Perang: Para Penyintas, Ingatan, dan Tanggungjawab Moral (29)

Hubungan historis antara dunia Arab dan blok Barat pasca-Perang Dunia II merupakan sebuah jalinan pragmatisme strategis yang rumit—sering disebut sebagai Realpolitik—bukan sekadar narasi keberpihakan total atau pengkhianatan. Setelah tahun 1945, Timur Tengah muncul sebagai garis depan vital dalam Perang Dingin, yang mendorong Amerika Serikat membina hubungan mendalam dengan negara-negara monarki konservatif seperti Arab Saudi, Yordania, dan Iran pada masa kepemimpinan Syah Pahlevi. Aliansi-aliansi ini utamanya dibentuk untuk menjadi benteng pertahanan melawan ekspansi Uni Soviet dan bangkitnya nasionalisme Arab radikal yang sekuler, yang dipandang oleh banyak monarki tradisional sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan kekuasaan mereka.

Namun, anggapan bahwa negara-negara pro-Barat ini tak pernah membela sesama negara Muslim secara historis kurang tepat. Meskipun pemerintah negara-negara tersebut lebih sering memprioritaskan keamanan rezim dan stabilitas ekonomi—yang sebagian besar terikat pada perdagangan minyak global—mereka kerap mengalami gesekan signifikan dengan mitra Barat mereka ketika kepentingan regional atau agama dipertaruhkan. Contoh paling menonjol dari ketegangan ini adalah konflik Arab-Israel. Terlepas dari ketergantungan mereka pada perangkat militer dan jaminan keamanan Amerika, negara-negara Arab pro-Barat memimpin embargo minyak besar-besaran terhadap Amerika Serikat pada tahun 1973 sebagai bentuk protes atas dukungan Barat terhadap Israel. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan yang jelas dalam keberpihakan mereka kepada Barat ketika masalah solidaritas Palestina atau Islam menjadi kebutuhan politik domestik.

Lebih lanjut, keputusan negara-negara ini kerap didorong oleh persaingan regional internal alih-alih sekadar keinginan untuk menyenangkan Barat. Sebagai contoh, selama Perang Teluk 1990-1991, negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir bergabung dengan koalisi pimpinan AS melawan Irak bukan semata-mata karena loyalitas kepada Barat, melainkan karena invasi Saddam Hussein ke Kuwait menimbulkan ancaman eksistensial terhadap status quo regional. Dalam kasus seperti ini, sikap "pro-Barat" sebenarnya merupakan langkah kalkulasi untuk menjaga kedaulatan mereka sendiri dari tetangga yang agresif.

Kendati negara-negara Arab tertentu tetap mempertahankan kemitraan yang langgeng dengan Amerika Serikat untuk menangkal ancaman—terutama pengaruh regional Iran setelah tahun 1979—mereka secara konsisten harus melakukan aksi keseimbangan yang sangat sensitif. Mereka berusaha memetik keuntungan dari kerja sama militer dan ekonomi Barat, sembari secara bersamaan mencoba mempertahankan legitimasi mereka sebagai pemimpin di dunia Islam. Oleh karena itu, tindakan mereka jarang sekali merupakan hasil dari kepatuhan buta terhadap Barat, melainkan respons kompleks terhadap tekanan yang saling bersaing antara kepentingan nasional, perebutan kekuasaan regional, dan identitas keagamaan.

Bentang politik Timur Tengah usai Perang Dunia Kedua ditandai oleh pembagian yang mencolok antara negara-negara yang baru merdeka yang mencari perlindungan Barat dan mereka yang menempuh jalur revolusioner anti-imperialis. Beberapa negara monarki mengukuhkan posisi pro-Barat mereka selama era ini, terutama untuk mengamankan perlindungan militer dan pembangunan ekonomi melalui industri minyak yang tengah berkembang pesat. Arab Saudi tetap menjadi contoh yang paling bertahan, setelah mengukuhkan kemitraan strategisnya dengan Amerika Serikat melalui pertemuan tahun 1945 antara Raja Abdulaziz dan Presiden Roosevelt. Demikian pula dengan Kerajaan Yordania yang mempertahankan hubungan mendalam dengan Inggris dan kemudian Amerika Serikat demi memastikan kelangsungan hidupnya di tengah ketidakstabilan regional. Kuwait, setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1961, juga menyelaraskan diri secara kokoh dengan kepentingan Barat, sebuah hubungan yang menjadi landasan strategi keamanan nasionalnya.

Sebaliknya, periode tersebut juga ditandai dengan penumbangan rezim-rezim yang dianggap terlalu dekat dengan kekuatan "imperialis" Barat atau yang menentang arus nasionalisme Arab dan sosialisme yang sedang bangkit. Kerajaan Irak mungkin merupakan korban yang paling signifikan; pada tahun 1958, monarki pro-Inggris tersebut digulingkan secara brutal dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Abd al-Karim Qasim, yang mengubah haluan negara tersebut dari sekutu Barat menjadi negara yang sering kali berpihak pada kepentingan Uni Soviet. Di Mesir, Revolusi 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser menggulingkan Raja Farouk yang pro-Inggris, mengubah negara tersebut menjadi garda terdepan Pan-Arabisme yang sering kali berbenturan dengan kekuatan Barat, terutama saat Krisis Suez. Hal serupa terjadi di Kerajaan Libya di bawah kepemimpinan Raja Idris yang digulingkan pada tahun 1969 oleh Muammar Gaddafi, yang segera membubarkan pangkalan militer Barat dan menasionalisasi kepentingan minyak.

Transisi-transisi ini menegaskan sifat politik Arab pasca-perang yang fluktuatif, dimana keberpihakan kepada Barat acapkali memberikan keamanan bagi rezim, tetapi di saat yang sama. mengundang kemarahan domestik dan semangat revolusioner. Penggulingan pemerintahan pro-Barat ini jarang terkait dengan kebijakan luar negeri belaka; hal tersebut merupakan penolakan terhadap persepsi ketundukan kepada mantan tuan kolonial demi identitas nasional yang lebih tegas, meski seringkali bersifat otoriter.

Strategi geopolitik negara-negara Arab pro-Barat terhadap triad yang terdiri dari Iran, Amerika Serikat, dan Israel ditentukan oleh hierarki ancaman yang kompleks, di mana Iran semakin dipandang sebagai tantangan eksistensial utama. Selama beberapa dekade, pilar sentral diplomasi Timur Tengah adalah konflik Arab-Israel; namun, setelah Revolusi Islam 1979 di Iran, terjadi pergeseran paradigma yang mendalam. Negara-negara monarki Sunni yang konservatif, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mulai memandang upaya Iran dalam "mengekspor revolusi" serta dukungannya terhadap proksi Syiah—seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman—sebagai ancaman yang jauh lebih mendesak terhadap stabilitas domestik dan integritas teritorial mereka dibandingkan dengan negara Israel. Kekhawatiran bersama ini telah menyebabkan penyelarasan kembali kepentingan regional yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun sering kali dilakukan secara diam-diam.

Dalam konteks ini, Amerika Serikat berfungsi sebagai penjamin keamanan yang sangat diperlukan bagi negara-negara Arab tersebut. Terlepas dari gesekan diplomatik yang sesekali terjadi dan kekhawatiran mengenai "pergeseran fokus" Amerika keluar dari Timur Tengah, negara-negara Arab pro-Barat tetap sangat bergantung pada kehadiran militer, pertukaran intelijen, dan persenjataan canggih AS untuk menghalangi hegemoni Iran. Hubungan ini bersifat simbiosis: AS menyediakan payung perlindungan dan memastikan kelancaran aliran energi melalui Selat Hormuz, sementara negara-negara Arab menawarkan pangkalan strategis dan kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme. Setiap kali ketegangan dengan Iran meningkat, seperti saat sengketa maritim atau serangan pesawat tak berawak terhadap infrastruktur minyak, negara-negara ini secara konsisten berharap kepada Washington untuk memproyeksikan kekuatan dan menjaga keseimbangan regional guna mencegah dominasi Iran.

Hal yang paling mencolok adalah bahwa persepsi terhadap Iran sebagai musuh bersama telah mengubah secara fundamental pendekatan Arab terhadap Israel. Hal ini memuncak dalam Abraham Accords (Perjanjian Abraham), di mana beberapa negara Arab meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel, yang secara efektif memisahkan isu Palestina dari kebutuhan keamanan strategis mereka yang lebih luas. Dari sudut pandang mereka, Israel tidak lagi dipandang semata-mata sebagai musuh, melainkan sebagai mitra regional yang kuat dengan kepentingan bersama dalam membendung pengaruh Iran dan kemajuan teknologi. Meskipun masyarakat Arab pada umumnya masih bersimpati pada perjuangan Palestina, elit penguasa di negara-negara pro-Barat semakin memandang kerja sama keamanan dengan Israel dan AS sebagai kebutuhan pragmatis untuk menyeimbangkan kekuatan "Bulan Sabit Syiah" yang dipimpin oleh Teheran. Akibatnya, dinamika regional kontemporer saat ini tidak lagi terlalu fokus pada perpecahan lama antara Arab dan Israel, melainkan lebih kepada koalisi negara-negara yang mempertahankan status quo, dengan dukungan AS, yang berdiri melawan "Poros Perlawanan" pimpinan Iran.

Meskipun lanskap regional sering kali didominasi oleh monarki yang selaras dengan Barat, terdapat kelompok negara Arab yang signifikan yang mempertahankan orientasi yang jelas-jelas non-Barat atau anti-Barat, yang sering dikarakterisasikan sebagai "Poros Perlawanan" atau "Negara-Negara Revisionis." Negara-negara ini biasanya menolak hegemoni Amerika dan arsitektur keamanan pasca-Perang Dingin, dan lebih memilih untuk memupuk kemitraan strategis yang mendalam dengan rival-rival Barat, seperti Rusia dan China. Suriah tetap menjadi contoh paling menonjol dari sikap ini; di bawah pemerintahan Ba'athist Bashar al-Assad, Damaskus telah mempertahankan aliansi selama puluhan tahun dengan Moskow dan Teheran, memandang pengaruh Barat sebagai perambahan imperialis terhadap kedaulatan Arab. Bagi Suriah, kehadiran pasukan AS di tanah mereka dan sanksi yang dipimpin Barat dipandang sebagai tindakan permusuhan langsung, yang semakin memperkuat posisinya sebagai lawan utama blok Barat di wilayah Syam (Levant).

Aljazair juga menempati posisi yang unik dan sangat independen di dunia Arab, yang berakar pada perjuangan revolusioner traumatisnya melawan penjajahan Prancis. Meskipun negara ini mempertahankan hubungan ekonomi fungsional dengan Eropa—terutama terkait ekspor gas alam—simpati militer dan ideologisnya secara historis lebih condong ke Timur. Algiers secara konsisten menghindari bergabung dengan aliansi keamanan yang dipimpin Barat, mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan Rusia, dan tetap menjadi kritikus vokal terhadap segala bentuk campur tangan Barat dalam urusan internal negara-negara Afrika Utara atau Arab. Postur non-blok namun sering kali anti-Barat ini memungkinkan Aljazair untuk memproyeksikan kekuatan regionalnya sendiri tanpa terlihat tunduk seperti yang biasa terjadi pada sekutu formal perjanjian AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik di Irak dan Lebanon menjadi semakin terbelah, dengan faksi-faksi domestik yang kuat—terutama yang selaras dengan Iran—bekerja untuk mengurangi pengaruh Barat. Di Irak, meskipun pemerintah resminya mempertahankan hubungan yang sensitif dan sering kali genting dengan Washington, terdapat gerakan parlementer dan paramiliter yang kuat serta vokal yang menuntut penarikan total pasukan AS. Demikian pula di Lebanon, bobot politik dan militer yang sangat besar dari Hizbullah memastikan bahwa negara tersebut tidak dapat sepenuhnya selaras dengan tujuan Barat, terutama mengenai Israel dan keamanan regional. Negara-negara ini mewakili "zona abu-abu" di mana perjuangan antara aspirasi pro-Barat dan sentimen revolusioner anti-Barat menciptakan keadaan ketegangan geopolitik yang abadi, memastikan bahwa dunia Arab tetap jauh dari blok monolitik di bawah pengaruh Barat.

Postur geopolitik negara-negara Arab yang tidak selaras dengan Barat terhadap triad Iran, Amerika Serikat, dan Israel bertolak belakang dengan sikap negara-negara monarki Teluk, karena negara-negara ini umumnya memandang Iran sebagai mitra strategis yang vital atau kekuatan revolusioner yang "persaudaraan" alih-alih sebagai ancaman regional. Bagi pemerintah Suriah serta faksi-faksi politik-militer yang kuat di Irak dan Lebanon, Iran mewakili penyeimbang utama terhadap pengaruh Barat dan dominasi militer Israel. "Poros Perlawanan" ini berbagi kerangka ideologis yang sama yang memprioritaskan otonomi regional dan pengusiran jejak militer Amerika dari Timur Tengah. Konsekuensinya, alih-alih berupaya membendung Teheran, para aktor ini sering kali mengoordinasikan kebijakan keamanan mereka dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta memandang dukungan teknologi dan militer Iran sebagai hal yang esensial bagi kelangsungan hidup domestik dan pengaruh regional mereka sendiri.

Terkait Amerika Serikat, negara-negara dan faksi-faksi ini mengadopsi sikap skeptisisme yang mendalam atau permusuhan terang-terangan, dengan memandang Washington bukan sebagai penjamin keamanan, melainkan sebagai kekuatan imperialis yang tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan Israel dan mendestabilisasi negara-negara Arab yang independen. Di Damaskus, kehadiran Amerika dipandang sebagai pendudukan ilegal, sementara di Baghdad, blok-blok parlemen nasionalis dan pro-Iran secara konsisten membingkai misi militer AS sebagai pelanggaran kedaulatan nasional. Hubungan permusuhan dengan Amerika Serikat ini semakin diperburuk oleh penggunaan sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik, yang memaksa negara-negara tersebut untuk semakin bersandar pada orbit Teheran dan Moskow guna menghindari sistem keuangan yang dipimpin Barat.

Sikap terhadap Israel tetap menjadi elemen yang paling kaku dalam kebijakan luar negeri mereka, karena negara-negara ini terus mendefinisikan diri mereka melalui oposisi aktif atau ideologis terhadap negara Zionis tersebut. Berbeda dengan para penandatangan Abraham Accords, negara-negara seperti Suriah dan blok politik dominan di Lebanon serta Irak menolak normalisasi hubungan apa pun, dengan mempertahankan argumen bahwa Israel adalah entitas kolonial dan sumber utama ketidakstabilan regional. Permusuhan terhadap Israel ini terkait erat dengan dukungan mereka terhadap Iran; mereka menganggap jaringan regional Teheran sebagai satu-satunya pencegah militer yang kredibel terhadap ekspansionisme Israel. Oleh karena itu, dinamika kontemporer bagi blok ini ditentukan oleh komitmen terhadap "front persatuan" di mana keamanan Damaskus, pengaruh Hizbullah di Beirut, dan kekuatan Pasukan Mobilisasi Populer di Irak semuanya dipandang sebagai komponen yang saling berhubungan dalam perjuangan yang lebih luas melawan hegemoni Barat dan Israel.

Di dalam jalinan geopolitik Timur Tengah yang rumit, beberapa negara Arab telah mengukir ceruk yang berbeda dengan mengadopsi kebijakan netralitas aktif atau ketidakberpihakan strategis, secara sengaja menghindari pilihan biner antara perlindungan Barat dan "Poros Perlawanan" yang anti-Barat. Oman mungkin merupakan contoh yang paling esensial dari filosofi diplomatik ini; selama beberapa dekade, Muscat telah berfungsi sebagai "Swiss-nya Timur Tengah", dengan mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Inggris sembari secara bersamaan berfungsi sebagai saluran belakang (back-channel) yang vital untuk komunikasi dengan Iran. Sikap netral ini bukan sekadar penghindaran konflik yang pasif, melainkan kebijakan luar negeri proaktif yang bertujuan pada mediasi regional, yang memungkinkan Oman memfasilitasi negosiasi bersejarah, seperti yang mengarah pada kesepakatan nuklir Iran yang asli, tanpa dianggap sebagai boneka dari kekuatan eksternal mana pun.

Qatar juga beroperasi di dalam ruang unik yang menolak kategorisasi sederhana, dengan menerapkan jenis diplomasi "omni-directional" (segala arah) yang canggih. Meskipun negara tersebut menampung pangkalan militer Amerika terbesar di kawasan itu, Al-Udeid, di saat yang sama ia mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Iran—yang mana mereka berbagi ladang gas alam terbesar di dunia—dan menyediakan platform bagi berbagai gerakan politik yang sering kali bertentangan dengan kepentingan Barat. Pendekatan ganda ini memungkinkan Doha bertindak sebagai perantara yang sangat diperlukan dalam beberapa perselisihan dunia yang paling sulit, mulai dari negosiasi Taliban-AS hingga pertukaran tahanan antara kekuatan Barat dan Iran. Dengan memposisikan dirinya sebagai landasan netral tempat para musuh dapat bertemu, Qatar memastikan keamanan dan relevansi globalnya sendiri melalui utilitas diplomatik daripada aliansi militer yang kaku.

Lebih jauh lagi, negara-negara seperti Tunisia dan, sampai batas tertentu, Mauritania sering kali condong ke arah postur netralis, yang utamanya berfokus pada stabilitas domestik dan kerja sama Mediterania daripada melibatkan diri dalam perjuangan ideologis yang lebih luas di kawasan Mashreq (dunia Arab bagian timur). Negara-negara ini umumnya berusaha untuk mempertahankan kemitraan yang seimbang baik dengan Uni Eropa maupun dunia Arab yang lebih luas, serta menolak tekanan untuk bergabung dengan blok-blok yang konfrontatif. "Jalan tengah" ini memungkinkan negara-negara Arab yang netral untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan ekonomi mereka di dunia yang semakin multipolar, membuktikan bahwa di wilayah yang sering ditentukan oleh persaingan sengit, terdapat nilai strategis yang signifikan dalam menjadi "jembatan" alih-alih menjadi "benteng".

Konsep tentang "Barat" sering kali disalahpahami sebagai kepatuhan monolitik terhadap kebijakan luar negeri Amerika; namun, dinamika internal di dalam blok Barat menunjukkan spektrum otonomi strategis dan pembangkangan yang sesekali terjadi. Meskipun hampir semua negara Barat mempertahankan hubungan keamanan fundamental dengan Amerika Serikat melalui kerangka kerja seperti NATO, beberapa negara secara historis menempuh jalur "Gaullist" atau jalur independen yang memprioritaskan kepentingan Eropa atau nasional di atas agenda global Washington. Prancis adalah contoh historis yang paling utama dari tradisi ini; di bawah Presiden Charles de Gaulle, Prancis secara terkenal menarik diri dari komando militer terpadu NATO pada tahun 1966 dan mengembangkan penangkal nuklir independennya sendiri, force de frappe, khusus untuk menghindari penyerapan ke dalam tatanan dunia bipolar pimpinan Amerika. Bahkan saat ini, Paris sering mengadvokasi "otonomi strategis Eropa," dengan argumen bahwa Eropa tidak boleh sekadar menjadi "mitra junior" bagi Amerika Serikat, melainkan kutub yang berbeda dalam dunia multipolar.

Demikian pula, negara-negara seperti Irlandia, Austria, dan Swiss—meskipun secara budaya dan ekonomi merupakan bagian integral dari dunia Barat—mempertahankan kebijakan resmi netralitas militer. Negara-negara ini bukan anggota NATO dan secara historis menolak untuk ditarik ke dalam intervensi militer yang dipimpin Amerika, seperti invasi ke Irak pada tahun 2003. Sikap "tidak pro-Amerika" mereka belum tentu lahir dari permusuhan, melainkan komitmen konstitusional untuk bertindak sebagai mediator yang tidak memihak dalam sengketa internasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi tuan rumah bagi organisasi internasional dan memfasilitasi diplomasi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sekutu formal AS, sehingga secara efektif menjauhkan identitas keamanan nasional mereka dari arahan strategis Gedung Putih.

Di era kontemporer, bangkitnya gerakan "iliberial" atau populis di dalam dunia Barat semakin memperumit aliansi transatlantik. Negara-negara semisal Hongaria, di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, kerapkali keluar dari barisan bersama AS dan Uni Eropa dalam isu-isu kritis, seperti hubungan dengan Rusia dan China. Budapest sering mengejar kebijakan "Pembukaan ke Timur," yang berupaya menyeimbangkan keanggotaan institusional Baratnya dengan hubungan pragmatis, dan terkadang mendukung, rival geopolitik utama Washington. Hal ini menunjukkan bahwa "Barat" semakin menjadi kumpulan negara dengan kepentingan yang berbeda-beda, di mana tingkat "pro-Amerikanisme" terus-menerus dinegosiasikan ulang berdasarkan politik domestik dan persepsi menurunnya pengaruh unipolar Amerika.

Di dalam lingkup politik Barat, konsensus mengenai Israel jauh dari kata seragam, melainkan bermanifestasi sebagai spektrum yang membentang dari aliansi militer yang setia hingga gesekan diplomatik yang mendalam. Terdapat kelompok negara Barat penting yang mempertahankan kebijakan "keterlibatan kritis"—negara-negara yang belum tentu mendukung tujuan geopolitik Israel, terutama terkait pendudukan wilayah Palestina, namun tetap menjaga jarak dari permusuhan terang-terangan. Irlandia dan Luksemburg mungkin merupakan pendukung paling vokal dari sikap berhati-hati ini; meskipun mereka mengakui hak Israel untuk berdiri dan mempertahankan hubungan diplomatik serta ekonomi yang fungsional, mereka sering kali menjadi pengkritik paling tajam terhadap kebijakan pemukiman Israel di dalam Uni Eropa. Bagi negara-negara ini, dukungan bersifat kondisional berdasarkan kepatuhan terhadap hukum internasional, dan mereka sering memimpin upaya pengakuan negara Palestina, dengan memandang peran mereka sebagai penengah moral alih-alih sekutu strategis negara Israel.

Sebaliknya, gagasan tentang negara Barat yang "anti-Israel" atau "memusuhi" menjadi rumit karena adanya perbedaan antara posisi diplomatik resmi suatu negara dengan iklim politiknya yang semakin konfliktual. Meskipun tidak ada pemerintah Barat yang secara resmi menyerukan kehancuran Israel, beberapa negara tertentu telah mengambil langkah-langkah yang dianggap Israel sebagai tindakan yang sangat memusuhi. Norwegia dan Spanyol, misalnya, baru-baru ini bergerak menuju postur diplomatik yang lebih konfrontatif dengan secara resmi mengakui Negara Palestina, sebuah langkah yang ditafsirkan oleh Yerusalem sebagai penghinaan langsung terhadap kepentingan keamanan nasionalnya. Selain itu, parlemen Belgia dan Irlandia telah menunjukkan gerakan legislatif yang signifikan, yang bertujuan melarang barang-barang yang diproduksi di pemukiman Israel, yang merepresentasikan bentuk tekanan ekonomi yang mendekati "permusuhan halus" yang jarang terlihat di antara sekutu tradisional Barat seperti Amerika Serikat atau Jerman.

Dalam kasus-kasus ekstrem dari kerusakan hubungan diplomatik, negara-negara seperti Islandia secara historis pernah mengalami periode gesekan yang intens; pada tahun 2015, Dewan Kota Reykjavik secara terkenal mengesahkan resolusi untuk memboikot semua barang Israel, meskipun hal ini kemudian dibatalkan menyusul tekanan internasional. Walaupun tindakan-tindakan ini tidak membentuk keadaan perang, hal tersebut menandakan tumbuhnya "pemutusan aliansi" (de-alignment) di mana nilai-nilai bersama dari tatanan Barat pasca-perang sedang dievaluasi kembali melalui kacamata hak asasi manusia dan dekolonisasi. Akibatnya, "Barat" tidak lagi dapat dipandang sebagai monolit diplomatik yang dapat diandalkan bagi Israel; sebaliknya, Barat adalah lanskap yang terpecah di mana rasa bersalah historis—yang lazim di Jerman dan Austria—berbenturan dengan komitmen progresif modern terhadap hukum internasional yang semakin umum di wilayah Nordik dan Mediterania.

Kesimpulan menyeluruh yang dapat ditarik dari tinjauan historis dan geopolitik yang luas ini adalah bahwa baik "dunia Arab" maupun "Barat" tidak berfungsi sebagai blok monolitik, melainkan sebagai kumpulan negara berdaulat yang dinamis dan didorong oleh tuntutan pragmatis Realpolitik. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, keberpihakan negara-negara ini tidak terlalu dibentuk oleh kesamaan identitas budaya atau agama, melainkan lebih oleh kalkulasi dingin mengenai keamanan nasional, kelangsungan hidup rezim, dan kepentingan ekonomi. Meskipun Amerika Serikat telah berhasil mempertahankan jaringan sekutu Arab konservatif untuk mengamankan aliran energi dan membendung pengaruh Iran, kemitraan ini tidak pernah bersifat absolut; bahkan monarki yang paling pro-Barat sekalipun telah menunjukkan kapasitas untuk membangkang ketika legitimasi regional atau stabilitas domestik mereka terancam, terutama terkait isu Palestina.

Sebaliknya, munculnya poros "Revisionis" atau anti-Barat—yang terdiri dari negara-negara seperti Suriah dan berbagai aktor non-negara—menyoroti perpecahan ideologis yang mendalam di Timur Tengah yang melampaui sekadar perbedaan agama. Negara-negara ini memandang intervensi Barat bukan sebagai kekuatan penyeimbang, melainkan sebagai perambahan imperialis, yang mendorong mereka untuk menjalin ikatan strategis yang mendalam dengan Moskow dan Teheran. Persaingan internal Arab ini sering kali mengalahkan permusuhan historis terhadap Israel, sebagaimana dibuktikan oleh tren normalisasi baru-baru ini di antara kekuatan-kekuatan pendukung status quo yang kini memandang Iran sebagai ancaman eksistensial yang lebih mendesak. Kehadiran mediator netral seperti Oman dan Qatar semakin memperumit biner ini, membuktikan bahwa terdapat nilai diplomatik penting dalam mempertahankan "jalan tengah" yang menjembatani kesenjangan antara negara-negara adidaya global dan rival regional.

Pada akhirnya, tatanan internasional pasca-perang tradisional sedang menjalani periode "pemutusan aliansi" (de-alignment) dan fragmentasi yang signifikan. Dunia Barat sendiri bukan lagi merupakan front diplomatik yang bersatu, dengan negara-negara seperti Prancis yang menegaskan otonomi strategisnya dan negara lain seperti Irlandia atau Spanyol yang mengadopsi postur yang semakin kritis, dan terkadang konfliktual, terhadap Israel berdasarkan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan politik global akan ditentukan oleh pergeseran dari aliansi permanen yang kaku menuju lanskap yang lebih multipolar dan transaksional. Di era baru ini, negara-negara di dunia Arab maupun Barat kemungkinan besar akan semakin memprioritaskan kebutuhan strategis spesifik mereka di atas arahan kolektif dari negara adidaya mana pun, yang mengarah pada dunia yang jauh lebih kompleks, sulit diprediksi, dan beragam secara ideologis dibandingkan era yang segera menyusul tahun 1945.

[Bagian 30]
[Bagian 28]

English

Perang: Para Penyintas, Ingatan, dan Tanggungjawab Moral (28)

"Selama sepuluh tahun yang melelahkan, tembok tinggi Troya tetap tak tergoyahkan. Bukan karena bangsa Troya tak terkalahkan, melainkan karena bangsa Yunani, meski unggul dalam jumlah, bertempur sebagai sekumpulan ego yang terpecah ketimbang satu kepalan tangan yang utuh. Barulah disaat mereka menganut satu strategi bersama yang terpadu—sang kuda kayu—gerbang kota itu akhirnya rontok. Kehancuran Troya menjadi pengingat abadi: benteng terbesar sebuah kota bukanlah bebatuan yang ada pada dindingnya, melainkan kohesi tak terputus dari mereka yang bersumpah membelanya. Dalam teater geopolitik modern, NATO berupaya memastikan bahwa para anggotanya takkan pernah berdiri sendirian di luar gerbang, ataupun terpecah belah di dalamnya.

Sementara legenda Troya mengilustrasikan kekuatan mentah dari koalisi sementara yang berkumpul demi satu penaklukan, abad kedua puluh menuntut arsitektur perdamaian yang lebih permanen. Gelombang Perang Dunia membuktikan bahwa aliansi yang bersifat sekilas tak lagi cukup untuk menjaga stabilitas global melawan agresi industri modern. Dari abu konflik global inilah, konsep 'Sekutu' berevolusi dari sekadar kebutuhan masa perang menjadi sebuah perisai pertahanan yang canggih dan tak goyah. Transisi ini mencapai puncaknya melalui pembentukan North Atlantic Treaty Organisation (NATO), sebuah aliansi yang mengubah prinsip kuno tentang bantuan timbal balik menjadi komitmen hukum dan militer formal yang dirancang untuk mencegah terjadinya pengepungan besar berikutnya terhadap peradaban Barat."

KEKUATAN SEKUTU DAN NATO:

Asal-Usul, Struktur, Operasi, dan Warisan Sejarah

Sejarah abad kedua puluh adalah, dalam ukuran yang besar, sejarah aliansi. Dari parit-parit pertempuran di Front Barat hingga aula-aula Brussels, bangsa-bangsa telah berulang kali mencari keselamatan dan kekuatan dalam tatanan kolektif, dengan menyadari bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh agresi, imperialisme, dan ekstremisme ideologis tak dapat dihadapi oleh satu negara yang bertindak sendiri. Dua tatanan semacam itu menonjol di atas segalanya dalam membentuk dunia modern: Kekuatan Sekutu, yang berperang dan pada akhirnya menang dalam Perang Dunia I (1914–1918) dan Perang Dunia II (1939–1945), serta Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), yang didirikan pada 1949 dan terus berfungsi sebagai aliansi militer terkemuka di dunia.

Namun, kendati sama-sama bertujuan menentang agresi bersenjata dan menegakkan keamanan internasional, Kekuatan Sekutu dan NATO secara mendasar berbeda dalam sifat, struktur, dan sifat permanennya. Yang pertama adalah koalisi ad hoc yang dibentuk di bawah tekanan perang; yang terakhir adalah organisasi yang bersifat tetap, berbasis perjanjian, dengan institusi permanen, struktur komando terpadu, dan komitmen pertahanan kolektif yang diabadikan dalam hukum internasional. Memahami kedua tatanan ini—asal-usulnya, cara kerjanya, keanggotaannya, dan hasilnya—sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat internasional telah berevolusi dalam pendekatannya terhadap keamanan kolektif.

Kekuatan Sekutu: Definisi dan Tinjauan Sejarah

Definisi

Istilah 'Allied Powers'—'Kekuatan Sekutu' (atau cukup disebut Allies, 'Sekutu') merujuk pada negara-negara yang bersatu dalam koalisi militer melawan musuh bersama selama Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Kata 'sekutu' berasal dari bahasa Latin alligare, yang bermakna 'mengikat bersama', dan dalam konteks hubungan internasional, istilah ini menunjukkan suatu perjanjian formal atau informal antara negara-negara untuk bekerja sama secara militer demi tujuan bersama (Oxford English Dictionary, 2023). Berbeda dengan organisasi permanen, aliansi semacam ini secara khas dibentuk sebagai respons terhadap ancaman spesifik dan bubar—atau disusun ulang secara radikal—begitu ancaman tersebut dinetralkan.

Dalam konteks Perang Dunia I, Sekutu terutama terdiri dari Triple Entente yang beranggotakan Prancis, Kekaisaran Britania, dan Kekaisaran Rusia, yang kemudian bergabung dengan Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan banyak negara lainnya. Dalam Perang Dunia II, kekuatan sekutu utama adalah Inggris Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Republik China—sering disebut sebagai 'Empat Besar'—bersama puluhan negara lain yang bersatu dalam perlawanan terhadap Kekuatan Poros, yakni Jerman Nazi, Italia fasis, dan Kekaisaran Jepang (Keegan, 1989, hlm. 47).

 

Perang Dunia I: Asal-Usul dan Latarbelakang (1914–1918)

Koalisi Sekutu dalam Perang Dunia I tidak muncul dalam kekosongan. Akar-akarnya terletak pada jaring aliansi yang kompleks, persaingan imperial, dan ketegangan nasionalis yang telah berkembang di Eropa setidaknya sejak 1870-an. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria pada 28 Juni 1914 di Sarajevo memicu serangkaian mobilisasi yang menarik masuk kekuatan-kekuatan besar Eropa dalam hitungan minggu (MacMillan, 2013, hlm. 77). Triple Entente yang telah ada—Prancis, Britania, dan Rusia—menghadapi Kekuatan Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan akhirnya Kekaisaran Ottoman serta Bulgaria.

Inggris masuk perang pada 4 Agustus 1914, menyusul invasi Jerman ke Belgia yang netral, dengan mengutip kewajibannya berdasarkan Traktat London 1839 yang menjamin netralitas Belgia (Ferguson, 1998, hlm. 168). Rusia telah memulai mobilisasi untuk mendukung sekutunya Serbia, sementara Prancis terikat oleh Aliansi Franco-Rusia tahun 1894. Rangkaian kewajiban perjanjian, yang masing-masing dipicu oleh yang lain, menggambarkan mekanisme mendasar dari politik aliansi: komitmen untuk membela satu mitra menarik masuk yang lain, memperluas konflik lokal menjadi perang benua atau global.

Italia, meskipun secara nominal merupakan anggota Triple Alliance bersama Jerman dan Austria-Hungaria, menyatakan netralitas pada 1914 dengan alasan bahwa tindakan Austria terhadap Serbia bersifat ofensif, bukan defensif. Pada 1915, Italia bergabung dengan Sekutu melalui Traktat London, didorong oleh janji-janji teritorial di Adriatik dan Tirol Selatan (Bosworth, 2005, hlm. 93). Amerika Serikat, yang awalnya menerapkan kebijakan netralitas ketat di bawah Presiden Woodrow Wilson, melibatkan diri ke dalam perang pada April 1917 menyusul dilanjutkannya perang kapal selam tanpa batas oleh Jerman dan terungkapnya Telegram Zimmermann, dimana Jerman secara diam-diam mengusulkan aliansi militer kepada Meksiko melawan Amerika Serikat (Tuchman, 1958, hlm. 146).

Kemenangan Sekutu pada November 1918 dicapai melalui kombinasi blokade angkatan laut, perang atrisi di Front Barat, runtuhnya garis belakang Kekuatan Sentral, dan intervensi menentukan pasukan Amerika yang segar. Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 yang menyusul menghasilkan Traktat Versailles, yang secara resmi mengakhiri keadaan perang dengan Jerman dan berupaya—dengan akibat yang pada akhirnya bencana—untuk membentuk ulang tatanan Eropa (MacMillan, 2001, hlm. 465).

Perang Dunia II: Asal-Usul dan Latarbelakang (1939–1945)

Kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia II muncul sebagai respons terhadap ancaman paling mematikan dan paling ekstrem secara ideologis yang pernah dihadapi sistem negara modern. Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler telah secara sistematis meruntuhkan tatanan pasca-Versailles melalui kombinasi persenjataan kembali, aneksasi teritorial, dan pemerasan diplomatik, yang berujung pada invasi ke Polandia pada 1 September 1939. Inggris dan Prancis, yang telah menjamin kemerdekaan Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman dua hari kemudian (Churchill, 1948, Vol. I, hlm. 395).

Fase awal perang menyaksikan kekalahan cepat Prancis pada Juni 1940, meninggalkan Inggris hampir sendirian dalam menghadapi tekanan udara dan laut Jerman. Situasi berubah secara mendasar pada Juni 1941 dengan Operasi Barbarossa—invasi mendadak Jerman ke Uni Soviet. Uni Soviet di bawah Stalin, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Jerman melalui Pakta Molotov–Ribbentrop, kini menjadi mitra Sekutu yang vital, meski secara ideologis tidak serasi. Churchill, yang telah menjadi salah satu suara anti-Komunis paling keras dalam politik Inggris, mengungkapkan dasar pragmatis dari keselarasan baru ini dengan ketegasan yang khas: 'Jika Hitler menginvasi Neraka sekalipun, saya setidaknya akan membuat referensi yang menguntungkan tentang Iblis di Dewan Perwakilan' (Churchill, sebagaimana dikutip dalam Gilbert, 1991, hlm. 1144).

Amerika Serikat bergabung dengan Kekuatan Sekutu pada Desember 1941 setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember. Deklarasi perang dari Jerman dan Italia terhadap Amerika Serikat empat hari kemudian melengkapi pembentukan aliansi agung yang pada akhirnya akan mengalahkan Kekuatan Poros (Weinberg, 1994, hlm. 264). Pelembagaan formal kerja sama Sekutu diwujudkan dalam Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 1942, di mana 26 negara berjanji untuk menggunakan seluruh sumber daya mereka melawan Poros dan tidak membuat perdamaian terpisah (United Nations, 1942).

Kerja sama militer Sekutu dalam Perang Dunia II tak tertandingi dalam cakupan dan koordinasinya. Gabungan Kepala Staf (Combined Chiefs of Staff/CCS), yang dibentuk pada 1942, berfungsi sebagai badan perencanaan militer tertinggi untuk strategi Anglo-Amerika, mengoordinasikan alokasi sumber daya, perencanaan operasi besar, dan arah perang melawan Jerman dan Jepang (Stoler, 2000, hlm. 53). Konferensi Teheran (1943), Konferensi Yalta (Februari 1945), dan Konferensi Potsdam (Juli–Agustus 1945) mempertemukan para pemimpin 'Tiga Besar'—Churchill (kemudian Attlee), Roosevelt (kemudian Truman), dan Stalin—untuk mengoordinasikan strategi dan merencanakan tatanan pascaperang (Reynolds, 2006, hlm. 381).

 

Pembubaran Aliansi Masa Perang

Baik koalisi Sekutu Perang Dunia I maupun Perang Dunia II akhirnya bubar—atau lebih tepatnya, terpecah—begitu musuh bersama telah dikalahkan. Pada 1918–1919, Kekuatan Sekutu terpecah tajam mengenai syarat-syarat perdamaian, dengan Amerika Serikat pada akhirnya mundur ke dalam isolasionisme setelah Senat menolak meratifikasi Traktat Versailles atau bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa (Knock, 1992, hlm. 264). Kegagalan Sekutu untuk membangun kerangka keamanan kolektif yang tahan lama secara langsung berkontribusi pada kondisi-kondisi yang melahirkan Perang Dunia Kedua.

Setelah 1945, pembubaran berlangsung bahkan lebih dramatis. Aliansi masa perang antara demokrasi-demokrasi Barat dan Uni Soviet dengan cepat memberi jalan kepada konfrontasi ideologis Perang Dingin. Soviet mengonsolidasikan kendali atas Eropa Timur, menciptakan zona penyangga berupa negara-negara satelit; Amerika Serikat dan Inggris, yang khawatir dengan ekspansionisme Soviet, mulai mencari tatanan keamanan baru. Runtuhnya aliansi masa perang dan munculnya Perang Dingin inilah yang membuat pembentukan NATO tidak sekadar diinginkan, tetapi—dalam pandangan negarawan Barat—mutlak diperlukan (Gaddis, 1997, hlm. 27).

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO): Definisi, Asal-Usul, dan Perkembangan

Definisi

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara adalah aliansi militer antarpemerintah yang bersifat permanen dan berbasis perjanjian, yang didirikan pada 4 April 1949 dengan penandatanganan Traktat Atlantik Utara (juga dikenal sebagai Traktat Washington) di Washington, D.C. NATO didefinisikan oleh Pasal 5 Traktat tersebut, yang menetapkan prinsip pertahanan kolektif: serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, sehingga mewajibkan semua anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan (North Atlantic Treaty, 1949, Pasal 5). Berbeda dengan koalisi Sekutu, NATO adalah institusi yang berkelanjutan dengan markas besar permanen, komite tetap, struktur komando militer terpadu, dan mandat politik serta militer yang terus berlangsung meski tidak ada konflik aktif yang sedang terjadi.

Keanggotaan pendiri NATO terdiri dari dua belas negara: Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Aliansi telah berkembang melalui serangkaian perluasan keanggotaan hingga mencakup, per 2024, tiga puluh dua negara anggota, membentang dari Amerika Utara hingga Eropa Timur dan Laut Hitam (NATO, 2024a).

 

Asal-Usul dan Latarbelakang

Pendirian NATO merupakan produk langsung dari tiga kekuatan sejarah yang saling bertemu: kenangan akan kegagalan katastrofis keamanan kolektif pada periode antara dua perang dunia; ancaman langsung yang ditimbulkan oleh ekspansionisme Soviet di Eropa setelah 1945; dan tekad Amerika Serikat untuk meninggalkan kebijakan tradisionalnya yang menghindari keterlibatan dalam urusan Eropa di masa damai.

Krisis yang mengkristalkan tekad Barat adalah kudeta Komunis di Cekoslowakia pada Februari 1948, yang melenyapkan pemerintahan pluralis terakhir di Eropa Tengah, dan blokade Soviet atas Berlin Barat, yang dimulai pada Juni 1948 dan berlangsung hingga Mei 1949 (Trachtenberg, 1999, hlm. 81). Traktat Brussels pada Maret 1948—yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luksemburg—telah menetapkan pakta pertahanan Eropa Barat, namun diakui tidak memadai tanpa partisipasi Amerika. Menteri Luar Negeri Dean Acheson, salah satu arsitek utama NATO, berargumen bahwa hanya komitmen Atlantik yang dapat menghalangi agresi Soviet (Acheson, 1969, hlm. 278).

Resolusi Vandenberg, yang disahkan oleh Senat AS pada Juni 1948, membolehkan pemerintahan Truman agar menegosiasikan perjanjian pertahanan bersama di luar Belahan Barat—sebuah penyimpangan signifikan dari tradisi Doktrin Monroe. Negosiasi berlangsung cepat, dan Traktat Atlantik Utara ditandatangani di Washington pada 4 April 1949 oleh dua belas anggota pendiri. Traktat tersebut mulai berlaku pada 24 Agustus 1949, setelah diratifikasi oleh semua penandatangan (NATO, 2024b).

Dorongan langsung dalam mengubah Traktat menjadi organisasi militer yang sepenuhnya terpadu datang dengan Perang Korea (1950–1953), yang menunjukkan bahwa blok Soviet bersedia menggunakan kekuatan militer untuk memajukan kepentingannya. Jenderal Dwight D. Eisenhower diangkat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu Eropa (SACEUR) pertama pada Desember 1950, dan Markas Besar Tertinggi Kekuatan Sekutu Eropa (SHAPE) didirikan di Rocquencourt, Prancis, pada April 1951 (Ismay, 1954, hlm. 40). Perkembangan-perkembangan ini menandai transformasi NATO dari sekadar komitmen politik menjadi komando militer terpadu yang berfungsi nyata.

 

Evolusi Selama Perang Dingin

Sepanjang Perang Dingin, NATO berfungsi sebagai instrumen utama pertahanan kolektif Barat terhadap ancaman kekuatan militer Soviet yang dirasakan. Postur strategisnya berevolusi melalui beberapa fase. Pada tahun-tahun awalnya, Aliansi mengandalkan konsep 'pembalasan masif' — ancaman untuk merespons setiap serangan konvensional Soviet dengan senjata nuklir strategis — sebagaimana diartikulasikan dalam kebijakan 'New Look' pemerintahan Eisenhower (Dulles, 1954, hlm. 354). Hal ini kemudian digantikan, di bawah pemerintahan Kennedy dan seterusnya, oleh strategi 'respons fleksibel', yang secara resmi diadopsi NATO pada 1967, yang berupaya menyediakan berbagai respons militer yang bertingkat untuk menghalangi agresi di berbagai tingkat intensitas (NATO MC 14/3, 1967).

Penarikan Prancis dari struktur komando militer terpadu NATO pada 1966, di bawah Presiden Charles de Gaulle yang keberatan dengan dominasi Amerika yang dianggap berlebihan atas Aliansi, mengharuskan pemindahan SHAPE dari Prancis ke Casteau, Belgia (Bozo, 2001, hlm. 117). Episode ini menggarisbawahi ketegangan yang terus-menerus dalam NATO antara keharusan pertahanan kolektif dan kekhawatiran kedaulatan dari negara-negara anggota individual — ketegangan yang tidak pernah sepenuhnya terselesaikan.

Aliansi juga berkembang secara geografis selama Perang Dingin. Yunani dan Turki bergabung pada 1952, Jerman Barat pada 1955 — sebuah perkembangan yang mendorong Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa pada tahun yang sama — dan Spanyol pada 1982. Perluasan NATO dengan demikian merupakan faktor yang ikut membentuk dinamika Perang Dingin, memperkuat persepsi Soviet tentang pengepungan dan berkontribusi pada perlombaan senjata yang mendefinisikan era tersebut (Lundestad, 2003, hlm. 88).

 

Transformasi dan Perluasan Pasca-Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin mengajukan pertanyaan eksistensial bagi NATO: dengan ancaman Soviet yang telah lenyap, untuk apa Aliansi ini? Alih-alih membubarkan diri, NATO memilih untuk beradaptasi, mendefinisikan ulang tujuannya serta memperluas keanggotaan dan cakupan operasionalnya. Konsep Strategis 1991 mengartikulasikan visi yang lebih luas, mencakup manajemen krisis, pencegahan konflik, dan kemitraan dengan mantan musuh (NATO, 1991).

Ekspresi paling kasatmata dari transformasi pascaperang dingin NATO adalah intervensi militernya di mantan Yugoslavia selama 1990-an. Serangan udara NATO memaksakan gencatan senjata di Bosnia-Herzegovina pada 1995, dan Operasi Allied Force (1999) memaksa penarikan pasukan Serbia dari Kosovo — kedua intervensi ini melampaui konsep pertahanan kolektif tradisional yang berbasis perjanjian (Daalder & O'Hanlon, 2000, hlm. 214). Operasi-operasi ini menunjukkan bahwa NATO kini bersedia bertindak 'di luar kawasan' — melampaui wilayah anggota-anggotanya — dan menggunakan kekuatan tidak hanya dalam pembelaan diri tetapi juga dalam merespons krisis kemanusiaan.

Perluasan ke timur NATO semakin pesat setelah Perang Dingin. Republik Ceko, Hongaria, dan Polandia bergabung pada 1999; negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lithuania), beserta Bulgaria, Romania, Slovakia, dan Slovenia, pada 2004; Albania dan Kroasia pada 2009; Montenegro pada 2017; Makedonia Utara pada 2020; Finlandia pada 2023; dan Swedia pada 2024 (NATO, 2024a). Proses perluasan ini telah menjadi sumber kontroversi yang signifikan, dengan Rusia secara konsisten berargumen bahwa perluasan NATO melanggar jaminan yang diduga diberikan kepada pemimpin Soviet pada 1990 bahwa Aliansi tidak akan meluas ke timur — klaim yang dibantah oleh pemerintah dan akademisi Barat (Sarotte, 2021, hlm. 47).

Serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat menyebabkan satu-satunya pengaktifan Pasal 5, klausul pertahanan kolektif NATO, dengan negara-negara Sekutu berkontribusi pada operasi-operasi di Afghanistan di bawah Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF), yang selanjutnya ditempatkan di bawah komando NATO pada 2003 (NATO, 2024c). Aliansi terus beradaptasi menghadapi tantangan keamanan baru, termasuk ancaman siber, perang hibrida, dan yang paling baru, invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang mendorong penguatan misi pertahanan kolektif inti NATO secara signifikan, peningkatan belanja pertahanan yang substansial oleh banyak anggota, serta aksesi Finlandia dan Swedia (NATO, 2023).

Perbedaan Kunci antara Kekuatan Sekutu dan NATO

Sifat dan Permanensi

Perbedaan paling mendasar antara Kekuatan Sekutu dan NATO adalah karakter masing-masing sebagai tatanan sementara versus permanen. Koalisi sekutu dari kedua Perang Dunia bersifat reaktif: mereka terbentuk di bawah tekanan konflik bersenjata dan bubar begitu konflik tersebut berakhir. Mereka tidak memiliki sekretariat tetap, komando militer tetap, anggaran di masa damai, maupun kontinuitas kelembagaan. NATO, sebaliknya, adalah organisasi yang berdiri, yang dibentuk oleh perjanjian dengan masa berlaku tidak terbatas, dengan markas besar permanen di Brussels, seorang Sekretaris Jenderal, Dewan Atlantik Utara, Komite Militer, dan struktur komando terpadu yang berfungsi secara berkelanjutan.

Perbedaan ini mencerminkan pelajaran mendasar yang dipetik oleh negarawan Barat dari periode antara dua perang dunia. Runtuhnya aliansi masa perang setelah 1919 telah, dalam pandangan mereka, menjadi akar penyebab kegagalan keamanan kolektif. Seperti yang dirangkum Lord Ismay, Sekretaris Jenderal pertama NATO, Aliansi dirancang untuk mempertahankan kehadiran Amerika, mencegah masuknya Rusia, dan menekan Jerman—sebuah formulasi singkat yang menangkap tiga tujuan NATO sekaligus mencerminkan karakternya sebagai institusi damai dan permanen, bukan sekadar improvisasi masa perang (Ismay, sebagaimana dikutip dalam Kaplan, 1984, hlm. 1).

 

Landasan Hukum

Kekuatan Sekutu beroperasi tanpa satu instrumen hukum menyeluruh. Kerja sama mereka diatur oleh perjanjian bilateral dan multilateral, perjanjian masa perang, deklarasi bersama, dan tatanan ad hoc. Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1942) mungkin merupakan dokumen paling mendekati dokumen pendirian, namun ia tidak memiliki kekuatan mengikat dan kekhususan kelembagaan seperti perjanjian aliansi formal.

NATO, sebaliknya, didirikan berdasarkan Traktat Atlantik Utara, sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, terdaftar di Sekretariat PBB, dan tunduk pada hukum internasional. Pasal 5, klausul pertahanan kolektif, adalah inti Traktat tersebut, namun Traktat ini juga memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 1), pengembangan hubungan internasional (Pasal 2), pertahanan diri individual dan kolektif sesuai Piagam PBB (Pasal 3 dan 5), serta penerimaan anggota baru (Pasal 10) (North Atlantic Treaty, 1949). 

Komposisi dan Cakupan

Koalisi Sekutu bersifat luas, cair, dan heterogen. Kubu Sekutu Perang Dunia I akhirnya mencakup lebih dari tiga puluh negara, mulai dari kekuatan besar Eropa hingga negara-negara kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Kekuatan Sekutu Perang Dunia II sama beragamnya, bersatu terutama dalam perlawanan terhadap Poros, namun sangat berbeda dalam sistem politik, kepentingan strategis, dan kontribusi militer mereka. Bahkan, dimasukkannya Uni Soviet—sebuah negara totaliter yang melakukan teror politik massal—bersama demokrasi-demokrasi liberal Barat menciptakan ketegangan mendalam yang pada akhirnya terbukti tidak dapat diperdamaikan (Roberts, 2011, hlm. 198).

NATO, sebaliknya, sengaja dibangun sebagai aliansi negara-negara demokratis yang berbagi nilai-nilai bersama, sebagaimana diartikulasikan dalam Pembukaan Traktat yang mewajibkan anggota untuk berpegang pada 'prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum' (North Atlantic Treaty, 1949, Pembukaan). Meskipun hal ini tidak selalu ditegakkan secara ketat — Yunani dan Portugal merupakan anggota selama periode pemerintahan otoriter — ia telah memberikan budaya politik yang secara luas dimiliki bersama yang membedakan NATO dari koalisi-koalisi yang semata-mata bersifat pragmatis pada Perang Dunia.

 

Komando dan Koordinasi

Koordinasi militer Sekutu dalam kedua Perang Dunia sulit, penuh perdebatan, dan sering tak memadai. Dalam Perang Dunia I, komando tertinggi terpadu di bawah Jenderal Prancis Ferdinand Foch baru ditetapkan pada Maret 1918, tiga setengah tahun setelah konflik dimulai—sebuah pengakuan yang terlambat bahwa komando nasional yang terpisah telah berulang kali melemahkan strategi Sekutu (Terraine, 1963, hlm. 313). Dalam Perang Dunia II, Gabungan Kepala Staf menyediakan mekanisme yang lebih efektif untuk perencanaan Anglo-Amerika, namun kerja sama dengan Uni Soviet tetap terbatas pada penghubung dan pertukaran intelijen daripada integrasi komando yang sesungguhnya.

NATO dikembangkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, komando militer multinasional yang terpadu secara permanen di masa damai. SHAPE, di bawah SACEUR, mengoordinasikan rencana pertahanan, struktur pasukan, dan latihan militer semua negara anggota secara berkelanjutan. Integrasi ini berarti bahwa pasukan Sekutu dilatih untuk beroperasi bersama, dilengkapi dengan standar yang dapat dioperasikan secara bersama, dan berkomitmen pada rencana pertahanan yang telah disepakati sebelum konflik apa pun dimulai — sebuah transformasi kualitatif dalam sifat peperangan koalisi (Sloan, 2010, hlm. 67).

Bentuk dan Mekanisme Kerja Sama

Kerjasama Militer dalam Kekuatan Sekutu

Kerjasama militer Sekutu dalam Perang Dunia I berkembang secara pragmatis dari koalisi longgar menjadi upaya yang lebih terkoordinasi, meskipun tidak pernah mencapai integrasi penuh. Front Barat adalah teater utama kerja sama Sekutu, dengan pasukan Inggris, Prancis, Belgia, dan kemudian Amerika yang beroperasi di sektor-sektor yang berdampingan di bawah komando yang secara nominal terkoordinasi. Ofensif Nivelle (1917) dan Ofensif Seratus Hari (1918) menunjukkan sekaligus kemungkinan dan kesulitan koordinasi militer multinasional (Prior & Wilson, 2005, hlm. 226).

Perang Dunia II menyaksikan kerjasama Sekutu yang jauh lebih canggih, didorong sebagian oleh pembentukan institusi bilateral yang formal. Gabungan Kepala Staf, Gabungan Dewan Anglo-Amerika untuk koordinasi produksi amunisi, pangan, pengiriman, dan bahan baku, serta pertukaran intelijen melalui jaringan intelijen sinyal (SIGINT)—termasuk berbagi rahasia dekripsi Ultra—mewakili integrasi yang belum pernah ada sebelumnya baik di masa damai maupun masa perang (Hastings, 2009, hlm. 77). Program Pinjam-Sewa (Lend-Lease), yang melaluinya Amerika Serikat memasok Sekutu dengan sekitar $50 miliar dalam bentuk materiel, adalah tulang punggung logistik strategi Sekutu (Harrison, 1994, hlm. 9).

 

Pertemuan Puncak Politik dan Koordinasi Diplomatik

Para pemimpin Sekutu dalam Perang Dunia II mengadakan serangkaian pertemuan puncak tingkat tinggi untuk menyelaraskan tujuan strategis mereka dan merencanakan dunia pascaperang. Konferensi Teheran (November–Desember 1943) menghasilkan kesepakatan tentang pembukaan Front Kedua di Prancis dan garis besar tatanan internasional pascaperang. Yalta (Februari 1945) membahas tata kelola Eropa pascaperang, keikutsertaan Uni Soviet dalam Perang Pasifik, dan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Potsdam (Juli–Agustus 1945) menyelesaikan pendudukan dan pembagian Jerman (Sainsbury, 1994, hlm. 303). Pertemuan-pertemuan puncak ini, meskipun sering ditandai oleh ketegangan dan ketidaksepakatan, menunjukkan bahwa koalisi Sekutu mampu melakukan koordinasi politik strategis di tingkat tertinggi.

 

Mekanisme Politik dan Militer NATO yang Terpadu

NATO beroperasi melalui seperangkat mekanisme terpadu yang sangat komprehensif yang melampaui apa yang dicapai oleh koalisi Sekutu masa perang. Pada tingkat politik, Dewan Atlantik Utara (NAC) — yang bertemu pada tingkat duta besar secara reguler dan pada tingkat menteri serta kepala negara dalam pertemuan puncak — berfungsi sebagai badan pengambilan keputusan tertinggi, beroperasi berdasarkan prinsip konsensus (NATO, 2024d). Ini berarti bahwa semua keputusan besar memerlukan persetujuan semua negara anggota, memberikan kepada setiap anggota, betapa pun kecilnya, hak veto formal atas kebijakan Aliansi.

Pada tingkat militer, SHAPE dan Komando Transformasi Sekutu (ACT) mengoordinasikan dimensi operasional dan konseptual pertahanan Aliansi. Angkatan laut tetap NATO, pasukan reaksi cepat, dan misi polisi udara mewakili kerja sama militer yang berkelanjutan di masa damai yang tidak memiliki preseden dalam sejarah koalisi Sekutu. Pasukan Respons NATO (NRF), yang dibentuk pada 2002 dan ditingkatkan secara signifikan setelah 2014, dapat dikerahkan dalam waktu singkat untuk merespons ancaman atau krisis yang muncul (NATO, 2024e).

Komitmen Kemampuan Praha 2002 dan Janji Investasi Pertahanan yang menyusul (yang mengharuskan anggota membelanjakan setidaknya dua persen dari PDB untuk pertahanan) mencerminkan upaya NATO yang terus-menerus untuk memastikan bahwa negara-negara anggota mempertahankan kemampuan militer yang kredibel. Meskipun kepatuhan terhadap tolok ukur dua persen tidak merata — memicu keluhan berulang dari Amerika Serikat tentang pembagian beban — standar bersama itu sendiri mencerminkan tingkat kerja sama yang terlembaga tanpa preseden dalam koalisi Sekutu (Hartley & Sandler, 1999, hlm. 663).

Di luar kerja sama militer tradisional, NATO terlibat dalam program pembangunan kapasitas, kemitraan, dan dialog yang ekstensif. Kemitraan untuk Perdamaian (PfP), yang diluncurkan pada 1994, menyediakan kerangka bagi negara-negara non-anggota — termasuk mantan anggota Pakta Warsawa dan mantan republik Soviet — untuk mengembangkan hubungan kerja sama dengan Aliansi. Dewan NATO–Rusia (2002–2022), Dialog Mediterania, dan Inisiatif Kerja Sama Istanbul memperluas kemitraan NATO di seluruh Eurasia dan Timur Tengah, mencerminkan aspirasi Aliansi untuk berfungsi sebagai pusat dari komunitas keamanan kooperatif yang lebih luas (Yost, 1998, hlm. 49).

Signifikansi, Warisan, dan Relevansi yang Berkelanjutan

Warisan Kekuatan Sekutu

Kekuatan Sekutu meninggalkan warisan yang ambigu namun sangat konsekuensial. Kemenangan mereka dalam Perang Dunia I tak mampu menghasilkan perdamaian yang tahan lama, yang diharapkan para arsitek mereka; syarat-syarat Versailles yang menghukum, mundurnya Amerika ke dalam isolasionisme, dan ketidakberhasilan kekuatan Sekutu untuk menegakkan penyelesaian perdamaian secara langsung berkontribusi pada kondisi-kondisi yang melahirkan Perang Dunia Kedua. Kekuatan Sekutu 1914–1918 menunjukkan sekaligus keniscayaan dan ketidakcukupan peperangan koalisi: keniscayaan karena tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan Jerman sendirian, namun tidak mencukupi karena tidak adanya institusi politik yang bertahan berarti koalisi tidak dapat mempertahankan persatuannya hingga ke masa damai (MacMillan, 2001, hlm. 493).

Kekuatan Sekutu Perang Dunia II meninggalkan warisan yang lebih konstruktif. Kemenangan mereka pada 1945 tidak hanya menghasilkan kekalahan fasisme dan militerisme, tetapi juga pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, tatanan ekonomi internasional Bretton Woods, dan, yang paling relevan langsung dengan esai ini, infrastruktur kelembagaan sistem aliansi Barat—termasuk NATO. Pengalaman kerja sama Anglo-Amerika di masa perang, khususnya, menunjukkan bahwa kemitraan yang berkelanjutan dan terlembaga antara demokrasi-demokrasi adalah sesuatu yang mungkin dan esensial (Dimbleby & Reynolds, 1988, hlm. 324).

 

Signifikansi NATO yang Berkelanjutan

NATO telah bertahan selama lebih dari tujuh dasawarsa, melewati berakhirnya Perang Dingin, kontroversi perluasan, tekanan akibat perang di Afghanistan, dan perpecahan internal yang terungkap oleh Perang Irak serta pertanyaan Donald Trump tentang komitmen Amerika terhadap Aliansi. NATO tetap menjadi, dalam ukuran apa pun, tatanan pertahanan kolektif paling sukses dalam sejarah modern—tiada negara anggota NATO yang mengalami serangan bersenjata yang berhasil sejak pendirian Aliansi.

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memberikan demonstrasi paling dramatis tentang relevansi NATO yang berkelanjutan. Meskipun Ukraina bukan anggota NATO, invasi tersebut mendorong penguatan kembali Aliansi yang paling signifikan sejak akhir Perang Dingin: Jerman mengumumkan pembalikan bersejarah kebijakan belanja pertahanannya, Swedia dan Finlandia — yang lama berkomitmen pada non-blok militer—melamar dan diterima menjadi anggota NATO, dan Aliansi menggelar penguatan terbesar di sayap timurnya sejak 1990-an (NATO, 2023). Per 2024, tiga puluh dua anggota NATO secara kolektif menyumbang sekitar lima puluh lima persen dari belanja militer global, menjadikannya sejauh ini koalisi militer paling kuat dalam sejarah dunia (SIPRI, 2024).

Perdebatan tentang masa depan NATO—cakupan geografis yang tepat, tujuan strategisnya di era persaingan antara kekuatan besar yang melibatkan Rusia maupun Tiongkok, serta distribusi beban di antara anggota-anggotanya—tetap berlangsung sengit dan belum terselesaikan. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Aliansi ini telah menunjukkan kapasitas untuk adaptasi dan keberlangsungan yang sama sekali tidak ada dalam koalisi masa perang abad kedua puluh, dan bahwa kapasitas ini sendiri merupakan produk dari karakternya yang permanen dan terlembaga.

Kesimpulan

Esai ini telah menelusuri sejarah Kekuatan Sekutu dan NATO dari asal-usul mereka yang berbeda melalui operasi dan warisan masing-masing. Kekuatan Sekutu — reaktif, sementara, dan terbentuk di bawah tekanan langsung perang — merepresentasikan model tradisional pembentukan koalisi, di mana bangsa-bangsa bersatu untuk menghadapi ancaman tertentu dan berpisah begitu ancaman tersebut dieliminasi. NATO — permanen, berbasis perjanjian, dan secara kelembagaan kompleks — merepresentasikan transformasi model tersebut sebagai respons terhadap kegagalan yang telah terbukti dari politik koalisi yang bersifat ad hoc.

Perbedaan antara kedua tatanan ini bersifat mendasar: dalam landasan hukum, struktur komando dan koordinasi, kriteria keanggotaan, cakupan geografis, dan terutama dalam permanensinya. Namun keduanya juga terhubung secara historis: NATO tidak akan mungkin ada tanpa pengalaman dan pelajaran dari Kekuatan Sekutu, baik yang positif — yang menunjukkan nilai strategis dari koalisi — maupun yang negatif — yang menunjukkan konsekuensi bencana dari kegagalan melembagakan koalisi tersebut menjadi perdamaian yang tahan lama.

Keberadaan NATO yang terus berlanjut memasuki dasawarsa ketiga abad kedua puluh satu, kemampuannya untuk beradaptasi terhadap ancaman yang hampir tidak dapat dibayangkan para pendirinya, dan penguatannya kembali yang paling baru sebagai respons terhadap agresi Rusia, semuanya bersaksi tentang keabsahan abadi dari premis pendiriannya: bahwa keamanan negara-negara demokratis liberal paling baik dilindungi bukan oleh upaya nasional yang terisolasi, bukan pula oleh koalisi sementara yang dibentuk dalam keadaan genting, melainkan oleh komunitas pertahanan bersama yang permanen dan terikat perjanjian. Dalam pengertian ini, NATO bukan sekadar organisasi militer tetapi juga sebuah pencapaian politik — pelembagaan keamanan kolektif dengan cara yang tidak mampu dicapai oleh Kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia Pertama maupun Kedua.

Daftar Pustaka

Sumber Primer

Churchill, W. S. (1948). The Second World War, Volume I: The Gathering Storm. London: Cassell.

Declaration by United Nations. (1942, 1 Januari). United Nations. Diakses dari https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-nations/

Dulles, J. F. (1954). Policy for Security and Peace. Foreign Affairs, 32(3), 353–364.

North Atlantic Treaty [Traktat Atlantik Utara]. (1949, 4 April). NATO. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

NATO MC 14/3. (1967). Overall Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Organization Area. NATO.

Sumber Sekunder

Acheson, D. (1969). Present at the Creation: My Years at the State Department. New York: W. W. Norton.

Bosworth, R. J. B. (2005). Mussolini's Italy: Life under the Fascist Dictatorship, 1915–1945. London: Allen Lane.

Bozo, F. (2001). Two Strategies for Europe: De Gaulle, the United States, and the Atlantic Alliance. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Daalder, I. H., & O'Hanlon, M. E. (2000). Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Dimbleby, D., & Reynolds, D. (1988). An Ocean Apart: The Relationship between Britain and America in the Twentieth Century. London: Hodder and Stoughton.

Ferguson, N. (1998). The Pity of War. London: Allen Lane.

Gaddis, J. L. (1997). We Now Know: Rethinking Cold War History. Oxford: Oxford University Press.

Gilbert, M. (1991). Churchill: A Life. London: Heinemann.

Harrison, M. (Ed.). (1994). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge: Cambridge University Press.

Hartley, K., & Sandler, T. (1999). NATO Burden-Sharing: Past and Future. Journal of Peace Research, 36(6), 665–680.

Hastings, M. (2009). Finest Years: Churchill as Warlord, 1940–45. London: HarperCollins.

Ismay, Lord. (1954). NATO: The First Five Years 1949–1954. Paris: NATO.

Kaplan, L. S. (1984). The United States and NATO: The Formative Years. Lexington, KY: University Press of Kentucky.

Keegan, J. (1989). The Second World War. London: Hutchinson.

Knock, T. J. (1992). To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. New York: Oxford University Press.

Lundestad, G. (2003). The United States and Western Europe since 1945. Oxford: Oxford University Press.

MacMillan, M. (2001). Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and Its Attempt to End War. London: John Murray.

MacMillan, M. (2013). The War That Ended Peace: How Europe Abandoned Peace for the First World War. London: Profile Books.

NATO. (1991). The Alliance's New Strategic Concept. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm

NATO. (2023). NATO's Response to Russia's Invasion of Ukraine. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm

NATO. (2024a). Member Countries. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm

NATO. (2024b). Founding of NATO. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67656.htm

NATO. (2024c). ISAF's Mission in Afghanistan. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm

NATO. (2024d). North Atlantic Council. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49763.htm

NATO. (2024e). NATO Response Force. Diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm

Oxford English Dictionary. (2023). Allied. Dalam OED Online. Oxford University Press. Diakses dari https://www.oed.com

Prior, R., & Wilson, T. (2005). The Somme. New Haven, CT: Yale University Press.

Reynolds, D. (2006). Summits: Six Meetings That Shaped the Twentieth Century. London: Allen Lane.

Roberts, A. (2011). The Storm of War: A New History of the Second World War. London: HarperCollins.

Sainsbury, K. (1994). Churchill and Roosevelt at War: The War They Fought and the Peace They Hoped to Make. London: Macmillan.

Sarotte, M. E. (2021). Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate. New Haven, CT: Yale University Press.

SIPRI. (2024). SIPRI Military Expenditure Database. Stockholm International Peace Research Institute. Diakses dari https://www.sipri.org/databases/milex

Sloan, S. R. (2010). Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to Obama. New York: Continuum.

Stoler, M. A. (2000). Allies and Adversaries: The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and U.S. Strategy in World War II. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Terraine, J. (1963). Douglas Haig: The Educated Soldier. London: Hutchinson.

Trachtenberg, M. (1999). A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tuchman, B. W. (1958). The Zimmermann Telegram. New York: Viking Press.

Weinberg, G. L. (1994). A World at Arms: A Global History of World War II. Cambridge: Cambridge University Press.

Yost, D. S. (1998). NATO Transformed: The Alliance's New Roles in International Security. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.

[Bagian 29]
[Bagian 27]

English