Sabtu pagi, radio FM Ibu pemilik warung sudah beralih dari lagu sendu ke siaran berita, dan kursi kosong di jajaran kursi republik kini punya jadwal. Rabu, 2 Desember, MPR akan memilih, melantik, dan mengesahkan penggantinya dalam satu paripurna, secepat mi instan. Surat permintaan dua nama sudah dikirim ke Presiden pada Jumat, seusai rapat gabungan tertutup sekitar satu jam; pintunya rapat, tapi dispenser di dalamnya tentu tetap terbuka. Tenggat penyerahan nama dilaporkan berbeda-beda, ada yang menghitung 18 November, ada yang sekitar 27 November, jadi kutaruh ini di piring belum terverifikasi. Ketua MPR menyebut batas enam puluh hari jatuh pada 10 Januari 2027, tetapi tak seorang pun berminat memakai seluruhnya, bagai murid yang diberi seminggu mengerjakan PR lalu menuntaskannya di angkot pagi hari.
Si bapak pensiunan guru mengulang satu kalimat dari video pernyataan resmi yang diunggah Kamis: jabatan hanya titipan sementara. Bagi Ibu, yang tiap hari menerima titipan helm dan tas, kalimat itu masuk akal, kecuali satu hal: mana karcisnya? Mandat disebut dikembalikan seutuhnya kepada rakyat, dan rakyat, selaku pemilik barang, menerimanya tanpa tanda terima, tanpa petugas yang memeriksa apakah isinya masih utuh, tanpa pula pegawai berompi yang biasanya berkata, hati-hati, ini tak boleh dilempar. Di warung ini, helm titipan selalu dicek goresannya sebelum diserahkan; negara tentu lebih berharga daripada helm.
Suratnya sendiri hanya lima paragraf, kata menteri koordinator bidang hukum, dan memohon MPR menindaklanjutinya menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketua MPR maupun sang menteri sama-sama menyebut tak ada alasan khusus tertulis di dalamnya; menurut sang menteri, yang menimbang adalah alasan pribadi dan suara-suara di masyarakat. Alasan yang tak muat di lima paragraf rupanya muat di video hampir tujuh menit: keputusan pribadi, bukan karena ijazah, dokumen pendidikan lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan, serta bukan tanda ketidaksanggupan. Klaim kelengkapan dokumen itu pernyataan yang bersangkutan, belum dapat kuperiksa secara independen. Kita memang bangsa yang pandai memindahkan penjelasan dari kertas ke layar, seperti memindahkan jemuran ke dalam rumah begitu mendung datang, dan seperti jemuran, sebagian penjelasan tetap lembap. Alasan pribadi yang disiarkan lewat dua kanal resmi tetap pribadi, sebagaimana buku harian yang diunggah tetap rahasia.
Buku besar Ibu warung mencatat urutan kejadian dengan tertib. Sehari sebelumnya, mantan Wakil Presiden menyatakan siap melawan dan buka-bukaan di PTUN. Kamis itu juga, PTUN Jakarta menyatakan gugatan atas surat penyetaraan itu gugur karena objeknya telah dicabut, menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp457.000, dan menegaskan tak ada upaya hukum lanjutan; hakim menyebut putusan itu dimaksudkan menghentikan polemik berkepanjangan. Kuasa hukumnya dikabarkan sempat mempertimbangkan banding, kabar yang belum kupastikan. Kami percaya sepenuhnya bahwa semua ini tak berkaitan, sebab warung mengajarkan dua catatan yang berdekatan tak selalu bersaudara, tetapi layak ditaruh berdampingan. Polemik sebesar ini tutup dengan tagihan Rp457 ribu; ongkos kepercayaan publiknya belum ada kasir yang menghitung.
Di meja belakang, bursa spekulasi masih berputar laksana kipas angin tua: lima nama, enam nama, tujuh nama. Kalimat sakti politik, bahwa belum ada nama yang disepakati, dalam bahasa warung berarti namanya sudah banyak dan cemilannya belum habis. Aku berani bertaruh ada nasi goreng di ruang rapat tertutup itu, tetapi taruhan bukan fakta. Ketua MPR mengingatkan UUD hanya mengatur Presiden mengajukan dua nama tanpa menyebut asalnya, sedangkan menurut judul sebuah laporan, menteri koordinator bidang hukum menyatakan calonnya harus dari partai koalisi menurut UU MD3. Naskah dan konteks keduanya masih menunggu giliran kubaca; dua orang membaca satu naskah dan menemukan dua tafsir pun lazim, seperti dua juru masak membaca resep soto. Tim verifikasi dan ad hoc dilaporkan beranggotakan tiga puluh enam orang, yang bertugas memeriksa dua calon: rasio yang menenangkan, asal kali ini pemeriksaan dimulai dari hulu dokumen, bukan dari hulu opini. Semoga kecepatan paripurna sehari jadi itu tak menular ke verifikasi; kopi sachet cocok untuk pagi hari, bukan untuk berkas.
Sejumlah politisi dan advokat, menurut pemberitaan, meminta pengusutan soal surat penyetaraan itu tak berhenti hanya karena proses politik usai. Apakah ada proses pidana yang resmi berjalan belum bisa kupastikan, jadi permintaan itu kuletakkan di piring terpisah. Aku mengerti desakannya: mundur menutup satu kursi, bukan satu pertanyaan. Warganet, seperti biasa, sudah menyulap semua ini menjadi meme dan musik latar sinetron; kami tertawa, tetapi bukan karena lupa. Tawa adalah cara rakyat bertahan, dan ingatan kami lebih panjang daripada baterai ponsel mana pun.
Jalan keluarnya tak muluk. MPR dan Presiden cukup mengumumkan kriteria calon sebelum nama, lalu membuka ringkasan hasil verifikasi dokumen kedua calon sebelum paripurna. Kementerian dan lembaga terkait bisa menerbitkan kronologi penerbitan surat penyetaraan itu agar rantai pemeriksaan di hulu tak lagi berlubang. Partai pengusul pun sebaiknya menjelaskan mengapa nama tertentu dipilih, bukan sekadar berkata bahwa itu hasil musyawarah, dan media bisa menandai tebakan dengan huruf yang jelas berbeda dari kabar. Siapa pun yang akan duduk, sebelum dilantik, kami titipkan satu permintaan sederhana: berikan karcis untuk setiap barang yang rakyat titipkan, dan kembalikan dengan catatan, bukan dengan senyum belaka.
Menunggu sampai 2 Desember mengingatkanku pada aturan Ayah di dapur kecil kami. Kopi dibuat oleh telinga, bukan oleh tangan yang gelisah. Dengarkan airnya. Jangan terburu-buru. Begitulah aturan Ayah. Baru kemudian aku memahami bahwa yang ia ajarkan bukanlah cara menyeduh kopi, melainkan cara hidup: mendengar lebih banyak daripada berbicara, bersabar lebih lama daripada mengeluh, dan mempercayai proses yang tidak bisa dipaksa oleh kehendak manusia. Tentu kesabaran semacam itu bukan berarti bungkam: Ayah mendengarkan air agar tahu kapan harus menuang, dan kami mendengarkan proses agar tahu kapan harus bertanya. Menunggu tanpa karcis hanyalah menunda; menunggu dengan karcis namanya menyeduh.
Menjelang siang, Ibu warung mengumpulkan ampas dari gelas-gelas dan menaburkannya ke pot cabai di depan pintu, sembari mencatat tanggal di kaleng bekas biskuit: Rabu, 2 Desember. Ampas di dasar gelasku sudah hafal jadwal itu; kali ini ia menunggu dengan sabar, lengkap dengan karcisnya.
Sore harinya, selepas ampas dikumpulkan, radio FM Ibu warung melantunkan Somebody That I Used to Know dari Gotye bersama Kimbra, dan seisi warung mendadak hening bagai menonton perpisahan orang lain, padahal kami ikut menjalaninya selama dua tahun. Tembang tersebut mengisahkan sebuah perpisahan lewat dua suara dengan dua versi, dan di sini pun begitu: Istana punya versinya, kantor wakil presiden punya versinya, dan masing-masing yakin hanya dirinya yang benar. Dulu nama itu kami dengar tiap pagi, di judul berita, kolom komentar, hingga obrolan di bangku warung; kini ia pindah ke golongan “seseorang yang dulu kami kenal”, dengan satu perbedaan: kami tak punya apa pun untuk dihapus selain tangkapan layar yang betah di galeri ponsel. Si bapak guru mengangguk dan menutup malam itu dengan nasihat yang amat berfaedah: kenalan baik boleh pergi, asal karcisnya ditinggalkan. Di dasar gelasku, ampas diam saja, bagai kenalan lama yang tak ingin disapa tapi juga tak bisa dilupakan.
