Rabu petang, bangku panjang di warung langgananku masih bertumpu pada kardus kemarin, kini lembap oleh uap termos. Para pengunjung menunduk menatap layar ponsel masing-masing, menanti kabar tanpa tahu siapa peraciknya. Kabar itu datang jua: seratus dua puluh anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken usul hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden. Syarat minimalnya hanya dua puluh lima orang lintas fraksi, jadi usul itu lolos dengan sisa melimpah, dan pimpinan dewan menjadwalkannya masuk paripurna Kamis pagi, sekitar pukul sepuluh, lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Awal pekan ini angkanya baru kisaran lima puluh dari enam fraksi, dan pada paripurna Selasa surat usulan itu tak dibacakan tanpa alasan yang dijelaskan Ketua DPR. Lonjakan sepesat itu mengingatkanku pada kopi sachet: sobek, tuang, seduh, tanpa sabar menunggu bubuknya mengendap.
Di meja dekat jendela, seorang bapak pensiunan guru membuka salinan putusan Mahkamah Agung yang diunggah Selasa. Surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, dibatalkan karena menyetarakan sekolah berkurikulum luar negeri dengan jenjang nasional tanpa ijazah atau sertifikat kelulusan, perbuatan yang oleh majelis disebut tidak cermat. “Cermat,” gumam si bapak, “barang langka yang baru dicari setelah gelasnya pecah.” Urusan administrasi yang lama dianggap remeh ternyata mampu menggoyang kursi kedua tertinggi republik. Surat itu dipakai sebagai syarat mendaftar Pilpres 2024 dan baru diuji kini; siapa yang semestinya di hulu memeriksanya, dari penerbit surat hingga pemeriksa pencalonan, belum kudengar menjawab dengan terang.
Sementara itu, dapur Istana, kantor Wakil Presiden, dan juru bicara pemerintah menyeduh resep yang sama dengan rasa yang saling bantah. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa niat mundur diutarakan, Presiden tak menolak melainkan memberi saran, dan Wakil Presiden memohon kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Wakil Presiden sendiri menuturkan bahwa saran Presiden ialah melawan di PTUN. Menteri Koordinator bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah itu tak ada gunanya: putusan MK final dan mengikat, putusan MA pun final karena tak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, kementerian pendidikan tampaknya takkan mengajukannya dan justru mengeksekusi putusan, sedangkan objek sengketa di PTUN sama dengan yang telah diputus. Pilihan jalur ia serahkan kepada Wakil Presiden, dan menurut satu laporan ia menegaskan bahwa putusan-putusan itu tak serta-merta menggugurkan jabatannya. Badan Komunikasi Pemerintah lalu membantah bahwa Presiden menyarankan PTUN, merujuk pernyataan menteri itu. Jabatan itu pun berada di antara dua kalimat resmi, tak ada jalur hukum lagi namun belum ada yang menggugurkannya, seperti ruang tunggu yang tak membagikan nomor antrean. Beberapa jam setelah niat mundur itu diumumkan, Wakil Presiden tetap mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Niat tanpa tenggat serupa gelas yang ditinggal di meja: tak jelas milik siapa, tak jelas masih boleh diminum.
Barisan partai pun lihai bermain di ruang antara. Gerindra, yang Selasa pagi menyatakan belum ada anggotanya meneken dan membebaskan kader menentukan sikap, belakangan dikabarkan menyumbang sebelas penanda tangan; angka itu kutandai belum terverifikasi, sebab laporan medianya sendiri tertukar antara dua partai. Dari kubu Golkar, seorang petinggi menegaskan bahwa hak ini milik tiap anggota, bukan sikap resmi fraksi, dan baru permulaan. Menurut aturan, itu benar belaka. Hanya saja, para penyeruput ingin tahu rasa resmi racikannya, bukan sekadar siapa yang menyendokkan gula.
Di warung, gula selalu menjadi biang masalah. Dua sendok menyamarkan pahit; tiga sendok melenyapkan rasa kopinya sendiri. Pernyataan yang dimaniskan kepentingan pun begitu: sedap sebentar, lalu lidah lupa rasa aslinya. Pimpinan DPR sempat mengatakan menunggu salinan resmi putusan MA; salinan itu terbuka Selasa, dan tanda tangan mengalir Rabu. Kepatuhan pada prosedur patut dipuji, selama ia tak beralih rupa menjadi alasan menunda sampai suasana mereda.
Di piring terpisah kuletakkan gorengan tanpa label. Seorang pakar hukum tata negara menyebut adanya kesepakatan tertutup antarelite yang mengaitkan niat mundur dengan perlindungan hukum bagi sebuah keluarga, dan beredar pula dugaan penyadapan oleh seorang mantan pejabat tinggi kepolisian yang disebut-sebut ikut memanaskan wacana pemakzulan. Kantor berita asing menilai urusan penyadapan itu tampaknya tak bertalian langsung dengan niat mundur. Bukti untuk keduanya belum dapat kuperiksa; maka keduanya tetap di piring itu, masih dugaan, tak kujadikan lauk.
Judul-judul berita hanya menjajakan dua menu, mundur atau dimakzulkan; menu ketiga, bertahan sambil menunggu kejelasan, tak pernah ditulis di papan, padahal paling sering dipesan di negeri ini. Namun jalur kedua itu panjang: sesudah paripurna yang dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota, perkaranya masih harus ke Mahkamah Konstitusi, lalu ke MPR. Tanda tangan baru gerbang, bukan putusan; seratus dua puluh nama belum mencopot siapa pun. Kita, para pembagi tautan, ikut menyumbang gaduh dengan meneruskan potongan berita yang tak pernah dibuka.
Jalan keluarnya bersahaja dan tak memerlukan satu pun pahlawan. Wakil Presiden dan Istana cukup mengumumkan keputusan dengan tenggat yang jelas, lewat satu juru bicara, entah mundur resmi atau bertahan seraya menempuh jalur hukum. DPR wajar membacakan usul itu terbuka, memberi Wakil Presiden ruang menjelaskan diri, dan menyatakan sikap fraksi secara resmi, bukan lewat pintu samping. Kementerian pendidikan melaksanakan perintah pencabutan surat itu seraya menerbitkan penjelasan tertulis tentang akibatnya, dan lembaga peradilan yang berwenang menjernihkan soal berlaku surut ketika perkaranya tiba. Pemeriksa pencalonan pada pemilu berikutnya bisa memeriksa dokumen di hulu dengan daftar periksa yang diumumkan. Partai-partai sebaiknya menyatakan sikap resmi sebelum Kamis, lalu membiarkan pemungutan suara menjadi urusan nurani, bukan rapat koalisi. Media cukup memisahkan fakta dari dugaan dengan huruf yang jelas, dan kami para pembaca menuntaskan satu berita sebelum membagikannya. Membela dokumen sendiri dibenarkan, mempertanyakannya pun lumrah; yang tak patut hanyalah keadaan yang dibiarkan menggantung.
Ibu pemilik warung mengumpulkan ampas dari dasar gelas-gelas, lalu menaburkannya ke pot cabai di depan pintu. Ampas yang diakui sebagai ampas, katanya, bisa menjadi pupuk; yang disembunyikan di bawah kardus hanya menjadi bau. Di dasar gelasku, endapan hitam itu sudah dingin, tinggal menunggu giliran ke pot.
Menjelang tutup, radio tua di pojok warung memutar adagio Concierto de Aranjuez karya Joaquín Rodrigo. Telingaku, yang dibesarkan film koboi, selalu mengira nada itu cocok mengiringi duel tengah hari: dua penembak berhadapan di jalan berdebu, seisi kota mengintip dari celah jendela. Malam ini kutangkap hal lain. Dalam adagio itu gitarnya hanya satu, kecil, dan mudah tenggelam di hadapan orkestra segedung, tetapi justru orkestralah yang menahan diri setiap kali gitar bicara. Rakyat di warung ini ibarat gitar itu: tak memegang pistol, tak punya kursi di barisan gesek, hanya menjaga satu nada agar sampai ke telinga. Para pemain di tengah jalan, yang mundur, bertahan, atau memakzulkan, boleh menarik pelatuk kapan saja; kami cuma meminta kebiasaan orkestra yang baik, yaitu tahu kapan masuk, tahu kapan diam, dan tak memotong melodi sebelum nadanya selesai. Ibu pemilik warung mematikan radio. Nada terakhir tertinggal sebentar, seperti ampas di dasar gelas: hitam, pahit, jujur, menunggu ditanam, bukan dibuang.
