Bukan Downgrade, tetapi Fail Grade

Membela Logika Prof. Dr. Denny Indrayana tentang Kelayakan Dasar Pejabat Publik

Pendahuluan

Dalam politik, kalimat pendek sering lebih berumur panjang daripada risalah hukum yang tebal. Ketika Joko Widodo menyatakan adanya operasi politik untuk menurunkan reputasi Gibran Rakabuming Raka, Prof. Dr. Denny Indrayana menjawabnya dengan satu plesetan: Gibran bukan “downgrade”, melainkan “fail grade”.*) Plesetan itu merupakan puncak dari rangkaian argumen yang sudah ia bangun sebelumnya, dan karena itu pantas dibaca sebagai penajaman, bukan sekadar permainan kata [Simak disini: https://www.youtube.com/watch?v=GXs2BcxXU64&t=4s]. Esai ini menyajikan kasus terbaik yang dapat diajukan para pembela Denny: bahwa pertanyaan tentang kelayakan dasar seorang pejabat publik tidak dapat disamakan dengan upaya menjatuhkan reputasi, bahwa pertanyaan pendidikan menyentuh syarat hukum yang berlaku bagi semua calon, dan bahwa jawaban yang tuntas atas pertanyaan itu sebenarnya sederhana dan berada di tangan pihak yang dipertanyakan.

Esai ini sengaja bersifat advokatif. Ia memaparkan argumen sebagaimana para pendukung Denny akan menyusunnya, dan pada bagian akhir mencatat pandangan pihak yang berbeda agar pembaca dapat menimbang sendiri. Klaim-klaim tentang riwayat pendidikan dalam esai ini adalah klaim dan dalil para pemohon serta pendukungnya, atau temuan yang dilaporkan media, dan bukan putusan akhir tentang kebenaran riwayat itu.

 

Logika di Balik Plesetan

Kekuatan pertama argumen Denny terletak pada logika kata “turun”. Seseorang hanya bisa diturunkan jika sebelumnya berada di suatu ketinggian. Bila seseorang belum pernah memenuhi standar yang dipersyaratkan, pertanyaan yang diajukan kepadanya bukan “berapa jauh engkau dijatuhkan”, melainkan “apakah engkau sejak awal memenuhi syarat”. Itulah beda antara downgrade dan fail grade. Yang pertama menunjuk pada penurunan dari titik yang sah; yang kedua menunjuk pada pertanyaan apakah titik berangkatnya pernah sah. Dengan satu pergeseran istilah, Denny memindahkan perdebatan dari wilayah citra, tempat pihak yang mengaku terserang mendapat simpati, ke wilayah syarat, tempat setiap orang yang hendak memegang jabatan publik harus bisa menunjukkan buktinya.

Penerima pesan pun dimudahkan. Publik mungkin tak mengikuti detail putusan tentang batas usia calon, tetapi semua orang memahami arti lulus, tidak lulus, dan nilai gagal. Dalam komunikasi politik, kemampuan menerjemahkan persoalan tata negara yang rumit ke dalam bahasa rapor adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pembela Denny dapat menambahkan bahwa pilihan istilah akademik itu pantas karena persoalan yang diangkat memang bersifat akademik: apa yang telah dan belum diselesaikan seseorang dalam pendidikannya.

 

Pendidikan Bukan Urusan Remeh: Ini Syarat Hukum

Penting untuk menegaskan bahwa kritik Denny tidak berpijak pada selera atau prasangka. Undang-Undang Pemilu menetapkan, melalui Pasal 169 huruf r, bahwa calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Syarat itu berlaku bagi setiap calon, tanpa kecuali, dan oleh karena itu menjadi pagar yang sama bagi semua orang yang ingin memasuki gelanggang. Memeriksa apakah syarat itu terpenuhi bukanlah serangan pribadi; ia adalah pemeriksaan terhadap pintu masuk yang dijaga oleh hukum. Pintu itu ada justru karena masyarakat tidak ingin menilai kelayakan dasar seseorang berdasarkan simpati atau antipati.

Pembela Denny juga menekankan bahwa pertanyaan tentang kelayakan mendahului pertanyaan tentang kinerja. Menilai kinerja seorang pejabat hanya bermakna bila jabatannya diperoleh melalui jalan yang memenuhi syarat. Jika jalan masuknya dipersoalkan, maka mengalihkan perdebatan ke kebijakan sama dengan membahas isi rumah sebelum memastikan siapa pemilik kuncinya. Karena itu Denny dengan sadar menyerang fondasi legitimasi, bukan ruang tamu kebijakan. Pertanyaannya bukan apakah Gibran melakukan kesalahan sebagai pejabat, melainkan apakah sejak awal syarat untuk menjadi pejabat itu telah terpenuhi.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Denny dan para pemohon bahkan menyatakan bahwa persoalannya tidak semata-mata soal pendidikan. Menurut mereka, ada lima prinsip konstitusi yang dilanggar, dan salah satu dalil utamanya menyangkut dugaan cacat manipulatif dalam penerbitan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur penyetaraan pendidikan dari luar negeri. Dengan kata lain, riwayat pendidikan hanyalah pintu masuk menuju pertanyaan yang lebih besar tentang apakah aturan main dibentuk dengan jujur.

 

Dokumen yang Ada dan yang Tidak Ada

Di titik inilah argumen Denny memperoleh bobot empiris. Menurut para pemohon, dokumen yang diajukan untuk menunjukkan pendidikan Gibran di luar negeri berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai, bukan ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma. Denny menyebut bahwa yang ada adalah sertifikat kehadiran dan transkrip setingkat diploma satu, dan bahwa dalam sidang muncul pembahasan tentang adanya mata kuliah yang berstatus gagal. Dari sinilah pertanyaan terkonsentrasi yang ia ajukan: berapa mata kuliah yang tidak lulus, dan apakah kegagalan itu menjadi sebab program diploma tidak diselesaikan?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memberi pijakan tambahan bagi para pembela Denny. Menurut pemberitaan, Mahkamah memang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, setelah mempelajari seluruh bukti dan fakta persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, karena dokumen yang dilampirkan adalah certificate of attendance dan catatan akademik. Bagi pendukung Denny, pertimbangan itu bukan hal kecil. Ia adalah pernyataan dari lembaga yang berwenang, yang menguatkan titik berangkat pertanyaan Denny, meskipun amarnya berhenti pada persoalan kedudukan hukum. Karena itu, pengacara Denny, Refly Harun, mengusulkan agar dibentuk tim penelusuran independen atas latar belakang pendidikan tersebut.

Para pendukung Denny juga menyoroti apa yang mereka sebut keanehan pada surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pemerintah pada 2019. Menurut Refly, yang semestinya disetarakan adalah ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan kemampuan seseorang, sebab kemampuan bersifat relatif dan sulit diukur. Ia juga mempertanyakan mengapa surat itu hanya menyebut Grade 12 pada tahun 2006, dan sejumlah pihak lain menyoroti ketiadaan dokumen yang dapat diverifikasi dari lembaga pendidikan di Australia. Keanehan semacam ini, kata para pembela, wajar menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan yang wajar semestinya dijawab dengan dokumen, bukan dengan kecurigaan terhadap penanya.

Denny sendiri menunjukkan bahwa ia telah mencoba jalan yang paling sopan. Ia mengaku telah berkirim surat ke sekolah dan lembaga pendidikan yang berkaitan di Singapura dan Australia untuk meminta bukti keabsahan pendidikan, dan jawaban yang ia terima dari lembaga di Australia, tiga kali berturut-turut, adalah bahwa informasi tersebut tidak dapat dibuka karena dilindungi undang-undang privasi. Ia lalu menggagas sayembara terbuka bagi siapa pun yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran, dengan hadiah yang menurut pengumumannya telah terkumpul lebih dari Rp3,6 miliar. Tantangan semacam ini hanya dapat diajukan oleh orang yang yakin pada pertanyaannya dan siap kalah bila jawabannya ternyata memuaskan. Sayembara itu pun tidak menuntut apa pun selain satu hal: tunjukkan dokumennya.

 

Jawaban Sederhana, Pemegang Kuncinya Jelas

Inilah yang membuat posisi Denny istimewa secara moral. Ia tidak meminta siapa pun mempercayainya; ia meminta pemilik dokumen menunjukkan dokumen. Dalam hukum pembuktian, pihak yang memegang bukti dan dapat membuktikannya dengan mudah memikul beban untuk menunjukkannya. Satu lembar ijazah, satu transkrip lengkap, atau satu surat resmi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan sudah cukup untuk mengakhiri pertanyaan. Bila tidak ada hambatan, tidak ada alasan menunda. Seorang pejabat tinggi negara tentu memiliki kemampuan lebih besar daripada warga biasa untuk menghimpun dokumen semacam itu, dan sudah sepatutnya yang terbuka untuk diperiksa adalah syarat paling dasar dari jabatan yang ia pegang.

Pembela Denny menunjuk bahwa transparansi dalam hal ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga urusan etika jabatan. Pejabat yang jabatannya dipersoalkan karena dokumen dasar akan menempuh jalan paling bermartabat bila menjawab dengan bukti, bukan dengan menyebut penanya sebagai penyerang. Kepercayaan publik, sebagaimana reputasi, tidak diturunkan oleh orang lain; ia dibangun atau terkikis oleh sikap terhadap pertanyaan yang sah.

 

Mengapa Ini Bukan Serangan Pribadi

Orang yang membela Gibran dapat berkata bahwa kritik ini terlalu personal. Namun, para pendukung Denny menjawab bahwa jabatan wakil presiden adalah jabatan yang kelayakannya memang dinilai pada pribadi pemegangnya, sebab syarat-syarat pencalonan ditujukan kepada pribadi. Usia, kewarganegaraan, kesehatan, dan pendidikan semuanya adalah ciri personal yang diatur undang-undang. Mempertanyakan salah satunya tak lebih personal daripada menanyakan apakah seorang calon telah memenuhi syarat usia atau kewarganegaraan. Yang personal bukanlah pertanyaannya, melainkan kenyataan bahwa syaratnya melekat pada orangnya.

Lagi pula, Denny tak berhenti pada satu orang. Ia merangkai pendidikan dengan seluruh cerita tentang bagaimana jalan menuju kekuasaan itu dibuka: putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia yang meloloskan Gibran, hakim ketua yang adalah paman Gibran dan kemudian dijatuhi sanksi etik berat, serta sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu. Dalam pembacaan ini, riwayat pendidikan adalah satu simpul dalam jaring yang lebih luas, dan ia perlu diperiksa karena simpul-simpul lain di sekitarnya telah menimbulkan tanda tanya yang serius.

Rangkaian ini juga sejalan dengan kritik Denny tentang politik relawan dan personalisasi kekuasaan. Bila jabatan dapat diraih lewat jaringan, kedekatan, dan aturan yang menyesuaikan diri, maka pertanyaan tentang syarat dasar menjadi pagar terakhir yang dapat membedakan antara jabatan yang diperoleh karena memenuhi syarat dan jabatan yang diperoleh karena memiliki akses. Di situlah plesetan “fail grade” menemukan makna terdalamnya: bukan hanya soal nilai seseorang, melainkan soal kegagalan sistem dalam menjaga pintu masuk.

 

Alegori: Ujian di Istana

Sebagian gagasan lebih mudah dipahami lewat cerita. Alegori berikut tidak menyebut nama dan dimaksudkan sebagai cara membayangkan argumen di atas. Di sebuah kerajaan, putra mahkota tiba-tiba diumumkan sebagai calon nakhoda kapal terbesar negeri. Rakyat bertanya apakah ia telah lulus sekolah pelayaran, dan para pengawal balik bertanya mengapa mereka begitu sibuk memeriksa rapornya. Rakyat menjawab bahwa itu karena kapal hendak diserahkan kepadanya. Para pengawal lalu berseru bahwa rakyat sedang berusaha menjatuhkan reputasinya.

Seorang guru tua yang sedang menyapu dermaga tertawa kecil. Ia bertanya bagaimana mungkin seseorang diturunkan dari menara lonceng bila ia belum pernah naik ke sana. Pertanyaan yang diajukan rakyat, katanya, bukanlah berapa jauh ia jatuh, melainkan apakah ia pernah benar-benar naik. Maka seluruh negeri pun sibuk memperdebatkan rapor. Padahal sejarah diam-diam mengajukan pertanyaan yang berbeda: siapa yang memeriksa kelayakan calon nakhoda sebelum ia diberi kemudi? Dalam politik, nilai ujian sering bukan persoalan terbesar. Persoalan terbesarnya adalah siapa yang memberi akses masuk ke ruang ujian, siapa yang menentukan syarat kelulusan, dan siapa yang akhirnya duduk di anjungan kapal.

 

Jalan Keluar yang Bermartabat

Argumen Denny tak berhenti pada kritik. Ia menawarkan jalan keluar yang dapat ditempuh dengan tenang. Yang pertama adalah keterbukaan: menghadirkan dokumen pendidikan yang dapat diverifikasi, entah melalui penelusuran independen yang diusulkan Refly Harun, entah melalui pernyataan resmi lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga pertanyaan dapat ditutup dengan bukti. Yang kedua adalah pertobatan politik: bila pertanyaan dasar itu tidak terjawab memuaskan, mengundurkan diri secara terhormat adalah tindakan yang lebih bermartabat daripada mempertahankan jabatan di tengah keraguan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah jalan konstitusional melalui Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, sehingga seluruh upaya tetap berada di bawah naungan hukum. Denny pun mengingatkan Presiden Prabowo bahwa utang budi politik tidak sepatutnya menjadi alasan mempertahankan keadaan, sebab sumpah jabatan ditujukan kepada konstitusi, bukan kepada seseorang.

 

Penutup

Dalam kerangka para pembelanya, kekuatan argumen Denny terletak pada kesederhanaannya. Ia tak meminta orang agar mempercayai teori yang rumit. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami semua orang: terpenuhikah syarat dasar itu, dan di mana buktinya? Pertanyaan itu diajukan dengan terang, lewat ruang sidang, surat resmi, dan sayembara terbuka, dan bertumpu pada pertimbangan lembaga yang berwenang bahwa dokumen yang diajukan tidak berupa ijazah, sertifikat, atau diploma. Plesetan “bukan downgrade, tetapi fail grade” menjadi ringkasan yang tepat dari seluruh sikap itu: yang dipersoalkan bukan seberapa jauh seseorang jatuh, melainkan apakah ia sejak semula berdiri di tempat yang semestinya.

Sementara itu, sejarah duduk diam di kejauhan, tidak bersorak dan tak bertepuk tangan. Ia hanya akan mencatat apakah pertanyaan sesederhana ini dijawab dengan bukti atau dengan tuduhan. Dalam demokrasi, kepercayaan publik terhadap jabatan tertinggi tidak dibangun oleh kata-kata yang lantang, melainkan oleh kesediaan untuk diperiksa.

Catatan:

*) "Fail Grade" bukan tatabahasa Inggris yang standard (kurang idiomatik), tetapi mudah difahami sebagai slogan politik. Ia bermain dengan bunyi yang mirip:

downgrade → fail grade

Secara retorik, ia berkesan, lantaran pendek dan mudah diingati. Penutur asli biasanya akan memandang frasa ini sebagai permainan kata, bukan ungkapan akademik yang semestinya.

English  

Republik Pelabuhan, Bukan Republik Perahu

Advokasi Argumen Prof. Dr. Denny Indrayana tentang “Politik Relawan”

Pendahuluan

Tatkala Joko Widodo menyebut adanya “operasi politik” yang hendak menurunkan reputasinya dan reputasi putranya, Gibran Rakabuming Raka, pernyataan itu terdengar seperti keluhan seorang korban. Prof. Dr. Denny Indrayana, guru besar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjawabnya dengan cara yang membuat keluhan itu berbalik arah (simak disini). Esai ini menyajikan kasus terbaik yang dapat diajukan para pembela argumen Denny: bahwa tuduhan operasi politik itu salah alamat, bahwa merosotnya reputasi adalah buah keputusan sendiri, dan bahwa gagasan “politik relawan” menamai sebuah gejala nyata dalam demokrasi Indonesia, yakni bergesernya republik dari kekuatan lembaga ke orbit seorang tokoh.

Esai ini sengaja bersifat advokatif. Ia memaparkan argumen sebagaimana para pendukung Denny akan menyusunnya.

 

Tuduhan yang Dikembalikan ke Pengirimnya

Kekuatan pertama argumen Denny terletak pada pertanyaannya yang sederhana: operasi politik itu ditujukan kepada siapa? Pihak yang ia wakili tak bergerak di ruang gelap. Mereka datang ke Mahkamah Konstitusi, membuka berkas, menghadirkan ahli, dan berdebat di hadapan sembilan hakim dalam sidang terbuka. Pada 10 September 2026, Denny bersama sebelas pemohon lain mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Sidang pembuktian digelar pada 30 September dan 1 Oktober, dan putusan dibacakan pada 6 Oktober 2026 secara terbuka. Dalam kosakata mana pun, menempuh jalur konstitusional yang disediakan negara, dan menerima hasilnya di ruang sidang, adalah antitesis dari operasi politik. Operasi politik bekerja tersembunyi dan menolak diuji; gugatan konstitusional bekerja terang dan siap kalah.

Fakta bahwa permohonan itu dinyatakan tak dapat diterima, tidak melemahkan titik ini, malah menegaskannya. Putusan semacam itu bersifat formal: ia berhenti di pintu kedudukan hukum, tenggat, dan fakta bahwa Gibran telah dilantik, dan tak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa syarat pencalonan telah terpenuhi. Para pembela Denny dapat menunjuk bahwa pemohon telah menggunakan seluruh saluran hukum yang tersedia, dan bahwa persoalan yang tak sempat diuji pokoknya di ruang sidang, wajar kembali menjadi perdebatan publik. Orang yang pintu pengadilannya sudah ditutup lalu berbicara di ruang publik sedang menjalankan hak warga negara, bukan menggerakkan operasi.

Sebaliknya, di mana operasi politik yang sebenarnya? Denny menunjuk pada rangkaian peristiwa yang sulit dianggap kebetulan. Presiden yang waktu itu sedang menjabat sendiri pernah menyatakan bahwa ia takkan netral dalam urusan suksesi dan akan ikut cawe-cawe. Pernyataan itu bukan tafsir lawan; ia keluar dari mulut Presiden. Kemudian lahir Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden selama pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan itu meloloskan Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat walikota Surakarta. Ketua Mahkamah yang ikut memeriksa perkara itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran, dan majelis kehormatan Mahkamah kemudian menyatakannya melanggar etik berat serta memberhentikannya dari jabatan ketua. Komisi Pemilihan Umum pun diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena menerima pendaftaran Gibran sebelum mengubah peraturannya. Rangkaian ini, menurut Denny dan para pendukungnya, bukan sekadar deretan keputusan terpisah, melainkan pola: aturan bergeser, dan setiap pergeseran kebetulan menguntungkan satu nama.

Dalam serangkaian surat terbuka pada Agustus 2026, Denny merumuskan pola itu secara lugas. Gibran, katanya, memanfaatkan cawe-cawe ayah dan pamannya untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang, dan Putusan 90 adalah “skandal” yang mempermalukan Mahkamah Konstitusi. Siapa pun yang tak sependapat boleh menolak kesimpulan itu, tetapi tidak dapat menyangkal bahwa premis-premisnya bertumpu pada peristiwa yang tercatat, bukan pada fitnah.

 

Reputasi Dibangun, Bukan Dibagikan

Kalimat Denny bahwa tidak ada reputasi yang diturunkan karena reputasinya memang belum layak selalu dibaca sebagai satire, padahal ia memuat argumen yang tajam tentang cara reputasi bekerja dalam demokrasi. Reputasi politik adalah modal yang dikumpulkan melalui rekam jejak yang dapat diuji publik: kerja yang selesai, gagasan yang dibela, risiko yang diambil. Seseorang yang lompatan kariernya dimungkinkan oleh perubahan aturan, bukan oleh akumulasi rekam jejak itu, tidak sedang memegang modal yang dapat “dirampas” oleh siapa pun. Dengan kata lain, yang dikritik publik bukanlah reputasi yang dicuri, melainkan pertanyaan yang belum pernah dijawab: atas dasar apa sebuah jabatan setinggi wakil presiden ditempuh dalam waktu sesingkat itu?

Dari sini argumen Denny beralih ke sasaran utamanya, yaitu Jokowi sendiri. Dahulu ia dipandang sebagai simbol perubahan: orang biasa dari Solo yang naik tanpa trah elite dan tanpa restu oligarki partai. Justru karena modal simbolik itu begitu besar, setiap langkah yang tampak menyimpang darinya terasa lebih tajam. Merosotnya reputasi seorang tokoh yang dahulu dipuji bukan hasil serangan lawan; ia lahir dari jarak yang melebar antara citra yang dijual dan perilaku yang terlihat. Dalam komunikasi politik, ini adalah kerugian yang ditimbulkan sendiri, dan ia kebal terhadap bantahan biasa. Lawan politik dapat dituduh berbohong, tetapi cermin tidak dapat dituduh berniat jahat. Orang yang marah kepada cermin pada dasarnya sedang berselisih dengan wajahnya sendiri.

Pembela Denny dapat menambahkan bahwa pola ini diketahui oleh sebagian orang yang paling dekat. Pemberitaan tentang sahabat lama yang memilih menjauh dari Jokowi karena kecewa atas pencalonan Gibran menunjukkan bahwa kritik itu tidak hanya datang dari seberang. Ketika yang bergeser adalah penilaian orang-orang yang pernah mendukung, kesimpulan bahwa fondasi reputasi itu berubah dari dalam menjadi jauh lebih sulit ditepis dengan tuduhan konspirasi.

 

Politik Relawan: Gagasan yang Menamai Gejala

Inti paling tajam dari pernyataan Denny adalah gagasan politik relawan. Ia menyebut bahwa hanya Jokowi yang punta relawan tatkala menjadi calon presiden, saat menjadi presiden, dan sesudah tak lagi menjadi presiden. Kalimat ini dengan jernih memetakan tiga fase kehidupan politik seorang pemimpin dan menunjukkan bahwa pada fase kedua dan ketiga, sesuatu yang semestinya selesai justru dipertahankan.

Dalam tradisi demokrasi, urutan itu dipahami dengan baik. Seorang calon wajar didukung relawan, sebab ia sedang merebut kepercayaan. Begitu ia dilantik, ia menjadi presiden bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya, dan karenanya, ia semestinya berdiri di atas barisan pendukungnya. Seorang mantan presiden lazimnya menanggalkan mesin mobilisasi dan menjadi negarawan yang suaranya dihormati karena tak lagi berpihak. Denny berpendapat bahwa Jokowi tidak melewati peralihan itu. Identitas sebagai tokoh yang disokong relawan terus dipelihara, dan pemberitaan bahwa ia berkeliling daerah mengenakan atribut partai setelah menanggalkan jabatan, memberi gambaran yang searah dengan penilaian tersebut.

Perlu ditegaskan, dan para pembela Denny selalu menegaskannya, bahwa yang dikritik bukan relawan sebagai orang. Yang dikritik adalah masuknya logika relawan ke dalam praktik kenegaraan. Ilmu politik membedakan politik institusional, yang bertumpu pada partai, parlemen, konstitusi, dan birokrasi, dari politik personalistik, yang bertumpu pada figur, loyalitas, dan jaringan informal. Denny mengatakan bahwa politik Jokowi bergerak dari kutub pertama ke kutub kedua. Ketika kesetiaan kepada tokoh lebih penting daripada kesetiaan kepada aturan, kita sedang menyaksikan apa yang disebut para ilmuwan sebagai personalisasi kekuasaan: figur menjadi pusat gravitasi, dan lembaga bergerak mengelilinginya.

Kata “relawan” dipilih dengan cermat karena maknanya telah berubah. Pada rentang 2012 hingga 2019, relawan Jokowi adalah wajah partisipasi warga: gerakan akar rumput yang menjadi antitesis elite lama. Citra itu mulia, dan justru karena mulia, pergeserannya lebih menyedihkan. Ketika gerakan yang lahir sebagai ekspresi kemandirian warga berubah menjadi jaringan penjaga kekuasaan, ia kehilangan sifat yang membuatnya berharga. Denny sedang mengingatkan bahwa kemuliaan sebuah gerakan tidak dijamin oleh asal-usulnya, melainkan oleh apa yang dikerjakannya setelah menang.

Gagasan ini menjadi lebih meyakinkan ketika dilihat dari kerangka perbandingan. Di Amerika Serikat, relawan Barack Obama adalah tulang punggung kampanye, tetapi negara tetap dijalankan lewat partai, kongres, birokrasi, dan lembaga negara, dan relawan tetap berada di luar pemerintahan. Di Prancis, Emmanuel Macron mengubah gerakan sukarelawannya menjadi organisasi politik formal sehingga relawan dilembagakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelajaran kedua kasus itu sama: relawan boleh memenangkan kekuasaan, tetapi tidak boleh menjadi identitas permanen kekuasaan. Di India di bawah Narendra Modi, para pengkritik membaca jaringan pendukung yang bekerja jauh melampaui musim pemilu sebagai gejala personalisasi, dan di Amerika Latin era Hugo Chávez dan Juan Perón, dukungan massa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada partai. Kesetiaan kepada tokoh mengalahkan kesetiaan kepada program dan lembaga. Ketika tokoh itu kuat, sistem tampak stabil; ketika ia pergi, sistem terguncang, karena fondasinya adalah orang, bukan lembaga. Denny, dengan kata lain, tidak mengarang kekhawatiran. Ia membawa peringatan yang telah berulang kali dicatat sejarah banyak negara.

Peringatan itu sejalan dengan rujukan yang juga dikutip Denny, yakni karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die. Demokrasi jarang roboh dengan satu gebrakan besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga: ketika aturan dilenturkan satu per satu, ketika yang legal dipakai untuk melayani yang tidak patut, dan ketika setiap pelenturan dibenarkan dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar.

 

Dari Kritik ke Solusi: Pertobatan Politik

Argumen Denny tak berhenti pada diagnosis. Ia menawarkan jalan keluar yang dapat dipahami siapa pun: Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden, sebagai wujud pertobatan politik keluarga Jokowi. Para pendukungnya menunjuk bahwa tawaran ini adalah jalan paling damai dan paling hemat bagi bangsa. Ia tak memerlukan pertarungan politik yang panjang, tidak menuntut siapa pun dipidana, dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki kesalahan dengan martabat. Dalam budaya politik yang menghargai kerendahan hati, mundur karena menyadari bahwa jalan menuju jabatan itu dipersoalkan secara etis adalah tindakan terhormat, bukan kekalahan.

Denny juga menutup pintu terhadap alasan yang paling sering dipakai untuk mempertahankan keadaan, yaitu utang budi politik. Presiden saat ini mungkin punya alasan untuk merasa berutang kepada Jokowi, tetapi, menurutnya, etika dalam politik praktis bukan kuitansi yang harus dibayar selamanya. Jabatan negara dibangun di atas sumpah kepada konstitusi, bukan kepada seseorang. Ia pun mengingatkan bahwa konstitusi menyediakan mekanisme tersendiri, melalui Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seruannya bukan ajakan kepada kekacauan, melainkan ajakan kepada prosedur yang sudah ada. Rute pemberhentian itu memang berliku dan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, tetapi justru karena itu ia sah: seluruhnya berjalan di bawah naungan hukum.

Pertarungan atas Warisan

Mengapa pernyataan Denny penting di luar soal Gibran? Karena ia berbicara tentang tiga hal yang akan menentukan wajah republik. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi: bila lembaga penjaga konstitusi dapat dibelokkan oleh kedekatan keluarga, apa yang tersisa dari gagasan negara hukum? Yang kedua adalah dinasti politik: pertanyaan sesungguhnya bukan apakah yang legal itu sah, melainkan apakah yang legal otomatis patut. Hukum dapat membolehkan, sementara kepatutan dapat menahan, dan demokrasi yang sehat memerlukan keduanya. Yang ketiga adalah pertarungan narasi pascapilpres: yang diperebutkan sekarang bukan kursi, melainkan warisan sejarah. Apakah Jokowi akan dikenang sebagai negarawan yang membangun jalan, jembatan, dan harapan, atau sebagai arsitek politik keluarga? Denny menawarkan jalan agar jawaban itu masih dapat dipilih: koreksi hari ini, sebelum sejarah menuliskannya tanpa kompromi.

 

Tiga Dongeng yang Menjelaskan

Sebagian gagasan lebih mudah dipahami lewat cerita. Tiga alegori berikut tidak menyebut nama dan dimaksudkan sebagai cara membayangkan argumen di atas.

Dalam alegori pertama berdiri sebuah Menara Reputasi, di puncaknya bertakhta seorang Raja Tukang Kayu yang dahulu dipuji karena membangun jembatan panjang dan jalan yang membelah gunung. Ketika retakan muncul di dinding menara, ia berteriak bahwa ada yang menyerang, dan para pengawal membenarkan: ada konspirasi, ada tangan gelap. Seorang pengembara tua membawa cermin dan berkata lembut bahwa barangkali yang retak bukan temboknya, melainkan fondasinya. Batu-batu lama bertuliskan netralitas, kenegarawanan, dan jarak dari keluarga perlahan diganti dengan batu baru bertuliskan kekerabatan, kesetiaan, dan kelanjutan keluarga. Menara itu tak diguncang badai. Ia miring karena fondasinya berubah. Dan seperti lazimnya kekuasaan, ketika cermin menunjukkan noda di wajah, yang disalahkan sering kali pembuat cermin, padahal cermin tidak menciptakan kerut; ia hanya memperlihatkannya.

Dalam alegori kedua, seorang Raja Tukang Kayu naik takhta dibantu ribuan sukarelawan pembawa obor. Setelah ia menang, rakyat berkata obor boleh dipadamkan karena matahari sudah terbit. Namun para pembawa obor tidak pulang. Mereka tetap berdiri di halaman istana, bahkan di tengah terik siang, dan setiap kali ada kritik mereka berseru bahwa ada musuh dan penyusup. Pengembara bertanya mengapa mereka masih membawa obor, dan mereka menjawab karena mencintai Raja. Pengembara itu tersenyum dan berkata bahwa di situlah masalahnya, sebab obor dibuat untuk menerangi jalan, bukan untuk menerangi Raja. Relawan menjadi mulia ketika mengawal cita-cita, tetapi ketika yang dikawal adalah orangnya dan bukan cita-citanya, mereka perlahan berubah menjadi bayang-bayang kekuasaan.

Alegori ketiga membandingkan dua negeri. Negeri Pelabuhan membangun pelabuhan; rakyatnya mencintai nakhoda tetapi lebih mencintai pelabuhannya, sehingga ketika nakhoda pensiun, kapal lain datang dan aturan tetap berjalan. Negeri Perahu membangun perahu; rakyatnya begitu mencintai nakhoda hingga lupa membangun pelabuhan, dan setiap layar dihiasi wajahnya. Perahu itu melaju sangat cepat, sampai suatu hari muncul pertanyaan yang menakutkan: kalau nakhodanya turun, siapa yang akan mengemudikan kapal? Pada saat itu mereka sadar bahwa yang dibangun selama ini adalah kendaraan, bukan sistem. Kritik Denny pada akhirnya adalah peringatan bahwa Indonesia tidak boleh bergerak dari Republik Pelabuhan ke Republik Perahu. 

Penutup

Dalam kerangka pembelaan Denny, kekuatan argumen ini terletak pada kesatuan tiga lapisnya. Pada lapis peristiwa, ia bertumpu pada rangkaian fakta yang tercatat: pernyataan cawe-cawe, Putusan 90, sanksi etik hakim dan penyelenggara pemilu. Pada lapis konseptual, ia menamai gejala yang dikenal ilmu politik, yakni personalisasi kekuasaan. Pada lapis moral, ia menawarkan jalan koreksi yang damai, konstitusional, dan terhormat. Ia juga ditempuh dengan cara yang terbuka: lewat ruang sidang, surat terbuka, dan argumen yang dapat dibantah oleh siapa pun.

Sementara itu, sejarah duduk diam di kejauhan, mencatat tanpa tepuk tangan dan tanpa sorak-sorai. Ia akan menimbang bukan siapa yang paling lantang hari ini, melainkan apa yang tersisa ketika para pembawa obor pulang dan para nakhoda turun. Pertanyaan yang diajukan Denny kepada setiap generasi adalah pertanyaan yang tidak boleh berhenti diajukan dalam demokrasi: siapakah yang harus lebih besar, orangnya atau institusinya?

Catatan: Gambaran peristiwa ini mengacu pada pemberitaan media hingga pertengahan Oktober 2026. Rincian perkara dan wacana lanjutan masih berkembang dan sebaiknya dicek ulang pada sumber resmi.

English