Memikirkan Kembali Koperasi di Abad ke-21 (9)

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi tertua dalam sejarah peradaban manusia. Jauh sebelum negara-negara modern mendefinisikannya secara juridis-formal, semangat koperasi—yaitu bekerja bersama, berbagi risiko, dan menikmati hasil secara adil—telah menjadi naluri kolektif masyarakat manusia. Dari komunitas petani di Eropa hingga nelayan di Asia Tenggara, prinsip gotong royong telah menghidupi lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi pasar.

Di Indonesia, konsep tersebut berakar jauh dalam nilai-nilai budaya Nusantara: gotong royong, tepo seliro, dan mufakat. Dikala para pendiri bangsa merumuskan dasar-dasar ekonomi Indonesia merdeka, koperasi mendapat tempat terhormat bahkan dalam konstitusi—Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Esai ini mencoba menelusuri perjalanan panjang koperasi—dari akarnya di Eropa dan berbagai belahan dunia, menuju kelahirannya di bumi Indonesia, pasang-surut di era Orde Baru, hingga gagasan segar Presiden Prabowo Subianto melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tak lupa, esai ini juga menganalisis dua isu kontroversial yang mewarnai implementasi program tersebut: pengadaan kendaraan impor dari India dan pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

PERKOPERASIAN

Dari Akar Dunia hingga Koperasi Merah Putih:

Sejarah, Tantangan, dan Prospek Masa Depan Indonesia

I. SEKILAS KOPERASI DUNIA

A. Asal-usul dan Kelahiran Gerakan Koperasi Modern

Gerakan koperasi modern lahir dari rahim penderitaan kaum buruh dan petani akibat Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Kondisi sosial yang timpang—upah rendah, jam kerja panjang, dan monopoli distribusi barang oleh pedagang besar—mendorong sekelompok pekerja tekstil di Rochdale, Lancashire, untuk mencari jalan keluar.

Pada tahun 1844, dua puluh delapan orang pekerja pabrik di Rochdale mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai Rochdale Society of Equitable Pioneers. Mereka menyisihkan satu pon sterling setiap pekan untuk membangun toko bersama yang menjual kebutuhan pokok dengan harga wajar. Semangat mereka menghasilkan tujuh prinsip dasar yang hingga kini masih menjadi acuan gerakan koperasi sedunia: keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis (satu anggota satu suara), pembagian sisa hasil usaha sesuai partisipasi, pendidikan bagi anggota, dan netralitas politik.

Gagasan Rochdale menyebar dengan cepat. Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen pada tahun 1864 mendirikan koperasi kredit pedesaan yang kelak menjadi model koperasi simpan-pinjam di seluruh dunia. Hermann Schulze-Delitzsch sebelumnya pada 1849 telah mendirikan koperasi kredit perkotaan. Di Prancis, Charles Gide mengembangkan teori dan praktik koperasi konsumsi. Sementara di Denmark dan negara-negara Skandinavia, koperasi pertanian berkembang sangat pesat dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

B. Koperasi di Berbagai Penjuru Dunia

1. Koperasi di Eropa

Eropa tetap menjadi pusat gerakan koperasi terkuat dunia. Di Italia, Lega Cooperative yang berdiri sejak 1886 menaungi ribuan koperasi dari berbagai sektor. Di Spanyol, kelompok koperasi Mondragon Corporation yang berdiri di Negeri Basque pada 1956 oleh Pastor Jose Maria Arizmendiarrieta berkembang menjadi konglomerat koperasi dengan puluhan ribu pekerja-anggota, meliputi industri manufaktur, perbankan (Caja Laboral), pendidikan, hingga ritel (Eroski). Mondragon sering disebut sebagai "koperasi paling sukses di dunia" karena mampu bersaing di pasar global sekaligus menjaga nilai-nilai demokrasi ekonomi.

Di Skandinavia, koperasi pertanian dan konsumsi mendominasi perekonomian nasional. Denmark mengekspor produk susu dan daging babi secara besar-besaran melalui koperasi peternak. Finlandia memiliki jaringan koperasi konsumen (S Group) yang menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar ritel nasional.

 

2. Koperasi di Amerika dan Kanada

Di Amerika Serikat, koperasi kredit (credit union) memiliki anggota lebih dari 130 juta orang. REI (Recreational Equipment Incorporated), koperasi konsumen yang bergerak di bidang perlengkapan outdoor, mengelola omzet miliaran dolar per tahun dengan model bisnis yang sepenuhnya demokratis. Di Kanada, koperasi Desjardins Group di Quebec menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar dan paling terpercaya di negara tersebut.

3. Koperasi di Asia

Jepang memiliki sistem koperasi pertanian yang sangat kuat, yaitu JA (Japan Agricultural Cooperatives), yang melayani hampir seluruh petani Jepang dalam hal penjualan hasil pertanian, pembelian sarana produksi, dan layanan keuangan. Korea Selatan dan Taiwan juga mengembangkan koperasi pertanian yang menjadi instrumen penting modernisasi pedesaan pasca-Perang Dunia II.

Di Asia Selatan, Bangladesh dikenal dengan Grameen Bank yang didirikan Muhammad Yunus—sebuah lembaga keuangan berbasis kelompok yang berjiwa koperasi, melayani jutaan perempuan miskin dengan kredit mikro tanpa agunan. Model ini menginspirasi gerakan keuangan inklusif di seluruh dunia dan mengantarkan Yunus meraih Nobel Perdamaian pada 2006.

 

C. Organisasi Koperasi Internasional

International Cooperative Alliance (ICA) yang berdiri pada 1895 merupakan organisasi payung bagi gerakan koperasi sedunia. Bermarkas di Brussels, ICA menghimpun lebih dari 310 organisasi anggota dari 110 negara, mewakili lebih dari satu miliar orang anggota koperasi di seluruh dunia. ICA juga menetapkan dan memperbarui Prinsip-Prinsip Koperasi yang menjadi acuan universal. Pada 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tahun tersebut sebagai Tahun Koperasi Internasional, sebagai pengakuan atas kontribusi koperasi dalam pembangunan berkelanjutan.

II. PERKOPERASIAN DI INDONESIA

 

A. Latar Belakang dan Akar Historis

Benih koperasi di Indonesia sesungguhnya telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai gotong royong, arisan, dan lumbung desa telah menjadi sistem ekonomi komunal yang hidup di hampir seluruh suku bangsa Nusantara. Sistem sasi di Maluku, subak di Bali, lumbung pitih nagari di Minangkabau, dan julo-julo di berbagai daerah merupakan bentuk-bentuk proto-koperasi asli Indonesia.

Dalam era kolonial, gerakan koperasi modern diperkenalkan oleh Raden Aria Wiriatmadja, seorang patih di Purwokerto, yang pada 1896 mendirikan "Hulp en Spaarbank" (Bank Pertolongan dan Simpanan) untuk menolong para priyayi yang terjerat rentenir. Inisiatif ini dianggap sebagai tonggak koperasi pertama di Indonesia. Kemudian Dr. Wolfm—seorang pegawai Belanda—melanjutkan dan mengembangkan lembaga ini menjadi Hulp-Spaar-en Landbouwkredietbanken (Bank Pertolongan, Simpanan, dan Pertanian).

Pada masa pergerakan nasional, berbagai organisasi seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo mendirikan koperasi sebagai bagian dari perjuangan ekonomi melawan kapitalisme kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan melihat koperasi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai medium pendidikan demokrasi dan pemberdayaan bangsa yang terjajah.

B. Konsepsi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Bung Hatta—yang kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia—merumuskan konsepsi koperasi secara lebih mendalam dan kontekstual dengan realitas Indonesia. Menurut Hatta, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan sebuah gerakan sosial-ekonomi yang berakar pada karakter bangsa Indonesia yang komunal dan gotong royong. Ia melihat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sebuah alternatif terhadap kapitalisme liberal yang eksploitatif sekaligus terhadap komunisme yang mengingkari kebebasan individu.

Hatta membedakan koperasi Indonesia dari model Barat. Ia menekankan bahwa koperasi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari ideologi abstrak. "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong," tulisnya. Semangat tolong-menolong itulah yang menggerakkan orang untuk berkoperasi, bukan semata motif profit.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Rumusan ini, menurut Hatta, adalah refleksi dari cita-cita koperasi. Negara bukan hanya mengizinkan koperasi, tetapi secara konstitusional berkewajiban membangun sistem ekonomi yang berkoperasi.

 

C. Tujuan Pengembangan Koperasi di Indonesia

Tujuan pengembangan koperasi di Indonesia—sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak Undang-Undang Koperasi pertama (UU No. 79 Tahun 1958) hingga UU No. 25 Tahun 1992—secara konsisten diarahkan pada beberapa hal pokok. Pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, memperkuat posisi tawar masyarakat kecil—petani, nelayan, pengrajin, pedagang kecil—yang secara individual lemah, agar mampu bersaing secara kolektif di pasar. Keempat, memperluas akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pasar, dan informasi yang selama ini dikuasai oleh modal besar.

Dalam tataran praktis, koperasi diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang panjang, menekan biaya produksi, meningkatkan harga jual produk anggota, dan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Singkat kata, koperasi menjadi mekanisme redistribusi nilai tambah yang lebih adil dibanding mekanisme pasar bebas yang cenderung menguntungkan modal besar.

III. KOPERASI DI ERA ORDE BARU

A. Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Koperasi

Era Orde Baru (1966–1998) merupakan periode yang sangat paradoks bagi gerakan koperasi di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah Soeharto secara formal menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional dan mengucurkan berbagai program pembinaan serta bantuan dana. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang diterapkan justru secara sistematis melemahkan semangat dan kemandirian koperasi.

Pada 1967, pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Kemudian pada 1978, dibentuk Departemen Koperasi yang diperkuat menjadi Kementerian Koperasi dan PPKN. Berbagai program diluncurkan: Kredit Usaha Koperasi (KUK), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), dan kemudian Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD—yang digagas pada 1973 dan diperkuat melalui Inpres No. 2 Tahun 1978—menjadi program koperasi paling ambisius Orde Baru. Di setiap kecamatan didirikan satu KUD yang diharapkan menjadi pusat distribusi sarana produksi pertanian, pengumpulan hasil panen, dan penyediaan kredit bagi petani. Pemerintah mengucurkan dana besar dan memberikan berbagai hak monopoli kepada KUD: hak distribusi pupuk bersubsidi, hak pengadaan beras untuk Bulog, dan hak distribusi kebutuhan pokok lainnya.

 

B. Faktor-Faktor Kegagalan Koperasi Era Orde Baru

Meski terlihat megah di atas kertas, koperasi era Orde Baru—khususnya KUD—pada akhirnya mengalami kegagalan yang merata. Penyebabnya bersifat multidimensional dan saling berjalin.

 

1. Intervensi Politik yang Berlebihan

Koperasi Orde Baru kehilangan otonominya karena menjadi alat politik pemerintah. Pengurus koperasi kerap ditunjuk oleh pejabat setempat, bukan dipilih secara demokratis oleh anggota. Kegiatan koperasi diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah—terutama Bimas (Bimbingan Massal) dan swasembada pangan—sehingga kepentingan anggota menjadi nomor dua. Koperasi berubah dari organisasi ekonomi yang demokratis menjadi kepanjangan tangan birokrasi.

 

2. Korupsi dan Pengelolaan yang Buruk

Banjiran dana pemerintah yang mengalir ke koperasi tanpa diimbangi sistem pengawasan yang memadai memunculkan ladang subur bagi korupsi. Pengurus yang tidak akuntabel menggunakan dana koperasi bagi kepentingan pribadi. Kredit macet menumpuk karena proses seleksi kredit yang longgar dan penyaluran yang sarat kepentingan. Banyak KUD yang pada akhirnya hanya eksis di atas kertas.

 

3. Ketergantungan pada Subsidi dan Monopoli

Koperasi yang sehat seharusnya tumbuh dari kemampuan melayani anggota secara kompetitif. Namun KUD era Orde Baru hidup dari subsidi dan hak monopoli pemerintah. Ketika monopoli dicabut—terutama setelah tekanan dari IMF pasca-krisis 1997—KUD kehilangan sumber penghidupannya dan ambruk. Ketergantungan ini menciptakan jiwa manja yang bertolak belakang dengan semangat kemandirian yang seharusnya menjadi roh koperasi.

4. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Manajemen koperasi umumnya diisi oleh orang-orang yang ditunjuk berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi. Kurangnya pelatihan dan pendidikan perkoperasian menyebabkan pengelolaan yang amatir. Anggota koperasi pun tak pernah dididik untuk memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga kontrol dari bawah—yang merupakan jantung dari demokrasi koperasi—tak berjalan.

 

5. Regulasi yang Kaku dan Birokratis

Regulasi koperasi Orde Baru bersifat top-down, kaku, dan birokratis. Pembentukan koperasi harus melalui serangkaian prosedur panjang yang melibatkan banyak instansi pemerintah. Inovasi dan kreativitas anggota terkekang oleh aturan yang seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman kondisi lokal. Akibatnya, koperasi tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata masyarakat yang terus berubah.

 

6. Warisan Stigma Pascakegagalan

Kegagalan massal koperasi Orde Baru meninggalkan warisan stigma yang mendalam di benak masyarakat. Kata "koperasi" kerap diidentikkan dengan lembaga yang tidak efisien, korup, dan hanya menguntungkan pengurus. Stigma ini menjadi hambatan psikologis yang serius bagi pengembangan koperasi di era reformasi. Mengubah persepsi publik terbukti sama sulitnya dengan membenahi institusi koperasi itu sendiri.

 

C. Koperasi Pasca-Orde Baru: Reformasi yang Terseok

Pemerintahan pasca-Orde Baru berupaya membangun ulang ekosistem perkoperasian dengan semangat baru. UU No. 25 Tahun 1992 yang menggantikan UU lama berusaha memberikan otonomi lebih besar kepada koperasi dan mengurangi intervensi pemerintah. Berbagai program revitalisasi diluncurkan, namun hasilnya belum memuaskan. Koperasi terus tertinggal dibanding BUMN dan perusahaan swasta dalam berkontribusi pada PDB nasional.

Salah satu persoalan mendasar adalah bahwa reformasi koperasi berjalan tanpa strategi ekosistem yang komprehensif. Perubahan regulasi tidak diimbangi dengan pembangunan kapasitas SDM yang memadai, penguatan akses modal, dan pembentukan jaringan bisnis antar-koperasi. Akibatnya, koperasi yang sehat tumbuh secara sporadis di sana-sini, tetapi belum mampu membentuk gerakan nasional yang bermakna.

IV. PROSPEK KOPERASI MERAH PUTIH

A. Latar Belakang dan Gagasan

Presiden Prabowo Subianto menjawab tantangan perkoperasian dengan langkah yang amat berani dan semaraj. Dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Februari 2025, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan pembentukan koperasi desa sebagai instrumen ketahanan pangan. Gagasan ini kemudian dikristalisasi dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, di mana diumumkan rencana peluncuran 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang diberi nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Presiden Prabowo menggunakan analogi yang kuat untuk menjelaskan filosofi program beliau. "Koperasi ibarat lidi," katanya dalam pidato peluncuran pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. "Satu batang lidi tak memiliki kekuatan berarti, namun jika ratusan lidi dikumpulkan dan diikat menjadi satu, maka akan menjadi kekuatan yang kokoh dan mampu menyapu persoalan-persoalan ekonomi rakyat." Ia juga menegaskan bahwa "koperasi adalah rumah besar bagi yang kecil agar bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah."

 

B. Struktur dan Mekanisme Program

Dasar hukum program ini kuat secara formal. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih pada 27 Maret 2025, kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih yang terbit pada 22 Oktober 2025.

Setiap Koperasi Merah Putih dirancang memiliki enam unit usaha: toko sembako, unit simpan-pinjam, apotek desa, klinik desa, gudang penyimpanan, dan armada logistik. Konsep ini sangat ambisius—koperasi tidak sekadar menjadi toko bersama, tetapi menjadi ekosistem layanan lengkap di tingkat desa. Selain itu, koperasi juga dirancang untuk melayani pembayaran tagihan PLN dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Dari sisi pendanaan, setiap koperasi mendapat alokasi sekitar Rp 3 miliar yang disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara—badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Anggaran bersumber dari berbagai kanal: APBN, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, serta pinjaman dari bank-bank BUMN (Himbara) dengan tenor enam tahun. Kementerian Keuangan memperkirakan cicilan pinjaman mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

Pada 21 Juli 2025—bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78—Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serentak di seluruh Indonesia. Peluncuran yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah di Nusantara.

C. Potensi dan Prospek Positif

Jika dikelola dengan benar, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi terobosan besar dalam pembangunan ekonomi pedesaan Indonesia. Beberapa alasan optimisme patut dikemukakan.

Pertama, cakupan yang massif—80.000 unit yang menjangkau hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia—menciptakan jaringan distribusi yang belum pernah ada sebelumnya. Jaringan ini berpotensi memutus rantai distribusi yang selama ini dinikmati oleh tengkulak dan pengecer besar, sehingga petani mendapat harga lebih baik dan konsumen mendapat harga lebih murah.

Kedua, model bisnis terintegrasi yang mencakup enam unit usaha memberi koperasi kemampuan untuk melayani kebutuhan warga desa secara menyeluruh. Apotek dan klinik desa, misalnya, menjawab kebutuhan layanan kesehatan dasar yang selama ini tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat desa.

Ketiga, program ini selaras dengan cita-cita konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan semangat Asta Cita ke-6 Pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif serta mengentaskan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa.

D. Tantangan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi

Di balik optimisme tersebut, sejumlah risiko serius perlu mendapat perhatian mendalam agar program ini tak mengulang kegagalan koperasi masa lalu.

Pertama, risiko manajerial. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas pengurus dan pengelola. Dengan 80.000 unit koperasi yang harus beroperasi dalam waktu singkat, tersedianya SDM yang kompeten menjadi pertanyaan besar. Program pelatihan dan pendampingan yang masif dan berkelanjutan mutlak diperlukan.

Kedua, risiko tata kelola dan korupsi. Arus dana yang sangat besar—estimasi total di atas Rp 240 triliun—tanpa pengawasan yang ketat berpotensi menjadi ladang korupsi. Berbagai pengamat kebijakan publik memperkirakan potensi kebocoran anggaran bisa mencapai triliunan rupiah. Sistem pelaporan yang transparan, audit rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif harus dibangun sejak awal.

Ketiga, risiko tumpang tindih dengan program desa yang sudah ada. Dana Desa yang telah mengalir ke desa sejak 2015 memiliki tata kelola dan mekanismenya sendiri. Laporan bahwa sebagian anggaran KDMP diambil dari pemangkasan dana desa hingga 70 persen telah memicu protes dari para kepala desa. Sinkronisasi dengan sistem yang telah ada menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Keempat, risiko keberlanjutan. Koperasi yang dibangun dengan "modal dari luar" (top-down) rawan menjadi tidak berkelanjutan begitu aliran dana pemerintah berhenti. Koperasi yang sehat harus tumbuh dari kepemilikan dan partisipasi aktif anggotanya. Program perlu memastikan bahwa dalam jangka panjang, pengelolaan koperasi benar-benar beralih ke tangan masyarakat desa.

\

V. POLEMIK PENGADAAN KENDARAAN

 

A. Impor Kendaraan Pikap dari India: Antara Efisiensi dan Prinsip Bangga Produk Dalam Negeri

Salah satu isu paling hangat yang mewarnai implementasi program Koperasi Merah Putih adalah keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor kendaraan pikap dari India. Rencana ini pertama kali terkuak melalui pengumuman perusahaan otomotif India Mahindra and Mahindra Ltd. pada 4 Februari 2026, yang menyebutkan bahwa mereka akan memasok 35.000 unit kendaraan Scorpio Pikap kepada Agrinas untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada perkembangannya, jumlah total kendaraan yang akan diimpor mencapai angka yang jauh lebih besar. PT Agrinas mengkonfirmasi pengadaan 160.000 unit kendaraan dari berbagai negara—sebanyak 24.500 unit dari Jepang dan China, sementara sisanya, sekitar 135.500 unit, berasal dari India. Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 30 Maret 2026 menyampaikan bahwa 105.000 kendaraan impor dari India sudah mulai disalurkan secara bertahap ke unit-unit koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fisiknya. Total biaya pengadaan diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun.

Pemilihan kendaraan impor India ini menimbulkan kontroversi yang luas. Asosiasi industri otomotif nasional GAIKINDO menegaskan bahwa industri dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan pikap tersebut. Wuling Motors, misalnya, menyatakan kesiapan menawarkan kendaraan komersial ringan yang diproduksi secara lokal.

Argumen Pemerintah

Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan dua alasan utama pemilihan impor India. Pertama, alasan teknis: kendaraan pikap penggerak empat roda dinilai lebih sesuai untuk kondisi infrastruktur jalan pedesaan yang menantang di banyak wilayah Indonesia. Kedua, alasan ketersediaan: total produksi kendaraan nasional saat itu hanya sekitar 70.000 unit per tahun, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 80.000 koperasi secara bersamaan. "Kalau kita tambahkan lagi, kita beli 70.000 dari pasar yang ada, itu stok sendiri tidak ada," jelas Joao. Pemerintah juga menyatakan bahwa ke depan, pengadaan kendaraan operasional akan memprioritaskan industri otomotif nasional.

Kritik dan Kontroversi

Namun banyak pengamat menilai keputusan ini kontradiktif. Di tengah dorongan keras Presiden Prabowo untuk menggunakan produk dalam negeri—bahkan ia meresmikan pabrik bus dan truk listrik lokal VKTR di Magelang—justru program prioritasnya sendiri memilih impor dalam jumlah masif. Ini dipandang sebagai pesan ambigu yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan nasionalisme ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, impor kendaraan senilai puluhan triliun rupiah berpotensi memperburuk defisit anggaran negara yang pada 2025 telah mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen PDB—mendekati batas maksimum 3 persen yang diamanatkan undang-undang. Para ekonom memperingatkan bahwa jika program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat tetap dieksekusi tanpa efisiensi yang memadai, defisit bisa melampaui batas, memaksa pemerintah mencari pembiayaan yang bisa memicu inflasi dan kenaikan suku bunga.

Kritik lain muncul soal ketepatan sasaran: sejumlah koperasi yang sudah berjalan mandiri—seperti Kopdes Penfui Timur di NTT yang menjadi koperasi percontohan nasional—justru menyatakan bahwa yang paling dibutuhkan adalah tambahan modal kerja dan penguatan SDM, bukan kendaraan operasional.

Kontroversi semakin memanas ketika diketahui bahwa proses pengadaan menggunakan mekanisme penunjukan langsung yang membuka ruang bagi Inpres. Transparansi proses tender menjadi pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya.

 

B. Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Antara Kewajiban Regulasi dan Efisiensi Anggaran

Hampir bersamaan dengan polemik impor mobil India, publik dihebohkan oleh kabar pengadaan motor listrik untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—unit pelaksana teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat akar rumput. Informasi yang beredar awalnya menyebut angka 70.000 unit, yang sontak memantik kemarahan publik di media sosial.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memberikan klarifikasi. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kabar 70.000 unit tidak benar. Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan dalam program pengadaan tahun 2025. Motor yang dipilih adalah Emmo JVX GT—kendaraan listrik petualangan buatan dalam negeri oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 48,5 persen dan ground clearance 320 mm.

Harga per unit sebesar Rp 42 juta memang mengundang perdebatan—terlebih mengingat ini jauh dari motor listrik murah yang dikenal masyarakat awam. Namun pihak BGN menjelaskan bahwa harga ini sebenarnya di bawah harga pasar (Rp 52 juta), diperoleh melalui negosiasi e-katalog LKPP, dan didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

 

Klarifikasi Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan bahwa pengajuan anggaran untuk motor tersebut sebenarnya ditolak di tahun sebelumnya karena pemerintah ingin memfokuskan anggaran langsung pada pemberian makanan, bukan belanja kendaraan pendukung. "Fokus kami adalah bagaimana dana tersebut sampai ke piring anak-anak," kata Purbaya. Pernyataan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan internal antara kementerian dan lembaga, yang menjadi sorotan serius terkait koordinasi penganggaran lintas lembaga.

Analisis Kebijakan

Polemik motor listrik SPPG ini sesungguhnya mencerminkan tegangan yang lebih dalam dalam tata kelola program prioritas pemerintah. Ada paling tidak tiga aspek yang perlu disoroti.

Pertama, soal transparansi dan akuntabilitas. Proses pengadaan dengan nilai besar yang tidak dikomunikasikan secara proaktif kepada publik menciptakan informasi yang mudah disalahartikan dan memperburuk kepercayaan. Komunikasi publik yang lebih baik dapat mencegah eskalasi polemik yang tidak perlu.

Kedua, soal prioritas belanja. Di tengah tekanan fiskal yang ketat, setiap pengeluaran pemerintah harus melewati uji relevansi dan efektivitas yang ketat. Apakah kepala SPPG membutuhkan motor listrik seharga Rp 42 juta, ataukah cukup dengan motor konvensional yang jauh lebih murah? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui kajian kelayakan yang transparan.

Ketiga, soal konsistensi kebijakan. Kedua polemik—impor mobil India dan motor listrik SPPG—memperlihatkan pola yang sama: pengadaan berskala besar oleh program prioritas pemerintah yang memunculkan pertanyaan tentang proses, nilai uang yang dikeluarkan, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip yang dijunjung. Pola ini harus segera diatasi agar kepercayaan publik terhadap program-program ambisius Prabowo tidak tergerus.

VI. CATATAN KRITIS DAN REKOMENDASI

A. Pelajaran Sejarah

Sejarah koperasi Indonesia adalah cermin yang hendaknya selalu dilihat sebelum melangkah. Kegagalan KUD era Orde Baru bukan karena koperasi itu sendiri yang salah sebagai konsep, melainkan karena koperasi dijadikan instrumen politik dan administratif, bukan organisasi ekonomi yang otonom dan demokratis. Mengulangi pola yang sama—mendirikan koperasi secara masif dari atas ke bawah, menggantungkan keberhasilan pada aliran dana pemerintah, tanpa membangun kapasitas anggota—akan mengulang tragedi yang sama.

 

B. Memastikan Demokrasi Internal Koperasi

Koperasi yang sehat adalah koperasi yang anggotanya berdaulat. Pemilihan pengurus harus benar-benar demokratis, bebas dari intervensi pejabat daerah. Rapat Anggota Tahunan harus menjadi forum pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar formalitas. Mekanisme pemecatan pengurus yang korup atau tidak kompeten harus mudah dijalankan oleh anggota. Tanpa demokrasi internal yang sehat, koperasi hanya akan menjadi oligarki kecil di tingkat desa.

 

C. Investasi Masif dalam SDM

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan atau kegagalan koperasi. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang signifikan—setara dengan investasi fisik—untuk pelatihan manajemen koperasi, pendidikan keuangan bagi anggota, dan pembinaan jiwa wirausaha koperasi. Tanpa SDM yang mumpuni, gedung koperasi yang megah hanya akan menjadi monumen kegagalan.

D. Pengawasan Berlapis

Dengan total anggaran di atas Rp 240 triliun yang tersebar di 80.000 titik, risiko korupsi dan penyimpangan sangat tinggi. Sistem pengawasan harus berlapis: pengawasan internal oleh dewan pengawas koperasi yang diperkuat, pengawasan eksternal oleh auditor independen, pengawasan oleh masyarakat melalui platform pelaporan yang mudah diakses, dan pengawasan oleh BPK, KPK, serta lembaga-lembaga penegak hukum. Teknologi blockchain atau sistem informasi real-time dapat dimanfaatkan untuk memastikan transparansi aliran dana.

E. Keberlanjutan Jangka Panjang

Program Koperasi Merah Putih harus dirancang sejak awal dengan strategi exit yang jelas bagi pemerintah. Dukungan pemerintah yang besar di awal memang diperlukan untuk kick-off, tetapi harus ada roadmap yang jelas tentang bagaimana koperasi akan bertahap mencapai kemandirian finansial. Target-target kinerja yang terukur—omzet, jumlah anggota aktif, pertumbuhan SHU, tingkat pengembalian kredit—harus ditetapkan dan dievaluasi secara berkala.

F. Sinkronisasi dengan Ekosistem yang Ada

Koperasi Merah Putih tidak boleh beroperasi dalam silo. Ia harus diintegrasikan dengan program-program yang sudah berjalan: Dana Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan jaringan distribusi BUMN pangan. Sinkronisasi ini memerlukan koordinasi lintas kementerian yang serius dan konsisten—sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah birokrasi Indonesia.

VII. PENUTUP

Koperasi bukanlah gagasan usang dari masa lalu. Ia adalah jawaban yang relevan—bahkan semakin relevan—bagi tantangan ketimpangan ekonomi global di abad ke-21. Mondragon di Spanyol membuktikan bahwa koperasi dapat bersaing di pasar global. Grameen Bank di Bangladesh membuktikan bahwa koperasi dapat mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Koperasi susu di Denmark membuktikan bahwa koperasi dapat mendominasi rantai nilai pangan internasional.

Indonesia, dengan 80.000 desa dan kelurahan, dengan warisan nilai gotong royong yang mengakar, dengan pasar domestik terbesar di Asia Tenggara, sesungguhnya memiliki semua prasyarat untuk menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi yang sesungguhnya. Gagasan Presiden Prabowo melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah yang tepat arah. Beliau merespons kegagalan pasar dalam mendistribusikan kemakmuran ke pedesaan, dan merespons mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang terlalu lama hanya menjadi retorika.

Namun keberhasilan program ini tak bisa semata ditentukan oleh kecepatan pembentukan dan kemegahan fisik. Ia ditentukan oleh apakah koperasi yang dibangun ini benar-benar demokratis, benar-benar dikelola oleh dan untuk anggotanya, benar-benar transparan dan akuntabel, dan benar-benar berkelanjutan melampaui masa jabatan pemerintahan yang mendirikannya.

Polemik impor mobil India dan motor listrik SPPG seharusnya menjadi pelajaran bahwa program besar memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang cermat, dan komunikasi publik yang proaktif. Ketika kepercayaan publik tergerus oleh kontroversi-kontroversi yang bisa dihindari, maka energi dan modal politik yang diperlukan untuk menjalankan program jangka panjang akan terdisipasi percuma.

Bung Hatta pernah menulis: "Koperasi bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah sekolah demokrasi." Jika Koperasi Merah Putih berhasil menjadi sekolah demokrasi di 80.000 desa dan kelurahan—tempat di mana warga belajar memimpin, mengelola, dan mengawasi secara bersama—maka ia akan meninggalkan warisan jauh melampaui angka-angka ekonomi. Ia akan memperkuat fondasi demokrasi dari bawah, dari desa, dari rakyat.

Semoga sejarah koperasi Indonesia tak hanya mencatat angka dan program, tetapi juga mencatat keberdayaan yang sesungguhnya rakyat yang paling kecil.

RUJUKAN

International Cooperative Alliance (ICA). Cooperative Identity, Values & Principles. Brussels: ICA, 2015.

Hatta, Mohammad. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Inti Idayu Press, 1987.

Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES, 1996.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Kemenkop, 1992.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tempo.co. "Pemerintah Impor Mobil India untuk Koperasi Merah Putih." Februari 2026.

Kompas.id. "Impor 160.000 Mobil Kopdes Saat Pembatasan BBM Dinilai Tidak Logis." April 2026.

BBC News Indonesia. "Koperasi Merah Putih: Para Pejabat Tinggi di Jakarta Beda Pendapat soal Impor Mobil dari India." Februari 2026.

The Conversation Indonesia. "Efek Polemik MBG: Pengadaan Motor Listrik BGN Tetap Bakal Dikritik Meskipun Prosesnya Sah." April 2026.

Merahputih.kop.id. Portal Resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Diakses April 2026.

Neraca.co.id. "Koperasi Merah Putih, Langkah Strategis Prabowo Capai Swasembada Pangan." Juli 2025.

KPPOD. "Prabowo Kebut Megaproyek Koperasi Merah Putih." November 2025.

[Bagian 1]

[Bagian 8]

English

Memikirkan Kembali Koperasi di Abad ke-21 (8)

Kalau ngomongin koperasi di Indonesia, Bung Hatta-lah yang disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta bukan cuma pejuang kemerdekaan, tapi juga pemikir ekonomi yang kalem tapi visioner. Saat Bung Karno sibuk dengan pidato-pidato heroik dan nasionalisme membara, Bung Hatta justru nyusun konsep koperasi dengan rapi dan ilmiah—berlandaskan pemikirannya waktu belajar di Eropa. Buat Bung Hatta, koperasi itu bukan cuma soal duit, tapi soal harga diri rakyat kecil.

Isi kepala Bung Hatta itu kayak simfoni antara otak encer, hati jernih, dan prinsip hidup yang kagak bisa dibeli—dan nyaris nggak ada yang bisa nyamain. Dalam benak beliau bukan cuma pikiran tokoh nasionalis, tapi kayak filsuf yang hidupnya didedikasikan buat martabat dan keadilan manusia. Kalau banyak tokoh lain main di emosi dan pesona, Hatta justru kuat di nalar: logikanya tenang tapi tegas, kayak jangkar di tengah badai republik muda. Demokrasi versi beliau bukan yang rame-rame sorak-sorai, tapi yang berakar pada prinsip dan kesadaran moral. Nyari tandingan Hatta itu kayak nyari sosok yang sama-sama tumbuh dari buku, rendah hati, dan punya tanggungjawab moral yang dalem banget—kombinasi yang amat sangat langka dalam politik jaman now.  

Bung Hatta resmi diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia pas tanggal 12 Juli 1953, di acara Kongres Koperasi Indonesia yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Ini bukan sekadar acara seremoni atau gelar-gelaran kosong, tapi bentuk penghormatan nyata dari rakyat dan para pejuang koperasi yang tahu betul seberapa besar jasa Bung Hatta dalam ngebangun ekonomi rakyat.

Di kongres tersebut, tokoh-tokoh koperasi dari seluruh Nusantara kumpul dan sepakat: Bung Hatta bukan cuma tokoh politik, tapi pemikir ekonomi rakyat sejati. Tulisan-tulisannya, ceramahnya, dan perjuangannya bikin banyak orang sadar kalau koperasi itu bukan sekadar urusan cuan, tapi juga soal keadilan sosial, solidaritas, dan harga diri bangsa.

Sampai hari ini, nama Bung Hatta udah nempel banget sama koperasi. Setiap ada koperasi yang bantuin warga keluar dari lilitan utang atau bantuin petani jual hasil panen dengan harga adil, di situlah semangat Bung Hatta hidup lagi—bukan di patung atau nama jalan doang, tapi di aksi nyata yang ngebantu sesama.

Bung Hatta percaya koperasi itu cara paling elegan buat ngelawan kapitalisme kolonial dan ningkatin ekonomi masyarakat tanpa harus nunggu investor asing. Buat dia, koperasi itu kayak komunitas mandiri yang saling bantu, bukan sistem yang bikin kaya makin kaya. Bung Hatta nulis buku, kasih kuliah, dan bikin koperasi jadi bagian penting dari cita-cita Indonesia merdeka. Makanya, sampai sekarang, setiap 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi, buat mengenang perjuangannya.

Di era Orde Lama, nama Bung Hatta sering disebut-sebut, tapi sayangnya koperasinya nggak selalu jalan mulus. Sukarno emang sering jualan ide koperasi di pidato, tapi karena politik lagi gonjang-ganjing, pelaksanaannya setengah hati. Baru di era Orde Baru, koperasi mulai digarap serius—walau kadang terlalu dikontrol negara, sampai-sampai koperasi jadi alat politik. Jadi agak melenceng dari cita-cita asli Bung Hatta.

Pas masuk era Reformasi, semangat koperasi mulai dibangkitin lagi. Koperasi jadi alat perjuangan komunitas, bukan lagi proyek pemerintah. Anak muda, aktivis, sampai pelaku UMKM mulai ngulik ulang koperasi, ngubahnya jadi alat ekonomi rakyat yang keren dan relevan.

Sekarang, di era digital, koperasi makin nge-hits lagi—walau tampilannya udah beda. Ada koperasi petani yang pake aplikasi, koperasi kreatif yang main di NFT, bahkan koperasi ojek online yang sistem bagi hasilnya lebih adil. Semangat Bung Hatta masih hidup, tapi sekarang mungkin dia pakai hoodie, bukan jas safari.

Ide Koperasi Merah Putih itu keren banget, tapi juga kayak bikin film blockbuster yang budget-nya gede tapi tinggal kalau efek visual-nya nggak kelar, bisa jadi flop.

Pertama, masalahnya “hack dari atas” alias top-down. Koperasi mestinya lahir dari kebutuhan dan kepercayaan orang desa sendiri, bukan cuma ide pemerintah yang “nanti kami bangun koperasi di desa-desa”. Kalau kayak gitu, warga bisa ngerasa koperasi hanya ikut-ikutan aja, bukan punya mereka. Jadi semangat demokrasi dan kesetaraan bisa kebanting.

Kedua, SDM. Banyak pengurus di desa nggak punya pengalaman manajerial, akuntansi, ngerti digital, logistik, dan tidak siap menghadapi tantangan usaha nyata. Bayangin aja, udah jadi koperasi, punya badan hukum, tapi nggak bisa mengelola uang-utang, pemasaran, atau menjaga aset. Fatal kalau dana sudah keluar tapi operasionalnya amburadul.

Ketiga, tata kelola & pengawasan. Banyak yang takut koperasi ini bakal jadi ajang elite capture atau ‘saham pejabat lokal’—orang yang dekat pemerintah desa atau kepala desa yang bisa ngatur keuntungan sendiri. Kalau nggak ada transparansi, audit, kontrol anggota, nanti korupsi bisa gampang merayap.

Keempat, modal dan bisnis. Nggak semua koperasi punya potensi usaha yang sama-besar. Ada yang desa kecil, jauh dari pasar, infrastrukturnya lemah, akses transportasi susah. Kalau modal besar dikucurkan tapi pasar nggak ada, usaha nggak laku, bisa jadi rugi. Apalagi kalau pinjam bank, bunga harus dibayar.

Kelima, aturan & identitas koperasi. Koperasi punya prinsip sendiri: satu anggota satu suara, kemandirian, otonomi, tujuan sosial, bukan cuma profit. Kalau regulasi belum jelas, ada kekhawatiran koperasi baru ini cuma jadi milik pemerintah atau alat politik.

Keenam, dukungan teknis & keberlanjutan. Banyak koperasi yang udah “terdaftar” atau “berbadan hukum” tapi belum operasional karena bingung model usaha apa yang cocok, belum ada warehouse, belum ada sistem distribusi, belum ada akses ke pasar. Padahal ini yang bikin koperasi bisa hidup terus, bukan cuma jadi pajangan.

Intinya: Koperasi Merah Putih punya potensi besar banget, bisa jadi terobosan ekonomi desa. Tapi kalau pemerintah dan semua elemen nggak serius bangun sistem pendampingan, pengawasan, pelatihan, dan adaptasi lokal, bisa jadi “drama economic village” yang promising di awal tapi cepat layu.

Di zaman Orde Lama ala Bung Karno, koperasi itu lebih sering jadi poster politik ketimbang mesin ekonomi beneran. Bung Hatta udah capek-capek ngasih blueprint kalau koperasi itu seharusnya jadi jalan menuju demokrasi ekonomi, tapi apa daya—di lapangan malah dipakai buat jargon nasionalisme. Alhasil banyak koperasi cuma ada di kertas, manajemennya acak-adul, dan gampang bocor kanan-kiri alias rawan korupsi.

Masuk ke Orde Baru era Pak Harto, koperasi makin jauh dari cita-citanya. Bukannya jadi organisasi mandiri, malah berubah jadi perpanjangan tangan birokrasi. Kadang dipakai buat nyalur subsidi, kadang jadi jalur resmi pupuk, kadang jadi toko serba ada ala pemerintah. Memang kelihatan sibuk, tapi sebenarnya cuma proyek top-down. Jadi bukan rakyat yang merasa punya koperasi, tapi koperasi yang dimiliki pemerintah. Akhirnya, di mata rakyat, koperasi itu kayak tugas wajib yang ribet, bukan solusi hidup.

Begitu masuk era Reformasi, masyarakat udah kadung ilfeel. Kata “koperasi” kedengarannya basi, kayak produk lama yang tinggal kemasan. Orang lebih percaya sama arisan, microfinance, sampe fintech yang lebih fleksibel. Politisi masih sering nyebut nama koperasi di pidato biar terdengar pro-rakyat, tapi warga biasa mikir, “Ah sudahlah, koperasi itu tinggal sejarah.” Jadi sebenernya bukan idenya yang salah, tapi sejarah panjang salah kelola, dipolitisasi, dan kalah gesit sama alat keuangan baru bikin koperasi jadi kurang seksi buat generasi sekarang.

Kalau koperasi mau comeback di Indonesia, resepnya cuma satu: stop jadi barang antik, mulailah jadi aplikasi masa kini. Udah bukan zamannya lagi koperasi ribet urus kertas segunung, apalagi cuma jadi proyek titipan pejabat. Bayangin kalau ada app koperasi yang bisa nabung, minjem, atau cek SHU langsung di HP—tinggal klik, beres. Bahkan kalau mau lebih keren, pakai blockchain biar transparan, nggak ada lagi drama dana bocor kayak zaman dulu.

Tapi nggak cukup cuma digital. Koperasi mesti balik ke roh aslinya: ekonomi yang berpusat pada orang. Di era serba freelance dan kerja serabutan, koperasi bisa jadi senjata bareng buat nego harga, jamin petani dan produsen kecil gak dimakan tengkulak, sekaligus kasih akses ke pasar yang lebih luas. Kalau dibumbui dengan pelatihan wirausaha dan edukasi, koperasi bisa jadi magnet baru buat anak muda—yang pengen kompak, tapi tetep kekinian.

Masalah utamanya branding. Selama ini koperasi kebayangnya kayak fosil dari era Bung Karno atau Pak Harto. Nah, sekarang harus diubah jadi “start-up sosial” ala Indonesia. Kalau rebranding ini sukses, koperasi bisa lahir lagi sebagai penantang serius: bukan kapitalisme liar, bukan negara yang kaku, tapi jalan tengah yang lebih adil. Bisa jadi inilah momen buat akhirnya mewujudkan visi Hatta—cuma versi 4.0 yang lebih nyambung sama generasi digital.

Kalau Indonesia bener-bener mau bikin koperasi bangkit lagi setelah sekian lama kayak akun medsos yang ditinggalin, ya kudu mulai dari trust alias kepercayaan. Masalahnya, selama ini koperasi dicap ribet, gampang bocor, dan sering jadi alat mainan pemerintah. Jadi sebelum bikin gebrakan, harus ada contoh nyata dulu di level kecil—misalnya koperasi petani, nelayan, atau komunitas kreatif kota. Kalau hasilnya kelihatan jelas—harga panen lebih bagus, pinjaman beneran cair tanpa drama—baru deh orang percaya lagi.

Langkah kedua, edukasi. Banyak orang mikir koperasi itu ya cuma semacam “toko simpen-pinjem” yang bikin RAT tiap tahun. Padahal esensinya jauh lebih keren: dimiliki bareng, dijalanin bareng, untungnya dibagi bareng. Sekolah, kampus, sampe pelatihan kerja kudu mulai ngenalin koperasi sebagai model bisnis demokratis yang beda dari bank atau perusahaan swasta. Kalau mindset ini nyampe, orang nggak bakal males gabung.

Dan terakhir, jangan lupa digitalisasi. Kagak jaman lagi koperasi pakai buku tulis gede sama kalkulator jadul. Harus ada aplikasi mobile yang gampang dipakai, transparan, dan real-time. Dengan kombinasi trust, edukasi, dan teknologi, koperasi bisa jadi “comeback kid” yang gak lagi dilihat sebagai peninggalan Orde Lama atau Orde Baru, tapi justru jadi mesin ekonomi kerakyatan ala zaman now.

Bayangin kebangkitan koperasi kayak serial Netflix tiga season.

Season Pertama isinya soal balikin kepercayaan. Selama bertahun-tahun, koperasi udah dianggep zonk, jadi langkah awal kudu nunjukin bukti nyata. Mulai dari koperasi kecil di desa tani, nelayan, atau kampung kota, tunjukin kalau model ini bisa jalan kalau dikelola transparan. Episodenya penuh drama tentang kepercayaan: harga panen lebih adil, pinjaman cair beneran, dan rasa kompak warga mulai tumbuh lagi.

Season Kedua masuk ke babak ekspansi plus edukasi. Begitu contoh awal terbukti oke, ceritanya geser ke skala lebih gede dan ngajarin generasi baru. Sekolah, kampus, sampai kursus kerja mulai ngenalin koperasi sebagai bagian dari literasi ekonomi. Sementara itu, aplikasi digital bikin gampang banget buat orang gabung cukup lewat smartphone. Musim ini penuh energi, growth, dan bikin koperasi kelihatan fresh, bukan fosil jadul.

Season Ketiga jadi puncaknya: transformasi digital dan keberlanjutan jangka panjang. Koperasi udah nggak lagi main di level eksperimen, tapi beneran jadi pemain di ekonomi nasional. Ledger berbasis blockchain, aplikasi mobile, dan sistem transparan bikin koperasi bisa saingan sama bank dan fintech, tapi tetep punya jiwa kerakyatan. Di babak terakhir ini, koperasi bukan sekadar kenangan era Bung Hatta, tapi berubah jadi mesin kemakmuran inklusif ala abad ke-21.

Kalau dipikir secara pragmatis, model tiga season yang kita bahas ini—pembentukan legal, pilot operasional, terus rollout nasional—emang butuh waktu, koordinasi, dan kesabaran. Tapi Koperasi Merah Putih lagi kena tekanan politik dan ekonomi: harus segera kelihatan gerakannya. Pemerintah gak bisa nunggu bertahun-tahun biar semua sempurna; ada kebutuhan simbolik dan praktis buat nunjukin progress.

Solusinya: ambil jalan tengah alias hybrid approach. Beberapa koperasi pilot tetep dijadiin “laboratorium hidup” buat uji manajemen, pembukuan, dan integrasi pasar, sementara unit lain tetep dibentuk dan diregistrasi. Pencairan dana dicicil atau bertahap—modal awal, jaminan pemerintah, pelatihan—biar koperasi gak cuma jadi “koperasi hantu” di kertas tapi tetep keliatan progressnya.

Teknologi juga bisa bantu percepatan. Dashboard digital, platform laporan sentral, dan modul pelatihan online bikin pemerintah bisa ngecek dan support unit baru cepat tanpa nunggu audit tatap muka berbulan-bulan. Jadi, masyarakat bisa ngelihat hasil nyata, target politik terpenuhi, dan kapasitas operasional dibangun bertahap.

Komunikasi juga penting. Kalau jelas dikasih tahu sebagian koperasi udah pilot-ready sementara yang lain masih dibentuk, ekspektasi bisa dikelola, risiko dikira gagal berkurang, dan publik tetap percaya. Intinya, biar kelihatan ada gerak dan capaian tanpa melebih-lebihkan kesiapan operasional.

Singkatnya: skala dan pilot jalan bareng. Sebagian koperasi beroperasi penuh; sisanya bertahap onboard; sumber daya dan pengawasan dicicil, tapi dengan tempo makin cepat. Ini bikin program tetap hidup secara politik, ekonomi, dan sosial, tapi tetap realistis soal waktu, pelatihan, dan kapasitas manusia. 

Kalau ngomongin soal permodalan, dukungan pemerintah buat koperasi itu harus nyata, bukan sekadar janji manis di podium. Langkah awal, kasih akses modal awal yang murah dan gampang, tanpa bikin koperasi pusing tujuh keliling ngurusin berkas. Skemanya kudu simpel, transparan, dan langsung nyambung ke inisiatif warga. Misalnya lewat dana bergulir di level lokal, biar gampang diawasi dan jelas siapa yang dapat apa.

Langkah berikutnya, pemerintah perlu bikin sistem penjaminan kredit. Banyak koperasi desa susah pinjem ke bank gara-gara nggak punya jaminan. Kalau ada mekanisme penjaminan, bank jadi lebih berani ngasih pinjaman, dan koperasi bisa dapat akses modal tanpa harus ketiban bunga mencekik ala lintah darat.

Tapi jangan berhenti di duit doang. Pemerintah juga wajib berinvestasi dalam kapasitas SDM. Koperasi harus dilatih soal literasi finansial, akuntansi modern, sampai digitalisasi. Jadi modal yang turun bisa dikelola bener, bukan cuma numpang lewat. Singkatnya, support permodalan itu bukan sekadar kasih uang, tapi juga kasih ilmu dan sistem biar uangnya nggak ilang percuma.

Kalau modal koperasi diguyur tanpa pengawasan, siap-siap deh ketemu drama klasik Indonesia: duit bisa raib entah ke mana. Risiko pertama jelas, salah kelola. Uangnya bisa keburu diutak-atik pengurus yang belum ngerti manajemen, atau malah nyasar ke kantong pribadi. Hasilnya? Anggota jadi kecewa, makin males percaya, dan nama koperasi makin jelek—kayak nambah bahan bakar buat stigma lama bahwa koperasi itu ribet dan nggak becus.

Risiko kedua, ketergantungan. Kalau tiap kali koperasi seret duit langsung disuntik subsidi, lama-lama bukannya jadi badan usaha mandiri, malah jadi kayak anak manja yang nggak bisa jalan tanpa dipegangin. Begitu bantuan pemerintah berhenti, ya ambruk.

Yang paling bahaya, ada risiko kapling politik. Dana koperasi bisa disulap jadi amunisi buat elit lokal atau calon pejabat yang doyan patronase. Alih-alih jadi alat kerakyatan, koperasi malah nyangkut di politik praktis. Kalau udah gini, bukannya memberdayakan rakyat, koperasi malah bikin masyarakat makin sinis sama hubungan antara negara, rakyat, dan kepercayaan.

Cara biar koperasi nggak kejeblos ke lubang lama itu sebenernya simpel, tapi kudu konsisten. Pertama, bikin sistem transparansi by design. Semua duit masuk-keluar harus bisa dicek real-time lewat aplikasi HP atau dashboard online. Jadi kalau ada yang mau main nakal, gampang banget ketahuan. Biar anggota nggak cuma jadi penonton, tapi bisa ngecek sendiri kayak ngelihat saldo e-wallet.

Kedua, upgrade SDM. Ketua koperasi nggak bisa lagi modal niat doang. Harus ada pelatihan soal literasi keuangan, tata kelola, sampai manajemen digital. Jadi duit yang turun bukan cuma dipakai, tapi juga dikelola secara profesional. Kalau ini jalan, koperasi bisa naik kelas dari level “warung gotong royong” jadi pemain ekonomi serius.

Ketiga, kontrol komunitas. Jangan semua pengawasan diserahkan ke auditor pemerintah, yang kadang juga bisa kena main politik. Anggota koperasi harus dikasih power buat ngawasin langsung: ada hak suara, komite audit, sampai rapat terbuka. Kalau anggota ngerasa punya, otomatis mereka jadi satpam paling ampuh buat cegah penyelewengan.

Dan terakhir, pemerintah harus pake sistem sunset clause. Bantuan finansial boleh ada, tapi perlahan-lahan dikurangi seiring koperasi udah bisa mandiri. Jadi koperasi tumbuh kuat, nggak jadi anak manja yang tiap tahun minta jatah. Kalau semua strategi ini jalan, koperasi bukan cuma hidup lagi, tapi bisa jadi role model ekonomi rakyat yang bener-bener tahan banting.

Pemerintah tuh suka banget bikin program kredit bunga rendah, biar koperasi nggak lagi jadi korban rentenir online ataupun offline yang bunganya bikin dompet nangis. Ada juga dana hibah sama pinjaman lunak, tapi ya gitu, sering bocor di jalan gara-gara birokrasi yang ribet dan oknum yang doyan nyolong. Di level akar rumput, koperasi simpan pinjam sebenernya bisa menjadi power bank keuangan rakyat kalau dikelola bener. Sekarang pemerintah mulai ngegas ke arah digital, biar koperasi bisa nyambung ke platform pembiayaan yang lebih modern. Tapi masalah klasiknya tetep sama: literasi keuangan anggota masih rendah, jadinya kadang duit yang turun malah kagak dipakai produktif. Jadi, kalau mau koperasi jalan, dukungan modal aja nggak cukup, harus dibarengin sama edukasi finansial yang serius.

Kondisi ekonomi Indonesia 2025 itu kayak mobil yang masih jalan tapi belum kenceng: pertumbuhan masih di kisaran 4–5% — cukup solid tapi belum ngegas maksimal. Inflasi lagi adem, makanya BI malah turunin suku bunga, dan pemerintah lagi ngeluarin paket stimulus buat bantu konsumsi dan lapangan kerja. Itu berarti ada momen emas sekarang buat nyuntik program yang bener-bener nyentuh rakyat, asal duitnya dipakai dengan cara yang rapi dan diawasi ketat. 

Tapi jangan lupa: masih ada masalah struktural—pengangguran, pekerja yang kerjanya nggak tetap, dan jutaan orang masih deket garis kemiskinan. Jadi bikin koperasi banyak-banyakan aja gak cukup; yang penting itu solusi buat masalah nyata: akses modal yang wajar, jalan distribusi, penyimpanan hasil panen, dan pasar yang jelas. 

Jadi, Koperasi Merah Putih bisa jadi jawaban — tapi bukan sekadar deklarasi politik. Kuncinya: mulai dari pilot yang kecil dan jelas (pilih lokasi yang ada peluang pasar), pakai modal dengan syarat (harus pakai pembukuan digital, audit, kontrak pasar), bawa mitra teknis yang paham agritech atau bisnis, dan pake penjaminan kredit biar bank mau kasih pinjaman. Kalau semua itu jalan, koperasi bisa bantu ngangkat pendapatan petani dan UMKM. Kalau nggak, ya cuma jadi headline doang. 

Pertanyaan soal “perlu enggak sih pemerintah nyuntik dana ke Koperasi Merah Putih” itu ibarat nanya: bensin gratis buat motor baru perlu kagak? Jawabannya: perlu, tapi jangan sampai motor itu dipake cuma buat nongkrong doang. Modal awal memang penting biar koperasi bisa beli alat, ngumpulin anggota, dan punya daya saing lawan tengkulak atau korporasi gede. Tanpa itu, koperasi bakal jalan di tempat, kayak warung kecil yang kalah saingan sama minimarket.

Masalahnya, sejarah nunjukkin kalau duit pemerintah yang diguyur gitu aja sering jadi bumerang. Banyak koperasi akhirnya cuma jadi proyek politik, pinjaman dianggep hibah, dan bayar cicilan dilupain. Resiko kredit macet alias NPL bisa meledak—kalau bank komersial biasanya mentok di 2–3 persen, koperasi yang gak sehat bisa jeblos sampai 10–15 persen. Itu artinya duit negara bisa nyangkut gede, dan programnya jadi beban, bukan solusi.

Makanya, kalau mau duit negara masuk, harus ada syarat ketat: pembukuan digital, laporan keuangan diaudit, sampai ada kontrak pasar yang jelas. Jadi modal pemerintah bukan kayak “sumbangan,” tapi pemicu biar koperasi bisa mandiri. Kalau syarat itu dilanggar, ya siap-siap aja Koperasi Merah Putih nasibnya kayak koperasi-koperasi gagal zaman dulu—rame di awal, hilang di ujung.

Kita asumsikan, pemerintah ngucurin Rp 1.000.000.000.000 buat 1.000 koperasi. Ini kalkulasinya biar gak ngawang-ngawang:

Langkah perhitungannya:

Total dana = 1.000.000.000.000.

Jumlah koperasi = 1.000.

Per koperasi = 1.000.000.000.000 ÷ 1.000 = 1.000.000.000.

(Jadi tiap koperasi dapat Rp 1 miliar.)

Kalau NPL 10%:

Total dana yang jadi macet = 1.000.000.000.000 × 10% = 100.000.000.000.

(Rp 100 miliar hilang/bermasalah.)

Rata-rata per koperasi yang “hilang” = 100.000.000.000 ÷ 1.000 = Rp 100.000.000.

(Seratus juta per koperasi.)

Kalau NPL 15%:

Total dana yang jadi macet = 1.000.000.000.000 × 15% = 150.000.000.000.

(Rp 150 miliar bermasalah.)

Rata-rata per koperasi yang “hilang” = 150.000.000.000 ÷ 1.000 = Rp 150.000.000.

(Seratus lima puluh juta per koperasi.)

Apa artinya buat publik? NPL 10–15% itu tinggi banget. Bandingkan aja sama bank yang biasanya NPL-nya cuma sekitar 2–3% di kondisi normal—berarti resikonya jauh lebih besar. Kalau sampai Rp 100–150 miliar “nyangkut”, masyarakat bakal kasih cap lagi: “Uang rakyat diselewengin.” Politis dan anggaran bisa panas.

Cara paling waras biar duit negara yang dialirin ke Koperasi Merah Putih gak jadi bancakan adalah bikin aturan main yang ketat plus transparan. Uang nggak boleh cair sekaligus, tapi dicicil alias tranching, dan baru keluar kalau syarat terpenuhi. Misalnya, pembukuan udah pakai sistem digital, laporan audit udah kelar, atau kontrak pasar udah resmi ditandatangani. Jadi, bukan model “langsung kasih modal terus doa aja berhasil.”

Biar negara nggak nanggung semua resiko, pemerintah bisa bikin skema penjaminan parsial plus dana bergulir. Artinya, bank juga ikut nimbrung, jadi nggak semua beban kredit macet ditanggung APBN. Selain itu, dana harus disebar, jangan semua ditaruh di satu komoditas atau cuma satu daerah. Kalau ada masalah di satu sektor, masih ada backup di sektor lain.

Yang nggak kalah penting, pengurus koperasi mesti dilatih bener-bener. Soalnya modal gede nggak ada gunanya kalau pengelolanya masih bingung baca laporan keuangan, nggak ngerti cara nilai kredit, atau kagok pas harus nagih cicilan. Jadi, literasi finansial dan manajemen kudu jadi paket wajib.

Biar makin transparan, koperasi juga wajib punya dashboard digital yang bisa diakses publik. Jadi semua anggota, bahkan masyarakat umum, bisa kepo soal aliran duitnya: masuknya berapa, keluarnya ke mana. Kalau terang-benderang gitu, peluang dikorup lebih kecil.

Terakhir, subsidi atau bantuan bunga harus ada batas waktunya. Ini namanya sunset clause—subsidi cuma jadi jembatan, bukan tongkat selamanya. Begitu koperasi udah kuat, dia harus bisa berdiri sendiri, cari duit dari pasar, bukan nunggu dana talangan pemerintah terus-menerus.

Singkatnya: ya, modal negara bisa diperlukan dan bahkan vital, tapi harus disalurkan dengan otak: kondisi, syarat, pengawasan, dan pendampingan—kalau tidak, risikonya besar dan kerugian bisa nyentuh ratusan miliar seperti simulasi di atas.

Sampai 21 Juli 2025, 80.081 koperasi Merah Putih sudah diresmikan. Banyak juga yang udah resmi berbadan hukum atau legal lewat proses administratif. Tapi soal operasional penuh (bener-bener jalan bisnis, layanan anggota, pembukuan, dan seterusnya), itu yang belum jelas jumlahnya. Pemerintah menargetkan 15.000 unit akan aktif beroperasi pada Agustus 2025. Di beberapa provinsi seperti Aceh, mereka bilang siap beroperasi penuh akhir Oktober 2025. Juga, dalam dokumen dan pemberitaan pemerintah, target nasionalnya adalah agar 80.000 koperasi Merah Putih sudah beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. 

Jadi, simpulannya: pembuatan legalnya sudah hampir menyentuh angka besar, tapi dari status legal ke status “jalan penuh” masih dalam proses, dan pemerintah menargetkan puncaknya nanti akhir Oktober 2025.

Gerakan Koperasi Merah Putih bisa dibilang salah satu eksperimen sosial ekonomi paling ambisius di Indonesia modern. Secara konsep, ini mau ngidupin lagi semangat koperasi ala Bung Hatta—masyarakat yang mandiri, adil, dan kerja bareng buat sejahtera bareng. Tapi di lapangan, semangat akar rumput itu sering bentrok sama gaya top-down kebijakan negara. Delapan puluh ribu koperasi di atas kertas memang keren buat headline, tapi ujian sesungguhnya adalah: bisa gak mereka hidup beneran, bukan cuma numpang eksis di arsip kementerian.

Kalau dilihat dari sisi positif, program ini udah berhasil bikin rakyat ngobrol lagi soal kemandirian ekonomi dan gotong royong. Di banyak desa dan kota kecil, muncul rasa ingin tahu, harapan, bahkan kebanggaan baru karena mereka ngerasa dilibatkan. Buat sektor pertanian atau pengrajin kecil, koperasi Merah Putih bisa banget jadi jembatan dari usaha lokal ke peluang nasional. Tapi, ya, yang sukses baru segelintir, sementara PR besarnya masih di pengawasan, pelatihan, dan akses pasar.

Bahaya paling besar bukan di niatnya, tapi di pelaksanaannya. Koperasi tanpa pengurus yang paham manajemen, gak melek digital, dan gak transparan, ya kayak tubuh tanpa detak jantung. Kalau fokusnya cuma di angka, bukan kualitas, Indonesia bakal ngulang pola lama: proyek heboh di media, tapi ompong di ekonomi. Pertumbuhan yang sehat gak bisa dibangun dari seremoni peresmian, tapi dari kerja keras, skill, dan kepercayaan antar anggota setiap hari.

Kalau mau beneran layak pakai nama Merah Putih, semangatnya harus hidup bukan di spanduk atau logo, tapi di moralitas dan tanggungjawabnya. Artinya, dashboard keuangan yang terbuka, audit berkala, dan budaya dimana keberhasilan diukur dari kesejahteraan bareng, bukan angka di laporan. Baru deh koperasi ini bisa lepas dari stigma proyek simbolik dan jadi mesin pemerataan ekonomi yang nyata.

Akhirnya, mimpi Bung Hatta bukan tentang angka atau target, tapi tentang martabat—tentang kemampuan rakyat biasa buat berdiri tegak tanpa bergantung pada siapa pun. Kalau koperasi Merah Putih bisa nemuin lagi esensi itu, maka kebangkitan koperasi Indonesia bisa jadi bukan sekadar program pemerintah, tapi bukti hidup bahwa Bhinneka Tunggal Ika juga bisa diwujudkan dalam kekuatan ekonomi yang nyata dan kolektif.

[Bagian 9]
[Bagian 7]

English