Catatan tentang selembar surat yang mengosongkan kursi tanpa menyebut sebabnya, bursa spekulasi yang lebih cepat dari undangannya, dan ampas yang ingin dijadikan pelajaran
Kamis petang, warung langgananku dipenuhi orang-orang yang mengaku sudah menduga semuanya sejak Selasa, dan gorengan di nampan ludes lebih cepat daripada biasanya. Bangku panjang itu kini bertumpu pada potongan kayu yang dipaku Ibu pemilik warung semalam, menggantikan kardus yang menyerah pada lembap. Layar ponsel mengabarkan bahwa menjelang tengah hari Wakil Presiden datang ke gedung MPR, menyerahkan surat pengunduran diri, berbincang kira-kira dua puluh menit dengan pimpinan majelis, lalu pergi tanpa sepatah kata kepada wartawan. Tiga jam sebelum jadwal, DPR membatalkan paripurna pukul dua siang yang semula hendak mengumumkan usul hak menyatakan pendapat. Seratus dua puluh tanda tangan yang kemarin diseduh dengan sigap pun tinggal di dalam map, belum sempat dibacakan. Ironisnya, selembar kertas mampu mengosongkan kursi lebih cepat daripada tinta sebanyak itu.
Si bapak pensiunan guru di meja jendela mengeja isi surat itu seperti memeriksa kertas ulangan. Ketua MPR membacakannya di depan wartawan: berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri, disertai satu kalimat tentang menjaga negara dan masyarakat melebihi diri sendiri, tanpa menyebut sebab. Beberapa laporan menyebut pimpinan majelis pada mulanya belum membaca isinya, tetapi urutan kejadiannya tak seragam, jadi kutaruh di piring berlabel belum terverifikasi. Secara format nilainya penuh, sedangkan kolom uraiannya kosong. Bagiku itu surat tanpa gula: sah, ringkas, pahit, dan memaksa seisi warung mengarang sendiri manisnya. Pejabat publik yang pergi tanpa penjelasan meninggalkan lubang, dan lubang selalu cepat diisi gunjingan.
Urusan kursinya sendiri melaju seperti kereta yang pantang terlambat. Ketua MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak pernyataan mundur itu, dan majelis punya paling lama enam puluh hari untuk mengisinya. Presiden memanggil para menteri dan pimpinan MPR ke Istana; menteri koordinator bidang hukum menerangkan bahwa sehelai surat pimpinan MPR kepada Presiden sudah cukup untuk memulai prosesnya. Pengirimannya dijadwalkan Jumat, dan sejak diterima, Presiden punya empat belas hari untuk mengajukan dua nama, sementara MPR menyiapkan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun ketetapan. Presiden mengajukan, MPR memilih, rakyat menonton dari bangku belakang. Dibandingkan seratus dua puluh tanda tangan yang terkumpul dalam sehari, enam puluh hari terdengar seperti kemewahan; semoga dipakai untuk memeriksa, bukan sekadar menawar.
Sebelum undangan itu sempat terkirim, bursa spekulasi sudah dibuka. Satu media menyodorkan lima nama, yang lain enam, yang lain tujuh; daftar-daftar itu bertukar anggota seperti pemain cadangan, dan semuanya berbicara dengan yakin. Ada nama dari lingkar partai Presiden, pimpinan partai koalisi, hingga tokoh profesional. Seorang mantan menteri koordinator menyebut lima nama lewat kanal pribadinya, sedangkan seorang mantan pimpinan KPK mengaku mendapat informasi bahwa pilihan kemungkinan besar datang dari internal Gerindra. Seorang pelanggan malah menawarkan taruhan sebungkus kerupuk. Semuanya dugaan atau klaim sepihak yang belum dapat kuperiksa. Di beberapa daftar, pejabat yang kini mengurus prosesnya pun ikut terselip; itu pun hanya tebakan media. Kita cekatan meramal siapa yang duduk, tetapi gagap bertanya syarat duduknya.
Partai-partai yang kemarin sibuk meneken usul kini sibuk berhitung. Seorang peneliti menilai kekosongan ini membuka ruang tawar baru antara Presiden dan partai pendukung pemerintah. Analis bisa saja keliru, tetapi nalar warung tak perlu gelar untuk memahami bahwa kursi kosong sekaligus meja perundingan. Kemarin kata kuncinya syarat jabatan; hari ini kata kuncinya komposisi. Hak menyatakan pendapat pun bergeser menjadi hak mengajukan harapan. Itu tak terlarang, asal tawar-menawarnya berlangsung di depan para pelanggan, bukan di dapur belakang.
Yang tak ikut pergi bersama pengunduran diri itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Putusan MA tetap membatalkan surat penyetaraan tersebut; siapa yang semestinya memeriksanya di hulu belum juga terjawab; dan bagaimana akibatnya bagi masa lalu belum diterangkan siapa pun yang kudengar. Karena paripurna batal, Mahkamah Konstitusi pun tak sempat menguji apa-apa. Si bapak guru mengangkat bahu: murid yang pindah sekolah tak menghapus buku induk, dan catatan mutasinya tetap wajib dirapikan. Mundur menutup perkara politik, bukan perkara tata kelola; orangnya sudah pindah, perkaranya tinggal di meja.
Jalan keluarnya tak rumit. Istana dan MPR cukup memasang satu kalender terbuka berisi tanggal surat, tanggal penyerahan nama, dan tanggal sidang, supaya tak ada tiga versi seperti pekan ini. Presiden bisa mengumumkan kriteria sebelum menyebut nama, lalu memastikan berkas pendidikan kedua calon diperiksa tim verifikasi dan ringkasan hasilnya dibuka sebelum sidang pemilihan. MPR dapat menjadikan kewajiban calon menyampaikan kesiapan di sidang paripurna, yang diatur dalam UU MD3, sebagai forum uji gagasan, bukan formalitas. Partai-partai bisa menyatakan pertimbangannya secara terbuka. Lembaga yang berwenang sebaiknya menerbitkan kronologi penerbitan surat penyetaraan itu agar kekeliruannya tak terulang. Wakil Presiden yang mundur berhak diam, tetapi penjelasan singkat dengan kata sendiri akan menutup ruang gunjing tanpa mengurangi hak siapa pun. Media dan kita para pembaca cukup membedakan tebakan dari kabar, dan menagih kriteria sebelum nama.
Menjelang tutup, Ibu pemilik warung menuang segelas kopi baru untuk pelanggan terakhir tanpa bertanya siapa yang bakal menang. Tanah di pot cabai depan pintu tampak lebih gelap oleh ampas semalam. Pelanggan terakhir itu memesan kopi tanpa gula. Ibu menyajikannya tanpa komentar, hanya menaruh sendok kecil di sampingnya, siapa tahu ia berubah pikiran. Kursi kosong, katanya kemudian, bukan alasan membiarkan meja berdebu; yang penting siapa pun yang kelak duduk datang membawa berkasnya sendiri. Di dasar gelasku, endapan baru turun pelan-pelan, dan kali ini aku tak buru-buru mengaduknya.
Sambil menunggu kabar berikutnya, para pelanggan dan penyesap kopi tak lagi menatap layar ponsel. Ibu pemilik warung memutar tombol radio FM tuanya sampai jarum berhenti pada gelombang yang sendu, dan dari sana mengalir Cavatina gubahan Stanley Myers, yang kini lebih dikenal sebagai lagu tema film The Deer Hunter. Lagu itu semula ditulis untuk film lain pada 1970, lalu dipakai ulang film ini delapan tahun kemudian, dan perpindahannya tercatat serapi nota belanja Ibu: siapa penciptanya, untuk apa dibuat, kapan dipakai lagi, semuanya terang tanpa satu pun surat penyetaraan. Silsilah sebuah melodi ternyata lebih jelas daripada riwayat minyak penggorengan di nampan kami; semoga asal-usul lain mau berguru kepadanya. Pilihan Ibu terasa pas: film itu berkisah tentang orang-orang biasa dari sebuah kota kecil yang ditekan peristiwa besar di luar kendali mereka, dan berakhir di sebuah kedai, saat kata-kata habis dan para sahabat memilih duduk bersama, lalu bernyanyi pelan. Surat tanpa alasan tadi pun menyisakan perasaan yang tak terucapkan. Tentu hiruk-pikuk kita bukan perang; diriku cuma meminjam suasananya. Siaran sempat melemah ditelan desis, mirip klaim-klaim yang belum dapat kuperiksa: ada suara, belum tentu ada isi. Tembangnya usai, dan sang penyiar hanya membacakan ramalan cuaca, cerah berawan, tanpa pengumuman resmi. Tak ada yang protes; setidaknya itu kabar yang bisa dicek dengan menengok langit. Di dasar gelas-gelas, ampas mengendap tanpa suara, ikut menunggu sembari mendengarkan.
