Catatan satire tentang pencarian pelaku karhutla yang selalu ada di tempat lain
Setiap kali langit Singapura berubah dari biru menjadi abu-abu kekuningan, bangsa-bangsa di Asia Tenggara mendadak menjadi filsuf. Pertanyaannya selalu sama, dan selalu dalam: siapa sebenarnya yang menyalakan api itu? Jawaban paling populer, yang lahir lebih cepat daripada hasil penyelidikan mana pun, adalah bahwa pelakunya pasti orang lain. Kalau bisa orang yang tinggal jauh, supaya tak perlu berpapasan dengannya di warung kopi.
Maka pada Oktober 2026, ketika kabut dari Sumatra bagian selatan dan Kalimantan kembali menyeberang ke negeri pulau yang rapi itu, sebuah kabar baru beredar di grup-grup WhatsApp keluarga. Katanya, ternyata banyak perusahaan penyebab karhutla itu berada di Singapura. Kabar ini punya semua unsur yang disukai kabar yang cepat menyebar: ada pihak asing, ada rasa kesal, dan tiada tautan sumber. Ia diteruskan dengan tiga tanda seru dan satu pesan mulia di ujungnya: sebarkan sebelum dihapus.
Paspor yang Tak Pernah Diperiksa
Mari kita periksa kabar itu dengan kejelian seorang petugas imigrasi, sebab kebenaran, bagaikan tamu penting, perlu diperiksa dokumennya. Yang terjadi ternyata kebalikan dari kabar tersebut. Pemerintah Singapura, melalui badan lingkungan hidupnya, menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan titik api di Indonesia. Hasil sementaranya menyebut tujuh perusahaan, dan delapan pimpinan yang mewakili sepuluh perusahaan dipanggil untuk memberi penjelasan. Delapan orang mewakili sepuluh perusahaan adalah efisiensi yang patut ditiru oleh birokrasi mana pun, meski barangkali bukan itu maksud para pemanggilnya.
Jadi yang berada di Singapura bukan para tersangka, melainkan para penyelidiknya. Itu pun masih bisa membuat kita bingung, sebab sebagian perusahaan yang diselidiki memang punya hubungan dengan negeri itu. Di sinilah kabar WhatsApp tadi menemukan sedikit biji kebenaran, yang seketika ditumbuhkan menjadi pohon kesimpulan setinggi menara sinyal.
Kepemilikan Gaya Boneka Matryoshka
Sedikit biji kebenaran itu begini. Dunia usaha perkebunan mengenal seni kepemilikan yang menyerupai boneka Rusia. Di lapisan paling luar ada sebuah PT di Indonesia, tempat kebun dan pabriknya berada. PT itu dimiliki sebuah perusahaan yang berakhiran Pte Ltd di Singapura. Perusahaan itu dimiliki sebuah induk di tempat yang namanya terdengar laksana destinasi bulan madu. Induk itu dimiliki sebuah yayasan, dan yayasan itu dimiliki seseorang yang, setelah semua boneka dibuka satu per satu, ternyata tinggal di sebuah kompleks perumahan di Jakarta Selatan dan hobinya mancing.
Pada 2019, seorang pejabat Indonesia pernah menjelaskan hal serupa. Menurutnya, sejumlah perusahaan sawit yang tercatat di bursa Singapura sebenarnya dimiliki orang Indonesia. Dengan kata lain, asapnya berasal dari Indonesia, sahamnya diperdagangkan di Singapura, pemiliknya orang Indonesia, dan batuknya dibagi rata kepada semua yang menghirup. Ini barangkali satu-satunya bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang benar-benar berjalan mulus tanpa hambatan non-tarif.
Sebagai contoh yang sepenuhnya rekaan, bayangkan PT Kabut Abadi Sejahtera Tbk. Kantor pusatnya berada di sebuah gedung kaca yang pendingin udaranya sangat dingin, sehingga para pegawainya tak pernah tahu bahwa di luar sana langit sedang kelabu. Para pemegang sahamnya tersebar di tiga negara dan empat zona waktu. Satu-satunya pihak yang tak bisa ditentukan kewarganegaraannya hanyalah asap, dan itu pun karena asap tak pernah mengurus paspor.
Api yang Pemalu
Tibalah kita pada pertanyaan yang paling menantang akal sehat, yakni siapa yang menyalakan api. Di sinilah satire kehabisan bahan karena kenyataan sudah lebih dulu bekerja keras. Api, sebagaimana dipahami dalam tradisi pembelaan diri yang panjang, adalah makhluk pemalu. Ia tidak pernah muncul ketika dicari dan selalu muncul ketika tidak diharapkan. Ia jarang mengaku sebagai kiriman siapa pun, dan lebih suka menyebut dirinya tamu tak diundang yang menyeberang dari lahan sebelah.
Seorang juru bicara fiktif PT Kabut Abadi Sejahtera akan menjelaskan, dengan wajah yang prihatin dan intonasi yang terlatih, bahwa api itu datang dari lahan tetangga. Lahan tetangga, melalui juru bicaranya sendiri, akan menjelaskan bahwa api itu datang dari lahan di sebelahnya lagi. Rantai penjelasan ini terus bersambung dari konsesi ke konsesi, dari desa ke desa, sampai akhirnya tiba di sebidang hutan yang secara administratif dimiliki oleh pihak bernama Tidak Ada Seorang Pun. Kita pun belajar bahwa Tidak Ada Seorang Pun adalah pemilik lahan terbesar di republik ini, sekaligus tersangka paling konsisten sepanjang sejarah karhutla.
Sayangnya bagi para pembela api yang pemalu, zaman telah berubah. Satelit tidak bisa diajak bernegosiasi. Ia tidak mengenal basa-basi, tidak menerima kopi, dan tidak peduli pada pertalian keluarga. Ia hanya mencatat bahwa pada tanggal sekian, di koordinat sekian, ada titik panas, lalu mencocokkannya dengan peta konsesi. Peta, kita tahu, adalah dokumen paling kurang berperasaan di dunia setelah tagihan listrik.
Satgas, Obat Segala Penyakit
Menghadapi urusan serumit ini, dua negara mengambil langkah yang sangat khas bangsa-bangsa beradab: membentuk satuan tugas bersama. Di negeri kita, satgas adalah sejenis jimat. Bila masalahnya besar, dibentuklah satgas. Bila masalahnya sangat rumit, dibentuklah satgas yang anggotanya dari dua negara. Dan bila masalahnya sudah menahun, satgas itu diberi singkatan yang enak diucapkan di konferensi pers. Pihak Indonesia menyambut baik tawaran berbagi data dari Singapura, dan di sini kita wajib bersikap adil: kerja sama semacam ini adalah kemajuan, jauh lebih baik daripada saling melempar nota protes dari seberang selat.
Meski begitu, ada baiknya satgas diingatkan pada satu hal kecil. Rakyat yang menghirup asap bukan penonton sidang. Mereka tidak sedang menunggu dua kementerian menghaluskan redaksi pernyataan bersama. Mereka menunggu langit yang bisa dilihat dari jendela, sesuatu yang di sebagian kampung di Sumatra dan Kalimantan sudah menjadi kenangan manis seperti jajanan masa kecil.
Sementara itu, para pemilik usaha menyatakan kesiapan bekerja sama, dan ini tentu patut dicatat dengan nada prasangka baik. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada perusahaan yang bersedia membantu penyelidikan atas kebakaran di lahan yang mereka kelola. Kita hanya berharap bantuan itu setulus kekecewaan mereka atas rusaknya kualitas udara, yang tentu juga menyiksa para direktur setiap kali menyetir ke kantor.
Yang Selalu Tahu Kewarganegaraannya
Di tengah seluruh kebingungan soal siapa warga negara mana, ada satu pihak yang tidak pernah bingung, yaitu paru-paru. Paru-paru seorang anak SD di Palangkaraya, seorang pedagang pasar di Palembang, dan seorang pekerja kantoran di Jurong West sama-sama tidak peduli pada bursa mana sebuah perusahaan tercatat. Mereka hanya tahu satu hal, yakni bahwa udara hari ini terasa seperti menghirup knalpot. Masker N95 pun bekerja lintas batas negara tanpa memerlukan visa.
Barangkali di situlah pelajarannya. Asap tidak berpaspor, tetapi tanggung jawab berpaspor ganda, bahkan berpaspor tiga, dan sangat pandai bepergian ke mana saja kecuali ke alamat yang kita cari. Kita bisa terus memperdebatkan apakah pelakunya orang sini atau orang sana, perusahaan lokal atau induk asing, korporasi atau tidak ada seorang pun. Tetapi hukum yang baik tidak bertanya paspor siapa yang dipegang, melainkan siapa yang wajib menjaga lahan itu tetap tidak terbakar.
Kita tentu harus tetap jujur. Penyelidikan belum selesai, dan sampai ada putusan, tidak ada satu pun perusahaan yang boleh dicap bersalah hanya karena namanya muncul di judul berita atau di grup WhatsApp. Praduga tak bersalah berlaku bahkan bagi perusahaan yang lahannya berasap. Namun asas itu juga tidak boleh dijadikan selimut untuk menutupi kenyataan bahwa setiap tahun kita mengulang adegan yang sama: api, asap, tuding-menuding, rapat, satgas, lalu hujan turun dan semua orang diam-diam merasa urusan sudah selesai. Sampai kemarau berikutnya, ketika pertanyaan filosofis yang sama kembali dibuka: siapa yang menyalakan api itu?
Catatan: tulisan ini satire. Seluruh tokoh dan perusahaan di dalamnya rekaan belaka, dan kemiripan nama dengan yang nyata adalah kebetulan. Latar peristiwanya mengacu pada pemberitaan Oktober 2026 tentang penyelidikan pemerintah Singapura terhadap perusahaan yang diduga terkait karhutla di Indonesia, serta satuan tugas bersama kedua negara. Penyelidikan tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan putusan terhadap siapa pun.
Setiap tanggal 28 Oktober, kita diajak menoleh ke sebuah ruangan sederhana di Batavia pada tahun 1928. Di sana, sekelompok anak muda dari berbagai perkumpulan kedaerahan duduk berdampingan, membicarakan sesuatu yang pada zamannya terdengar hampir mustahil: sebuah bangsa yang satu. Mereka datang dengan nama organisasi yang berbeda-beda, membawa logat, adat, dan kepentingan masing-masing, namun pulang dengan satu ikrar yang kelak menjadi fondasi republik. Hari Sumpah Pemuda sejatinya bukan sekadar penanda kalender, melainkan undangan untuk bercermin, apakah janji yang diucapkan hampir seabad lalu itu masih hidup dalam diri kita hari ini.
Yang sering luput kita sadari, para pemuda itu tidak sedang berada dalam situasi yang nyaman. Pengawasan pemerintah kolonial ketat, ruang berkumpul terbatas, dan perbedaan di antara mereka sendiri tidaklah kecil. Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan perkumpulan lainnya sama-sama memiliki kebanggaan daerah yang kuat. Mudah sekali bagi mereka untuk berhenti pada pembelaan atas kelompok masing-masing. Namun yang terjadi justru sebaliknya: mereka memilih menyisihkan sebagian ego demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Persatuan lahir bukan karena semua orang menjadi sama, melainkan karena orang-orang yang berbeda bersedia saling mendekat.
Renungan pertama yang patut kita bawa pulang dari peristiwa itu adalah bahwa persatuan merupakan hasil keputusan, bukan hadiah dari keadaan. Kita kerap membayangkan keindonesiaan sebagai sesuatu yang sudah selesai, warisan yang tinggal dinikmati. Padahal para pemuda 1928 memperlihatkan bahwa kebersamaan harus terus diupayakan, dirawat, dan dipilih ulang. Hari ini, ketika perbedaan pandangan mudah sekali membelah kita di ruang digital, godaan untuk menutup diri di dalam kelompok yang sepemikiran terasa semakin kuat. Gelembung percakapan yang hanya mempertemukan kita dengan orang yang sama membuat jarak terhadap sesama anak bangsa kian lebar. Di titik inilah semangat Sumpah Pemuda menemukan relevansinya yang paling nyata, yaitu keberanian untuk tetap duduk satu meja dengan mereka yang tak sepaham.
Bahasa pun menyimpan pelajaran tersendiri. Pada Kongres Pemuda itu, bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu, ditegaskan sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini patut dikagumi karena tak ada bahasa daerah besar yang dijadikan pemenang. Dengan memilih bahasa yang tak dimiliki secara eksklusif oleh satu suku dominan, para pemuda menciptakan ruang yang bisa dihuni semua orang secara setara. Bahasa Indonesia kemudian menjadi jembatan yang memungkinkan seorang anak dari ujung barat dan seorang anak dari ujung timur kepulauan ini saling memahami. Kita yang hari ini menggunakannya setiap hari sering lupa bahwa kemudahan itu adalah buah dari kesepakatan yang tak ringan. Merawat bahasa Indonesia berarti menggunakannya dengan baik dan penuh hormat, tanpa merendahkan bahasa-bahasa daerah yang justru menjadi kekayaan kita, dan tanpa merasa minder terhadap bahasa sendiri.
Renungan berikutnya menyangkut makna kepemudaan itu sendiri. Banyak peserta Kongres Pemuda berusia dua puluhan, usia ketika seseorang biasanya masih sibuk menata masa depan pribadinya. Meski begitu, mereka memilih memikirkan masa depan bersama. Mereka tak menunggu menjadi pejabat, tak menanti jabatan, dan tidak mensyaratkan keadaan yang ideal. Mereka bergerak dengan apa yang ada: kemauan belajar, kemampuan berorganisasi, dan keyakinan bahwa gagasan yang benar akan menemukan jalannya. Pelajaran ini penting bagi generasi sekarang, yang tumbuh dengan akses informasi dan teknologi yang tak terbayangkan oleh para pendahulunya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya alat, melainkan untuk apa alat itu kita gunakan. Gawai di tangan bisa menjadi ruang belajar dan berkarya, tetapi juga bisa menjadi pelarian yang menyita waktu dan perhatian kita dari persoalan di sekitar.
Perlu diakui pula bahwa tantangan pemuda masa kini berbeda dari tantangan di masa kolonial. Musuh yang kita hadapi tak lagi berwujud penjajah asing, tetapi berupa hal-hal yang lebih halus dan sering kali bersembunyi di dalam diri sendiri: sikap apatis, kebiasaan menyebar kabar yang belum diperiksa kebenarannya, mudahnya terprovokasi oleh sentimen yang memecah belah, serta kecenderungan mengejar pengakuan instan tanpa proses yang matang. Ada pula ketimpangan kesempatan yang membuat tak semua anak muda memulai dari garis yang sama, dan persoalan lingkungan yang akan diwariskan kepada mereka. Mengisi kemerdekaan jauh lebih menuntut ketekunan dibandingkan merebutnya dalam semangat yang menyala, sebab perjuangannya tak lagi disertai tepuk tangan dan sorotan, melainkan berlangsung dalam kerja sunyi sehari-hari.
Karena itu, mengamalkan Sumpah Pemuda tak harus menunggu panggung besar. Ia dapat diwujudkan dalam hal-hal yang tampak kecil: seorang mahasiswa yang mau berteman dengan orang dari latar belakang yang sangat berbeda, seorang pekerja muda yang jujur ketika kejujuran terasa merugikan, seorang warganet yang menahan diri sebelum membagikan sesuatu yang belum jelas sumbernya, atau seorang anak muda desa yang belajar dengan sungguh-sungguh lalu kembali menghidupkan kampung halamannya. Tindakan-tindakan semacam ini mungkin takkan tercatat dalam buku sejarah, tetapi dari kumpulan kebaikan yang sederhana itulah kebangsaan menjadi nyata. Bangsa tidak berdiri hanya oleh pidato yang megah, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan jutaan orang secara konsisten.
Ada satu hal lagi yang layak direnungkan, yakni kerendahan hati terhadap sejarah. Kita tak mewarisi Indonesia dalam keadaan jadi. Ada banyak orang yang namanya tidak kita kenal, yang waktu, tenaga, bahkan keselamatannya dipertaruhkan agar kita bisa hidup di negara yang merdeka dan berdaulat. Mengingat mereka bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Orang yang menyadari bahwa dirinya menerima begitu banyak dari generasi sebelumnya akan lebih mudah merasa berutang untuk memberi kepada generasi sesudahnya. Dalam rasa berutang yang sehat itulah semangat gotong royong menemukan tempatnya.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda adalah sebuah janji, dan janji hanya bermakna jika ditepati. Tiga butir ikrar tentang satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa tak berhenti sebagai kalimat yang dihafalkan dalam upacara, tetapi menuntut perwujudan dalam sikap: mencintai tanah air dengan merawatnya, menghargai sesama anak bangsa tanpa memandang asal-usulnya, dan menjunjung bahasa persatuan dengan sepenuh hati. Barangkali pertanyaan paling jujur yang dapat kita ajukan kepada diri sendiri di hari ini adalah apa yang sudah kita lakukan, sekecil apa pun, untuk membuat janji itu tetap hidup.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga setiap dari kita, yang muda maupun yang pernah muda, kembali menjahit janji 1928 itu dengan benang baru: kejujuran, kepedulian, dan keberanian untuk bekerja bersama demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
