September yang Tak Pernah Benar-Benar Berlalu

Setiap September, Indonesia seolah membuka kembali sebuah buku tua yang halaman-halamannya dipenuhi air mata, kecurigaan, dan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Peristiwa Gestapu 1965 bukan semata catatan sejarah di buku pelajaran. Ia adalah luka kolektif yang jejaknya masih dapat ditemukan dalam ingatan keluarga, dalam percakapan politik yang tiba-tiba mengeras, dan dalam cara bangsa ini memandang masa lalunya sendiri.

Ada banyak cara untuk mendekati peristiwa ini. Kita dapat bertanya siapa dalangnya, siapa yang paling bersalah, dan siapa yang paling berhak disebut sebagai korban. Pertanyaan-pertanyaan itu penting, dan para sejarawan terus mengujinya dengan data dan kejujuran ilmiah. Namun, esai ini memilih jalan yang berbeda. Ia tak hendak menjadi pengadilan bagi masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini. Pertanyaan yang dibawanya lebih sederhana: apa yang dapat dipelajari sebuah bangsa dari tragedi yang pernah membuat sebagian anak bangsanya saling menghancurkan?

 

Tragedi yang Mengubah Wajah Bangsa

Pada penghujung September 1965, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dibunuh. Peristiwa itu menjadi titik picu bagi rangkaian kejadian yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri: pergeseran kekuasaan, pelarangan sebuah partai, dan gelombang kekerasan di berbagai daerah yang menelan korban dalam jumlah yang sangat besar. Perkiraan jumlahnya beragam, dari ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa. 

Angka-angka itu mudah dibaca dan mudah dilupakan. Yang lebih sulit dibayangkan adalah wajah di baliknya: tetangga yang kemarin bertukar sapa di pagi hari, esoknya menjadi orang yang dicurigai, dijauhi, atau dihilangkan. Dalam hitungan bulan, sesama anak bangsa yang sebelumnya hidup berdampingan dapat saling mencurigai dan memusuhi. Tragedi itu menunjukkan betapa tipis batas antara peradaban dan kekacauan ketika rasa takut dipelihara lebih lama daripada akal sehat.

Ketika Ideologi Menjadi Agama Baru

Masa itu adalah masa ketika ideologi bukan sekadar seperangkat gagasan, melainkan identitas, kesetiaan, bahkan iman. Nasionalisme, agama, dan komunisme sama-sama menuntut kesetiaan penuh dari para pengikutnya, dan ruang untuk berada di tengah-tengah kian menyempit.

Pelajaran di sini perlu dirumuskan dengan hati-hati, sebab tidak semua ideologi setara di hadapan konstitusi. Indonesia berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan negara telah menetapkan sikapnya. Melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan tersebut hingga kini masih berlaku.

Mengapa ajaran itu dipandang begitu berbahaya? Ketetapan tersebut bertumpu pada dua pertimbangan. Pertama, ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dinilai bertentangan dengan Pancasila, sebab paham yang bertolak dari materialisme dan perjuangan kelas sulit dipertemukan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan persatuan, dan dengan musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan perbedaan. Kedua, para penganutnya, khususnya PKI, dalam sejarah Republik ini beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan. Sejarah mencatat rangkaian peristiwa yang oleh negara dikaitkan dengan hal itu, dari pemberontakan Madiun 1948 hingga peristiwa 30 September 1965. Ajaran yang menempatkan cita-cita perjuangan di atas nyawa dan martabat manusia pada akhirnya selalu menagih korban.

Namun, ada hal lain yang juga patut dijaga, yakni cara sebuah bangsa membela dirinya. Ketika sebuah gagasan, sebaik apa pun ia diyakini, diperlakukan sebagai kebenaran mutlak yang tak boleh dipertanyakan, manusia mulai kehilangan kemampuan untuk melihat sesama sebagai manusia. Lawan politik berubah menjadi musuh, dan perbedaan pendapat dianggap dosa yang harus dihukum. Pelajaran kedua dari 1965 adalah bahwa kewaspadaan terhadap ancaman ideologis harus disertai kesadaran agar kewaspadaan itu sendiri tidak berubah menjadi kebencian yang buta.

 

Bahaya Lupa yang Diwariskan

Generasi yang hidup hari ini, sebagian besar, tak mengalami tahun 1965. Namun yang sampai kepada mereka bukanlah dendam, melainkan kekosongan. Banyak anak muda hari ini nyaris tak tahu apa-apa tentang PKI: apa yang diperjuangkannya, mengapa ia dilarang, dan apa yang terjadi pada akhir September 1965. Bagi sebagian dari mereka, Gestapu hanyalah sebuah istilah yang muncul setiap tahun di lini masa, lalu tenggelam lagi. Sejarahnya perlahan terkikis dari ruang kelas, dari tontonan, dan dari percakapan sehari-hari, bahkan di sejumlah ruang seolah dihapus.

Kekosongan semacam ini tak kalah berbahaya daripada dendam. Bangsa yang tidak tahu mengapa sebuah tragedi terjadi takkan mampu mengenali tanda-tandanya tatkala ia muncul kembali dalam rupa baru. Kekosongan itu pun mudah diisi: oleh potongan video, oleh cerita setengah benar, oleh tafsir yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Generasi yang tak diberi sejarah yang utuh akan mengambilnya dari siapa pun yang lebih dahulu dan lebih lantang bercerita.

Dalam hal ini, bahaya terbesar bukanlah bara yang diwariskan, melainkan api yang dilupakan hingga tak seorang pun tahu bagaimana ia dahulu menyala dan apa yang dibakarnya. Karena nya, tugas kita bukan meredam dendam yang sebenarnya tak banyak diwariskan, melainkan mengisi kekosongan dengan pengetahuan: sejarah yang jujur, utuh, dan disampaikan dengan kepala dingin kepada mereka yang belum pernah mendengarnya.

 

Mengingat dengan Jernih dan Waspada

Melupakan sejarah itu berbahaya, dan kita sedang menyaksikan buktinya pada generasi yang tumbuh tanpa mengenalnya. Tetapi mengingat pun perlu dilakukan dengan benar. Mengingat bukan berarti membuka kembali permusuhan, dan tidak pula berarti melunakkan sikap terhadap apa yang telah ditetapkan oleh negara dan konstitusi.

Mengingat berarti menyampaikan dengan jelas apa yang terjadi: bahwa para perwira dibunuh, bahwa kekerasan yang menyusul merenggut nyawa dalam jumlah besar, dan bahwa negara kemudian melarang PKI serta ajaran Marxisme-Leninisme. Larangan itu bukan kebetulan sejarah, melainkan bagian dari jawaban bangsa ini atas peristiwa tersebut, dan ia masih menjadi bagian dari tatanan hukum kita.

Namun, kewaspadaan yang matang berbeda dengan kebencian. Kita dapat menjaga dasar negara tanpa memupuk permusuhan terhadap sesama warga. Kita dapat menghormati para korban tanpa mengubah duka menjadi kebencian yang baru. Sejarah yang sehat tak mengajak kita mencari musuh, melainkan mengenali kesalahan dan bahaya agar tak terulang.

Sikap ini menuntut beberapa hal. Pertama, kejujuran untuk menceritakan peristiwa itu secara utuh, tanpa memotongnya menjadi slogan. Kedua, kerendahan hati untuk mengakui bahwa penelitian dan kesaksian masih terus bertambah. Ketiga, pendidikan yang memberi generasi muda pemahaman, bukan sekadar hafalan atau larangan. Dan keempat, kesetiaan pada Pancasila dan konstitusi sebagai pegangan bersama, agar kewaspadaan kita tak menjadi dalih bagi kekerasan yang baru.

 

Mewaspadai Wajah Baru

Ideologi yang dilarang tak selalu kembali dengan nama, lambang, dan panji yang lama. Karena itulah muncul istilah "PKI gaya baru", yang dipakai untuk menyebut kekhawatiran terhadap upaya menghidupkan kembali ajaran tersebut dalam kemasan yang lebih halus: gagasan yang tidak menyebut dirinya komunis tetapi membawa muatan yang sama, upaya memutihkan atau membelokkan sejarah, atau ajakan untuk meniadakan Pancasila sebagai dasar negara.

Kekhawatiran ini menemukan lahan subur pada kekosongan yang telah diuraikan tadi. Generasi yang tak mengenal sejarahnya mudah terpikat oleh kemasan yang indah, semisal kesetaraan sosial yang dikemas dalam keadilan sosial, pembelaan terhadap kaum tertindas namun membangun kebencian terhadap golongan lain (sesuai ajaran Marxisme), atau kritik atas ketimpangan, tanpa menyadari dari akar dan tradisi apa gagasan itu berasal serta ke mana ia pernah membawa bangsa ini. Tuntutan keadilan sosial itu sendiri sah dan sejalan dengan sila kelima Pancasila. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ia dijadikan pintu masuk bagi ajaran yang bertentangan dengan dasar negara.

Hukum kita pun telah menyediakan pagarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur dalam Pasal 188 bahwa orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dapat dipidana, dengan ancaman yang lebih berat apabila dimaksudkan untuk mengubah dasar negara atau berakibat kerusuhan. Pasal 189 mengatur pendirian organisasi yang menganut ajaran tersebut, dan Pasal 190 mengatur pernyataan di muka umum yang bermaksud meniadakan atau mengganti Pancasila. Ketentuan-ketentuan ini berakar dari Pasal 107a sampai 107f KUHP lama yang ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Di sisi lain, Pasal 188 ayat (6) menegaskan bahwa kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dipidana, sehingga mempelajari sejarah dan ajaran itu secara ilmiah tetap terbuka.

Namun, sejarah 1965 juga mengajarkan sisi lain dari kewaspadaan. Label "PKI" yang dilekatkan tanpa bukti pernah menjadi alasan hilangnya nyawa banyak orang, termasuk mereka yang sekadar dituduh atau dikaitkan. Karenanya, mewaspadai wajah baru tak boleh berarti menuding siapa pun yang berbeda pendapat. Kewaspadaan yang sehat bekerja lewat pengetahuan, bukti, dan proses hukum yang adil, sebagaimana ditegaskan pula oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang mensyaratkan pemberlakuan larangan itu secara berkeadilan dan dengan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ia tak bekerja lewat fitnah, persekusi, atau main hakim sendiri. Kewaspadaan yang melanggar hak asasi hanya akan mengulang kesalahan yang hendak dicegahnya.

 

Relevansi untuk Indonesia Hari Ini

Sejarah tak pernah benar-benar berulang dalam bentuk yang sama. Namun polanya kerap terasa akrab. Kendati bentuknya berbeda, bibit perpecahan yang pernah tumbuh pada tahun 1965 masih dapat ditemukan pada zaman media sosial. Fitnah lebih cepat menyebar, kemarahan lebih mudah dipelihara, dan manusia semakin sering dinilai berdasarkan identitas kelompoknya daripada isi pikirannya.

Polarisasi politik, propaganda, hoaks, dan fanatisme kelompok adalah versi mutakhir dari mekanisme lama: menyederhanakan dunia menjadi kita dan mereka, lalu menanamkan rasa takut bahwa mereka adalah ancaman bagi kita. Bedanya, kini mesin penyebarnya bekerja dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang sekaligus.

Oleh karena itu, pelajaran dari Gestapu belum kehilangan relevansinya. Ia mengajarkan kita agar memeriksa sebelum percaya, bertanya sebelum menuduh, dan mendengar sebelum menghakimi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga soal kemampuan berbeda pendapat tanpa saling menafikan kemanusiaan. Dan ia mengajarkan bahwa merawat persatuan bukanlah pekerjaan yang selesai sekali, melainkan kerja harian yang dimulai dari hal-hal kecil: dari cara kita berbicara, membagikan kabar, dan memperlakukan orang yang berbeda dari kita.

 

Penutup

September akan selalu datang. Bersamanya datang pula kenangan tentang salah satu masa paling kelam dalam sejarah Indonesia: para perwira yang gugur dibunuh, disusul kekerasan yang merenggut nyawa dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan yang oleh negara diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan mengenang bukanlah untuk tinggal di dalam kegelapan itu. Kita menoleh ke belakang agar tidak berjalan ke jurang yang sama.

Mungkin itulah makna terdalam dari peringatan Gestapu: bahwa kemanusiaan tak boleh kalah oleh ideologi apa pun, dan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dijaga, bukan dengan kebencian, melainkan dengan pengetahuan, hukum, dan kewaspadaan. Ajaran yang pernah membawa bangsa ini ke tepi jurang tak boleh dibiarkan kembali tanpa dikenali, sekalipun ia datang dengan wajah baru. Namun, kewaspadaan itu pun harus tetap manusiawi, sebab bangsa yang melupakan sejarahnya akan mengulanginya, dan bangsa yang menjadikan kewaspadaan sebagai alasan untuk membenci akan melahirkan korban yang baru.

Selama pengetahuan menjaga ingatan, hukum menjaga batas, dan kemanusiaan menjaga hati, September boleh terus datang tanpa harus membawa duka yang sama.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan tragedinya, melainkan bangsa yang mampu mengubah tragedi menjadi pelajaran moral bagi masa depan.

English 

Semua Orang Tahu

Semua orang tahu ijazah bapak-anak itu bodong,

mereka yakin bisa memperdaya semua orang—padahal hanya menipu diri sendiri.

Semua orang tahu stempel itu mengilap,

namun tak seorang pun bertanya siapa yang memolesnya.

Semua orang tahu bingkai itu tergantung lurus,

meski paku di belakangnya telah lama goyah.

Semua orang tahu lemari itu terkunci,

tetapi kuncinya beredar dari tangan ke tangan.

Semua orang tahu kertas itu dipajang tinggi,

agar mata melihatnya, bukan memeriksanya.

Semua orang tahu cap merah tampak meyakinkan,

seperti matahari yang dicat pada dinding bawah tanah.

Semua orang tahu cerita itu terus diulang,

hingga gema terdengar seperti kenyataan.

Semua orang tahu ada halaman yang hilang,

namun halaman yang tersisa dibacakan lebih keras.

Semua orang tahu para penjaga gerbang tersenyum,

sementara pertanyaan menunggu di luar pagar.

Semua orang tahu debu di atas rak itu tebal,

tetapi tidak setebal ketakutan untuk meniupnya.

Semua orang tahu burung-burung bernyanyi serempak,

karena langit lebih aman daripada kejujuran.

Semua orang tahu cermin itu retak,

namun mereka menyalahkan wajah yang terpantul.

Semua orang tahu malam semakin panjang,

tetapi lentera-lentera terus menjual pagi.

Semua orang tahu permainan ini tua,

lebih tua daripada pemain yang berganti-ganti.

Semua orang tahu kebenaran tidak selalu kalah,

ia hanya sering diminta menunggu di antrean paling belakang.

Dan semua orang tahu,

ketika pertanyaan lebih dicurigai daripada jawaban,

yang dipertahankan sering kali bukan kenyataan,

melainkan kenyamanan.

Dan semua orang tahu itu.

English

Catatan dari Secangkir Kopi yang Mendadak Jadi Analis Politik

"Saat Presidenku Berpidato, Bukan Hanya Kopiku yang Terasa Getir, Tetapi Juga Percakapan Banyak Orang."

Pagi itu aku menyeduh kopi seperti biasa. Tak ada yang beda. Air mendidih pada suhu yang sama seperti kemarin, bubuk kopi berasal dari kemasan yang sama, dan cangkir yang kupakai pun tentu saja tak sedang ikutan beroposisi. Namun entah mengapa, begitu Presidenku selesai berpidato di layar kaca, kopi yang kuseduh dengan tangan yang sama itu mendadak terasa jauh lebih pahit dari biasanya. Sejenak kucurigai petani kopi, jangan-jangan mereka sedang marah kepada sesuatu sehingga bijinya ikut menyimpan kekesalan. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lebih jauh, yang berubah bukan kebun kopi di pegunungan sana rupanya, melainkan kebun pikiran rakyat di layar kaca dan linimasa.

Kemasan obat, seingatku, selalu mencantumkan daftar efek samping yang kudu diwaspadai penggunanya: mengantuk, mual, pusing, atau sedikit gatal di tenggorokan. Sayangnya, pidato kenegaraan belum pernah sekalipun mencantumkan peringatan semacam itu, padahal efeknya kerap tak kalah nyata. Ada pidato yang, tanpa disadari pembuatnya, dapat menyebabkan keresahan berkepanjangan, memicu perdebatan di ruang-ruang yang tadinya tenang, dan secara ajaib membuat grup WhatsApp keluarga besar mendadak lebih ramai dari biasanya, mengalahkan obrolan arisan maupun kabar duka. Kata-kata yang meluncur dari podium sesungguhnya dimaksudkan seperti gula, sesuatu yang seharusnya mempermanis keadaan dan menenangkan hati yang gelisah. Anehnya, begitu kalimat-kalimat itu sampai di telinga rakyat kebanyakan, yang tersisa justru ampasnya saja, endapan kekecewaan yang mengendap di dasar cangkir dan enggan larut betapapun keras diaduk.

Negeri ini sesungguhnya memiliki gedung parlemen yang megah, lengkap dengan kursi empuk dan podium berpengeras suara. Namun, siapa pun yang jujur akan mengakui bahwa demokrasi kerap bekerja lebih tulus di warung kopi pinggir jalan ketimbang di ruang sidang yang berpendingin udara. Di sanalah, di atas meja kayu yang telah berlapis noda kopi bertahun-tahun, tukang ojek dengan lancar berubah menjadi analis kebijakan publik, pedagang kaki lima menjelma menteri bayangan yang paham betul soal harga-harga, mahasiswa yang baru pulang kuliah menjadi komentator politik yang tajam, dan para pensiunan duduk sebagai penasihat negara yang tak pernah diminta pendapatnya namun selalu punya pendapat. Semua orang, dari berbagai meja dan berbagai gelas, ternyata sedang membicarakan hal yang sama: pidato semalam. Ketika begitu banyak orang, di begitu banyak warung, membicarakan hal yang sama dengan nada yang sama-sama getir, barangkali persoalannya bukan terletak pada lidah mereka yang tiba-tiba menjadi sensitif, melainkan pada sesuatu yang lain yang lebih layak diperiksa.

Di hutan yang sehat, kicau burung terdengar riuh sepanjang pagi, dan justru keriuhan itulah pertanda bahwa hutan masih hidup dan bernapas. Sebaliknya, ketika seluruh burung tiba-tiba diam serempak, yang semestinya muncul bukan rasa lega karena suasana jadi tenang, melainkan kekhawatiran tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik keheningan itu. Kritik, dalam logika yang sama, adalah suara alami yang lahir dari sebuah demokrasi yang masih bernyawa. Ia bukan retakan pada bangunan negara, melainkan alarm yang berbunyi justru untuk memperingatkan bahwa ada retakan yang perlu segera diperiksa sebelum menjalar lebih jauh. Sayangnya, ada saja pemimpin yang memperlakukan kritik layaknya nyamuk pengganggu di malam hari: dianggap berisik, mengusik ketenangan tidur, dan ingin segera ditepuk hingga diam. Padahal, siapa pun yang pernah tinggal di dekat rawa tahu betul bahwa nyamuk tak muncul begitu saja dari udara kosong. Ia muncul karena ada genangan air yang dibiarkan berhari-hari tanpa dibereskan, dan menepuk nyamuknya satu per satu tak pernah benar-benar menyelesaikan soal genangan itu sendiri.

Kopi, kalau saja ia bisa bersaksi di depan meja hijau, telah menyaksikan hampir segalanya. Ia menemani rakyat kecil kala harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik pelan namun pasti. Ia menemani mahasiswa yang begadang menyusun skripsi sambil sesekali mengumpat kebijakan kampus dan negara dalam satu tarikan napas. Ia menemani kepala keluarga yang duduk sendirian di meja dapur, menghitung ulang pengeluaran bulan ini yang entah mengapa selalu lebih besar dari catatan bulan lalu. Dan ia pulak yang setia menemani jutaan pasang telinga mendengarkan janji demi janji, harapan demi harapan, pidato demi pidato, dari tahun ke tahun. Karenanya, tatkala secangkir kopi yang sama tiba-tiba terasa lebih getir dari biasanya, barangkali ia bukan sedang berubah rasa, melainkan sedang memberikan kesaksian yang jujur tentang apa yang dirasakan orang-orang di sekelilingnya.

Aku menghabiskan cangkir terakhir pagi itu hingga tandas, dan rasanya masih saja getir sampai tegukan penutup. Namun kali ini aku merasa sedikit lebih mengerti duduk persoalannya. Bukan kopinya yang berubah, sebab bubuk dan air yang kupakai tetap sama seperti kemarin, kemarin lusa dan kemarin-kemarinnya lagi. Bukan pula lidahku yang tiba-tiba menjadi lebih sensitif terhadap rasa pahit. Yang berubah, kalau mau jujur, adalah percakapan di sekelilingku, di warung, di grup keluarga, di linimasa, bahkan mungkin juga, di dalam batinku sendiri. Bila secangkir kopi terasa getir, itu barangkali cuma soal selera pribadi yang bisa diperdebatkan sambil tertawa. Namun, jika satu negeri, dari ujung ke ujung, mulai membicarakan kegetiran yang sama dengan nada yang nyaris seragam, barangkali sudah tiba waktunya bukan rakyat yang sibuk memeriksa lidahnya sendiri, melainkan para penguasa yang perlu duduk sejenak untuk menilik kembali ucapan yang mereka ucapkan.

English

Penjara Jadi Istana: Ketika Hukuman Berubah Jadi Layanan Bintang Lima

Di negeri yang konon menjunjung tinggi keadilan, semisal Indonesia, penjara ternyata bisa punya makna yang jauh lebih fleksibel daripada kamus hukum mana pun. Ia bukan lagi tempat pembinaan bagi mereka yang bersalah, melainkan telah menjelma menjadi vila eksklusif lengkap dengan pendingin ruangan, kulkas dua pintu, dan—karena hidup harus tetap berkualitas—simulator golf pribadi. Ombudsman yang datang berkunjung pun terperangah, seolah baru saja menemukan cabang Airbnb yang belum terdaftar: "Penjara, tapi dengan ulasan bintang lima." Rupanya, di balik jeruji besi, keadilan bisa dibeli dengan cicilan mingguan.

 

Sang Napi Sultan dan Istananya

Sebut saja ia Napi Sultan—julukan yang pas untuk narapidana yang menjalani hukuman dengan gaya hidup yang justru meningkat dibanding saat bebas. Selnya tak lagi berbau lembap dan sempit, melainkan wangi pengharum ruangan dan tertata rapi layaknya kamar hotel bintang lima. Di sudut ruangan, kulkas berdengung pelan, menyimpan cemilan impor. Di sisi lain, simulator golf berdiri gagah, siap menemani sore-sore yang katanya penuh penyesalan. Bila hukuman dimaksudkan untuk membuat jera, maka boleh jadi yang jera hanyalah rakyat kecil yang mendengar kabar ini dari luar pagar.

Sipir yang Beralih Profesi Jadi Resepsionis

Yang membuat transformasi ini semakin sempurna adalah perubahan peran petugas lapas. Mereka tak lagi sekadar menjaga pintu besi, tetapi telah bermetamorfosis menjadi sipir concierge—sosok yang dengan senyum ramah menawarkan "paket hunian premium" lengkap dengan daftar harga tak tertulis. Ingin sel lebih luas? Ada tarifnya. Ingin bebas keluar-masuk untuk urusan pribadi? Bisa diatur, asal komunikasi berjalan lancar. Fungsi pembinaan pun perlahan bergeser menjadi fungsi pelayanan, dan penjara berubah menjadi semacam hotel transit bagi mereka yang mampu membayar kenyamanan.

 

Ombudsman: Turis yang Tersesat di Airbnb Penjara

Setiap kali kabar semacam ini bocor ke publik, biasanya muncul rombongan pengawas independen yang datang dengan wajah serius dan catatan di tangan. Sayangnya, ekspresi mereka lebih mirip turis yang baru mendarat di destinasi tak terduga: penuh keheranan, sedikit gugup, dan berulang kali bertanya, "Ini benar penjara?" Mereka memotret AC yang menempel di dinding sel, mencatat merek kulkas, lalu menyusun laporan yang—entah kenapa—jarang benar-benar mengubah apa pun. Sidak menjadi ritual tahunan, sementara fasilitas premium tetap beroperasi seperti biasa begitu rombongan pergi.

 

Fenomena Global: Dari Sukamiskin hingga Sudut Dunia Lain

Fenomena penjara mewah ini rupanya bukan monopoli satu negeri saja. Ia semacam tren global yang lahir dari kombinasi uang, kekuasaan, dan pengawasan yang lemah. Beberapa contohnya:

• Indonesia — Kasus Lapas Sukamiskin (2018) mengungkap bagaimana narapidana kasus korupsi bisa menikmati fasilitas mewah di dalam sel, bahkan mendapat kemudahan izin keluar-masuk yang seharusnya ketat.
• Filipina — Pada 2014, penggeledahan di New Bilibid Prison menemukan sel-sel narapidana dilengkapi jacuzzi, sauna, hingga studio musik pribadi.
• Venezuela — Penjara San Antonio pernah dikenal memiliki kolam renang, diskotek, bahkan lapangan basket yang dikelola langsung oleh napi berpengaruh.
• Meksiko — Narapidana yang terafiliasi dengan kartel narkoba dilaporkan hidup dengan fasilitas serba mewah, lengkap dengan pesta besar di dalam kompleks penjara.
• Italia — Sejumlah figur mafia menjalani masa hukuman dalam sel yang kondisinya lebih menyerupai apartemen pribadi ketimbang ruang tahanan.

Pola yang berulang di berbagai negara ini menunjukkan satu benang merah: ketika pengawasan lembaga pemasyarakatan lemah dan uang punya jalan masuk yang mudah, penjara berhenti menjadi ruang keadilan dan berubah menjadi pasar gelap kenyamanan.

 

Ketika Birokrasi Menjadi Makelar Kenyamanan

Di balik setiap simulator golf yang terpasang rapi di dalam sel, selalu ada rantai birokrasi yang membiarkannya masuk. Pungutan liar yang dianggap "kebiasaan", pengawasan yang berhenti pada laporan administratif, dan sanksi yang jarang menyentuh aktor sesungguhnya—semua ini menciptakan ekosistem di mana penjara berubah fungsi dari lembaga pembinaan menjadi semacam pasar gelap kenyamanan. Yang diperjualbelikan bukan sekadar barang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mahal: pengecualian dari derita yang seharusnya menjadi konsekuensi hukum.

 

Penutup: Keadilan yang Diukur dengan Ketebalan Dompet 

Jika penjara sudah berubah menjadi istana, maka rakyat kecil hanya bisa menonton dari luar pagar, menyaksikan hukuman yang mereka bayangkan keras dan menjerakan ternyata bisa dilengkapi kulkas dan AC bagi yang mampu membayar. Di negeri ini, tampaknya keadilan bukan lagi soal benar atau salah, melainkan seberapa tebal dompet seseorang. Dan selama sipir masih bisa berperan sebagai resepsionis, serta sidak hanya menjadi kunjungan wisata tahunan, jangan heran bila kelak ada yang bertanya dengan polos: akankah lapas berikutnya menyediakan program loyalitas dan bonus poin menginap.

English

Pemakzulan Wakil Presiden: Akankah Presiden Ikut Terdampak?

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pemberhentian terhadap wakil presiden secara otomatis membawa konsekuensi pemberhentian bagi presiden. Tulisan ini berargumen bahwa secara konstitusional tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto ikut termakzulkan apabila Gibran dimakzulkan. Frasa “dan/atau” dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberi ruang bagi pemisahan subjek hukum antara presiden dan wakil presiden. Kendati demikian, tulisan ini juga mengakui bahwa logika “satu paket” yang berkembang di ruang publik memiliki pijakan politik yang tak dapat begitu saja diabaikan, sekalipun pijakan tersebut berbeda sifat dari pijakan hukum tata negara.

I. Pendahuluan: Duduk Perkara

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat usai Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perkembangan ini kemudian direspons oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menyatakan bahwa pemakzulan mesti dilakukan “satu paket” karena pemilihan presiden dan wakil presiden pada dasarnya dilakukan secara berpasangan dalam satu tiket pemilihan umum.

Pernyataan tersebut sontak memicu perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: benarkah pemakzulan terikat pada logika “satu paket” sebagaimana halnya proses pencalonan dan pemilihan? Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan itu secara sistematis dengan mendasarkan analisis pada teks konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta pandangan para ahli hukum tata negara yang telah mapan dalam wacana akademik maupun publik.

II. Argumen Utama: Pemakzulan Dapat Dilakukan Secara Terpisah

A. Frasa “dan/atau” dalam Pasal 7A UUD NRI 1945

Titik tolak argumen ini terletak pada rumusan Pasal 7A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan frasa “dan/atau” secara gramatikal maupun yuridis mengandung tiga kemungkinan makna sekaligus, yaitu pemberhentian dapat dikenakan kepada presiden saja, kepada wakil presiden saja, atau kepada keduanya secara bersamaan. Pilihan kata semacam ini bukan kebetulan redaksional, melainkan mencerminkan kesadaran perumus konstitusi untuk memberikan fleksibilitas mekanisme pemberhentian sesuai dengan subjek yang benar-benar melakukan pelanggaran.

Mukhlish, dalam karyanya Konstitusionalitas Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, membahas secara komprehensif konstitusionalitas impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, termasuk kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam keseluruhan proses tersebut. Senada dengan itu, Jimly Asshiddiqie dalam berbagai tulisannya tentang hukum tata negara menegaskan bahwa frasa “dan/atau” merupakan pilihan sadar perumus konstitusi untuk memberikan keluwesan dalam mekanisme pemberhentian, bukan sekadar variasi bahasa tanpa makna hukum.

B. Prosedur Pemakzulan yang Identik namun Terpisah

Pasal 7B UUD NRI 1945 mengatur prosedur pemakzulan yang pada dasarnya berlaku sama, baik bagi presiden maupun bagi wakil presiden: dimulai dari usul Dewan Perwakilan Rakyat, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran hukum, dan diakhiri dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang patut digarisbawahi, tidak satu pun klausul dalam Pasal 7B tersebut menyatakan bahwa proses pemakzulan terhadap wakil presiden harus disertai atau berakibat pada proses pemakzulan terhadap presiden.

Dalam Bab III dan IV karyanya, Mukhlish secara khusus memaparkan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman sekaligus konstitusionalitas impeachment presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Pembahasan ini diperkuat oleh tulisan dalam Jurnal Konstitusi berjudul “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, tanpa mempersyaratkan keduanya diproses secara serentak.

C. Praktik Ketatanegaraan: Preseden Wakil Presiden Mengundurkan Diri

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya telah memberikan preseden bahwa wakil presiden dapat menanggalkan jabatannya secara mandiri tanpa memengaruhi kedudukan presiden. Pada tahun 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya karena perbedaan visi politik dengan Presiden Sukarno. Meskipun demikian, Presiden Sukarno tetap menjabat hingga tahun 1967, jauh melampaui masa setelah pengunduran diri Hatta. Preseden ini menjadi bukti empiris bahwa pemisahan kedudukan antara presiden dan wakil presiden bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan pernah benar-benar terjadi dalam praktik bernegara.

Dr. Febriansyah Ramadhan, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, dalam artikel opininya “Menjernihkan Jabatan Wakil Presiden” yang dimuat Hukumonline pada tahun 2025, turut mengangkat preseden historis tersebut sebagai landasan argumentasi bahwa jabatan wakil presiden dapat berakhir secara independen dari jabatan presiden.

D. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Kontemporer

Sejumlah pakar hukum tata negara kontemporer turut menegaskan pandangan bahwa pemakzulan wakil presiden dapat dilakukan secara terpisah dari presiden. Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, dalam berbagai pernyataan publiknya menyatakan bahwa proses pemakzulan wakil presiden dapat berjalan secara terpisah, bergantung pada dinamika hukum dan politik yang berkembang. Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro, Peneliti Utama LIPI yang kini bernaung di bawah BRIN, dalam wawancara dengan media nasional menegaskan bahwa logika “sepaket” hanya relevan dalam konteks pemilihan umum, bukan dalam konteks pemakzulan.

III. Argumen Kontra: Logika “Satu Paket”

Pasangan Calon yang Tak Terpisahkan

Argumen yang menolak pemisahan proses pemakzulan biasanya bertumpu pada fakta bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket pasangan calon melalui satu kali pemungutan suara. Logika yang dibangun adalah, apabila salah satu dari pasangan tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat, maka mandat rakyat yang diberikan kepada pasangan itu secara keseluruhan turut terciderai, sehingga pemberhentian sepatutnya juga menyasar keduanya. Pandangan inilah yang secara eksplisit disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ketika menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan satu paket, bukan sendiri-sendiri.

IV. Analisis: Mengapa Logika “Satu Paket” Tidak Konstitusional

Jika ditelaah lebih jauh, logika “satu paket” dalam konteks pemakzulan sesungguhnya keliru karena mencampuradukkan dua mekanisme yang berbeda sifat, yakni mekanisme pemilihan dan mekanisme pertanggungjawaban. Pemilihan satu paket adalah instrumen demokrasi elektoral yang berfungsi untuk menentukan pasangan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan bersama-sama. Pemakzulan, sebaliknya, adalah instrumen hukum tata negara yang berfungsi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh individu pemegang jabatan. Kedua instrumen ini memiliki dasar hukum, tujuan, dan prosedur yang sama sekali berbeda, sehingga tidak tepat apabila logika yang berlaku pada satu instrumen dipaksakan berlaku pula pada instrumen yang lain.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 secara tegas memisahkan subjek hukum yang dapat dimakzulkan melalui penggunaan frasa “dan/atau”. Andaikan perumus konstitusi menghendaki agar pemakzulan senantiasa bersifat satu paket, tentu frasa yang digunakan adalah “Presiden dan Wakil Presiden” tanpa opsi “atau”, sebagaimana lazimnya perumusan norma yang bersifat kumulatif. Pilihan redaksional yang justru memuat opsi pemisahan ini semestinya dibaca sebagai kehendak konstitusional yang jelas, bukan sekadar kelalaian bahasa.

Lebih jauh lagi, apabila wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang sama sekali tidak melibatkan presiden, maka tidak terdapat dasar konstitusional apa pun untuk turut memakzulkan presiden. Memaksakan pemakzulan terhadap presiden dalam situasi demikian justru bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah, karena seseorang semestinya hanya dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan pihak lain sekalipun keduanya terikat dalam satu pasangan pemerintahan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak secara otomatis berimplikasi pada pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 memberikan ruang pemisahan subjek hukum melalui frasa “dan/atau”, dan prosedur pemakzulan wakil presiden pada dasarnya dapat berjalan secara mandiri, sebagaimana pernah dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia serta didukung oleh doktrin hukum tata negara yang telah mapan.

Meskipun demikian, secara politik, realitas konstelasi Dewan Perwakilan Rakyat dan hubungan patronase antara presiden dan wakil presiden tetap menjadi faktor penentu apakah upaya pemakzulan terhadap Gibran benar-benar akan berjalan. Kendati secara hukum pemakzulan yang terpisah dimungkinkan, secara politik hal tersebut sangat bergantung pada kemauan politik presiden beserta koalisi pendukungnya, sehingga jalan hukum dan jalan politik dalam isu ini perlu dipahami sebagai dua ranah yang berbeda meskipun saling berkelindan.

Daftar Rujukan

Buku

Mukhlish. Konstitusionalitas Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Malang: Setara Press, 2016. ISBN: 978-602-1642-80-1.

Soimin. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Irham, Muhammad. Teori dan Konsep Pemakzulan Presiden dalam Sistem Presidensial. Depok: Rajagrafindo Persada, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 80–85.

Artikel dan Sumber Lain

Ramadhan, Febriansyah. “Menjernihkan Jabatan Wakil Presiden.” Hukumonline, 2025.

CNN Indonesia. “Jokowi soal Usulan Pemakzulan Gibran: Presiden dan Wapres Itu Sepaket.” 6 Juni 2025.

Jurnal Konstitusi. “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Mahkamah Konstitusi RI.

Catatan Penulis: Artikel ini merupakan konsep awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui riset empiris mengenai konstelasi politik terkini.

English

Refleksi tentang Akar, Kerendahan Hati, dan Legitimasi Kepemimpinan

1.Para Pemimpin Besar Takkan Pernah Lupa darimana Mereka Memulai

Ungkapan ini sederhana, namun menyimpan kebenaran yang berulang kali terbukti sepanjang sejarah manusia. Kepemimpinan sering dipahami secara sempit sebagai jabatan, kursi, atau wewenang yang melekat pada seseorang seusai ia terpilih atau ditunjuk. Padahal, jauh sebelum seseorang duduk di kursi kekuasaan, ia telah melewati rangkaian panjang perjalanan hidup: dibesarkan di lingkungan tertentu, dibentuk oleh keterbatasan, ditempa oleh kegagalan, dan ditopang oleh orang-orang yang percaya kepadanya dikala belum ada alasan kuat mempercayainya.

Kepemimpinan, dengan demikian, bukan sekadar status administratif. Ia merupakan perjalanan yang berakar pada pengalaman awal, komunitas asal, dan nilai-nilai yang membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia. Akar itulah yang kelak menjadi kompas moral bila kekuasaan datang membawa godaan untuk berubah.

Relevansi gagasan ini terasa semakin kuat di zaman sekarang. Tak sedikit pemimpin—di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia—yang kehilangan legitimasi bukan karena kurang kompeten secara teknis, melainkan lantaran publik merasa mereka telah berubah: lupa pada janji, lupa pada rakyat kecil yang dulu mendukungnya, dan lupa pada nilai yang dulu mereka perjuangkan. Artikel ini mencoba menelusuri makna filosofis, dimensi sosial-spiritual, risiko, serta contoh nyata dari gagasan bahwa kepemimpinan sejati tak bisa dilepaskan dari kesetiaan pada asal-usul.

2. Makna Filosofis

Secara filosofis, gagasan tentang “tidak melupakan asal-usul” dapat diuraikan ke dalam tiga lapisan pemikiran yang saling menopang.

Akar Perjalanan

Pemimpin sejati, pada mulanya, bukanlah figur besar. Mereka lahir dari pengalaman-pengalaman kecil: kesulitan ekonomi, kegagalan awal, interaksi langsung dengan masyarakat biasa, atau perjuangan panjang yang jarang tercatat dalam sorotan publik. Pengalaman-pengalaman itu membentuk cara pandang yang tak bisa diperoleh dari ruang kelas atau pelatihan kepemimpinan mana pun—yakni empati yang lahir dari pengalaman langsung, bukan dari teori.

Kerendahan Hati

Lapisan kedua adalah kerendahan hati—kesediaan agar terus mengingat siapa saja yang pernah mendukung, membimbing, atau memberi kesempatan di titik-titik krusial perjalanan. Kerendahan hati bukan sekadar sikap sopan di permukaan, melainkan kesadaran mendalam bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah sepenuhnya hasil usaha sendiri. Ada guru yang mendidik, komunitas yang menopang, dan rakyat yang memberi kepercayaan.

Nilai Moral

Lapisan ketiga, dan barangkali yang paling fundamental, ialah nilai moral. Kepemimpinan sejati berakar pada integritas—konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan—bukan pada ambisi pribadi dalam mengejar kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Jika integritas menjadi fondasi, mengingat asal-usul bukan lagi pilihan sentimental, melainkan konsekuensi logis dari cara seseorang memaknai kekuasaan yang ia pegang.

3. Dimensi Sosial dan Spiritual

Dimensi Sosial

Pemimpin yang tetap terhubung dengan komunitas asalnya—turun langsung, mendengarkan keluhan, dan tak membangun tembok pemisah dengan rakyat—cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tahan lama. Kedekatan ini bukan sekadar citra politik, tetapi mekanisme sosial yang menjaga pemimpin tetap mendapatkan umpan balik jujur tentang kondisi riil masyarakat, bukan laporan yang telah disaring oleh lapisan birokrasi.

Dimensi Spiritual

Dalam banyak tradisi keagamaan dan filsafat, kekuasaan dipahami sebagai amanah—titipan yang harus dipertanggungjawabkan—bukan sekadar hak yang boleh digunakan sesuka hati. Pandangan ini menempatkan pemimpin bukan sebagai pemilik kekuasaan, melainkan sebagai pengemban tugas sementara yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, baik oleh sejarah, oleh rakyat, maupun—bagi yang meyakininya—oleh Tuhan.

Dimensi Pragmatis

Di luar makna filosofis dan spiritual, asal-usul juga berfungsi secara pragmatis. Ia membantu pemimpin tetap berorientasi pada tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil di sekitarnya. Ketika seorang pemimpin masih mengingat perjuangan awal, ia lebih mudah menolak godaan untuk mengambil jalan pintas yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan publik.

4. Risiko Melupakan Asal-Usul

Sebaliknya, ketika seorang pemimpin mulai melupakan darimana ia berasal, sejumlah risiko serius mengintai.

●       Alienasi dari rakyat — pemimpin yang menjauh dari komunitas asalnya perlahan kehilangan pijakan sosial dan dukungan moral yang dulu menjadi sumber legitimasinya.

●       Kesombongan kekuasaan — jarak yang terlalu jauh dari akar sering melahirkan ilusi bahwa dirinya tak tersentuh, kebal kritik, dan berada di atas hukum atau norma yang berlaku bagi orang biasa.

●       Kehilangan legitimasi — ketika publik merasa seorang pemimpin tidak lagi otentik, tidak lagi mencerminkan nilai yang dulu ia perjuangkan, kepercayaan publik pun runtuh, sekalipun secara formal jabatan masih melekat padanya.

Ketiga risiko ini saling berkelindan. Alienasi memicu kesombongan, kesombongan mempercepat hilangnya legitimasi, dan hilangnya legitimasi pada gilirannya memperdalam alienasi—sebuah lingkaran yang sulit diputus tanpa kesadaran diri yang jujur dari pemimpin itu sendiri.

5. Contoh Sejarah dan Aktual

Sejarah mencatat sejumlah pemimpin dunia yang dikenal justru karena kerendahan hati dan kedekatannya dengan rakyat, bahkan setelah mencapai puncak kekuasaan. Nelson Mandela, misalnya, tetap dikenang bukan hanya karena keberhasilannya mengakhiri apartheid, melainkan karena sikapnya yang tidak dendam dan tetap merangkul mereka yang dulu menindasnya—sebuah cerminan dari kesadaran akan perjalanan panjang perjuangannya di penjara Robben Island. Mahatma Gandhi juga dikenal terus hidup sederhana dan dekat dengan rakyat jelata India meski menjadi tokoh sentral pergerakan kemerdekaan.

Sebaliknya, sejarah juga mencatat banyak figur yang jatuh justru karena melupakan akar perjuangannya: pemimpin yang mengasingkan diri dari rakyat, mengelilingi diri dengan lingkaran kekuasaan yang tertutup, dan pada akhirnya kehilangan dukungan tepat ketika mereka paling membutuhkannya. Pola ini berulang di berbagai era dan negara, menunjukkan bahwa kejatuhan akibat lupa asal-usul bukan fenomena baru, melainkan pengulangan pelajaran sejarah yang sama.

Dalam konteks Indonesia saat ini, wacana publik tentang kepemimpinan sering kali berputar pada pertanyaan serupa: apakah para pemimpin—di tingkat nasional maupun daerah—masih mendengar suara rakyat kecil, ataukah mereka telah larut dalam kenyamanan kekuasaan dan jarak elit. Perdebatan tentang gaya hidup pejabat, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta konsistensi antara janji kampanye dan kebijakan yang dijalankan, pada dasarnya merupakan cerminan dari pertanyaan lama yang sama: sejauh mana seorang pemimpin masih ingat darimana ia memulai.

6. Kesimpulan

Kepemimpinan sejati bukanlah sekadar pencapaian posisi, melainkan perjalanan yang berakar pada asal-usul—pada pengalaman kecil, komunitas yang membesarkan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Perjalanan itu hanya bermakna jika dijalankan dengan integritas, dipandu oleh kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, dan ditopang oleh kerendahan hati untuk terus mengingat siapa saja yang pernah berjasa dalam proses menjadi.

Pada akhirnya, pemimpin besar tidak dikenang semata oleh deretan pencapaian atau kekuasaan yang pernah mereka genggam. Mereka dikenang karena kesetiaan pada akar yang membentuk mereka—sebab keberanian untuk tetap rendah hati di tengah kekuasaan, dan lantaran kejujuran untuk tidak pernah lupa darimana mereka benar-benar memulai.

English

Pejabat yang Hilang Kayak Jin

Prolog: Ilmu Gaib Tanpa Kemenyan

Di negeri ini ada satu ilmu gaib yang tak diajarkan di pesantren mana pun dan tak masuk kurikulum fakultas mana pun, melainkan dikuasai dengan fasih oleh sebagian pejabat: ilmu menghilang. Tak perlu kemenyan, tak perlu jubah, apalagi tirakat tujuh hari tujuh malam. Syaratnya cukup satu: pastikan namamu disebut-sebut dalam operasi tangkap tangan KPK. Begitu kabar itu mengudara, tubuh yang kemarin masih gagah menggunting pita peresmian jembatan mendadak menipis, memudar, lalu lenyap dari pandangan, seakan hukum gravitasi dan hukum pidana sama-sama tak berlaku bagi yang berpangkat.

Publik pun duduk manis menjadi penonton setia. Tak perlu subscribe atau berlangganan, tak perlu beli tiket. Cukup menyalakan televisi atau membuka ponsel, dan sinetron termahal di republik ini tayang gratis, lengkap dengan sponsor utamanya: uang rakyat. 

Motif: Ketika Korupsi Naik Kelas Jadi Genre

Setiap kali KPK melakukan OTT, bangsa ini serentak menahan napas dan bertanya-tanya, siapa gerangan yang kali ini kebagian peran tokoh utama. Sinopsisnya nyaris selalu sama, tetapi entah mengapa tak pernah membosankan. Ada uang miliaran rupiah yang ditata rapi bagai pameran seni kontemporer. Ada sengketa tanah dan proyek yang nilainya cukup untuk membangun seratus sekolah, tetapi entah bagaimana selalu berakhir sebagai satu rumah megah. Ada izin bangunan yang, di negeri lain, hanyalah selembar kertas, tetapi di sini punya harga, tarif, dan bahkan terkadang ada diskon untuk pelanggan tetap.

Korupsi tak lagi sekadar pelanggaran hukum. Ia telah naik kelas menjadi genre tersendiri, lengkap dengan segala kaidah dramaturgi: konflik, intrik, saksi yang tiba-tiba lupa ingatan, dan tentu saja twist di setiap sudut. Tadinya uang itu disebut hasil usaha, lalu berubah menjadi titipan, kemudian pinjaman, dan pada episode terakhir ia adalah hasil arisan keluarga besar yang kebetulan berjumlah belasan miliar. Penulis skenario mana pun akan iri pada kreativitas semacam ini.

 

Episode 1: Sang Tokoh Utama Lenyap dari Layar

Adegan pembuka selalu dramatis. Sirene, sorotan kamera, dan kalimat sakral yang dibacakan juru bicara: telah dilakukan kegiatan tangkap tangan. Publik menunggu wajah sang tokoh utama muncul di layar. Namun, seperti kebiasaan bintang tamu yang terlalu terkenal untuk syuting, ia justru tidak tampak di mana-mana. Ponselnya tak aktif, ajudannya tak tahu, sopirnya baru saja izin pulang kampung. Ia tidak kabur, kata orang-orang dekatnya, ia hanya sedang tidak berada di tempat yang bisa ditemukan.

 

Episode 2: Kursi Kosong, Sang Pemeran Pembantu Terbaik

Pada episode kedua, kamera berpindah ke gedung parlemen dan menyorot bintang baru yang paling konsisten hadir: kursi kosong. Rapat demi rapat, ia setia duduk di barisan depan dengan papan nama yang masih terpasang gagah, seolah pemiliknya baru saja keluar sebentar mengambil kopi dan tidak kunjung kembali. Kursi kosong adalah pegawai paling disiplin di negeri ini. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah tertidur saat rapat, tidak pernah menerima amplop, dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh. Kalau semua wakil rakyat sebaik dia, barangkali republik ini sudah lama bersih.

Namun, di balik kelucuannya, kursi kosong menyimpan makna yang pahit. Ia adalah monumen kecil bagi akuntabilitas yang pergi tanpa pamit. Setiap papan nama yang menganggur di depan bangku kosong itu seperti nisan yang belum sempat diberi tanggal.

 

Episode 3: Kembalinya Sang Pejabat dengan Dalih Klasik

Setelah beberapa lama, sang pejabat kembali muncul, tentu dengan pengumuman yang penuh haru. Alasannya menakjubkan karena kita sudah hafal seluruh daftarnya. Ia sedang beribadah, dan siapa yang tega menggugat orang yang sedang dekat dengan Tuhan. Ia punya agenda lain yang sangat penting dan sayangnya tidak bisa dijelaskan. Atau ia mendadak sakit, penyakit misterius yang sembuh secara ajaib tepat setelah rapat selesai. Publik dipersilakan percaya, dan kalaupun tidak percaya, publik dipersilakan diam.

Di titik ini, penonton diperlakukan seperti anak kecil yang disuruh menelan ayam-sayur tanpa boleh bertanya mengapa. Kita diminta memercayai bahwa kebetulan bisa terjadi berulang kali dengan pola yang serapi jadwal kereta, bahwa setiap kali ada kasus mencuat selalu ada saja ibadah yang mendesak, sakit yang mendadak, dan agenda yang tidak bisa ditunda.

 

Episode 4: Ending Menggantung, Seperti Biasa

Sinetron yang baik selalu menutup musimnya dengan cliffhanger, dan produser negeri ini paham betul aturan itu. Apakah sang pejabat benar-benar lenyap, ataukah ia sekadar bersembunyi di balik rimbunnya jargon birokrasi? Ia mungkin sedang berlindung di balik frasa-frasa sakti seperti "kami menghormati proses hukum", "kami menunggu keterangan resmi", atau "itu ranah pihak lain". Kalimat-kalimat itu bekerja lebih ampuh daripada jubah tembus pandang di novel penyihir mana pun. Penonton disuruh menunggu musim berikutnya, dan setelah itu musim berikutnya lagi, sampai lupa siapa yang tadinya dicari.

 

Jin Birokrasi: Muncul Saat Tanda Tangan, Raib Saat Tanggung Jawab

Kalau mau jujur, pejabat kita sebenarnya jin yang sangat terampil, hanya saja jin dari jenis yang khusus: jin birokrasi. Ia punya pola kemunculan yang konsisten dan bisa diprediksi. Ia hadir dengan setelan safari yang licin ketika ada peletakan batu pertama, ketika ada sesi foto bersama, dan terutama ketika ada tanda tangan proyek yang nilainya membuat kalkulator kehabisan nol. Pada saat-saat itu ia hadir seratus persen, bahkan datang lebih awal dan pulang belakangan. Namun begitu tiba waktunya menjelaskan ke mana uang itu mengalir, tubuhnya kembali menguap dan hanya menyisakan aroma parfum mahal di ruang rapat.

Ironinya, jin yang sungguhan setidaknya jujur soal sifatnya. Ia tidak pernah berpura-pura menjadi manusia yang berjanji melayani rakyat. Jin birokrasi justru mengambil sumpah jabatan dengan tangan di atas kitab suci, lalu menghilang dengan tangan yang sama.

Yang lebih menyedihkan, barang bukti ternyata jauh lebih mudah dijumpai daripada pemiliknya. Tumpukan uang hasil sitaan tampil rapi di depan kamera, difoto dari berbagai sudut, dihitung berulang kali di hadapan wartawan. Ia sedemikian nyata, sedemikian padat, dan sedemikian terkenal sampai-sampai kita bertanya siapa sebenarnya yang menjadi hantu dalam cerita ini. Uang itu ada, bisa disentuh, bisa dihitung, dan bisa dimasukkan ke dalam berita acara. Pemiliknya yang tidak tampak, tidak terdengar, dan tidak bisa dihubungi. Di negeri ini, rupanya tumpukan uang boleh tampil di layar kaca lebih dulu daripada orang yang mengakuinya.

 

Penutup: Yang Hilang Bukan Jin, Melainkan Rasa Malu

Maka mari kita luruskan satu hal: pejabat yang menghilang itu bukanlah jin. Jin tidak butuh fasilitas negara, tidak butuh ajudan, dan tidak punya partai politik yang siap pasang badan. Pejabat yang lenyap dari layar hanyalah manusia biasa yang tahu betul bahwa sistem di sekelilingnya cukup ramah untuk membiarkannya menghilang. Ia bisa lenyap karena ada proses hukum yang berjalan selambat kura-kura berjubah, karena ada budaya yang menganggap korupsi sebagai risiko pekerjaan, karena ada lingkaran kekuasaan yang lebih sibuk menjaga kawan daripada menjaga kepercayaan, dan karena kita sebagai publik terlalu cepat berpaling begitu ada tontonan baru.

Dengan kata lain, kursi kosong itu bukan sekadar cermin bagi si pejabat, melainkan cermin bagi kita semua. Ia memantulkan wajah sebuah sistem yang sudah begitu terbiasa dengan pengulangan skenario sampai lupa bahwa ini bukan sinetron. Ini nasib jalan yang berlubang, sekolah yang bocor, dan puskesmas yang kehabisan obat, yang uangnya ikut lenyap bersama sang tokoh utama.

Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi "ke mana pejabat itu pergi?", melainkan "siapa yang membiarkannya pergi, dan mengapa kita masih menonton?" Selama jawabannya tidak dicari, sinetron ini akan terus diperpanjang, musim demi musim, dengan kursi kosong yang setia menunggu, dan penonton yang diam-diam membayar semua biaya produksinya.

Catatan: Esai ini adalah karya satire yang menyoroti pola dan fenomena umum, bukan menuduh individu tertentu. Setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah di pengadilan.

English

Kemewahan Sejati: Waktu, Kesehatan, Ketenangan Pikiran, dan Hikmah Wahyu

Ada sebuah gagasan yang tenang namun terus bergema dalam tulisan gaya hidup dan kesejahteraan kontemporer, yang sering dikaitkan dengan kreator konten Jade Bonacolta: bahwa kemewahan sejati sama sekali tak berkaitan dengan penumpukan harta benda. Sebaliknya, kemewahan itu terletak pada enam anugerah sederhana yang sering terabaikan — waktu, kesehatan, pikiran yang tenang, pagi yang tak tergesa-gesa, kebebasan bepergian, dan rumah yang dipenuhi cinta. Gagasan ini bergema jauh melampaui aforisme media sosial. Jika dicermati, ia mengulang kembali prinsip-prinsip yang telah tertanam dalam kitab suci Islam dan ajaran kenabian selama empat belas abad. Artikel ini mengupas masing-masing dari enam "kemewahan" tersebut dan menelusuri akarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

 

1. Waktu: Aset yang Paling Sering Kita Sia-siakan

Cara pandang Bonacolta terhadap waktu sebagai "ruang untuk menikmati perjalanan hidup" dan bukan sekadar "jam yang berdetik" mencerminkan salah satu surah Al-Qur'an yang paling singkat namun penuh makna.

"Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." (Surah Al-'Asr, 103:1–3)

Kesingkatan surah ini justru mengandung pelajaran tersendiri: Allah bersumpah atas waktu sebagai perkara yang tak memerlukan penjelasan panjang, karena nilainya sudah jelas dengan sendirinya, namun selalu disia-siakan manusia. Rasulullah ﷺ menegaskan hal ini dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari:

"Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia: kesehatan dan waktu luang." (Sahih al-Bukhari)

2. Kesehatan: Fondasi yang Sering Terlupakan

Pengamatan Bonacolta bahwa kesehatan adalah "kemewahan yang baru kita sadari setelah hilang" hampir merupakan parafrase dari hadis yang dikutip di atas. Al-Qur'an pun menempatkan kesehatan jasmani sebagai sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah, bukan hak yang melekat pada manusia:

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku." (Surah Asy-Syu'ara, 26:80)

Ayat ini, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, menempatkan kesehatan bukan sebagai milik, melainkan sebagai pinjaman — sesuatu yang dianugerahkan, dan karenanya perlu dijaga dan disyukuri, bukan dianggap sebagai hal yang sudah semestinya.

3. Pikiran Tenang: Kebebasan dari Kekhawatiran Berlebihan

Gagasan bahwa ketenangan pikiran "bukan berarti tiadanya masalah, melainkan kemampuan berdamai dengan diri sendiri" memiliki paralel langsung dalam Al-Qur'an:

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (Surah Ar-Ra'd, 13:28)

Nasihat singkat Rasulullah ﷺ — "Jangan marah" (la taghdab), yang diulang tiga kali kepada seseorang yang meminta satu wasiat saja (Sahih al-Bukhari) — menangkap prinsip yang sama dengan yang digambarkan Bonacolta: pengendalian emosi, bukan keadaan luar, adalah penentu sesungguhnya dari ketenangan batin.

4. Pagi yang Lambat: Permulaan yang Diberkahi

Al-Qur'an membuka salah satu surahnya dengan sumpah atas waktu fajar:

"Demi waktu fajar." (Surah Al-Fajr, 89:1)

Dan Rasulullah ﷺ diriwayatkan pernah berdoa:

"Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." (Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi — derajat hadis ini sebaiknya diverifikasi kembali sebelum dikutip)

Penekanan teologis terhadap waktu pagi sebagai momen yang sarat muatan spiritual ini memberi dimensi ibadah pada "pagi yang tak tergesa-gesa" versi Bonacolta: secangkir kopi yang dinikmati perlahan, cahaya yang lembut, doa yang dilirihkan — semuanya bukan sekadar kenikmatan, melainkan kelanjutan dari pola kenabian dalam memulai hari dengan penuh kesadaran, bukan dengan tergesa-gesa.

5. Kemampuan Bepergian: Memperluas Diri dengan Memperluas Dunia

Kaitan yang dibuat Bonacolta antara perjalanan dan "perluasan cara pandang" mendapati perintah langsung dalam Al-Qur'an:

"Katakanlah, 'Berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan.'" (Surah Al-'Ankabut, 29:20)

Perjalanan dalam Al-Qur'an tak pernah semata-mata bersifat rekreatif; ia dibingkai sebagai latihan epistemik dan spiritual — sebuah cara membaca dunia sebagai teks yang berdampingan dengan wahyu. Doa perjalanan yang diajarkan Rasulullah ﷺ menempatkan perjalanan dalam bingkai kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah, bukan sebagai petualangan yang berdiri sendiri:

"Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan yang menjaga keluarga yang ditinggalkan." (Sahih Muslim)

6. Rumah Penuh Cinta: Surga Kecil di Dunia

"Kemewahan" terakhir dan barangkali yang paling menyentuh secara emosional — rumah yang penuh cinta — dibahas secara langsung dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip tentang pernikahan dan keluarga:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Surah Ar-Rum, 30:21)

Tiga unsur yang disebutkan di sini — sakinah (ketenteraman), mawaddah (kasih), dan rahmah (sayang) — hampir sepenuhnya sesuai dengan gambaran Bonacolta tentang rumah sebagai ruang rasa aman, kehangatan, dan kepemilikan. Rasulullah ﷺ memperluas hal ini pada suasana spiritual rumah itu sendiri:

"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan; sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Surat al-Baqarah." (Sahih Muslim)

Penutup: Memaknai Ulang Kemewahan

Apa yang muncul ketika keenam gagasan ini disandingkan dengan wahyu bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah pertemuan yang mencolok. Wacana minimalisme dan kesejahteraan kontemporer — yang salah satu bentuk populernya adalah renungan Jade Bonacolta — sesungguhnya, disadari atau tidak, telah menemukan kembali sebuah sistem nilai yang sudah lama diuraikan oleh Al-Qur'an dan Hadis: bahwa kekayaan sejati adalah waktu yang tak tergesa-gesa, tubuh yang sehat, hati yang tenteram, pagi yang diberkahi, cara pandang yang luas, dan rumah tangga yang penuh cinta. Tak satu pun dari hal-hal ini dapat dibeli begitu saja; semuanya dapat diraih melalui rasa syukur, zikir, dan cara hidup yang penuh kesadaran.

English

Pergantian Menteri Keuangan: Dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara

1. Latar Belakang Pergantian

Pada 14 September 2026, di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan ini menjadi salah satu penyesuaian kabinet yang cukup mendapat perhatian publik, mengingat posisi Menteri Keuangan merupakan salah satu pos paling strategis dalam struktur pemerintahan—bukan hanya sebagai pengelola anggaran negara, tapi juga sebagai wajah utama pemerintah di hadapan pasar keuangan domestik maupun internasional.

Suahasil Nazara bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia seorang akademisi sekaligus birokrat senior yang telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019, sehingga telah melalui berbagai fase kebijakan fiskal penting, mulai dari masa pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi pascapandemi, hingga transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman panjang ini memberinya pemahaman kelembagaan yang mendalam terhadap mekanisme kerja Kementerian Keuangan, jaringan birokrasi di bawahnya, serta relasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pemeringkat internasional.

Rekam jejaknya yang panjang di bidang fiskal, ditambah latar belakang akademis sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, menjadikannya figur yang dipandang memahami seluk-beluk kebijakan fiskal Indonesia secara mendalam. Kombinasi antara pengalaman teknokratis dan kapasitas akademis inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa penunjukannya dipandang sebagai pilihan yang relatif aman dan minim kejutan, alih-alih sebuah eksperimen kebijakan yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pergantian ini juga tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu upaya Presiden Prabowo memastikan bahwa tim ekonominya solid menjelang tahun-tahun pertengahan masa pemerintahannya, ketika tekanan terhadap realisasi janji-janji pembangunan mulai menguat.

 

2. Dampak Langsung

 

Pasar Keuangan

Secara umum, pergantian pejabat setingkat menteri—terlebih pada posisi sekrusial Menteri Keuangan—kerap direspons oleh pasar keuangan dengan volatilitas jangka pendek. Investor cenderung bersikap wait and see sembari menakar arah kebijakan yang akan diambil oleh pejabat baru, sebab pasar pada dasarnya lebih menyukai kepastian dibanding perubahan yang belum jelas arahnya. Namun demikian, volatilitas semacam ini umumnya bersifat sementara dan akan mereda begitu pasar memperoleh sinyal yang cukup mengenai kesinambungan kebijakan.

 

APBN

Dalam pernyataan awalnya, Suahasil menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap dipercaya oleh publik maupun investor. Penekanan ini penting untuk memberi sinyal keberlanjutan kebijakan fiskal di tengah masa transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan, mengingat kredibilitas fiskal adalah aset yang dibangun dalam waktu lama, namun dapat tergerus dengan cepat apabila muncul persepsi ketidakpastian kebijakan. Pernyataan semacam ini juga berfungsi sebagai forward guidance kepada pasar, sebuah praktik yang lazim dilakukan oleh pejabat fiskal maupun moneter untuk meredam spekulasi berlebihan di masa-masa transisi.

 

Kebijakan Fiskal

Dengan pergantian ini, terbuka kemungkinan adanya penyesuaian strategi terkait defisit anggaran dan pembiayaan utang negara, meskipun arah besar kebijakan fiskal kemungkinan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini wajar mengingat kebijakan fiskal di Indonesia bersifat multi-tahun dan terikat pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga seorang menteri keuangan baru—sekalipun memiliki preferensi kebijakan tersendiri—tetap harus bekerja dalam batas-batas yang telah disepakati bersama Presiden dan DPR.

 

3. Prediksi Kebijakan

Ke depan, arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara diperkirakan akan tetap berpijak pada semangat stabilisasi ekonomi, dimana APBN diproyeksikan terus diarahkan sebagai instrumen penyeimbang utama, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi domestik maupun ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, mulai dari fluktuasi harga komoditas energi, ketegangan geopolitik, hingga arah kebijakan suku bunga bank sentral negara-negara maju. Dalam konteks ini, APBN tak hanya berfungsi sebagai instrumen alokasi anggaran, melainkan juga sebagai bantalan (buffer) yang menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan dunia usaha bila guncangan eksternal datang.

Selain itu, agenda reformasi pajak diperkirakan akan menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian lebih besar. Suahasil dikenal luas sebagai figur yang mendorong perbaikan basis pajak serta peningkatan transparansi fiskal sepanjang kariernya di Kementerian Keuangan, sehingga wajar jika publik dan pelaku pasar berekspektasi bahwa agenda perluasan basis pajak, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, serta penguatan kepatuhan wajib pajak akan semakin digenjot pada masa kepemimpinannya. Langkah ini penting artinya bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang, mengingat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara se-kawasan, sementara kebutuhan belanja pembangunan—termasuk untuk proyek-proyek strategis nasional—terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di samping reformasi pajak, dimensi desentralisasi fiskal juga patut dicermati sebagai arah kebijakan yang mungkin diperkuat. Rekam jejak Suahasil di bidang transfer ke daerah, yang telah ia geluti sejak menjabat sebagai pejabat di Kementerian Keuangan sebelum menjadi Wakil Menteri, membuka peluang bagi penguatan skema dana transfer ke daerah yang lebih adil dan berbasis kinerja. Jika arah ini benar-benar ditempuh, dampaknya dapat dirasakan hingga ke tingkat pemerintah daerah, terutama daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas yang selama ini sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat untuk membiayai layanan dasar dan pembangunan infrastruktur lokal.

4. Hal-hal yang Perlu Dicermati

Terdapat sejumlah dimensi yang perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami implikasi pergantian ini secara utuh. Yang pertama adalah soal kepercayaan investor, yaitu apakah pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya akan meningkatkan atau justru menurunkan persepsi terhadap stabilitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang. Kepercayaan investor bukan sesuatu yang terbentuk dalam semalam; ia dibangun melalui konsistensi kebijakan, transparansi komunikasi publik, serta rekam jejak realisasi target-target fiskal yang telah dicanangkan. Dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya, publik dan pasar akan mencermati bagaimana Suahasil mengelola komunikasi kebijakan, terutama pada momen-momen sensitif seperti penyusunan Rancangan APBN maupun saat merilis data realisasi anggaran berkala.

Dimensi kedua yang tak kalah penting adalah relasi antara Suahasil dan Presiden Prabowo Subianto, khususnya menyangkut sejauh mana ruang independensi yang dimilikinya dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan fiskal. Sebagai menteri yang berasal dari jalur birokrat-teknokrat dan bukan dari partai politik, Suahasil pada satu sisi berpotensi memiliki keleluasaan teknis yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan kajian, namun pada sisi lain ia juga harus mampu menyelaraskan visi fiskalnya dengan agenda politik dan program-program prioritas Presiden, termasuk program-program populis yang membutuhkan pembiayaan besar. Keseimbangan antara independensi teknokratis dan loyalitas politik inilah yang akan menjadi ujian nyata bagi kepemimpinannya di Kementerian Keuangan.

Ketiga, arah kebijakan utang negara juga layak menjadi sorotan, terutama terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah Suahasil akan melanjutkan pola pembiayaan utang yang relatif konservatif seperti yang selama ini diterapkan, ataukah membuka ruang yang lebih besar bagi instrumen pembiayaan inovatif—seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), obligasi tematik, maupun pembiayaan campuran (blended finance)—untuk menopang kebutuhan investasi infrastruktur tanpa membebani rasio utang terhadap PDB secara berlebihan.

Terakhir, aspek politik dari reshuffle ini juga tidak boleh diabaikan dalam analisis. Pergantian Menteri Keuangan dapat pula dibaca sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo menjelang paruh kedua masa pemerintahannya, di mana penempatan figur yang dianggap loyal sekaligus kompeten secara teknokratis menjadi strategi untuk memastikan soliditas tim ekonomi. Dengan demikian, membaca pergantian ini semata dari kacamata ekonomi tanpa mempertimbangkan dinamika politik di baliknya berisiko menghasilkan analisis yang tidak lengkap, sebab keputusan-keputusan besar di bidang fiskal pada akhirnya selalu berjalan beriringan dengan pertimbangan-pertimbangan politik di tingkat eksekutif.

 

5. Perbandingan Purbaya vs Suahasil

Purbaya Yudhi Sadewa dikenal sebagai ekonom yang berangkat dari latar belakang perencanaan pembangunan, dengan pengalaman di Bappenas yang membuat pendekatannya cenderung berorientasi pada stabilitas makro. Selama masa jabatannya, fokus utama Purbaya adalah menjaga keseimbangan fiskal, kebijakan fiskal pada masanya lebih terlihat sebagai kelanjutan dari pola yang telah ada sebelumnya. 

Suahasil Nazara, sebaliknya, datang dari jalur akademisi dan birokrasi Kementerian Keuangan. Sebagai Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, ia memiliki reputasi kuat dalam bidang fiskal, terutama terkait reformasi pajak dan desentralisasi fiskal. Gaya kebijakannya lebih menekankan pada kredibilitas fiskal dan transparansi, dengan ambisi memperluas basis pajak serta memperkuat peran APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. 

Dengan demikian, perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada orientasi kebijakan: satu berangkat dari tradisi perencanaan pembangunan yang menekankan kehati-hatian, sementara yang lain berangkat dari tradisi kebijakan fiskal teknokratis yang lebih terbuka terhadap perubahan berbasis riset dan data. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan semata, melainkan dapat dibaca sebagai sinyal pergeseran arah kebijakan fiskal yang lebih ambisius di bawah kepemimpinan yang baru, sekaligus cerminan dari preferensi Presiden Prabowo terhadap sosok yang memiliki basis keilmuan kuat dalam merumuskan kebijakan jangka panjang.

Analisis Reaksi Pasar

 

1. Pergerakan IHSG

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari pengumuman pergantian Menteri Keuangan menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Sebelum pengumuman resmi disampaikan, IHSG sempat terkoreksi tajam hingga -2,56% akibat tekanan harga minyak dunia yang melonjak, sebuah sentimen negatif yang berasal dari faktor eksternal dan berada di luar kendali otoritas ekonomi domestik. Namun, begitu kabar pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru merebak ke pasar, IHSG justru berbalik arah dan sempat menguat secara intraday hingga +0,08%, sebelum akhirnya ditutup melemah tipis sebesar -0,10% di level 6.534,69 pada penutupan perdagangan hari itu. Pola pergerakan semacam ini—dari tekanan tajam menuju rebound cepat—mengindikasikan bahwa pengumuman pergantian menteri keuangan berhasil berfungsi sebagai penawar sementara terhadap sentimen negatif yang sebelumnya mendominasi perdagangan. Dengan kata lain, faktor domestik dalam hal ini mampu meredam, meski tidak sepenuhnya menghapus, tekanan yang berasal dari sentimen global, sehingga penutupan yang hanya melemah tipis dapat dibaca sebagai hasil yang relatif baik dibanding skenario pelemahan yang lebih dalam apabila tidak ada katalis domestik semacam ini.

 

2. Saham Perbankan BUMN

Respons yang lebih jelas terlihat pada pergerakan saham-saham perbankan milik negara. Saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN mengalami penguatan yang signifikan pasca pengumuman, sebuah fenomena yang tidak lepas dari peran strategis bank-bank BUMN sebagai penyalur utama pembiayaan program-program pemerintah, termasuk pembiayaan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya. Investor menilai Suahasil sebagai figur teknokrat yang mampu menjaga kredibilitas fiskal sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan pelaku pasar, mengingat rekam jejaknya yang panjang berinteraksi dengan lembaga keuangan domestik maupun internasional selama menjabat Wakil Menteri Keuangan. Persepsi ini pada gilirannya turut meningkatkan optimisme terhadap stabilitas likuiditas perbankan nasional, sekaligus memperkuat keyakinan pasar bahwa sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan sektor perbankan BUMN akan tetap terjaga, khususnya dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan pendanaan jangka panjang.

 

3. Sentimen Investor

Jika ditelaah lebih jauh, sentimen investor terhadap pergantian ini dapat digambarkan sebagai optimisme yang terukur, bukan euforia yang berlebihan. Para analis pasar cenderung menilai bahwa penguatan yang terjadi, baik pada IHSG secara intraday maupun pada saham-saham perbankan BUMN, lebih mencerminkan sikap hati-hati investor dalam merespons perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan, ketimbang keyakinan penuh bahwa seluruh persoalan fiskal dan ekonomi akan langsung terselesaikan. Salah satu faktor yang mendasari optimisme yang terukur ini adalah fakta bahwa Suahasil bukanlah sosok baru dalam struktur Kementerian Keuangan, melainkan seseorang yang telah lama berkecimpung dalam perumusan kebijakan fiskal sejak menjabat Wakil Menteri pada 2019. Rekam jejak ini dianggap menjamin kesinambungan arah kebijakan fiskal yang sudah berjalan, sehingga risiko perubahan kebijakan yang drastis dan mengejutkan pasar dapat diminimalkan. Meski demikian, sentimen positif ini tidak berdiri sendiri, sebab tekanan harga minyak dunia dan eskalasi konflik geopolitik yang tengah berlangsung tetap menjadi variabel eksternal utama yang membatasi ruang penguatan sentimen pasar secara keseluruhan, sehingga investor pun tetap bersikap waspada terhadap perkembangan situasi global dalam beberapa waktu ke depan.

 

4. Risiko dan Tantangan

Di balik respons pasar yang cenderung positif, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang perlu terus dicermati ke depan. Salah satu yang paling mendasar adalah soal disiplin defisit fiskal, di mana investor akan terus mencermati komitmen Suahasil dalam menjaga defisit anggaran negara di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang keuangan negara. Konsistensi dalam menjaga batas ini menjadi salah satu indikator utama yang digunakan investor dan lembaga pemeringkat internasional untuk menilai kesehatan fiskal Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan terkait subsidi energi dan belanja pemerintah juga akan menjadi penentu penting arah stabilitas nilai tukar rupiah maupun pergerakan pasar surat utang negara, mengingat kedua komponen tersebut menyumbang porsi yang signifikan dalam struktur belanja APBN dan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas energi di pasar global. Tidak kalah penting untuk digarisbawahi, pergantian Menteri Keuangan pada dasarnya hanya berperan sebagai katalis domestik yang bersifat sementara, selagi faktor-faktor eksternal—mulai dari arah kebijakan suku bunga global, ketegangan geopolitik, hingga volatilitas harga komoditas—tetap menjadi determinan yang jauh lebih dominan dalam menentukan pergerakan pasar keuangan Indonesia secara jangka menengah dan panjang.

🔎 Kesimpulan

Pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara dipandang oleh pelaku pasar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kesinambungan kebijakan fiskal Indonesia. Kendati IHSG masih ditutup melemah tipis pada hari pengumuman, rebound cepat yang terjadi secara intraday menunjukkan bahwa risk appetite investor mulai pulih, meski belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang tekanan eksternal seperti harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik. Pada akhirnya, pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini perlu dilihat sebagai satu babak baru yang membuka peluang sekaligus tantangan: peluang bagi penguatan reformasi fiskal, perluasan basis pajak, dan desentralisasi yang lebih berkeadilan, namun juga tantangan berupa ekspektasi tinggi dari pasar dan publik agar kredibilitas serta disiplin APBN tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Keberhasilan Suahasil dalam menavigasi kedua sisi ini—antara ambisi reformasi dan kehati-hatian fiskal—pada akhirnya akan menjadi faktor penentu apakah sentimen positif yang muncul pada hari-hari awal masa jabatannya dapat berlanjut secara konsisten dalam jangka panjang.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan kerangka analisis dan dikembangkan lebih lanjut dengan elaborasi dan konteks tambahan. Sejumlah detail dan angka pasar sebaiknya diverifikasi kembali dengan sumber berita resmi sebelum digunakan untuk keperluan formal.

English