Surat Tanpa Gula

Catatan tentang selembar surat yang mengosongkan kursi tanpa menyebut sebabnya, bursa spekulasi yang lebih cepat dari undangannya, dan ampas yang ingin dijadikan pelajaran

Kamis petang, warung langgananku dipenuhi orang-orang yang mengaku sudah menduga semuanya sejak Selasa, dan gorengan di nampan ludes lebih cepat daripada biasanya. Bangku panjang itu kini bertumpu pada potongan kayu yang dipaku Ibu pemilik warung semalam, menggantikan kardus yang menyerah pada lembap. Layar ponsel mengabarkan bahwa menjelang tengah hari Wakil Presiden datang ke gedung MPR, menyerahkan surat pengunduran diri, berbincang kira-kira dua puluh menit dengan pimpinan majelis, lalu pergi tanpa sepatah kata kepada wartawan. Tiga jam sebelum jadwal, DPR membatalkan paripurna pukul dua siang yang semula hendak mengumumkan usul hak menyatakan pendapat. Seratus dua puluh tanda tangan yang kemarin diseduh dengan sigap pun tinggal di dalam map, belum sempat dibacakan. Ironisnya, selembar kertas mampu mengosongkan kursi lebih cepat daripada tinta sebanyak itu.

Si bapak pensiunan guru di meja jendela mengeja isi surat itu seperti memeriksa kertas ulangan. Ketua MPR membacakannya di depan wartawan: berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri, disertai satu kalimat tentang menjaga negara dan masyarakat melebihi diri sendiri, tanpa menyebut sebab. Beberapa laporan menyebut pimpinan majelis pada mulanya belum membaca isinya, tetapi urutan kejadiannya tak seragam, jadi kutaruh di piring berlabel belum terverifikasi. Secara format nilainya penuh, sedangkan kolom uraiannya kosong. Bagiku itu surat tanpa gula: sah, ringkas, pahit, dan memaksa seisi warung mengarang sendiri manisnya. Pejabat publik yang pergi tanpa penjelasan meninggalkan lubang, dan lubang selalu cepat diisi gunjingan.

Urusan kursinya sendiri melaju seperti kereta yang pantang terlambat. Ketua MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak pernyataan mundur itu, dan majelis punya paling lama enam puluh hari untuk mengisinya. Presiden memanggil para menteri dan pimpinan MPR ke Istana; menteri koordinator bidang hukum menerangkan bahwa sehelai surat pimpinan MPR kepada Presiden sudah cukup untuk memulai prosesnya. Pengirimannya dijadwalkan Jumat, dan sejak diterima, Presiden punya empat belas hari untuk mengajukan dua nama, sementara MPR menyiapkan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun ketetapan. Presiden mengajukan, MPR memilih, rakyat menonton dari bangku belakang. Dibandingkan seratus dua puluh tanda tangan yang terkumpul dalam sehari, enam puluh hari terdengar seperti kemewahan; semoga dipakai untuk memeriksa, bukan sekadar menawar.

Sebelum undangan itu sempat terkirim, bursa spekulasi sudah dibuka. Satu media menyodorkan lima nama, yang lain enam, yang lain tujuh; daftar-daftar itu bertukar anggota seperti pemain cadangan, dan semuanya berbicara dengan yakin. Ada nama dari lingkar partai Presiden, pimpinan partai koalisi, hingga tokoh profesional. Seorang mantan menteri koordinator menyebut lima nama lewat kanal pribadinya, sedangkan seorang mantan pimpinan KPK mengaku mendapat informasi bahwa pilihan kemungkinan besar datang dari internal Gerindra. Seorang pelanggan malah menawarkan taruhan sebungkus kerupuk. Semuanya dugaan atau klaim sepihak yang belum dapat kuperiksa. Di beberapa daftar, pejabat yang kini mengurus prosesnya pun ikut terselip; itu pun hanya tebakan media. Kita cekatan meramal siapa yang duduk, tetapi gagap bertanya syarat duduknya.

Partai-partai yang kemarin sibuk meneken usul kini sibuk berhitung. Seorang peneliti menilai kekosongan ini membuka ruang tawar baru antara Presiden dan partai pendukung pemerintah. Analis bisa saja keliru, tetapi nalar warung tak perlu gelar untuk memahami bahwa kursi kosong sekaligus meja perundingan. Kemarin kata kuncinya syarat jabatan; hari ini kata kuncinya komposisi. Hak menyatakan pendapat pun bergeser menjadi hak mengajukan harapan. Itu tak terlarang, asal tawar-menawarnya berlangsung di depan para pelanggan, bukan di dapur belakang.

Yang tak ikut pergi bersama pengunduran diri itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Putusan MA tetap membatalkan surat penyetaraan tersebut; siapa yang semestinya memeriksanya di hulu belum juga terjawab; dan bagaimana akibatnya bagi masa lalu belum diterangkan siapa pun yang kudengar. Karena paripurna batal, Mahkamah Konstitusi pun tak sempat menguji apa-apa. Si bapak guru mengangkat bahu: murid yang pindah sekolah tak menghapus buku induk, dan catatan mutasinya tetap wajib dirapikan. Mundur menutup perkara politik, bukan perkara tata kelola; orangnya sudah pindah, perkaranya tinggal di meja.

Jalan keluarnya tak rumit. Istana dan MPR cukup memasang satu kalender terbuka berisi tanggal surat, tanggal penyerahan nama, dan tanggal sidang, supaya tak ada tiga versi seperti pekan ini. Presiden bisa mengumumkan kriteria sebelum menyebut nama, lalu memastikan berkas pendidikan kedua calon diperiksa tim verifikasi dan ringkasan hasilnya dibuka sebelum sidang pemilihan. MPR dapat menjadikan kewajiban calon menyampaikan kesiapan di sidang paripurna, yang diatur dalam UU MD3, sebagai forum uji gagasan, bukan formalitas. Partai-partai bisa menyatakan pertimbangannya secara terbuka. Lembaga yang berwenang sebaiknya menerbitkan kronologi penerbitan surat penyetaraan itu agar kekeliruannya tak terulang. Wakil Presiden yang mundur berhak diam, tetapi penjelasan singkat dengan kata sendiri akan menutup ruang gunjing tanpa mengurangi hak siapa pun. Media dan kita para pembaca cukup membedakan tebakan dari kabar, dan menagih kriteria sebelum nama.

Menjelang tutup, Ibu pemilik warung menuang segelas kopi baru untuk pelanggan terakhir tanpa bertanya siapa yang bakal menang. Tanah di pot cabai depan pintu tampak lebih gelap oleh ampas semalam. Pelanggan terakhir itu memesan kopi tanpa gula. Ibu menyajikannya tanpa komentar, hanya menaruh sendok kecil di sampingnya, siapa tahu ia berubah pikiran. Kursi kosong, katanya kemudian, bukan alasan membiarkan meja berdebu; yang penting siapa pun yang kelak duduk datang membawa berkasnya sendiri. Di dasar gelasku, endapan baru turun pelan-pelan, dan kali ini aku tak buru-buru mengaduknya.

Sambil menunggu kabar berikutnya, para pelanggan dan penyesap kopi tak lagi menatap layar ponsel. Ibu pemilik warung memutar tombol radio FM tuanya sampai jarum berhenti pada gelombang yang sendu, dan dari sana mengalir Cavatina gubahan Stanley Myers, yang kini lebih dikenal sebagai lagu tema film The Deer Hunter. Lagu itu semula ditulis untuk film lain pada 1970, lalu dipakai ulang film ini delapan tahun kemudian, dan perpindahannya tercatat serapi nota belanja Ibu: siapa penciptanya, untuk apa dibuat, kapan dipakai lagi, semuanya terang tanpa satu pun surat penyetaraan. Silsilah sebuah melodi ternyata lebih jelas daripada riwayat minyak penggorengan di nampan kami; semoga asal-usul lain mau berguru kepadanya. Pilihan Ibu terasa pas: film itu berkisah tentang orang-orang biasa dari sebuah kota kecil yang ditekan peristiwa besar di luar kendali mereka, dan berakhir di sebuah kedai, saat kata-kata habis dan para sahabat memilih duduk bersama, lalu bernyanyi pelan. Surat tanpa alasan tadi pun menyisakan perasaan yang tak terucapkan. Tentu hiruk-pikuk kita bukan perang; diriku cuma meminjam suasananya. Siaran sempat melemah ditelan desis, mirip klaim-klaim yang belum dapat kuperiksa: ada suara, belum tentu ada isi. Tembangnya usai, dan sang penyiar hanya membacakan ramalan cuaca, cerah berawan, tanpa pengumuman resmi. Tak ada yang protes; setidaknya itu kabar yang bisa dicek dengan menengok langit. Di dasar gelas-gelas, ampas mengendap tanpa suara, ikut menunggu sembari mendengarkan.

English

Ampas yang Menolak Dilupakan

Rabu petang, bangku panjang di warung langgananku masih bertumpu pada kardus kemarin, kini lembap oleh uap termos. Para pengunjung menunduk menatap layar ponsel masing-masing, menanti kabar tanpa tahu siapa peraciknya. Kabar itu datang jua: seratus dua puluh anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken usul hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden. Syarat minimalnya hanya dua puluh lima orang lintas fraksi, jadi usul itu lolos dengan sisa melimpah, dan pimpinan dewan menjadwalkannya masuk paripurna Kamis pagi, sekitar pukul sepuluh, lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Awal pekan ini angkanya baru kisaran lima puluh dari enam fraksi, dan pada paripurna Selasa surat usulan itu tak dibacakan tanpa alasan yang dijelaskan Ketua DPR. Lonjakan sepesat itu mengingatkanku pada kopi sachet: sobek, tuang, seduh, tanpa sabar menunggu bubuknya mengendap.

Di meja dekat jendela, seorang bapak pensiunan guru membuka salinan putusan Mahkamah Agung yang diunggah Selasa. Surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, dibatalkan karena menyetarakan sekolah berkurikulum luar negeri dengan jenjang nasional tanpa ijazah atau sertifikat kelulusan, perbuatan yang oleh majelis disebut tidak cermat. “Cermat,” gumam si bapak, “barang langka yang baru dicari setelah gelasnya pecah.” Urusan administrasi yang lama dianggap remeh ternyata mampu menggoyang kursi kedua tertinggi republik. Surat itu dipakai sebagai syarat mendaftar Pilpres 2024 dan baru diuji kini; siapa yang semestinya di hulu memeriksanya, dari penerbit surat hingga pemeriksa pencalonan, belum kudengar menjawab dengan terang.

Sementara itu, dapur Istana, kantor Wakil Presiden, dan juru bicara pemerintah menyeduh resep yang sama dengan rasa yang saling bantah. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa niat mundur diutarakan, Presiden tak menolak melainkan memberi saran, dan Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Wakil Presiden sendiri menuturkan bahwa saran Presiden ialah melawan di PTUN. Menteri Koordinator bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah itu tak ada gunanya: putusan MK final dan mengikat, putusan MA pun final karena tak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, kementerian pendidikan tampaknya takkan mengajukannya dan justru mengeksekusi putusan, sedangkan objek sengketa di PTUN sama dengan yang telah diputus. Pilihan jalur ia serahkan kepada Wakil Presiden, dan menurut satu laporan ia menegaskan bahwa putusan-putusan itu tak serta-merta menggugurkan jabatannya. Badan Komunikasi Pemerintah lalu membantah bahwa Presiden menyarankan PTUN, merujuk pernyataan menteri itu. Jabatan itu pun berada di antara dua kalimat resmi, tak ada jalur hukum lagi namun belum ada yang menggugurkannya, seperti ruang tunggu yang tak membagikan nomor antrean. Beberapa jam setelah niat mundur itu diumumkan, Wakil Presiden tetap mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Niat tanpa tenggat serupa gelas yang ditinggal di meja: tak jelas milik siapa, tak jelas masih boleh diminum.

Barisan partai pun lihai bermain di ruang antara. Gerindra, yang Selasa pagi menyatakan belum ada anggotanya meneken dan membebaskan kader menentukan sikap, belakangan dikabarkan menyumbang sebelas penanda tangan; angka itu kutandai belum terverifikasi, sebab laporan medianya sendiri tertukar antara dua partai. Dari kubu Golkar, seorang petinggi menegaskan bahwa hak ini milik tiap anggota, bukan sikap resmi fraksi, dan baru permulaan. Menurut aturan, itu benar belaka. Hanya saja, para penyeruput ingin tahu rasa resmi racikannya, bukan sekadar siapa yang menyendokkan gula.

Di warung, gula selalu menjadi biang masalah. Dua sendok menyamarkan pahit; tiga sendok melenyapkan rasa kopinya sendiri. Pernyataan yang dimaniskan kepentingan pun begitu: sedap sebentar, lalu lidah lupa rasa aslinya. Pimpinan DPR sempat mengatakan menunggu salinan resmi putusan MA; salinan itu terbuka Selasa, dan tanda tangan mengalir Rabu. Kepatuhan pada prosedur patut dipuji, selama ia tak beralih rupa menjadi alasan menunda sampai suasana mereda.

Di piring terpisah kuletakkan gorengan tanpa label. Seorang pakar hukum tata negara menyebut adanya kesepakatan tertutup antarelite yang mengaitkan niat mundur dengan perlindungan hukum bagi sebuah keluarga, dan beredar pula dugaan penyadapan oleh seorang mantan pejabat tinggi kepolisian yang disebut-sebut ikut memanaskan wacana pemakzulan. Kantor berita asing menilai urusan penyadapan itu tampaknya tak bertalian langsung dengan niat mundur. Bukti untuk keduanya belum dapat kuperiksa; maka keduanya tetap di piring itu, masih dugaan, tak kujadikan lauk.

Judul-judul berita hanya menjajakan dua menu, mundur atau dimakzulkan; menu ketiga, bertahan sambil menunggu kejelasan, tak pernah ditulis di papan, padahal paling sering dipesan di negeri ini. Namun jalur kedua itu panjang: sesudah paripurna yang dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota, perkaranya masih harus ke Mahkamah Konstitusi, lalu ke MPR. Tanda tangan baru gerbang, bukan putusan; seratus dua puluh nama belum mencopot siapa pun. Kita, para pembagi tautan, ikut menyumbang gaduh dengan meneruskan potongan berita yang tak pernah dibuka.

Jalan keluarnya bersahaja dan tak memerlukan satu pun pahlawan. Wakil Presiden dan Istana cukup mengumumkan keputusan dengan tenggat yang jelas, lewat satu juru bicara, entah mundur resmi atau bertahan seraya menempuh jalur hukum. DPR wajar membacakan usul itu terbuka, memberi Wakil Presiden ruang menjelaskan diri, dan menyatakan sikap fraksi secara resmi, bukan lewat pintu samping. Kementerian pendidikan melaksanakan perintah pencabutan surat itu seraya menerbitkan penjelasan tertulis tentang akibatnya, dan lembaga peradilan yang berwenang menjernihkan soal berlaku surut ketika perkaranya tiba. Pemeriksa pencalonan pada pemilu berikutnya bisa memeriksa dokumen di hulu dengan daftar periksa yang diumumkan. Partai-partai sebaiknya menyatakan sikap resmi sebelum Kamis, lalu membiarkan pemungutan suara menjadi urusan nurani, bukan rapat koalisi. Media cukup memisahkan fakta dari dugaan dengan huruf yang jelas, dan kami para pembaca menuntaskan satu berita sebelum membagikannya. Membela dokumen sendiri dibenarkan, mempertanyakannya pun lumrah; yang tak patut hanyalah keadaan yang dibiarkan menggantung.

Ibu pemilik warung mengumpulkan ampas dari dasar gelas-gelas, lalu menaburkannya ke pot cabai di depan pintu. Ampas yang diakui sebagai ampas, katanya, bisa menjadi pupuk; yang disembunyikan di bawah kardus hanya menjadi bau. Di dasar gelasku, endapan hitam itu sudah dingin, tinggal menunggu giliran ke pot.

Menjelang tutup, radio tua di pojok warung memutar adagio Concierto de Aranjuez karya Joaquín Rodrigo. Telingaku, yang dibesarkan film koboi, selalu mengira nada itu cocok mengiringi duel tengah hari: dua penembak berhadapan di jalan berdebu, seisi kota mengintip dari celah jendela. Malam ini kutangkap hal lain. Dalam adagio itu gitarnya hanya satu, kecil, dan mudah tenggelam di hadapan orkestra segedung, tetapi justru orkestralah yang menahan diri setiap kali gitar bicara. Rakyat di warung ini ibarat gitar itu: tak memegang pistol, tak punya kursi di barisan gesek, hanya menjaga satu nada agar sampai ke telinga. Para pemain di tengah jalan, yang mundur, bertahan, atau memakzulkan, boleh menarik pelatuk kapan saja; kami cuma meminta kebiasaan orkestra yang baik, yaitu tahu kapan masuk, tahu kapan diam, dan tak memotong melodi sebelum nadanya selesai. Ibu pemilik warung mematikan radio. Nada terakhir tertinggal sebentar, seperti ampas di dasar gelas: hitam, pahit, jujur, menunggu ditanam, bukan dibuang.

English