Kontroversi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya perlu dilihat secara utuh, bukan hanya dari potongan video yang viral di media sosial. Ucapan yang dianggap sebagai “kalau tidak suka, ya pergi saja—misalnya ke Yaman” muncul di tengah situasi di mana narasi pesimis sedang ramai, terutama lewat tagar seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap. Tagar ini bukan sekadar tren iseng, tapi mencerminkan keresahan sebagian masyarakat tentang ekonomi, lapangan kerja, dan masa depan negara.
Kalau dilihat dari sudut pandang Political Communication, gaya bicara seperti ini bisa disebut sebagai confrontational rhetoric, yaitu cara komunikasi yang sengaja “keras” atau “nyelekit” untuk melawan narasi tertentu. Dalam hal ini, yang dilawan adalah sikap pesimis atau mudah menyerah. Jadi, alih-alih menenangkan, pemimpin justru memilih “menantang” cara berpikir itu. Bagi pendukung, ini bisa terlihat tegas dan berani. Tapi bagi yang kritis, bisa terasa seperti tidak punya empati.
Lalu, apakah ini strategi politik atau sekadar reaksi spontan? Dalam Political Science, memang ada konsep yang disebut agenda-setting, yaitu upaya mengalihkan perhatian publik ke isu lain lewat pernyataan yang memancing emosi. Namun, untuk bilang bahwa ini pasti pengalihan isu, kita butuh bukti yang lebih kuat—misalnya ada pola yang berulang atau strategi komunikasi yang jelas. Bisa saja pernyataan seperti ini justru awalnya spontan, tapi kemudian efeknya jadi besar.
Yang juga penting adalah soal “gap” antara harapan publik dan cara penyampaian. Banyak orang berharap pemimpin itu memberi rasa tenang, harapan, dan empati—terutama di masa sulit. Ketika yang keluar justru kalimat yang terdengar menyindir atau menyuruh “pergi saja”, wajar kalau publik merasa tersinggung. Di sinilah sering terjadi miskomunikasi: niatnya mungkin ingin menyemangati atau menyadarkan, tapi yang ditangkap justru sebaliknya.
Selain itu, gaya pribadi pemimpin juga berpengaruh. Prabowo Subianto dikenal punya gaya bicara yang lugas, tegas, dan cenderung langsung ke poin. Bagi sebagian orang, ini dianggap jujur dan kuat. Tapi bagi yang lain, bisa terasa kasar atau kurang sensitif.
Jadi, apakah ini strategi yang berhasil atau justru blunder? Jawaban jujurnya: bisa keduanya. Di satu sisi, ini bisa menguatkan citra tegas di mata pendukung. Tapi di sisi lain, bisa membuat sebagian masyarakat merasa tidak didengar atau diremehkan. Dalam dunia politik, hal seperti ini memang sering terjadi—satu pernyataan bisa memperkuat satu kelompok, tapi sekaligus menjauhkan kelompok lain.
Pada akhirnya, penting untuk memisahkan antara emosi yang muncul dari kata-kata dan kenyataan kebijakan yang dijalankan. Reaksi publik biasanya dipicu oleh cara bicara dan simbol, sementara penilaian jangka panjang terhadap seorang pemimpin lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata. Dengan cara berpikir seperti ini, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan tidak mudah terbawa suasana.
Kalau kita mundur sedikit dari kontroversi tadi, sebenarnya yang terlihat bukan cuma soal gaya bicara, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ada ketegangan antara perasaan publik yang mulai pesimis dengan kemampuan negara untuk meyakinkan bahwa masa depan tetap aman. Ketika rakyat mulai ragu—baik lewat tagar atau obrolan sehari-hari—pertanyaannya bukan lagi sekadar “pemimpin harus bicara bagaimana”, tapi “apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik keraguan itu?”. Dari sini, pembahasan otomatis bergeser ke hal yang lebih mendasar: seberapa kuat fondasi nyata sebuah negara dalam menopang kehidupan rakyatnya.
Di titik inilah kita masuk ke isu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Dalam sudut pandang Political Economy, ini bukan sekadar jargon, tapi ukuran nyata apakah sebuah negara benar-benar bisa berdiri di atas kakinya sendiri, terutama saat kondisi global tidak stabil. Pangan menjadi kunci utama. Kalau sebuah negara terlalu bergantung pada impor, rasa cemas publik akan mudah meningkat saat ada gangguan global. Sebaliknya, kalau negara mampu memastikan kebutuhan pangan rakyatnya secara stabil dan mandiri, rasa percaya diri—baik di dalam negeri maupun di mata dunia—akan ikut menguat. Jadi, pembahasannya bergeser secara alami: dari cara pemimpin berbicara soal ketahanan, menuju apakah negara itu sendiri benar-benar tahan secara nyata.
Bayangkan dua orang petani yang hidup berdampingan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Pak Marto, petani tua yang telah menanam padi selama lima dekade, menyimpan benih padi warisan leluhurnya di sebuah toples tanah liat. Ia tak pernah membeli benih dari luar—bibitnya ia pilih sendiri dari hasil panen terbaik setiap musim. Ia menentukan sendiri kapan menanam, berapa yang dijual, dan berapa yang disimpan untuk keluarganya. Bagi Pak Marto, sawahnya bukan sekadar ladang rezeki; sawah itu adalah identitas, martabat, dan kemerdekaannya.
Di sebelahnya, Pak Wardi—petani muda yang ambisius—telah beralih ke varietas padi hibrida unggul yang dibeli dari perusahaan benih multinasional. Produktivitasnya memang dua kali lipat lebih tinggi. Namun, setiap musim, ia harus membeli benih baru karena benihnya tidak dapat ditanam ulang. Ia bergantung pada pupuk kimia subsidi pemerintah dan harga gabah yang ditentukan oleh tengkulak. Ketika musim kemarau panjang melanda, ketika subsidi dicabut, atau ketika harga pupuk melonjak, Pak Wardi nyaris bangkrut.
Kisah dua petani ini bukan sekadar cerita lokal. Ia merangkum perdebatan global yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad: apakah tujuan kebijakan pangan sebuah bangsa cukup hanya dengan memastikan rakyatnya tidak lapar (ketahanan pangan), ataukah perlu melangkah lebih jauh untuk memastikan bangsa itu berdaulat atas sumber pangan dan sistem pertaniannya sendiri (kedaulatan pangan), dan pada saat yang sama mampu memproduksi pangan dari dalam negeri tanpa ketergantungan berlebih pada impor (kemandirian pangan)?
Pada 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, dunia menyaksikan betapa rentannya sistem pangan global. Ukraina dan Rusia bersama-sama memasok lebih dari 30 persen gandum dunia. Harga gandum melonjak 60 persen hanya dalam beberapa pekan (FAO, 2022). Negara-negara yang bergantung pada impor gandum—termasuk Mesir, Tunisia, dan Lebanon—menghadapi krisis pangan mendadak. Sementara itu, negara-negara yang telah membangun cadangan pangan strategis dan diversifikasi produksi lokal mampu bertahan lebih baik. Kisah Pak Marto dan Pak Wardi, ternyata, adalah kisah setiap bangsa di hadapan gejolak geopolitik dan iklim global.
DEFINISI DAN PERBEDAAN KONSEPTUAL
Ketahanan Pangan (Food Security)
Konsep ketahanan pangan pertama kali diformulasikan secara internasional dalam Konferensi Pangan Dunia 1974. Definisi paling berpengaruh dikemukakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada World Food Summit 1996: ketahanan pangan terwujud 'ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat' (FAO, 1996).
Definisi ini bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, ketersediaan (availability), yakni keberadaan pangan dalam jumlah yang memadai melalui produksi domestik, impor, atau bantuan pangan. Kedua, aksesibilitas (access), yakni kemampuan individu dan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup melalui daya beli, hak, atau jaringan sosial. Ketiga, pemanfaatan (utilization), yakni penggunaan pangan secara optimal melalui pola makan yang baik, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Keempat, stabilitas (stability), yakni kemampuan mempertahankan ketiga pilar di atas secara konsisten, bahkan di masa krisis, konflik, atau perubahan iklim (FAO, 2008).
Yang penting dicatat adalah bahwa ketahanan pangan bersifat netral terhadap sumber pangan. Sebuah negara bisa dianggap memiliki ketahanan pangan meskipun seluruh pangannya berasal dari impor, selama akses dan ketersediaannya terjaga. Inilah yang membedakannya dari dua konsep lainnya.
Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty)
Kedaulatan pangan melampaui ketahanan pangan dengan menempatkan dimensi hak, kontrol, dan keadilan ke dalam pusat analisis. Konsep ini dipopulerkan oleh La Vía Campesina—jaringan gerakan petani internasional—pada World Food Summit 1996 di Roma, sebagai respons kritis terhadap liberalisasi pertanian yang diusung WTO melalui Agreement on Agriculture (AoA) 1994 (Wittman et al., 2010).
Deklarasi Nyéléni 2007—hasil Konferensi Internasional Kedaulatan Pangan di Mali yang dihadiri 500 delegasi dari 80 negara—mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai 'hak rakyat atas pangan yang sehat dan berbudaya, yang diproduksi melalui metode yang berkelanjutan secara ekologis, serta hak mereka untuk mendefinisikan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri' (Nyéléni, 2007). Definisi ini menekankan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan hak asasi dan warisan budaya.
La Vía Campesina merumuskan tujuh prinsip kedaulatan pangan: (1) pangan untuk rakyat, bukan untuk pasar; (2) menghargai dan mendukung penyedia pangan; (3) melokalisasi sistem pangan; (4) menempatkan kontrol secara lokal; (5) membangun pengetahuan dan keterampilan; (6) bekerja dengan alam; dan (7) mengakui pentingnya perempuan dalam pertanian (La Vía Campesina, 2003).
Kemandirian Pangan (Food Self-Sufficiency)
Kemandirian pangan secara konseptual berada di antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ia merujuk pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri, dengan meminimalkan ketergantungan pada impor. Rasio swasembada pangan biasanya diukur melalui self-sufficiency ratio (SSR), yakni perbandingan antara produksi domestik dengan total konsumsi nasional (FAO, 2004).
Namun, kemandirian pangan tidak mengharuskan autarki penuh. Negara tetap dapat mengimpor pangan untuk komoditas tertentu yang tidak dapat diproduksi secara kompetitif, selama produksi komoditas pangan pokok terpenuhi secara domestik. Dalam konteks Indonesia, kemandirian pangan sering dikaitkan dengan swasembada beras, jagung, dan kedelai—tiga komoditas strategis yang menjadi basis nutrisi penduduk (Kementan RI, 2020).
Perbandingan Ketiga Konsep
Ketiga konsep ini saling berhubungan namun memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi dan cakupannya. Ketahanan pangan berfokus pada hasil akhir: apakah semua orang dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi? Ia tidak mempersoalkan dari mana pangan berasal atau siapa yang mengendalikan sistemnya. Kemandirian pangan berfokus pada sumber produksi: apakah negara mampu memproduksi sendiri pangannya? Sementara kedaulatan pangan berfokus pada kekuasaan dan hak: siapa yang memiliki kontrol atas sistem pangan, dari benih hingga kebijakan?
Perlu ditekankan bahwa ketiga konsep ini bukan pilihan biner yang saling mengecualikan. Sebuah negara bisa memiliki ketahanan pangan tanpa kemandirian pangan (bergantung impor), memiliki kemandirian pangan tanpa kedaulatan pangan (dikuasai korporasi benih multinasional), atau berupaya meraih ketiganya secara bersamaan. Indonesia, misalnya, menjadikan ketiganya sebagai tujuan kebijakan pangan nasional yang saling melengkapi dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Ruang Lingkup Ketahanan Pangan
Ruang lingkup ketahanan pangan mencakup seluruh rantai pangan dari produksi hingga konsumsi. Ini meliputi aspek agronomi (produktivitas lahan dan pertanian), logistik (distribusi, penyimpanan, dan transportasi pangan), ekonomi makro (harga, inflasi, dan daya beli), gizi dan kesehatan masyarakat, serta manajemen bencana dan krisis pangan. Secara geografis, ketahanan pangan beroperasi pada level global, regional, nasional, subnasional, rumah tangga, dan individu (Maxwell & Slater, 2003).
Ruang Lingkup Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dan politis. Ia menyentuh kebijakan perdagangan internasional (tarif, kuota, dan ketentuan WTO), hak kepemilikan intelektual atas benih dan varietas tanaman, penguasaan lahan dan reforma agraria, hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional pertanian, peran perempuan dalam sistem pangan, serta dimensi lingkungan dan keberlanjutan ekologi. Kedaulatan pangan pada dasarnya adalah gerakan hak asasi manusia yang kebetulan bermain di arena pertanian (Patel, 2009).
Ruang Lingkup Kemandirian Pangan
Kemandirian pangan berfokus pada dimensi produksi dan neraca perdagangan pangan. Ruang lingkupnya mencakup kebijakan investasi pertanian, penelitian dan pengembangan varietas lokal, infrastruktur irigasi dan pertanian, insentif produksi bagi petani dalam negeri, serta manajemen impor pangan. Kemandirian pangan juga berkaitan erat dengan isu ketahanan nasional dan geopolitik, mengingat ketergantungan pangan dapat menjadi instrumen tekanan politik oleh negara-negara pengekspor pangan (Clapp, 2012).
LATAR BELAKANG SEJARAH DAN LANDASAN TEORI
Sejarah Pemikiran Ketahanan Pangan
Pemikiran tentang keamanan pangan memiliki akar dalam sejarah peradaban manusia. Namun dalam konteks modern, perhatian global terhadap pangan dimulai pasca Perang Dunia II, ketika kelaparan massal di Eropa dan Asia mendorong pembentukan FAO pada 1945. Konferensi Pangan Dunia 1974—yang diselenggarakan di tengah krisis pangan global akibat lonjakan harga komoditas—menjadi tonggak pertama konseptualisasi food security secara formal (Shaw, 2007).
Revolusi Hijau (Green Revolution) tahun 1960-an dan 1970-an, yang diarsiteki oleh Norman Borlaug dan didukung Yayasan Rockefeller dan Ford, menjadi respons teknokratis pertama terhadap ancaman kelaparan global. Melalui varietas padi dan gandum berdaya hasil tinggi (HYV), penggunaan pupuk kimia intensif, dan irigasi modern, produksi pangan global meningkat dramatik. Asia Selatan dan Asia Tenggara berhasil keluar dari bayang-bayang kelaparan massal (Pinstrup-Andersen & Hazell, 1985).
Namun, Revolusi Hijau juga meninggalkan warisan kritis: ketergantungan petani pada input eksternal, erosi keanekaragaman hayati pertanian, degradasi tanah dan air, serta marginalisasi petani kecil yang tidak mampu mengakses teknologi baru. Kritik terhadap Revolusi Hijau inilah yang kelak melahirkan gagasan kedaulatan pangan (Shiva, 1991).
Kemunculan Konsep Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan lahir dari konfluensi dua arus pemikiran: gerakan petani internasional dan kritik terhadap liberalisasi perdagangan pertanian. Penandatanganan Agreement on Agriculture (AoA) WTO pada 1994—yang mengharuskan negara-negara berkembang membuka pasar pertanian mereka—dilihat oleh La Vía Campesina sebagai ancaman eksistensial bagi petani kecil di seluruh dunia. Produk pertanian bersubsidi dari negara maju membanjiri pasar negara berkembang, menyingkirkan petani lokal yang tidak kompetitif (McMichael, 2009).
La Vía Campesina, yang didirikan pada 1993 dan kini beranggotakan 182 organisasi di 81 negara yang mewakili sekitar 200 juta petani, buruh tani, perempuan pedesaan, dan masyarakat adat, memproklamasikan kedaulatan pangan sebagai 'alternatif bagi kebijakan neoliberal' (Desmarais, 2007). Konsep ini bukan sekadar ekonomi—ia adalah manifesto politik tentang siapa yang berhak menentukan masa depan sistem pangan global.
Landasan Teori
Secara teoritis, ketahanan pangan berakar pada ekonomi neoklasik dan utilitarianisme: tujuannya adalah memaksimalkan kesejahteraan (welfare maximization) melalui alokasi sumber daya pangan yang efisien. Amartya Sen, dalam karyanya Poverty and Famines (1981), memberikan sumbangan teoritis penting dengan menunjukkan bahwa kelaparan bukan semata akibat kekurangan pangan, melainkan kegagalan 'entitlements'—hak dan kemampuan individu untuk mengakses pangan. Kelaparan Bengal 1943, misalnya, terjadi bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena ketidakmampuan kaum miskin untuk membeli pangan yang tersedia (Sen, 1981).
Kedaulatan pangan, sebaliknya, berakar pada teori kritis, ekologi politik, dan pemikiran agraria radikal. Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni, tulisan-tulisan Karl Polanyi tentang 'penyematan' (embeddedness) ekonomi dalam masyarakat, serta teori ketergantungan (dependency theory) dari Andre Gunder Frank dan Raúl Prebisch mewarnai kerangka analitisnya. Kedaulatan pangan pada dasarnya adalah perlawanan terhadap 'dekorporasi pertanian'—proses di mana korporasi multinasional mengambil alih kontrol atas sistem pangan dari tangan komunitas dan negara (McMichael, 2014).
Kemandirian pangan, dari perspektif teori, berhubungan erat dengan konsep comparative advantage Ricardo namun sekaligus menentangnya. Para pendukung kemandirian pangan berpendapat bahwa untuk komoditas strategis, pertimbangan keamanan nasional dan stabilitas sosial harus mengungguli efisiensi komparatif. Ini sejalan dengan argumen infant industry protection Hamilton dan List, serta pendekatan food regime theory yang dikembangkan Friedmann dan McMichael (Friedmann & McMichael, 1989).
KEBIJAKAN: SUBSIDI, AKTOR, DAN TUJUAN
Kebijakan Ketahanan Pangan Global
Pada level global, kebijakan ketahanan pangan dikoordinasikan melalui Komite Ketahanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security/CFS) yang bernaung di bawah FAO. Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) menyediakan bantuan pangan darurat kepada 160 juta orang di 120 negara setiap tahunnya (WFP, 2023). Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) membiayai program pertanian skala kecil di negara-negara berkembang.
Subsidi pangan merupakan instrumen kebijakan paling kontroversial. Negara-negara OECD menghabiskan rata-rata 708 miliar dolar AS per tahun untuk subsidi pertanian, yang mencakup pembayaran langsung kepada petani, subsidi input, dan proteksi harga (OECD, 2022). Subsidi ini, meski menguntungkan petani di negara maju, sering dituding mendistorsi perdagangan global dan merugikan petani di negara berkembang yang harus bersaing dengan produk pangan murah bersubsidi.
Kebijakan Kedaulatan Pangan
Kebijakan yang berpijak pada prinsip kedaulatan pangan mencakup: perlindungan varietas lokal dan hak petani atas benih melalui sistem sui generis (sebagai alternatif TRIPS-WTO); reforma agraria untuk mendistribusikan lahan kepada petani tak bertanah; larangan atau pembatasan impor pangan yang mengancam produksi lokal; serta pengembangan pasar lokal dan jaringan pangan pendek (short food supply chains). Bolivia, Ekuador, dan Venezuela pernah mengadopsi kedaulatan pangan ke dalam konstitusi mereka, mengakuinya sebagai hak konstitusional (Giunta, 2014).
Kebijakan Kemandirian Pangan
Kebijakan kemandirian pangan biasanya mencakup target produksi domestik, tarif impor protektif, subsidi input pertanian (benih, pupuk, pestisida), investasi infrastruktur irigasi, penelitian dan pengembangan (R&D) varietas unggul lokal, serta cadangan pangan strategis (strategic food reserves). Jepang, Korea Selatan, dan India adalah contoh negara yang secara konsisten menerapkan kebijakan kemandirian pangan meski menghadapi tekanan liberalisasi perdagangan dari WTO dan mitra dagang mereka (Ramesh, 2011).
Subsidi Pangan: Pro dan Kontra
Subsidi pangan hadir dalam berbagai bentuk: subsidi produsen (untuk petani), subsidi konsumen (untuk masyarakat berpenghasilan rendah), dan subsidi input (untuk benih, pupuk, air). Dari perspektif keadilan sosial, subsidi konsumen—seperti program kartu sembako, raskin/rastra, atau food stamp di AS—merupakan instrumen penting untuk memastikan ketahanan pangan rumah tangga miskin. Namun dari perspektif efisiensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal, subsidi yang tidak tertarget sering menciptakan distorsi pasar, pemborosan, dan ketergantungan (World Bank, 2008).
Perdebatan tentang subsidi pangan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan iklim. Subsidi yang mendorong penggunaan pupuk kimia berlebihan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan degradasi tanah. Sementara itu, subsidi untuk pertanian berkelanjutan dan agroekologi masih sangat terbatas dibandingkan dengan subsidi pertanian konvensional (HLPE, 2019).
Aktor-Aktor Kunci
Sistem pangan global melibatkan jaringan aktor yang kompleks dan sering bertentangan. Pada level internasional, FAO, WFP, IFAD, dan WHO mewakili agenda multilateral. WTO menentukan aturan perdagangan pangan global yang mengikat. Bank Dunia dan IMF mempengaruhi kebijakan pertanian melalui syarat pinjaman. Korporasi multinasional seperti Cargill, ADM, Bunge, dan Louis Dreyfus (yang dikenal sebagai 'ABCD' dari perdagangan biji-bijian) mengendalikan sebagian besar perdagangan komoditas pangan global. Monsanto (kini Bayer), Syngenta, Corteva, dan BASF mendominasi pasar benih dan agrokimia global (Howard, 2016).
Pada level nasional, kementerian pertanian, badan logistik pangan, dan lembaga riset pertanian menjadi aktor kunci. Sementara pada level lokal, petani, koperasi pertanian, dan asosiasi petani menjadi ujung tombak produksi pangan. Gerakan masyarakat sipil seperti La Vía Campesina, Friends of the Earth, dan Oxfam memainkan peran advokasi dan pengawasan kebijakan yang sangat penting.
KENDALA DAN TANTANGAN KONTEMPORER
Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan ancaman paling serius bagi ketahanan dan kemandirian pangan global di abad ke-21. Proyeksi IPCC menunjukkan bahwa pada 2050, perubahan iklim berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan hingga 25 persen di banyak wilayah tropis dan subtropis, justru di mana konsentrasi penduduk miskin dan rawan pangan terbesar berada (IPCC, 2022). Peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan, banjir, gelombang panas, dan badai mengancam infrastruktur pertanian dan cadangan pangan.
Ketidakadilan Sistem Perdagangan Global
Meskipun WTO mengklaim menciptakan 'lapangan bermain yang setara', ketidakadilan struktural dalam perdagangan pangan global tetap menganga. Subsidi pertanian negara-negara OECD yang masif memungkinkan produk pangan mereka dijual di bawah biaya produksi petani di negara berkembang—sebuah praktik yang dikenal sebagai 'dumping' (Oxfam, 2002). Sementara negara berkembang ditekan untuk membuka pasar pertanian mereka, negara maju mempertahankan berbagai instrumen proteksi yang lebih halus namun efektif.
Konsentrasi Korporasi
Konsentrasi kepemilikan dalam industri benih, agrokimia, dan perdagangan pangan global mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah gelombang merger dan akuisisi 2015-2018, empat perusahaan benih-agrokimia terbesar (Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Dow-DuPont/Corteva, dan BASF) mengendalikan lebih dari 60 persen pasar benih komersial dan 70 persen pasar agrokimia global (ETC Group, 2018). Konsentrasi ini mengurangi pilihan petani, meningkatkan biaya produksi, dan melemahkan kedaulatan pangan.
Urbanisasi dan Perubahan Pola Konsumsi
Urbanisasi yang pesat di negara-negara berkembang mengubah pola konsumsi pangan secara fundamental. Transisi nutrisi (nutrition transition) dari diet berbasis biji-bijian lokal ke diet tinggi daging, produk olahan, dan makanan cepat saji meningkatkan tekanan pada sistem pangan, meningkatkan impor pangan, dan memperburuk berbagai masalah gizi ganda (double burden of malnutrition)—di mana kekurangan gizi dan obesitas/penyakit tidak menular hadir bersamaan dalam satu masyarakat (Popkin et al., 2012).
TINJAUAN MULTIDIMENSIONAL
Perspektif Filosofis
Secara filosofis, ketiga konsep ini mencerminkan tegangan antara dua tradisi besar dalam filsafat moral dan politik. Liberalisme—dalam tradisi Locke, Smith, dan Mill—menekankan kebebasan individual, hak properti, dan pasar bebas. Dari perspektif ini, ketahanan pangan dapat dicapai paling efisien melalui mekanisme pasar global, spesialisasi komparatif, dan perdagangan bebas. Intervensi negara dan proteksionisme justru dianggap menciptakan inefisiensi dan merugikan konsumen.
Komunitarianisme—dalam tradisi Aristoteles, Rousseau, Gramsci, dan contemporary thinkers seperti Michael Walzer dan Charles Taylor—menekankan pentingnya komunitas, identitas bersama, dan nilai-nilai kolektif dalam menentukan kebijakan. Dari perspektif ini, kedaulatan pangan adalah ekspresi legitimate dari hak komunitas untuk mendefinisikan hubungan mereka dengan tanah, benih, dan budaya makan mereka sendiri (Wittman, 2011).
Dalam tradisi etika pangan (food ethics), pemikir seperti Paul Thompson menekankan pentingnya mempertimbangkan dimensi moral dalam kebijakan pangan: tidak hanya apakah pangan tersedia, tetapi bagaimana ia diproduksi, oleh siapa, dan dengan dampak apa terhadap lingkungan dan masyarakat. Gagasan 'food justice' (keadilan pangan) yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir menyatukan analisis ras, kelas, gender, dan lingkungan dalam satu kerangka etis yang komprehensif (Alkon & Agyeman, 2011).
Perspektif Ideologis
Perdebatan tentang ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan tidak dapat dipisahkan dari konteks ideologi. Perspektif neoliberal—yang dominan dalam lembaga-lembaga Bretton Woods dan kebijakan WTO—melihat liberalisasi perdagangan pertanian sebagai resep optimal untuk ketahanan pangan global. Kekuatan pasar dianggap mampu mengalokasikan sumber daya pangan secara efisien, mendorong inovasi teknologi, dan menurunkan harga pangan bagi konsumen.
Perspektif nasionalis-developmentalist—yang pernah dominan di Asia Timur (Korea, Jepang, Taiwan) dan kini kembali menguat di banyak negara berkembang—menekankan peran negara dalam membangun kemandirian pangan sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional. Dari perspektif ini, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan fondasi stabilitas sosial-politik dan identitas nasional.
Perspektif ekososialisme dan agroekologi—yang semakin berpengaruh dalam wacana global—mengkritik baik kapitalisme industri maupun statisme birokratis dalam pengelolaan pangan. Mereka mengadvokasi transisi menuju sistem pangan berbasis komunitas, agroekologi, dan ekonomi solidaritas yang melampaui dikotomi pasar vs negara (Altieri & Toledo, 2011).
Pangan adalah politik. Sejarah penuh dengan contoh di mana kontrol atas pangan digunakan sebagai instrumen kekuasaan—mulai dari strategi blockade pangan dalam perang, kebijakan kolektivisasi pertanian Stalin yang mengakibatkan Holodomor (kelaparan buatan) di Ukraina 1932-33 yang merenggut jutaan jiwa, hingga penggunaan embargo gandum AS terhadap Uni Soviet pada 1980 sebagai respons terhadap invasi Afghanistan (Patel, 2007).
Dalam konteks geopolitik kontemporer, 'weaponization of food' (persenjataan pangan) semakin menjadi ancaman nyata. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan dari negara lain menjadi rentan terhadap tekanan diplomatik dan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara pengekspor pangan besar—AS, Brasil, Argentina, Australia, Ukraina, Rusia—memiliki 'food power' yang signifikan dalam negosiasi internasional (Brown, 2012).
Perspektif Ekonomi
Dari perspektif ekonomi, pangan adalah komoditas dengan karakteristik unik yang membedakannya dari komoditas lain. Permintaan pangan bersifat inelastis—manusia harus makan berapa pun harganya—sehingga volatilitas harga pangan berdampak tidak proporsional pada kaum miskin yang menghabiskan 50-80 persen pendapatan mereka untuk pangan. Krisis harga pangan 2007-2008 dan 2010-2011, yang didorong oleh kombinasi kegagalan panen, spekulasi keuangan, dan lonjakan biaya energi, memicu kerusuhan pangan di lebih dari 40 negara (von Braun, 2008).
Subsidi pangan menimbulkan trade-off ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, subsidi konsumen (seperti program bantuan pangan) penting untuk melindungi ketahanan pangan rumah tangga miskin dan mendorong permintaan domestik. Di sisi lain, subsidi yang tidak tertarget dapat menciptakan distorsi harga, mengurangi insentif produksi bagi petani, dan membebani fiskal negara. Indonesia, misalnya, menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun untuk subsidi pupuk, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil masih diperdebatkan (World Bank, 2019).
Perspektif Sosial dan Budaya
Pangan adalah bahasa budaya. Setiap masyarakat memiliki sistem pangan yang sarat dengan makna sosial, ritual keagamaan, identitas etnis, dan ingatan kolektif. Nasi bukan sekadar karbohidrat bagi orang Jawa—ia adalah simbol kemakmuran, identitas agraris, dan hubungan spiritual dengan alam. Sagu bukan sekadar makanan bagi masyarakat Papua dan Maluku—ia adalah keseluruhan ekosistem sosial-budaya-ekologi yang telah membentuk peradaban mereka selama ribuan tahun.
Liberalisasi pangan dan homogenisasi diet global mengancam keanekaragaman pangan lokal yang merupakan warisan budaya tak ternilai. FAO mencatat bahwa dari 250.000 spesies tanaman pangan yang pernah diketahui manusia, hanya sekitar 150 spesies yang saat ini dikultivasi secara komersial, dan hanya 12 spesies yang menyumbang 80 persen kalori pangan manusia (FAO, 2019). Erosi keanekaragaman pangan ini bukan hanya ancaman bagi ketahanan ekologi, tetapi juga bagi keberagaman budaya manusia.
Dimensi gender dalam sistem pangan juga sangat penting namun sering diabaikan. Perempuan menyumbang 60-80 persen produksi pangan di negara-negara berkembang, namun hanya menguasai 10-20 persen kepemilikan lahan. Ketidaksetaraan gender dalam akses sumber daya pertanian merupakan salah satu penyebab struktural kerawanan pangan, dan sekaligus hambatan terbesar bagi pencapaian kedaulatan pangan (FAO, 2011).
KEDAULATAN, KETAHANAN, DAN KEMANDIRIAN PANGAN DI INDONESIA
Konteks Historis Indonesia
Indonesia adalah negara dengan paradoks pangan yang mencolok. Sebagai negara agraris dengan 190 juta hektar lahan, 17.000 pulau, dan kekayaan biodiversitas pertanian terbesar ketiga di dunia, Indonesia seharusnya menjadi negara yang surplus pangan. Namun kenyataannya, Indonesia adalah salah satu importir pangan terbesar di dunia—mengimpor beras, kedelai, gula, garam, jagung, daging, dan berbagai komoditas pangan lainnya dalam jumlah masif setiap tahunnya (BPS, 2023).
Sejarah kebijakan pangan Indonesia mencerminkan pergulatan antara tiga konsep tersebut. Pada era Orde Lama, Sukarno mencanangkan konsep 'Berdikari' (berdiri di atas kaki sendiri) yang sejalan dengan semangat kemandirian pangan. Program marhaenisme pertanian Sukarno menekankan pentingnya petani kecil sebagai tulang punggung pertanian nasional. Namun kondisi ekonomi yang kacau, inflasi hiperinflasi, dan instabilitas politik membuat implementasinya jauh dari ideal (Ricklefs, 2008).
Era Orde Baru di bawah Soeharto menandai transformasi besar dalam kebijakan pangan Indonesia. Program BIMAS (Bimbingan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal) mengadopsi pendekatan Revolusi Hijau secara massif: distribusi benih IR-36 dan IR-64 berproduktivitas tinggi, subsidi pupuk urea, pestisida, dan irigasi, serta pembentukan Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 1967 untuk mengelola stok dan distribusi beras nasional. Hasilnya spektakuler: Indonesia yang pada 1966 merupakan importir beras terbesar di dunia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984, sebuah pencapaian yang mendapat pengakuan FAO (Timmer, 2004).
Namun swasembada beras 1984 tidak berlangsung lama. Tekanan IMF dan Bank Dunia pasca krisis 1997-1998 memaksa Indonesia mengurangi subsidi pertanian, membuka pasar impor beras, dan melemahkan peran Bulog. Impor beras kembali melonjak. Ketergantungan pada input pertanian impor (pupuk, pestisida, benih hibrida) semakin dalam. Konversi lahan sawah produktif untuk keperluan industri dan perumahan terus berlangsung—Indonesia kehilangan sekitar 100.000 hektar sawah per tahun (Irawan, 2005).
Kerangka Hukum
Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk ketiga konsep pangan ini. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketiga konsep tersebut secara eksplisit dan menetapkannya sebagai tujuan kebijakan pangan nasional. UU ini secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan merupakan tiga pilar yang saling menopang. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan hukum bagi perlindungan petani dari praktik impor yang merugikan dan mendorong pemberdayaan ekonomi petani. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai lembaga baru yang menggantikan fungsi koordinasi pangan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian.
Kebijakan Pangan Indonesia Kontemporer
Kebijakan pangan Indonesia kontemporer mencakup berbagai instrumen. Program subsidi pupuk memberikan subsidi senilai sekitar Rp 25-40 triliun per tahun untuk pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK kepada petani padi, jagung, dan kedelai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menyalurkan bantuan Rp 200.000 per bulan kepada 18-20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membeli beras, protein hewani, dan protein nabati melalui e-warung (Kemensos RI, 2023).
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menjadi instrumen stabilisasi harga dan bantuan bencana. Pemerintah Indonesia juga mendorong diversifikasi pangan melalui program B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) yang mempromosikan pangan lokal nonberas seperti sagu, singkong, ubi, jagung, dan sorgum sebagai alternatif karbohidrat (Bapanas, 2022). Program food estate—pengembangan kawasan pertanian skala besar di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua—menjadi ambisius pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan produksi pangan nasional, meskipun menuai kontroversi terkait dampak lingkungan dan hak masyarakat adat (Mongabay, 2021).
Tantangan Indonesia
Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Pertama, fragmentasi lahan pertanian: rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia hanya 0,3 hektar—terlalu kecil untuk mencapai skala ekonomi yang efisien. Kedua, penuaan petani: rata-rata usia petani Indonesia adalah 45-50 tahun, sementara generasi muda enggan masuk ke sektor pertanian yang dianggap tidak menguntungkan dan berstatus sosial rendah. Ketiga, konversi lahan sawah: tekanan pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan perumahan terus menggerus lahan pertanian produktif. Keempat, lemahnya rantai nilai pertanian: petani menerima hanya sekitar 20-30 persen dari harga eceran produk pertanian, sementara sebagian besar nilai tambah ditangkap oleh pedagang, pengolah, dan pengecer (Kementan RI, 2021).
Ketimpangan geografis dalam sistem pangan Indonesia juga sangat mencolok. Jawa—dengan 7 persen dari luas daratan Indonesia—menghasilkan lebih dari 55 persen dari produksi padi nasional, namun juga memiliki tekanan lahan dan urbanisasi tertinggi. Wilayah timur Indonesia—Papua, Maluku, NTT—secara kronis mengalami kerawanan pangan meski memiliki potensi lahan yang sangat besar. Disparitas harga pangan antara Jawa dan Papua bisa mencapai 3-5 kali lipat untuk komoditas yang sama, mencerminkan lemahnya infrastruktur logistik pangan nasional (Bapanas, 2022).
Kedaulatan Pangan dan Masyarakat Adat Indonesia
Dimensi yang sering diabaikan dalam diskusi pangan Indonesia adalah peran dan hak masyarakat adat dalam sistem pangan. Masyarakat adat Indonesia—yang berjumlah sekitar 70 juta jiwa dan tersebar di seluruh Nusantara—telah mengembangkan sistem pertanian, pengetahuan ekologis, dan keanekaragaman hayati pertanian selama ribuan tahun. Sistem sasi di Maluku, subak di Bali, dan berbagai sistem pengelolaan hutan dan lahan adat lainnya adalah contoh nyata kedaulatan pangan berbasis komunitas yang telah terbukti berkelanjutan.
Namun, hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya pertanian mereka terus terancam oleh ekspansi perkebunan sawit, tambang, dan proyek infrastruktur. Tanpa pengakuan dan perlindungan hak-hak ini, kedaulatan pangan bagi masyarakat adat Indonesia akan tetap menjadi retorika belaka (AMAN, 2020).
REFLEKSI KRITIS DAN PROSPEK
Mengakhiri esai ini, ada baiknya kita kembali sejenak kepada Pak Marto dan Pak Wardi. Keduanya bukan antagonis—keduanya adalah representasi dari dua jalur berbeda yang tersedia bagi sistem pangan kita. Pak Marto mewakili kearifan lokal, kedaulatan benih, dan ketahanan adaptif yang telah teruji waktu. Pak Wardi mewakili produktivitas tinggi, integrasi pasar, dan ketergantungan sistemik yang semakin mengkhawatirkan.
Tantangan terbesar bagi kebijakan pangan abad ke-21 adalah menemukan sintesis kreatif antara keduanya: sistem pangan yang cukup produktif untuk memberi makan 10 miliar manusia pada 2050, cukup adil untuk memastikan tidak ada yang kelaparan, cukup berdaulat untuk melindungi hak petani dan komunitas, cukup mandiri untuk bertahan dari guncangan geopolitik dan iklim, dan cukup berkelanjutan untuk tidak menghancurkan ekosistem yang menjadi fondasi kehidupan kita.
Agroekologi—ilmu yang mengintegrasikan ekologi, agronomi, dan ilmu sosial dalam pengelolaan sistem pertanian—menawarkan kerangka yang menjanjikan. Studi meta-analisis oleh Seufert et al. (2012) dan Badgley et al. (2007) menunjukkan bahwa pertanian organik dan agroekologi dapat menghasilkan produktivitas yang kompetitif dengan pertanian konvensional di negara-negara berkembang, sambil meningkatkan keanekaragaman hayati, memperbaiki kesehatan tanah, dan meningkatkan pendapatan petani. Laporan IPES-Food (2016) menyimpulkan bahwa transisi ke sistem pangan diversifikasi berbasis agroekologi tidak hanya mungkin secara teknis, tetapi juga lebih resilien dan adil dibandingkan sistem pangan industri yang ada saat ini.
Untuk Indonesia, jalan ke depan harus dibangun di atas tiga fondasi: pertama, memperkuat produksi pertanian domestik melalui investasi dalam penelitian pertanian, infrastruktur irigasi, dan pemberdayaan petani—terutama petani muda dan perempuan. Kedua, membangun sistem distribusi dan logistik pangan yang efisien dan adil, yang memastikan tidak ada disparitas harga yang menganga antara Jawa dan Papua, antara kota dan desa. Ketiga, mengakui dan melindungi kedaulatan pangan komunitas—baik petani pedesaan maupun masyarakat adat—sebagai hak yang tidak dapat ditawar, bukan sekadar objek program pemerintah.
Pada akhirnya, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan bukan sekadar konsep kebijakan teknis. Mereka adalah cerminan dari pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang siapa kita sebagai bangsa, bagaimana kita ingin hidup, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang. Perdebatan tentang pangan adalah perdebatan tentang nilai-nilai, kekuasaan, identitas, dan keadilan—dan itulah mengapa ia tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan formula ekonomi atau teknologi semata.
DAFTAR RUJUKAN
Alkon, A. H., & Agyeman, J. (Eds.). (2011). Cultivating food justice: Race, class, and sustainability. MIT Press.
Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. Journal of Peasant Studies, 38(3), 587-612.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2020). Laporan tahunan: Perjuangan hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam. AMAN.
Badgley, C., et al. (2007). Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems, 22(2), 86-108.
Badan Pangan Nasional (Bapanas). (2022). Peta jalan ketahanan pangan nasional 2022-2024. Bapanas RI.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik pertanian dan perdagangan komoditas pangan Indonesia 2023. BPS RI.
Brown, L. R. (2012). Full planet, empty plates: The new geopolitics of food scarcity. W. W. Norton & Company.
Clapp, J. (2012). Food. Polity Press.
Desmarais, A. A. (2007). La Vía Campesina: Globalization and the power of peasants. Pluto Press.
ETC Group. (2018). Blocking the chain: Industrial food chain concentration, Big Data platforms and food sovereignty solutions. ETC Group.
Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. FAO.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2004). Methodology for the measurement of food deprivation. FAO Statistics Division.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2008). An introduction to the basic concepts of food security. FAO.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2011). The state of food and agriculture 2010-11: Women in agriculture. FAO.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). The state of the world's biodiversity for food and agriculture. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict. FAO Information Note.
Friedmann, H., & McMichael, P. (1989). Agriculture and the state system: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. Sociologia Ruralis, 29(2), 93-117.
Giunta, I. (2014). Food sovereignty in Ecuador: Peasant struggles and the challenge of institutionalization. Journal of Peasant Studies, 41(6), 1201-1224.
High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE). (2019). Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. FAO HLPE Report 14.
Howard, P. H. (2016). Concentration and power in the food system: Who controls what we eat? Bloomsbury Academic.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC Sixth Assessment Report, Working Group II.
International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). (2016). From uniformity to diversity: A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. IPES-Food.
Irawan, B. (2005). Konversi lahan sawah: Potensi dampak, pola pemanfaatan, dan faktor determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 23(1), 1-18.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). (2020). Rencana strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Kementan RI.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). (2021). Kajian rantai nilai komoditas pertanian strategis Indonesia. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementan RI.
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). (2023). Laporan kinerja program sembako 2023. Kemensos RI.
La Vía Campesina. (2003). Food sovereignty. La Vía Campesina Position Paper.
Maxwell, S., & Slater, R. (Eds.). (2003). Food policy old and new. Blackwell Publishing.
McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. Journal of Peasant Studies, 36(1), 139-169.
McMichael, P. (2014). Historicizing food sovereignty. Journal of Peasant Studies, 41(6), 933-957.
Mongabay. (2021). Indonesia's food estate program: Clearing forests for failing farms. Mongabay.
Nyéléni. (2007). Declaration of Nyéléni. Forum for Food Sovereignty, Sélingué, Mali, 27 February 2007.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Agricultural policy monitoring and evaluation 2022. OECD Publishing.
Oxfam. (2002). Rigged rules and double standards: Trade, globalisation, and the fight against poverty. Oxfam.
Patel, R. (2007). Stuffed and starved: The hidden battle for the world food system. Melville House.
Patel, R. (2009). Food sovereignty. Journal of Peasant Studies, 36(3), 663-706.
Pinstrup-Andersen, P., & Hazell, P. B. R. (1985). The impact of the green revolution and prospects for the future. Food Reviews International, 1(1), 1-25.
Popkin, B. M., Adair, L. S., & Ng, S. W. (2012). Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Reviews, 70(1), 3-21.
Ramesh, M. (2011). Food security in India and China: The political economy of food policy. Journal of Asian Public Policy, 4(2), 124-137.
Ricklefs, M. C. (2008). A history of modern Indonesia since c. 1200 (4th ed.). Stanford University Press.
Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford University Press.
Seufert, V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485, 229-232.
Shaw, D. J. (2007). World food security: A history since 1945. Palgrave Macmillan.
Shiva, V. (1991). The violence of the green revolution: Third world agriculture, ecology, and politics. Zed Books.
Timmer, C. P. (2004). The road to pro-poor growth: The Indonesian experience in regional perspective. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40(2), 177-207.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
von Braun, J. (2008). Food and financial crises: Implications for agriculture and the poor. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
Wittman, H. (2011). Food sovereignty: A new rights framework for food and nature? Environment and Society: Advances in Research, 2(1), 87-105.
Wittman, H., Desmarais, A. A., & Wiebe, N. (Eds.). (2010). Food sovereignty: Reconnecting food, nature and community. Fernwood Publishing.
World Bank. (2008). World development report 2008: Agriculture for development. World Bank.
World Bank. (2019). Indonesia's agriculture sector: Enhancing productivity and sustainability. World Bank Group.
World Food Programme (WFP). (2023). WFP annual report 2023. WFP.
