Cerita dari Pohon Kenanga (25)

"Seorang pemalsu uang di kota besar, menganggap kota kecil sebagai tempat terbaik mengedarkan uang kertas seratus-ribuan palsunya. Maka, ia pun berangkat mencarinya.

Saat ia menemukan kota yang menurutnya mungkin bisa sukses, sang pemalsu masuk toko dan menyerahkan selembar uang seratus-ribu palsunya ke kasir.

'Boleh minta tuker duit?' tanyanya.

Sang petugas toko mengamati uang tersebut, lalu tersenyum dan menjawab, 'Boleh dong pak. Mau selembar noceng atau dua lembar seceng?'"

“Tatkala dikau membayangkan 'civil society' atau masyarakat sipil sebagai jembatan yang menghubungkan beragam bagian masyarakat, dirimu menekankan peran masyarakat sipil dalam memfasilitasi komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi. Ibarat jembatan yang kokoh, ia memberikan stabilitas dan dukungan bagi berfungsinya masyarakat. Sama seperti sebuah jembatan yang membentang di sebuah sungai, masyarakat sipil menjembatani kesenjangan antara warga negara, pemerintah, dan dunia usaha. Berlaku bak jembatan, masyarakat sipil menghubungkan warga negara biasa dengan lembaga-lembaga pemerintah, memfasilitasi komunikasi, pemahaman, dan kolaborasi.

Jika engkau melukiskan masyarakat sipil sebagai pasar yang ramai, ia bagaikan aneka kios yang merepresentasi organisasi yang berbeda, masing-masing menawarkan barang dan jasa yang unik. Sama halnya pasar yang menyatukan masyarakat guna bertukar barang, masyarakat sipil mempersatukan berbagai aktor dalam mengatasi permasalahan sosial, mengadvokasi perubahan, dan menggalakkan nilai-nilai bersama. Dan sebagai 'the Voice of the Voiceless', masyarakat sipil memperkuat suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang terwakili, memastikan keprihatinan dan kebutuhan mereka didengar dan ditindaklanjuti. Kala organisasi masyarakat sipil berkolaborasi, mereka memunculkan dampak yang kuat dan harmonis, seperti gabungan suara orkestra. Setiap notasinya berperan penting, dan koordinasinya amat esensial. Oleh karenanya, masyarakat sipil dapat diibaratkan sebuah orkestra simfoni yang harmonis. Setiap instrumen memainkan peran berbeda, berkontribusi terhadap komposisi keseluruhan,” ucap Kenanga sambil melihat Portland Japanese Garden, taman Jepang, yang menawarkan ketenangan, desain elegan, dan oasis yang tenteram bagi para pengunjung. Sama seperti sebuah taman yang memerlukan pemeliharaan, pemangkasan, dan beragam spesies tanaman agar dapat tumbuh subur, masyarakat sipil juga akan berkembang jika melingkungi berbagai organisasi, kelompok masyarakat, LSM, serikat pekerja, dan organisasi berbasis keagamaan. Setiap organisasi mewakili jenis tanaman berbeda, yang berkontribusi terhadap kesehatan dan keindahan taman secara keseluruhan. Terdapat tanaman yang membutuhkan lebih banyak visibilitas, sementara yang lain, tumbuh subur di tempat teduh.

"Masyarakat sipil mengacu pada wilayah kehidupan sosial terorganisir yang bersifat sukarela, muncul dengan sendirinya, sebagian besar mandiri, dan bersifat swantantra. Ia mencakup berbagai organisasi dan institusi yang ada antara keluarga dan negara. Masyarakat sipil meliputi berbagai kelompok, jaringan, dan ikatan, yang memisahkan individu dan negara modern. Sektor ini sering dipandang sebagai 'the third sector of society', sebagai pembeda dari pemerintah dan dunia usaha. Organisasi-organisasinya antara lain kelompok-kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat pekerja, kelompok masyarakat adat, organisasi amal, organisasi berbasis agama, asosiasi profesi, dan yayasan.

Konsep masyarakat sipil punya sejarah intelektual yang kaya, dan maknanya telah berkembang. Terma 'masyarakat sipil' sudah ada sejak zaman lawas. Aristoteles sering dipandang sebagai orang pertama yang menggunakannya, meskipun maknanya telah sedikit berubah melalui terjemahan. Dalam bahasa Yunani, terma yang dipakai ialah 'koinonia politike', merujuk pada komunitas politik—sebuah ruang dimana warga negara berinteraksi, berdebat, dan berpartisipasi dalam urusan publik. Masyarakat sipil dikenal sebagai visi organisasi sosial selama Pencerahan. Dikala masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri, masyarakat sipil berkembang seiring dengan negara modern dan pasar bebas. Komunitas ini muncul sebagai ruang dimana individu dapat ikut dalam aksi kolektif, mengekspresikan pandangannya, dan berpartisipasi dalam membentuk masyarakat.

Terma ini amat populer pada tahun 1980an, terutama pada masa gerakan yang menentang rezim otoriter di Eropa Tengah dan Timur, serta Amerika Latin. Saat dimobilisasi, masyarakat sipil berkekuatan mempengaruhi pengambil kebijakan dan dunia usaha. Sifatnya berkembang oleh nuansa kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Di luar sifat deskriptifnya, terma ini berimplikasi etis dan politis. Para pendukungnya memandang masyarakat sipil yang independen merupakan hal terpenting bagi sehatnya demokrasi, walau ketiadaan atau kemunduran masyarakat sipil terkait dengan tantangan sosio-politik. Kini, penentuan masyarakat sipil muncul sebagai komponen yang lazim dalam teori liberal dan demokrasi kontemporer. Masyarakat sipil diakui lebih dari sekedar sektor yang didominasi oleh LSM; saat ini mencakup beragam kelompok terorganisir dan tak terorganisir, baik online maupun offline.

Individu merupakan elemen pembentuk masyarakat sipil. Partisipasi aktifnya, teramat penting bagi keberadaan dan vitalitas organisasi masyarakat sipil (OMS). Anggota masyarakat bergabung atau membentuk OMS berdasarkan kepentingan, nilai, atau bertujuan serupa, semisal kelompok advokasi, organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, dan gerakan sosial. Keterkaitan antara individu dan masyarakat sipil bersifat dinamis dan saling bergantung. Masyarakat sipil terdiri dari individu-individu yang berkumpul secara sukarela guna mengejar kepentingan bersama, beradvokasi, dan berperan dalam aktivitas kemasyarakatan. Ia menyediakan platform bagi individu mengekspresikan pendapatnya, mengadvokasi hak-haknya, dan mempengaruhi kebijakan publik. Melalui masyarakat sipil, individu dapat secara kolektif menyuarakan keprihatinannya, menuntut ganti rugi atas keluhannya, dan berupaya mewujudkan perubahan masyarakat. Aksi bersama ini, memperkuat suara individu dan memperkuat pengaruhnya.

Masyarakat sipil sering memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kebebasan individu. OMS dapat memantau tindakan pemerintah, meminta pertanggungjawaban pihak berwenang, dan memberikan bantuan atau dukungan hukum kepada individu yang mengalami ketidakadilan. Dengan melakukan pengorganisasian dan mobilisasi, masyarakat sipil dapat memberdayakan individu, menegaskan hak-haknya, dan berpartisipasi secara lebih total dalam kehidupan publik. Masyarakat sipil menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar individu. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sipil, masyarakat umum membangun dan memperkuat ikatan sosial, serta mengembangkan rasa memiliki. Aspek komunal ini, dapat meningkatkan kohesi sosial dan saling mendukung dalam sebuah masyarakat.

Masyarakat sipil bertindak sebagai perantara individu dan negara. Ia dapat memfasilitasi dialog, memediasi konflik, dan memastikan bahwa sudut pandang yang berbeda, dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Mediasi ini, membantu menyeimbangkan dinamika kekuasaan antara negara dan individu, serta mendorong inklusivitas tatakelola pemerintahan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil kerap berperan dalam kegiatan pendidikan dan membangun kesadaran. Mereka menginformasikan kepada individu tentang hak-haknya, tanggungjawab sipilnya, dan isu-isu sosial penting. Pendidikan ini memberdayakan individu agar mengambil keputusan yang tepat dan secara lebih efektif dalam kehidupan sipil dan politik. Individu-individu dalam masyarakat sipil acapkali menjadi pendorong inovasi dan perubahan sosial. Mereka mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan mengadvokasi reformasi. Masyarakat sipil memberi ruang eksperimen dan inkubasi ide-ide baru, yang dapat membawa kemajuan masyarakat.

Kaitan antara individu dan masyarakat sipil, saling memperkuat. Individu berkontribusi pada kekuatan dan keragaman masyarakat sipil, sementara masyarakat sipil memberikan individu, sarana mengekspresikan diri, melindungi hak-haknya, dan berpartisipasi dalam membentuk komunitas dan masyarakat secara luas. Interaksi ini, hal mendasar bagi berfungsinya masyarakat yang sehat dan demokratis.

Setiap individu punya hak. Hak-hak individu merujuk pada kebebasan dan perlindungan mendasar yang dipunyai setiap orang, yang memungkinkannya bertindak, berpikir, dan hidup tanpa campur tangan tak pantas dari pemerintah atau individu lain. Hak-hak ini, dipandang melekat pada manusia dan acapkali tercantum dalam konstitusi nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional. Seluruhnya penting agar menjamin kebebasan pribadi, martabat, dan kesetaraan. Hak-hak individu yang utama mencakup hak hidup, hak dasar kehidupan dan perlindungan dari terampasnya kehidupan secara serampangan; hak bebas dari penangkapan penahanan, atau pengasingan dengan sewenang-wenang. Ini mencakup perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan tak sesuai hukum; hak menganut dan mengubah keyakinan pribadi, dan menjalankan agama atau kepercayaan secara bebas, baik secara individu maupun bersama orang lain; hak mengekspresikan gagasan, opini, dan informasi tanpa rasa takut akan sensor atau hukuman. Ini mencakup kebebasan pers dan akses terhadap informasi; hak berkumpul secara damai dan membentuk atau bergabung dalam organisasi, termasuk partai politik, serikat pekerja, dan kelompok lainnya; hak atas kehidupan pribadi, bebas dari campur tangan sesuka-hati dari pemerintah atau badan lain, mencakup komunikasi pribadi, kehidupan keluarga, dan tempat-tinggal; hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka di depan umum melalui pengadilan yang tak memihak, asas praduga tak bersalah, dan hak didampingi perwakilan hukum dan banding; hak diperlakukan sama di hadapan hukum dan bebas dari diskriminasi atas dasar apapun, seperti ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya; Hak memiliki harta benda pribadi atau bersama orang lain, dan tak boleh dirampas secara sewenang-wenang; hak mengakses pendidikan, yang merupakan hal mendasar bagi pengembangan pribadi dan partisipasi dalam masyarakat; hak menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental, termasuk akses terhadap layanan kesehatan; dan hak bekerja yang berkeadilan dan menguntungkan, menerima upah yang layak, serta bergabung dan membentuk serikat pekerja.

Hak-hak ini dikodifikasikan dalam berbagai dokumen internasional, seperti The Universal Declaration of Human Rights (UDHR); The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR); konvensi-konvesi hak asasi manusia regional semisal the European Convention on Human Rights (ECHR) dan the American Convention on Human Rights (ACHR). Hak-hak individu sangat penting dalam melindungi kebebasan pribadi dan memastikan masyarakat yang adil dan setara. Ia membentuk landasan pemerintahan demokratis dan supremasi hukum.

Sama seperti individu, masyarakat sipil juga memiliki hak. Hak-hak masyarakat sipil mengacu pada hak dan kebebasan yang memungkinkan individu dan organisasi dalam masyarakat sipil, beroperasi secara bebas dan efektif. Hak-hak ini penting guna memastikan bahwa masyarakat sipil dapat memenuhi perannya dalam mendorong demokrasi, mengadvokasi keadilan sosial, dan mendukung pembangunan masyarakat. Hak-hak utama masyarakat sipil meliputi hak membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi dan kelompok tanpa campur tangan atau pembatasan tak sepantasnya dari pemerintah. Hal ini mencakup serikat pekerja, LSM, kelompok masyarakat, dan lembaga masyarakat sipil lainnya; hak bebas menyatakan opini, gagasan, dan informasi melalui berbagai media, termasuk orasi, tulisan, dan demonstrasi damai. Kebebasan ini sangat penting bagi advokasi, debat publik, dan menjaga akuntabilitas pihak berwenang; hak berorganisasi dan berpartisipasi dalam pertemuan damai, protes, dan demonstrasi. Hal ini memungkinkan masyarakat sipil memobilisasi dan mengadvokasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi; hak mengakses informasi milik otoritas publik. Transparansi ini sangat penting bagi partisipasi yang terinformasi, akuntabilitas, dan kemampuan melakukan advokasi secara efektif; hak berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas dan masyarakat. Ini melingkupi peran-serta dalam diskusi kebijakan, proses pemilu, dan bentuk keterlibatan masyarakat lainnya; hak beroperasi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, etnis, agama, keyakinan politik, atau karakteristik lainnya. Hal ini menjamin inklusivitas dan keberagaman dalam masyarakat sipil; hak diakui dan dilindungi secara hukum sebagai suatu kesatuan. Ini mencakup kapasitas mendaftar sebagai sebuah organisasi, memiliki properti, mengadakan kontrak, dan menuntut ganti rugi hukum ketika hak-haknya dilanggar; hak mencari, menerima, dan menggunakan sumber daya keuangan dari sumber domestik dan internasional tanpa pembatasan yang tak semestinya. Otonomi keuangan ini, penting bagi keberlanjutan dan kemandirian organisasi masyarakat sipil.

Hak-hak ini tercantum dalam beragam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk The Universal Declaration of Human Rights (UDHR); The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia regional semacam the European Convention on Human Rights (ECHR) and the American Convention on Human Rights (ACHR). Perlindungan dan pemajuan hak-hak ini, amat penting bagi masyarakat sipil yang dinamis dan efektif, sehingga memungkinkannya berkontribusi terhadap 'well-being' masyarakat yang demokratis, sosial, dan ekonomi.

Masyarakat sipil mendekap dan membopong mereka yang terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, serta memajukan stabilitas dan kohesi sosial. Ibarat jaring pengaman, masyarakat sipil melepaskan dan menyokong mereka yang terperangkap ke dalam permasalahan, mendorong stabilitas dan kohesi sosial. Masyarakat sipil dapat dilihat sebagai api yang menyulut dan menggiatkan perubahan sosial, mengobarkan reformasi dan inovasi dalam masyarakat.

Masyarakat sipil terus mengawasi tindakan pemerintah, memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai 'the Guardian of Public Interests', masyarakat sipil melindungi dan membela kepentingan publik, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diprioritaskan di atas keuntungan pribadi atau politik.

Jika pemerintah ada untuk melindungi warga negaranya dan hak-hak warga negaranya, siapa yang semestinya mengatur pemerintah? Pertanyaan ini, inti dari filosofi pemerintahan dan demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa pemerintahan seharusnya diperintah oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil mereka yang terpilih. Hal ini memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggungjawab kepada warganya dan melindungi hak-hak mereka secara efektif.

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maknanya, legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan yang diperintah. Warga negara berkekuasaan memilih pemimpinnya dan mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui pemilihan umum yang teratur, bebas, dan adil. Di sebagian besar negara demokrasi modern, warga negara memilih perwakilan yang mengambil keputusan atas nama mereka. Para wakil ini, bertanggungjawab kepada rakyat melalui pemilihan umum yang teratur. Para wakil rakyat diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik konstituennya dan masyarakat luas. Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sistem demokrasi menerapkan checks and balances antar cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Setiap cabang mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang berbeda, dan dapat saling-memantau agar memastikan tak ada satu entitas pun yang teramat berkuasa.

Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas demokrasi dan mendorong tatakelola pemerintahan yang baik dikala tiada partai oposisi formal dalam sistem presidensial. Masyarakat sipil dapat mendorong warga negara berpartisipasi dalam kegiatan sipil, termasuk memberikan suara, menghadiri pertemuan akbar, dan turut dalam debat publik, serta menumbuhkan budaya kewarganegaraan aktif dimana masyarakat merasa bertanggungjawab menjaga akuntabilitas pemerintahnya.

Media independen memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat. Dukungan terhadap jurnalisme independen melalui langganan atau subskripsi, donasi, dan advokasi dapat membantu menjaga pengawasan kritis terhadap kekuasaan. Menggunakan media sosial dan platform alternatif guna menyebarkan informasi dan berperan-serta dalam bincang tentang tatakelola dan kebijakan publik.

Masyarakat sipil dapat mendorong dan mendukung jurnalisme independen yang menginvestigasi dan melaporkan tindakan pemerintah, memastikan bahwa masyarakat tetap mendapat informasi tentang isu-isu penting. Memberikan pelatihan dan sumber daya kepada jurnalis agar meningkatkan kapasitasnya dalam melaporkan isu-isu politik dan sosial yang kompleks.

Mengatasi dilema etika ketika melaporkan isu-isu sensitif memerlukan keseimbangan antara kejujuran dan tanggungjawab. Jurnalis memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik. Landasan pelaporan beretika terletak pada pencarian kebenaran dan akurasi. Melaporkan topik sensitif seringkali melibatkan penyelidikan masalah pribadi dan pelanggaran privasi orang lain. Menyeimbangkan kebutuhan memberi informasi kepada publik dengan tugas meminimalkan kerugian terhadap individu atau masyarakat. Stereotip melanggengkan bias dan merugikan kelompok marginal. Pelaporan yang beretika memerlukan empati, integritas, dan komitmen melayani kepentingan publik seraya meminimalkan dampak buruknya.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat bertindak sebagai oposisi de facto dengan mengadvokasi transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Mendukung dan berpartisipasi dalam OMS dapat memperbesar dampaknya. Mereka dapat mendorong pembentukan dan pertumbuhan LSM, kelompok pengawas, dan organisasi advokasi yang fokus pada berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat memantau tindakan dan pengeluaran pemerintah, menuntut transparansi dan akuntabilitas melalui laporan, audit, dan kampanye publik. Turut berperan dalam kegiatan pengawas guna mengungkap korupsi, penyimpangan, dan praktik tak demokratis. Masyarakat sipil dapat mendidik warga negara tentang hak dan tanggungjawabnya, pentingnya nilai-nilai demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan forum publik agar mendorong keterlibatan masyarakat dan mendorong warga menyuarakan keprihatinannya dan menjaga akuntabilitas pemerintah.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat membangun aliansi dengan OMS lain, serikat pekerja, asosiasi profesi, dan kelompok masyarakat guna membangun gerakan berbasis luas demi tatakelola pemerintahan yang demokratis dan berakuntabilitas. Berkolaborasi dengan organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia agar menarik perhatian masyarakat global terhadap permasalahan dalam negeri dan mendapatkan dukungan bagi inisiatif demokrasi. Masyarakat sipil dapat mendorong dialog antara berbagai kelompok politik, sosial, dan ekonomi untuk membangun koalisi berbasis luas, yang secara kolektif dapat mengadvokasi reformasi demokrasi dan mendorong praktik pemerintahan inklusif, yang memastikan seluruh suara, termasuk kelompok minoritas dan terpinggirkan, didengar dan terwakili.

Masyarakat sipil dapat mengorganisir gerakan dan kampanye akar rumput agar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya oposisi dalam demokrasi, memobilisasi opini publik melawan praktik-praktik tak demokratis, dan menggunakan protes damai, petisi, dan bentuk aksi kolektif lainnya guna menuntut akuntabilitas dan pluralitas politik yang lebih besar.

Gerakan akar rumput bersejarah panjang dalam menentang presiden petahana dan penting dalam mempengaruhi perubahan politik. Gerakan Hak-Hak Sipil pada tahun 1960an merupakan contoh kuat aktivisme akar rumput. Dipimpin oleh individu dan organisasi yang tak berafiliasi dengan struktur kekuasaan tradisional, para aktivis bergerak secara nasional memperjuangkan hak memilih, desegregasi, dan kesetaraan kesempatan. Gerakan lingkungan hidup dimulai pada tahun 1960an dan berlanjut hingga kini. Aktivis lingkungan hidup mengorganisir berbagai isu, termasuk polusi, perubahan iklim, hak-hak hewan, dan pertanian berkelanjutan. Tantangan tahun 2020 meningkatkan tantangan bagi penyelenggara akar rumput.

Upaya akar rumput, termasuk demonstrasi, aksi duduk, dan pengorganisasian komunitas, memainkan peran penting dalam menghilangkan segregasi rasial dan memajukan hak-hak sipil. Gerakan akar rumput berkemampuan dahsyat menantang petahana, meningkatkan kesadaran, dan mendorong transformasi politik. Strukturnya yang terdesentralisasi, fokus lokal, dan penekanan pada partisipasi warga, menjadikan mereka agen perubahan yang bagas.

Masyarakat sipil dan media independen memainkan peran yang saling melengkapi dalam menggerakkan transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi. Disaat mereka berkolaborasi secara efektif, dampaknya akan semakin besar. Mempertahankan objektivitas sangat penting bagi media independen ketika berkolaborasi dengan masyarakat sipil.

Mempertahankan objektivitas sangat penting bagi media independen apabila berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Media independen hendaknya transparan mengenai kolaborasinya dengan OMS. Mengungkapkan afiliasi, sumber pendanaan, atau minat bersama, mencari informasi dari berbagai sumber di luar OMS, dan menyeimbangkan masukannya dengan masukan dari pejabat pemerintah, para pakar, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu perspektif, meskipun perspektif tersebut sejalan dengan nilai-nilai media. Ia menyatakan dengan jelas bila suatu laporan atau artikel melibatkan informasi yang diberikan oleh OMS. Ia mematuhi etika jurnalistik yang sudah mapan, termasuk akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan.

OMS dan media independen seyogyanya menghindari konflik-konflik kepentingan dan mempertahankan batasan profesional. Transparansi ini membangun kepercayaan audiens. Kredibilitas media independen bergantung pada kemampuannya dalam memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan tak memihak. Kolaborasi dengan masyarakat sipil hendaknya meningkatkan—bukan mengkompromikan—komitmennya terhadap kebenaran dan objektivitas.

Bisakah para aktor, aktris, sutradara dan produser film dianggap sebagai 'masyarakat sipil'? Kendati 'istilah' masyarakat sipil secara khas mengacu pada organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan warga negara yang turut dalam kegiatan sosial dan politik, terma ini secara tak langsung melingkupi para aktor, aktris, sutradara maupun produser film. Para individu ini, beroperasi khususnya dalam industri hiburan, berkreasi dan berpartisipasi dalam usaha-usaha artistik. Namun, karya mereka secara tak langsung dapat mempengaruhi masyarakat dengan membentuk narasi budaya, mempertanyakan norma-norma yang ada, dan mendorong dialog. Aktor, aktris, sutradara, dan produser film, sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian dari masyarakat sipil, terutama dikala mereka berperan dalam aktivitas di luar peran profesionalnya, yang berkontribusi pada wacana publik dan pengembangan masyarakat. Masyarakat sipil mencakup beragam organisasi dan kelompok non-pemerintah, termasuk yang bergerak dalam industri seni dan hiburan.

Aktor, aktris, sutradara dan produser film, dapat membentuk opini publik dan norma budaya melalui karya-karyanya, sehingga mencetuskan pembicaraan tentang isu-isu sosial penting. Banyak masyarakat dalam industri hiburan, secara aktif berpartisipasi atau mendukung berbagai tujuan sosial, lingkungan, dan politik. Mereka menggunakan platformnya meningkatkan kesadaran dan memobilisasi aksi publik. Para profesional industri film kerap berfungsi dalam filantropi, mendukung inisiatif seni lokal, dan menciptakan organisasi yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Melalui wawancara, penampilan publik, dan media sosial, mereka berkontribusi dalam dialog mengenai hak-hak sipil, keadilan sosial, dan isu-isu penting lainnya, yang mempengaruhi nilai-nilai dan kebijakan publik. Mereka sering menyokong atau mengadakan program pendidikan dan lokakarya yang mengembangkan keterampilan artistik, pemikiran kritis, dan keterlibatan masyarakat.

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini, individu-individu dalam industri film berkontribusi pada semangat dan kesehatan masyarakat sipil, memperkuat perannya sebagai sebuah ruang aksi kolektif yang terorganisir, yang bertujuan mengembangkan kepentingan dan nilai-nilai bersama.

Masyarakat sipil tetap berkomitmen mengatasi permasalahan global dan mendorong perubahan positif, namun menghadapi beberapa tantangan dalam upaya membangun perubahan positif dan mengatasi permasalahan kemasyarakatan. Banyak organisasi masyarakat sipil yang bergantung pada hibah, donasi, dan penggalangan dana, tak dapat diprediksi dan tak mencukupi. Pembela hak asasi manusia dalam masyarakat sipil, kerap menghadapi serangan, pelecehan, dan wacana negatif yang bertujuan mendelegitimasi dan menstigmatisasi pekerjaan mereka. Bila undang-undang tak melindungi hak-hak mereka atau membatasi aktivitasnya, maka akan menjadi tantangan bagi organisasi agar dapat beroperasi secara efektif.

Masyarakat sipil saat ini, mencakup kelompok-kelompok terorganisir dan tak terorganisir, yang semakin luas dan dinamis. Aksinya sebagai katalisator, menjembatani kesenjangan, mempertanyakan status quo, dan mendorong transformasi positif. Beberapa pakar melukiskan masyarakat sipil sebagai 'Volunteerland', karena pengaruh bermaknanya.

Pada episode berikut, kita akan lanjut dengan topik Kalender Islam. Biidznillah."

Lalu, Kenanga menuturkan hikayat,

Para pekerja harus menyisihkan gajinya

Pak polisi harus menyisihkan gajinya

Pak TNI harus menyisihkan gajinya

PNS harus menyisihkan gajinya

Bahkan pejabat pun harus menyisihkan gajinya

Para karyawan swasta dibidik menyisihkan gajinya

Bikin melotot mata para pengusaha

Potongan, potongan lagi, bikin emak-emak ternganga

Bikin matanya terpana dan merana

Itu nanti, tapi, akankah jadi apa-apa?

Seperti nasibnya pembaruan ibukota

Kutipan & Rujukan:

- Michael Hoelscher, Regina A. List, Alexander Ruser & Stefan Toepler (Eds.), Civil Society: Concepts, Challenges, Contexts, 2022, Springer Nature Switzerland

- Sudipta Kaviraj and Sunil Khilnani (Eds.), Civil Society: History and Possibilities, 2001, Cambridge University Press

- John Keane, Global Civil Society?, 2003, Cambridge University Press

- Peter Kivisto (Ed.), The Cambridge Handbook of Social Theory, Volume I: A Contested Canon, 2021, Cambridge University Press

- Michael Edwards (Ed.), The Oxford Handbook of Civil Society, 2011, Oxford University Press

[Episode 26]

[Episode 24]

English