Ampas yang Menolak Dilupakan

Rabu petang, bangku panjang di warung langgananku masih bertumpu pada kardus kemarin, kini lembap oleh uap termos. Para pengunjung menunduk menatap layar ponsel masing-masing, menanti kabar tanpa tahu siapa peraciknya. Kabar itu datang jua: seratus dua puluh anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken usul hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden. Syarat minimalnya hanya dua puluh lima orang lintas fraksi, jadi usul itu lolos dengan sisa melimpah, dan pimpinan dewan menjadwalkannya masuk paripurna Kamis pagi, sekitar pukul sepuluh, lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Awal pekan ini angkanya baru kisaran lima puluh dari enam fraksi, dan pada paripurna Selasa surat usulan itu tak dibacakan tanpa alasan yang dijelaskan Ketua DPR. Lonjakan sepesat itu mengingatkanku pada kopi sachet: sobek, tuang, seduh, tanpa sabar menunggu bubuknya mengendap.

Di meja dekat jendela, seorang bapak pensiunan guru membuka salinan putusan Mahkamah Agung yang diunggah Selasa. Surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, dibatalkan karena menyetarakan sekolah berkurikulum luar negeri dengan jenjang nasional tanpa ijazah atau sertifikat kelulusan, perbuatan yang oleh majelis disebut tidak cermat. “Cermat,” gumam si bapak, “barang langka yang baru dicari setelah gelasnya pecah.” Urusan administrasi yang lama dianggap remeh ternyata mampu menggoyang kursi kedua tertinggi republik. Surat itu dipakai sebagai syarat mendaftar Pilpres 2024 dan baru diuji kini; siapa yang semestinya di hulu memeriksanya, dari penerbit surat hingga pemeriksa pencalonan, belum kudengar menjawab dengan terang.

Sementara itu, dapur Istana, kantor Wakil Presiden, dan juru bicara pemerintah menyeduh resep yang sama dengan rasa yang saling bantah. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa niat mundur diutarakan, Presiden tak menolak melainkan memberi saran, dan Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Wakil Presiden sendiri menuturkan bahwa saran Presiden ialah melawan di PTUN. Menteri Koordinator bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah itu tak ada gunanya: putusan MK final dan mengikat, putusan MA pun final karena tak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, kementerian pendidikan tampaknya takkan mengajukannya dan justru mengeksekusi putusan, sedangkan objek sengketa di PTUN sama dengan yang telah diputus. Pilihan jalur ia serahkan kepada Wakil Presiden, dan menurut satu laporan ia menegaskan bahwa putusan-putusan itu tak serta-merta menggugurkan jabatannya. Badan Komunikasi Pemerintah lalu membantah bahwa Presiden menyarankan PTUN, merujuk pernyataan menteri itu. Jabatan itu pun berada di antara dua kalimat resmi, tak ada jalur hukum lagi namun belum ada yang menggugurkannya, seperti ruang tunggu yang tak membagikan nomor antrean. Beberapa jam setelah niat mundur itu diumumkan, Wakil Presiden tetap mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Niat tanpa tenggat serupa gelas yang ditinggal di meja: tak jelas milik siapa, tak jelas masih boleh diminum.

Barisan partai pun lihai bermain di ruang antara. Gerindra, yang Selasa pagi menyatakan belum ada anggotanya meneken dan membebaskan kader menentukan sikap, belakangan dikabarkan menyumbang sebelas penanda tangan; angka itu kutandai belum terverifikasi, sebab laporan medianya sendiri tertukar antara dua partai. Dari kubu Golkar, seorang petinggi menegaskan bahwa hak ini milik tiap anggota, bukan sikap resmi fraksi, dan baru permulaan. Menurut aturan, itu benar belaka. Hanya saja, para penyeruput ingin tahu rasa resmi racikannya, bukan sekadar siapa yang menyendokkan gula.

Di warung, gula selalu menjadi biang masalah. Dua sendok menyamarkan pahit; tiga sendok melenyapkan rasa kopinya sendiri. Pernyataan yang dimaniskan kepentingan pun begitu: sedap sebentar, lalu lidah lupa rasa aslinya. Pimpinan DPR sempat mengatakan menunggu salinan resmi putusan MA; salinan itu terbuka Selasa, dan tanda tangan mengalir Rabu. Kepatuhan pada prosedur patut dipuji, selama ia tak beralih rupa menjadi alasan menunda sampai suasana mereda.

Di piring terpisah kuletakkan gorengan tanpa label. Seorang pakar hukum tata negara menyebut adanya kesepakatan tertutup antarelite yang mengaitkan niat mundur dengan perlindungan hukum bagi sebuah keluarga, dan beredar pula dugaan penyadapan oleh seorang mantan pejabat tinggi kepolisian yang disebut-sebut ikut memanaskan wacana pemakzulan. Kantor berita asing menilai urusan penyadapan itu tampaknya tak bertalian langsung dengan niat mundur. Bukti untuk keduanya belum dapat kuperiksa; maka keduanya tetap di piring itu, masih dugaan, tak kujadikan lauk.

Judul-judul berita hanya menjajakan dua menu, mundur atau dimakzulkan; menu ketiga, bertahan sambil menunggu kejelasan, tak pernah ditulis di papan, padahal paling sering dipesan di negeri ini. Namun jalur kedua itu panjang: sesudah paripurna yang dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota, perkaranya masih harus ke Mahkamah Konstitusi, lalu ke MPR. Tanda tangan baru gerbang, bukan putusan; seratus dua puluh nama belum mencopot siapa pun. Kita, para pembagi tautan, ikut menyumbang gaduh dengan meneruskan potongan berita yang tak pernah dibuka.

Jalan keluarnya bersahaja dan tak memerlukan satu pun pahlawan. Wakil Presiden dan Istana cukup mengumumkan keputusan dengan tenggat yang jelas, lewat satu juru bicara, entah mundur resmi atau bertahan seraya menempuh jalur hukum. DPR wajar membacakan usul itu terbuka, memberi Wakil Presiden ruang menjelaskan diri, dan menyatakan sikap fraksi secara resmi, bukan lewat pintu samping. Kementerian pendidikan melaksanakan perintah pencabutan surat itu seraya menerbitkan penjelasan tertulis tentang akibatnya, dan lembaga peradilan yang berwenang menjernihkan soal berlaku surut ketika perkaranya tiba. Pemeriksa pencalonan pada pemilu berikutnya bisa memeriksa dokumen di hulu dengan daftar periksa yang diumumkan. Partai-partai sebaiknya menyatakan sikap resmi sebelum Kamis, lalu membiarkan pemungutan suara menjadi urusan nurani, bukan rapat koalisi. Media cukup memisahkan fakta dari dugaan dengan huruf yang jelas, dan kami para pembaca menuntaskan satu berita sebelum membagikannya. Membela dokumen sendiri dibenarkan, mempertanyakannya pun lumrah; yang tak patut hanyalah keadaan yang dibiarkan menggantung.

Ibu pemilik warung mengumpulkan ampas dari dasar gelas-gelas, lalu menaburkannya ke pot cabai di depan pintu. Ampas yang diakui sebagai ampas, katanya, bisa menjadi pupuk; yang disembunyikan di bawah kardus hanya menjadi bau. Di dasar gelasku, endapan hitam itu sudah dingin, tinggal menunggu giliran ke pot.

Menjelang tutup, radio tua di pojok warung memutar adagio Concierto de Aranjuez karya Joaquín Rodrigo. Telingaku, yang dibesarkan film koboi, selalu mengira nada itu cocok mengiringi duel tengah hari: dua penembak berhadapan di jalan berdebu, seisi kota mengintip dari celah jendela. Malam ini kutangkap hal lain. Dalam adagio itu gitarnya hanya satu, kecil, dan mudah tenggelam di hadapan orkestra segedung, tetapi justru orkestralah yang menahan diri setiap kali gitar bicara. Rakyat di warung ini ibarat gitar itu: tak memegang pistol, tak punya kursi di barisan gesek, hanya menjaga satu nada agar sampai ke telinga. Para pemain di tengah jalan, yang mundur, bertahan, atau memakzulkan, boleh menarik pelatuk kapan saja; kami cuma meminta kebiasaan orkestra yang baik, yaitu tahu kapan masuk, tahu kapan diam, dan tak memotong melodi sebelum nadanya selesai. Ibu pemilik warung mematikan radio. Nada terakhir tertinggal sebentar, seperti ampas di dasar gelas: hitam, pahit, jujur, menunggu ditanam, bukan dibuang.

English

Ketika Pintu Keluar Lebih Ramai daripada Pintu Masuk

Catatan dari warung kopi tentang kader yang berpamitan dan ampas yang tak bisa diseduh dua kali

Warung langgananku punya aturan yang tak pernah dituliskan: pelanggan boleh membawa termos sendiri, tetapi gelasnya milik warung dan harus kembali ke rak. Aturan itu terlintas di kepalaku Selasa petang, 10 November 2026, ketika kabar dari layar ponsel para pengunjung menyebar lebih cepat daripada uap kopi. Kemarin tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia, yakni seorang menteri dan dua wakil menteri yang juga memegang kursi teras partai, berpamitan nyaris serentak, sebagian lewat unggahan pribadi, sebagian lewat surat kepada ketua umum. Dengan kepergian mereka, tak ada lagi kader partai itu yang tercatat di kabinet. Aku menyesap pelan; kopi di warung ini mengajarkan bahwa kabar yang datang bergerombol jarang lahir dari satu sebab saja.

Ketua umumnya, menurut keterangan tertulis yang beredar, menerima keputusan itu dengan hormat dan menegaskan bahwa pengabdian kepada negara berdiri di atas kepentingan golongan. Kalimat itu bagai kopi hitam yang ditakar pas: tak ada alasan untuk menolaknya mentah-mentah. Mengurus hutan, kependudukan, atau kebudayaan memang pekerjaan penuh waktu, dan pejabat yang sedang menyusun program tak mungkin sekaligus menghadiri rapat konsolidasi cabang. Alasan semacam itu patut didengar sebelum dicurigai.

Meski begitu, meja-meja di warung ini tak sepakat soal rasanya. Di meja tengah, tiga bapak berkacamata tebal, yang oleh pemilik warung dijuluki sidang ahli, menyodorkan tafsir masing-masing. Yang pertama menyebut ketiganya sekadar realistis membaca arah angin. Yang kedua menilai langkah itu manuver mencari tempat aman. Yang ketiga mengingatkan bahwa meninggalkan sebuah partai belum tentu berarti menjauhi tokoh yang dulu membesarkannya. Semua itu kutandai sebagai dugaan; belum satu pun terbukti, dan ketiganya menyeruput kopi tanpa ada yang mengaduk. Pemilik warung, yang telah menyaksikan empat kali pemilu dari balik etalase gorengan, hanya mengangkat alis: baginya, tafsir yang paling murah selalu paling cepat laku.

Waktunya memang mengundang tanya. Pamitan itu jatuh di tengah riuh polemik putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden, tokoh yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024. Pagi tadi, DPR membuka masa sidang tanpa membahas soal itu, meski Ketua DPR membenarkan telah menerima usulan hak menyatakan pendapat. Apakah dua peristiwa ini bersambung, belum kutemukan buktinya; itu baru bisik-bisik antarmeja. Dalam politik, kebetulan memang mirip gula di kopi sachet: selalu ada, jarang diakui.

Gorengan sore ini adalah pernyataan resmi: hangat, gurih, cepat habis, dan mengenyangkan hanya sebentar. Yang tak muat di piring adalah angkanya. Pada Pileg 2024, partai itu meraup 4.260.169 suara, atau 2,80 persen, sehingga tertahan di bawah ambang parlemen empat persen dan tak membawa kursi ke Senayan. Setelah kemarin, sebagian pengamat memperkirakan jalan menuju Pileg 2029 kian berat, sebuah perkiraan dan bukan kepastian. Partai yang berangkat dengan citra anak muda dan keberanian mengkritik kini diuji oleh pertanyaan paling membumi: siapa yang tersisa mengelola dapur ketika para wajah di layar pergi bekerja di tempat lain?

Di meja belakang, seorang pedagang sayur dan seorang guru honorer menghitung dengan jari. Bagi mereka, partai ibarat pemasok kopi: yang penting bukan siapa berdiri di depan etalase, melainkan apakah bubuknya tiba tepat waktu dan takarannya jujur. Si pedagang mengaku tak hafal satu pun nama ketiganya, tetapi ingat betul siapa yang rajin menyambangi pasar menjelang pemilu lalu lenyap sesudahnya. Si guru menimpali bahwa wajah boleh datang dan pergi, asalkan tunjangan yang dijanjikan sampai ke rekening. Selera pemilih ternyata lebih membumi daripada tafsir para ahli, dan jarang dimintai pendapat ketika strategi disusun.

Namun beban ini tak pantas ditimpakan pada satu gelas. Partai-partai lain pun terbiasa menyambut tokoh yang sedang menanjak dan melepas yang sedang menurun; perpindahan kader bukan hak paten satu warna. Pemilih ikut berperan: kita gemar memuji wajah segar di baliho, lalu mencoblos menurut kebiasaan keluarga. Para pengamat, termasuk penulis catatan ini, juga suka membaca ampas seperti kitab ramalan. Ampas memang enak dipandangi, tetapi menafsirkannya terburu-buru sering membuat tebakan meleset. Pemerintah yang menampung para pejabat itu pun berhak dimintai penjelasan tentang pembagian waktu antara kursi kerja dan urusan politik, agar tugas negara yang disebut-sebut itu benar-benar tampak hasilnya.

Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Partai bisa menyusun dan mengumumkan aturan etik tentang rangkap jabatan beserta masa transisinya sebelum seorang kader dilantik, sehingga kepergian tak perlu ditonton seperti sinetron. Alasan pamit dapat dibuka secukupnya, termasuk pelajaran yang dipetik organisasi darinya; wawancara keluar yang jujur jauh lebih murah daripada survei keterpilihan. Kaderisasi sebaiknya merambah pengurus daerah yang tak pernah disorot kamera. Pemilih bisa menimbang rekam kerja dan program ketimbang semarak spanduk, sementara kita para penafsir sebaiknya menunda vonis sampai bukti datang.

Ibu pemilik warung mengumpulkan gelas dari tiap meja dan mengembalikannya ke rak; tak satu pun dibawa pulang, hanya termos masing-masing yang ikut pergi. Di dasar gelasku tersisa ampas setengah sendok, tenang, tak peduli pada tafsir siapa pun. Kuingat satu pelajaran dari warung ini: kopi kedua dari ampas yang sama hanyalah air berwarna. Mungkin itulah sebabnya pelanggan tetap lebih setia pada warung yang jujur soal takarannya dibanding yang paling ramai musiknya. Kepercayaan pun tak bisa diseduh dua kali dari ampas lama; ia menuntut biji baru berupa program yang jelas, janji yang ditepati, dan kejujuran tentang mengapa orang datang dan pergi.

English