Apakah Presiden Prabowo Mulai Kehilangan Dukungan?

Ketika Indonesia berjuang menghadapi tuntutan yang saling bersaing antara pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial, dan stabilitas politik, pertanyaan apakah Presiden Prabowo Subianto mulai kehilangan dukungan menjadi semakin relevan. Program makan siang gratis yang ambisius, yang dirancang untuk memberi makan jutaan anak sekolah, pada awalnya dipuji sebagai upaya berani untuk mengatasi masalah gizi buruk anak, namun pelaksanaannya diliputi oleh kegagalan logistik, tekanan anggaran, dan bahkan kasus keracunan makanan, sehingga menimbulkan keraguan atas kemampuannya menerjemahkan janji populis menjadi pemerintahan yang efektif. Pada saat yang sama, citra yang dibangunnya dengan hati‑hati sebagai sosok kakek “gemoy” tetap menarik bagi anak muda Indonesia, banyak di antara mereka yang tak mengetahui atau tak peduli dengan masa lalunya yang kontroversial, sehingga karisma dan daya tarik media sosial masih melindunginya dari dampak politik. Namun demikian, keberlanjutan protes terhadap pemotongan anggaran pemerintah daerah dan persepsi dominasi oligarki dalam politik nasional menyoroti rapuhnya basis dukungannya, terutama di kalangan mereka yang merasa tidak mendapat manfaat dari kebijakannya. Dalam konteks ini, popularitas Presiden Prabowo tampak terjebak antara janji reformasi dan realitas stagnasi, membuat para pengamat bertanya‑tanya apakah posisinya saat ini hanyalah sebuah plateau sementara atau awal dari penurunan bertahap.

Kekecewaan publik atas penanganan bencana di Sumatra semakin meningkat, dengan banyak warga dan tokoh masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap respons yang dinilai lambat dan kurang terkoordinasi. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah membuat lebih dari satu juta orang mengungsi, meluluhlantakkan jembatan dan rumah, serta membuat masyarakat kesulitan mendapatkan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya, keluhan berpusat pada kurangnya pendanaan yang memadai, ketergantungan pada militer yang harus menanggung biaya dari anggaran sendiri, serta terbatasnya dukungan logistik dari badan nasional penanggulangan bencana. Persepsi bahwa negara lamban bertindak, ditambah dengan skala kehancuran, telah memicu rasa diabaikan dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap manajemen bencana nasional, sehingga banyak pihak mempertanyakan apakah pemerintah mampu melindungi warganya di saat krisis.

Baru‑baru ini, BBC World Service membicarakan apakah popularitas Presiden Prabowo Subianto di Indonesia mulai memudar. Dalam diskusinya, para koresponden menyoroti kontras antara janji‑janji ambisiusnya, seperti program makan siang gratis nasional, dengan kesulitan dalam mewujudkan janji tersebut menjadi kebijakan yang efektif. Mereka mencatat bahwa meskipun citra Prabowo sebagai sosok kakek “gemoy” masih menarik bagi pemilih muda, meningkatnya protes, tekanan anggaran, dan kasus keracunan makanan yang terkait dengan program tersebut menimbulkan keraguan atas kemampuannya mempertahankan dukungan sebesar yang ia nikmati saat pemilu. Percakapan itu menyiratkan bahwa popularitas Prabowo, yang sebelumnya ditopang oleh karisma dan daya tarik media sosial, kini mungkin rentan terhadap realitas pemerintahan dan kekecewaan publik yang mengharapkan lebih dari sekadar gestur simbolik.

Percakapan ini berpusat pada Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, serta program makan siang gratis yang ambisius untuk menyediakan makanan bagi delapan puluh tiga juta anak sekolah setiap hari. Para pembicara menyoroti bahwa kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting anak, telah diliputi oleh masalah eksekusi, biaya yang sangat besar, dan bahkan kasus keracunan makanan. Mereka mencatat bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sangat personal, top‑down, dan tergesa‑gesa, berbeda tajam dengan pendekatan pendahulunya Joko Widodo yang lebih tenang dan terukur.

Diskusi juga menelusuri sejarah panjang dan kompleks Prabowo: latarbelakang keluarganya yang elit, kebangkitannya sebagai komandan pasukan khusus Indonesia sekaligus menantu Suharto, kejatuhan dan pengasingannya setelah tumbangnya Suharto, serta akhirnya reinventasi dirinya sebagai sosok “gemoy” atau kakek imut yang populer di kalangan anak muda Indonesia di TikTok. Transformasi ini memungkinkan dirinya memenangkan kursi presiden pada tahun 2024, meskipun masa lalunya penuh kontroversi.

Para pembicara menekankan paradoks Indonesia: negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun sering gagal memproyeksikan pengaruh global yang signifikan dan kerap digambarkan sebagai “punching below its weight.” Mereka berpendapat bahwa tantangan domestik, struktur oligarki, serta amnesia politik di kalangan generasi muda telah menghambat kemampuan Indonesia agar sepenuhnya mewujudkan potensinya.

Akhirnya, mereka membahas keputusan Prabowo untuk menobatkan Suharto sebagai pahlawan nasional, yang tak menimbulkan banyak kemarahan publik, menunjukkan adanya nostalgia atau pelupaan sengaja terhadap masa lalu otoriter. Percakapan ditutup dengan nada serius: Indonesia tetap merupakan oligarki yang didominasi oleh elit bisnis berkuasa, dan meskipun ada optimisme reformasi setelah kejatuhan Suharto, sedikit yang berubah dalam struktur kekuasaan yang mendasar. Masa depan kepresidenan Prabowo, dan masa depan Indonesia sendiri, masih belum pasti.

Para pembicara tak membuat prediksi tegas bahwa popularitas Presiden Prabowo pasti akan menurun, tetapi mereka berpendapat bahwa dukungannya sudah mulai menghadapi tekanan. Mereka mencatat bahwa meskipun profil publiknya tetap tinggi, program makan siang gratis yang ambisius telah mengalami kesulitan serius, termasuk tekanan anggaran, kasus keracunan makanan, dan protes besar terhadap pemotongan dana pemerintah daerah. Masalah‑masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara janji populis yang dibuat selama kampanye pemilu dan realitas pelaksanaan kebijakan. Pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa citra Prabowo sebagai sosok kakek “gemoy” yang dibangun dengan hati‑hati masih sangat menarik bagi anak muda Indonesia, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui atau tidak peduli dengan masa lalunya yang kontroversial. Intinya, percakapan tersebut menyiratkan bahwa popularitasnya mungkin rentan jika kegagalan eksekusi terus berlanjut, tetapi untuk saat ini masih bertahan berkat daya tariknya di media sosial dan amnesia politik dari pemilih muda.

Kemungkinan turunnya popularitas Presiden Prabowo dapat dipahami melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Secara ideologis, ketergantungannya pada janji populis semisal program makan siang gratis berisiko mengikis kepercayaan apabila inisiatif tersebut tak berhasil memberikan perbaikan nyata. Secara filosofis, gaya kepemimpinannya yang sangat terpusat dan digerakkan oleh ambisi pribadi dapat menjauhkan mereka yang menghargai konsensus, transparansi, dan kekuatan institusi. Secara politik, konsentrasi kekuasaan di lingkaran loyalis serta persepsi dominasi oligarki dapat memicu kekecewaan di kalangan warga yang mengharapkan akuntabilitas demokratis. Secara ekonomi, biaya besar dari program andalannya, ditambah target pertumbuhan yang tidak realistis, dapat menimbulkan frustrasi apabila tekanan fiskal menyebabkan pemotongan layanan penting lain atau jika kemakmuran yang dijanjikan tidak terwujud. Secara sosial, keberlanjutan ketidaksetaraan, korupsi, dan pengangguran kaum muda dapat melemahkan daya tarik citra “gemoy”, terutama jika generasi muda mulai mengaitkan kesulitan mereka dengan pemerintahannya. Secara budaya, amnesia yang disengaja terhadap masa lalu otoriter Indonesia mungkin tidak bertahan selamanya; jika ingatan sejarah kembali muncul, keterkaitannya dengan Suharto dan militer dapat merusak citranya. Secara keseluruhan, faktor‑faktor ini menunjukkan bahwa meskipun popularitasnya saat ini ditopang oleh karisma dan media sosial, ia tetap rentan terhadap kontradiksi ideologis, ketegangan filosofis, realitas politik, kekecewaan ekonomi, keluhan sosial, dan pertimbangan budaya.

Kemungkinan bahwa popularitas Presiden Prabowo tetap datar, tak naik ataupun turun, dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor ideologis, filosofis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ideologis, janji populisnya mungkin tidak sepenuhnya berhasil maupun sepenuhnya gagal, sehingga publik berada dalam keadaan penerimaan hati‑hati, bukan antusiasme atau penolakan. Secara filosofis, gaya kepemimpinannya yang terpusat dan tegas mungkin terus menarik bagi mereka yang menghargai otoritas kuat, sekaligus membuat frustrasi mereka yang lebih menyukai konsensus, sehingga menghasilkan keseimbangan yang mencegah kenaikan atau penurunan besar dalam popularitas. Secara politik, struktur oligarki yang mengakar di Indonesia membuat kekuasaan sering didaur ulang di antara elit, menciptakan rasa kesinambungan yang menstabilkan posisinya tanpa menimbulkan semangat baru. Secara ekonomi, jika pertumbuhan tetap moderat dan program makan siang gratis berjalan pada tingkat dasar tanpa keberhasilan dramatis atau kegagalan besar, publik mungkin hanya menyesuaikan diri dengan status quo, tidak memberi penghargaan maupun hukuman. Secara sosial, generasi muda mungkin tetap bersikap acuh terhadap masa lalunya sambil menoleransi kekurangan saat ini, yang mempertahankan dukungan pada tingkat datar. Secara budaya, amnesia yang disengaja terhadap warisan otoriter Suharto mungkin bertahan cukup lama untuk mencegah penolakan, tetapi tidak cukup untuk menginspirasi kekaguman baru. Dalam skenario ini, popularitas Prabowo akan tetap stabil, terjebak di antara kekuatan yang saling menetralkan, sehingga menghasilkan stagnasi daripada pergerakan.

Sejarah menunjukkan bahwa menggantikan pemimpin yang gagal seringkali lebih merupakan kutukan daripada berkah. Misalnya, Gerald Ford di Amerika Serikat mewarisi kursi kepresidenan setelah Richard Nixon mengundurkan diri pada tahun 1974. Walaupun Ford sendiri tak terlibat dalam skandal Watergate, keputusannya memberikan pengampunan kepada Nixon membuatnya tetap terjebak dalam bayang-bayang aib pendahulunya, yang sangat berkontribusi pada kekalahannya dalam pemilu 1976. Demikian pula, di Rusia pasca-Soviet, reformasi ekonomi yang kacau dan ketidakstabilan politik Boris Yeltsin meninggalkan beban sekaligus peluang bagi Vladimir Putin: meskipun Putin memanfaatkan kegagalan Yeltsin untuk mengonsolidasikan kekuasaan, warisan korupsi dan lemahnya institusi dari Yeltsin membentuk jalur otoritarian yang kemudian berkembang. Di Inggris, masa jabatan James Callaghan dibayangi oleh gejolak ekonomi dan kerusuhan serikat pekerja yang sudah melanda pemerintahan Harold Wilson; “Winter of Discontent” akhirnya menjatuhkan Partai Buruh dan membuka jalan bagi Margaret Thatcher. Contoh-contoh ini menunjukkan pola berulang: ketika seorang pendahulu meninggalkan skandal, ketidakstabilan, atau institusi yang rusak, penerusnya sering kesulitan keluar dari bayang-bayang tersebut, dan kejatuhan mereka menjadi terkait erat dengan kegagalan masa lalu.

Sepanjang sejarah, para pemimpin sering bergantung pada keakuratan laporan dari bawahannya, dan ketika laporan itu ternyata keliru, akibatnya bisa sangat fatal. Salah satu contoh paling terkenal adalah Napoleon Bonaparte, yang invasi ke Rusia pada tahun 1812 berakhir bencana karena laporan intelijen yang menyesatkan dan terlalu optimis dari para jenderalnya, sehingga ia percaya bahwa pasokan dan bala bantuan lebih aman daripada kenyataannya. Demikian pula, dalam Perang Vietnam, para pemimpin politik dan militer Amerika berulang kali disesatkan oleh laporan yang terlalu positif dari komandan di lapangan, menciptakan ilusi kemajuan padahal kenyataannya jauh lebih suram; hal ini merusak kredibilitas dan berkontribusi pada runtuhnya kepercayaan publik serta kejatuhan politik mereka. Dalam dunia korporasi, tokoh seperti Bernie Ebbers dari WorldCom jatuh karena bawahannya menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan laporan palsu, yang akhirnya memicu salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah. Kasus-kasus ini menunjukkan pola berulang: ketika pemimpin kehilangan akses pada informasi yang benar, baik karena penipuan maupun ketidakmampuan, kemampuan mereka untuk memimpin runtuh, dan kejatuhan mereka menjadi hampir tak terelakkan.

[English]