"Sebagai sesi penutup Cattleya berkata, 'Usai dinobatkan menjadi Raja Amarta, Yudhistira yang kini dikenal sebagai Prabu Puntadewa tengah menyusun kabinetnya. Ia menoleh ke Ki Lurah Semar dan bertanya, 'Akan efektifkah kabinet yang gemoy itu, Guru?''Duhai, baginda! Efektivitas kabinet yang besar bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks spesifik, pembagian tanggungjawab, dan efisiensi operasional pemerintahan. Mari kita bahas poin-poin utamanya,' jawab Semar.'Kabinet yang lebih gemuk dapat mempersulit pengambilan keputusan karena meningkatnya birokrasi dan perlunya konsensus di antara lebih banyak menteri. Hal ini kerap menyebabkan respons yang lebih lambat terhadap berbagai isu, lantaran mencapai kesepakatan di antara banyak pemangku kepentingan dapat menjadi tantangan. Misalnya, kabinet yang lebih besar akan kesulitan dengan tanggung jawab yang tumpang tindih dan agenda yang saling bertentangan, sehingga menghambat tatakelola dan implementasi kebijakan yang tepat waktu.Sebaliknya, kabinet yang lebih kecil menyederhanakan proses pengambilan keputusan, memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih koheren terhadap berbagai isu yang mendesak. Tim yang kompak dapat mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan ketangkasan dalam tatakelola.Kabinet yang lebih besar dapat memberikan representasi yang lebih luas dari berbagai kepentingan, yang dapat meningkatkan legitimasi tindakan dan kebijakan pemerintah. Kabinet yang lebih besar kerapkali dipandang lebih inklusif, mengakomodasi berbagai faksi politik dan kelompok masyarakat. Akan tetapi, inklusivitas ini dapat mengorbankan efisiensi. Penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah kabinet, pemerintah akan menghadapi pengeluaran publik yang lebih tinggi dan defisit yang lebih besar, sebab masing-masing kementrian akan mengadvokasi peningkatan pendanaan dalam portofolio mereka tanpa peningkatan akuntabilitas yang sesuai.
Studi-studi, khususnya dalam konteks semisal Sub-Sahara Afrika, menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara ukuran kabinet dan ukuran kualitas tatakelola. Kabinet yang lebih besar selalu dikaitkan dengan meningkatnya korupsi dan klientelisme, yang merusak pembuatan kebijakan dan hasil tatakelola yang efektif.Dalam pengaturan koalisi, kabinet yang lebih besar, akan diperlukan guna mempertahankan aliansi partai dan memenuhi berbagai kepentingan politik. Namun, hal ini dapat menyebabkan inefisiensi karena kompleksitas negosiasi yang diperlukan dalam mencapai konsensus di antara banyak partai.Di sisi lain, kabinet yang lebih kecil akan terlalu memusatkan kekuasaan di tangan beberapa individu atau faksi, yang berpotensi meminggirkan suara dan perspektif lain yang penting bagi pemerintahan yang komprehensif.Hubungan antara ukuran kabinet dan efisiensi pemerintah itu, kompleks. Kendati kabinet yang lebih besar dapat meningkatkan representasi dan inklusivitas, kabinet yang lebih besar kerap mengorbankan efisiensi dan tatakelola yang efektif karena tantangan birokrasi dan potensi masalah korupsi. Kabinet yang lebih kecil dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat tetapi berisiko mengesampingkan perspektif penting. Pada akhirnya, mencapai tatakelola yang optimal memerlukan keseimbangan yang cermat antara kebutuhan yang saling bersaing ini—mencapai keseimbangan yang memungkinkan kepemimpinan yang efektif sekaligus memastikan representasi yang beragam dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.'Bagaimana ukuran kabinet mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, Guru?' tanya Puntadewa.'Ukuran kabinet dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam beberapa cara, meskipun efeknya beragam dan bergantung pada berbagai faktor kontekstual,' jawab Semar. 'Kabinet yang lebih besar dapat dianggap lebih mewakili berbagai kepentingan dan kelompok sosial, yang berpotensi meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik. Representasi yang luas ini dapat membuat pemerintah tampak lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.Akian tetapi, Kabinet yang lebih besar dapat menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Jika setiap anggota berperan dan berprioritas yang berbeda, pelacakan kinerja dan meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka menjadi semakin rumit. Ketidakjelasan ini dapat mengikis kepercayaan publik.Kabinet yang gemoy seringkali memerlukan proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks, yang dapat memperlambat waktu respons terhadap isu-isu yang muncul. Persepsi publik tentang ketidakmampuan atau ketidakefektifan dapat menurun ketika warga negara merasa bahwa pejabat terpilih mereka tak dapat bertindak cepat atau tegas.Di sisi lain, kabinet yang lebih kecil kerap dipandang positif karena operasinya yang efisien dan kemampuan pengambilan keputusan yang cepat. Ciri-ciri ini berkontribusi pada persepsi kompetensi dan efisiensi, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.Ada bukti yang menunjukkan bahwa kabinet yang gemoy berkorelasi dengan tingkat belanja publik yang lebih tinggi dan defisit yang lebih besar. Peningkatan belanja tanpa justifikasi yang jelas dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan manajemen fiskal pemerintah. Birokrasi yang rumit yang melekat pada kabinet yang lebih besar dapat mengaburkan transparansi mengenai pengeluaran dan alokasi. Kurangnya kejelasan dalam transaksi keuangan dapat memicu skeptisisme di kalangan pembayar pajak tentang bagaimana dana digunakan.Pencantuman sejumlah menteri dalam kabinet kerap bermula dari kepentingan politik, yang bertujuan menenangkan berbagai faksi dalam koalisi pemerintahan. Praktik ini dapat dianggap negatif oleh para pemilih yang menganggapnya sebagai pemerintahan oportunistis dan bukan pemerintahan yang berprinsip. Sebaliknya, kabinet yang lebih kecil terkadang dipandang sebagai indikasi kepemimpinan yang kuat dan disiplin partai yang kohesif. Struktur kepemimpinan yang stabil dapat meyakinkan warga negara bahwa perwakilan mereka bersatu di balik tujuan bersama, meningkatkan kepercayaan pada stabilitas pemerintah. Pada akhirnya, dampak ukuran kabinet terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah bergantung pada seberapa efektif kabinet beroperasi dalam hal representasi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian keuangan. Pendekatan yang seimbang, yang memastikan representasi yang memadai sambil meminimalkan inefisiensi birokrasi, kemungkinan akan memaksimalkan kepercayaan publik. Menemukan titik tengah antara kelengkapan dan kesederhanaan sangat penting dalam mempertahankan tingkat keterlibatan warga negara dan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pemerintahan.'Apa manfaat kabinet yang lebih kecil, Guru?' tanya Puntadewa. Semar menjawab, 'Kabinet yang lebih kecil dapat menawarkan beberapa keuntungan yang meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan persepsi publik terhadap pemerintah. Kabinet yang lebih kecil memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan anggota yang lebih sedikit, diskusi dapat lebih terfokus, memungkinkan konsensus dan implementasi kebijakan yang lebih cepat. Kelincahan ini penting dalam menanggapi masalah yang mendesak dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah secara efektif.Dalam kabinet yang lebih kecil, lebih mudah bagi publik dan badan pengawas meminta pertanggungjawaban menteri atas tindakan mereka. Dengan lebih sedikit individu yang terlibat, garis tanggungjawab lebih jelas, mengurangi kemungkinan saling tuding ketika masalah muncul. Kabinet yang lebih kecil umumnya mengeluarkan biaya operasional yang lebih rendah, yang dapat menghasilkan penghematan yang signifikan bagi kas negara. Pengurangan pengeluaran ini juga dapat membantu pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efektif, meminimalkan defisit, dan mendorong tanggung jawab fiskal.Kabinet yang kompak mendorong kerja tim dan koordinasi yang lebih baik di antara para menteri. Dengan kelompok yang lebih kecil, sering kali ada rasa persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan inisiatif pemerintah. Kabinet yang lebih kecil mengurangi lapisan dan kompleksitas birokrasi yang dapat menghambat tatakelola yang efektif. Penyederhanaan ini memungkinkan komunikasi yang lebih langsung dan lebih sedikit birokrasi, sehingga memudahkan penerapan kebijakan dan program secara efisien. Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, kabinet yang lebih kecil dapat berkonsentrasi pada fungsi dan prioritas pemerintahan yang penting tanpa terhambat oleh berbagai kepentingan yang saling bersaing. Fokus ini dapat mengarah pada pengembangan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih koheren.Singkatnya, kabinet yang lebih kecil dapat meningkatkan efisiensi pemerintah secara substantif dengan merampingkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi biaya, mendorong koordinasi yang lebih baik, menyederhanakan struktur birokrasi, dan memungkinkan fokus yang terkonsentrasi pada isu-isu inti. Manfaat-manfaat ini berkontribusi pada model tatakelola yang lebih efektif, yang dapat melayani kepentingan publik dengan lebih baik."Bagaimana ukuran kabinet mempengaruhi proses pengambilan keputusan, Guru?"'Nah, begini baginda, ukuran kabinet memainkan peran penting dalam membentuk proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kabinet yang lebih kecil biasanya menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Dengan anggota yang lebih sedikit, pembicaraan yang lebih terarah, memungkinkan konsensus dan tindakan yang lebih cepat. Kelincahan ini penting dalam menanggapi masalah yang mendesak dan menerapkan kebijakan secara efektif. Sebaliknya, kabinet yang lebih besar dapat mempersulit pengambilan keputusan karena meningkatnya birokrasi. Kebutuhan akan konsensus di antara lebih banyak menteri dapat memperlambat proses, sehingga lebih sulit mencapai keputusan yang tepat waktu. Kompleksitas ini sering mengakibatkan rembukan yang berbelit-belit dan potensi kebuntuan, terutama jika berbagai kepentingan berbenturan.Dalam kabinet yang lebih kecil, lebih mudah menetapkan tanggungjawab atas keputusan dan hasil. Warga negara dan badan pengawas dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kebijakan atau tindakan tertentu, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemerintah.Dalam kabinet yang lebih besar, akuntabilitas dapat terdilusi karena tanggungjawab tersebar di antara banyak menteri. Penyebaran ini, membuat sulit menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan atau salah urus, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.Kabinet yang lebih kecil lebih sering mendorong koordinasi dan kohesi yang lebih baik di antara para menteri. Dengan lebih sedikit individu yang terlibat, ada rasa kerja tim yang lebih kuat, yang dapat mengarah pada pengembangan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih koheren. Kabinet yang lebih besar akan kesulitan dengan koordinasi karena beragamnya kepentingan yang terwakili. Hal ini dapat menyebabkan konflik di antara para menteri dan kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan di berbagai portofolio, yang selanjutnya mempersulit tatakelola.Kabinet yang lebih kecil memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap tindakan menteri, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan kebijakan—ketika masing-masing menteri menjalankan agenda yang berbeda dari tujuan pemerintah secara keseluruhan. Pengawasan ini penting dalam menjaga arah kebijakan yang koheren.Dalam kabinet yang lebih besar, keberagaman ideologis di antara para menteri dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan yang lebih besar, karena kepentingan individu dapat mengaburkan tujuan kolektif. Kompleksitas dalam mengelola sudut pandang yang beragam dapat menghambat pembuatan kebijakan yang kohesif.Meskipun kabinet yang lebih besar dapat meningkatkan representasi dengan menyertakan berbagai kepentingan dan keahlian yang lebih luas, ia kerap mengorbankan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Mencapai keseimbangan antara representasi yang memadai dan tatakelola yang efektif sangat penting bagi fungsi kabinet yang optimal. Ukuran kabinet secara krusial mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kabinet yang lebih kecil cenderung meningkatkan efisiensi, kejelasan tanggungjawab, koordinasi yang lebih baik, dan mengurangi penyimpangan kebijakan, sementara kabinet yang lebih besar dapat menimbulkan kompleksitas penghambat tatakelola yang efektif. Pada akhirnya, menemukan ukuran kabinet yang optimal, yang menyeimbangkan representasi dengan efisiensi, sangat penting untuk mencapai kepemimpinan yang efektif dan tatakelola yang responsif.'Berpengaruhkah jumlah penduduk dan luas wilayah suatu negara terhadap besarnya kabinet, Guru?"'Ya, besarnya kabinet suatu negara memang dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya, karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebutuhan tatakelola, representasi, dan kompleksitas administrasi. Negara-negara dengan jumlah penduduk yang lebih besar biasanya membutuhkan tatakelola yang lebih kompleks. Jumlah penduduk yang lebih banyak seringkali memerlukan departemen yang lebih khusus dalam menangani berbagai isu semisal kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kabinet yang lebih besar guna memastikan representasi yang memadai dari berbagai sektor dan kepentingan. Di negara-negara dengan wilayah daratan yang luas, terutama yang memiliki perbedaan regional yang berarti contohnya, budaya, dan ekonomi), kabinet yang lebih besar diperlukan guna memastikan bahwa berbagai daerah terwakili secara memadai. Representasi ini membantu menangani isu-isu lokal secara efektif dan memastikan bahwa suara daerah didengar dalam pembuatan kebijakan nasional.Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kabinet cenderung meningkat seiring dengan ukuran badan legislatif, yang kerap berkorelasi dengan ukuran populasi. Badan legislatif yang lebih besar akan memerlukan lebih banyak menteri dalam mengelola peningkatan jumlah tanggungjawab legislatif dan menjaga disiplin partai dalam koalisi. Di negara-negara yang pemerintahan koalisinya umum, jumlah partai yang terwakili juga dapat mempengaruhi ukuran kabinet. Setiap mitra koalisi tambahan sering menuntut perwakilan dalam kabinet, yang selanjutnya meningkatkan ukurannya di negara-negara berpenduduk padat dimana berbagai kepentingan harus diakomodasi.Di negara-negara yang lebih besar, dinamika politik memerlukan kabinet yang lebih besar guna menjaga stabilitas di antara berbagai faksi dan kelompok kepentingan. Hal ini khususnya berlaku di negara-negara demokrasi dimana berbagai daerah atau komunitas berupaya memperoleh perwakilan di tingkat nasional. Kabinet yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat belanja publik yang lebih tinggi karena masing-masing menteri memperjuangkan portofolio mereka. Tren ini dapat lebih menonjol di negara-negara berpenduduk padat dimana permintaan akan layanan lebih besar.'Lebih efektifkah kabinet yang lebih kecil di negara yang lebih besar, Guru?''Kabinet yang lebih kecil belum tentu lebih efektif di negara yang lebih besar. Efektivitas ukuran kabinet bergantung pada berbagai faktor, termasuk kompleksitas tugas pemerintahan, kebutuhan akan perwakilan, dan kapasitas presiden atau perdana menteri dalam mengelola timnya.Negara yang lebih besar sering membutuhkan pemerintahan yang lebih kompleks karena populasinya yang lebih besar dan bentang geografis yang beragam. Kompleksitas ini dapat membenarkan kabinet yang lebih besar agar memastikan cakupan yang komprehensif dari berbagai kepentingan dan keahlian. Di negara yang lebih besar, akan ada kebutuhan yang lebih besar bagi perwakilan dari berbagai daerah, budaya, dan kelompok sosial ekonomi. Kabinet yang lebih besar dapat melayani berbagai kepentingan ini dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan inklusivitas dan legitimasi.Keberhasilan kabinet yang lebih kecil, sangat bergantung pada kemampuan sang pemimpin dalam mengelola dan mengoordinasikan tim secara efektif. Di negara yang lebih besar, banyaknya tugas dan banyaknya kepentingan dapat membebani bahkan pemimpin yang paling terampil sekalipun, sehingga kabinet yang lebih kecil menjadi kurang praktis.Efektivitas kabinet yang besar dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk desain khusus sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), budaya politik negara, kapasitas administratif, dan tantangan yang dihadapinya. Mari kita bahas bagaimana ukuran kabinet berperan dalam sistem presidensial dan parlementer.Kabinet yang lebih gemuk dalam sistem presidensial dapat memungkinkan peran yang lebih terspesialisasi, sehingga para menteri dapat fokus pada bidang kebijakan tertentu. Hal ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan manajemen yang efektif di berbagai sektor. Akan tetapi, dengan terlalu banyak peran khusus, koordinasi dapat menjadi tantangan. Tanggungjawab yang tumpang tindih dapat menyebabkan inefisiensi dan konflik di antara para menteri. Kabinet yang besar dapat mencakup lebih banyak partai politik dan kelompok kepentingan, yang mendorong inklusivitas dan pembangunan koalisi. Hal ini dapat melemahkan akuntabilitas, karena tanggungjawab tersebar di antara banyak menteri. Hal ini dapat pula mempersulit penerapan kebijakan yang kohesif. Lebih banyak menteri dapat berarti lebih banyak tangan untuk mengelola fungsi pemerintahan yang kompleks, yang berpotensi meningkatkan kapasitas administratif. Meningkatnya birokrasi dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan biaya administratif yang lebih tinggi.Misalnya, Kabinet AS relatif kecil bila dibandingkan dengan beberapa negara lain, yang membantu mempertahankan tingkat sentralisasi dan pengambilan keputusan yang efisien. Brasil punya kabinet yang lebih besar, terkadang dikritik karena inefisiensi dan manuver politik.Dalam sistem multipartai, kabinet yang lebih besar dapat mengakomodasi berbagai mitra koalisi, memastikan representasi dan stabilitas yang lebih luas. Namun, menyeimbangkan kepentingan berbagai partai dapat mempersulit pengambilan keputusan dan mengencerkan agenda kebijakan. Kabinet yang lebih besar dapat mencakup lebih banyak bidang kebijakan secara komprehensif, menangani berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang terfragmentasi dan kurangnya arahan strategis yang koheren. Sistem parlementer dapat beradaptasi lebih cepat terhadap keadaan yang berubah dengan mengatur ulang posisi kabinet. Namun, perubahan yang sering terjadi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan implementasi kebijakan jangka pendek. Kabinet India cukup besar, mencerminkan ukuran dan keberagaman negara tersebut. Meskipun kabinet ini memungkinkan perwakilan dari berbagai negara bagian dan komunitas, kabinet ini juga menghadapi kritik karena dianggap tidak praktis.Baginda hendaklah memperhatikan tiga hal ini. Pertama, keseimbangan itu penting. Mencapai keseimbangan yang tepat antara mempunyai cukup menteri dalam menangani bidang kebijakan yang diperlukan dan menjaga kabinet tetap dapat dikelola merupakan hal yang penting. Kedua, strong leadership. Kepemimpinan yang efektif dapat menavigasi tantangan kabinet yang besar dengan mendorong kolaborasi dan komunikasi yang jelas. Ketiga, dukungan kelembagaan. Kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas administratif yang kuat diperlukan untuk mendukung fungsi kabinet yang besar.Pada akhirnya, ukuran kabinet yang optimal bervariasi berdasarkan kebutuhan dan konteks spesifik sebuah negara. Para pembuat kebijakan hendaknya mempertimbangkan keuntungan dari spesialisasi dan representasi dengan potensi kerugian dari kompleksitas dan inefisiensi guna menentukan struktur kabinet yang paling efektif bagi sistem pemerintahan mereka,' pungkas Semar."Lalu, Cattleya mengakhiri sesinya dengan membacakan sebuah puisi,Kabinet membengkak, suara berselisih,Keputusan tertunda, kemajuan tersisih.Kekacauan terjadi, efisiensi hilang,Tim ramping bernilai, penting dipegang.
Kutipan & Rujukan:
- Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, 2012, Yale University Press
- R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, Bert A. Rockman (Eds.), The Oxford Handbook of Political Institutions, 2008, Oxford University Press
- George E. Shambaugh IV, Paul J Weinstein Jr, The Art of Policymaking: Tools, Techniques and Processes in the Modern Executive Branch, 2016, CQ Press
