Pada Rabu, 25 Februari 2026, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Maria Yohana Esti Wijayati memberikan klarifikasi resmi untuk menepis apa yang digambarkan sebagai "public confusion" mengenai pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia didampingi oleh anggota partai terkemuka lainnya, termasuk Adian Napitupulu dan Bonnie Triyana.Inti dari pernyataannya mengonfirmasi bahwa:
- Sumber Anggaran Langsung: Tak sependapat dengan klaim beberapa pejabat pemerintah bahwa MBG didanai melalui "efisiensi" departemen, Esti mengungkapkan bahwa Rp223,5 triliun telah secara eksplisit diambil dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp769,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.
- Bukti dari Dokumen Negara: Ia mengutip Undang-Undang APBN 2026 (UU No. 17 Tahun 2025) dan Peraturan Presiden (Perpres) penyertanya, dengan mencatat bahwa lampiran dokumen tersebut secara jelas mengklasifikasikan dana ini di bawah fungsi pendidikan namun dialokasikan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
- Kritik terhadap Prioritas: Esti menyatakan keprihatinan mendalam atas realokasi ini, dengan argumen bahwa jumlah sebesar itu idealnya digunakan untuk mengatasi "kenyataan suram" pendidikan Indonesia, semisal ribuan bangunan sekolah yang rusak di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kesejahteraan guru yang tak memadai.
Dalam acara yang sama, Adian Napitupulu memperkuat poin-poin Esti dengan mengutip Pasal 22 dari UU APBN 2026, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "pendanaan operasional pendidikan mencakup program makan bergizi" baik di lembaga pendidikan umum maupun agama. Bahasa legislatif ini, menurut Fraksi PDIP, membuktikan bahwa program tersebut bukanlah anggaran "tambahan", melainkan sebuah kategorisasi ulang dari belanja pendidikan wajib yang sudah ada.Hingga saat ini, belum ada catatan mengenai sanggahan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Badan Gizi Nasional yang secara spesifik menanggapi pernyataan Fraksi PDI Perjuangan dan MY Esti Wijayati tersebut.
Sebaliknya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan pada 25 Februari 2026 itu, justru berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU APBN 2026.
- Pernyataan sebagai Kritik Kebijakan: Pernyataan MY Esti Wijayati merupakan respons terhadap isi Undang-Undang APBN 2026 (UU No. 17 Tahun 2025) yang telah disahkan, di mana Fraksi PDIP menemukan bukti legal bahwa dana Makan Bergizi Gratis (MBG) memang diambil dari anggaran fungsi pendidikan.
- Posisi Pemerintah: Sejauh ini, pihak pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Badan Gizi Nasional) cenderung mempertahankan argumen bahwa program ini adalah bagian dari "investasi sumber daya manusia" di sektor pendidikan, namun belum mengeluarkan rilis pers formal untuk membantah rincian angka Rp223,5 triliun yang diungkapkan oleh PDIP.
- Tujuan Pernyataan PDIP: Pernyataan tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada publik bahwa ada "redefinisi" anggaran pendidikan yang dianggap merugikan prioritas akademis dan kesejahteraan guru, serta memberikan dukungan politik bagi pihak-pihak yang sedang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Singkatnya, pernyataan dari fraksi PDIP ini muncul lebih sebagai data-driven counter-argument terhadap narasi pemerintah sebelumnya yang sempat menyatakan bahwa anggaran pendidikan takkan terganggu oleh program makan siang tersebut.
Situasi ini sesungguhnya bersifat paradoksal. Secara prosedural, Fraksi PDIP merupakan bagian dari proses pengesahan UU APBN 2026, namun secara substansi, mereka kini menjadi pihak yang paling vokal mempertanyakan "redefinisi" di dalam undang-undang tersebut.Secara konstitusional, UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah. Mengingat posisi PDIP sebagai fraksi dengan kursi terbanyak, serta posisi strategis sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang dijabat oleh kader PDIP, undang-undang ini secara teknis mustahil lolos tanpa persetujuan atau setidaknya konsensus di tingkat pimpinan. Sekretaris Kabinet dan beberapa anggota DPR lainnya telah mengklarifikasi bahwa UU APBN ini disetujui secara aklamasi, yang berarti tidak ada fraksi—termasuk PDIP—yang memberikan nota keberatan (vooting atau penolakan resmi) saat sidang paripurna pengesahannya.Meskipun telah menyetujui batang tubuh undang-undang tersebut, Fraksi PDIP (melalui tokoh-tokoh seperti MY Esti Wijayati dan Adian Napitupulu) melakukan konferensi pers pada 25 Februari 2026 untuk memberikan "pelurusan informasi". Mereka berargumen bahwa persetujuan terhadap anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun (20% mandatory spending) awalnya dipahami sebagai dana murni untuk pendidikan akademik. Namun, mereka menemukan bahwa di dalam Bagian Penjelasan Pasal 22 UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN, terdapat klausul yang memasukkan "program makan bergizi" ke dalam komponen pendanaan operasional pendidikan.Fraksi PDIP kini bersikap defensif dengan pertimbangan bahwa banyak pejabat negara sebelumnya memberikan narasi publik bahwa dana MBG berasal dari "efisiensi belanja kementerian" dan bukan mengambil jatah anggaran pendidikan. Investigasi menunjukkan bahwa kritik PDIP ini lebih merupakan upaya untuk menyingkap "tabir anggaran" kepada publik agar masyarakat tahu bahwa ada pengurangan porsi pendidikan murni sebesar Rp223,5 triliun. Mereka mengklaim bahwa tugas mereka saat ini adalah menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan publik tidak "disesatkan" oleh retorika efisiensi, meskipun secara administratif mereka adalah pihak yang menandatangani berlakunya aturan tersebut.Secara hukum, Fraksi PDIP memang telah menyetujui anggaran tersebut melalui proses legislasi formal di DPR. Namun, secara politik, mereka kini mencoba menjaga jarak dari dampak kebijakan tersebut (semisal kerusakan sekolah dan kesejahteraan guru yang belum tertangani) dengan membongkar rincian teknis anggaran tersebut kepada publik. Mereka berargumen bahwa persetujuan diberikan pada totalitas angka 20%, namun implementasi rinciannya (redefinisi fungsi pendidikan untuk logistik pangan) dianggap sebagai langkah yang perlu dievaluasi kembali.Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk pelaksanaan awal program MBG. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa kewajiban alokasi 20% untuk pendidikan tetap terjaga secara hukum, para kritikus dan kelompok masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyoroti bahwa pendanaan ini sebagian bersumber dari pergeseran prioritas di dalam sektor pendidikan. Sebagai contoh, terdapat pengurangan target yang cukup mencolok pada Program Indonesia Pintar (PIP)—menurun dari 20,8 juta siswa pada tahun 2024 menjadi 20,4 juta pada tahun 2025—serta penurunan signifikan pada kuota Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS.
Kontroversi semakin meningkat terkait APBN 2026, dimana alokasi MBG diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp335 triliun. Berdasarkan gugatan hukum dan laporan publik:
- Sekitar Rp223 triliun (atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun) dilaporkan dikategorikan sebagai "pendanaan operasional pendidikan" untuk mendukung program MBG.
- Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola dana tersebut, yang dikonsolidasikan dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Pada Januari 2026, beberapa kelompok, termasuk Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat penggunaan anggaran pendidikan bagi makan siang sekolah, dengan argumen bahwa hal tersebut mempersempit ruang fiskal untuk kebutuhan esensial seperti kesejahteraan guru, infrastruktur sekolah, dan riset.
Program MBG tak "memotong" anggaran pendidikan dalam artian nominal—sebab angka totalnya memang terus meningkat—namun program ini secara mendasar telah mengubah penyaluran dana tersebut. Kekhawatiran utama yang diangkat oleh para peneliti adalah dengan memasukkan "nutrisi" ke dalam payung "pendidikan", pemerintah memenuhi persyaratan konstitusional 20% melalui distribusi makanan daripada investasi akademik langsung. Hal ini memicu laporan mengenai keterlambatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran renovasi sekolah yang mandek, dengan data menunjukkan bahwa lebih dari 60% ruang kelas sekolah dasar masih dalam kondisi rusak pada tahun 2025.
Berdasarkan rincian anggaran tahun 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai pengeluaran terbesar dengan alokasi mencapai Rp223,6 triliun, yang setara dengan kurang lebih 29,1% dari total anggaran pendidikan. Angka tersebut melampaui dana yang dialokasikan untuk Kesejahteraan Guru dan Dosen, yang berada pada angka Rp178,7 triliun atau mencakup sekitar 23,2% dari keseluruhan anggaran. Sementara itu, anggaran untuk Operasional Sekolah (BOS) ditetapkan sebesar Rp64,3 triliun dengan kontribusi sebesar 8,4%, disusul oleh pendanaan untuk Beasiswa Siswa (KIP/PIP) yang berjumlah Rp57,8 triliun atau sekitar 7,5% dari total pagu anggaran pendidikan.
Dalam membedah sebaran anggaran beasiswa siswa (KIP/PIP) sebesar Rp57,8 triliun untuk tahun 2026, terlihat adanya ketimpangan distribusi yang cukup mencolok antardaerah, dimana alokasi dana masih sangat terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dibanding dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kendati pemerintah menyatakan bahwa penentuan kuota beasiswa didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), realitas di lapangan menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan populasi siswa terbesar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menyerap hampir 45% dari total pagu beasiswa nasional. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi wilayah seperti Papua Pegunungan, NTT, dan Maluku, yang meskipun mengalami tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi, seringkali terkendala oleh masalah validasi data kependudukan dan akses perbankan yang menghambat penyaluran dana secara efektif.
Kesenjangan ini semakin diperparah oleh kebijakan realokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki infrastruktur logistik terbatas justru menghadapi risiko pengurangan kuota beasiswa lebih besar demi menutupi tingginya biaya distribusi makanan di wilayah mereka. Para pengamat pendidikan mencatat bahwa di wilayah Indonesia Timur, biaya pengiriman satu porsi makan siang bergizi bisa mencapai dua kali lipat dibanding di Pulau Jawa, sehingga seringkali terjadi "kanibalisme" anggaran dimana dana yang seharusnya dialokasikan bagi penambahan penerima beasiswa baru dialihkan untuk menambal kekurangan biaya operasional logistik pangan. Akibatnya, alokasi beasiswa di daerah terpencil cenderung stagnan atau hanya tumbuh di bawah inflasi, yang secara jangka panjang dapat memperlebar jurang kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah.
Penggunaan anggaran pendidikan wajib secara terus-menerus guna mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan pertukaran fiskal (fiscal trade-off) yang kompleks, yang kemungkinan besar akan membentuk kembali lanskap pendidikan Indonesia dalam tiga cakrawala waktu yang berbeda.
Dalam jangka pendek, realokasi dana ini diperkirakan akan memicu krisis likuiditas bagi sekolah-sekolah secara individu, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mungkin akan terlambat atau dikurangi demi mengakomodasi kebutuhan arus kas harian program nutrisi. Tekanan fiskal ini kemungkinan besar akan mengakibatkan penundaan lebih lanjut pada perbaikan mendesak bagi 60% ruang kelas sekolah dasar yang saat ini rusak, karena belanja diskresioner dikorbankan untuk memastikan distribusi makanan tetap berjalan lancar. Selain itu, beban administratif pada guru dan staf sekolah dalam mengawasi logistik katering harian dapat menyebabkan penurunan kualitas instruksional sementara dan peningkatan kejenuhan kerja (burnout).
Selama tiga hingga lima tahun ke depan, kekhawatiran utama terletak pada stagnasi kesejahteraan dan rekrutmen guru. Karena hampir 30% anggaran pendidikan terserap oleh belanja nutrisi, ruang fiskal untuk meningkatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau transisi guru kontrak (PPPK) menjadi posisi permanen akan sangat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan fenomena "pelarian talenta" (brain drain) di sektor ini, dimana lulusan berkualitas tinggi menghindari profesi guru demi industri yang lebih menguntungkan, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan kualitas pedagogis antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, transformasi digital sekolah—semisal penyediaan perangkat keras dan internet cepat—mungkin akan terhenti karena dana diprioritaskan bagi komoditas fisik ketimbang investasi teknologi.Dalam jangka panjang, pertaruhan pemerintah bersandar pada hipotesis bahwa perbaikan nutrisi akan menghasilkan hasil kognitif yang lebih tinggi dan angkatan kerja yang lebih produktif. Namun, jika hal ini harus dibayar dengan runtuhnya infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar yang terdemoralisasi, Indonesia mungkin menghadapi Human Capital Paradox: generasi anak-anak yang sehat secara fisik tetapi kekurangan keterampilan tingkat lanjut dan pemikiran kritis yang diperlukan bagi ekonomi global berbasis teknologi tinggi. Risikonya adalah kualitas "perangkat lunak" (kurikulum, pengajaran, dan literasi digital) akan dikorbankan secara permanen demi menjaga "perangkat keras" (kesehatan fisik siswa), yang berpotensi menjebak bangsa dalam status pendapatan menengah meskipun mencapai keberhasilan di bidang nutrisi.
Dalam karya monumentalnya yang berjudul "The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning," yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Center for Global Development, Lant Pritchett dengan teliti membedah obsesi negara-negara berkembang terhadap metrik pendidikan yang bersifat kuantitatif.Ia berargumen bahwa banyak negara telah terjebak dalam perangkap sistemik dengan mencampuradukkan antara "persekolahan" (schooling)—tindakan fisik menghadiri lembaga pendidikan—dengan "pembelajaran" (learning), yang merupakan perolehan nyata atas pengetahuan dan kemampuan kognitif. Perbedaan ini merupakan pusat dari tesisnya bahwa perluasan pendaftaran siswa secara cepat dan pembangunan infrastruktur fisik, yang ia kategorikan sebagai "perangkat keras" sistem, tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan hasil pendidikan jika "perangkat lunak"—yang terdiri dari kurikulum, kualitas pengajaran, dan akuntabilitas institusional—tetap tak berfungsi Pritchett menjelaskan bahwa sekadar meningkatkan anggaran pendidikan untuk membangun lebih banyak ruang kelas atau mendistribusikan sumber daya kerapkali tak berkorelasi dengan peningkatan keterampilan kognitif karena masukan-masukan ini sering kali disalurkan ke dalam sistem birokrasi yang "lemah" (flailing). Ia berpendapat bahwa banyak sistem pendidikan di negara berkembang dirancang untuk "kepatuhan" daripada "pembelajaran," dimana tujuan utamanya menjadi proses administratif untuk memindahkan kelompok siswa melalui jenjang kelas tanpa mempedulikan kemahiran nyata mereka. Akibatnya, siswa dapat menyelesaikan pendidikan formal selama bertahun-tahun namun tetap buta huruf secara fungsional, sebuah fenomena yang ia gambarkan sebagai "krisis pembelajaran" yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah pengeluaran di dalam kerangka struktural yang ada saat ini.Penulis lebih lanjut menegaskan bahwa agar sebuah sistem menjadi benar-benar efektif, sistem tersebut harus mengalami pergeseran mendasar dari model birokrasi yang terpusat dan bersifat top-down menuju model yang berfokus pada kinerja dan adaptabilitas lokal. Tanpa transformasi radikal tersebut, pendanaan tambahan—seperti realokasi anggaran untuk inisiatif non-akademik—berisiko terbuang percuma pada "peniruan isomorfik" (isomorphic mimicry), dimana sistem terlihat seperti lembaga pendidikan yang fungsional di permukaan, namun tidak memiliki kemampuan esensial untuk membina pertumbuhan intelektual. Pada akhirnya, analisis Pritchett berfungsi sebagai peringatan keras bahwa kecuali insentif inti dan metode pedagogis diperbaiki, investasi besar dari sumber daya nasional akan terus memberikan hasil yang sangat kecil dalam pengembangan modal manusia.Argumen yang dikemukakan oleh Lant Pritchett memberikan lensa yang amat tajam guna mencermati ketegangan saat ini antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan kekurangan sistemik dalam infrastruktur pendidikannya. Tesis sentral Pritchett—bahwa ekspansi "perangkat keras" sia-sia tanpa integritas "perangkat lunak"—ditantang secara langsung oleh keputusan pemerintah Indonesia untuk merealokasi Rp223,5 triliun dari fungsi pendidikan agar mendanai logistik gizi. Dari perspektif Pritchett, langkah ini berisiko memperdalam "krisis pembelajaran" karena mengalihkan sumber daya yang langka menjauh dari perbaikan "perangkat lunak" yang sangat penting, semisal pelatihan guru dan reformasi kurikulum, yang sangat diperlukan untuk mengubah kehadiran fisik di kelas menjadi pertumbuhan kognitif yang nyata. Kendati program MBG berupaya meningkatkan kesiapan fisik siswa, tindakan memangkas anggaran pendidikan untuk mendanainya membuat sistem tak mampu menangani kondisi sekolah yang rusak di wilayah seperti di NTT, sehingga memunculkan skenario dimana anak-anak yang sehat diajar di bangunan yang runtuh oleh pendidik yang kurang mendapat dukungan.Lebih jauh lagi, pengurangan dana bagi komponen esensial semisal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kesejahteraan guru guna mengakomodasi inisiatif MBG merupakan contoh dari apa yang digambarkan Pritchett sebagai "peniruan isomorfik" (isomorphic mimicry). Dengan mempertahankan alokasi anggaran 20% di atas kertas sambil mendefinisikan ulang isinya agar mencakup distribusi makanan, negara mempertahankan tampilan kepatuhan konstitusional sambil mengosongkan misi akademik yang sebenarnya dari lembaga tersebut. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan struktural yang parah dimana "perangkat keras" negara—kesejahteraan fisik penduduk—diprioritaskan dengan mengorbankan langsung "perangkat lunak" yang diperlukan bagi produktivitas nasional. Akibatnya, walaupun jika program MBG berhasil menghapuskan stunting, kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai dan kualitas pedagogis memastikan bahwa siswa-siswa yang sehat ini tetap terjebak dalam sistem yang tak dapat memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk mobilitas ekonomi.Pada akhirnya, keterkaitan antara teori Pritchett dan lanskap fiskal Indonesia saat ini menunjukkan bahwa program MBG, dalam bentuk pendanaan saat ini, secara tidak sengaja dapat memperburuk Paradoks Modal Manusia. Dengan mengabaikan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur dan pengembangan profesional guru demi latihan logistik massal, pemerintah berisiko memimpin sistem yang menghasilkan lulusan yang tangguh secara fisik namun kekurangan alat intelektual untuk berkembang dalam ekonomi modern. Hal ini menggarisbawahi perlunya pergeseran kebijakan yang melindungi "perangkat lunak" pendidikan agar tidak dikanibalisasi oleh inisiatif "perangkat keras," guna memastikan bahwa perkembangan pikiran tidak pernah dikorbankan demi pemeliharaan tubuh.Dalam karya mereka yang sangat berpengaruh, "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty," yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh PublicAffairs, pemenang Nobel Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo menawarkan perspektif bernuansa tentang intervensi sosial yang membawa implikasi signifikan bagi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan pengurangan dana pendidikan inti yang menyertainya.Melalui uji acak terkendali (randomised control trials) yang ketat, penulis berargumen bahwa meskipun intervensi "buah yang menggantung rendah" (low-hanging fruit), seperti menyediakan makanan gratis atau suplemen kesehatan, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan fisik secara instan, intervensi tersebut kerap gagal memicu pengentasan kemiskinan jangka panjang jika insentif kelembagaan yang mendasarinya tidak selaras. Dalam konteks pergeseran anggaran di Indonesia, penelitian Banerjee dan Duflo menunjukkan bahwa penyediaan nutrisi dengan mengorbankan kesejahteraan guru dan operasional sekolah mungkin dapat menyelesaikan masalah "sisi penawaran" berupa rasa lapar, namun secara tak sengaja memperburuk masalah "sisi kualitas" pembelajaran, karena kurangnya motivasi guru dan ruang kelas yang fungsional tetap menjadi hambatan utama bagi mobilitas sosial. Penulis lebih lanjut mengeksplorasi konsep "perangkap pembelajaran," dimana orangtua maupun pemerintah sama-sama melebih-lebihkan nilai dari sekadar kehadiran di sekolah dan kesehatan fisik dasar, sembari meremehkan perlunya dukungan remedial dan kualitas pedagogis. Terkait program MBG, Poor Economics akan memperingatkan bahwa latihan logistik massal dalam distribusi makanan, jika didanai dengan mengkanibalisasi anggaran pendidikan, dapat menyebabkan "krisis terselubung" dimana siswa hadir secara fisik dan sehat namun tetap stagnan secara intelektual karena sistem kekurangan sumber daya untuk mengajar sesuai tingkat pemahaman mereka yang sebenarnya. Mereka menekankan bahwa cara paling efektif untuk membantu masyarakat miskin bukan sekadar memberikan sumber daya, melainkan memastikan bahwa sumber daya tersebut disampaikan melalui sistem yang menghargai akuntabilitas dan hasil pembelajaran yang efektif—sebuah tujuan yang menjadi hampir mustahil jika anggaran untuk "perangkat lunak" semisal insentif guru dan pemeliharaan sekolah terkuras habis.Analisis Banerjee dan Duflo menunjukkan bahwa agar program seperti MBG menjadi benar-benar transformatif dan bukan sekadar paliatif (pereda sementara), program tersebut hendaklah menjadi sebuah "tambahan" (and) dan bukan "pilihan pengganti" (or) dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan. Dengan memangkas Rp223,5 triliun dari fungsi pendidikan, pemerintah Indonesia berisiko mengabaikan peringatan penulis bahwa masyarakat miskin hampir selalu terjebak dalam kemiskinan, bukan karena kekurangan kalori semata, melainkan oleh kurangnya akses ke pendidikan berkualitas tinggi yang benar-benar dapat memperbaiki peluang hidup mereka. Karya mereka menyiratkan bahwa jalan ke depan seyogyanya melibatkan perlindungan integritas belanja pendidikan sembari mencari mekanisme fiskal alternatif yang lebih efisien bagi nutrisi, guna memastikan bahwa investasi pada perut anak tak dirusak oleh keruntuhan struktural sistem sekolah mereka.Paradoks Modal Manusia (Human Capital Paradox) merepresentasikan risiko pembangunan yang kritis dimana suatu negara berhasil mengatasi masalah stunting dan malnutrisi secara fisik, namun tak berhasil menyediakan infrastruktur intelektual yang diperlukan untuk produktivitas tingkat tinggi. Dalam konteks Indonesia, paradoks ini menunjukkan bahwa meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menghasilkan generasi anak-anak yang sehat secara fisik, para siswa tersebut mungkin akan lulus ke dalam ekonomi global tanpa keterampilan kognitif tingkat lanjut atau literasi digital yang diperlukan untuk bersaing, hanya karena dana untuk guru dan ruang kelas dialihkan ke piring makan mereka. Konsekuensi dari ketidakselarasan tersebut adalah angkatan kerja yang "siap untuk bekerja kasar" tetapi "tidak siap berinovasi," yang berpotensi menjebak Indonesia dalam jebakan pendapatan menengah selama beberapa dekade karena kualitas pendidikan tetap stagnan meskipun pertumbuhan fisik meningkat.
Untuk menghindari hasil tersebut, terdapat kebutuhan mendesak agar mengevaluasi kembali struktur pendanaan program MBG, khususnya dengan memisahkannya dari mandat 20% anggaran pendidikan. Solusi yang layak adalah dengan menetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga lintas sektoral yang didanai melalui kombinasi anggaran kesehatan, cadangan bantuan sosial, dan potensi "pajak nutrisi" khusus untuk makanan tinggi gula atau makanan ultra-proses, sehingga kesucian dana pendidikan tetap terjaga untuk tujuan konstitusionalnya. Dengan membatasi penggunaan belanja pendidikan secara eksklusif untuk kesejahteraan guru, riset pedagogis, dan infrastruktur digital, pemerintah dapat memastikan bahwa inisiatif kesehatan fisik melengkapi, alih-alih mengkanibalisasi, perkembangan akademik.
Lebih jauh lagi, melindungi pendidikan Indonesia dari volatilitas program politik unggulan semacam itu memerlukan definisi legislatif yang lebih ketat mengenai "belanja pendidikan" guna mencegah dimasukkannya biaya logistik dan nutrisi di bawah kedok operasional sekolah. Memperkuat otonomi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan membentuk komisi permanen untuk mengawasi alokasi 20% akan memberikan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang diperlukan untuk memastikan bahwa inisiatif di masa depan didanai melalui ekspansi fiskal yang nyata, bukan melalui redistribusi sumber daya esensial yang sudah ada. Pada akhirnya, jalan ke depan hendaknya memperlakukan nutrisi sebagai fondasi kesehatan dan pendidikan sebagai mesin pertumbuhan, memastikan bahwa pembangunan "perut" tak pernah mengorbankan pembangunan "otak" secara permanen.
[Bagian 3]
