Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Lima, Enam, atau Delapan Persen?

Presiden Prabowo Subianto pernah dengan antusias menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai delapan persen. Tapi target ini sebenernya bukan semacam angka wajib yang harus dicapai dalam waktu dekat atau tahun 2026, melainkan tujuan jangka panjang yang ditetapkan untuk dicapai pada akhir masa jabatannya sekitar tahun 2029. Target delapan persen ini termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang memproyeksikan pertumbuhan bertahap sampai mencapai angka delapan persen di akhir periode. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah tak hanya menyebut target pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga target jangka pendek hingga menengah. Dalam dokumen RPJMN tersebut, ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sekitar 5,3 persen pada 2025, kemudian naik menjadi 6,3 persen pada 2026, 7,5 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan akhirnya mencapai delapan persen pada 2029 apabila asumsi dan reformasi dalam perencanaan tersebut bisa terwujud.

Artinya, target jangka pendek dalam RPJMN berada di kisaran pertumbuhan ekonomi pertengahan lima persen untuk tahun-tahun awal periode tersebut, dengan peningkatan bertahap menuju target yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Target-target ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat produktivitas—sekaligus diakui sebagai target yang cukup ambisius dan bergantung pada investasi besar serta pelaksanaan kebijakan struktural. 

Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menegaskan visinya ini di forum internasional dan berbagai acara dalam negeri, dengan keyakinan bahwa melalui program seperti program makanan bergizi gratis secara nasional dan perluasan investasi, Indonesia bisa mendorong perekonomian ke arah angka tersebut menjelang akhir masa jabatan. Namun, target ini tetap sangat ambisius dan berjangka panjang, dan para analis serta pejabat pemerintah, termasuk Menteri Keuangan, juga menyatakan bahwa mencapai delapan persen adalah tantangan besar yang membutuhkan reformasi berkelanjutan dan permintaan domestik yang kuat.

Optimisme Presiden Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus delapan persen lebih menunjukkan pendekatan visioner dan aspiratif, bukan semata penilaian teknis murni. Para pemimpin sering menargetkan pertumbuhan tinggi untuk nunjukin optimisme, narik investor, dan supaya masyarakat lebih percaya diri.

Sebenernya sih, pertumbuhan lima persen sudah dipandang sehat dan berkelanjutan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tapi menargetkan delapan persen punya beberapa tujuan: memotivasi instansi pemerintah agar mempercepat reformasi, membuat sektor swasta lebih berani investasi, dan bikin rakyat berharap hidupnya bisa lebih cepat membaik.

Meski begitu, penting dicatat kalau target tinggi juga bawa risiko lebih besar. Pertumbuhan yang terlalu cepat bisa memicu inflasi, bikin ketimpangan tambah parah, dan ngerusak infrastruktur serta sumber daya alam. Praktisnya, buat nyampe delapan persen dibutuhkan perubahan struktural besar, investasi masif, dan manajemen hati-hati supaya manfaatnya tersebar luas. Singkatnya, angka delapan persen ini sering lebih soal nunjukin niat dan ambisi daripada prediksi realistis tentang ekonomi.

Buat bisa nyampe pertumbuhan delapan persen secara realistis, Indonesia butuh kombinasi reformasi struktural, investasi tepat sasaran, dan manajemen ekonomi yang hati-hati. Pertama, perubahan struktural fokus ke meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur—jaringan transportasi, pasokan energi, dan konektivitas digital—supaya logistik dan operasional bisnis nggak macet. Reformasi pasar tenaga kerja supaya skill lebih tinggi dan fleksibel, penyederhanaan regulasi bisnis, serta penguatan lembaga buat menegakkan kontrak dan hak milik juga penting banget.

Kedua, investasinya kudu gede dan strategis. Modal publik dan swasta diarahkan ke sektor yang bisa dorong pertumbuhan tinggi dan banyak lapangan kerja, semisal manufaktur, energi terbarukan, teknologi, dan jasa bernilai tinggi. Mendorong investasi asing sambil dukung industri domestik bisa bikin efek sinergi yang percepat ekspansi. Penting juga supaya investasi ini inklusif, manfaatnya gak cuma nempel di kota besar tapi juga sampai ke desa-desa.

Ketiga, manajemen ekonomi yang hati-hati penting buat cegah overheating dan instabilitas. Ini termasuk ngecek inflasi, kontrol ekspansi kredit, jaga disiplin fiskal, sekaligus sediakan jaring pengaman sosial buat lindungi kelompok rentan. Pembuat kebijakan harus sinkronisasi kebijakan moneter, fiskal, dan industri supaya ekonomi stabil sambil mendukung pertumbuhan cepat.

Singkatnya, buat nyampe delapan persen nggak cukup cuma optimis atau pasang target tinggi; butuh strategi terkoordinasi di bidang infrastruktur, investasi, tenaga kerja, lembaga, dan manajemen fiskal-moneter, plus fokus jelas ke pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, risiko overheating ekonomi umumnya mulai serius jika pertumbuhan secara konsisten menembus kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun, apalagi jika pertumbuhan tersebut lebih didorong oleh lonjakan permintaan daripada peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi. Pada level ini, ekonomi bisa mulai melampaui kemampuan strukturalnya, dimana kapasitas industri, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, dan kesiapan institusi gak sanggup mengimbangi laju pertumbuhan. Akibatnya, pertumbuhan tidak lagi terasa sebagai peningkatan kesejahteraan, melainkan muncul dalam bentuk inflasi yang naik, gelembung aset, defisit perdagangan yang melebar, serta tekanan fiskal. Bagi Indonesia, yang produktivitas tenaga kerja, kedalaman industri, dan efisiensi logistiknya masih dalam proses mengejar, pertumbuhan di atas tujuh persen tanpa reformasi struktural yang kuat justru berpotensi membuat ekonomi “kepanasan” alih-alih semakin kokoh. Karenanya, banyak ekonom menilai pertumbuhan di kisaran empat hingga enam persen sebagai aman dan berkelanjutan, sementara pertumbuhan di atas level tersebut hanya sehat jika disertai lonjakan produktivitas, kualitas investasi, dan kedisiplinan kebijakan yang luar biasa.

Dalam konteks Indonesia, perekonomian umumnya mulai disebut melambat ketika pertumbuhan turun di bawah kisaran empat persen, terutama jika kondisi ini berlangsung lebih dari satu atau dua kuartal. Di level tersebut, ekonomi memang masih tumbuh, tetapi lajunya seringkali gak cukup untuk menyerap tenaga kerja baru, menaikkan pendapatan masyarakat secara signifikan, atau menjaga minat investasi tetap kuat. Ketika pertumbuhan mendekati angka tiga persen, kekhawatiran biasanya meningkat, karena laju ini sudah mendekati batas bawah potensi pertumbuhan Indonesia, sehingga risiko pengangguran naik, penerimaan negara melemah, dan kepercayaan konsumen ikut menurun. Jika pertumbuhan sampai jatuh di bawah tiga persen, perlambatan tersebut cenderung dipandang serius dan mengindikasikan adanya masalah struktural atau guncangan eksternal yang lebih dalam, bukan sekadar fluktuasi siklus biasa. Karena itu, banyak pembuat kebijakan dan ekonom melihat pertumbuhan sekitar lima persen sebagai kondisi stabil, di bawah empat persen sebagai zona waspada, dan tiga persen atau kurang sebagai tanda jelas bahwa mesin ekonomi Indonesia mulai kehilangan tenaga.

Berdasarkan data dan proyeksi terkini dari berbagai lembaga ekonomi yang kredibel, ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan tetap stabil dan tumbuh di atas lima persen pada tahun 2026, meskipun angka yang jauh lebih tinggi (misalnya delapan persen) masih terlihat terlalu ambisius untuk tercapai. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan PDB sekitar 5,33–5,4 persen pada 2026, dengan catatan belanja fiskal bisa dipercepat dan kondisi makroekonomi mendukung. Analis dan kelompok bisnis lain juga memperkirakan angka yang serupa, berkisar 5,0–5,4 persen, mencerminkan ketahanan konsumsi dan investasi meskipun ada tekanan global. 

Lembaga internasional memberikan proyeksi yang bervariasi, dengan beberapa yang memperkirakan angka sedikit lebih rendah di kisaran 4,8–5,1 persen, yang menunjukkan pengaruh ketidakpastian eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gangguan perdagangan.

Secara keseluruhan, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan tumbuh di sekitar atau sedikit di atas lima persen pada 2026, mencerminkan stabilitas ekonomi yang relatif baik, asalkan permintaan domestik tetap kuat, reformasi struktural berlanjut, dan kondisi global tak memburuk secara tajam. Ini bukan kepastian mutlak, tetapi konsensus proyeksi cenderung pada pertumbuhan moderat yang berkelanjutan daripada percepatan atau penurunan drastis.

Jika melihat data ekonomi terkini dan proyeksi yang beredar, optimisme Menteri Keuangan, Purbaya, untuk mencapai pertumbuhan enam persen tampaknya lebih tepat dibaca sebagai tantangan besar ketimbang sesuatu yang mudah dicapai, meskipun bukan sepenuhnya mustahil. Sebagian besar lembaga nasional dan internasional memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sedikit di atas lima persen, yang mencerminkan kekuatan konsumsi domestik dan stabilitas makro, tetapi juga menunjukkan keterbatasan lama seperti produktivitas yang lambat naik, penciptaan lapangan kerja yang tak seimbang, dan investasi yang belum cukup dalam. Agar melonjak dari jalur lima persen ke enam persen, Indonesia memerlukan lonjakan investasi swasta, penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih kuat, serta percepatan reformasi struktural, terutama di sektor manufaktur, kualitas SDM, dan efisiensi birokrasi. Tanpa dorongan global yang sangat menguntungkan atau terobosan kebijakan domestik yang benar-benar signifikan, target enam persen lebih realistis dipahami sebagai target aspiratif, sebuah simbol ambisi dan niat reformasi, bukan sebagai angka yang otomatis bisa dicapai dalam kondisi normal saat ini.

Kalau bicara target pertumbuhan 6 persen, jujur saja, Indonesia masih ketemu banyak “tembok” struktural yang gak bisa ditembus dalam waktu singkat. Salah satu masalah paling besar adalah produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah dibanding negara tetangga. Tenaga kerja kita memang banyak, tapi skill-nya sering nggak nyambung dengan kebutuhan industri modern, sehingga pertumbuhan susah dipacu lebih kencang tanpa bikin ekonomi jadi ngos-ngosan atau harga-harga naik.

Masalah berikutnya ada di kualitas investasi. Angka investasi kelihatannya oke, tapi banyak yang masuk ke sektor padat modal semisal tambang dan sumber daya alam, yang lapangan kerjanya terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis terasa di kantong masyarakat, karena efeknya ke pendapatan dan konsumsi masih lemah.

Selain itu, industri manufaktur kita belum benar-benar bangkit jadi mesin utama pertumbuhan. Rantai pasok masih dangkal, nilai tambah belum maksimal, dan upgrading industri jalannya pelan. Tanpa manufaktur yang kuat, menembus pertumbuhan di atas lima persen itu berat banget.

Belum lagi urusan birokrasi dan regulasi. Aturan yang rumit, implementasi kebijakan yang beda-beda di tiap daerah, serta kepastian hukum yang kadang abu-abu bikin investor mikir dua kali buat tanam modal jangka panjang.

Di sisi luar negeri, Indonesia juga masih rentan sama gejolak global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, sampai naik-turunnya harga komoditas. Selama kita masih cukup tergantung pada faktor eksternal, laju pertumbuhan gampang mentok sebelum sampai enam persen.

Singkatnya, target enam persen itu bukan cuma soal gaspol ekonomi, tapi soal kerjaan rumah besar: reformasi struktural yang konsisten, produktivitas yang benar-benar naik, dan investasi yang inklusif. Tanpa itu semua, enam persen bakal tetap jadi angka optimistis di atas kertas, bukan realitas di lapangan.

Pada akhirnya, apakah Indonesia sebaiknya menargetkan pertumbuhan ekonomi lima, enam, atau delapan persen, bukan sekadar soal ambisi, melainkan soal realisme dan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan lima persen terbukti relatif stabil dan berkelanjutan, namun juga memperlihatkan keterbatasannya dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai dan meningkatkan taraf hidup secara cepat. Menuju enam persen dapat dibaca sebagai sinyal peningkatan produktivitas dan kualitas investasi, sementara delapan persen adalah ambisi jangka panjang yang menuntut perubahan struktural yang dalam, bukan sekadar percepatan kebijakan jangka pendek. Dengan demikian, target pertumbuhan seyogyanya dipahami bukan sebagai angka semata, melainkan sebagai cerminan sejauh mana perekonomian Indonesia benar-benar mampu berkembang.

Yang paling penting, oleh sebab itu, bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan terlihat di permukaan, melainkan seberapa inklusif, tangguh, dan dapat dipercaya pertumbuhan tersebut dalam praktik. Ekonomi yang tumbuh sedikit lebih lambat tetapi mampu menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan riil, dan menjaga stabilitas sosial justru bisa lebih bermanfaat bagi bangsa ketimbang ekonomi yang mengejar angka spektakuler dengan risiko overheating atau ketimpangan. Bagi Indonesia, tantangan sesungguhnya adalah menyelaraskan ambisi politik dengan kapasitas ekonomi, agar jalur pertumbuhan apapun yang dipilih bener-bener terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar menjadi statistik yang tampak indah di atas kertas.

[English]