuntutan penutupan permanen sendiri, dalam audiensi di DPRD pada 2 November, disuarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta yang mewakili pihak pesantren, meski dasar hukumnya belum dirinci. Di sisi lain, siapa pun yang kini berstatus tersangka pembakaran tetap berhak dianggap tak bersalah sampai pengadilan memutuskan, dan kemarahan yang menyala setelah berbulan-bulan keberatan tak menemukan jalan keluar memang dapat dipahami asal-usulnya. Namun memahami bukan berarti membenarkan. Rasa tidak suka yang paling tulus pun punya pintu yang tertib untuk disuarakan, dan hukum menyediakan jalan itu, bukan korek api.

Kalau semua ini disusun menjadi satu cerita, kebingungan rakyat terasa wajar. Mereka tidak lagi mempertanyakan siapa pelakunya, sebab pelaku utama tampaknya sudah ditangkap dan seorang lagi masih dicari. Yang mereka pertanyakan adalah ke mana pentungan mengarah pada pukul tiga dini hari, dan mengapa yang paling cepat didatangi sering kali bukan yang paling dekat dengan api. Pertanyaan itu berputar di udara warung seperti uap kopi yang tak tahu hendak singgah ke mana, sementara kepercayaan publik ikut antre menunggu dilayani.

Bagiku, keadilan yang baik mirip secangkir kopi yang diseduh dengan benar: takarannya jelas, airnya bersih, dan tidak ada yang tumpah ke meja orang lain. Jika ada yang tumpah, ia perlu diseka dengan cepat dan diakui dengan jujur, bukan dijelaskan panjang lebar sampai kopinya dingin. Dan bila sebuah kementerian dan lembaga hak asasi harus turun tangan untuk memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi di balik pintu pesantren itu, itu bukan tanda bahwa ada yang sedang diserang, melainkan tanda bahwa negeri ini masih punya cara untuk bertanya pada dirinya sendiri.

Sore harinya aku menutup koranku bagai menutup buku harian yang belum selesai. Di luar, hujan turun pelan, seperti ingin memadamkan sisa api yang ada di kepala banyak orang. Aku berharap, di suatu tempat, keadilan sedang membaca peta dengan teliti dan akhirnya menemukan jalan yang benar: membawa pulang anak-anak ke tempat tidurnya dengan tenang, dan membawa kepercayaan publik kembali ke tempat yang selama ini ditinggalkan. Sebab yang paling sering menjadi debu di negeri ini bukanlah bangunan, melainkan kepercayaan, dan debu semacam itu, tak bisa dibersihkan hanya dengan sapu.

English