Jumat, 06 November 2026

Pajak Lama, Singkatan Baru

Ada tiga hal yang mampu menyatukan bangsa ini: sepak bola, harga cabai, dan kabar pajak yang bocor sebelum penjelasannya siap. Pekan ini, yang ketiga mendapat panggung utama. Aku menyaksikannya langsung dari bangku warung kopi langgananku, sambil membayar kopi dengan QRIS yang stikernya sudah kumal karena terlalu sering dipindai. Kopinya masih hangat, tetapi percakapan di sekelilingku sudah cukup panas untuk menyeduh dua gelas sekaligus.

Semuanya bermula dari sebuah acara di Jakarta. Seorang tokoh di lingkungan dunia usaha, yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026. Kalimat itu pendek, tegas, dan sangat mudah dibagikan, tiga syarat yang menjadikannya calon penghuni grup keluarga. Dan dalam hitungan jam, ia memang menempuh perjalanan yang jarang ditempuh kebijakan mana pun: dari ruang acara ke ponsel para tetangga, lalu berhenti di tangan seorang bibi yang mengetik dengan huruf kapital bahwa hati-hati, transfer ke anak kos kena pajak. Isu pajak atas transfer bank pun merebak secepat gosip pernikahan artis, dan kasir warung langgananku sempat menempelkan kertas kecil bertuliskan bayar tunai lebih aman, sebuah kebijakan lokal yang terbit lebih cepat daripada peraturan menteri mana pun.

Penjelasan resmi baru menyusul kemudian, dan datang dengan nama yang megah. Pada Senin, 2 November, Direktorat Jenderal Pajak lewat direktur penyuluhannya menerangkan bahwa yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, disingkat SPP-TDLN. Singkatan itu terdengar seperti nama sandi operasi intelijen, padahal urusannya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Menurut klarifikasi itu, ini bukan pajak baru, tarif PPN tidak berubah, dan tidak semua transaksi luar negeri dikenai pajak. Transfer dana pribadi maupun kiriman uang tidak otomatis kena apa-apa. Bila PPN suatu transaksi sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan elektronik yang ditunjuk, ia tidak akan dipungut lagi, dan masyarakat tidak perlu menyetor atau melapor sendiri.

Rakyat menarik napas lega, lalu menyadari bahwa mereka baru saja belajar satu singkatan demi memastikan uang gorengan mereka aman. Di negeri yang menghafal Pancasila saja belum tentu lancar, kini tersedia tambahan hafalan bernama SPP-TDLN. Kurikulum nasional memang tak pernah kekurangan beban. Dan di tengah kelegaan itu, muncul kabar yang membuat seluruh drama terasa lebih lucu: menurut penjelasan, sistem tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 25 September. Artinya, kebijakan itu telah duduk tenang di kursinya hampir sebulan lebih, tanpa seorang pun panik, sampai ada yang mengumumkannya dengan nada seolah baru dilahirkan. Seperti tamu yang sudah makan di warung, tetapi baru dikenalkan kepada pemilik ketika tagihan tiba.

Penjelasannya sendiri, jujur saja, cukup masuk akal. Selama ini layanan digital dari seberang lautan, mulai dari langganan hiburan sampai aplikasi, dinikmati warga di sini dengan pemungutan PPN yang tidak selalu rapi, sementara pelaku usaha lokal sudah lama tertib menyetor. Ibarat dua warung bersebelahan: yang satu rajin memasang struk pajak, yang lain menjual lewat jendela belakang tanpa catatan apa pun. Tujuan menyamakan lapangan permainan, supaya pengusaha dalam negeri tidak bertanding dengan satu kaki terikat, patut didukung. Aku sendiri bukan penasihat pajak, dan siapa pun yang ingin tahu perinciannya sebaiknya merujuk langsung ke Direktorat Jenderal Pajak. Hanya saja, lapangan itu baru diumumkan rata setelah penonton telanjur mengira tribunnya yang akan dipajaki.

Di sinilah persoalan sebenarnya bersembunyi. Bukan di rumus, bukan di tarif, melainkan di urutan. Kebijakan yang baik semestinya seperti makan malam: hidangan disajikan dulu, resepnya diterangkan kemudian. Kita justru sering mendapat resep yang bocor lebih awal, disusul tuduhan bahwa dapurnya sedang menyiapkan sesuatu yang mencurigakan, sementara hidangannya tiba paling akhir dengan label mohon tidak panik. Label itu sendiri sudah memancing panik. Sejarah mencatat bahwa belum pernah ada orang yang tenang setelah mendengar mohon tenang. Itu mirip petugas bandara yang berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan sambil berlari.

Maka warung kopi, sekali lagi, menjadi forum kebijakan yang paling jujur. Seorang pengemudi ojek daring, yang kebetulan paling paham arus uang di kota ini, berkata bahwa ia tak menolak membayar pajak. Ia cuma ingin tahu pajak apa yang dibayarnya, ke mana perginya, dan mengapa ia mendengarnya dari grup percakapan lebih dulu daripada dari pengumuman resmi. Temannya mengangguk, menyeruput kopi, lalu menambahkan bahwa kalau semua penjelasan pemerintah ditulis sesederhana struk parkir, negeri ini sudah lama menjadi juara dunia kepercayaan publik. Kalimat itu mungkin terlalu sederhana untuk masuk naskah akademik. Tetapi justru karena itulah ia jujur.

Adil pula kuakui bahwa klarifikasi datang dalam hitungan hari, bukan bulan, dan itu patut dihargai. Namun pemadam yang cekatan tetap tiba sesudah tetangga sibuk menyiram dengan ember sendiri. Pengumuman dan penjelasan semestinya satu paket, seperti kopi dan gula yang diaduk bersama, bukan gula yang menyusul lima menit kemudian dan sudah dingin. Dalam urusan komunikasi, kata pertama selalu punya keunggulan: ia sampai lebih dulu, dan siapa pun yang datang belakangan harus mengejar sambil membawa koreksi.

Hari Pahlawan tinggal beberapa hari lagi. Barangkali ini saatnya kita memperluas makna pahlawan: bukan hanya mereka yang dulu mengangkat bambu runcing, tetapi juga mereka yang hari ini sanggup membaca tiga klarifikasi, dua siaran pers, dan satu cek fakta, lalu tetap bisa membayar kopi lewat QRIS dengan hati tenang. Mereka tak mendapat medali. Paling banter, kembalian seribu rupiah yang tak pernah sempat diambil.

Dan jika suatu hari pemerintah berhasil menjelaskan sebuah kebijakan sebelum rumornya menyebar, rakyat siap memberikan penghargaan paling tinggi yang mereka miliki: tidak panik. Aku menghabiskan kopiku sore itu dan menyisakan sedikit ampas di dasar gelas, sebab ampas pun tahu bahwa kepercayaan dibangun dari urutan yang benar, bukan dari singkatan yang megah.

Dan seandainya suatu hari pajak benar-benar menambah beban di pundak rakyat, tak perlu cemas, sebab bangsa ini sudah punya jalan keluar yang paling terjangkau dan, sejauh ini, bebas PPN: bernyanyi. Cukup sendok sebagai mikrofon, gelas kopi sebagai penonton, dan satu balada Prancis tahun enam puluhan berjudul L'amour est bleu, yang konon pernah dibawakan Claudine Longet. Dengan suara pas-pasan dan lafal Prancis yang disusun murni berdasarkan firasat, kami akan melantunkannya dengan khidmat, dari biru yang penuh harapan hingga kelabu yang sangat kami kenal setiap kali membuka tagihan. Tak seorang pun akan mengerti seluruh liriknya, tetapi semua orang paham perasaannya. Hanya satu doa kecil yang tersisa: semoga nyanyian di warung itu tak segera mendapat singkatan baru, sebab di negeri ini singkatan baru selalu datang lebih cepat daripada penjelasannya.

Bleu, bleu, l'amour est bleu
Berce mon cœur, mon cœur amoureux
Bleu, bleu, l'amour est bleu
Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux

Comme l'eau, comme l'eau qui court
Moi, mon cœur court après ton amour

Gris, gris, l'amour est gris
Pleure mon cœur lorsque tu t'en vas
Gris, gris, le ciel est gris
Tombe la pluie quand tu n'es plus là

Saduran bahasa Indonesia 

Biru, biru, cinta itu biru
Buaian hatiku, hatiku yang penuh cinta
Biru, biru, cinta itu biru
Biru seperti langit yang bermain di matamu

Seperti air, seperti air yang mengalir
Hatiku, hatiku berlari mengejar cintamu

Kelabu, kelabu, cinta itu kelabu
Hatiku menangis saat kau pergi
Kelabu, kelabu, langit itu kelabu
Hujan turun saat kau tak lagi di sini

Ballada Tuan Lakon

Warung kopi langgananku terletak di ujung sebuah lorong batu yang licin, dan lorong itu diwarisi leluhur dengan satu keajaiban akustik: apa pun yang diteriakkan di mulutnya akan kembali dari ujung sepuluh kali lebih keras. Warga menyebutnya Lorong Gema. Kopinya enak, tetapi ngobrol di sana butuh keberanian, sebab bisikan pun dapat kembali sebagai pengumuman. Sang pemilik warung, yang bijak, memasang kain tebal di dinding belakang. Arsitek lorong itu jelas tidak pernah membayangkan akibat ciptaannya pada kehidupan bermasyarakat.

Dari keajaiban itulah warga menyimpulkan sebuah hukum alam yang diajarkan sejak taman nak-kanak: yang paling nyaring pastilah yang paling benar. Seorang bocah yang berteriak bahwa ia tak mencuri kue dianggap lebih jujur daripada bocah yang berbisik mengaku, meski remah-remah masih menempel di bibir si peneriak. Dokter tidak lagi bertanya di mana sakitnya, melainkan seberapa keras pasien mengatakan dirinya sehat. Aku mengaduk gula sambil merenung bahwa seluruh ilmu di lorong ini bertumpu pada satu satuan ukur, yaitu desibel.

Padahal di belakang warung, di balik pintu berkain tebal, ada sebuah ruangan sunyi berkarpet dengan meja panjang berpernis gelap. Di sanalah bersemayam seorang Hakim bernama Timbangan. Ia tak punya pengeras suara, tak punya akun, dan tak punya pengikut, keadaan yang di mata warga Lorong Gema tergolong kemiskinan berat. Ia hanya memiliki satu kebiasaan yang menjengkelkan: ia selalu bertanya apa buktinya.

Siang itu, ruangan sepi tersebut kedatangan tamu yang kusebut saja Tuan Lakon, sebab pekerjaannya memang bermain peran. Pakaiannya rapi, suaranya berat, dan ia tahu persis kapan harus menarik napas panjang agar penonton mengira ia sedang menahan kesedihan seluruh bangsa, padahal ia hanya menahan bersin. Ia diminta mengangkat tangan dan bersumpah, dan ia melakukannya dengan sempurna: siku menekuk, jari rapat, mata menatap plafon seakan memohon restu dari langit-langit. Kemudian mengalirlah sebuah dongeng indah berlapis-lapis, lengkap dengan kejutan di tengah jalan dan tokoh-tokoh yang kebetulan tak bisa dimintai keterangan. Aku mengintip dari celah pintu sambil memegang gelas, dan terpikir bahwa andai ruang sidang punya penghargaan, naskah itu pasti menang kategori cerita paling orisinal. Hakim Timbangan mencatat dengan tenang sambil tersenyum tipis. Tak ada pemandangan yang lebih mengkhawatirkan di ruang sidang selain senyum itu, sebab artinya ia sudah memegang berkas.

Para pemikir sudah lama mengingatkan bahwa sumpah bukan kalimat pembuka yang boleh dilewati seperti iklan. Ia gadai: seseorang menjaminkan kehormatannya agar kata-katanya layak dipercaya, dan sebagian kehormatan itu sebetulnya milik ruang sidang beserta semua orang yang masih meyakini bahwa kesaksian punya harga. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur keterangan palsu di atas sumpah dalam Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan Pasal 242 yang kini pensiun dan menikmati masa tuanya di perpustakaan hukum. Intinya tetap sama: yang dihukum adalah dusta yang disengaja, bukan lupa yang jujur. Sayangnya, kita tahu, Tuan Lakon tidak pernah lupa naskah.

Begitu keluar dari ruangan sunyi, Tuan Lakon menyadari kenyataan yang pahit: bakat aktingnya tidak laku di sana. Hakim tak terpengaruh oleh pandangan menerawang maupun jeda dramatis tiga detik. Maka ia berjalan ke mulut lorong untuk menemui satu-satunya lembaga yang masih memperlakukan kebohongan sebagai produk, yaitu Pabrik Tepuk Tangan. Pabrik itu efisien luar biasa. Di lantai pertama, para penulis naskah memproduksi satu kalimat sakti dalam empat puluh variasi. Di lantai kedua, ribuan penghuni yang tak pernah terlihat wajahnya, berfoto profil kucing, bunga, dan kepalan tangan, menyalin kalimat itu dengan kesetiaan juru tulis abad pertengahan. Di lantai ketiga, sebuah mesin raksasa mengubah salinan-salinan itu menjadi hal yang paling dicintai Lorong Gema: kebisingan yang tampak seperti keyakinan. Lantai keempat adalah kantin, tempat kebenaran sering terdengar, sebab para pegawai gemar bergosip.

Para pegawai dibayar per teriakan, dan mereka tak bertanya apa isi naskahnya, sebagaimana tukang pos tidak membaca surat cinta yang diantarnya. Mereka berseru hoaks kepada apa pun yang ditunjuk majikan, berseru fitnah kepada siapa pun yang membawa berkas, dan berseru kriminalisasi bahkan kepada cuaca bila cuaca tak mendukung. Konon ada seorang pegawai yang meneriaki jam tangannya sendiri hanya karena jam itu menunjukkan ia terlambat. Seorang pemikir terkenal pernah membedakan pendusta dari pembual: pendusta masih menghormati kebenaran, sebab ia tahu mana yang benar lalu menyembunyikannya, sedangkan pembual tak peduli, yang penting kesan. Pabrik Tepuk Tangan adalah monumen bagi golongan kedua, tempat kebenaran bukan musuh melainkan tidak diundang. Ahli logika punya nama untuk kekeliruan yang menjadi bahan bakar pabrik ini, yakni anggapan bahwa sesuatu benar karena banyak yang meyakininya. Versi Lorong Gema lebih canggih: banyak yang meyakininya, buktinya banyak yang berteriak, dan kebetulan yang berteriak adalah pegawai kami sendiri. Bayangkan sebuah restoran yang menyatakan masakannya terlezat sebab seluruh kokinya sepakat.

Sementara itu, di sudut lain lorong, berkobar perdebatan tentang selembar kertas yang konon menyatakan bahwa seseorang pernah belajar, diuji, dan dinyatakan lulus. Hampir semua orang punya pendapat tentang kertas itu, dan hampir semuanya berdasarkan pengamatan visual: warna kertasnya, jenis hurufnya, kemiringan tanda tangannya. Mendadak seluruh penghuni lorong menjadi ahli forensik dokumen, bermodal kaca pembesar dan sepupu yang pernah bekerja di percetakan. Di tengah keramaian itu, Tuan Lakon membentangkan kertas tadi dan berseru bahwa di sini jelas tertulis. Penonton bersorak, padahal sorakan itu melupakan perbedaan sederhana yang diajarkan semua guru: kertas membuktikan bahwa sesuatu pernah dicetak, bukan bahwa isinya benar. Menunjukkan kertas untuk membuktikan keaslian kertas itu seperti menunjukkan cermin untuk membuktikan bayangan tidak berbohong.

Rekam jejak akademik tak tersimpan di kertas, tetapi di arsip kampus, pangkalan data kelulusan, dan tangan pejabat berwenang yang punya stempel serta kesabaran. Jalan keluarnya karena itu hanya satu, yakni verifikasi resmi oleh lembaga penerbit, tanpa butuh pendapat tetangga, jajak pendapat, maupun tagar. Jika dokumennya asli, jawabannya datang dalam hitungan klik dan seluruh kegaduhan bubar seperti kabut kena matahari. Jika sebaliknya, hukum sudah menyiapkan kamarnya lengkap dengan nomor pintu: Pasal 272 Undang-Undang yang sama mengancam pemalsuan ijazah dengan penjara paling lama enam tahun atau denda kategori V. Ini bukan soal gengsi, melainkan soal kepercayaan, sebab setiap lulusan jujur yang pernah begadang di perpustakaan dengan mi instan keempat berhak percaya pada sistem yang ia ikuti. Maka kegaduhan yang paling ganjil bukan apakah kertas itu asli, melainkan mengapa orang yang yakin kertasnya asli tampak paling sibuk menyewa pengeras suara dan bukan membuka pintu arsip. Pemilik harta yang sah jarang mempekerjakan penjaga sebanyak itu untuk halaman depan, apalagi yang piawai berteriak dalam empat puluh variasi kalimat.

Lalu tibalah hari ketika Pabrik Tepuk Tangan mencapai puncak produksinya. Dalam semalam, tagar pembelaan Tuan Lakon menembus tangga teratas daftar paling nyaring di seluruh lorong. Ribuan salinan satu kalimat berdengung dari ujung ke ujung, memantul, menguat, dan kembali lagi, sampai warga yakin suara sebesar itu pastilah suara kebenaran. Beberapa bahkan menangis terharu, termasuk dua penulis naskah yang lupa bahwa kalimat itu ciptaan mereka sendiri. Tuan Lakon lalu mendatangi ruangan sunyi dengan dada membusung, membawa ponsel berisi angka: lima puluh ribu jempol, dua ratus ribu bagikan, satu juta tayangan. Ia meletakkannya di meja Hakim Timbangan seperti pedagang membuka dagangan terbaik, lengkap dengan senyum yang dilatih di depan cermin. Hakim menatap layar itu lama. Ia tidak marah, dan tidak tertawa, meski sudut bibirnya agak bergetar. Ia hanya mengajukan pertanyaan paling kejam yang pernah ada di ruang sidang mana pun: mana dokumennya, Saudara?

Ponsel itu berbunyi dan jempol terus bertambah, tetapi di ruangan berkarpet tebal itu tidak ada gema. Seluruh teriakan lorong berhenti di ambang pintu seperti air bah menabrak tanggul. Di tempat itu jumlah tak punya hak suara. Yang berhak bicara hanyalah alat bukti menurut hukum acara, dan tidak ada kategori seberapa banyak yang marah, seberapa viral, atau sudah dibagikan oleh Pakde. Tuan Lakon pun memahami paradoks yang tak diajarkan di pabriknya: kebisingan dapat memenangkan pemilihan atas perasaan orang, tetapi tak pernah memenangkan perkara atas kenyataan. Perasaan bisa dibujuk, dibeli, dan digiring, sedangkan kenyataan tidak peduli siapa yang menawarnya.

Dari kejadian itu aku menyeruput kopi yang mulai dingin dan menyimpulkan beberapa hal. Sumpah bukan pertunjukan; ia satu-satunya saat ketika kata-kata seseorang diberi tanggungan, dan karena itu tak bisa dicabut dengan alasan tadi itu cuma strategi. Kalau sumpah boleh dipakai seperti kostum, besok ada yang bersumpah dengan kostum badut. Massa pun bukan bukti, sebab seribu akun yang menyatakan satu hal tak lebih meyakinkan daripada satu dokumen yang dapat diperiksa, dan ketika bantuan harus dibeli agar sebuah klaim terdengar alami, klaim itu sedang mengaku kekurangan pembela yang sungguh-sungguh. Makanan enak jarang membutuhkan seribu orang untuk mengatakan enak. Adapun kertas bukanlah kebenaran, melainkan pintu menuju kebenaran yang kuncinya dipegang lembaga berwenang. Orang yang memamerkan pintu sambil menggembok jalan masuknya, lalu menyalahkan tamu karena tak bisa masuk, sedang memainkan sandiwara yang sudah usang.

Konon, setelah peristiwa itu penduduk Lorong Gema perlahan belajar hal yang pahit: sekeras apa pun, gema selalu padam di ujung lorong. Ia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Yang tersisa setelah kebisingan reda hanyalah kesunyian yang jujur, tempat Hakim Timbangan masih duduk, masih mencatat, dan masih bertanya dengan suara yang tak pernah naik satu oktaf pun. Sebagian warga berhenti menghitung jempol dan mulai menghitung bukti. Sebagian lain tetap berteriak, sebab berteriak adalah kebiasaan yang sulit dilepas, mirip merokok tetapi dengan pita suara. Pabrik-pabrik tepuk tangan kehilangan pelanggan karena orang sadar telah membayar mahal untuk sesuatu yang sebetulnya gratis, yakni kejujuran yang sederhana. Dua lantai pabrik kini disewakan sebagai kafe, dan kantinnya tetap yang paling jujur.

Tentang Tuan Lakon, sejarah tidak mencatat akhir ceritanya. Yang tercatat hanyalah bahwa jalan keluar paling murah dari seluruh kekacauan itu cukup terdiri atas dua kalimat: kalau benar, tunjukkan buktinya, dan kalau salah, katakan maaf. Satu hal lagi yang tak kalah penting, kembalikan pasukan itu ke rumahnya masing-masing, sebab mereka belum makan siang. Aku menghabiskan kopiku dan menyisakan ampas di dasar gelas, sebab ampas pun tahu bahwa ia tidak pernah berbohong tentang apa yang tersisa. Seluruh tokoh dalam cerita warung ini adalah rekaan belaka, dan nasib hukum siapa pun ditentukan oleh pengadilan, bukan oleh jumlah jempol.