Ketika Papua Terbakar

Disclaimer

Tulisan ini terinspirasi oleh pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Papua pada akhir Oktober 2026. Berdasarkan laporan BNPB yang diberitakan media, pada 28 Oktober 2026 terpantau sekitar 2.393 hektare lahan terbakar di beberapa wilayah Papua dan 73 titik api, sementara pada 30 Oktober 2026 Papua Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla. Data luas area terbakar, jumlah hotspot, lokasi terdampak, serta perkembangan pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu sesuai verifikasi dan pembaruan laporan resmi di lapangan. 

Papua terbakar!

Bukan kiasan. Bukan judul sinetron politik. Bukan pula metafora yang lahir dari kreativitas warganet yang terlalu lama menatap layar. Kali ini memang ada api. Titik-titik panas terpantau, asap membubung, petugas berjibaku, pesawat dikerahkan, operasi modifikasi cuaca dijalankan, dan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, perjuangan memadamkan api menjadi jauh lebih rumit daripada membuat pernyataan pers. 

Namun tenang. Republik ini punya kemampuan ruar biasa. Bila api muncul di hutan, kita mampu menghasilkan rapat lebih cepat daripada hujan.

Petugas pemadam melihat kobaran api. Satelit melihat hotspot. BNPB melihat data. Media melihat berita. Sementara sebagian netizen melihat kesempatan, yaitu kesempatan untuk menjadi pakar dadakan. Pagi menjadi ahli meteorologi, siang menjadi ahli kehutanan, malam menjadi ahli kebijakan publik, dan esok hari mungkin menjadi ahli tata surya. Semua bergantung pada topik yang sedang tren.

Lalu bermunculan berbagai pertanyaan: siapa yang salah, siapa yang lalai, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan yang bagus. Sebab di negeri ini, terkadang mencari pelaku jauh lebih cepat daripada mencari solusi. Api belum tentu padam, tetapi kambing hitam biasanya sudah tersedia bahkan sebelum bara pertama mendingin.

Menurut laporan, sebagian titik kebakaran berada di wilayah yang sulit dijangkau. Ironisnya, lokasi yang sulit dijangkau petugas kerap jauh lebih mudah dijangkau opini. Orang yang tak pernah melihat lokasi kebakaran dapat menjelaskan semuanya. Orang yang tidak berada di lapangan dapat menyimpulkan semuanya. Dan orang yang baru membaca satu judul berita dapat menulis tiga belas paragraf kesimpulan. Sungguh efisien. Api membutuhkan bahan bakar, kesimpulan tidak. 

Kabut asap bahkan sempat mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah Papua. Ini membuatku berpikir: asap ternyata dapat membatasi jarak pandang pilot, tetapi tak pernah mampu membatasi jangkauan komentar. Bandara bisa mengalami penundaan. Penerbangan bisa dibatalkan. Namun kolom komentar tetap beroperasi dua puluh empat jam sehari tanpa jadwal perawatan. 

Kemudian datanglah ritual nasional yang paling bestari: keprihatinan.

"Kami prihatin."

"Kami sangat prihatin."

"Kami amat sangat prihatin."

Keprihatinan tampaknya merupakan sumber daya yang paling melimpah di republik ini. Ia tak pernah habis, tak pernah terdampak kemarau, dan tak pernah membutuhkan operasi modifikasi cuaca.

Padahal yang bekerja keras bukanlah keprihatinan. Yang bekerja keras adalah petugas di lapangan. Mereka yang berhadapan dengan panas, asap, medan sulit, dan risiko yang nyata. Mereka yang masuk ke wilayah yang bahkan kendaraan kesulitan menjangkaunya. Merekalah yang berhadapan langsung dengan api yang sesungguhnya. Sementara sebagian dari kita hanya berhadapan dengan baterai telepon yang tinggal lima persen. 

Humor gelapnya begini: api setidaknya jujur. Ia tak mengaku sebagai solusi. Ia tak berpura-pura menjadi penyelamat. Ia tak membuka konferensi pers. Ia tak membuat utas sepanjang dua puluh halaman. Ia hanya membakar, secara terang-terangan.

Sedangkan manusia kadang lebih rumit. Kita mampu membuat masalah terlihat seperti solusi, dan solusi terlihat seperti ancaman. Kita mampu mengubah diskusi menjadi pertunjukan, dan pertunjukan menjadi kebijakan.

Maka ketika mendengar kalimat"Papua terbakar", jangan hanya bertanya, "Siapa yang salah?" Cobalah bertanya juga, "Siapa yang bekerja memadamkan?", "Siapa yang terdampak?", dan yang paling penting, "Setelah semua perdebatan selesai, ikut padankah apinya?"

Karena satelit dapat menghitung titik api. BNPB dapat menghitung luas hektare yang terbakar. Namun hingga hari ini, belum ada teknologi yang mampu menghitung berapa banyak energi bangsa ini yang habis untuk berdebat dibanding menyelesaikan masalah.

Dan mungkin, itulah hotspot yang sebenarnya.

Catatan:

Tulisan ini tak dimaksudkan untuk meremehkan bencana maupun masyarakat yang terdampak. Untuk informasi terkini, pembaca tetap disarankan merujuk pada pembaruan resmi BNPB, BPBD, BMKG, dan instansi terkait, karena data karhutla, hotspot, luas area terdampak, serta operasi penanganan dapat berubah dari hari ke hari sesuai perkembangan situasi di lapangan.

English

Thank You - Thank You - Thank You

Surat Terbuka Balasan untuk Pak Patrick Liew

Kepada Yang Terhormat Bapak Patrick Liew, Pengusaha, Investor, dan Penulis Surat Terbuka Paling Optimis di Asia Tenggara,

Terima kasih.

Terima kasih yang tulus, bukan terima kasih sarkastik seperti milik Bapak. Terima kasih karena Bapak telah menunjukkan kepada kami bahwa sebuah pengurangan pasokan gas sebesar 31 MMSCFD dari total 409,5 MMSCFD—kira-kira 8 persen—dapat langsung diangkat menjadi tragedi geopolitik, pelajaran moral universal, dan ancaman terhadap peradaban bisnis Asia Tenggara.

Kami kagum. Tak semua orang mampu mengubah angka kecil menjadi pidato besar. Itu bakat. 

Tentang “terima kasih” Bapak

Bapak membuka surat dengan “terima kasih,” lalu menutupnya dengan “terima kasih,” dan di tengahnya menyisipkan cukup banyak “terima kasih” sehingga pembaca mulai curiga bahwa kata tersebut bukan ucapan, melainkan alat tempur.

Kami menghargai teknik sastra itu. Namun, bolehkan kami memakai gaya yang sama:

Terima kasih, Pak Patrick, karena telah mengingatkan kami bahwa sarkasme bisa ditulis panjang, tetapi fakta tetap pendek.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pengurangan tersebut belum melampaui batas minimum kontrak, yang berada di kisaran 91–92 MMSCFD. Pengurangan yang dilakukan baru 31 MMSCFD. Artinya, sebelum dunia “waspada berbisnis dengan Indonesia,” mungkin dunia perlu lebih waspada membaca lampiran kontrak terlebih dahulu.

Tentang “contoh buruk kepemimpinan”

Bapak menyebut Presiden Prabowo telah memberi contoh tentang bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya tidak dijalankan. Kami mengerti. Dari Singapura, segala hal mungkin terlihat lebih sederhana: ada gas, kirim gas; ada kontrak, baca kontrak; ada kritik, tulis surat terbuka.

Tetapi di Indonesia, pemerintah juga punya pekerjaan rumah yang sedikit berbeda: menjaga listrik dan industri di Batam, Bintan, serta Sumatera; memastikan rakyat tak kehabisan energi; dan mengelola fasilitas yang kadang perlu pemeliharaan—bukan karena ingin menyindir tetangga, tetapi karena pipa dan pabrik memang bukan benda ajaib yang tak pernah lelah.

Jadi, mungkin contoh kepemimpinan yang lebih tepat bukanlah “jangan pernah mengurangi ekspor,” melainkan: utamakan rakyat sendiri ketika pasokan terbatas, selama tetap menepati kontrak. 

Tentang “bunuh diri reputasi”

Bapak menyebut langkah Indonesia sebagai “bunuh diri reputasi.” Kami hampir terguncang. Hampir.

Namun, lalu kami melihat angka dari pihak Singapura sendiri: Energy Market Authority menyebut total pengurangan selama 18 hari setara 17 BBTUD, atau kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura.

Jadi, kalau kurang dari 2 persen kebutuhan gas dapat menyebabkan “bunuh diri reputasi,” maka kami khawatir reputasi Singapura ternyata sangat rapuh. Atau, lebih sopannya: mungkin istilah “bunuh diri reputasi” perlu ditinjau ulang oleh tim konsultan komunikasi Bapak. 

Tentang bantuan Covid-19

Bapak mengingatkan bantuan Singapura kepada Indonesia saat pandemi. Kami menghargainya, sungguh. Bantuan medis, vaksin, dan koordinasi pada masa krisis adalah kenangan yang tidak boleh dilupakan.

Tetapi izinkan kami menjelaskan satu hal sederhana: bantuan kemanusiaan bukanlah kupon langganan gas.

Kalau setiap bantuan masa lalu harus dibayar dengan pasokan energi tanpa batas waktu, maka dunia akan menjadi tempat yang sangat melelahkan. Setiap negara akan menyimpan nota, mencatat utang budi, lalu menagihnya dalam bentuk kilowatt, metrik kubik, atau diskon di supermarket.

Persahabatan memang harus dijaga. Tetapi persahabatan yang sehat tak menuntut salah satu pihak untuk terus mengekspor gas meskipun rakyatnya sendiri membutuhkan listrik. 

Tentang “dunia akan waspada”

Bapak menulis bahwa kejadian ini mengajarkan dunia untuk lebih bijak dan waspada ketika berbisnis dengan Indonesia. Kami setuju. Dunia memang harus bijak dan waspada.

Waspada ketika membaca kontrak. Bijak ketika menghitung persentase. Dan sangat waspada ketika seseorang menyebut pengurangan 8 persen sebagai bencana nasional, padahal pihak Singapura sendiri mengaku dampaknya kurang dari 2 persen terhadap kebutuhan gas harian.

Kalau ini yang disebut “membangunkan dunia,” maka dunia ternyata tidurnya sangat nyenyak. 

Tentang “negara yang tak dapat diandalkan”

Bapak menyiratkan Indonesia sebagai mitra yang tak dapat diandalkan. Kami memahami kekhawatiran itu, tetapi kami juga ingin mengingatkan: negara yang dapat diandalkan bukan berarti negara yang harus mengirim gas sampai rumahnya sendiri gelap.

Indonesia tetap mengirim sebagian besar pasokan. Dari 409,5 MMSCFD, yang dikurangi 31 MMSCFD. Sisanya masih jauh di atas batas minimum kontrak.

Jadi, kalau boleh kami simpulkan dengan bahasa bisnis yang Bapak pahami: ini bukan default, bukan breach of contract, dan belum tentu reputational suicide. Ini lebih mirip penyesuaian pasokan dalam batas kontrak, disertai komunikasi yang mungkin memang perlu diperbaiki. 

Satu hal yang kami akui

Kami takkan membela segalanya secara membabi buta. Ada satu kritik Bapak yang layak dijawab dengan serius: komunikasi.

Jika mitra dagang merasa terkejut, maka pemerintah perlu lebih cepat menjelaskan: berapa lama penyesuaian berlangsung, apa alasan teknisnya, kapan pasokan pulih, dan bagaimana mekanisme kontraktualnya. Singapura sendiri menyebut adanya kemungkinan pencarian remedies kontraktual oleh importir gas.

Itu bukan tanda dunia harus takut pada Indonesia. Itu tanda bahwa hubungan dagang perlu dikelola dengan data, kontrak, dan komunikasi—bukan hanya dengan surat terbuka yang penuh “terima kasih.”

Jadi, Pak Patrick, sekali lagi: terima kasih.

Terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa kritik internasional kadang lebih cepat ditulis daripada angka kontraknya dibaca. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa satu persen kebutuhan gas dapat dikembangkan menjadi ribuan kata. Dan terima kasih karena telah memberi kami kesempatan menulis balasan yang lebih panjang dari yang seharusnya diperlukan.

Kami tetap menghormati Singapura sebagai tetangga, mitra, dan sahabat. Kami juga tetap berkomitmen pada kontrak, kerja sama, dan hubungan yang saling menguntungkan.

Namun, kami ingin menutup dengan satu pesan sederhana:

Gas boleh dikurangi sementara. Kontrak tetap dihormati. Tetapi kesimpulan yang terburu-buru? Itu yang sebaiknya tidak diekspor.

Terima kasih atas surat terbuka Bapak. Sebagai balasan yang setara—namun lebih lembut—berikut pantun-pantun kecil dari kami.

Pagi hari burung terbang ke awan,

Angin berhembus di tepi kali;

Terima kasih surat yang penuh kesan,

Walau angkanya belum tentu ali.

Gas mengalir dari Natuna jauh,

Melintasi laut menuju tetangga;

Sedikit dikurangi bukanlah salju,

Asalkan kontrak tetap terjaga.

Empat ratus sembilan kaki kubik,

Tiga puluh satu hanya dikurangi;

Jangan buru-buru menyalahkan publik,

Baca dulu batas yang disepakati.

Pipa berkarat perlu dirawat,

Pabrik pun kadang berhenti sejenak;

Bukan niat untuk membuat kecewa,

Domestik dahulu agar tak gelap.

Lampu menyala di rumah sendiri,

Industri berjalan dengan tenang;

Menjaga rakyat adalah martabat,

Sambil tetap menghormati perjanjian.

Bantuan Covid tak akan hilang,

Diingat dalam doa dan sejarah;

Namun bantuan bukan tali pengikat,

Untuk memaksa energi terus berkah.

Dua persen kebutuhan negeri,

Dikira badai yang mengguncang dunia;

Sarkasme memang indah didengar,

Tetapi angka lebih jujur bicara.

Surat terbuka indah bunyinya,

“Terima kasih” berulang-ulang;

Lebih elok sebelum menyalahkan,

Kontrak dibaca dari awal sampai akhirnya.

Tetangga baik tetap kami hormati,

Bisnis jalan dalam kerja sama;

Gas boleh disesuaikan sementara,

Asal tak rusak rasa dan nama.

Burung kembali ke sarangnya pula,

Matahari senja di ufuk barat;

Salam hangat dari Nusantara,

Semoga bijak menyikapi perbedaan dan fakta.

Hormat kami,

Warga Indonesia yang percaya bahwa membaca kontrak juga merupakan bagian dari diplomasi

Sumber angka dan klaim dalam surat ini merujuk pada keterangan pemerintah Indonesia serta pernyataan otoritas energi Singapura: total ekspor pipa 409,5 MMSCFD, pengurangan 31 MMSCFD atau sekitar 8 persen, batas minimum kontrak sekitar 91–92 MMSCFD, dan dampak bagi Singapura kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian selama 18 hari.

English

Asap Itu Berpaspor Apa?

Catatan satire tentang pencarian pelaku karhutla yang selalu ada di tempat lain

Setiap kali langit Singapura berubah dari biru menjadi abu-abu kekuningan, bangsa-bangsa di Asia Tenggara mendadak menjadi filsuf. Pertanyaannya selalu sama, dan selalu dalam: siapa sebenarnya yang menyalakan api itu? Jawaban paling populer, yang lahir lebih cepat daripada hasil penyelidikan mana pun, adalah bahwa pelakunya pasti orang lain. Kalau bisa orang yang tinggal jauh, supaya tak perlu berpapasan dengannya di warung kopi.

Maka pada Oktober 2026, ketika kabut dari Sumatra bagian selatan dan Kalimantan kembali menyeberang ke negeri pulau yang rapi itu, sebuah kabar baru beredar di grup-grup WhatsApp keluarga. Katanya, ternyata banyak perusahaan penyebab karhutla itu berada di Singapura. Kabar ini punya semua unsur yang disukai kabar yang cepat menyebar: ada pihak asing, ada rasa kesal, dan tiada tautan sumber. Ia diteruskan dengan tiga tanda seru dan satu pesan mulia di ujungnya: sebarkan sebelum dihapus. 

Paspor yang Tak Pernah Diperiksa

Mari kita periksa kabar itu dengan kejelian seorang petugas imigrasi, sebab kebenaran, bagaikan tamu penting, perlu diperiksa dokumennya. Yang terjadi ternyata kebalikan dari kabar tersebut. Pemerintah Singapura, melalui badan lingkungan hidupnya, menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan titik api di Indonesia. Hasil sementaranya menyebut tujuh perusahaan, dan delapan pimpinan yang mewakili sepuluh perusahaan dipanggil untuk memberi penjelasan. Delapan orang mewakili sepuluh perusahaan adalah efisiensi yang patut ditiru oleh birokrasi mana pun, meski barangkali bukan itu maksud para pemanggilnya.

Jadi yang berada di Singapura bukan para tersangka, melainkan para penyelidiknya. Itu pun masih bisa membuat kita bingung, sebab sebagian perusahaan yang diselidiki memang punya hubungan dengan negeri itu. Di sinilah kabar WhatsApp tadi menemukan sedikit biji kebenaran, yang seketika ditumbuhkan menjadi pohon kesimpulan setinggi menara sinyal. 

Kepemilikan Gaya Boneka Matryoshka

Sedikit biji kebenaran itu begini. Dunia usaha perkebunan mengenal seni kepemilikan yang menyerupai boneka Rusia. Di lapisan paling luar ada sebuah PT di Indonesia, tempat kebun dan pabriknya berada. PT itu dimiliki sebuah perusahaan yang berakhiran Pte Ltd di Singapura. Perusahaan itu dimiliki sebuah induk di tempat yang namanya terdengar laksana destinasi bulan madu. Induk itu dimiliki sebuah yayasan, dan yayasan itu dimiliki seseorang yang, setelah semua boneka dibuka satu per satu, ternyata tinggal di sebuah kompleks perumahan di Jakarta Selatan dan hobinya mancing.

Pada 2019, seorang pejabat Indonesia pernah menjelaskan hal serupa. Menurutnya, sejumlah perusahaan sawit yang tercatat di bursa Singapura sebenarnya dimiliki orang Indonesia. Dengan kata lain, asapnya berasal dari Indonesia, sahamnya diperdagangkan di Singapura, pemiliknya orang Indonesia, dan batuknya dibagi rata kepada semua yang menghirup. Ini barangkali satu-satunya bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang benar-benar berjalan mulus tanpa hambatan non-tarif.

Sebagai contoh yang sepenuhnya rekaan, bayangkan PT Kabut Abadi Sejahtera Tbk. Kantor pusatnya berada di sebuah gedung kaca yang pendingin udaranya sangat dingin, sehingga para pegawainya tak pernah tahu bahwa di luar sana langit sedang kelabu. Para pemegang sahamnya tersebar di tiga negara dan empat zona waktu. Satu-satunya pihak yang tak bisa ditentukan kewarganegaraannya hanyalah asap, dan itu pun karena asap tak pernah mengurus paspor. 

Api yang Pemalu

Tibalah kita pada pertanyaan yang paling menantang akal sehat, yakni siapa yang menyalakan api. Di sinilah satire kehabisan bahan karena kenyataan sudah lebih dulu bekerja keras. Api, sebagaimana dipahami dalam tradisi pembelaan diri yang panjang, adalah makhluk pemalu. Ia tidak pernah muncul ketika dicari dan selalu muncul ketika tidak diharapkan. Ia jarang mengaku sebagai kiriman siapa pun, dan lebih suka menyebut dirinya tamu tak diundang yang menyeberang dari lahan sebelah.

Seorang juru bicara fiktif PT Kabut Abadi Sejahtera akan menjelaskan, dengan wajah yang prihatin dan intonasi yang terlatih, bahwa api itu datang dari lahan tetangga. Lahan tetangga, melalui juru bicaranya sendiri, akan menjelaskan bahwa api itu datang dari lahan di sebelahnya lagi. Rantai penjelasan ini terus bersambung dari konsesi ke konsesi, dari desa ke desa, sampai akhirnya tiba di sebidang hutan yang secara administratif dimiliki oleh pihak bernama Tidak Ada Seorang Pun. Kita pun belajar bahwa Tidak Ada Seorang Pun adalah pemilik lahan terbesar di republik ini, sekaligus tersangka paling konsisten sepanjang sejarah karhutla.

Sayangnya bagi para pembela api yang pemalu, zaman telah berubah. Satelit tidak bisa diajak bernegosiasi. Ia tidak mengenal basa-basi, tidak menerima kopi, dan tidak peduli pada pertalian keluarga. Ia hanya mencatat bahwa pada tanggal sekian, di koordinat sekian, ada titik panas, lalu mencocokkannya dengan peta konsesi. Peta, kita tahu, adalah dokumen paling kurang berperasaan di dunia setelah tagihan listrik. 

Satgas, Obat Segala Penyakit

Menghadapi urusan serumit ini, dua negara mengambil langkah yang sangat khas bangsa-bangsa beradab: membentuk satuan tugas bersama. Di negeri kita, satgas adalah sejenis jimat. Bila masalahnya besar, dibentuklah satgas. Bila masalahnya sangat rumit, dibentuklah satgas yang anggotanya dari dua negara. Dan bila masalahnya sudah menahun, satgas itu diberi singkatan yang enak diucapkan di konferensi pers. Pihak Indonesia menyambut baik tawaran berbagi data dari Singapura, dan di sini kita wajib bersikap adil: kerja sama semacam ini adalah kemajuan, jauh lebih baik daripada saling melempar nota protes dari seberang selat.

Meski begitu, ada baiknya satgas diingatkan pada satu hal kecil. Rakyat yang menghirup asap bukan penonton sidang. Mereka tidak sedang menunggu dua kementerian menghaluskan redaksi pernyataan bersama. Mereka menunggu langit yang bisa dilihat dari jendela, sesuatu yang di sebagian kampung di Sumatra dan Kalimantan sudah menjadi kenangan manis seperti jajanan masa kecil.

Sementara itu, para pemilik usaha menyatakan kesiapan bekerja sama, dan ini tentu patut dicatat dengan nada prasangka baik. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada perusahaan yang bersedia membantu penyelidikan atas kebakaran di lahan yang mereka kelola. Kita hanya berharap bantuan itu setulus kekecewaan mereka atas rusaknya kualitas udara, yang tentu juga menyiksa para direktur setiap kali menyetir ke kantor. 

Yang Selalu Tahu Kewarganegaraannya

Di tengah seluruh kebingungan soal siapa warga negara mana, ada satu pihak yang tidak pernah bingung, yaitu paru-paru. Paru-paru seorang anak SD di Palangkaraya, seorang pedagang pasar di Palembang, dan seorang pekerja kantoran di Jurong West sama-sama tidak peduli pada bursa mana sebuah perusahaan tercatat. Mereka hanya tahu satu hal, yakni bahwa udara hari ini terasa seperti menghirup knalpot. Masker N95 pun bekerja lintas batas negara tanpa memerlukan visa.

Barangkali di situlah pelajarannya. Asap tidak berpaspor, tetapi tanggung jawab berpaspor ganda, bahkan berpaspor tiga, dan sangat pandai bepergian ke mana saja kecuali ke alamat yang kita cari. Kita bisa terus memperdebatkan apakah pelakunya orang sini atau orang sana, perusahaan lokal atau induk asing, korporasi atau tidak ada seorang pun. Tetapi hukum yang baik tidak bertanya paspor siapa yang dipegang, melainkan siapa yang wajib menjaga lahan itu tetap tidak terbakar.

Kita tentu harus tetap jujur. Penyelidikan belum selesai, dan sampai ada putusan, tidak ada satu pun perusahaan yang boleh dicap bersalah hanya karena namanya muncul di judul berita atau di grup WhatsApp. Praduga tak bersalah berlaku bahkan bagi perusahaan yang lahannya berasap. Namun asas itu juga tidak boleh dijadikan selimut untuk menutupi kenyataan bahwa setiap tahun kita mengulang adegan yang sama: api, asap, tuding-menuding, rapat, satgas, lalu hujan turun dan semua orang diam-diam merasa urusan sudah selesai. Sampai kemarau berikutnya, ketika pertanyaan filosofis yang sama kembali dibuka: siapa yang menyalakan api itu?

Catatan: tulisan ini satire. Seluruh tokoh dan perusahaan di dalamnya rekaan belaka, dan kemiripan nama dengan yang nyata adalah kebetulan. Latar peristiwanya mengacu pada pemberitaan Oktober 2026 tentang penyelidikan pemerintah Singapura terhadap perusahaan yang diduga terkait karhutla di Indonesia, serta satuan tugas bersama kedua negara. Penyelidikan tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan putusan terhadap siapa pun.

English

Menjahit Kembali Janji 1928

Sebuah Renungan dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda

Setiap tanggal 28 Oktober, kita diajak menoleh ke sebuah ruangan sederhana di Batavia pada tahun 1928. Di sana, sekelompok anak muda dari berbagai perkumpulan kedaerahan duduk berdampingan, membicarakan sesuatu yang pada zamannya terdengar hampir mustahil: sebuah bangsa yang satu. Mereka datang dengan nama organisasi yang berbeda-beda, membawa logat, adat, dan kepentingan masing-masing, namun pulang dengan satu ikrar yang kelak menjadi fondasi republik. Hari Sumpah Pemuda sejatinya bukan sekadar penanda kalender, melainkan undangan untuk bercermin, apakah janji yang diucapkan hampir seabad lalu itu masih hidup dalam diri kita hari ini.

Yang sering luput kita sadari, para pemuda itu tidak sedang berada dalam situasi yang nyaman. Pengawasan pemerintah kolonial ketat, ruang berkumpul terbatas, dan perbedaan di antara mereka sendiri tidaklah kecil. Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan perkumpulan lainnya sama-sama memiliki kebanggaan daerah yang kuat. Mudah sekali bagi mereka untuk berhenti pada pembelaan atas kelompok masing-masing. Namun yang terjadi justru sebaliknya: mereka memilih menyisihkan sebagian ego demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Persatuan lahir bukan karena semua orang menjadi sama, melainkan karena orang-orang yang berbeda bersedia saling mendekat.

Renungan pertama yang patut kita bawa pulang dari peristiwa itu adalah bahwa persatuan merupakan hasil keputusan, bukan hadiah dari keadaan. Kita kerap membayangkan keindonesiaan sebagai sesuatu yang sudah selesai, warisan yang tinggal dinikmati. Padahal para pemuda 1928 memperlihatkan bahwa kebersamaan harus terus diupayakan, dirawat, dan dipilih ulang. Hari ini, ketika perbedaan pandangan mudah sekali membelah kita di ruang digital, godaan untuk menutup diri di dalam kelompok yang sepemikiran terasa semakin kuat. Gelembung percakapan yang hanya mempertemukan kita dengan orang yang sama membuat jarak terhadap sesama anak bangsa kian lebar. Di titik inilah semangat Sumpah Pemuda menemukan relevansinya yang paling nyata, yaitu keberanian untuk tetap duduk satu meja dengan mereka yang tak sepaham.

Bahasa pun menyimpan pelajaran tersendiri. Pada Kongres Pemuda itu, bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu, ditegaskan sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini patut dikagumi karena tak ada bahasa daerah besar yang dijadikan pemenang. Dengan memilih bahasa yang tak dimiliki secara eksklusif oleh satu suku dominan, para pemuda menciptakan ruang yang bisa dihuni semua orang secara setara. Bahasa Indonesia kemudian menjadi jembatan yang memungkinkan seorang anak dari ujung barat dan seorang anak dari ujung timur kepulauan ini saling memahami. Kita yang hari ini menggunakannya setiap hari sering lupa bahwa kemudahan itu adalah buah dari kesepakatan yang tak ringan. Merawat bahasa Indonesia berarti menggunakannya dengan baik dan penuh hormat, tanpa merendahkan bahasa-bahasa daerah yang justru menjadi kekayaan kita, dan tanpa merasa minder terhadap bahasa sendiri.

Renungan berikutnya menyangkut makna kepemudaan itu sendiri. Banyak peserta Kongres Pemuda berusia dua puluhan, usia ketika seseorang biasanya masih sibuk menata masa depan pribadinya. Meski begitu, mereka memilih memikirkan masa depan bersama. Mereka tak menunggu menjadi pejabat, tak menanti jabatan, dan tidak mensyaratkan keadaan yang ideal. Mereka bergerak dengan apa yang ada: kemauan belajar, kemampuan berorganisasi, dan keyakinan bahwa gagasan yang benar akan menemukan jalannya. Pelajaran ini penting bagi generasi sekarang, yang tumbuh dengan akses informasi dan teknologi yang tak terbayangkan oleh para pendahulunya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya alat, melainkan untuk apa alat itu kita gunakan. Gawai di tangan bisa menjadi ruang belajar dan berkarya, tetapi juga bisa menjadi pelarian yang menyita waktu dan perhatian kita dari persoalan di sekitar.

Perlu diakui pula bahwa tantangan pemuda masa kini berbeda dari tantangan di masa kolonial. Musuh yang kita hadapi tak lagi berwujud penjajah asing, tetapi berupa hal-hal yang lebih halus dan sering kali bersembunyi di dalam diri sendiri: sikap apatis, kebiasaan menyebar kabar yang belum diperiksa kebenarannya, mudahnya terprovokasi oleh sentimen yang memecah belah, serta kecenderungan mengejar pengakuan instan tanpa proses yang matang. Ada pula ketimpangan kesempatan yang membuat tak semua anak muda memulai dari garis yang sama, dan persoalan lingkungan yang akan diwariskan kepada mereka. Mengisi kemerdekaan jauh lebih menuntut ketekunan dibandingkan merebutnya dalam semangat yang menyala, sebab perjuangannya tak lagi disertai tepuk tangan dan sorotan, melainkan berlangsung dalam kerja sunyi sehari-hari.

Karena itu, mengamalkan Sumpah Pemuda tak harus menunggu panggung besar. Ia dapat diwujudkan dalam hal-hal yang tampak kecil: seorang mahasiswa yang mau berteman dengan orang dari latar belakang yang sangat berbeda, seorang pekerja muda yang jujur ketika kejujuran terasa merugikan, seorang warganet yang menahan diri sebelum membagikan sesuatu yang belum jelas sumbernya, atau seorang anak muda desa yang belajar dengan sungguh-sungguh lalu kembali menghidupkan kampung halamannya. Tindakan-tindakan semacam ini mungkin takkan tercatat dalam buku sejarah, tetapi dari kumpulan kebaikan yang sederhana itulah kebangsaan menjadi nyata. Bangsa tidak berdiri hanya oleh pidato yang megah, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan jutaan orang secara konsisten.

Ada satu hal lagi yang layak direnungkan, yakni kerendahan hati terhadap sejarah. Kita tak mewarisi Indonesia dalam keadaan jadi. Ada banyak orang yang namanya tidak kita kenal, yang waktu, tenaga, bahkan keselamatannya dipertaruhkan agar kita bisa hidup di negara yang merdeka dan berdaulat. Mengingat mereka bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Orang yang menyadari bahwa dirinya menerima begitu banyak dari generasi sebelumnya akan lebih mudah merasa berutang untuk memberi kepada generasi sesudahnya. Dalam rasa berutang yang sehat itulah semangat gotong royong menemukan tempatnya.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda adalah sebuah janji, dan janji hanya bermakna jika ditepati. Tiga butir ikrar tentang satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa tak berhenti sebagai kalimat yang dihafalkan dalam upacara, tetapi menuntut perwujudan dalam sikap: mencintai tanah air dengan merawatnya, menghargai sesama anak bangsa tanpa memandang asal-usulnya, dan menjunjung bahasa persatuan dengan sepenuh hati. Barangkali pertanyaan paling jujur yang dapat kita ajukan kepada diri sendiri di hari ini adalah apa yang sudah kita lakukan, sekecil apa pun, untuk membuat janji itu tetap hidup.

Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga setiap dari kita, yang muda maupun yang pernah muda, kembali menjahit janji 1928 itu dengan benang baru: kejujuran, kepedulian, dan keberanian untuk bekerja bersama demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

English

Mahkota yang Dingin, Nyala yang Menghangatkan

Tentang Cinta, Kekuasaan, dan Kebutuhan Manusia agar Diakui

Ada ungkapan lama yang terdengar sederhana tetapi menyimpan kedalaman: cinta tak membutuhkan mahkota. Kalimat ini mudah diterima sebagai kata-kata indah, namun justru di balik keindahannya tersimpan pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Jika cinta tak memerlukan mahkota, lalu siapa, atau apa, yang sebenarnya memerlukannya? Guna menjawabnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dilakukan sebuah mahkota, dan mengapa manusia sejak dahulu begitu terpikat padanya.

Mahkota pada dasarnya adalah tanda. Ia tak menambah kecerdasan, tidak menumbuhkan kearifan, dan tak pula membuat pemakainya lebih layak dibandingkan orang lain. Fungsinya hanyalah memberi isyarat kepada siapa pun yang memandang bahwa di hadapan mereka berdiri seseorang yang harus diakui, dihormati, dan dipatuhi. Karena itulah mahkota lahir dari dunia yang bertumpu pada pengakuan, tatanan bertingkat, dan keabsahan. Seorang raja memerlukannya bukan untuk dicintai, melainkan agar kekuasaannya terlihat dan tak diragukan. Dalam hal ini, mahkota bekerja laksana bahasa: ia berbicara kepada orang banyak tentang siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah.

Dari sana kita dapat melihat bahwa kebutuhan akan mahkota tak semata dimiliki oleh para raja dan ratu. Ambisi pun memerlukannya, sebab ambisi hidup dari kemenangan yang bisa disaksikan. Pencapaian yang tak terlihat terasa hampa bagi orang yang ambisius, seolah belum pernah terjadi. Kesombongan juga membutuhkannya, karena ia tak tahan berada dalam bayang-bayang; ia baru merasa ada bila ada mata yang memandang dan mulut yang memuji. Kekuasaan memerlukannya pula, sebab tanpa lambang dan upacara ia merasa rapuh, dan simbol-simbol itulah yang menutupi kerapuhan tersebut. Dan ego, yang paling lembut dan paling dekat dengan kita semua, memerlukan mahkota lantaran ia takut menjadi biasa-biasa saja. Betapa sering kita tidak sedang mengejar sesuatu yang berharga, melainkan sekadar menghindari perasaan menjadi tak berarti.

Menariknya, seluruh kebutuhan itu berakar pada rasa kurang. Orang yang yakin akan nilai dirinya tak perlu mengumumkannya. Sebaliknya, makin lantang seseorang menuntut pengakuan, makin besar kemungkinan ada kecemasan yang ia sembunyikan di baliknya. Mahkota, dalam artian ini, bukan bukti kekuatan melainkan penopang bagi sesuatu yang takut roboh. Ia dikenakan karena ada keraguan yang perlu ditutupi, dan semakin berat serta berkilau mahkota itu, semakin besar pula keraguan yang mungkin tersimpan di bawahnya.

Cinta berdiri di sisi yang sama sekali berbeda. Cinta tak mencari takhta, sebab kebenarannya tak terletak pada pertunjukan, melainkan pada kehadiran. Orang yang mencintai tak perlu dilihat sedang mencintai agar cintanya nyata. Ia hadir saat seseorang sakit di tengah malam, mendengarkan tanpa tergesa menyela, tinggal bila keadaan tak menyenangkan, dan memberi tanpa menghitung. Semua itu tak menghasilkan tepuk tangan, dan memang tidak dimaksudkan untuk itu. Cinta bisa dikatakan telanjang dan tanpa hiasan, tetapi justru karena tiada yang dipoles, tiada pula yang dapat dirusak oleh runtuhnya sebuah citra. Mahkota diperuntukkan bagi takhta, sedangkan cinta diperuntukkan bagi qalbu.

Gagasan ini dapat dibayangkan lebih hidup lewat sebuah kisah perumpamaan. Alkisah, di sebuah kerajaan dengan aula-aula marmer, hiduplah seorang raja yang mengenakan mahkota bertatahkan permata. Di bawah sinar matahari, mahkota itu berkilauan hingga membuat rakyat terpesona. Namun, saat malam tiba dan para pengawal telah pergi, mahkota itu menjadi dingin dan bobotnya menekan dahi sang raja bagaikan besi. Kemegahan yang membuat orang lain kagum ternyata tak memberinya ketenangan. Ia memiliki segala sesuatu yang dapat dilihat, tapi tak punya sesuatu yang dapat dirasakan.

Di luar tembok istana tinggal seorang perempuan yang tak mengenakan mahkota apa pun. Yang ia bawa hanyalah nyala kecil di dalam dadanya. Kehangatannya menerangi wajah orang-orang di sekitarnya, kendati tak seorang pun membungkuk bila namanya disebut. Ia tak punya gelar, tak memiliki pengikut yang mengelu-elukan, dan tak memerlukan keduanya. Orang datang kepadanya bukan karena diwajibkan, melainkan karena di dekatnya mereka merasa dipulihkan.

Sang raja yang gelisah di tengah kemewahannya akhirnya mencari perempuan itu. Ia berkata bahwa dirinya memiliki mahkota tetapi tak merasakan kedamaian, sementara perempuan itu tak memiliki mahkota, namun bersinar lebih terang daripada emas. Ia meminta penjelasan. Perempuan itu menjawab dengan tenang bahwa mahkota diperuntukkan bagi takhta, bagi mereka yang harus membuktikan bahwa dirinya berkuasa, sedangkan cinta memerintah tanpa maklumat. Mahkota mengikat sang raja pada kekuasaan, sementara nyalanya mengikat dirinya pada kehidupan.

Jawaban itu menohok bukan karena rumit, melainkan karena jujur. Sang raja menyadari bahwa selama ini ia terikat pada sesuatu yang harus terus dipertahankan, dijaga, dan ditampilkan. Maka ia meletakkan mahkotanya di atas meja dan duduk di samping perempuan itu. Tiada upacara, tanpa  pengumuman. Dalam keheningan itulah ia paham bahwa mahkota mungkin dapat menuntut kepatuhan, tetapi hanya cinta yang mampu menggerakkan hati.

Perumpamaan ini mengajarkan sesuatu yang berlaku jauh melampaui urusan istana. Kita semua, dalam kadar yang berbeda, mengenakan mahkota kita sendiri. Ada yang berbentuk jabatan, ada yang berupa gelar, jumlah pengikut, reputasi, atau sekadar kebiasaan untuk selalu tampil benar di hadapan orang lain. Mahkota-mahkota itu tidak selalu buruk, dan sebagian memang diperlukan untuk menata kehidupan bersama. Persoalannya muncul ketika kita mulai mengira bahwa mahkota itulah diri kita, atau ketika kita membawanya masuk ke ruang-ruang yang seharusnya hanya diisi oleh kehangatan: ke dalam rumah, persahabatan, dan hubungan dengan orang yang kita sayangi. Seorang suami yang bersikap seperti penguasa di rumahnya, seorang orang tua yang menuntut ketaatan alih-alih menumbuhkan kepercayaan, atau seorang sahabat yang selalu ingin tampak lebih unggul, semuanya sedang membawa mahkota ke tempat yang tidak membutuhkannya.

Kuncinya terletak pada kesediaan untuk meletakkannya. Meletakkan mahkota bukan berarti melepaskan tanggung jawab atau merendahkan diri secara berlebihan, melainkan berani tampil sebagai manusia yang apa adanya. Di situlah hubungan yang sungguh-sungguh dimulai, sebab orang lain tak lagi berhadapan dengan peran, melainkan dengan pribadi. Kita mungkin kehilangan sebagian pujian, tapi kita beroleh sesuatu yang tak dapat dibeli dengan permata: kedekatan yang tulus.

Akhirnya, perbedaan antara mahkota dan nyala dapat dirumuskan dengan sederhana. Mahkota menekan ke bawah, sementara nyala mengangkat ke atas. Mahkota memberi beban kepada pemakainya dan menjaga jarak dari orang lain, sedangkan nyala memberi terang kepada pemiliknya dan mendekatkan siapa saja yang berada di sekitarnya. Maka pertanyaan yang pantas kita tanyakan pada diri sendiri bukanlah seberapa tinggi mahkota yang kita kenakan, melainkan seberapa hangat nyala yang kita bawa. Sebab pada akhirnya, saat malam tiba dan semua sorak telah reda, yang menemani kita bukanlah kilau permata, melainkan ada atau tidaknya seseorang yang duduk di samping kita.

English

Mengapa Uang Tak Pernah Sanggup Membeli Pengalaman

Pintu Bisa Dibeli; Melangkah Masuk Tidak

Di setiap zaman, orang cenderung percaya bahwa hampir segala sesuatu memiliki harga. Rumah, kendaraan, pakaian, bahkan waktu orang lain dapat ditukar dengan sejumlah uang. Maka tidak mengherankan bila muncul pertanyaan yang tampak sederhana namun menggelitik: bisakah uang membeli pengalaman? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Uang memang sanggup membeli akses menuju pengalaman, tetapi inti dari pengalaman itu sendiri berada di luar jangkauan transaksi apa pun. 

Gerbang yang Terbuka oleh Uang

Tidak ada gunanya menyangkal bahwa uang membuka banyak pintu. Dengan uang, seseorang dapat menjelajahi negeri yang jauh, menyaksikan konser musisi favorit, menikmati hidangan di restoran terbaik, atau mendaftar pada kursus yang mengasah keterampilan baru. Orang yang berkecukupan tentu punya lebih banyak kesempatan untuk mencicipi ragam hidup dibandingkan dengan mereka yang setiap harinya bergulat dengan kebutuhan paling dasar. Mengabaikan kenyataan ini sama saja dengan bersikap naif, sebab kesempatan memang tidak terbagi rata.

Namun, kesempatan hanyalah gerbang. Ia menjanjikan kemungkinan, bukan kepastian. Tiket pesawat menjamin seseorang tiba di kota tujuan, tetapi tidak menjamin ia akan pulang membawa sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Di titik inilah perbedaan antara memiliki akses dan memiliki pengalaman mulai tampak jelas. 

Kedalaman yang Tak Dijual di Loket Mana Pun

Bayangkan dua orang menempuh perjalanan yang sama, melewati rute yang sama, menginap di tempat yang sama, dan melihat pemandangan yang sama. Yang satu pulang tanpa perubahan berarti; baginya perjalanan itu tak lebih dari deretan foto di telepon genggam. Yang lain pulang dengan cara pandang yang bergeser, dengan kesadaran baru tentang dirinya dan dunia di sekelilingnya. Harga tiket mereka sama, tetapi hasilnya berbeda jauh. Yang membedakan keduanya bukanlah biaya yang dikeluarkan, melainkan keterbukaan hati dan pikiran saat menjalaninya.

Pengalaman, dengan demikian, bukanlah barang yang berpindah tangan, melainkan sesuatu yang terjadi di dalam diri seseorang ketika ia sungguh-sungguh hadir dalam hidup yang sedang dijalaninya. Ia menuntut perhatian, kesediaan untuk merasa, dan keberanian untuk membiarkan peristiwa meninggalkan bekas. Tidak ada kasir yang dapat menerima pembayaran untuk hal-hal semacam itu. 

Hal-hal yang Hanya Bisa Dijalani

Ada pula wilayah pengalaman yang sama sekali tak dapat dijangkau dengan uang. Patah hati tak dijual di pasar mana pun, dan tak seorang pun mau membelinya, namun justru dari luka semacam itulah banyak orang belajar tentang cinta dan kehilangan. Ketangguhan pun demikian. Ia tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari jatuh dan bangun yang berulang. Begitu pula kearifan yang tenang, yang hanya lahir dari berlalunya waktu dan dari perenungan atas apa yang telah terjadi. Semua itu diperoleh dengan cara dijalani, bukan dibeli.

Barangkali karena itulah ada ungkapan yang menggambarkannya dengan indah: uang dapat membeli panggung, tetapi tidak dapat membeli lakonnya; ia dapat membeli tiket, tetapi tidak dapat membeli kenangan. 

Kisah Seorang Saudagar yang Hendak Membeli Pengalaman

Gagasan ini dapat dipahami lebih dalam melalui sebuah kisah tentang seorang saudagar. Ia tinggal di kota yang makmur, dengan gudang-gudang yang dipenuhi emas. Hampir apa pun yang diinginkannya dapat ia peroleh: sutra dari kerajaan yang jauh, rempah dari pesisir asing, serta permata yang berkilau bagai cahaya bintang yang tertangkap. Meski demikian, ada satu hal yang mengusik batinnya. Ia kerap mendengar para pengembara, pelaut, dan petani tua berbicara tentang sesuatu yang mereka sebut pengalaman, seolah-olah benda itu lebih berharga daripada emas.

Sang saudagar berpikir bahwa bila sesuatu itu begitu berharga, tentu ia dapat dibeli. Maka berangkatlah ia mencari pasar terbesar di dunia. Di lapak pertama, ia bertanya kepada si penjual apakah pengalaman dapat dijual kepadanya. Si penjual menawarkan tiket kapal menuju negeri-negeri di balik cakrawala. Saudagar itu membayar dengan murah hati dan baru kembali berbulan-bulan kemudian. Ketika ditanya apakah ia telah membeli pengalaman, ia menjawab bahwa yang ia beli hanyalah sebuah perjalanan. Pengalaman baru datang karena ia sendiri menanggung badai, ketidakpastian, dan rasa takjub di sepanjang jalan.

Di lapak kedua, ia mengajukan pertanyaan yang sama. Seorang cendekiawan menjual kepadanya ratusan buku. Setelah semuanya habis dibaca, ia kembali menemui sang cendekiawan. Ketika ditanya hal yang sama, ia mengaku hanya membeli pengetahuan. Pemahaman, katanya, baru tiba ketika hidup menguji apa yang telah ia pelajari.

Di lapak ketiga, seorang pandai besi tua tersenyum dan berkata bahwa ia tak punya pengalaman untuk dijual. Sang saudagar mengeluh, sebab semua orang berkata demikian, lalu di manakah ia dapat membelinya? Pandai besi itu meletakkan sepotong besi kasar di tangan sang saudagar. Besinya dapat dibeli, palunya dapat dibeli, bahkan tungku tempanya pun dapat dibeli, ujarnya. Namun, kekuatan baja hanya lahir dari api yang dilaluinya. 

Pelajaran dari Api Tempa

Sang saudagar terdiam, dan untuk pertama kalinya ia mengerti. Uang dapat membeli jalan, tapi bukan langkah kaki yang menempuhnya. Uang dapat membeli pelajaran, tapi bukan proses belajarnya. Uang dapat membeli tempat duduk di dekat jendela, tapi bukan kearifan yang diperoleh dari pemandangan di luarnya. Ia pun pulang sebagai orang yang berubah. Sejak itu, setiap kali ada yang bertanya apakah uang dapat membeli pengalaman, ia hanya tersenyum dan menjawab bahwa uang dapat membeli pintunya, tetapi pengalaman adalah apa yang terjadi setelah kita memutuskan melangkah masuk.

Perumpamaan pandai besi itu menyimpan kebenaran yang berlaku bagi siapa saja. Bahan, alat, dan fasilitas memang bisa disediakan oleh uang, tetapi proses penempaan tetap harus dijalani sendiri. Baja yang kuat tak pernah lahir dari besi yang cuma dipandangi; ia hendaklah dipanaskan, dipukul, dan didinginkan berkali-kali. Demikian pula manusia, yang menjadi matang bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang dilaluinya. 

Penutup: Keputusan untuk Melangkah

Dengan demikian, uang tetap punya peran yang nyata. Ia memperluas pilihan dan mempermudah langkah awal, dan sikap meremehkannya hanya akan menyesatkan. Tetapi uang berhenti di ambang pintu. Apa yang terjadi di dalam, entah menjadi kenangan yang menghidupkan atau sekadar kunjungan yang lewat begitu saja, sepenuhnya bergantung pada orang yang melangkah melewatinya.

Maka pertanyaan yang lebih tepat barangkali bukan lagi apakah uang dapat membeli pengalaman, melainkan seberapa bersedia kita hadir, merasakan, dan membiarkan hidup meninggalkan jejaknya pada diri kita. Pintu bisa dibeli oleh siapa pun yang mampu, tetapi hanya mereka yang berani melangkah masuklah yang pulang dengan sesuatu yang tak ternilai.

English

Penasihat dari Meja Makan

Catatan Warung Kopi tentang Kursi Penasihat yang Lowongannya Tak Terdengar

Jumat pagi, 23 Oktober 2026, kopiku datang bersama sebuah dokumen yang berpindah dari ponsel ke ponsel. Di meja sebelah, seorang pemuda berkemeja rapi sedang membuka map plastik berisi ijazah asli dan beberapa fotokopi yang sudah dilegalisir, bersiap untuk wawancara kerja pukul sepuluh. Sementara di layar-layar ponsel para pelanggan, yang ramai dibicarakan adalah selembar lampiran bernama Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli. Isinya sembilan nama. Dua di antaranya, menurut lampiran yang beredar, adalah Barbarossa Muhammad Farros pada urutan kedua dan Gibran Muhammad Fawwaz pada urutan ketujuh, yang disebut sebagai putra kandung sang menteri sendiri. Surat keputusan itu, menurut pemberitaan, ditandatangani langsung oleh beliau.

Supaya tidak ada yang bingung, perlu diperkenalkan dulu siapa sang menteri. Ia adalah Mochamad Irfan Yusuf, yang lebih akrab disapa Gus Irfan. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1962, ia adalah putra KH Yusuf Hasyim dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari. Sejak 1989 ia menjabat Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren warisan keluarganya, dan kemudian dikenal pula sebagai politikus Partai Gerindra. Pada Oktober 2024, ia dilantik memimpin Badan Penyelenggara Haji pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji dan Umrah, yang pertama dalam sejarah Indonesia, ketika badan itu ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Rekam jejak semacam itu tentu bukan perkara kecil, dan justru karena itulah publik berharap banyak.

Mari kita pinjam warung ini untuk memahami duduk perkaranya. Bayangkan sebuah warung besar bernama Kementerian Haji dan Umrah, yang mengurus perjalanan suci jutaan orang yang menabung puluhan tahun untuk berangkat. Pemilik warung tentu membutuhkan penasihat, sebab urusan sebesar itu tak mungkin ditanggung seorang diri. Maka dicarilah orang-orang yang paling cakap dan paling tepercaya. Sejauh yang terbaca dalam pemberitaan, mekanisme seleksi dan kualifikasi para penasihat itu belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Dan penasihat yang paling mudah dijangkau adalah yang tinggal di kamar sebelah. Nasihat dari kamar sebelah, kita tahu, jarang berbeda pendapat dengan yang dinasihati, sebab makan malamnya sama.

Tentu sang menteri tidak diam. Dalam penjelasannya, beliau menyebut bahwa jumlah penasihat di kementeriannya masih di bawah batas yang diizinkan: dari tiga jatah staf khusus ia mengambil satu, dari lima jatah tenaga ahli ia mengambil empat. Ia juga menyebut kementeriannya kekurangan orang pada awal pembentukan, sementara kebutuhannya sekitar tujuh ribu pegawai, dan bahwa anak serta santrinya membantu membangun lembaga itu tanpa diminta. Penjelasan semacam ini patut didengar dengan telinga yang adil. Seorang pengamat yang mengkritiknya pun, menurut pemberitaan, menilai tidak ada aturan formal yang jelas dilanggar, dan yang dipersoalkan adalah etika serta potensi konflik kepentingan. Di situlah ironinya. Tidak melanggar aturan dan pantas adalah dua kata yang sering tak seiring sejalan. Jatah kursi yang belum penuh bukan berarti anggota keluarga boleh mengisinya. Di warung mana pun, kursi kosong bukan undangan bagi keluarga pemilik untuk duduk, melainkan kesempatan bagi orang lain untuk diuji.

Soal imbalan, ada simpang siur yang menarik. Sebuah poster yang beredar luas menyebut angka gaji belasan juta rupiah per bulan beserta fasilitas mobil dinas dan bahan bakar, sedangkan sang menteri, menurut pemberitaan, menyatakan bahwa kedua putranya tidak digaji. Biarlah dokumen anggaran yang menjawab mana yang benar, dan semoga dijawab dengan terang. Satire tak perlu menambah angka yang belum teruji. Namun, andaikan benar tanpa gaji, pertanyaannya tetap tidak hilang. Imbalan tidak selalu berbentuk rupiah. Sebuah surat keputusan resmi adalah mata uang yang lain: ia membuka pintu rapat, memberi akses pada informasi, dan menempelkan nama pada sebuah kewenangan. Relawan murni biasanya tak memerlukan stempel negara untuk membantu. Stempel punya nilai tersendiri, dan nilai itu tak selalu bisa dihitung dalam rupiah. Lalu ada pertanyaan kecil yang pasti diajukan tukang parkir di depan warung, dan tak bisa dijawab dengan senyum. Jika benar tanpa gaji, apakah nasi bungkus di siang hari dan ongkos pulang-pergi para penasihat itu mereka tanggung sendiri, seperti relawan yang membawa bekal dari rumah? Ataukah ada pos-pos lain bernama uang makan, uang transport, dan biaya operasional, yang menjaga agar kata tanpa gaji tetap terasa nyaman? Kopinya boleh saja gratis, tetapi gelas, gula, dan listriknya tetap datang dari kas warung. Diriku sendiri tak tahu jawabannya, dan tidak ingin menebak. Biarlah dokumen anggaran dan lembaga pemeriksa keuangan yang menjawab, sebab uang yang dipakai bukan uang pribadi sang pemilik, melainkan uang para pelanggan yang menabung puluhan tahun.

Di meja-meja warung, percakapan pagi itu berpindah cepat dari dokumen ke wajah-wajah. Seorang bapak tukang ojek bertanya berapa banyak anak muda yang pekan ini membawa map plastik berisi ijazah asli, mengantre dengan jantung berdebar, lalu ditolak dengan sopan karena kursi yang mereka incar sudah diisi orang yang lebih dikenal. Pemuda di meja sebelahku melirik mapnya sekali lagi. Ia membawa ijazah, transkrip, dan surat keterangan sehat. Tak seorang pun pernah memintanya membawa surat keterangan sebagai anak seseorang. Mungkin di sanalah rasa pahit warung ini bermula: bukan pada besar kecilnya jabatan, melainkan pada kenyataan bahwa pintu paling lebar sering terbuka bagi mereka yang tak perlu mengetuk.

Padahal urusan yang diurus warung ini bukan sembarang urusan. Dana dan harapan jutaan calon jamaah, yang menunggu giliran bertahun-tahun, dipercayakan kepada sebuah kementerian yang baru lahir. Orang yang mengurus perjalanan suci semestinya amat berhati-hati menjaga jarak antara kepentingan keluarga dan kepentingan umat. Bukan karena anak-anaknya pasti tidak cakap, melainkan karena kepercayaan publik tak dibangun dari keyakinan bahwa seseorang cakap, tetapi dari kemampuan membuktikannya di hadapan semua orang. Pejabat yang menunjuk keluarganya sendiri dan meminta publik percaya bahwa mereka mampu sedang meminta publik membayar dengan kepercayaan yang belum sempat ia tabung.

Jalan keluarnya sederhana, dan tak perlu menunggu siapa pun marah. Buka seleksi tenaga ahli secara terbuka, umumkan kualifikasi dan alasannya, lalu biarkan mereka yang memang cakap, termasuk putra-putra sang menteri bila memang demikian, membuktikan diri di antara para pelamar lain. Jika yang diinginkan sekadar membantu dengan tulus, mereka bisa terus melakukannya sebagai relawan tanpa surat keputusan. Dan bila surat keputusan itu tetap dipertahankan, tunjukkan dasar kompetensi, mekanisme pemilihan, serta pernyataan bebas konflik kepentingan yang bisa ditelaah publik. Cahaya jarang merugikan mereka yang tak menyembunyikan apa pun, dan karena itu, seharusnya tak ada alasan untuk takut pada lampu.

Pelan-pelan, kuhabiskan kopiku. Di luar, pemuda berkemeja rapi itu melintas dengan map plastik di tangannya, melangkah menuju sebuah pintu yang entah bagaimana tak pernah terbuka lebar untuknya. Kupandangi sampai ia menghilang di tikungan. Kopi yang paling pahit, pikirku, bukanlah yang diseduh terlalu lama, melainkan yang diminum sambil melihat kursi-kursi penting di negeri ini diisi dari meja makan yang sama. Dan bila para penasihat adalah orang-orang yang sama, yang menaruh sendok di meja makan sang pemilik, rakyat tak lagi bertanya siapa yang paling pintar. Rakyat bertanya, dengan suara pelan namun tak lagi bisa diaduk, siapa sebenarnya yang berhak bertanya. Dan mungkin jawabannya, "I want it that way!"

English

Kopi dan Korupsi: Ketika Warung Hanya Menghitung Amplop di Bawah Meja

Catatan Warung Kopi tentang Definisi yang Menyusut Laksana Baju yang Dicuci Air Panas

Pagi itu kopiku datang bersama kabar yang aneh. Di sudut warung langgananku, seorang bapak pensiunan, yang matanya selalu lebih awas daripada kasir mana pun, membaca koran sambil mengernyit. Katanya, sedang ada gagasan agar korupsi didefinisikan ulang. Tak lagi sebagai segala hal yang membuat kas negara bocor, tapi terutama sebagai perbuatan menerima suap saja. Rujukannya adalah sebuah konvensi internasional yang telah kita ratifikasi, dan alasannya terdengar santun: para pengelola lembaga investasi dan badan usaha negara jangan sampai takut mengambil keputusan bisnis yang memang mengandung risiko. Kopi kusesap. Rasanya tak berubah, tapi entah mengapa aku merasa dapur negeri ini baru saja diganti kuncinya.

Untuk memahami gagasan itu, mari kita pinjam warung kopi ini. Bayangkan pemilik warung mempekerjakan seorang kasir dan seorang pembelanja bahan baku. Selama ini aturannya sederhana: jika kas warung berkurang lantaran kasir menyalahgunakan jabatannya, ia seharusnya bertanggung jawab, entah ia menerima amplop dari pemasok atau tidak. Kini usul baru berbunyi lain. Kasir baru dianggap bersalah jika ada bukti ia menerima amplop. Jika kas menyusut karena ia membeli seribu karung biji kopi dari kenalannya dengan harga tidak masuk akal, itu disebut risiko bisnis. Bila pemilik warung bertanya mengapa kas habis, jawabannya akan terdengar tenang dan sangat profesional: “maaf Pak, itu risiko usaha!”.

Ada kebijakan yang patut diakui dari kekhawatiran di balik usulan tersebut. Memang tidak adil jika pembelanja yang jujur dipenjara hanya karena kopi yang dibelinya ternyata tidak laku. Takut salah langkah bisa membuat seluruh dapur membeku, tiada yang berani menyeduh sesuatu yang baru. Namun obat yang tepat bagi pembelanja yang takut keliru adalah pagar yang lebih jelas, bukan membuka seluruh pagar. Pagar itu bisa berupa pedoman keputusan bisnis yang tertulis, rapat yang tercatat, dan pemeriksaan yang wajar, sehingga yang jujur terlindungi dan yang culas tetap terjerat. Menghapus pagar demi melindungi pembelanja yang jujur sama saja membiarkan semua orang masuk, termasuk yang tak pernah berniat menyeduh apa pun.

Sebab di sinilah letak masalahnya. Korupsi, dalam pengertian yang kita kenal selama ini, memang tak semata berbentuk amplop di bawah meja. Di dalam buku hukum kita, ia juga mencakup penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, hingga gratifikasi tertentu. Konvensi internasional yang dijadikan rujukan pun, menurut sebagian ahli, tak sesempit judul yang dibawakan. Ia bicara juga tentang penyalahgunaan jabatan, perdagangan pengaruh, penggelapan, dan pencucian uang. Sebagian pakar memang berpendapat sebaliknya, bahwa unsur kerugian negara tak lazim dipakai di banyak negara lain, dan kita patut mendengar mereka. Tapi membaca konvensi setebal itu, lalu hanya mengingat satu kata di sampulnya, yaitu suap, sama saja seperti membeli buku resep lengkap lalu semata menggunakan halaman untuk air putih.

Maka definisi yang menyempit itu mirip baju yang dicuci dengan air panas. Para maling tak menjadi lebih sedikit, hanya bajunya yang menyusut sehingga sebagian tubuhnya tak lagi tertutup. Perilaku yang selama ini dipandang korup, semisal keputusan janggal yang sarat konflik kepentingan namun tanpa bukti amplop, bisa saja menjadi sulit dijangkau hukum. Dan ironisnya, orang yang paling mudah berlindung di balik frasa risiko bisnis justru bukan pembelanja yang jujur. Ia adalah mereka yang paling pandai membuat kerugian terlihat laksama takdir pasar. Di warung kopi mana pun, kata "pardon” itu risiko usaha adalah kalimat favorit orang yang kasnya hilang tanpa kuitansi.

Diriku juga terheran pada jadwalnya. Konon pemerintah dan DPR berencana mengesahkan aturan perampasan aset tindak pidana pada akhir tahun ini, agar hasil kejahatan bisa dirampas dan dikembalikan kepada negara. Rencana yang mulia. Tetapi ada pertanyaan kecil dari meja pojok: bagaimana kita merampas aset dari perbuatan yang definisinya baru saja dipersempit sehingga tidak lagi dianggap korupsi? Pintu gudang disiapkan sebesar-besarnya untuk mengambil kembali barang curian, sementara pagar halaman diperkecil sehingga banyak yang tak lagi terhitung sebagai pencuri. Dua kebijakan itu semestinya berjalan beriringan, tidak saling meniadakan.

Karenanya, jika warung ini sungguh ingin berani sekaligus aman, ada jalan tengah yang tak perlu mengubah makna kata. Perjelas batas antara keputusan bisnis yang wajar dan penyalahgunaan wewenang. Tegaskan perlindungan bagi pengambil keputusan yang beritikad baik dan transparan. Perkuat cara menghitung kerugian agar tidak tampak sembarangan, termasuk menjawab soal siapa yang berwenang menghitung. Dengan begitu, yang jujur tidak takut menyeduh, dan yang culas tidak punya tempat bersembunyi. Satire yang paling pahit sekalipun, pada akhirnya, hanya ingin mengatakan satu hal: jangan perbaiki kebocoran dengan mencabut ember dari bawah talang.

Aku menghabiskan kopiku pelan-pelan. Rasanya masih seperti kopi, tidak lebih pahit dan tak lebih manis. Tapi aku tahu bahwa kopi yang paling mudah diminum adalah kopi yang takarannya jelas, bijinya jelas, kasirnya jelas, dan catatan kasnya terbuka bagi siapa saja yang bertanya. Dan jika satu warung berniat mengubah makna kata bocor, barangkali, yang paling perlu diperiksa bukan lagi kamus, melainkan siapa saja yang kelak akan paling diuntungkan oleh definisi yang baru.

English

Mengapa Kopiku Jadi Dingin?

Catatan Warung Kopi tentang Dugaan Tangan dari Seberang dan Kasta yang Mendadak Hendak Diturunkan

Pagi itu warung kopi langgananku bergemuruh. Bukan oleh pertandingan bola, melainkan oleh kabar dari seberang lautan: Morgan Stanley Capital International, penyedia indeks yang menjadi rujukan para investor dunia, sedang menimbang menurunkan kasta pasar saham kita, dari kelas emerging market menjadi standalone market. Indeks harga saham gabungan merosot tajam, dan kopi yang kuseduh pagi itu terasa lebih dingin dan lebih getir dari biasanya. Lalu, seperti biasa, kabar buruk mendapat teman bernama tafsir. Kali ini tafsirnya datang dari seorang mantan menteri perdagangan, lewat video di media sosial pada Senin, 19 Oktober 2026: ia menduga ada tangan-tangan dari negeri tetangga di balik semua ini.

Aku sudah lama mengajari diriku untuk curiga pada kebetulan yang terlalu rapi. Maka mari kita simak dugaan itu dengan kepala dingin, sedingin kopi di depanku. Pertama, soal kastanya. Menurut sang mantan menteri, kasta standalone market lazimnya dipakai untuk negeri-negeri yang memasang pembatasan arus modal, sedangkan warung kita tak pernah mengunci pintu bagi uang yang mau keluar maupun masuk. Mengancam menurunkan kasta warung yang pintunya terbuka lebar dengan alasan bahwa pintunya terkunci, begitu kira-kira logikanya, terdengar seperti menuduh seseorang kurang tidur, padahal ia baru saja membuka mata. Kalau ukurannya tak sesuai, wajar jika orang bertanya siapa yang membuat penggarisnya.

Kedua, soal waktunya. Kabarnya dana-dana asing sudah banyak meninggalkan warung kita lebih dulu, sehingga mereka yang menunggu di luar belum sempat memborong dagangan dengan harga miring. Di saat yang sama, hubungan dua tetangga sedang diselimuti asap, secara harfiah. Negeri di seberang itu rajin sekali mengirim surat peringatan soal asap kebakaran hutan, dengan nada seorang kakak kelas yang sedang membagikan pelajaran moral. Sang mantan menteri menyindir bahwa di saat mereka sibuk menggurui soal asap, permainan mereka ternyata tak berhenti di situ. Diriku hanya bisa membayangkan betapa rapinya sebuah negeri yang begitu peduli pada kualitas udara tetangganya, sampai-sampai kualitas harga saham tetangganya pun ikut dipedulikan.

Ketiga, soal siapa yang diuntungkan, pertanyaan paling tua dalam dunia penyelidikan. Jika kasta warung kita diturunkan, harga dagangan jatuh, dan panik merebak, siapa yang paling siap berdiri di antrean paling depan dengan dompet tebal? Tentu bukan tukang ojek yang tabungannya baru cukup untuk membeli kopi sachetan. Sang mantan menteri menyebut dua institusi investasi raksasa milik negeri itu sebagai pihak yang punya pengaruh besar di MSCI. Pengaruh bukan dosa, tetapi pengaruh yang besar bertemu kepentingan yang besar adalah resep klasik bagi sebuah kecurigaan. Dan rekam jejak, seperti ampas kopi, tidak pernah benar-benar hilang. Satu dari institusi itu pernah dinyatakan melanggar aturan persaingan usaha oleh KPPU dalam perkara kepemilikan di Indosat dan Telkomsel, putusan yang mereka tolak dan lawan dengan keras. Kita tentu tidak boleh menghakimi hari ini dengan perkara kemarin, tetapi kita juga tidak wajib lupa bahwa warung kita pernah merasakan pengaruh itu dari dekat.

Keempat, soal pesan moralnya. Sang mantan menteri menutup videonya dengan seruan agar kita tak mau diadu-adu dan tak mau dibuat minder oleh negeri tetangga. Diriku setuju sepenuh gelas. Ada sesuatu yang sangat khas dari tetangga yang rapi: ia memberi nasihat kepada kita tentang asap, tentang tata kelola, tentang kualitas pasar, tentang segala hal, namun jarang sekali menjelaskan ke mana larinya uang-uang besar yang mampir sebentar di rekening-rekening seberang sana. Tetangga yang paling lancar memberi nasihat kerap kali bukan yang paling bersih tangannya, melainkan yang paling lama berdiri di depan pintu dapur orang lain.

Tentu saja ini baru dugaan. Sampai pemberitaan terakhir yang kubaca, sang mantan menteri belum menampilkan bukti, pihak yang disebut belum menanggapi, dan pengumuman resmi MSCI tak menyebut nama siapa pun sebagai penekan. Tetapi justru karena itulah dugaan ini perlu diuji, bukan dikubur. Jika benar ada tekanan, biarlah terbuka dan dituntaskan di meja yang terang. Jika tidak benar, biarlah itu juga terbukti dengan data, bukan dengan senyum dan kalimat bahwa kita sebaiknya bekerja saja. Warung yang sehat tidak takut pada pertanyaan, dan bangsa yang berharga diri tak boleh malu bertanya mengapa nasibnya selalu diputuskan di ruang-ruang yang tak pernah mengundangnya.

Dan sementara pertanyaan itu menunggu jawaban, dapur kita sendiri pun layak dibereskan. Delapan puluh potong gorengan yang kepemilikannya terlalu terkonsentrasi hendak dikeluarkan dari timbangan oleh pemilik warung, dan itu langkah yang baik. Dengan begitu, jika suatu hari ada penilai dari mana pun yang datang membawa termometernya, kita bisa menyodorkan dapur yang terang sambil berkata dengan dagu terangkat: silakan periksa, kami tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Itulah cara terbaik mematahkan sebuah skenario, jika memang ada skenarionya.

Sore harinya, pulang dengan gelas kosong dan kepalaku penuh. Bapak di pojokan masih bercerita tentang tangan-tangan dari seberang, pemilik warung masih menghitung ulang gorengannya, dan di luar hujan turun tanpa peduli siapa yang benar. Daku tak tahu percis siapa yang berdiri di balik pintu itu. Yang kutahu, kopi kita takkan terasa manis selama pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan oleh kegetiran ini dijawab dengan kata "sudahlah". Dan bila suatu hari terbukti ada yang sengaja mendinginkan kopi kita demi membeli ampasnya dengan harga murah, semoga kita ingat satu hal: mereka yang paling sibuk mengurusi asap orang lain, biasanya sedang punya sesuatu yang ingin disembunyikan di balik kabut.

English

Bukan Downgrade, tetapi Fail Grade

Membela Logika Prof. Dr. Denny Indrayana tentang Kelayakan Dasar Pejabat Publik

Pendahuluan

Dalam politik, kalimat pendek sering lebih berumur panjang daripada risalah hukum yang tebal. Ketika Joko Widodo menyatakan adanya operasi politik untuk menurunkan reputasi Gibran Rakabuming Raka, Prof. Dr. Denny Indrayana menjawabnya dengan satu plesetan: Gibran bukan “downgrade”, melainkan “fail grade”.*) Plesetan itu merupakan puncak dari rangkaian argumen yang sudah ia bangun sebelumnya, dan karena itu pantas dibaca sebagai penajaman, bukan sekadar permainan kata [Simak disini: https://www.youtube.com/watch?v=GXs2BcxXU64&t=4s]. Esai ini menyajikan kasus terbaik yang dapat diajukan para pembela Denny: bahwa pertanyaan tentang kelayakan dasar seorang pejabat publik tidak dapat disamakan dengan upaya menjatuhkan reputasi, bahwa pertanyaan pendidikan menyentuh syarat hukum yang berlaku bagi semua calon, dan bahwa jawaban yang tuntas atas pertanyaan itu sebenarnya sederhana dan berada di tangan pihak yang dipertanyakan.

Esai ini sengaja bersifat advokatif. Ia memaparkan argumen sebagaimana para pendukung Denny akan menyusunnya, dan pada bagian akhir mencatat pandangan pihak yang berbeda agar pembaca dapat menimbang sendiri. Klaim-klaim tentang riwayat pendidikan dalam esai ini adalah klaim dan dalil para pemohon serta pendukungnya, atau temuan yang dilaporkan media, dan bukan putusan akhir tentang kebenaran riwayat itu.

 

Logika di Balik Plesetan

Kekuatan pertama argumen Denny terletak pada logika kata “turun”. Seseorang hanya bisa diturunkan jika sebelumnya berada di suatu ketinggian. Bila seseorang belum pernah memenuhi standar yang dipersyaratkan, pertanyaan yang diajukan kepadanya bukan “berapa jauh engkau dijatuhkan”, melainkan “apakah engkau sejak awal memenuhi syarat”. Itulah beda antara downgrade dan fail grade. Yang pertama menunjuk pada penurunan dari titik yang sah; yang kedua menunjuk pada pertanyaan apakah titik berangkatnya pernah sah. Dengan satu pergeseran istilah, Denny memindahkan perdebatan dari wilayah citra, tempat pihak yang mengaku terserang mendapat simpati, ke wilayah syarat, tempat setiap orang yang hendak memegang jabatan publik harus bisa menunjukkan buktinya.

Penerima pesan pun dimudahkan. Publik mungkin tak mengikuti detail putusan tentang batas usia calon, tetapi semua orang memahami arti lulus, tidak lulus, dan nilai gagal. Dalam komunikasi politik, kemampuan menerjemahkan persoalan tata negara yang rumit ke dalam bahasa rapor adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pembela Denny dapat menambahkan bahwa pilihan istilah akademik itu pantas karena persoalan yang diangkat memang bersifat akademik: apa yang telah dan belum diselesaikan seseorang dalam pendidikannya.

 

Pendidikan Bukan Urusan Remeh: Ini Syarat Hukum

Penting untuk menegaskan bahwa kritik Denny tidak berpijak pada selera atau prasangka. Undang-Undang Pemilu menetapkan, melalui Pasal 169 huruf r, bahwa calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Syarat itu berlaku bagi setiap calon, tanpa kecuali, dan oleh karena itu menjadi pagar yang sama bagi semua orang yang ingin memasuki gelanggang. Memeriksa apakah syarat itu terpenuhi bukanlah serangan pribadi; ia adalah pemeriksaan terhadap pintu masuk yang dijaga oleh hukum. Pintu itu ada justru karena masyarakat tidak ingin menilai kelayakan dasar seseorang berdasarkan simpati atau antipati.

Pembela Denny juga menekankan bahwa pertanyaan tentang kelayakan mendahului pertanyaan tentang kinerja. Menilai kinerja seorang pejabat hanya bermakna bila jabatannya diperoleh melalui jalan yang memenuhi syarat. Jika jalan masuknya dipersoalkan, maka mengalihkan perdebatan ke kebijakan sama dengan membahas isi rumah sebelum memastikan siapa pemilik kuncinya. Karena itu Denny dengan sadar menyerang fondasi legitimasi, bukan ruang tamu kebijakan. Pertanyaannya bukan apakah Gibran melakukan kesalahan sebagai pejabat, melainkan apakah sejak awal syarat untuk menjadi pejabat itu telah terpenuhi.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Denny dan para pemohon bahkan menyatakan bahwa persoalannya tidak semata-mata soal pendidikan. Menurut mereka, ada lima prinsip konstitusi yang dilanggar, dan salah satu dalil utamanya menyangkut dugaan cacat manipulatif dalam penerbitan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur penyetaraan pendidikan dari luar negeri. Dengan kata lain, riwayat pendidikan hanyalah pintu masuk menuju pertanyaan yang lebih besar tentang apakah aturan main dibentuk dengan jujur.

 

Dokumen yang Ada dan yang Tidak Ada

Di titik inilah argumen Denny memperoleh bobot empiris. Menurut para pemohon, dokumen yang diajukan untuk menunjukkan pendidikan Gibran di luar negeri berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai, bukan ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma. Denny menyebut bahwa yang ada adalah sertifikat kehadiran dan transkrip setingkat diploma satu, dan bahwa dalam sidang muncul pembahasan tentang adanya mata kuliah yang berstatus gagal. Dari sinilah pertanyaan terkonsentrasi yang ia ajukan: berapa mata kuliah yang tidak lulus, dan apakah kegagalan itu menjadi sebab program diploma tidak diselesaikan?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memberi pijakan tambahan bagi para pembela Denny. Menurut pemberitaan, Mahkamah memang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, setelah mempelajari seluruh bukti dan fakta persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, karena dokumen yang dilampirkan adalah certificate of attendance dan catatan akademik. Bagi pendukung Denny, pertimbangan itu bukan hal kecil. Ia adalah pernyataan dari lembaga yang berwenang, yang menguatkan titik berangkat pertanyaan Denny, meskipun amarnya berhenti pada persoalan kedudukan hukum. Karena itu, pengacara Denny, Refly Harun, mengusulkan agar dibentuk tim penelusuran independen atas latar belakang pendidikan tersebut.

Para pendukung Denny juga menyoroti apa yang mereka sebut keanehan pada surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pemerintah pada 2019. Menurut Refly, yang semestinya disetarakan adalah ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan kemampuan seseorang, sebab kemampuan bersifat relatif dan sulit diukur. Ia juga mempertanyakan mengapa surat itu hanya menyebut Grade 12 pada tahun 2006, dan sejumlah pihak lain menyoroti ketiadaan dokumen yang dapat diverifikasi dari lembaga pendidikan di Australia. Keanehan semacam ini, kata para pembela, wajar menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan yang wajar semestinya dijawab dengan dokumen, bukan dengan kecurigaan terhadap penanya.

Denny sendiri menunjukkan bahwa ia telah mencoba jalan yang paling sopan. Ia mengaku telah berkirim surat ke sekolah dan lembaga pendidikan yang berkaitan di Singapura dan Australia untuk meminta bukti keabsahan pendidikan, dan jawaban yang ia terima dari lembaga di Australia, tiga kali berturut-turut, adalah bahwa informasi tersebut tidak dapat dibuka karena dilindungi undang-undang privasi. Ia lalu menggagas sayembara terbuka bagi siapa pun yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran, dengan hadiah yang menurut pengumumannya telah terkumpul lebih dari Rp3,6 miliar. Tantangan semacam ini hanya dapat diajukan oleh orang yang yakin pada pertanyaannya dan siap kalah bila jawabannya ternyata memuaskan. Sayembara itu pun tidak menuntut apa pun selain satu hal: tunjukkan dokumennya.

 

Jawaban Sederhana, Pemegang Kuncinya Jelas

Inilah yang membuat posisi Denny istimewa secara moral. Ia tidak meminta siapa pun mempercayainya; ia meminta pemilik dokumen menunjukkan dokumen. Dalam hukum pembuktian, pihak yang memegang bukti dan dapat membuktikannya dengan mudah memikul beban untuk menunjukkannya. Satu lembar ijazah, satu transkrip lengkap, atau satu surat resmi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan sudah cukup untuk mengakhiri pertanyaan. Bila tidak ada hambatan, tidak ada alasan menunda. Seorang pejabat tinggi negara tentu memiliki kemampuan lebih besar daripada warga biasa untuk menghimpun dokumen semacam itu, dan sudah sepatutnya yang terbuka untuk diperiksa adalah syarat paling dasar dari jabatan yang ia pegang.

Pembela Denny menunjuk bahwa transparansi dalam hal ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga urusan etika jabatan. Pejabat yang jabatannya dipersoalkan karena dokumen dasar akan menempuh jalan paling bermartabat bila menjawab dengan bukti, bukan dengan menyebut penanya sebagai penyerang. Kepercayaan publik, sebagaimana reputasi, tidak diturunkan oleh orang lain; ia dibangun atau terkikis oleh sikap terhadap pertanyaan yang sah.

 

Mengapa Ini Bukan Serangan Pribadi

Orang yang membela Gibran dapat berkata bahwa kritik ini terlalu personal. Namun, para pendukung Denny menjawab bahwa jabatan wakil presiden adalah jabatan yang kelayakannya memang dinilai pada pribadi pemegangnya, sebab syarat-syarat pencalonan ditujukan kepada pribadi. Usia, kewarganegaraan, kesehatan, dan pendidikan semuanya adalah ciri personal yang diatur undang-undang. Mempertanyakan salah satunya tak lebih personal daripada menanyakan apakah seorang calon telah memenuhi syarat usia atau kewarganegaraan. Yang personal bukanlah pertanyaannya, melainkan kenyataan bahwa syaratnya melekat pada orangnya.

Lagi pula, Denny tak berhenti pada satu orang. Ia merangkai pendidikan dengan seluruh cerita tentang bagaimana jalan menuju kekuasaan itu dibuka: putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia yang meloloskan Gibran, hakim ketua yang adalah paman Gibran dan kemudian dijatuhi sanksi etik berat, serta sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu. Dalam pembacaan ini, riwayat pendidikan adalah satu simpul dalam jaring yang lebih luas, dan ia perlu diperiksa karena simpul-simpul lain di sekitarnya telah menimbulkan tanda tanya yang serius.

Rangkaian ini juga sejalan dengan kritik Denny tentang politik relawan dan personalisasi kekuasaan. Bila jabatan dapat diraih lewat jaringan, kedekatan, dan aturan yang menyesuaikan diri, maka pertanyaan tentang syarat dasar menjadi pagar terakhir yang dapat membedakan antara jabatan yang diperoleh karena memenuhi syarat dan jabatan yang diperoleh karena memiliki akses. Di situlah plesetan “fail grade” menemukan makna terdalamnya: bukan hanya soal nilai seseorang, melainkan soal kegagalan sistem dalam menjaga pintu masuk.

 

Alegori: Ujian di Istana

Sebagian gagasan lebih mudah dipahami lewat cerita. Alegori berikut tidak menyebut nama dan dimaksudkan sebagai cara membayangkan argumen di atas. Di sebuah kerajaan, putra mahkota tiba-tiba diumumkan sebagai calon nakhoda kapal terbesar negeri. Rakyat bertanya apakah ia telah lulus sekolah pelayaran, dan para pengawal balik bertanya mengapa mereka begitu sibuk memeriksa rapornya. Rakyat menjawab bahwa itu karena kapal hendak diserahkan kepadanya. Para pengawal lalu berseru bahwa rakyat sedang berusaha menjatuhkan reputasinya.

Seorang guru tua yang sedang menyapu dermaga tertawa kecil. Ia bertanya bagaimana mungkin seseorang diturunkan dari menara lonceng bila ia belum pernah naik ke sana. Pertanyaan yang diajukan rakyat, katanya, bukanlah berapa jauh ia jatuh, melainkan apakah ia pernah benar-benar naik. Maka seluruh negeri pun sibuk memperdebatkan rapor. Padahal sejarah diam-diam mengajukan pertanyaan yang berbeda: siapa yang memeriksa kelayakan calon nakhoda sebelum ia diberi kemudi? Dalam politik, nilai ujian sering bukan persoalan terbesar. Persoalan terbesarnya adalah siapa yang memberi akses masuk ke ruang ujian, siapa yang menentukan syarat kelulusan, dan siapa yang akhirnya duduk di anjungan kapal.

 

Jalan Keluar yang Bermartabat

Argumen Denny tak berhenti pada kritik. Ia menawarkan jalan keluar yang dapat ditempuh dengan tenang. Yang pertama adalah keterbukaan: menghadirkan dokumen pendidikan yang dapat diverifikasi, entah melalui penelusuran independen yang diusulkan Refly Harun, entah melalui pernyataan resmi lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga pertanyaan dapat ditutup dengan bukti. Yang kedua adalah pertobatan politik: bila pertanyaan dasar itu tidak terjawab memuaskan, mengundurkan diri secara terhormat adalah tindakan yang lebih bermartabat daripada mempertahankan jabatan di tengah keraguan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah jalan konstitusional melalui Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, sehingga seluruh upaya tetap berada di bawah naungan hukum. Denny pun mengingatkan Presiden Prabowo bahwa utang budi politik tidak sepatutnya menjadi alasan mempertahankan keadaan, sebab sumpah jabatan ditujukan kepada konstitusi, bukan kepada seseorang.

 

Penutup

Dalam kerangka para pembelanya, kekuatan argumen Denny terletak pada kesederhanaannya. Ia tak meminta orang agar mempercayai teori yang rumit. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami semua orang: terpenuhikah syarat dasar itu, dan di mana buktinya? Pertanyaan itu diajukan dengan terang, lewat ruang sidang, surat resmi, dan sayembara terbuka, dan bertumpu pada pertimbangan lembaga yang berwenang bahwa dokumen yang diajukan tidak berupa ijazah, sertifikat, atau diploma. Plesetan “bukan downgrade, tetapi fail grade” menjadi ringkasan yang tepat dari seluruh sikap itu: yang dipersoalkan bukan seberapa jauh seseorang jatuh, melainkan apakah ia sejak semula berdiri di tempat yang semestinya.

Sementara itu, sejarah duduk diam di kejauhan, tidak bersorak dan tak bertepuk tangan. Ia hanya akan mencatat apakah pertanyaan sesederhana ini dijawab dengan bukti atau dengan tuduhan. Dalam demokrasi, kepercayaan publik terhadap jabatan tertinggi tidak dibangun oleh kata-kata yang lantang, melainkan oleh kesediaan untuk diperiksa.

Catatan:

*) "Fail Grade" bukan tatabahasa Inggris yang standard (kurang idiomatik), tetapi mudah difahami sebagai slogan politik. Ia bermain dengan bunyi yang mirip:

downgrade → fail grade

Secara retorik, ia berkesan, lantaran pendek dan mudah diingati. Penutur asli biasanya akan memandang frasa ini sebagai permainan kata, bukan ungkapan akademik yang semestinya.

English