Ketika Pintu Keluar Lebih Ramai daripada Pintu Masuk
Catatan dari warung kopi tentang kader yang berpamitan dan ampas yang tak bisa diseduh dua kali
Warung langgananku punya aturan yang tak pernah dituliskan: pelanggan boleh membawa termos sendiri, tetapi gelasnya milik warung dan harus kembali ke rak. Aturan itu terlintas di kepalaku Selasa petang, 10 November 2026, ketika kabar dari layar ponsel para pengunjung menyebar lebih cepat daripada uap kopi. Kemarin tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia, yakni seorang menteri dan dua wakil menteri yang juga memegang kursi teras partai, berpamitan nyaris serentak, sebagian lewat unggahan pribadi, sebagian lewat surat kepada ketua umum. Dengan kepergian mereka, tak ada lagi kader partai itu yang tercatat di kabinet. Aku menyesap pelan; kopi di warung ini mengajarkan bahwa kabar yang datang bergerombol jarang lahir dari satu sebab saja.
Ketua umumnya, menurut keterangan tertulis yang beredar, menerima keputusan itu dengan hormat dan menegaskan bahwa pengabdian kepada negara berdiri di atas kepentingan golongan. Kalimat itu bagai kopi hitam yang ditakar pas: tak ada alasan untuk menolaknya mentah-mentah. Mengurus hutan, kependudukan, atau kebudayaan memang pekerjaan penuh waktu, dan pejabat yang sedang menyusun program tak mungkin sekaligus menghadiri rapat konsolidasi cabang. Alasan semacam itu patut didengar sebelum dicurigai.
Meski begitu, meja-meja di warung ini tak sepakat soal rasanya. Di meja tengah, tiga bapak berkacamata tebal, yang oleh pemilik warung dijuluki sidang ahli, menyodorkan tafsir masing-masing. Yang pertama menyebut ketiganya sekadar realistis membaca arah angin. Yang kedua menilai langkah itu manuver mencari tempat aman. Yang ketiga mengingatkan bahwa meninggalkan sebuah partai belum tentu berarti menjauhi tokoh yang dulu membesarkannya. Semua itu kutandai sebagai dugaan; belum satu pun terbukti, dan ketiganya menyeruput kopi tanpa ada yang mengaduk. Pemilik warung, yang telah menyaksikan empat kali pemilu dari balik etalase gorengan, hanya mengangkat alis: baginya, tafsir yang paling murah selalu paling cepat laku.
Waktunya memang mengundang tanya. Pamitan itu jatuh di tengah riuh polemik putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden, tokoh yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024. Pagi tadi, DPR membuka masa sidang tanpa membahas soal itu, meski Ketua DPR membenarkan telah menerima usulan hak menyatakan pendapat. Apakah dua peristiwa ini bersambung, belum kutemukan buktinya; itu baru bisik-bisik antarmeja. Dalam politik, kebetulan memang mirip gula di kopi sachet: selalu ada, jarang diakui.
Gorengan sore ini adalah pernyataan resmi: hangat, gurih, cepat habis, dan mengenyangkan hanya sebentar. Yang tak muat di piring adalah angkanya. Pada Pileg 2024, partai itu meraup 4.260.169 suara, atau 2,80 persen, sehingga tertahan di bawah ambang parlemen empat persen dan tak membawa kursi ke Senayan. Setelah kemarin, sebagian pengamat memperkirakan jalan menuju Pileg 2029 kian berat, sebuah perkiraan dan bukan kepastian. Partai yang berangkat dengan citra anak muda dan keberanian mengkritik kini diuji oleh pertanyaan paling membumi: siapa yang tersisa mengelola dapur ketika para wajah di layar pergi bekerja di tempat lain?
Di meja belakang, seorang pedagang sayur dan seorang guru honorer menghitung dengan jari. Bagi mereka, partai ibarat pemasok kopi: yang penting bukan siapa berdiri di depan etalase, melainkan apakah bubuknya tiba tepat waktu dan takarannya jujur. Si pedagang mengaku tak hafal satu pun nama ketiganya, tetapi ingat betul siapa yang rajin menyambangi pasar menjelang pemilu lalu lenyap sesudahnya. Si guru menimpali bahwa wajah boleh datang dan pergi, asalkan tunjangan yang dijanjikan sampai ke rekening. Selera pemilih ternyata lebih membumi daripada tafsir para ahli, dan jarang dimintai pendapat ketika strategi disusun.
Namun beban ini tak pantas ditimpakan pada satu gelas. Partai-partai lain pun terbiasa menyambut tokoh yang sedang menanjak dan melepas yang sedang menurun; perpindahan kader bukan hak paten satu warna. Pemilih ikut berperan: kita gemar memuji wajah segar di baliho, lalu mencoblos menurut kebiasaan keluarga. Para pengamat, termasuk penulis catatan ini, juga suka membaca ampas seperti kitab ramalan. Ampas memang enak dipandangi, tetapi menafsirkannya terburu-buru sering membuat tebakan meleset. Pemerintah yang menampung para pejabat itu pun berhak dimintai penjelasan tentang pembagian waktu antara kursi kerja dan urusan politik, agar tugas negara yang disebut-sebut itu benar-benar tampak hasilnya.
Jalan keluarnya tak memerlukan jampi-jampi. Partai bisa menyusun dan mengumumkan aturan etik tentang rangkap jabatan beserta masa transisinya sebelum seorang kader dilantik, sehingga kepergian tak perlu ditonton seperti sinetron. Alasan pamit dapat dibuka secukupnya, termasuk pelajaran yang dipetik organisasi darinya; wawancara keluar yang jujur jauh lebih murah daripada survei keterpilihan. Kaderisasi sebaiknya merambah pengurus daerah yang tak pernah disorot kamera. Pemilih bisa menimbang rekam kerja dan program ketimbang semarak spanduk, sementara kita para penafsir sebaiknya menunda vonis sampai bukti datang.
Ibu pemilik warung mengumpulkan gelas dari tiap meja dan mengembalikannya ke rak; tak satu pun dibawa pulang, hanya termos masing-masing yang ikut pergi. Di dasar gelasku tersisa ampas setengah sendok, tenang, tak peduli pada tafsir siapa pun. Kuingat satu pelajaran dari warung ini: kopi kedua dari ampas yang sama hanyalah air berwarna. Mungkin itulah sebabnya pelanggan tetap lebih setia pada warung yang jujur soal takarannya dibanding yang paling ramai musiknya. Kepercayaan pun tak bisa diseduh dua kali dari ampas lama; ia menuntut biji baru berupa program yang jelas, janji yang ditepati, dan kejujuran tentang mengapa orang datang dan pergi.
