PERGANTIAN KEPALA BGN: MOMENTUM REFORMASI ATAU SEKADAR PENGGANTIAN WAJAH?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini menargetkan jutaan penerima manfaat, mulai dari balita, siswa PAUD hingga SMA, hingga ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan mulia mengurangi angka stunting dan malnutrisi demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Per Juni 2026, program ini telah menjangkau 62,9 juta penerima manfaat—sebuah capaian yang patut diapresiasi dari sisi jangkauan.

Namun, di balik angka-angka yang mengesankan itu, program MBG menyimpan deret persoalan serius yang tak bisa diabaikan. Pada 2 Juni 2026, Presiden Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah 1,5 tahun memimpin, dan menggantinya dengan Nanik Sudaryati Deyang. Pergantian ini bukan peristiwa biasa dalam rotasi jabatan; ia adalah pengakuan terbuka bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan program gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah pergantian kepemimpinan ini cukup untuk memperbaiki masalah struktural yang ada, atau sekadar penggantian wajah tanpa reformasi substansial?

Evaluasi Kritis atas Kepemimpinan Baru Badan Gizi Nasional  

Anatomi Masalah: Mengapa Dadan Harus Pergi?

Pencopotan Dadan Hindayana dilandasi oleh hasil evaluasi 1,5 tahun dengan tiga catatan utama: pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), masalah tata kelola organisasi, dan kegagalan menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan BGN. Ketiga masalah ini bukan isu teknis ringan; ketiganya menyentuh jantung dari keberhasilan sebuah program distribusi pangan berskala masif.

Bukti konkret dari kegagalan tersebut terekam dalam data Kementerian Kesehatan per Mei 2026 yang mencatat 37.673 korban keracunan makanan dalam 445 insiden, dengan 2.348 di antaranya harus dirawat di rumah sakit. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka lebih tinggi, yakni 21.254 korban keracunan sepanjang 2025 hingga awal 2026. Di Solo saja, 78 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan tidak sesuai petunjuk teknis: pembangunan fisik melenceng, fasilitas minim, tanpa ruang khusus bagi koordinator dan pengawas gizi.

Persoalan ini sejalan dengan temuan literatur ilmiah tentang tantangan program pangan pemerintah. Penelitian Bhutta et al. (2013) dalam The Lancet menegaskan bahwa intervensi gizi akan gagal apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan kualitas yang ketat dan standar keamanan pangan yang konsisten. Sementara itu, Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) dalam kerangka analisis "transformative social protection" mengingatkan bahwa program perlindungan sosial yang hanya berorientasi pada jangkauan kuantitatif tanpa memperhatikan kualitas layanan berisiko menghasilkan dampak yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Nanik S. Deyang: Modal dan Harapan

Nanik Sudaryati Deyang bukan orang asing di BGN. Ia telah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi sejak 17 September 2025—sekitar sembilan bulan sebelum dilantik menjadi Kepala. Masa jabatannya sebagai wakil bukan diisi dengan rutinitas administratif semata; ia aktif melakukan pemantauan lapangan, mengevaluasi efisiensi anggaran, dan menutup unit dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan. Rekam jejak inilah yang menjadi argumen terkuat bagi kelangsungan kepemimpinannya.

Latar belakang akademisnya—Sarjana Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Magister Ilmu Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada—memberikan pemahaman dasar tentang ilmu kehidupan yang relevan, meski tak secara spesifik menyentuh ilmu gizi klinis. Pengalamannya sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 2024–2025 serta keterlibatannya dalam Yayasan GSN—yayasan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, anak-anak, dan kelompok miskin—menunjukkan familiaritasnya dengan kelompok sasaran MBG.

Nanik juga membawa keunggulan yang tak dimiliki para birokrat teknis pada umumnya: naluri investigatif seorang jurnalis senior. Sebagai mantan pemimpin umum majalah Femme dan komisaris beberapa perusahaan media, ia terlatih mengungkap masalah, membangun narasi, dan merespons krisis. Dalam konteks MBG yang tengah didera gelombang pemberitaan negatif dan protes publik, kapasitas komunikasi dan investigasi ini bisa menjadi aset yang berharga.

Dari perspektif teori kepemimpinan, kepercayaan politik yang diberikan Presiden kepada Nanik—yang merupakan kader setia timses Prabowo-Sandi 2019 dan Wakil Ketua Yayasan GSN—dapat dimaknai sebagai pemberian modal politik yang cukup untuk mengambil keputusan tegas. Burns (1978) dalam teori transformational leadership menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki visi moral dan mendapat kepercayaan penuh dari otoritas tertinggi untuk mendorong perubahan institusional yang bermakna.

Tantangan di Hadapan: Bukan Soal Bisa atau Tidak, Tapi Soal Sistem

Namun, optimisme perlu diimbangi dengan kesadaran penuh akan besarnya tantangan yang menanti. Tantangan pertama dan paling mendesak adalah kasus keracunan masif yang terus terjadi. Angka 37.673 korban bukan sekadar statistik; itu adalah bukti kegagalan sistemik dalam rantai pengawasan keamanan pangan, mulai dari dapur produksi, distribusi, hingga penyajian. Menghentikan rantai kegagalan ini membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan yang vokal—dibutuhkan reformasi SOP yang menyeluruh dan mekanisme audit yang berjalan real-time.

Tantangan kedua adalah ketiadaan payung hukum yang memadai. Hingga Juni 2026, Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG belum juga terbit meski program telah berjalan lebih dari sepuluh bulan. DPR telah berkali-kali menagih kejelasan regulasi ini. Tanpa Perpres, pembagian peran antar lembaga tidak jelas, akuntabilitas menjadi kabur, dan BGN rentan terhadap kritik hukum. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan Nanik sendiri—dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari seluruh pemerintahan.

Tantangan ketiga adalah pengelolaan anggaran yang raksasa. Program MBG mengalokasikan antara Rp335 hingga Rp400 triliun pada tahun 2026—naik 96 persen dari tahun sebelumnya—untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat. Besarnya dana ini mengundang potensi inefisiensi dan penyimpangan. Temuan BBC Indonesia tentang lebih dari 100 yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan orang-orang dekat pejabat, minimnya keterlibatan UMKM lokal, serta opasitas upah pekerja yang disebut "relawan" merupakan sinyal-sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.

Menurut Sidel dan Jones (2019), program distribusi pangan pemerintah di negara-negara berkembang rentan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "elite capture"—kondisi di mana manfaat program justru mengalir ke kelompok berkuasa, bukan kepada penerima yang dituju. Risiko ini semakin nyata ketika mekanisme pengawasan independen tidak berjalan optimal.

Tantangan keempat adalah kompleksitas skala dan kapasitas kelembagaan. Mengawasi program yang menjangkau 62,9 juta orang di seluruh penjuru Indonesia—termasuk daerah-daerah 3T yang terpencil—adalah pekerjaan logistik yang luar biasa kompleks. Lembaga yang belum sepenuhnya siap secara kapasitas tidak bisa sekadar di-"push" dengan semangat dan niat baik pemimpin baru. Dibutuhkan penguatan institusional yang terencana dan sistematis.

Terakhir, ada pertanyaan tentang kompetensi teknis. Nanik bukan ahli gizi, bukan dokter, dan tidak memiliki pengalaman mengelola program pangan berskala sangat besar sebelumnya. Dalam konteks program yang menyangkut keselamatan jutaan anak, ketergantungan pada tim ahli teknis yang kompeten menjadi mutlak. Sebagaimana ditegaskan oleh Marini et al. (2017) dalam kajian mereka tentang efektivitas program gizi sekolah di negara-negara berkembang, keberhasilan intervensi nutrisi sangat ditentukan oleh kualitas mekanisme monitoring and evaluation (M&E) berbasis bukti ilmiah, bukan semata pada kapasitas komunikasi dan manajemen umum pemimpin puncaknya.

Apakah Pergantian Kepemimpinan Cukup?

Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah: apakah akar masalah MBG terletak pada kepemimpinan, atau pada desain program itu sendiri? Jika masalahnya adalah pemimpin yang kurang tegas menegakkan SOP, maka Nanik—dengan rekam jejak penutupan dapur bermasalah dan semangat investigatifnya—memang membawa harapan yang logis. Namun apabila masalahnya bersifat struktural—lemahnya regulasi, kapasitas kelembagaan yang belum memadai, dan potensi konflik kepentingan yang mengakar—maka pergantian kepala hanyalah perban di atas luka yang lebih dalam.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyatakan hal yang tepat: yang dibutuhkan bukan sekadar penggantian pejabat, melainkan perbaikan tata kelola yang menyeluruh. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bahkan menyuarakan pandangan yang lebih radikal: program perlu dievaluasi ulang secara mendasar mengingat banyaknya kasus keracunan yang membahayakan kelompok yang justru ingin dilindungi.

Nanik Sudaryati Deyang menerima tongkat estafet dalam kondisi yang tidak mudah. Ia mewarisi sebuah program yang ambisius sekaligus bermasalah, dengan anggaran raksasa, tekanan publik yang tinggi, dan ekspektasi yang jauh melampaui kapasitas kelembagaan yang tersedia. Kepercayaan politik yang ia miliki dari Presiden adalah modal berharga, tetapi itu saja tak cukup. Yang lebih dibutuhkan ialah reformasi sistemik: pengesahan Perpres tata kelola MBG, penguatan mekanisme audit independen, penegakan standar keamanan pangan yang konsisten, dan keterbukaan terhadap evaluasi berbasis data ilmiah.

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis adalah niat baik yang memerlukan eksekusi yang jauh lebih baik. Pergantian Kepala BGN pada Juni 2026 menjadi momentum yang bisa dibaca dua cara: sebagai kesadaran pemerintah untuk berbenah, atau sebagai upaya membuang kambing hitam tanpa menyentuh akar masalah. Momentum ini akan bermakna hanya jika diikuti oleh reformasi struktural yang sungguh-sungguh.

Nanik S. Deyang punya cukup modal untuk menjadi agen perubahan yang efektif—pengalaman dari dalam BGN, kepercayaan dari Presiden, dan naluri investigatif yang tajam. Namun, ia juga harus sadar bahwa tantangan yang dihadapinya melampaui kapasitas seorang individu. Keberhasilan MBG dalam jangka panjang bukan soal siapa yang memimpin BGN, melainkan soal apakah seluruh ekosistem kebijakan—regulasi, pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia teknis—dapat dibenahi secara sistematis dan akuntabel demi anak-anak Indonesia yang menjadi tujuan utama program ini.

Daftar Pustaka

Referensi Asing

Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., ... & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? The Lancet, 382(9890), 452–477. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60646-6

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative social protection. IDS Working Paper 232. Institute of Development Studies, University of Sussex.

Marini, A., Rokx, C., & Gallagher, P. (2017). Standing tall: Peru's success in overcoming its stunting crisis. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1205-9

Sidel, M., & Jones, B. (2019). Elite capture and civil society in Southeast Asia: Rethinking social protection programs. Journal of Southeast Asian Studies, 50(1), 45–67. https://doi.org/10.1017/S0022463418000929

World Food Programme. (2020). State of school feeding worldwide 2020. World Food Programme. https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020

Referensi Indonesia

Badan Gizi Nasional. (2026). Progres kinerja BGN per 1 Juni 2026. Kompas TV Nasional. https://www.kompas.tv/nasional/672561/progres-kinerja-bgn-per-1-juni-2026

BBC Indonesia. (2026, Februari). Dapur MBG bermasalah: Pengelolaan dan konflik kepentingan. BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxgx1rx2pxo

Bisnis.com. (2026, 2 Juni). Ini alasan Prabowo ganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20260602/15/1977954/ini-alasan-prabowo-ganti-dadan-hindayana-sebagai-kepala-bgn

CNN Indonesia. (2026, 2 Juni). Profil Nanik S. Deyang, Kepala BGN baru pengganti Dadan Hindayana. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260602202013-92-1364655/

Databoks Katadata. (2026). RAPBN 2026: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/689c504a56ce6/

Hukumonline. (2026). Menanti janji pemerintah untuk segera terbitkan Perpres tata kelola MBG. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-janji-pemerintah-untuk-segera-terbitkan-perpres-tata-kelola-mbg-lt68f1f9d05cd8b/

Kompas. (2026, 3 Juni). Dadan Hindayana dicopot, pemerintah rombak kepemimpinan BGN: Kualitas makanan jadi sorotan. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2026/06/03/05473131/

Kompas. (2026, 2 Juni). Profil Nanik S. Deyang yang diangkat jadi Kepala BGN gantikan posisi Dadan. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/21360211/

Kompas Regional. (2026, 12 Mei). Kemenkes catat 37.000 korban keracunan program Makan Bergizi Gratis hingga Mei 2026. Kompas. https://regional.kompas.com/read/2026/05/12/184946778/

Kontan Nasional. (2026). Dapur MBG bermasalah: Pengawasan harus ketat karena kelola anggaran sangat besar. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/dapur-mbg-bermasalah-pengawasan-harus-ketat

Kumparan. (2026, 2 Juni). Alasan Prabowo copot Dadan dari Kepala BGN: Hasil evaluasi SOP dan tata kelola. Kumparan. https://kumparan.com/news/alasan-prabowo-copot-dadan-dari-kepala-bgn-hasil-evaluasi-sop-dan-tata-kelola-27WIAr8CXQ7

Liputan6. (2026, 2 Juni). Alasan Dadan Hindayana dicopot dari Kepala BGN. Liputan6. https://www.liputan6.com/news/read/7589777/

Suara.com. (2026, 3 Juni). Nanik S. Deyang: Pendidikannya apa? Resmi gantikan Dadan sebagai Kepala BGN. Suara.com. https://www.suara.com/lifestyle/2026/06/03/074313/

Tempo. (2026, Juni). KPAI desak perbaikan tata kelola MBG usai Kepala BGN dicopot. Tempo. https://www.tempo.co/politik/kpai-desak-perbaikan-tata-kelola-mbg-usai-kepala-bgn-dicopot-2217678

Tempo. (2026). Mengapa program Makan Bergizi Gratis perlu dihentikan? Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-program-makan-bergizi-gratis-perlu-dihentikan--2071906

Wikipedia Indonesia. (2026). Makan Bergizi Gratis. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Makan_Bergizi_Gratis

English