Spesialis Orang Dalam, Bagian Kedua

Catatan Lanjutan dari Warung Kopi: Hukumannya

Keesokan paginya, bapak pensiunan itu sudah duduk di bangku yang sama sebelum aku sempat memesan kopi. Ia membuka percakapan dengan pertanyaan yang kudengar dari hampir semua meja di warung itu: katanya hukumannya mati, ya? Seorang mahasiswa di pojok mengangguk mantap, tukang ojek di sebelahnya menggeleng ragu, dan penjual gorengan berkata bahwa ia sudah membaca ini di sebuah unggahan, entah dari siapa. Aku menyeduh kopi pelan-pelan, sebab pertanyaan sebesar itu tidak boleh dijawab dengan terburu-buru. Warung kopi memang tak punya pasal, tetapi paling tidak, ia punya satu kebiasaan baik: memeriksa dulu isi gelas sebelum menyimpulkan rasanya.

Mari kita pisahkan dua hal yang di linimasa sering tercampur bagaikan gula dan garam di dapur yang gelap. Hal pertama adalah pendapat. Sejumlah pengamat dan tokoh publik memang menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden ini berkaitan dengan makar, dan sebagian menyebut bahwa pasal-pasal makar mengenal ancaman hukuman mati. Hal kedua adalah sangkaan resmi. Menurut keterangan penyidik dan pemerintah, para tersangka saat ini dijerat dengan pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi dalam KUHP baru serta ketentuan dalam UU ITE, dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara, dan sampai sejauh ini tak ada pasal makar yang digunakan. Jadi hukuman mati, untuk saat ini, adalah pendapat yang beredar, bukan sangkaan yang tercatat. Keduanya boleh diperdebatkan di meja kopi, tetapi hanya salah satu yang boleh dijadikan dasar putusan.

Warung kopi punya aturan sederhana tentang hal ini, yakni menu dan tagihan. Kalau kita memesan sepiring nasi goreng, pemilik warung tak boleh menagih seharga lobster hanya karena pelanggan lain di meja sebelah berseru bahwa nasi goreng itu semestinya lobster. Dalam hukum pidana, aturannya serupa: hakim memutus berdasarkan pasal yang didakwakan dan dibuktikan di persidangan, bukan berdasarkan pasal yang paling nyaring disebut di luar gedung. Itulah yang disebut asas legalitas, prinsip yang menjaga agar hukuman tidak ditentukan oleh amarah. Penyidik dan penuntut tentu masih bisa menambah atau mengubah pasal bila menemukan bukti baru, tetapi itu perkara pembuktian, bukan perkara kehendak. Untuk saat ini, selama pasalnya penyadapan, ancaman tertingginya pun sudah tertulis dengan jelas, dan selama proses berjalan, praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun.

Tentu saja kata makar punya daya tarik tersendiri. Ia kata yang ageng, berbunyi laksana dentuman gong, dan siapa pun yang mengucapkannya langsung terdengar seperti orang yang paham sejarah. Tapi pengadilan tak menyukai kata-kata besar. Pengadilan mencintai bukti, dan semakin berat pasalnya, semakin berat pula unsur yang harus dibuktikan. Menyebut sesuatu yang makar di linimasa hanya butuh dua detik dan satu jempol. Membuktikannya di pengadilan butuh berkas, saksi, ahli, dan kesabaran yang jarang dimiliki orang yang sedang marah. Karena itu aku mencatat satu hal di margin kamus warung kita: kata yang paling cepat viral bukan selalu kata yang paling kuat di ruang sidang.

Kalau ingin tahu bagaimana hukuman dijatuhkan dalam sejarah, kita bisa belajar dari mereka yang lebih dahulu mengalaminya. Sejanus, di Roma dua ribu tahun lalu, dieksekusi pada hari yang sama dengan pembacaan surat kaisar di Senat, tanpa sidang panjang dan tanpa kesempatan banding. Kim Jae-gyu, yang menembak Presiden Park Chung-hee pada 1979, divonis mati dan digantung pada Mei 1980. Keduanya hidup di zaman ketika hukum bergerak secepat perubahan angin dan tunduk pada selera penguasa. Dari mereka kita belajar bahwa hukuman mati yang dijatuhkan cepat jarang menjadi tanda keadilan, melainkan tanda bahwa hukum belum sepenuhnya merdeka.

Peru memberi gambaran yang jauh lebih rumit. Vladimiro Montesinos, kepala intelijen era Fujimori, tidak dihukum mati, tetapi hukuman yang menumpuk sepanjang dua dekade membuatnya menjalani lebih dari tiga puluh tahun penjara. Vonis pertamanya pada 2002 adalah sembilan tahun karena menduduki jabatan yang tak pernah resmi ia sandang. Menyusul 20 tahun pada 2006 karena penjualan senjata ilegal kepada FARC, dan 15 tahun untuk beberapa perkara korupsi. Hukuman terberatnya, 25 tahun, bukan jatuh karena video suap atau sadapan, melainkan karena pembantaian Barrios Altos dan pembunuhan jurnalis Pedro Yauri. Atasannya, Fujimori, dijatuhi 25 tahun penjara pada 2009 atas pembantaian oleh pasukan pembunuh Grupo Colina, selain hukuman untuk korupsi. Pelajarannya jelas: skandal rekaman yang menjatuhkan sebuah pemerintahan tak selalu menjadi dasar hukuman terberat, sebab tuduhan terberat justru datang dari kejahatan lain yang terbongkar sesudahnya.

Di Turki, hukuman untuk perkara sadapan terhadap Erdoğan berbeda-beda menurut pasal yang dipakai. Dalam kasus alat penyadap di kantor dan kediaman sang Perdana Menteri, dua mantan polisi dijatuhi masing-masing tujuh tahun enam bulan penjara dari 13 orang yang diadili, sementara delapan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun dalam persidangan massal yang menyusul, 131 terdakwa dijatuhi hukuman antara tiga tahun sembilan bulan hingga 45 tahun, dan bekas kepala intelijen kepolisian divonis 18 tahun karena memimpin organisasi teroris bersenjata, selain tujuh tahun lebih untuk penyadapan ilegal. Angkanya melonjak begitu pasal terorisme masuk ke dalam dakwaan. Di sinilah letak kerumitannya: hukuman berat itu dijatuhkan dalam suasana pembersihan besar-besaran, dan para terdakwa serta sebagian pengamat menilai prosesnya bermotif politik. Jadi beratnya vonis belum tentu ukuran adilnya proses.

Mark Felt, sang Deep Throat, menjalani nasib yang paling ironis. Orang yang membantu menjatuhkan Presiden Nixon karena pengawasan ilegal itu sendiri dinyatakan bersalah pada November 1980 atas persekongkolan melanggar hak sipil lewat penggeledahan tanpa surat perintah. Hakim menjatuhkan denda 5.000 dolar tanpa hukuman penjara. Rekannya, Edward Miller, didenda 3.500 dolar, dan Presiden Reagan memberi pengampunan kepada keduanya pada 1981 saat banding masih berjalan. Sebagian orang menyebutnya keadilan yang bijak, sebagian lain menyebutnya bukti bahwa kedekatan dengan kekuasaan selalu berguna, bahkan sesudah kekuasaan itu berganti.

Korea Selatan menunjukkan jalan yang paling berhati-hati. Presiden Yoon dijatuhi hukuman seumur hidup karena memimpin pemberontakan, bukan hukuman mati yang diminta jaksa. Menteri Pertahanannya divonis 30 tahun dan kepala polisi nasionalnya 12 tahun. Vonis itu dijatuhkan lewat proses yang panjang dan terbuka, dan sebagian terdakwa dibebaskan karena niat jahatnya tidak terbukti. Dari semua kisah itu, hukuman mati justru jatuh pada era ketika hukum belum merdeka dari penguasa, sedangkan di negara yang lebih mapan, vonis seberat apa pun harus berjalan lewat pasal, bukti, dan proses banding.

Ada satu pertanyaan yang masih menggantung di meja kami, dan itu bukan soal pasal, melainkan soal pemesan: sebenarnya untuk siapa semua ini dikerjakan? Penyidik belum menjawabnya, Istana mengaku belum mengetahui rincian motifnya, dan para politisi hanya mampu bertanya dengan nada yang makin nyaring. Di mana jawaban belum ada, spekulasi selalu tumbuh bagai jamur di musim hujan. Ada yang menduga ini kerja sendirian, ada yang menduga ini kerja satu geng, ada pula yang menduga ada tangan lain di belakang layar, entah tangan siapa. Satire yang jujur hanya bisa mencatat satu hal: pertanyaannya sah, tetapi jawabannya hanya sah bila lahir dari bukti. Menunjuk hidung tanpa berkas sama saja dengan menyalakan petasan di gudang kertas. Biarlah penyidik membuka laci satu per satu, dan biarlah rakyat sabar menunggu siapa pun yang namanya benar-benar tertulis di sana, besar maupun kecil, dekat maupun jauh, sebab keadilan yang baik tak memandang foto keluarga.

Maka kesimpulan dari meja kopi kami hari ini sederhana. Hukuman tak ditentukan oleh besarnya kemarahan publik atau dalamnya rasa dikhianati, melainkan oleh pasal yang dibuktikan, kekuatan bukti, dan merdekanya pengadilan. Rentang hukumannya dalam sejarah sangat lebar, dari tiang gantungan, penjara puluhan tahun, sampai denda dan pengampunan, dan perbedaan itu hampir selalu berasal dari perbedaan pasal dan perbedaan cara negara memperlakukan hukumnya. Itulah sebabnya perkara kita pun sebaiknya dinilai dari pasal yang kelak terbukti, bukan dari istilah yang paling nyaring di linimasa. Yang paling mahal dari sebuah perkara besar bukanlah hukumannya, melainkan kepercayaan rakyat bahwa prosesnya bersih.

Seperti pada bagian pertama, kami menaruh satu catatan di margin kamus. Satire ini ditujukan kepada budaya orang dalam: kebiasaan menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi, jaringan pertemanan sebagai lembaga negara, dan kedekatan sebagai kekebalan. Satire ini tak ditujukan kepada Bapak Presiden, yang seharusnya perlu didukung agar negeri ini terus berjalan di atas rel yang benar. Tak ada nama tersangka yang kami jadikan bahan olok-olok, sebab olok-olok yang baik menyasar pola, bukan pribadi. Dan tiada vonis yang kami jatuhkan, sebab warung kopi hanya punya sendok yang berdenting di tepi gelas, bukan palu hakim.

Kopi di gelasku tinggal ampasnya saat obrolan kedua itu selesai. Aku pulang dengan satu keyakinan yang agak lebih tenang dari kemarin: bahwa kemarahan boleh menyalakan percakapan, tapi cuma hukum yang boleh menutupnya. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjaga kesehatan dan keselamatannya, serta menguatkan beliau dalam memimpin negeri ini dengan adil dan amanah. Semoga pula perkara ini ditangani dengan terbuka, adil, dan sesuai hukum, sehingga yang bersalah dihukum sepadan. Aamiin yaa Rabbal Alamiin.

English

Spesialis Orang Dalam

Catatan dari Warung Kopi tentang Kunci Rumah dan Peta Nasib

Pagi itu, di warung kopi langgananku, seorang bapak pensiunan membuka obrolan dengan kalimat yang terdengar seperti pepatah baru: dulu mereka bilang loyal. Kami semua mengangguk, sebab kata itu memang kerap diucapkan, terutama oleh mereka yang paling lihai menyimpan makna lain di balik kata-katanya. Ternyata, kata si bapak sambil menyeruput kopi hitamnya, definisi loyal versi mereka agak unik. Aku mencatatnya baik-baik, sebab kopi pagi yang baik selalu ditemani kamus baru.

Menurut kamus yang sedang kami susun di meja kayu itu, loyal bukan berarti menjaga rumah, melainkan hafal letak semua kunci rumah. Loyal bukan melindungi atasan, melainkan mengetahui isi laci atasan sebelum atasan sendiri membukanya. Loyal bukan mengabdi kepada negara, melainkan mengabdi kepada jaringan pertemanan, seolah republik ini cuma grup WhatsApp alumni kekuasaan, lengkap dengan admin yang tak pernah mau keluar dan anggota yang selalu saling mengirim stiker tepuk tangan. Kabar yang beredar belakangan ini, tentang dugaan penyadapan terhadap orang nomor satu di negeri ini, membuat kamus itu terasa makin relevan. Tentu saja, semua yang bersangkutan masih berstatus terduga, sehingga praduga tak bersalah masih tetap pantas dijaga. Namun satire tak perlu menunggu putusan untuk bertanya tentang pola, dan polanya terlalu menarik untuk dilewatkan.

Yang lucu dari para spesialis orang dalam adalah cara mereka berjalan saat kekuasaan masih dekat. Mereka melangkah tegak bagai pemilik masa depan, menyapa dengan senyum yang seolah sudah memegang surat keputusan untuk lima periode ke depan. Namun saat lampu sorot berpindah arah, mendadak semuanya menjadi korban keadaan. Tiada yang merasa memegang kemudi. Tak ada yang merasa memberi perintah. Tak ada yang merasa tahu apa-apa. Padahal dahulu langkah mereka begitu percaya diri, seolah sejarah ditulis oleh nomor telepon yang tersimpan di kontak pribadi. Rakyat pun bertanya-tanya, kalau tak ada yang memegang kemudi, lalu siapa yang selama ini mengendarai bus besar bernama kekuasaan ini sampai ke tempat yang begitu jauh?

Kalau kita menengok sejarah, spesialis orang dalam ternyata bukan penemuan zaman grup WhatsApp. Dua ribu tahun lalu di Roma ada seorang bernama Sejanus, komandan Pengawal Praetorian, pasukan yang menjaga kaisar. Saking dipercaya oleh Kaisar Tiberius sedemikian rupa, sampai-sampai ia disebut sebagai mitra dalam jerih payah, dan ketika sang kaisar menyingkir ke pulau Capri pada tahun 26, urusan pemerintahan dipercayakan kepadanya. Ia menjadi orang yang paling berpengaruh dan paling ditakuti di kota itu, bahkan menjabat konsul pada tahun 31. Lalu pada Oktober tahun yang sama, sepucuk surat dari Tiberius dibacakan di Senat. Hari itu juga Sejanus ditangkap dan dihukum mati, tubuhnya dilempar ke tangga Gemonian, dan jabatannya diberikan kepada orang lain yang tentu saja bersumpah akan setia. Sebagian tuduhan terhadapnya, seperti meracuni putra kaisar, baru dilontarkan jauh sesudah kejadian, sehingga sejarawan pun tak selalu sepakat pada rinciannya. Namun ada satu hal yang terang: kepercayaan penguasa yang tanpa batas adalah modal yang paling cepat menguap.

Berpindah ke Seoul pada tahun 1979, ceritanya menjadi lebih gelap. Kim Jae-gyu, kepala dinas intelijen KCIA, adalah kawan seangkatan akademi militer Presiden Park Chung-hee dan dalam banyak catatan disebut sebagai salah satu sahabat dekatnya. Pada 26 Oktober tahun itu, dalam jamuan makan malam di rumah aman milik dinasnya sendiri, ia menembak mati sang Presiden. Dinas itu sudah lama dikenal memakai penyadapan, penangkapan, dan penyiksaan tanpa perintah pengadilan terhadap lawan-lawan rezim. Menjelang peristiwa itu beredar kabar bahwa ia akan segera diganti, sementara persaingannya dengan kepala pengawal presiden kian panas. Ia digantung pada Mei 1980. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang pahit tentang alat pengawasan: ia dibuat untuk mengawasi orang lain, tetapi pada akhirnya sering menjadi senjata yang menunjuk balik ke pembuatnya.

Di Peru, kisahnya lebih mirip drama rekaman. Vladimiro Montesinos adalah kepala de facto dinas intelijen di era Presiden Fujimori, orang yang bekerja di balik layar selama hampir sepuluh tahun. Ia merekam sendiri ratusan video pertemuannya, termasuk adegan menyuap politisi oposisi, dan ketika salah satu video itu disiarkan pada tahun 2000, skandalnya menjatuhkan pemerintahan Fujimori. Ironinya, sang Presiden kemudian dihukum karena mengalirkan hampir lima belas juta dolar dana negara sebagai bonus perpisahan bagi kepala intelijennya itu, sementara Montesinos disebut pernah merencanakan kudeta yang gagal terhadap atasannya sendiri. Ia sendiri berakhir di penjara dengan puluhan perkara. Dari Lima kita belajar bahwa orang yang menyimpan rekaman rahasia atasan sebagai jaminan hidup sedang membangun asuransi yang premi akhirnya dibayar oleh semua orang, termasuk atasannya.

Di Turki, kisahnya lebih rumit dan tak punya satu versi yang disepakati. Sekitar tahun 2013 sampai 2015, puluhan polisi, termasuk perwira tinggi, ditahan atas dugaan memata-matai dan menyadap Perdana Menteri Erdoğan beserta lingkar dalamnya. Pemerintah menuduh sebuah jaringan yang dikaitkan dengan Fethullah Gülen, mantan sekutu Erdoğan yang pengikutnya menduduki posisi penting di kepolisian dan peradilan, sebagai dalangnya. Rekaman hasil sadapan bocor ke internet, tiga menteri mengundurkan diri, dan Erdoğan menyebut semuanya sebagai upaya kudeta, lalu mencopot ribuan polisi, hakim, dan jaksa. Pihak yang dituduh membantah. Para polisi mengatakan penangkapan terhadap mereka bermotif politik, dan Gülen menyangkal merencanakan apa pun. Dua versi, dua kebenaran, dan satu pelajaran: dalam perkara seperti ini, kata pengkhianat gampang sekali berpindah tangan, dan kebenaran sering ikut tersadap bersama pembicaraannya.

Lalu ada Washington, yang menawarkan sudut pandang berbeda. Mark Felt, orang nomor dua di FBI pada masa pemerintahan Nixon, belakangan diketahui sebagai “Deep Throat”, sumber rahasia yang membantu koran Washington Post membongkar skandal Watergate sampai Nixon mundur pada 1974. Identitasnya baru terbuka tiga puluh tahun kemudian, ketika ia sendiri sudah renta. Konon ia sebelumnya berharap menggantikan Hoover sebagai direktur FBI, tetapi dilewati oleh Nixon. Sebagian orang menyebutnya pembocor pemberani yang membuka pelanggaran penguasa, sebagian lain menilai ada ambisi pribadi di baliknya. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan orang dalam yang membocorkan rahasia bisa dilabeli pengkhianat atau pahlawan, tergantung pada apa yang dibukanya dan apakah buktinya kuat. Karena itu, motif dan bukti selalu lebih penting daripada julukan.

Dan terakhir, ada cerita dari sisi yang berlawanan, yakni orang dalam yang terlalu patuh. Pada Desember 2024, Presiden Yoon Suk-yeol di Korea Selatan mengumumkan darurat militer, dan pada Februari 2026 pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman seumur hidup kepadanya atas tuduhan memimpin pemberontakan, padahal jaksa khusus meminta hukuman mati. Menteri Pertahanan divonis tiga puluh tahun, kepala polisi nasionalnya dua belas tahun, dan beberapa pejabat lain mendapat hukuman beragam, sementara dua terdakwa dibebaskan karena bukti niat jahat tidak cukup. Hakim menilai para pejabat itu berkewajiban menolak perintah yang melanggar hukum. Pelajarannya terang bagi mereka yang mengira kesetiaan buta adalah perisai: loyal kepada orangnya tak menghapus kewajiban setia kepada konstitusi. Pelajaran lain tak kalah penting: bahkan untuk perkara terberat, pengadilan menimbang satu per satu, memilah yang bersalah dan yang tak cukup bukti, dan tak menjatuhkan hukuman paling berat hanya karena tuntutan, apalagi oleh sorak-sorai di luar gedung.

Dari Roma sampai Seoul, dari Lima sampai Ankara, naskahnya terdengar mirip meski pemerannya berganti. Pertama, sekutu bisa berubah menjadi musuh dengan kecepatan yang tak pernah dihitung dalam proposal kerja sama. Kedekatan dengan satu penguasa tidak pernah menjadi asuransi, apalagi bagi mereka yang memegang kunci, laci, dan rekaman. Kedua, orang yang tahu terlalu banyak selalu hidup dalam bahaya, baik bagi atasannya maupun bagi dirinya sendiri, sebab pengetahuan yang tidak diawasi hukum cepat berubah menjadi alat tawar-menawar. Ketiga, kata pengkhianat adalah kata yang berat dan mudah disalahgunakan. Kasus Turki dan kisah Felt mengingatkan bahwa label itu perlu dibuktikan di pengadilan yang adil dan bukan sekadar diteriakkan, sebab hari ini ia dipakai untuk menghukum yang bersalah dan besok bisa dipakai untuk membersihkan lawan politik.

Keempat, yang akhirnya menyelamatkan sebuah negara bukan kesetiaan kepada orang, melainkan kekuatan lembaga. Pengadilan Korea Selatan mampu mengadili presiden, menteri, dan kepala polisi sekaligus, dan Peru akhirnya mengadili kepala intelijen dan presidennya dalam proses terpisah. Lembaga yang kuat tidak bergantung pada siapa yang sedang dekat dengan penguasa. Kelima, perbandingan ini punya batasnya. Perkara di negeri kita masih berjalan, yang bersangkutan masih berstatus tersangka, dan para pejabat sendiri belum seragam menyebutnya makar atau bukan. Karena itu satire ini tidak mengatakan nasibnya pasti sama dengan nasib Sejanus atau Kim Jae-gyu. Ia hanya mengatakan bahwa sejarah suka mengulang naskah yang sama kepada mereka yang tak mau membacanya.

Kembali ke negeri sendiri, soal apakah perbuatan semacam itu layak disebut makar atau cukup digolongkan sebagai pelanggaran pidana lainnya, aku serahkan kepada ahli hukum dan pengadilan. Konon di antara para pejabat sendiri pun istilahnya diperdebatkan. Warung kopi tak punya palu hakim, cuma punya sendok kecil yang berdenting di tepi gelas. Yang kami punya hanyalah harapan sederhana: supaya perkara ini diusut tuntas, terbuka, dan adil, dari hulu sampai ke hilir, tanpa pandang bulu dan tanpa pandang foto bersama. Kalau terbukti bersalah, biarlah hukum bicara sesuai takarannya. Jika tak terbukti, biarlah hukum pula yang membersihkan namanya. Itulah gunanya hukum: ia tak boleh lebih tinggi dari siapa pun, tetapi juga tak boleh lebih rendah dari siapa pun.

Ironinya, mereka mungkin terlalu lama hidup dalam dunia orang dalam, sampai lupa bahwa di sebuah negara demokrasi tak ada istilah orang dalam yang lebih tinggi daripada hukum. Mereka mengira kesetiaan itu bisa diwariskan bagaikan perabot rumah. Mereka mengira pengaruh itu abadi laksana prasasti. Mereka mengira kedekatan dengan satu penguasa dapat menjadi asuransi terhadap penguasa berikutnya, lengkap dengan polis yang tak pernah diperiksa tanggal kedaluwarsanya. Sejarah politik selalu kejam terhadap kesombongan semacam itu. Ia suka mengingatkan bahwa kursi kekuasaan tak dipaku ke lantai. Hari ini berbisik di telinga penguasa, besok duduk di kursi pemeriksaan.

Dan rakyat hanya bisa tertawa pahit, sepahit kopi tanpa gula di meja kami. Hebat sekali, kata si bapak pensiunan, selama bertahun-tahun sibuk memetakan kekuatan orang lain, ternyata gagal membaca peta nasib sendiri. Itulah tragedi klasik para pemain belakang panggung. Mereka begitu yakin mengendalikan cerita, sampai lupa bahwa pada akhirnya mereka juga bisa menjadi watak sampingan yang ditulis keluar dari naskah. Penulis naskah yang sebenarnya, dalam demokrasi, bukan segelintir orang di ruang tertutup, melainkan hukum, konstitusi, dan rakyat yang pada akhirnya selalu ikut menonton sambil membawa kopinya sendiri.

Kami pun tak lupa menaruh satu catatan penting di margin kamus itu. Sindiran ini ditujukan kepada budaya orang dalam: kebiasaan menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi, jaringan pertemanan sebagai lembaga negara, dan kedekatan sebagai kekebalan. Sindiran ini tidak ditujukan kepada Presiden, yang justru sedang menjadi pihak yang perlu didukung agar negeri ini terus berjalan di atas rel yang benar. Pemimpin yang dikelilingi terlalu banyak orang dalam memang perlu kewaspadaan ekstra, dan kewaspadaan itu sebaiknya kita bantu dengan dukungan, doa, dan pengawasan publik yang sehat, bukan dengan bisik-bisik di belakang panggung.

Kopi di gelasku tinggal ampasnya sewaktu obrolan pagi itu selesai. Aku pulang dengan satu kesimpulan sederhana: negeri ini tak butuh lebih banyak spesialis orang dalam, melainkan lebih banyak warga yang percaya bahwa hukum berlaku bagi semua, dari warung kopi sampai ruang kerja tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjaga kesehatan dan keselamatannya, serta menguatkan beliau dalam memimpin negeri ini dengan adil dan amanah. Aamiin, yaa Rabbal Alamin.

English