Keadilan Tak Butuh Pose

Catatan Warung Kopi tentang Jarak yang Semestinya Dijaga antara Meja Hijau dan Kamera Ponsel

Warung kopi langgananku punya satu peraturan tak tertulis: layar ponsel pelanggan hanya boleh dipelototi setelah kopinya tiba. Pagi itu peraturan itu dilanggar serentak oleh seluruh meja, sebab sebuah video sedang berpindah dari tangan ke tangan. Isinya sekelompok orang yang diduga jaksa penuntut umum, berdiri berdekatan dengan seorang saksi, dan lensa-lensa ponsel mengarah ke sana dengan semangat para pemburu cenderamata. Sebagian pemirsa bersumpah melihat sebuah kedipan mata. Sebagian lain berkata itu pasti debu ruang sidang. Aku mengaduk kopiku sambil menimbang bahwa debu, dalam sejarah peradilan, belum pernah menjadi barang bukti.

Duduk perkaranya, setidaknya menurut pemberitaan, terjadi pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan hari itu memeriksa dua terdakwa, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), yang didakwa memfitnah dan mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo lewat tudingan ijazah palsu. Sang mantan presiden hadir sebagai saksi. Sesudah sidang bubar, beredarlah video yang disebut menampilkan sejumlah jaksa berfoto bersamanya. Aku perlu jujur mengatakan bahwa aku tak melihat sendiri kejadiannya. Dalam pemberitaan yang kubaca pun, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan mengenai hal itu.

Reaksi pertama datang dari dr. Tifa, salah satu terdakwa, yang menyebut kejadian itu persoalan serius, merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa, dan berencana melaporkannya. Pengamat yang teliti tentu mencatat bahwa pengkritik paling lantang adalah pihak yang sedang diadili, dan siapa pun yang berkepentingan wajar dicurigai membawa kepentingan. Akan tetapi, sebuah kritik tidak otomatis keliru hanya karena penyampainya sedang berada di kursi pesakitan. Pertanyaan yang diajukannya tetap berdiri sendiri, dan jawabannya tak bergantung pada siapa yang bertanya.

Pertanyaan itu bukan apakah para jaksa memihak. Untuk menyimpulkan keberpihakan, orang perlu bukti yang jauh lebih berat daripada sebuah foto, dan foto pun dapat diambil karena seribu alasan yang tak tampak dari luar. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih tua: pantaskah penuntut yang sedang menangani sebuah perkara besar berpose berdampingan dengan salah satu pihak yang berkepentingan di dalamnya? Pepatah klasik dalam dunia hukum berbahasa Inggris menyebutkan bahwa keadilan tak cukup ditegakkan, ia juga harus tampak ditegakkan. Maknanya jelas: yang dijaga bukan hanya kebenaran di dalam kepala, melainkan juga kepercayaan di dalam kepala orang lain.

Perumpamaan terbaiknya kutemukan di warung ini sendiri. Bayangkan pertandingan sepak bola kampung. Wasit mungkin saja jujur sampai ke tulang, tetapi jika selesai babak pertama ia kedapatan merangkul pencetak gol tim tuan rumah dan tersenyum untuk difoto, penonton di tribun takkan menunggu peluit kedua untuk mulai berbisik. Mereka tidak menuduh wasit curang, mereka hanya bertanya mengapa wasit tak bisa menunda keakraban itu sampai pertandingan usai. Timbangan di warung pun begitu. Penjual yang jujur tak perlu menjauhi pembeli, tetapi ia pandai menjaga agar tak seorang pun dapat mengira jarinya sedang menekan salah satu sisi.

Tentu ada yang akan berkata bahwa itu cuma dokumentasi biasa. Seorang mantan presiden tidak mudah ditolak, siapa pun yang berdiri di dekatnya cenderung ingin mengabadikan momen, dan senyum di depan kamera bukan tindak pidana. Pembelaan semacam itu masuk akal, dan sebaiknya didengar dengan hormat. Namun justru karena perkara ini menyita perhatian nasional, dan karena masing-masing pihak sedang dihinggapi curiga, standar kehati-hatian etis semestinya naik satu tingkat, bukan turun. Dalam perkara sepele, foto bersama hanya menghasilkan foto. Dalam perkara yang dipantau jutaan mata, ia dapat menghasilkan tafsir, dan tafsir, di negeri yang gemar membaca kedipan, tumbuh lebih cepat daripada tumpukan berkas.

Ironinya, ruang sidang hari itu sudah sangat kaya drama tanpa perlu tambahan sesi foto. Terdakwa tertawa lepas ketika ijazah dipertunjukkan. Seorang pengacara dan jaksa saling bentak sampai hakim harus menskors sidang. Pertanyaan yang tak banyak berkaitan dengan pokok perkara sempat dilontarkan, dan saksi menyatakan keberatan. Di tengah semua itu, kupikir satu-satunya pihak yang semestinya terlihat sepenuhnya tenang, datar, dan membosankan adalah penuntut umum, sebab kebosanan adalah tanda lembaga yang bekerja menurut prosedur, bukan menurut sorotan lampu. Peran sebagai selebritas sudah cukup padat di aula itu, dan panggung tidak butuh figuran lagi.

Maka kritik terkuat bagi peristiwa ini, menurut hematku, bukanlah tuduhan bahwa jaksa tak netral, melainkan penilaian bahwa tindakan itu kurang menjaga penampilan netralitas, yaitu modal kepercayaan yang diwariskan kepada setiap lembaga hukum. Kewenangan formal membuat sebuah lembaga berkuasa, tetapi kepercayaan membuatnya dihormati, dan kepercayaan, seperti ampas kopi, mudah mengendap dan sulit diangkat. Begitu ia terkikis, setiap langkah berikutnya, bahkan yang sungguh benar, akan dibaca dengan mata curiga. Apakah ini melanggar kode perilaku atau tidak, itu urusan pemeriksaan resmi yang semestinya berjalan lewat mekanisme yang ada, bukan lewat komentar di meja warung maupun kolom unggahan.

Sore itu aku menghabiskan kopi dan menyimpan ponselku dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, dan tak ingin menebak-nebak. Yang kutahu, solusi paling murah untuk persoalan semacam ini nyaris tak memerlukan peraturan baru: simpanlah kamera sampai putusan dibacakan, dan biarkan ruang sidang sedikit membosankan. Palu hakim cukup berbunyi sekali, dan shutter ponsel bisa menunggu sampai semua orang pulang. Sebab keadilan, sebagaimana kopi yang baik, tak membutuhkan pose agar terasa nikmat. Ia cukup datang apa adanya, tepat takaran, dan tak berpihak pada siapa pun yang memegang sendok.

English

Pajak Lama, Singkatan Baru

Ada tiga hal yang mampu menyatukan bangsa ini: sepak bola, harga cabai, dan kabar pajak yang bocor sebelum penjelasannya siap. Pekan ini, yang ketiga mendapat panggung utama. Aku menyaksikannya langsung dari bangku warung kopi langgananku, sambil membayar kopi dengan QRIS yang stikernya sudah kumal karena terlalu sering dipindai. Kopinya masih hangat, tetapi percakapan di sekelilingku sudah cukup panas untuk menyeduh dua gelas sekaligus.

Semuanya bermula dari sebuah acara di Jakarta. Seorang tokoh di lingkungan dunia usaha, yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026. Kalimat itu pendek, tegas, dan sangat mudah dibagikan, tiga syarat yang menjadikannya calon penghuni grup keluarga. Dan dalam hitungan jam, ia memang menempuh perjalanan yang jarang ditempuh kebijakan mana pun: dari ruang acara ke ponsel para tetangga, lalu berhenti di tangan seorang bibi yang mengetik dengan huruf kapital bahwa hati-hati, transfer ke anak kos kena pajak. Isu pajak atas transfer bank pun merebak secepat gosip pernikahan artis, dan kasir warung langgananku sempat menempelkan kertas kecil bertuliskan bayar tunai lebih aman, sebuah kebijakan lokal yang terbit lebih cepat daripada peraturan menteri mana pun.

Penjelasan resmi baru menyusul kemudian, dan datang dengan nama yang megah. Pada Senin, 2 November, Direktorat Jenderal Pajak lewat direktur penyuluhannya menerangkan bahwa yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, disingkat SPP-TDLN. Singkatan itu terdengar seperti nama sandi operasi intelijen, padahal urusannya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Menurut klarifikasi itu, ini bukan pajak baru, tarif PPN tidak berubah, dan tidak semua transaksi luar negeri dikenai pajak. Transfer dana pribadi maupun kiriman uang tidak otomatis kena apa-apa. Bila PPN suatu transaksi sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan elektronik yang ditunjuk, ia tidak akan dipungut lagi, dan masyarakat tidak perlu menyetor atau melapor sendiri.

Rakyat menarik napas lega, lalu menyadari bahwa mereka baru saja belajar satu singkatan demi memastikan uang gorengan mereka aman. Di negeri yang menghafal Pancasila saja belum tentu lancar, kini tersedia tambahan hafalan bernama SPP-TDLN. Kurikulum nasional memang tak pernah kekurangan beban. Dan di tengah kelegaan itu, muncul kabar yang membuat seluruh drama terasa lebih lucu: menurut penjelasan, sistem tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 25 September. Artinya, kebijakan itu telah duduk tenang di kursinya hampir sebulan lebih, tanpa seorang pun panik, sampai ada yang mengumumkannya dengan nada seolah baru dilahirkan. Seperti tamu yang sudah makan di warung, tetapi baru dikenalkan kepada pemilik ketika tagihan tiba.

Penjelasannya sendiri, jujur saja, cukup masuk akal. Selama ini layanan digital dari seberang lautan, mulai dari langganan hiburan sampai aplikasi, dinikmati warga di sini dengan pemungutan PPN yang tidak selalu rapi, sementara pelaku usaha lokal sudah lama tertib menyetor. Ibarat dua warung bersebelahan: yang satu rajin memasang struk pajak, yang lain menjual lewat jendela belakang tanpa catatan apa pun. Tujuan menyamakan lapangan permainan, supaya pengusaha dalam negeri tidak bertanding dengan satu kaki terikat, patut didukung. Aku sendiri bukan penasihat pajak, dan siapa pun yang ingin tahu perinciannya sebaiknya merujuk langsung ke Direktorat Jenderal Pajak. Hanya saja, lapangan itu baru diumumkan rata setelah penonton telanjur mengira tribunnya yang akan dipajaki.

Di sinilah persoalan sebenarnya bersembunyi. Bukan di rumus, bukan di tarif, melainkan di urutan. Kebijakan yang baik semestinya seperti makan malam: hidangan disajikan dulu, resepnya diterangkan kemudian. Kita justru sering mendapat resep yang bocor lebih awal, disusul tuduhan bahwa dapurnya sedang menyiapkan sesuatu yang mencurigakan, sementara hidangannya tiba paling akhir dengan label mohon tidak panik. Label itu sendiri sudah memancing panik. Sejarah mencatat bahwa belum pernah ada orang yang tenang setelah mendengar mohon tenang. Itu mirip petugas bandara yang berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan sambil berlari.

Maka warung kopi, sekali lagi, menjadi forum kebijakan yang paling jujur. Seorang pengemudi ojek daring, yang kebetulan paling paham arus uang di kota ini, berkata bahwa ia tak menolak membayar pajak. Ia cuma ingin tahu pajak apa yang dibayarnya, ke mana perginya, dan mengapa ia mendengarnya dari grup percakapan lebih dulu daripada dari pengumuman resmi. Temannya mengangguk, menyeruput kopi, lalu menambahkan bahwa kalau semua penjelasan pemerintah ditulis sesederhana struk parkir, negeri ini sudah lama menjadi juara dunia kepercayaan publik. Kalimat itu mungkin terlalu sederhana untuk masuk naskah akademik. Tetapi justru karena itulah ia jujur.

Adil pula kuakui bahwa klarifikasi datang dalam hitungan hari, bukan bulan, dan itu patut dihargai. Namun pemadam yang cekatan tetap tiba sesudah tetangga sibuk menyiram dengan ember sendiri. Pengumuman dan penjelasan semestinya satu paket, seperti kopi dan gula yang diaduk bersama, bukan gula yang menyusul lima menit kemudian dan sudah dingin. Dalam urusan komunikasi, kata pertama selalu punya keunggulan: ia sampai lebih dulu, dan siapa pun yang datang belakangan harus mengejar sambil membawa koreksi.

Hari Pahlawan tinggal beberapa hari lagi. Barangkali ini saatnya kita memperluas makna pahlawan: bukan hanya mereka yang dulu mengangkat bambu runcing, tetapi juga mereka yang hari ini sanggup membaca tiga klarifikasi, dua siaran pers, dan satu cek fakta, lalu tetap bisa membayar kopi lewat QRIS dengan hati tenang. Mereka tak mendapat medali. Paling banter, kembalian seribu rupiah yang tak pernah sempat diambil.

Dan jika suatu hari pemerintah berhasil menjelaskan sebuah kebijakan sebelum rumornya menyebar, rakyat siap memberikan penghargaan paling tinggi yang mereka miliki: tidak panik. Aku menghabiskan kopiku sore itu dan menyisakan sedikit ampas di dasar gelas, sebab ampas pun tahu bahwa kepercayaan dibangun dari urutan yang benar, bukan dari singkatan yang megah.

Dan seandainya suatu hari pajak benar-benar menambah beban di pundak rakyat, tak perlu cemas, sebab bangsa ini sudah punya jalan keluar yang paling terjangkau dan, sejauh ini, bebas PPN: bernyanyi. Cukup sendok sebagai mikrofon, gelas kopi sebagai penonton, dan satu balada Prancis tahun enam puluhan berjudul L'amour est bleu, yang konon pernah dibawakan Claudine Longet. Dengan suara pas-pasan dan lafal Prancis yang disusun murni berdasarkan firasat, kami akan melantunkannya dengan khidmat, dari biru yang penuh harapan hingga kelabu yang sangat kami kenal setiap kali membuka tagihan. Tak seorang pun akan mengerti seluruh liriknya, tetapi semua orang paham perasaannya. Hanya satu doa kecil yang tersisa: semoga nyanyian di warung itu tak segera mendapat singkatan baru, sebab di negeri ini singkatan baru selalu datang lebih cepat daripada penjelasannya.

Bleu, bleu, l'amour est bleu

Berce mon cœur, mon cœur amoureux

Bleu, bleu, l'amour est bleu

Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux

Comme l'eau, comme l'eau qui court

Moi, mon cœur court après ton amour

Gris, gris, l'amour est gris

Pleure mon cœur lorsque tu t'en vas

Gris, gris, le ciel est gris

Tombe la pluie quand tu n'es plus là

Saduran bahasa Indonesia 

Biru, biru, cinta itu biru

Buaian hatiku, hatiku yang penuh cinta

Biru, biru, cinta itu biru

Biru seperti langit yang bermain di matamu

Seperti air, seperti air yang mengalir

Hatiku, hatiku berlari mengejar cintamu

Kelabu, kelabu, cinta itu kelabu

Hatiku menangis saat kau pergi

Kelabu, kelabu, langit itu kelabu

Hujan turun saat kau tak lagi di sini

English