Ketika Pintu Keluar Lebih Ramai daripada Pintu Masuk

Catatan dari warung kopi tentang kader yang berpamitan dan ampas yang tak bisa diseduh dua kali

Warung langgananku punya aturan yang tak pernah dituliskan: pelanggan boleh membawa termos sendiri, tetapi gelasnya milik warung dan harus kembali ke rak. Aturan itu terlintas di kepalaku Selasa petang, 10 November 2026, ketika kabar dari layar ponsel para pengunjung menyebar lebih cepat daripada uap kopi. Kemarin tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia, yakni seorang menteri dan dua wakil menteri yang juga memegang kursi teras partai, berpamitan nyaris serentak, sebagian lewat unggahan pribadi, sebagian lewat surat kepada ketua umum. Dengan kepergian mereka, tak ada lagi kader partai itu yang tercatat di kabinet. Aku menyesap pelan; kopi di warung ini mengajarkan bahwa kabar yang datang bergerombol jarang lahir dari satu sebab saja.

Ketua umumnya, menurut keterangan tertulis yang beredar, menerima keputusan itu dengan hormat dan menegaskan bahwa pengabdian kepada negara berdiri di atas kepentingan golongan. Kalimat itu bagai kopi hitam yang ditakar pas: tak ada alasan untuk menolaknya mentah-mentah. Mengurus hutan, kependudukan, atau kebudayaan memang pekerjaan penuh waktu, dan pejabat yang sedang menyusun program tak mungkin sekaligus menghadiri rapat konsolidasi cabang. Alasan semacam itu patut didengar sebelum dicurigai.

Meski begitu, meja-meja di warung ini tak sepakat soal rasanya. Di meja tengah, tiga bapak berkacamata tebal, yang oleh pemilik warung dijuluki sidang ahli, menyodorkan tafsir masing-masing. Yang pertama menyebut ketiganya sekadar realistis membaca arah angin. Yang kedua menilai langkah itu manuver mencari tempat aman. Yang ketiga mengingatkan bahwa meninggalkan sebuah partai belum tentu berarti menjauhi tokoh yang dulu membesarkannya. Semua itu kutandai sebagai dugaan; belum satu pun terbukti, dan ketiganya menyeruput kopi tanpa ada yang mengaduk. Pemilik warung, yang telah menyaksikan empat kali pemilu dari balik etalase gorengan, hanya mengangkat alis: baginya, tafsir yang paling murah selalu paling cepat laku.

Waktunya memang mengundang tanya. Pamitan itu jatuh di tengah riuh polemik putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden, tokoh yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024. Pagi tadi, DPR membuka masa sidang tanpa membahas soal itu, meski Ketua DPR membenarkan telah menerima usulan hak menyatakan pendapat. Apakah dua peristiwa ini bersambung, belum kutemukan buktinya; itu baru bisik-bisik antarmeja. Dalam politik, kebetulan memang mirip gula di kopi sachet: selalu ada, jarang diakui.

Gorengan sore ini adalah pernyataan resmi: hangat, gurih, cepat habis, dan mengenyangkan hanya sebentar. Yang tak muat di piring adalah angkanya. Pada Pileg 2024, partai itu meraup 4.260.169 suara, atau 2,80 persen, sehingga tertahan di bawah ambang parlemen empat persen dan tak membawa kursi ke Senayan. Setelah kemarin, sebagian pengamat memperkirakan jalan menuju Pileg 2029 kian berat, sebuah perkiraan dan bukan kepastian. Partai yang berangkat dengan citra anak muda dan keberanian mengkritik kini diuji oleh pertanyaan paling membumi: siapa yang tersisa mengelola dapur ketika para wajah di layar pergi bekerja di tempat lain?

Di meja belakang, seorang pedagang sayur dan seorang guru honorer menghitung dengan jari. Bagi mereka, partai ibarat pemasok kopi: yang penting bukan siapa berdiri di depan etalase, melainkan apakah bubuknya tiba tepat waktu dan takarannya jujur. Si pedagang mengaku tak hafal satu pun nama ketiganya, tetapi ingat betul siapa yang rajin menyambangi pasar menjelang pemilu lalu lenyap sesudahnya. Si guru menimpali bahwa wajah boleh datang dan pergi, asalkan tunjangan yang dijanjikan sampai ke rekening. Selera pemilih ternyata lebih membumi daripada tafsir para ahli, dan jarang dimintai pendapat ketika strategi disusun.

Namun beban ini tak pantas ditimpakan pada satu gelas. Partai-partai lain pun terbiasa menyambut tokoh yang sedang menanjak dan melepas yang sedang menurun; perpindahan kader bukan hak paten satu warna. Pemilih ikut berperan: kita gemar memuji wajah segar di baliho, lalu mencoblos menurut kebiasaan keluarga. Para pengamat, termasuk penulis catatan ini, juga suka membaca ampas seperti kitab ramalan. Ampas memang enak dipandangi, tetapi menafsirkannya terburu-buru sering membuat tebakan meleset. Pemerintah yang menampung para pejabat itu pun berhak dimintai penjelasan tentang pembagian waktu antara kursi kerja dan urusan politik, agar tugas negara yang disebut-sebut itu benar-benar tampak hasilnya.

Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Partai bisa menyusun dan mengumumkan aturan etik tentang rangkap jabatan beserta masa transisinya sebelum seorang kader dilantik, sehingga kepergian tak perlu ditonton seperti sinetron. Alasan pamit dapat dibuka secukupnya, termasuk pelajaran yang dipetik organisasi darinya; wawancara keluar yang jujur jauh lebih murah daripada survei keterpilihan. Kaderisasi sebaiknya merambah pengurus daerah yang tak pernah disorot kamera. Pemilih bisa menimbang rekam kerja dan program ketimbang semarak spanduk, sementara kita para penafsir sebaiknya menunda vonis sampai bukti datang.

Ibu pemilik warung mengumpulkan gelas dari tiap meja dan mengembalikannya ke rak; tak satu pun dibawa pulang, hanya termos masing-masing yang ikut pergi. Di dasar gelasku tersisa ampas setengah sendok, tenang, tak peduli pada tafsir siapa pun. Kuingat satu pelajaran dari warung ini: kopi kedua dari ampas yang sama hanyalah air berwarna. Mungkin itulah sebabnya pelanggan tetap lebih setia pada warung yang jujur soal takarannya dibanding yang paling ramai musiknya. Kepercayaan pun tak bisa diseduh dua kali dari ampas lama; ia menuntut biji baru berupa program yang jelas, janji yang ditepati, dan kejujuran tentang mengapa orang datang dan pergi.

English

Gibran Mundur?

Catatan dari warung kopi di sudut kota tentang niat yang disampaikan dan sepotong kardus yang menahan segalanya

Bangku panjang di warung langgananku selalu goyang, sebab satu kakinya lebih pendek daripada tiga yang lain. Ibu pemilik warung, yang tak sudi membuang bangku setua itu, menyelipkan lipatan kardus di bawah kaki yang pendek, dan semua orang duduk tenang selama tak ada yang bergerak terlalu banyak. Selasa petang, 10 November 2026, bangku itu terasa lebih goyang dari biasanya. Seorang pengunjung membacakan kabar dari ponselnya: Menteri Sekretaris Negara membenarkan bahwa pagi tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden selama sekitar dua setengah jam dan mengutarakan niat mengundurkan diri. Presiden, menurut keterangan itu, tak menolak dan banyak memberi saran, sementara Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengunduran diri resmi belum ada; yang ada baru niat, dan niat, di warung ini, serupa pesanan yang belum dibayar.

Duduk perkaranya bermula dari secarik nota. Pada awal Oktober, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pilpres, tetapi dalam pertimbangannya mencatat tak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah atau dokumen luar negeri setara SMA yang dapat menjadi dasar penyetaraan; pada saat yang sama, MK menegaskan tak berwenang mendiskualifikasi pejabat yang telah dilantik. Lalu pada 30 Oktober, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan bertanggal 6 Agustus 2019, dan salinan lengkapnya baru diunggah hari ini. Nota itu kini dinyatakan tak sah, padahal kopinya sudah lama diseruput sejak pelantikan Oktober 2024. Kedua putusan itu bekerja di wilayahnya masing-masing, dan tak satu pun secara langsung menetapkan siapa yang berhak duduk di kursi. Haruskah kopi yang telanjur tandas dianggap tak pernah dipesan?

Meja dekat dapur dihuni dua lelaki yang berbicara seperti buku panduan. Menurut mereka, jabatan publik tak boleh gugur oleh kritik atau sentimen; selama belum ada mekanisme konstitusional yang menyatakan sebaliknya, mandat harus dihormati. Pendapat itu punya pembela di kalangan ahli hukum, yang menilai putusan MA tak serta-merta mengubah kedudukan Wakil Presiden. Ahli lain berpandangan sebaliknya: putusan itu berlaku surut dan menyentuh terpenuhinya syarat konstitusional. Satu nota, dua cara menghitung, dan kedua hitungan itu masih tafsir yang belum diuji forum berwenang. Salah satunya menuang gula tiga sendok sambil berkata bahwa hukum itu seperti kopi hitam: pahit, tetapi tak boleh dipaksa manis. Kubu pertama layak dihargai, sebab tanpa pagar prosedur, jabatan siapa pun bisa tumbang oleh musim.

Meja dekat pintu ditempati pengunjung yang lebih muda. Mereka tak mempersoalkan hak hukum, melainkan rasa percaya: demokrasi, kata mereka, berdiri di atas dua kaki, yakni aturan yang sah dan keyakinan bahwa aturan itu berlaku sama bagi semua. Salah seorang mengingatkan bahwa putusan syarat usia yang membuka jalan pencalonan pada 2023 diketuk ketika ketua MK kala itu kemudian dinyatakan melanggar etik berat oleh majelis kehormatan, walau putusannya sendiri tak pernah dibatalkan. Bagi sebagian orang, riwayat itu menempel seperti bau gorengan di kemeja. Argumennya kuat sebagai soal rasa, tetapi rasa tak bisa dijadikan amar putusan. Mundur adalah pilihan etis yang sah; mewajibkannya lewat sentimen merupakan perkara lain.

Yang paling menghibur ialah cara semua pihak mengoper gorengan panas. MK menyebut tak berwenang mencopot; MA membatalkan dokumen tanpa memutuskan nasib jabatan; DPR, yang membuka masa sidang pagi tadi tanpa membahasnya, disebut akan memproses persoalan ini kemudian, sementara sebagian anggotanya telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat; Istana menyampaikan niat, bukan keputusan. Masing-masing berjalan di lajurnya, dan jalur pemberhentian dalam konstitusi memang sengaja dibuat berlapis lewat DPR, MK, dan MPR agar tak mudah diutak-atik. Hanya saja, gorengan yang dioper terlalu lama akan dingin, dan yang lebih dulu kedinginan adalah kepercayaan warga.

Pengunjung lain, diriku termasuk, bukan penonton yang bersih. Ada partai yang kemarin menyatakan menghormati putusan pengadilan dan hari ini mendesak agar drama lekas disudahi; ada pula yang mengingatkan bahwa tak satu aturan pun mewajibkan wakil presiden menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden. Warganet mendadak fasih Pasal 7A, padahal sebelumnya jarang yang membuka pasal syarat calon. Aku sendiri sempat menyimpulkan nasib sebuah jabatan dari separuh judul berita. Kebiasaan menyimpulkan lebih cepat daripada membaca itu tak menyehatkan siapa pun. Warung ini tak punya hak suara di sidang mana pun, tetapi para penyeruputnya berhak menagih penjelasan yang gamblang.

Adilnya, menyampaikan niat sambil menempuh jalur pengadilan tak harus dibaca sebagai plin-plan. Orang yang dokumennya dipersoalkan berhak membela keabsahannya, dan niat mundur bisa dipahami sebagai ikhtiar menenangkan keadaan. Soalannya terletak pada waktu: pertanyaan publik tak ikut menunggu sidang. Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Keputusan akhir dapat diumumkan dengan jadwal terukur, apakah mundur secara resmi atau bertahan seraya menempuh PTUN, supaya bangku tak goyang berbulan-bulan. Lembaga yang berwenang bisa menjelaskan akibat hukum putusan MA, berlaku surut atau tidak, agar para ahli berhenti menghitung dengan nota yang berbeda. DPR dapat memproses usulan hak menyatakan pendapat secara terbuka dan berjadwal, apa pun hasilnya. Dan penyelenggara pemilu perlu memeriksa dokumen syarat calon di hulu, sebelum pendaftaran ditutup, bukan di hilir bertahun-tahun kemudian.

Ibu pemilik warung datang membawa kardus baru yang lebih tebal dan menyelipkannya di bawah kaki bangku. Bangku itu berhenti bergoyang, tetapi semua orang tahu penyangganya hanya sementara. Ganjal boleh menolong malam ini; yang sehat tetaplah kaki yang sama panjang. Apakah jawabannya mundur atau bertahan, belum ada yang bisa memastikannya malam ini, dan catatan ini sengaja tak menebak. Kuhabiskan kopiku, dan di dasar gelas ampas mengendap tenang, menunggu siapa pun yang berwenang memutuskan apakah ia dibuang atau dibiarkan menumpuk.

English