Spesialis Orang Dalam, Bagian Ketiga

Catatan Lanjutan dari Warung Kopi: Arah, Tujuan, dan Pagar yang Tipis

Pagi itu bapak pensiunan datang membawa koran yang sudah lecek dan senyum yang agak miring. Ia meletakkan koran itu di meja, menunjuk sebuah judul, Aku menyeduh kopi lebih pelan dari biasanya. Kopi yang kami hidangkan kemarin sudah dingin, dan kopi yang dingin sebaiknya diseduh ulang, bukan disodorkan lagi dengan alasan bahwa gelasnya masih bagus.

Inilah yang terjadi. Pada Rabu, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan pendapat bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden itu mungkin sudah masuk kategori perbuatan yang mengarah ke makar, sambil mengakui bahwa Istana belum mengetahui tujuannya dan menunggu hasil penyidikan. Pada hari yang sama, Menko Kumham Imipas menyatakan adanya tanda atau indikasi yang mengarah ke tindakan makar menurut Pasal 191 sampai 193 KUHP Nasional, dan indikasi itu kini terus didalami penyidik. Sehari sebelumnya, ia masih menyebut bahwa pasal yang diterapkan berkaitan dengan penyadapan dan ITE. Ia juga menjelaskan bahwa makar yang dimaksud bukan untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan agar Presiden tak mampu menjalankan pemerintahan. 

Soal ancamannya, Pasal 191 itu memang tidak main-main. Bunyinya, makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tak mampu menjalankan pemerintahan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Jadi, kepada mereka yang bertanya apakah hukuman mati masuk dalam ancamannya, jawabannya: ya, ia termasuk dalam daftar. Namun perhatikan kata yang menjembatani ketiganya, yakni kata atau. Rentang itu dari dua puluh tahun sampai hukuman mati, dan hakimlah yang kelak menimbang di mana letak seseorang, bila ia terbukti bersalah, dengan melihat bukti, peran, dan niat jahatnya. Ancaman maksimal bukan putusan, sebagaimana daftar menu bukan isi piring.

Kata yang paling sibuk dalam perkara ini bukan penyadapan, melainkan kata mengarah. Semua orang memakainya dan semua orang tampak senang dengannya. Tetapi bapak pensiunan kami, yang pernah bekerja di kantor ekspedisi, mengingatkan bahwa mobil yang mengarah ke Jakarta belum tentu sudah sampai di Jakarta. Mungkin ia salah jalan, mungkin ia berputar, mungkin ia berhenti di tengah, dan mungkin pula ia memang menuju ke sana dan tinggal menunggu bukti bahwa tujuannya benar-benar Jakarta. Karenanya, kami membedakan tiga hal yang sering tertukar seperti sandal di depan masjid. Pertama, sangkaan resmi, yakni penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Kedua, indikasi, yakni arah yang sedang didalami penyidik. Ketiga putusan, yakni sesuatu yang belum ada dan hanya bisa lahir dari pengadilan. Selama proses berjalan, praduga tak bersalah berlaku bagi siapa pun yang berstatus tersangka.

Dalam obrolan itu, bapak pensiunan mengingatkan sebuah peristiwa lama yang kembali dibicarakan orang. Pada September 2023, seorang presiden berkata di hadapan para relawannya bahwa ia tahu dalamnya partai-partai dan ke mana mereka menuju, dan bahwa informasi yang ia terima komplet. Warung kopi kami, yang paling jauh hanya tahu dalamnya gelas, tentu saja terkesima. Beberapa hari kemudian datanglah penjelasan: itu laporan rutin dari lembaga intelijen, makanan sehari-hari seorang presiden, dan sepenuhnya sesuai undang-undang. Para pembela berkata bahwa menerima laporan intelijen memang bagian dari tugas kepala negara. Para pengkritik berkata bahwa tugas intelijen adalah mengolah ancaman bagi negara, bukan mengintip rencana partai. Kami di warung mengangguk kepada keduanya, sebab masing-masing punya sisi yang benar, dan justru di antara dua sisi itulah terletak pagar yang tipis. Tidak ada yang salah dengan punya laporan, tetapi laporan yang terlalu rajin menengok dapur orang lain mudah berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang tak diawasi mudah berubah menjadi bekal. Satire ini hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana: kalau informasi selengkap itu hanya milik presiden, siapa yang menjaga agar ia tetap milik negara dan tak menjadi milik siapa pun yang sedang berkuasa? Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada seseorang secara pribadi, dan tidak berkaitan dengan perkara sadapan yang sedang disidik, sebab belum ada bukti yang menghubungkan keduanya. Ia hanya pengingat bahwa setiap penguasa, siapa pun orangnya, memerlukan pagar yang sama.

Lantas, seperti apa pagar itu seharusnya? Kami warga warung kopi tak punya gelar hukum, tetapi kami tahu rupa pagar yang baik dari pagar rumah kami sendiri. Ia punya gerbang yang jelas, yaitu aturan siapa yang boleh mengakses apa dan untuk tujuan apa. Ia punya gembok, yaitu izin dan pengawasan dari lembaga yang bukan pemegang kuncinya. Dan ia punya buku tamu, yaitu catatan yang bisa diperiksa belakangan oleh pihak yang berwenang dan oleh pengadilan. Tanpa tiga hal itu, kunci rumah negara tinggal bergantung pada kebaikan hati orang yang memegangnya. Dan kebaikan hati, sebagaimana kita tahu dari sejarah Roma sampai Seoul, adalah bahan bangunan yang paling cepat lapuk.

Soal siapa yang berada di balik perkara ini, jawabannya masih ditunggu. Mensesneg mengaku belum tahu, penyidik belum membuka motif, dan para politisi masih bertanya dengan suara yang makin tinggi. Ketika seorang mantan presiden dimintai tanggapan tentang kasus ini, ia dikabarkan menjawab bahwa ia menghormati proses hukum. Itu sikap yang memang patut dihormati, dan semoga ia dipegang oleh semua pihak, dari yang dekat sampai yang jauh, dari yang berkuasa sampai yang menunggu giliran. Di warung kami tiada yang berani menunjuk hidung, sebab hidung adalah organ yang mudah salah arah jika tak dikancani berkas.

Seperti pada dua bagian sebelumnya, kami menaruh satu catatan di margin kamus. Sindiran ini ditujukan kepada budaya orang dalam: kebiasaan menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi, jaringan pertemanan sebagai lembaga negara, dan kedekatan sebagai kekebalan. Ia tidak ditujukan kepada Presiden, yang perlu didukung agar negeri ini berjalan di atas rel yang benar, dan tidak menjatuhkan vonis kepada siapa pun, sebab warung kopi hanya punya sendok yang berdenting di tepi gelas, bukan palu hakim.

Kopi di gelasku tinggal ampasnya ketika obrolan itu selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjaga kesehatan dan keselamatannya, serta menguatkan beliau dalam memimpin negeri ini dengan adil dan amanah. Semoga perkara ini ditangani secara terbuka, adil, dan sesuai hukum, sehingga yang bersalah dihukum sepadan dan rakyat kembali tenang menyeruput kopinya. Aamiin. 

Catatan: Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa dugaan penyadapan itu mungkin mengarah ke makar, dan Menko Kumham Imipas menyatakan adanya indikasi makar menurut Pasal 191 sampai 193 KUHP Nasional yang sedang didalami penyidik. Pasal 191 mengancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sangkaan resmi terhadap para tersangka saat ini tetap berkaitan dengan penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Belum ada dakwaan maupun putusan, dan praduga tak bersalah tetap berlaku.

English

Spesialis Orang Dalam, Bagian Kedua

Catatan Lanjutan dari Warung Kopi: Hukumannya

Keesokan paginya, bapak pensiunan itu sudah duduk di bangku yang sama sebelum aku sempat memesan kopi. Ia membuka percakapan dengan pertanyaan yang kudengar dari hampir semua meja di warung itu: katanya hukumannya mati, ya? Seorang mahasiswa di pojok mengangguk mantap, tukang ojek di sebelahnya menggeleng ragu, dan penjual gorengan berkata bahwa ia sudah membaca ini di sebuah unggahan, entah dari siapa. Aku menyeduh kopi pelan-pelan, sebab pertanyaan sebesar itu tidak boleh dijawab dengan terburu-buru. Warung kopi memang tak punya pasal, tetapi paling tidak, ia punya satu kebiasaan baik: memeriksa dulu isi gelas sebelum menyimpulkan rasanya.

Mari kita pisahkan dua hal yang di linimasa sering tercampur bagaikan gula dan garam di dapur yang gelap. Hal pertama adalah pendapat. Sejumlah pengamat dan tokoh publik memang menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden ini berkaitan dengan makar, dan sebagian menyebut bahwa pasal-pasal makar mengenal ancaman hukuman mati. Hal kedua adalah sangkaan resmi. Menurut keterangan penyidik dan pemerintah, para tersangka saat ini dijerat dengan pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi dalam KUHP baru serta ketentuan dalam UU ITE, dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara, dan sampai sejauh ini tak ada pasal makar yang digunakan. Jadi hukuman mati, untuk saat ini, adalah pendapat yang beredar, bukan sangkaan yang tercatat. Keduanya boleh diperdebatkan di meja kopi, tetapi hanya salah satu yang boleh dijadikan dasar putusan.

Warung kopi punya aturan sederhana tentang hal ini, yakni menu dan tagihan. Kalau kita memesan sepiring nasi goreng, pemilik warung tak boleh menagih seharga lobster hanya karena pelanggan lain di meja sebelah berseru bahwa nasi goreng itu semestinya lobster. Dalam hukum pidana, aturannya serupa: hakim memutus berdasarkan pasal yang didakwakan dan dibuktikan di persidangan, bukan berdasarkan pasal yang paling nyaring disebut di luar gedung. Itulah yang disebut asas legalitas, prinsip yang menjaga agar hukuman tidak ditentukan oleh amarah. Penyidik dan penuntut tentu masih bisa menambah atau mengubah pasal bila menemukan bukti baru, tetapi itu perkara pembuktian, bukan perkara kehendak. Untuk saat ini, selama pasalnya penyadapan, ancaman tertingginya pun sudah tertulis dengan jelas, dan selama proses berjalan, praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun.

Tentu saja kata makar punya daya tarik tersendiri. Ia kata yang ageng, berbunyi laksana dentuman gong, dan siapa pun yang mengucapkannya langsung terdengar seperti orang yang paham sejarah. Tapi pengadilan tak menyukai kata-kata besar. Pengadilan mencintai bukti, dan semakin berat pasalnya, semakin berat pula unsur yang harus dibuktikan. Menyebut sesuatu yang makar di linimasa hanya butuh dua detik dan satu jempol. Membuktikannya di pengadilan butuh berkas, saksi, ahli, dan kesabaran yang jarang dimiliki orang yang sedang marah. Karena itu aku mencatat satu hal di margin kamus warung kita: kata yang paling cepat viral bukan selalu kata yang paling kuat di ruang sidang.

Kalau ingin tahu bagaimana hukuman dijatuhkan dalam sejarah, kita bisa belajar dari mereka yang lebih dahulu mengalaminya. Sejanus, di Roma dua ribu tahun lalu, dieksekusi pada hari yang sama dengan pembacaan surat kaisar di Senat, tanpa sidang panjang dan tanpa kesempatan banding. Kim Jae-gyu, yang menembak Presiden Park Chung-hee pada 1979, divonis mati dan digantung pada Mei 1980. Keduanya hidup di zaman ketika hukum bergerak secepat perubahan angin dan tunduk pada selera penguasa. Dari mereka kita belajar bahwa hukuman mati yang dijatuhkan cepat jarang menjadi tanda keadilan, melainkan tanda bahwa hukum belum sepenuhnya merdeka.

Peru memberi gambaran yang jauh lebih rumit. Vladimiro Montesinos, kepala intelijen era Fujimori, tidak dihukum mati, tetapi hukuman yang menumpuk sepanjang dua dekade membuatnya menjalani lebih dari tiga puluh tahun penjara. Vonis pertamanya pada 2002 adalah sembilan tahun karena menduduki jabatan yang tak pernah resmi ia sandang. Menyusul 20 tahun pada 2006 karena penjualan senjata ilegal kepada FARC, dan 15 tahun untuk beberapa perkara korupsi. Hukuman terberatnya, 25 tahun, bukan jatuh karena video suap atau sadapan, melainkan karena pembantaian Barrios Altos dan pembunuhan jurnalis Pedro Yauri. Atasannya, Fujimori, dijatuhi 25 tahun penjara pada 2009 atas pembantaian oleh pasukan pembunuh Grupo Colina, selain hukuman untuk korupsi. Pelajarannya jelas: skandal rekaman yang menjatuhkan sebuah pemerintahan tak selalu menjadi dasar hukuman terberat, sebab tuduhan terberat justru datang dari kejahatan lain yang terbongkar sesudahnya.

Di Turki, hukuman untuk perkara sadapan terhadap Erdoğan berbeda-beda menurut pasal yang dipakai. Dalam kasus alat penyadap di kantor dan kediaman sang Perdana Menteri, dua mantan polisi dijatuhi masing-masing tujuh tahun enam bulan penjara dari 13 orang yang diadili, sementara delapan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun dalam persidangan massal yang menyusul, 131 terdakwa dijatuhi hukuman antara tiga tahun sembilan bulan hingga 45 tahun, dan bekas kepala intelijen kepolisian divonis 18 tahun karena memimpin organisasi teroris bersenjata, selain tujuh tahun lebih untuk penyadapan ilegal. Angkanya melonjak begitu pasal terorisme masuk ke dalam dakwaan. Di sinilah letak kerumitannya: hukuman berat itu dijatuhkan dalam suasana pembersihan besar-besaran, dan para terdakwa serta sebagian pengamat menilai prosesnya bermotif politik. Jadi beratnya vonis belum tentu ukuran adilnya proses.

Mark Felt, sang Deep Throat, menjalani nasib yang paling ironis. Orang yang membantu menjatuhkan Presiden Nixon karena pengawasan ilegal itu sendiri dinyatakan bersalah pada November 1980 atas persekongkolan melanggar hak sipil lewat penggeledahan tanpa surat perintah. Hakim menjatuhkan denda 5.000 dolar tanpa hukuman penjara. Rekannya, Edward Miller, didenda 3.500 dolar, dan Presiden Reagan memberi pengampunan kepada keduanya pada 1981 saat banding masih berjalan. Sebagian orang menyebutnya keadilan yang bijak, sebagian lain menyebutnya bukti bahwa kedekatan dengan kekuasaan selalu berguna, bahkan sesudah kekuasaan itu berganti.

Korea Selatan menunjukkan jalan yang paling berhati-hati. Presiden Yoon dijatuhi hukuman seumur hidup karena memimpin pemberontakan, bukan hukuman mati yang diminta jaksa. Menteri Pertahanannya divonis 30 tahun dan kepala polisi nasionalnya 12 tahun. Vonis itu dijatuhkan lewat proses yang panjang dan terbuka, dan sebagian terdakwa dibebaskan karena niat jahatnya tidak terbukti. Dari semua kisah itu, hukuman mati justru jatuh pada era ketika hukum belum merdeka dari penguasa, sedangkan di negara yang lebih mapan, vonis seberat apa pun harus berjalan lewat pasal, bukti, dan proses banding.

Ada satu pertanyaan yang masih menggantung di meja kami, dan itu bukan soal pasal, melainkan soal pemesan: sebenarnya untuk siapa semua ini dikerjakan? Penyidik belum menjawabnya, Istana mengaku belum mengetahui rincian motifnya, dan para politisi hanya mampu bertanya dengan nada yang makin nyaring. Di mana jawaban belum ada, spekulasi selalu tumbuh bagai jamur di musim hujan. Ada yang menduga ini kerja sendirian, ada yang menduga ini kerja satu geng, ada pula yang menduga ada tangan lain di belakang layar, entah tangan siapa. Satire yang jujur hanya bisa mencatat satu hal: pertanyaannya sah, tetapi jawabannya hanya sah bila lahir dari bukti. Menunjuk hidung tanpa berkas sama saja dengan menyalakan petasan di gudang kertas. Biarlah penyidik membuka laci satu per satu, dan biarlah rakyat sabar menunggu siapa pun yang namanya benar-benar tertulis di sana, besar maupun kecil, dekat maupun jauh, sebab keadilan yang baik tak memandang foto keluarga.

Maka kesimpulan dari meja kopi kami hari ini sederhana. Hukuman tak ditentukan oleh besarnya kemarahan publik atau dalamnya rasa dikhianati, melainkan oleh pasal yang dibuktikan, kekuatan bukti, dan merdekanya pengadilan. Rentang hukumannya dalam sejarah sangat lebar, dari tiang gantungan, penjara puluhan tahun, sampai denda dan pengampunan, dan perbedaan itu hampir selalu berasal dari perbedaan pasal dan perbedaan cara negara memperlakukan hukumnya. Itulah sebabnya perkara kita pun sebaiknya dinilai dari pasal yang kelak terbukti, bukan dari istilah yang paling nyaring di linimasa. Yang paling mahal dari sebuah perkara besar bukanlah hukumannya, melainkan kepercayaan rakyat bahwa prosesnya bersih.

Seperti pada bagian pertama, kami menaruh satu catatan di margin kamus. Satire ini ditujukan kepada budaya orang dalam: kebiasaan menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi, jaringan pertemanan sebagai lembaga negara, dan kedekatan sebagai kekebalan. Satire ini tak ditujukan kepada Bapak Presiden, yang seharusnya perlu didukung agar negeri ini terus berjalan di atas rel yang benar. Tak ada nama tersangka yang kami jadikan bahan olok-olok, sebab olok-olok yang baik menyasar pola, bukan pribadi. Dan tiada vonis yang kami jatuhkan, sebab warung kopi hanya punya sendok yang berdenting di tepi gelas, bukan palu hakim.

Kopi di gelasku tinggal ampasnya saat obrolan kedua itu selesai. Aku pulang dengan satu keyakinan yang agak lebih tenang dari kemarin: bahwa kemarahan boleh menyalakan percakapan, tapi cuma hukum yang boleh menutupnya. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjaga kesehatan dan keselamatannya, serta menguatkan beliau dalam memimpin negeri ini dengan adil dan amanah. Semoga pula perkara ini ditangani dengan terbuka, adil, dan sesuai hukum, sehingga yang bersalah dihukum sepadan. Aamiin yaa Rabbal Alamiin.

English