Petruk, Primbon Palsu dan Betoro Kolo

Di teater luas jagat maya, Petruk tampil bukan lagi sebagai punakawan desa, melainkan sebagai influencer modern. Tubuhnya dihiasi tanda centang biru yang dianggap sebagai lambang otoritas. Ia mengaku memiliki sebuah “naskah primbon pusaka digital” —relik yang konon membuktikan kedudukannya selama satu dekade—namun aneh bin ajaib, ia tak pernah memperlihatkannya kepada khalayak.

Alih‑alih membuka naskah itu, Petruk justru memanggil Betoro Kolo, entitas gaib ciptaan algoritma, yang menyerbu platform dengan semangat tak kenal lelah. Betoro Kolo, tanpa wajah dan tanpa henti, berbaris rapi, masing‑masing menggenggam perangkat bercahaya, dengan misi jelas: menenggelamkan pertanyaan dalam riuh.

“Siapa pun yang meragukan naskah Petruk adalah pembohong dan penyesat!” teriak mereka, gema suaranya memenuhi kolom komentar dan linimasa. Kerumunan digital pun terpecah: ada yang menertawakan, ada yang kebingungan, dan semakin banyak yang curiga.

Petruk, sang pemain panggung, memaksakan senyum miring, yakin bahwa asap dan tontonan lebih meyakinkan daripada bukti sederhana. Betoro Kolo menari di panggung TikTok, mengatur koreografi, membuat meme, dan meluncurkan tagar #NaskahPusakaAsli dengan semangat membara.

Namun, ironi berkuasa: semakin keras tagar itu bergema, semakin lantang pula pertanyaan yang muncul — “Primbonnya mannaa?”

Dalang tak terlihat pun menghela napas, sebab lakon telah bergeser: ini bukan lagi tentang kebenaran, melainkan tentang siapa yang paling keras berteriak di panggung bayangan.

Betoro Kolo, yang memang pinter-pinter bodoh, meluncurkan kampanye mereka dengan rentetan tagar, masing‑masing lebih megah dibanding yang sebelumnya, seolah pengulangan saja bisa menghadirkan kebenaran. Petruk, terpesona oleh tontonan itu, me‑retweet hiruk‑pikuk mereka, mengira bahwa keramaian adalah validasi, dan validasi adalah bukti. Tagar‑tagar tumbuh seperti gulma di kebun yang tak terurus: #NaskahPusakaAsli, #PercayaPetruk, #BuktiMelebihiBukti. Netizen, tak kalah usil, membalas dengan tagar tandingan, memparodikan parodi: #ManaNaskahnya, #PetrukPapersPlease, #KarnavalBetoroKolo. Medan tempur digital berubah menjadi benturan slogan, masing‑masing pihak yakin bahwa topik trending adalah ukuran realitas.

Petruk tersenyum lebar. Hidung panjangnya bergetar bangga, seolah volume tagar saja sudah cukup sebagai bukti. Namun, ironi menggigit: semakin keras Betoro Kolo berteriak, semakin terasa ketiadaan naskah itu di benak khalayak.

Sang Dalang, tak terlihat namun letih, mengamati bahwa lakon ini telah menjadi kontes kebisingan, gamelan tagar yang bertubrukan dalam irama sumbang. Kebenaran, yang dulu hanya soal memperlihatkan naskah, kini terkubur di bawah lapisan hiruk‑pikuk digital.

Maka Perang Tagar pun terus berkecamuk, sebuah panggung di mana slogan menyamar sebagai substansi, dan keheningan ditenggelamkan oleh raungan korus tak berujung dari Betoro Kolo.

Betoro Kolo, gelisah dalam kampanye mereka, menyerbu TikTok dan Instagram, mengatur tarian yang mengumandangkan naskah Petruk tanpa pernah menampakkannya. Gerakan mereka, absurd namun memikat mereka yang kehilangan kewarasannya, menyebar bak api yang menjilat hutan, setiap langkah menjadi deklarasi bahwa keramaian adalah bukti.

Petruk, selalu bersemangat, merepost tingkah mereka, mengira bahwa viralitas adalah pembenaran, dan pembenaran adalah kebenaran. Para pengkritik, tajam lidah dan kreatif, membalas dengan meme mereka sendiri, memparodikan pengelakan Petruk dengan humor yang menggigit.

Medan tempur berubah menjadi karnaval ironi, di mana satire dan tontonan bertubrukan dalam lingkaran tak berujung dari pertunjukan digital. Betoro Kolo membanjiri linimasa dengan GIF dan stiker, masing‑masing membawa slogan kesetiaan, masing‑masing lebih keras daripada sebelumnya.

Para netizen, lelah namun terhibur, meremix meme itu, menjadikan senyum miring Petruk sebagai simbol pengelakan. Naskah, yang tetap tak terlihat, menjadi bahan lelucon utama: relik hantu yang terus disebut, tak pernah ditunjukkan.

Sang Dalang, mengamati dari balik bayangan, mencatat bahwa lakon ini telah berubah menjadi perang meme, kontes kecerdikan dan absurditas. Maka Medan Meme pun berkecamuk, sebuah panggung di mana tawa dan kecurigaan berjalin, dan kebenaran terkubur di bawah lapisan parodi.

Petruk, selalu sadar akan penampilan, merawat senyum miringnya seolah itu sebuah merek, topeng kepercayaan diri yang dikenakan untuk menutupi keraguannya. Ia bersikeras bahwa keyakinan lebih kuat daripada bukti, bahwa kepercayaan pada sosoknya lebih penting daripada ketiadaan naskah. Betoro Kolo segera memanfaatkan senyum itu, mengubahnya menjadi stiker, GIF, dan foto profil, sebuah lambang digital kesetiaan. Senyum itu menyebar di berbagai platform, direplikasi tanpa henti, hingga menjadi simbol bukan keceriaan melainkan pengelakan.

Netizen yang jeli mulai bertanya mengapa senyum harus menggantikan substansi, mengapa tawa ditawarkan sebagai ganti bukti. Petruk, tak gentar, memperbesar senyumnya, yakin bahwa pengulangan akan membungkam keraguan, bahwa tontonan akan mencukupi. Betoro Kolo, patuh seperti biasa, membanjiri linimasa dengan senyum Petruk, masing‑masing lebih keras, lebih terang, lebih mendesak daripada sebelumnya. Namun ironi semakin dalam: semakin sering senyum itu ditampilkan, semakin jelas kehampaannya, sebuah topeng yang meregang menutupi ketiadaan.

Sang Dalang, letih namun terhibur, mencatat bahwa lakon ini telah menjadi teater senyum, dimana kepercayaan diri dipalsukan dan kebenaran ditunda. Maka senyum sang influencer pun berkuasa, sebuah lambang miring persuasi, menutupi kekosongan dimana naskah seharusnya berada.

Betoro Kolo, semakin berani usai mengira menang di medan meme, berevolusi menjadi pasukan bot, berlipat ganda dengan presisi mekanis di setiap platform. Suara mereka, yang dulu mirip manusia, kini berubah menjadi gema otomatis, diprogram untuk mengulang slogan tanpa henti dan tanpa pikir.

Petruk, gembira dengan skala yang luar biasa, membanggakan pengikut setianya, mengira angka buatan sebagai bentuk kesetiaan sejati. Linimasa membengkak dengan pesan identik, masing‑masing salinan dari yang sebelumnya, sebuah korus algoritma yang menenggelamkan suara berbeda. Netizen, tajam dan skeptis, mulai menyadari ritme yang ganjil, irama hampa dari kesetiaan buatan. Namun, Petruk tetap berpegang pada ilusi, yakin bahwa kuantitas saja bisa membungkam ketiadaan naskah yang terus menghantui.

Betoro Kolo berbaris seperti prajurit digital, formasi mereka sempurna, tujuan mereka tunggal: menenggelamkan pertanyaan dengan pengulangan. Sang Dalang, mengamati dari balik bayangan, berkomentar bahwa lakon ini telah menjadi mesin, sebuah teater di mana hantu kode menyamar sebagai keyakinan.

Kebenaran, yang dulu hanya berupa relik sederhana untuk ditunjukkan, kini berkelip seperti sinyal samar yang hilang di tengah statis otomatisasi. Maka Tentara Algoritmik pun berkuasa, sebuah legiun bot gaib, setia bukan pada kebenaran, melainkan pada kebisingan, korus tak berujung mereka menutupi kekosongan di inti klaim Petruk.

Di tengah hiruk‑pikuk bot dan tagar, suara‑suara independen mulai bangkit, menenun perumpamaan tentang naskah yang hilang dengan kecerdikan dan keberanian. Suara‑suara ini, tak sejalan dengan korus Petruk, menyusun kisah yang menyingkap absurditas kebisingan tanpa substansi. Mereka berbicara tentang bayangan dimana bukti seharusnya berdiri, tentang relik yang disebut namun tak pernah ditunjukkan, tentang keyakinan yang dituntut tanpa dasar.

Betoro Kolo, selalu waspada, menyerbu mereka, melabeli para penentang sebagai pengkhianat, musuh jagat digital. Petruk, semakin berani oleh agresi mereka, mengangguk puas, mengira bahwa penindasan adalah kekuatan. Namun, satire semakin tajam: semakin banyak suara dibungkam, semakin tumbuh kecurigaan, semakin nyata ketiadaan naskah itu.

Netizen, penasaran sekaligus terhibur, mulai menyebarkan narasi tandingan, meremiksnya menjadi meme dan cerita yang meluas melampaui jangkauan Petruk. Betoro Kolo menggandakan serangan mereka, tetapi amarah itu justru memperkuat suara yang ingin mereka hapus.

Sang Dalang, mengamati dengan mata letih, mencatat bahwa lakon telah bergeser lagi: perbedaan pendapat dibingkai sebagai ketidaksetiaan, kesetiaan dituntut dengan mengorbankan kebenaran. Maka Narasi Tandingan pun tumbuh subur, sebuah korus ironi dan perlawanan, mengejek pengelakan Petruk dan menyingkap teater kosong dari pembelaan Betoro Kolo.

Di tengah hiruk‑pikuk bot dan tagar, suara‑suara independen mulai bangkit, menenun perumpamaan tentang naskah yang hilang dengan kecerdikan dan keberanian. Suara‑suara ini, tak sejalan dengan korus Petruk, menyusun kisah yang menyingkap absurditas kebisingan tanpa substansi. Mereka berbicara tentang bayangan di mana bukti seharusnya berdiri, tentang relik yang disebut namun tak pernah ditunjukkan, tentang keyakinan yang dituntut tanpa dasar.

Betoro Kolo, selalu waspada, menyerbu mereka, melabeli para penentang sebagai pengkhianat, musuh jagat digital. Petruk, semakin berani oleh agresi mereka, mengangguk puas, mengira bahwa penindasan adalah kekuatan.

Namun satire semakin tajam: semakin banyak suara dibungkam, semakin tumbuh kecurigaan, semakin nyata ketiadaan naskah itu. Netizen, penasaran sekaligus terhibur, mulai menyebarkan narasi tandingan, meremiksnya menjadi meme dan cerita yang meluas melampaui jangkauan Petruk. Betoro Kolo menggandakan serangan mereka, tetapi amarah itu justru memperkuat suara yang ingin mereka hapus.

Sang Dalang, mengamati dengan mata letih, mencatat bahwa lakon telah bergeser lagi: perbedaan pendapat dibingkai sebagai ketidaksetiaan, kesetiaan dituntut dengan mengorbankan kebenaran. Maka Narasi Tandingan pun tumbuh subur, sebuah korus ironi dan perlawanan, mengejek pengelakan Petruk dan menyingkap teater kosong dari pembelaan Betoro Kolo.

Media sosial, yang dahulu menjadi forum dialog, berubah menjadi karnaval, ritmenya bergema seperti gamelan yang dipukul dalam ketidakselarasan kacau. Betoro Kolo mengatur tontonan itu, melepaskan kembang api berupa tagar, meme, dan tarian viral yang memukau namun tak pernah memberi pencerahan. Petruk, di tengah panggung, berputar di antara hiruk‑pikuk, berpura‑pura menguasai kekacauan, senyum miringnya semakin melebar. Linimasa meledak dengan konfeti digital, slogan berjatuhan seperti kertas warna‑warni, masing‑masing menyerukan kesetiaan tanpa substansi.

Netizen, setengah terhibur dan setengah lelah, menyaksikan karnaval itu berlangsung, tak pasti apakah harus tertawa atau meratap. Naskah, yang disebut dalam setiap seruan, tetap tak terlihat, sebuah relik bayangan yang tersembunyi di balik tirai tontonan. Betoro Kolo, para pemain yang tak kenal lelah, mengatur rutinitas yang semakin deras, kebisingan mereka membengkak hingga keheningan terasa mustahil.

Petruk bersuka cita dalam ilusi, mengira bahwa terang benderang karnaval adalah bukti, bahwa hiruk‑pikuk adalah keyakinan. Sang Dalang, letih namun sinis, mencatat bahwa lakon ini telah menjadi festival kebisingan, sebuah teater di mana kebenaran ditenggelamkan oleh pertunjukan tanpa henti. Maka Festival Kebisingan pun berkuasa, gemerlap sekaligus hampa, sebuah pesta pengalih perhatian yang menutupi kekosongan di inti klaim Petruk.

Karnaval kebisingan yang tak berujung mulai melelahkan penonton, kilauannya memudar menjadi monoton, riuhnya berubah menjadi letih. Netizen, yang dahulu terhibur, kini menggulir linimasa melewati proklamasi Petruk dengan mata lelah, tawa mereka tumpul oleh pengulangan. Sebagian meninggalkan teater digital sama sekali, mencari sudut sepi di mana dialog masih bernapas.

Yang lain tetap tinggal, bukan karena keyakinan, melainkan karena kebiasaan, menyaksikan tontonan bagaikan orang menonton sinetron yang sudah lama kehilangan pesonanya.

Petruk, tak menyadari minat yang meredup, terus bersikeras bahwa naskah itu ada, menawarkan slogan sebagai pengganti substansi. Betoro Kolo, tak kenal lelah, memperkuat kata‑katanya, korus mereka semakin keras, semakin terang, semakin putus asa. Namun, semakin keras mereka berteriak, semakin hampa terdengar seruan itu, bergema melawan kesabaran kerumunan yang menipis. Netizen mulai memparodikan keletihan mereka, membuat meme wajah menguap dan slogan kosong, mengolok kesia‑siaan kebisingan tanpa akhir.

Sang Dalang, menghela napas, mencatat bahwa lakon ini telah menjadi teater keletihan, di mana tontonan melahirkan sinisme alih‑alih keyakinan. Maka keletihan kerumunan pun bersemayam, sebuah pemberontakan diam terhadap hiruk‑pikuk Petruk, pengingat bahwa bahkan kebisingan pun tak bisa menopang perhatian selamanya.

Di bawah gemuruh tagar dan silau meme, arus yang lebih tenang mulai bergerak, sebuah gumaman yang menjalar di antara kerumunan digital. Netizen, letih oleh tontonan, mulai berbisik pertanyaan: “Naskah prombon itu kemannaa?” “Kok gak pernah ditunjukin?”

Bisikan‑bisikan ini, lemut namun tegas, lolos dari kebisingan, menetap di benak mereka yang dulu bersorak. Betoro Kolo, panik, berusaha menenggelamkan gumaman itu dengan slogan yang lebih keras, tetapi riuh mereka justru menajamkan kontras. Petruk, merasakan kegelisahan, memaksa senyum miringnya semakin lebar, bersikeras bahwa keraguan adalah pengkhianatan, bahwa diam adalah kesetiaan.

Tapi, bisikan itu tumbuh, menyebar laksana asap di teater, tak berwujud namun mustahil dikendalikan. Netizen mulai berbagi tangkapan layar, utas, dan perumpamaan, masing‑masing menjadi pengingat akan ketiadaan naskah. Korus keraguan, meski lebih lembut daripada riuh karnaval, terbukti lebih bertahan lama, lebih mengusik.

Sang Dalang, mengamati dengan senyum mengetahui, mencatat bahwa lakon telah bergeser lagi: kebisingan tak bisa membungkam keraguan, sebab keraguan tumbuh di sela‑sela. Maka bisikan keraguan pun bersemayam, sebuah pemberontakan sunyi terhadap tontonan Petruk, pengingat bahwa kebenaran tak bisa dipanggil hanya dengan kebisingan.

Karnaval pertunjukan Petruk, yang dahulu memukau, mulai goyah, ritmenya tersandung bagai gamelan yang ditabuh tak selaras. Netizen, letih oleh slogan tanpa henti, berpaling, perhatian mereka beralih ke tontonan segar di luar jangkauan Petruk. Betoro Kolo, putus asa, melepaskan kampanye yang lebih keras, tetapi riuh mereka bergema hampa di teater yang kian menipis. Petruk, berpegang pada senyum miringnya, bersikeras bahwa naskah itu ada, meski kata‑katanya kini terdengar rapuh, aus oleh pengulangan.

Linimasa, yang dulu menyala penuh warna, memudar menjadi monoton, konfeti slogan larut ke dalam keheningan. Netizen memparodikan keruntuhan itu, membuat meme panggung kosong dan relik yang lenyap, mengejek kesia‑siaan desakan Petruk. Primbon, disebut asli namun tak terlihat, menjadi simbol dari ketiadaan itu sendiri, sebuah kekosongan di pusat tontonan. Betoro Kolo, kelelahan, goyah dalam korus mereka, suara mereka menipis, kesetiaan mereka mulai retak.

Sang Dalang, dengan senyum letih, mencatat bahwa lakon telah mencapai titik balik: tontonan tak bisa bertahan tanpa substansi. Maka runtuhnya tontonan pun berlangsung, sebuah teater yang runtuh oleh kebisingannya sendiri, menyisakan hanya keheningan di tempat bukti seharusnya berada.

Teater, yang dulu menyala dengan tontonan, kini berdiri dalam keheningan gelisah, penontonnya resah, ilusi‑ilusi mulai terkoyak. Netizen, letih oleh slogan dan senyum, menuntut substansi, pertanyaan mereka semakin tajam, kesabaran mereka habis.

Petruk, terpojok, kembali bersikeras tentang keberadaan naskah Primbonnya. Senyum miringnya bergetar di bawah beban ekspektasi. Betoro Kolo berkumpul dalam keputusasaan, melepaskan korus kesetiaan terakhir mereka, tetapi suara itu terdengar hampa, gema rapuh dari semangat yang lalu. Linimasa, yang telah dilucuti warnanya, menyingkap kehampaan di intinya: sebuah relik yang disebut namun tak pernah ditunjukkan, janji yang terus ditunda. Netizen, semakin berani, menyusun perumpamaan tentang pengkhianatan, meme tentang bukti yang lenyap, kisah tentang keyakinan yang disia‑siakan.

Petruk, gemetar di balik topeng, berpegang pada tontonan, tetapi teater menuntut kebenaran, bukan kebisingan. Betoro Kolo goyah, kesetiaan mereka retak, korus mereka larut ke dalam keheningan.

Sang Dalang, dengan kejernihan yang khidmat, menyatakan bahwa lakon telah mencapai perhitungannya: tontonan tanpa substansi runtuh oleh beratnya sendiri. Maka perhitungan pun tiba, sebuah momen kebenaran yang terlalu lama ditunda, menyingkap kekosongan di inti klaim Petruk.

Ketika tontonan runtuh dan perhitungan mereda, hanya keheningan yang tersisa, keheningan yang lebih berat daripada semua slogan yang pernah dilontarkan. Petruk, yang dulu bersinar dengan senyum miringnya, kini berdiri sendirian di panggung kosong, naskah tetap tak terlihat, janji tak terpenuhi. Betoro Kolo, suara mereka habis, larut menjadi bayangan kode, relik dari sebuah teater yang keliru mengira kebisingan sebagai kebenaran.

Netizen, lebih bijak setelah kekacauan, membawa pelajaran bahwa tontonan tanpa substansi hanyalah nyala api yang hampa.

Sang Dalang, menutup tirai, berbisik bahwa setiap lakon haruslah berakhir, dan bahwa kebenaran, meski tertunda, selalu bertahan lebih lama daripada kebisingan.

English

Politik Buzzer di Indonesia (2)

Kasus para buzzer yang menyebarkan tuduhan bohong mengenai penistaan agama terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan betapa keji dan merusaknya disinformasi digital ketika agama dijadikan instrumen politik. Kekejian itu bukan hanya terletak pada pencemaran nama baik pribadi seorang negarawan yang amat dihormati, melainkan pula pada cara narasi palsu semacam ini mengeksploitasi sensitivitas keagamaan untuk memicu kemarahan publik. Karena isu penistaan agama menyentuh keyakinan yang sangat mendalam, tuduhan palsu semacam ini berdaya mobilisasi yang kuat, dan buzzer sengaja memanfaatkannya untuk melemahkan lawan politik atau mendeligitimasi tokoh yang dikenal moderat dan rekonsiliatif.

Dampak dari kampanye semacam ini bersifat ganda. Di satu sisi, ia merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi dengan membuat warga meragukan integritas pemimpin dan keadilan kompetisi politik. Di sisi lain, ia memecah kohesi sosial dengan menanamkan kecurigaan dan permusuhan antarkomunitas, menjadikan agama sebagai senjata politik yang memecah belah, bukan sebagai kekuatan pemersatu. Penelitian Marcus Mietzner menunjukkan bahwa penggunaan buzzer di Indonesia telah menormalisasi praktik komunikasi politik yang beracun, sementara Fossati dan Kawamura menekankan bahwa disinformasi digital—sering dibalut retorika keagamaan—berfungsi sebagai “inovasi otoritarian” yang melemahkan pluralisme. Dalam konteks ini, tuduhan palsu terhadap Jusuf Kalla menjadi simbol dari tren yang lebih luas: manipulasi sentimen keagamaan melalui saluran digital demi keuntungan politik jangka pendek, dengan mengorbankan kesehatan demokrasi jangka panjang.

Kekejian tersebut, dengan demikian, bukan hanya pada kerugian pribadi yang dialami Jusuf Kalla, tetapi juga pada kerusakan kolektif terhadap tatanan demokrasi Indonesia. Dengan mengeksploitasi agama secara demikian, buzzer meruntuhkan integritas moral politik sekaligus kepercayaan rakyat terhadap proses demokratis.

4.3 Buzzer dalam Pemilu 2019: Skalabilitas dan Institutionalisasi

Jika Pilkada 2017 adalah percobaan awal dalam skala besar, Pemilu serentak 2019 (Pilpres dan Pileg) adalah arena di mana penggunaan buzzer mengalami institusionalisasi. Kontestasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto diwarnai oleh operasi-operasi siber dari kedua kubu yang masif dan terorganisir.

Studi DW Akademie (2020), , mengidentifikasi bahwa lebih dari 60% responden mereka di berbagai kota di Indonesia mengaku pernah menerima informasi yang kemudian terbukti tidak benar, sebagian besar melalui WhatsApp dan Facebook—dua platform yang menjadi medan utama aktivitas buzzer.

Penelitian Juditha (2020) dalam jurnal menganalisis pola penyebaran disinformasi selama Pemilu 2019 dan menemukan pola yang konsisten dengan aktivitas buzzer terkoordinasi: volume posting yang tinggi dalam waktu singkat, penggunaan hashtag yang terkoordinasi, dan pola interaksi yang tidak organik. Ini sejalan dengan metodologi deteksi yang dikembangkan oleh Ferrara et al. (2016) dalam makalah berpengaruh mereka, yang diterbitkan di Communications of the ACM.

4.4 Konteks Industri: Ekosistem Buzzer di Indonesia

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari fenomena buzzer di Indonesia adalah tingkat institutionalisasinya. Drone Emprit, platform analisis media sosial yang didirikan oleh Ismail Fahmi, telah mendokumentasikan secara ekstensif bagaimana operasi buzzer di Indonesia bekerja sebagai industri yang terstruktur. Fahmi (2019) dalam berbagai laporan Drone Emprit menunjukkan bahwa terdapat jaringan akun yang beroperasi secara terkoordinasi, dengan perilaku yang mengindikasikan manajemen terpusat.

Temuan Drone Emprit ini didukung oleh laporan Oxford Internet Institute. Bradshaw, Neudert, dan Howard (2019) dalam mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kapasitas operasi pengaruh komputasional tingkat tinggi, dengan keterlibatan aktif aktor negara maupun swasta.

Industri buzzer di Indonesia tak beroperasi dalam ruang hampa. Ia terhubung dengan ekosistem konsultan digital, lembaga riset opini, dan bahkan PR agencies mainstream yang menawarkan layanan "manajemen reputasi digital" sebagai eufemisme untuk operasi buzzer. Ini menunjukkan bahwa masalah buzzer di Indonesia bukan sekadar tentang individu nakal, melainkan tentang kelembagaan praktik manipulasi opini yang mengakar dalam industri komunikasi politik.

4.5 Serangan Buzzer terhadap Kebebasan Pers dan Suara Kritis

Salah satu manifestasi paling berbahaya dari buzzer di Indonesia adalah penggunaannya untuk menyerang jurnalis, aktivis, dan akademisi. Koalisi Lawan Buzzer, yang dibentuk oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, telah mendokumentasikan ratusan kasus di mana individu diserang secara terkoordinasi di media sosial setelah menerbitkan laporan atau komentar kritis terhadap kekuasaan.

Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada posisi 108 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2022, dengan mengutip intimidasi digital terorganisir sebagai salah satu faktor utama. Penelitian Wahyudi (2021) dalam tesis doktoralnya di University of Melbourne menganalisis bagaimana serangan buzzer terhadap jurnalis investigatif di Indonesia menciptakan chilling effect yang nyata: redaksi melakukan sensor diri, sumber enggan berbicara, dan jurnalis mempertimbangkan untuk meninggalkan profesi mereka.

Kasus yang paling mencolok termasuk serangan terhadap jurnalis KPK dan media independen yang meliput kasus korupsi, aktivis lingkungan yang menentang proyek pembangunan besar, dan tokoh-tokoh agama minoritas yang menyuarakan perdamaian di tengah polarisasi sektarian. Pola yang konsisten dalam kasus-kasus ini—penggunaan hashtag terkoordinasi, amplifikasi cepat, dan persona akun yang mencurigakan—mengindikasikan operasi buzzer yang terencana.

 

4.6 Regulasi dan Penegakan Hukum: Kesenjangan yang Mengkhawatirkan

Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang secara teoritis dapat digunakan untuk menangani buzzer, termasuk UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi, dan berbagai regulasi tentang penyebaran hoaks. Namun, Sukma Ridwan (2020) dalam kajiannya di jurnal menemukan bahwa implementasi regulasi ini sangat tebang pilih: lebih banyak digunakan untuk memidanakan kritik terhadap pemerintah daripada untuk menghukum buzzer yang menyebarkan disinformasi pro-kekuasaan.

Paradoks ini mencerminkan apa yang Levitsky dan Ziblatt (2018) dalam buku berpengaruh mereka, How Democracies Die, mengidentifikasikan sebagai ciri khas kemunduran demokratis kontemporer: penggunaan instrumen hukum yang legitimate untuk kepentingan anti-demokratis. Ketika UU ITE lebih sering digunakan untuk membungkam kritik daripada melindungi ruang informasi publik, maka keberadaan buzzer semakin tidak terkendali karena kehilangan disinsentif hukum yang efektif.

V. DIMENSI ETIS DAN IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI

 

5.1 Buzzer sebagai Pelanggaran terhadap Otonomi Epistemic Publik

Dari perspektif filosofis, penggunaan buzzer merupakan pelanggaran terhadap otonomi epistemik publik—hak individu untuk membentuk keyakinan dan preferensi mereka berdasarkan informasi yang tidak dimanipulasi. Christiano (2008) dalam berargumen bahwa legitimasi demokratis bergantung pada kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam deliberasi publik yang genuine. Buzzer, dengan cara memanipulasi lanskap informasi, merusak kondisi-kondisi prasyarat bagi legitimasi demokratis tersebut.

Habermas (1984), dalam teori tindakan komunikatif dan konsep ruang publik yang dikembangkannya dalam dan , mensyaratkan bahwa deliberasi yang sah harus bebas dari dominasi strategis dan manipulasi. Buzzer adalah antitesis dari ideal ini: mereka mengintroduksikan logika strategis (pencapaian tujuan melalui manipulasi) ke dalam ruang yang seharusnya diatur oleh logika komunikatif (pencapaian konsensus melalui argumentasi yang jujur).

 

5.2 Implikasi Sistemik bagi Kualitas Demokrasi

Diamond (2015) dalam artikel berpengaruhnya di jurnal memperingatkan tentang "gelombang balik demokratis" (democratic recession) global, dimana berbagai demokrasi mengalami erosi kualitas meskipun secara formal mempertahankan prosedur elektoral. Fenomena buzzer adalah salah satu mekanisme erosi tersebut: ia memungkinkan demokrasi tampak normal di permukaan—ada pemilu, ada kebebasan berbicara—sementara kualitas deliberasi publik yang menjadi inti demokrasi substantif telah terserang.

Levitsky dan Ziblatt (2018) mengidentifikasi serangan terhadap media independen dan manipulasi informasi publik sebagai dua dari empat indikator utama kemunduran negara demokratis. Dalam konteks Indonesia, kedua indikator ini hadir dalam fenomena buzzer: buzzer melemahkan kredibilitas media independen dengan menyebarkan tuduhan palsu tentang bias, dan secara aktif memanipulasi informasi publik melalui disinformasi yang terorganisir.

VI. PENUTUP: MEMPERKUAT DEMOKRASI DI ERA INFORMASI

Analisis di atas menunjukkan bahwa buzzer dalam politik bukanlah sekadar fenomena komunikasi yang mengganggu—ia telah menjadi ancaman sistemik terhadap fondasi-fondasi demokrasi. Dari perspektif global, buzzer merusak ekologi informasi publik, memperparah polarisasi, mengancam integritas pemilu, dan membungkam suara-suara kritis. Dalam konteks spesifik Indonesia, fenomena ini telah mencapai tingkat institusionalisasi yang mengkhawatirkan, dengan akar yang tertanam dalam struktur oligarki politik-bisnis yang lebih luas.

Untuk mengatasi ancaman buzzer secara efektif, dibutuhkan pendekatan multi-lapis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, regulasi platform digital harus diperkuat agar perusahaan teknologi bertanggung jawab atas manipulasi yang terjadi di platform mereka, mengikuti model yang sedang dikembangkan Uni Eropa melalui Digital Services Act. Kedua, transparansi iklan politik dan operasi-operasi pengaruh harus diwajibkan, sehingga publik dapat mengidentifikasi ketika narasi yang mereka konsumsi adalah produk rekayasa.

Ketiga, investasi masif dalam pendidikan literasi digital dan media kritis perlu dilakukan di seluruh jenjang pendidikan. Tugas ini tak bisa diserahkan kepada pasar atau platform semata—ia adalah tanggung jawab negara dan masyarakat sipil. Keempat, perlindungan terhadap jurnalis, aktivis, dan suara kritis dari serangan buzzer haruslah ditegakkan secara konsisten, dengan kerangka hukum yang jelas dan tak tebang pilih.

Akhirnya, mengikuti argumen Cohen (2019), kita perlu mengenali bahwa masalah buzzer tak dapat dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar tentang ekonomi politik media digital, distribusi kekuasaan dalam masyarakat, dan komitmen kolektif terhadap nilai-nilai demokratis. Melawan buzzer, pada akhirnya, adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk mempertahankan dan memperdalam demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Beder, S. (1998). Global Spin: The Corporate Assault on Environmentalism. Dartington: Green Books.

Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford: Oxford Internet Institute.

Bradshaw, S., Neudert, L. M., & Howard, P. N. (2019). Government Troops and Political Operatives: Assessing Organized Social Media Manipulation in Democracies. Oxford: Oxford Internet Institute.

Christiano, T. (2008). The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, J. (2019). Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism & Left Politics. Durham, NC: Duke University Press.

Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal of Democracy, 26(1), 141–155.

DW Akademie. (2020). Media Use and Information Literacy in Indonesia. Bonn: Deutsche Welle.

Edelman. (2022). 2022 Edelman Trust Barometer: The Cycle of Distrust. Chicago: Edelman.

Fahmi, I. (2019). Laporan Analisis Drone Emprit: Pola Operasi Buzzer di Media Sosial Indonesia [Drone Emprit Analysis Report: Buzzer Operation Patterns in Indonesian Social Media]. Jakarta: Drone Emprit.

Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F., & Flammini, A. (2016). The Rise of Social Bots. Communications of the ACM, 59(7), 96–104.

Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press.

Fossati, D., & Kawamura, K. (2020). Islam, Partisan Identity and Electoral Behaviour in Indonesia. Journal of East Asian Studies, 20(3), 309–330.

Freedom House. (2021). Freedom on the Net 2021: The Global Drive to Control Big Tech. Washington, DC: Freedom House.

Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action (Vol. 1). (T. McCarthy, Trans.). Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. (T. Burger, Trans.). Cambridge: Polity Press.

Idris, I., & Rohmaniyah, I. (2021). Buzzer sebagai Tentara Siber: Ekosistem Komunikasi Politik Digital di Indonesia [Buzzers as Cyber Troops: The Digital Political Communication Ecosystem in Indonesia]. Jurnal Komunikasi Indonesia, 10(2), 85–101.

Juditha, C. (2020). Disinformasi dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019 [Disinformation in the 2019 Indonesian Presidential Election]. Jurnal Pekommas, 5(1), 13–24.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Crown Publishing Group.

Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427.

Mietzner, M. (2020). Populist Azariah: Jokowi's Long Decade in Power and the Threat to Democracy. In T. Power & E. Warburton (Eds.), Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (pp. 49–72). Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Mueller, R. S. (2019). Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election. Washington, DC: United States Department of Justice.

Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.

Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. London: Penguin Press.

Reporters Without Borders. (2020). The Chilling Effect: Online Abuse and Self-Censorship of UK Journalists. Paris: RSF.

Reporters Without Borders. (2022). World Press Freedom Index 2022. Paris: RSF.

Runciman, D. (2018). How Democracy Ends. London: Profile Books.

Sukma Ridwan, A. (2020). Implementasi UU ITE dalam Kasus Penyebaran Hoaks: Analisis Kritis [Implementation of the ITE Law in Hoax Dissemination Cases: A Critical Analysis]. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 201–225.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tapsell, R. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. London: Rowman & Littlefield.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. Science, 359(6380), 1146–1151.

Wahyudi, M. (2021). Chilling Effect: Buzzer Attacks on Investigative Journalists in Indonesia [Doctoral thesis, University of Melbourne]. Melbourne: University of Melbourne.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Strasbourg: Council of Europe.

We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia Country Report. London: We Are Social.

Woolley, S., & Howard, P. N. (Eds.). (2019). Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. Oxford: Oxford University Press.

Catatan: Esai ini ditulis sebagai analisis akademis berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang dapat diverifikasi. Seluruh rujukan yang dikutip adalah karya yang diterbitkan dan dapat diakses melalui perpustakaan akademis atau database jurnal internasional.

[Bagian 1]

English