Indonesia Tak Butuh Keluarga Corleone

Perwakilan mahasiswa yang berdemo di Jakarta diterima langsung oleh Wapres Gibran pada Senin, 15 Juni 2026, sementara Presiden Prabowo tengah menghadapi gelombang demonstrasi. Pertemuan ini dapat dipandang sebagai manuver politik, di mana Gibran membuka akses langsung kepada massa pendemo. Namun, lebih tepat bila pertemuan tersebut disebut sebagai upaya mempertahankan citra dan posisi Gibran di tengah tekanan demonstrasi, bukan sebagai ancaman tersembunyi.

Para mahasiswa yang diterima Gibran, berasal dari UBK (Universitas Bung Karno), UT (Universitas Terbuka), dan UMh Thamrin (Universitas MH Thamrin). Kampus-kampus ini bukanlah basis tradisional gerakan mahasiswa yang dikenal aktif berdemo, seperti UI, UGM, Unair, atau ITB. Hal ini menimbulkan kesan janggal: tiba-tiba muncul demonstrasi menuntut isu MBG, padahal biasanya isu-isu besar seperti itu diangkat oleh mahasiswa dari universitas dengan basis aktivisme yang kuat.

Jumlah peserta yang hanya 15 orang juga terasa terlalu kecil untuk disebut sebagai “demo besar” yang mendapat perhatian nasional. Lebih aneh lagi, setelah orator mengumumkan agenda pertemuan, para mahasiswa langsung diterima Gibran dengan proses yang tampak cepat dan terstruktur. Pertemuan dilakukan secara tertutup selama satu jam, tanpa akses media, sehingga menimbulkan kesan kurang transparan.

Interpretasi yang mungkin muncul: demonstrasi ini bersifat “buatan” atau “terkoordinasi”, bisa jadi diinisiasi atau didukung pihak tertentu untuk memberi tekanan kepada pemerintah. Mahasiswa dari kampus kecil seolah “digiring” untuk mengangkat isu tertentu. Walaupun isu MBG memang panas secara nasional sehingga bisa saja mendorong keterlibatan kampus kecil, tetap terasa janggal karena mereka tidak memiliki tradisi aktivisme yang kuat. Dengan jumlah kecil, aksi ini lebih menyerupai demonstrasi simbolis untuk mendapat akses ke Gibran, bukan untuk mengguncang pemerintah.

Pertanyaan yang pantas diajukan:

Siapa pengorganisir sebenarnya?

Mengapa BEM UBK yang biasanya tidak aktif tiba-tiba mengultimatum 5×24 jam?

Apakah 15 mahasiswa ini benar-benar mewakili massa yang lebih besar, atau hanya kelompok kecil itu sendiri?

Pandangan bahwa aksi ini “terkesan aneh jika mereka demo sendirian” memang masuk akal. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa demonstrasi ini bukan murni gerakan mahasiswa spontan, melainkan ada koordinator atau pihak ketiga yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Pertemuan Gibran dengan perwakilan mahasiswa dari kampus non‑tradisional menimbulkan banyak tanda tanya mengenai motif dan substansinya. Di tengah sorotan publik atas langkah politik tersebut, Gibran kemudian muncul dalam sebuah video yang tak kalah kontroversial: ia berbicara tentang kecerdasan buatan sambil mengelus seekor kucing, sebuah gestur yang segera memicu perbandingan dengan Vito "Don" Corleone dalam The Godfather.

Banyak pengamat menilai video itu lebih menonjolkan sisi pencitraan ketimbang substansi. Gestur mengelus kucing membuat pesan politiknya tampak seperti “gimmick” visual, sehingga publik lebih sibuk membandingkannya dengan Don Corleone daripada memperhatikan isi pidato. Tak sedikit pula yang mencurigai bahwa wacana AI tersebut berpotensi menjadi proyek bisnis atau komersialisasi, terutama bila Gibran kelak berambisi menjadi presiden.

Video itu dapat dibaca sebagai upaya membangun citra “modern dan dekat dengan teknologi”, tetapi justru memperkuat kesan bahwa Gibran lebih mengandalkan pencitraan visual daripada kapasitas intelektual. Ketika publik sudah meragukan kompetensinya, simbol seperti kucing hanya semakin menegaskan persepsi bahwa ia lebih bermain di ranah gaya daripada substansi.

Keluarga yang Salah Alamat

Bayangkan sebuah ruangan temaram. Tirai beludru menutup jendela, cahaya masuk hanya dari satu lampu meja yang disorotkan tepat ke wajah sang tuan rumah. Di pangkuannya, seekor kucing anggora duduk tenang, dielus perlahan, seirama dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan suara rendah dan hati-hati, seolah setiap kata adalah peluru yang sayang jika meleset. “Aku akan membuat penawaran,” katanya, “yang tak bisa ditolak.”

Adegan ini begitu kita kenal dari layar lebar, hingga lupa bahwa ia sesungguhnya bukan dongeng. Ia adalah cermin—dan sayangnya, cermin itu kadang dipasang di ruang-ruang yang seharusnya berisi peta jalan kesejahteraan rakyat, bukan peta jalan kekuasaan satu keluarga.

Di dunia fiksi, keluarga Corleone punya logika sendiri: loyalitas di atas hukum, kehormatan di atas kebenaran, dan kekuasaan yang diwariskan bagai pusaka. Itu menarik di atas kertas skenario. Tapi sebuah bangsa bukan keluarga mafia, dan presiden bukan Don yang mewariskan takhta kepada putra sulung seraya berbisik, “Ini bukan pribadi, ini hanya bisnis.”

Sayangnya, sebagian elit kita tampak terlalu menikmati perannya sebagai tokoh utama dalam saga keluarga: mengatur siapa yang boleh maju, siapa harus mundur, proyek mana yang “aman”, dan siapa yang layak mencium cincin sebelum diberi restu. Bedanya, di film, korban akhirnya hanya figuran fiksi. Di sini, korbannya adalah anggaran yang semestinya menjadi sekolah, puskesmas, dan jalan desa.

Mercusuar yang Menyilaukan, Bukan Menerangi

Ada satu jenis proyek yang selalu lahir di tahun-tahun politik tertentu: besar, megah, diberi nama yang gagah, diresmikan dengan pita merah dan pidato berapi-api. Mercusuar, katanya, simbol kemajuan. Tapi mercusuar sejati menuntun kapal pulang dengan selamat—bukan menyilaukan mata rakyat agar tak melihat kapal lain yang justru karam karena kemiskinan, agar tak menyadari bahwa cahaya megah itu dibiayai dari kantong yang sama dengan dana kesehatan dan pendidikan mereka.

Yang lebih menohok: sebagian cahaya itu, kabarnya, juga menerangi jalan menuju kongres partai, baliho di tepi jalan, dan tentu saja, ambisi untuk menjadi orang nomor satu. Maka proyek mercusuar bukan lagi soal menerangi negeri, melainkan soal menerangi jalan seseorang menuju singgasana—dengan listrik yang tagihannya dibayar rakyat.

 

Bukan Ini yang Dititipkan Para Pendiri Bangsa

Para pendiri bangsa tidak berkumpul di ruang sidang BPUPKI untuk merancang dinasti. Mereka menulis dalam Pembukaan UUD 1945—bukan sebagai hiasan kalimat, tapi sebagai janji—bahwa negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak ada satu pun dari empat tujuan itu yang berbunyi: memastikan keluarga tertentu tetap berkuasa. Tidak ada pasal yang berbunyi: proyek boleh menjadi mercusuar asal menguntungkan partai pengusungnya. Para pendiri bangsa mewariskan cita-cita, bukan cincin kekuasaan yang harus dicium turun-temurun. 

Penutup: Kucing Boleh Dielus, Rakyat Jangan Dikelabui

Tiada yang salah dengan mengelus kucing—itu urusan pribadi yang menenangkan. Yang salah adalah ketika gaya bicara pelan dan penuh wibawa itu dipakai untuk menyembunyikan kalkulasi dingin: berapa proyek yang bisa digarap, berapa yang masuk kas partai, berapa langkah lagi menuju kursi nomor satu—sementara angka kemiskinan dan ketimpangan dibiarkan menjadi catatan kaki yang dibaca sambil lalu.

Indonesia tak butuh keluarga yang berbicara dalam bisikan penuh ancaman halus. Indonesia butuh pemimpin yang berbicara lantang soal harga beras, upah buruh, dan akses kesehatan di pelosok. Bukan penawaran yang tak bisa ditolak, melainkan pertanggungjawaban yang tak bisa dihindari.

Pada akhirnya, sebuah bangsa yang besar, tak diukur dari seberapa megah mercusuarnya, melainkan dari seberapa terang ia menerangi jalan pulang bagi mereka yang paling tertinggal—tanpa harus mencium cincin siapa pun agar sampai ke sana.

English