Perlukah Pendidikan Militer dalam Pembangunan Perkoperasian Indonesia?

Insiden meninggalnya empat calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Juni 2026 memantik debat publik yang luas. Esai ini menganalisis secara kritis relevansi pendidikan militer dalam konteks perkoperasian Indonesia, ditinjau dari aspek filosofi koperasi, manajemen modern, sejarah kebijakan, serta perbandingan internasional. Argumen utama yang dibangun adalah bahwa pendidikan militer tidak memiliki hubungan fungsional yang esensial dengan kompetensi manajerial koperasi, dan justru berpotensi kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokratis yang menjadi ruh gerakan koperasi. Sebagai alternatif, esai ini merekomendasikan model pelatihan berbasis kompetensi manajerial dan kewirausahaan sosial yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

I. PENDAHULUAN

Pada Juni 2026, empat orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) sebagai bagian dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Keempat korban—Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan—meninggal di lokasi pelatihan yang berbeda-beda, dengan penyebab kematian yang bervariasi mulai dari heat stroke, cardiac arrest, hingga komplikasi penyakit bawaan. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan individual, melainkan cermin dari sebuah pertanyaan kebijakan yang lebih mendasar: apakah pendidikan militer relevan, bahkan perlu, bagi para calon pengelola koperasi?

Pertanyaan ini bukan semata-mata soal keselamatan. Ia menyentuh inti dari filosofi koperasi sebagai organisasi demokratis berbasis partisipasi warga, dan menyentuh pula logika kebijakan publik tentang keselarasan antara metode pelatihan dan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, berdalih bahwa Latsarmil bertujuan menanamkan disiplin, integritas, dan jiwa kepemimpinan. Namun, berbagai kalangan—mulai dari anggota DPR, akademisi, hingga koalisi masyarakat sipil—meragukan justifikasi tersebut.

Esai ini berangkat dari dua pertanyaan pokok: pertama, adakah hubungan fungsional antara pendidikan militer dan kompetensi yang dibutuhkan manajer koperasi? Kedua, model pendidikan seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada calon manajer koperasi agar selaras dengan misi perkoperasian Indonesia? Guna menjawab kedua pertanyaan tersebut, esai ini akan menelaah landasan filosofis koperasi, argumen pro dan kontra Latsarmil, pengalaman historis koperasi Indonesia, serta praktik pengembangan kapasitas koperasi di tingkat internasional.

 

II. LANDASAN FILOSOFIS DAN PRINSIP KOPERASI

Sebelum menilai relevansi pendidikan militer, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat sebuah koperasi dan nilai-nilai apa yang menjadi pondasinya. Koperasi, dalam tradisi pemikiran aslinya, lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan ekonomi akibat revolusi industri. Robert Owen di Inggris dan kemudian Rochdale Pioneers (1844) meletakkan dasar-dasar gerakan koperasi modern yang berasaskan prinsip: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, serta kepedulian terhadap komunitas.

International Co-operative Alliance (ICA), organisasi payung koperasi sedunia, dalam Deklarasi Manchester 1995 menegaskan bahwa koperasi adalah "asosiasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis." Definisi ini menggarisbawahi tiga nilai utama: otonomi, kesukarelaan, dan demokrasi. Ketiga nilai ini secara inheren berseberangan dengan logika militer yang berbasis hierarki, komando, dan kepatuhan tanpa syarat.

Di Indonesia, semangat ini diartikulasikan oleh Muhammad Hatta—Bapak Koperasi Indonesia—yang memandang koperasi sebagai "soko guru perekonomian nasional" sekaligus wahana pendidikan ekonomi rakyat. Hatta menulis bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan juga sekolah demokrasi ekonomi bagi rakyat biasa. Dalam pandangannya, koperasi harus tumbuh dari bawah, dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan dipaksakan dari atas melalui instruksi birokrasi, apalagi melalui latihan yang bercirikan militeristik.

Dengan demikian, dari perspektif filosofis, pendidikan militer tidak hanya tidak relevan—ia secara aktif berpotensi mengikis nilai-nilai yang seharusnya dihayati oleh setiap pengelola koperasi: berpikir kritis, keberanian berargumen, kepemimpinan yang deliberatif, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Peter Davis, dalam karyanya tentang manajemen koperasi, menegaskan bahwa manajer koperasi yang efektif adalah mereka yang mampu memfasilitasi, bukan memerintah; yang mendengarkan anggota, bukan mengondisikan ketaatan.

 

III. ARGUMEN PEMERINTAH DAN EVALUASI KRITISNYA

3.1 Argumen Pemerintah: Pembentukan Karakter dan Disiplin

Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, mengajukan beberapa justifikasi untuk program Latsarmil ini. Pertama, pelatihan militer dasar efektif menanamkan disiplin, integritas, dan loyalitas yang dianggap penting bagi pemimpin organisasi mana pun. Kedua, program ini memanfaatkan infrastruktur pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) yang sudah ada, sehingga dinilai efisien secara operasional untuk menjangkau 30.000 peserta secara serentak. Ketiga, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa porsi latihan fisik telah disesuaikan dengan kondisi peserta sipil dan tidak dimaksudkan untuk mencetak prajurit.

Argumen-argumen ini, meskipun tak sepenuhnya tanpa dasar, mengandung beberapa kelemahan mendasar yang perlu dievaluasi secara kritis.

 

3.2 Evaluasi Kritis: Kelemahan Argumentasi Pemerintah

Pertama, equivocal pada konsep "disiplin". Disiplin yang dibutuhkan oleh manajer koperasi adalah disiplin administratif: ketepatan dalam pembukuan, konsistensi dalam pelaporan keuangan, dan ketekunan dalam membangun relasi dengan anggota. Jenis disiplin ini sama sekali tidak terbentuk melalui baris-berbaris atau latihan fisik di lapangan. Penelitian Birchall dan Simmons tentang kepemimpinan koperasi menunjukkan bahwa kompetensi manajerial koperasi lebih banyak terbentuk melalui learning-by-doing dalam pengelolaan organisasi, mentoring, dan pendidikan keuangan—bukan latihan fisik.

Kedua, efisiensi operasional bukan justifikasi yang cukup. Bahwa pemerintah menggunakan fasilitas Komcad yang ada tidak menjadikan metode ini tepat. Efisiensi proses tidak dapat dipisahkan dari efektivitas hasil. Jika metode yang "efisien" secara operasional namun tidak menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan, bahkan menimbulkan korban jiwa, maka ia gagal dari sudut pandang kebijakan publik yang lebih mendasar. William Dunn dalam kerangka analisis kebijakannya menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan secara simultan.

Ketiga, klaim bahwa pelatihan telah "disesuaikan" terbantah oleh fakta. Keempat kematian dalam satu bulan pelaksanaan adalah bukti empiris bahwa program ini mengandung risiko kesehatan yang tidak terkelola dengan baik bagi populasi sipil yang memiliki kondisi kesehatan heterogen. Standar seleksi kesehatan yang ditetapkan untuk Komcad—yang memang dirancang untuk warga sipil yang akan menjadi bagian dari kekuatan cadangan pertahanan—ternyata tidak cukup untuk menyaring peserta SPPI yang profil kesehatannya lebih beragam.

 

IV. DIMENSI HISTORIS: KOPERASI INDONESIA DAN INTERVENSI NEGARA

Perdebatan tentang Latsarmil tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang koperasi Indonesia yang berulang kali menjadi korban intervensi negara yang berlebihan. Kegagalan koperasi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pelajaran yang sangat relevan untuk konteks kebijakan saat ini.

Pada masa Orde Lama, koperasi dijadikan instrumen mobilisasi politik oleh penguasa. Ia kehilangan otonominya dan berfungsi sebagai alat kepentingan kekuasaan, bukan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang mandiri. Pada era Orde Baru, pola ini berlanjut dalam wujud yang berbeda: Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi perpanjangan tangan birokrasi. KUD lahir bukan dari inisiatif warga, melainkan dari instruksi program pemerintah. Hasilnya, banyak KUD yang hanya "hidup di atas kertas" tanpa kegiatan ekonomi nyata, dan akhirnya tumbang dihantam korupsi serta krisis keuangan di penghujung Orde Baru—termasuk kasus Kredit Usaha Tani (KUT) yang menjerat ribuan koperasi.

Hendri Saparini dan tim ekonom INDEF mencatat bahwa salah satu penyebab struktural kegagalan koperasi Indonesia adalah "penghancuran modal sosial" akibat kooptasi koperasi oleh negara. Ketika koperasi tidak tumbuh dari kepercayaan dan solidaritas anggota, ia kehilangan ruh dan daya tahannya. Pelajaran ini secara langsung relevan: program SPPI-KDMP yang didesain dari atas dan menggunakan metode militer berisiko mengulangi pola lama—menghasilkan manajer yang disiplin secara fisik namun tak memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai perkoperasian dan ikatan organik dengan komunitas yang dilayaninya.

Sejarah global pun memberikan bukti senada. Koperasi-koperasi yang berhasil—seperti Mondragón di Basque Country Spanyol, koperasi pertanian di Denmark, atau Grameen Bank di Bangladesh—tak pernah menggunakan pendidikan militer dalam pembentukan pengelolanya. Keberhasilan mereka justru bertumpu pada investasi besar-besaran dalam pendidikan teknis, pelatihan manajerial, dan penguatan nilai-nilai kolektivitas.

 

V. KOMPETENSI YANG SESUNGGUHNYA DIBUTUHKAN MANAJER KOPERASI

Jika bukan pendidikan militer, lalu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh seorang manajer koperasi yang efektif? Berbagai sumber—dari pakar kebijakan publik UGM Agustinus Subarsono, rekomendasi ICA, hingga literatur manajemen koperasi—menunjuk pada kompetensi yang bersifat teknis dan sosial, bukan fisik.

 

5.1 Kompetensi Manajerial dan Keuangan

Seorang manajer koperasi harus mampu: menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) yang realistis; melakukan pembukuan dan akuntansi dasar; menganalisis laporan keuangan; menghitung dan mendistribusikan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara transparan; serta mengelola arus kas untuk menjaga likuiditas koperasi. Tanpa kompetensi ini, seorang manajer koperasi—betapapun disiplin fisiknya—takkan mampu menjalankan fungsi utamanya. Hendar Kusnadi dalam bukunya tentang ekonomi koperasi menegaskan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangannya.

 

5.2 Kompetensi Pengembangan Usaha

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai koperasi multifungsi yang bergerak di bidang simpan-pinjam, pengadaan sembako, pupuk, layanan kesehatan, dan lain-lain. Untuk mengelola usaha-usaha ini, manajer perlu memiliki kemampuan: analisis pasar dan potensi usaha lokal; manajemen rantai pasok dan inventaris; pengembangan produk dan pemasaran; serta negosiasi kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Kompetensi ini membutuhkan pendidikan bisnis dan kewirausahaan sosial, bukan latihan taktis militer.

 

5.3 Kompetensi Kepemimpinan Partisipatif

Ciri khas koperasi adalah kepemilikan kolektif dan pengambilan keputusan demokratis melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Manajer koperasi perlu mampu memfasilitasi proses deliberatif ini, bukan memimpin dengan model komando. Ia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati terhadap kebutuhan anggota yang beragam, dan kecakapan dalam resolusi konflik. Hanel mengemukakan bahwa manajer koperasi yang efektif adalah mereka yang berhasil memadukan orientasi bisnis dengan orientasi anggota—sebuah keseimbangan yang membutuhkan kecerdasan emosional dan sosial, bukan ketahanan fisik.

 

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, esai ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap program pelatihan calon manajer KDMP dengan mengganti Latsarmil dengan kurikulum yang relevan secara fungsional.

Modul pertama yang diusulkan adalah Dasar-Dasar Perkoperasian (2 minggu), yang mencakup sejarah dan filosofi koperasi, prinsip-prinsip ICA, studi kasus koperasi sukses di Indonesia dan dunia, serta pemahaman tentang regulasi koperasi (UU No. 25 Tahun 1992 dan turunannya).

Modul kedua adalah Manajemen Keuangan Koperasi (3 minggu), yang meliputi akuntansi dasar, penyusunan laporan keuangan, manajemen arus kas, penghitungan SHU, serta audit dan transparansi keuangan. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan dengan pendampingan akuntan profesional dan praktisi koperasi yang berpengalaman.

Modul ketiga adalah Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan Sosial (3 minggu), yang mencakup analisis pasar lokal, business plan sederhana, manajemen rantai pasok, strategi pemasaran digital, dan negosiasi kemitraan bisnis.

Modul keempat adalah Kepemimpinan Partisipatif dan Fasilitatif (1 minggu), yang melatih kemampuan memimpin rapat anggota, mengelola konflik internal, dan membangun komunikasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Modul kelima adalah Magang Lapangan di Koperasi Percontohan (1 minggu), di mana peserta dipasangkan dengan koperasi yang sudah berjalan baik untuk belajar secara langsung dari praktisi.

Model pelatihan ini tak hanya lebih relevan secara substansif, tetapi juga jauh lebih aman. Ia menghormati kondisi kesehatan peserta yang beragam dan tak memaksakan standar fisik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan.

 

VII. KESIMPULAN

Pertanyaan "perlukah pendidikan militer dalam perkoperasian Indonesia?" sesungguhnya sudah terjawab oleh logika dan sejarah sebelum tragedi Juni 2026 terjadi. Namun, empat kematian itu memaksa kita menghadapi jawabannya secara lebih jujur dan mendesak.

Tidak. Pendidikan militer tak diperlukan—bahkan tidak relevan—bagi calon manajer koperasi. Filosofi koperasi bertumpu pada demokrasi ekonomi, otonomi, dan partisipasi kolektif; semua nilai ini berkebalikan dengan logika hierarki komando dalam pendidikan militer. Sejarah koperasi Indonesia menunjukkan bahwa intervensi negara yang berlebihan dan top-down justru menjadi racun bagi gerakan koperasi, bukan katalisnya. Dan secara kompetensi, yang dibutuhkan manajer koperasi adalah kemampuan manajerial, keuangan, dan kepemimpinan partisipatif—bukan ketahanan fisik ala prajurit.

Kebijakan Latsarmil dalam Program SPPI-KDMP adalah contoh dari apa yang oleh Fischer disebut sebagai "policy mismatch": ketika instrumen kebijakan tak selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Biaya dari ketidakselarasan ini bukan hanya inefisiensi anggaran—ia berupa nyawa manusia.

Pemerintah perlu segera melakukan reformasi kurikulum pelatihan SPPI-KDMP: menghapus Latsarmil dan menggantinya dengan program pendidikan manajerial yang komprehensif, berbasis kompetensi, dan relevan dengan tantangan nyata perkoperasian Indonesia. Hanya dengan cara inilah Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, bukan sekadar proyek yang lahir dari instruksi—dan berakhir dalam duka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Monografi

Birchall, J., & Simmons, R. (2004). What Motivates Members to Participate in the Governance of Consumer Co-operatives? Annals of Public and Cooperative Economics, 75(3), 465–495.

Davis, P. (2004). Human Resource Management in Co-operatives: Theory, Process and Practice. Geneva: International Labour Organization.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.

Fischer, F. (2003). Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices. Oxford: Oxford University Press.

Hanel, A. (2005). Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang (Edisi ke-3). Bandung: Humaniora.

Hatta, M. (1954). Koperasi: Membangun dan Membina Koperasi. Djakarta: Balai Pustaka.

Hendar & Kusnadi. (2005). Ekonomi Koperasi: Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

International Co-operative Alliance (ICA). (1995). Statement on the Co-operative Identity, Values and Principles. Manchester: ICA.

Münkner, H.-H. (2012). Multi-Stakeholder Co-operatives and Their Legal Framework. In: Co-operative Firms in Global Markets. Bingley: Emerald Group Publishing.

Pachta W., Andjar, et al. (2005). Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Legal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ropke, J. (2003). Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen (terjemahan Sri Djatnika S.). Jakarta: Salemba Empat.

Yunus, M. (2007). Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York: PublicAffairs.

B. Artikel Jurnal dan Laporan Penelitian

Ariyanto, D., & Wulandari, S. (2022). Analisis Kegagalan Koperasi Unit Desa pada Era Orde Baru: Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 25(1), 45–62.

Nilsson, J. (1999). Co-operative Organisational Models as Reflections of the Business Environments. Finnish Journal of Business Economics, 4, 449–470.

Saparini, H., & Faizal, A. (2018). Reformasi Kebijakan Perkoperasian Indonesia: Menuju Koperasi yang Mandiri dan Kompetitif. Laporan Penelitian INDEF, Jakarta.

Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, A. (2019). Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Koperasi: Studi Kasus Koperasi Pegawai Negeri di Jawa Tengah. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 21(2), 113–128.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2026). Pernyataan Resmi mengenai Insiden Peserta SPPI-KDMP dalam Program Latsarmil. Jakarta: Kemhan RI.

Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Koperasi). Jakarta: Sekretariat Negara.

D. Sumber Berita dan Media Online

Kompas.com. (2026, 26 Juni). Empat Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Pemerintah Evaluasi Program. Diakses dari https://www.kompas.com

Tempo.co. (2026, 26 Juni). DPR Desak Pemerintah Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Koperasi. Diakses dari https://www.tempo.co

CNN Indonesia. (2026, 25 Juni). Pakar UGM: Pendidikan Militer Tidak Relevan untuk Manajer Koperasi. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com

English

Menjadi Muslim di Akhir Zaman

Di setiap sudut dunia, kita menyaksikan konflik yang tak kunjung usai, ketidakadilan yang menganga, dan penderitaan yang terus berulang. Perang berkecamuk di berbagai belahan bumi, krisis kemanusiaan semakin parah, dan tatanan dunia tampak kian rapuh. Di tengah realitas yang menyayat hati ini, wajar jika banyak Muslim mulai mengaitkan berbagai peristiwa modern dengan nubuat-nubuat yang disampaikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang akhir zaman.

ANTARA FITNAH, KEPEDULIAN DAN UJIAN PALESTINA

I. PENDAHULUAN

A. Mengapa Hadis Akhir Zaman Banyak Dibicarakan?  

Diskusi tentang tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman, dan situasi umat Islam di penghujung sejarah kini tak lagi semata bergema di majelis ilmu atau pesantren. Ia telah menjadi perbincangan di ruang-ruang digital, platform media sosial, dan percakapan sehari-hari jutaan Muslim di seluruh dunia. Palestina, dengan tragedi kemanusiaannya yang berlangsung puluhan tahun, kerap disebut sebagai salah satu simbol paling nyata dari penderitaan umat Islam kontemporer.

 

B. Pertanyaan Utama

Esai ini berangkat dari dua pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana sikap seorang Muslim yang benar ketika menghadapi berbagai fitnah akhir zaman?

2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim terkait penderitaan rakyat Palestina?

Jawaban atas kedua pertanyaan ini tak bisa saling dipisahkan, karena keduanya bermuara pada satu inti: bagaimana seorang Muslim menjaga iman, menegakkan keadilan, dan menjalani hidupnya secara bermakna di era yang penuh ujian dan fitnah ini.

 

II. APA YANG DIMAKSUD DENGAN AKHIR ZAMAN?

 

A. Pengertian Akhir Zaman dalam Islam

Dalam perspektif Islam, akhir zaman (akhir al-zaman) bukanlah sesuatu yang jauh dan abstrak. Ia telah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad (ﷺ) sebagai penutup para nabi. Beliau bersabda: "Bu'itstu ana was-sa'atu kahataini" - "Aku diutus dan kiamat (jaraknya) seperti dua ini" - seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah beliau (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini berarti sejak lebih dari empat belas abad silam, umat manusia telah memasuki fase terakhir dari perjalanan sejarahnya di dunia. Setiap generasi Muslim yang hidup setelah masa kenabian adalah generasi yang hidup di penghujung zaman, dengan segala ujian dan fitnah yang menyertainya.

 

B. Tanda-Tanda Umum Akhir Zaman

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan umatnya tentang sejumlah tanda akhir zaman yang relevan dengan kondisi kita hari ini. Di antara tanda-tanda tersebut adalah:

• Banyaknya fitnah yang datang silih berganti. Beliau bersabda: "Akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, seorang lelaki pada pagi harinya beriman, pada sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya beriman, pada pagi harinya menjadi kafir, menjual agamanya dengan perhiasan dunia." (HR. Muslim)

• Merajalelanya kebodohan dan menghilangnya ilmu yang bermanfaat. Kebodohan di sini bukan sekadar buta huruf, melainkan kebodohan terhadap ilmu agama yang mengakibatkan manusia tak mampu membedakan yang hak dari yang batil.

• Hilangnya amanah dari kehidupan manusia. Amanah - baik dalam konteks kepemimpinan, perdagangan, maupun hubungan sosial - menjadi barang langka.

• Banyaknya harj (pembunuhan). Rasulullah (ﷺ) bersabda bahwa akan semakin banyak pembunuhan sehingga seseorang tak tahu mengapa ia membunuh dan mengapa ia dibunuh (HR. Bukhari dan Muslim).

• Fitnah media dan penyebaran informasi palsu. Di era digital ini, kita menyaksikan bagaimana berita bohong (hoaks) dan disinformasi menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperkeruh pemahaman dan memecah belah umat.

III. KARAKTER MUSLIM YANG SELAMAT DI AKHIR ZAMAN

 

A. Berpegang Teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah

Rasulullah (ﷺ) telah meninggalkan dua perkara agung yang jika dipegang teguh, seorang Muslim takkan tersesat: Al-Qur'an dan Sunnah beliau. Di tengah badai informasi dan ragam pendapat yang saling bertentangan, kembali kepada kedua sumber ini adalah satu-satunya jangkar yang kokoh.

Berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah berarti tak mengikuti setiap arus opini yang sedang viral, tidak terbawa emosi semata, dan tak menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur kebenaran. Inilah sikap yang memerlukan ilmu, kesabaran, dan keberanian untuk tampil berbeda dari arus umum.

 

B. Menjaga Iman di Tengah Fitnah

Di akhir zaman, iman menjadi sesuatu yang teramat mahal dan berharga. Rasulullah (ﷺ) bersabda: "Akan datang suatu masa yang mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api." (HR. Tirmidzi). Hadis ini mengajarkan kita bahwa mempertahankan keimanan di zaman fitnah membutuhkan keteguhan luar biasa - seperti keteguhan seseorang yang mempertahankan bara api di genggamannya meski terasa menyakitkan.

Menjaga iman bukan hanya tentang menghindari dosa-dosa besar, tetapi juga tentang menjaga orientasi hati agar tetap terhubung dengan Allah di tengah kesibukan duniawi dan kegaduhan informasi.

 

C. Memperbanyak Ibadah

Ibadah adalah nutrisi utama bagi jiwa yang sedang dikepung fitnah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memperbanyak ibadah di masa fitnah, karena ibadah menjadi benteng spiritual yang melindungi hati dari guncangan. Shalat yang khusyuk, dzikir yang istiqamah, tilawah Al-Qur'an yang rutin, dan doa yang tulus - semua ini adalah senjata seorang Muslim menghadapi zaman yang semakin berat.

 

D. Menjaga Akhlak Mulia

Di tengah fitnah akhir zaman, akhlak mulia menjadi pembeda sejati seorang Muslim. Tidak menjadi penyebar kebencian, tidak mudah mengkafirkan sesama Muslim, tidak memancing perselisihan yang tidak perlu - semua ini adalah manifestasi akhlak Islam yang sesungguhnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang paling banyak mengikutiku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya."

 

IV. PALESTINA SEBAGAI UJIAN MORAL UMAT ISLAM

 

A. Sejarah Singkat Palestina dan Kedudukannya dalam Islam

Palestina bukan sekadar nama sebuah wilayah di peta dunia. Ia adalah tanah suci yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah kenabian dan dalam akidah Islam. Di tanah inilah lahir dan berjuang para nabi agung: Ibrahim, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimus salam. Di sinilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan perjalanan malam (Isra') sebelum naik ke langit (Mi'raj), dan di sinilah beliau mengimami seluruh para nabi dalam satu shalat yang menandai kepemimpinan beliau sebagai penutup para nabi.

Masjid Al-Aqsa - yang oleh Allah disebut sebagai masjid yang diberkahi sekelilingnya (QS. Al-Isra': 1) - adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan khusus dalam Islam. Rasulullah (ﷺ) bersabda: "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid al-Haram, masjidku ini, dan Masjid al-Aqsha." (HR. Bukhari dan Muslim).

 

B. Realitas Penderitaan yang Terjadi

Selama puluhan tahun, rakyat Palestina telah menanggung beban penderitaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Korban sipil yang terus berjatuhan, anak-anak yang kehilangan masa depan mereka, keluarga-keluarga yang terusir dari tanah leluhur mereka, fasilitas umum - rumah sakit, sekolah, masjid - yang hancur menjadi puing-puing. Ini adalah kenyataan yang telah didokumentasikan oleh berbagai lembaga kemanusiaan internasional dan disaksikan dunia.

 

C. Mengapa Palestina Menjadi Ujian Bagi Umat Islam?

Palestina adalah ujian multidimensi bagi setiap Muslim yang mengaku beriman. Pertama, ia adalah ujian empati—apakah kita masih mampu merasakan penderitaan saudara seiman kita? Kedua, ia adalah ujian keimanan—seberapa dalam kita percaya pada keadilan Allah dan kepastian pertolongan-Nya? Ketiga, ia adalah ujian keberanian moral—apakah kita berani berdiri di sisi kebenaran meski tidak populer? Keempat, ia adalah ujian konsistensi—apakah kita menerapkan standar nilai keadilan yang sama kepada semua pihak?

 

V. SIKAP MUSLIM TERHADAP PALESTINA BERDASARKAN HADIS DAN SYARIAT

 

A. Tidak Bersikap Acuh Tak Acuh

Islam tak mengenal konsep ketidakpedulian terhadap penderitaan sesama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, menyayangi, dan berempati satu sama lain seperti satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tak bisa tidur." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap penderitaan sesama Muslim adalah bagian integral dari keimanan itu sendiri. Ini bukan sekadar sentimentalitas, melainkan ekspresi iman yang hidup. Tidak wajib menjadi aktivis penuh waktu, tetapi tak boleh kehilangan rasa empati sama sekali. Ketidakpedulian total adalah gejala lemahnya iman.

B. Membantu Sesuai Kemampuan

Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab membantu sesama sesuai kemampuannya masing-masing. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tak mampu, maka dengan lisannya; jika tak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Muslim).

Dalam konteks Palestina, bentuk-bentuk bantuan yang bisa dilakukan antara lain:

• Doa yang tulus dan istiqamah untuk keselamatan dan kemenangan rakyat Palestina.

• Donasi melalui lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya yang menyalurkan bantuan kepada korban.

• Edukasi kepada diri sendiri dan keluarga tentang sejarah dan realitas Palestina secara akurat.

• Menyebarkan informasi yang benar dan terverifikasi untuk membangun kesadaran publik.

C. Menjauhi Berita Bohong dan Mempraktikkan Tabayyun

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6).

Di era media sosial, ayat ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Kepedulian terhadap Palestina tak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan berita yang belum terverifikasi, gambar yang salah konteks, atau narasi yang provokatif tanpa dasar. Tabayyun - verifikasi sebelum menyebarkan - adalah kewajiban syar'i yang tak bisa dikompromikan meski dalam situasi emosional.

 

D. Menjaga Persatuan Umat

Tragedi Palestina seharusnya menyatukan, bukan memecah belah, umat Islam. Sayangnya, ia acapkali menjadi ladang pertengkaran di antara sesama Muslim—saling menuduh tak peduli, saling mengkafirkan, atau menjadikannya sebagai alat perpecahan politik. Sikap seperti ini justru kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam.

 

VI. BAHAYA SIKAP YANG KELIRU DI AKHIR ZAMAN

Dalam menghadapi berbagai ujian akhir zaman, termasuk tragedi Palestina, ada beberapa jebakan sikap yang harus diwaspadai:

 

A. Fatalisme: Pasrah Tanpa Usaha

Sebagian orang berlindung di balik konsep takdir untuk membenarkan kepasifan mereka: "Tidak perlu berbuat apa-apa karena semua sudah ditakdirkan." Ini adalah pemahaman yang salah tentang takdir. Islam mengajarkan bahwa percaya pada takdir justru mendorong seseorang untuk berusaha maksimal, karena manusia tak tahu akhir dari kisah ini. Ketundukan pada takdir tanpa ikhtiar adalah sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Fanatisme Buta: Membenarkan Tanpa Ilmu

Kebalikan dari fatalisme adalah fanatisme buta—membenarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pihak yang didukung tanpa mau menggunakan akal dan ilmu. Fanatisme ini berbahaya karena dapat menyeret seseorang ke dalam kebatilan yang ia kira kebenaran, menyebarkan informasi yang tidak valid, dan bahkan melakukan atau mendukung tindakan yang sesungguhnya tak dibenarkan oleh syariat.

C. Aktivisme Tanpa Iman

Ada pula mereka yang sangat marah kepada ketidakadilan—yang merupakan sesuatu yang baik—tetapi kemarahan itu tidak dilandasi oleh iman yang kuat. Mereka aktif berdemonstrasi, aktif di media sosial, tetapi lalai dari shalat, tak membaca Al-Qur'an, dan jauh dari Allah. Aktivisme semacam ini kehilangan dimensi spiritualnya dan menjadi tidak berkelanjutan karena tidak bersumber dari mata air iman yang tak pernah kering.

 

D. Spiritualitas Tanpa Kepedulian

Di ujung spektrum yang lain, ada mereka yang mengklaim diri sangat spiritual—tekun shalat, rajin dzikir, rutin membaca Al-Qur'an—tetapi sama sekali tak peduli terhadap penderitaan sesama manusia. Islam menolak spiritualitas seperti ini. Iman yang sejati selalu menghasilkan kepedulian sosial. Seorang Muslim tak bisa mengklaim cintanya kepada Allah jika ia tak mau merasakan penderitaan makhluk Allah.

 

VII. PELAJARAN PALESTINA BAGI KEHIDUPAN MUSLIM

A. Dunia Tidak Abadi

Kisah Palestina mengingatkan kita bahwa tiada kekuasaan di dunia ini yang abadi. Peradaban-peradaban besar telah jatuh dan bangkit sepanjang sejarah. Kejayaan dan kehancuran silih berganti sesuai dengan hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Tanah Palestina telah menyaksikan banyak kekuatan yang datang dan pergi - Firaun, Romawi, Byzantium, Tentara Salib, dan lain-lain. Semuanya berlalu, sementara tanah itu tetap ada.

 

B. Pentingnya Kesabaran

Rakyat Palestina telah mengajarkan kepada dunia tentang makna kesabaran yang sesungguhnya - bukan kesabaran yang pasif dan menyerah, tetapi kesabaran yang aktif dan teguh. Mereka terus bertahan, terus mempertahankan identitas, dan terus berharap meski dalam kondisi yang tampaknya tak memungkinkan. Inilah warisan kesabaran para nabi yang pernah berjuang di tanah yang sama: Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan Isa alaihimus salam.

 

C. Pentingnya Harapan

Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya berputus asa dari rahmat-Nya: "Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah." (QS. Yusuf: 87). Segelap apapun malam, fajar pasti akan datang. Sesulit apapun ujian, pertolongan Allah pasti tiba bagi mereka yang beriman dan bersabar.

Ada hadis-hadis yang berbicara tentang Baitul Maqdis dan Jerusalem di akhir zaman. Para ulama Sunni telah memberikan penjelasan tentang tingkat kesahihan hadis-hadis tersebut dan cara memahaminya secara benar. Yang terpenting, janji-janji Allah tentang kemenangan iman atas kezaliman adalah jaminan yang tak perlu diragukan—hanya saja waktunya ada di tangan Allah semata.

 

VIII. APA YANG HARUS DILAKUKAN SEORANG MUSLIM HARI INI?

Setelah memahami berbagai dimensi dari persoalan ini, berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim:

1. Memperbaiki shalat. Shalat adalah tiang agama dan hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Shalat yang khusyuk dan tepat waktu adalah fondasi dari seluruh amal seorang Muslim.

2. Memperbanyak doa untuk kaum tertindas. Doa adalah senjata orang beriman. Mendoakan keselamatan, kemenangan, dan kemudahan bagi rakyat Palestina dan kaum tertindas di mana pun adalah ibadah yang mudah namun bermakna besar.

3. Menuntut ilmu syar'i. Ilmu adalah cahaya yang memandu langkah. Dengan ilmu yang memadai, seorang Muslim tidak mudah tersesat oleh fitnah, tak mudah dimanipulasi oleh propaganda, dan tidak mudah terprovokasi oleh emosi.

4. Menolong sesuai kemampuan. Donasi, edukasi, advokasi - setiap bentuk bantuan yang halal dan bermakna adalah bernilai di sisi Allah.

5. Menjaga lisan dan media sosial. Tak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, tidak memancing perselisihan yang tidak perlu, dan tak menggunakan Palestina sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

6. Mendidik keluarga tentang kepedulian dan keadilan. Menanamkan rasa empati dan cinta keadilan kepada anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan umat.

7. Tak tenggelam dalam keputusasaan. Sikap pesimis dan putus asa tidak membantu siapa pun. Tetap optimis, tetap berbuat, dan tetap percaya pada janji Allah adalah modal utama seorang Muslim menghadapi zaman.

IX. PENUTUP

Hadis-hadis tentang akhir zaman tak diturunkan untuk membuat umat Islam ketakutan dan pasrah. Ia adalah peta jalan yang menunjukkan arah, peringatan yang mempersiapkan jiwa, dan kabar yang menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu mengetahui dan mengendalikan perjalanan sejarah.

Palestina bukanlah sekadar isu politik yang bisa dianalisis dari sudut pandang geopolitik semata. Ia adalah ujian kemanusiaan yang menyentuh dasar dari nilai-nilai yang kita yakini: keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan kepercayaan kepada Allah. Respons kita terhadap Palestina - apa pun bentuknya - adalah cerminan dari seberapa dalam nilai-nilai tersebut telah meresap ke dalam jiwa kita.

Sikap Muslim yang benar adalah menggabungkan iman, ilmu, doa, akhlak, dan kepedulian dalam satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Iman yang mendorong kepedulian, ilmu yang mengarahkan kepedulian, doa yang menguatkan kepedulian, dan akhlak yang memuliakan kepedulian.

Di tengah badai fitnah akhir zaman, kemenangan pertama yang harus diraih oleh setiap Muslim adalah kemenangan atas dirinya sendiri: menjaga iman agar tidak goyah, menjaga akhlak agar tak tercoreng, dan tetap teguh berdiri bersama nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam - meski angin fitnah bertiup dari segala penjuru. Karena pada akhirnya, hanya dengan jiwa yang sehat dan iman yang kokoh, seorang Muslim bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

"Di tengah fitnah akhir zaman, kemenangan pertama yang harus diraih adalah kemenangan atas diri sendiri."

Wa Allahu a'lam bish-shawab.

English