Uang Kotor : Para Tukang Laundry (3)

"Tatkala tinta printernya mulai memudar, seorang lelaki menelepon jasa service printer setempat. Teknisi ramah, yang menjawab telepon, mengatakan bahwa, mungkin printernya cuma perlu dibersihkan. Karena jasa tersebut mengenakan tarif lima ratus ribu hanya untuk ongkos pembersihan, ia menyarankan bahwa sebaiknya, sang penelepon membaca buku manual printer dan mencoba terlebih dahulu, membersihkan sendiri printer tersebut.

Terkejut oleh keberterusterangan sang teknisi, sang penelepon bertanya, 'Mas Mas ... aku rasa, bos Mas gak bakalan suka kalau Mas ngelakuin ini, kan perusahaan Mas bisa rugi?'

'Sebenernya sih, itu ide bos saya pak,' sang teknisi ngaku. 'Kata bos, perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak cuan dari jasa perbaikan, jika kami terlebih dulu, mempersilahkan para pemilik printer, benerin sendiri printernya.'"

Rembulan melanjutkan, "Utang terbesar kita, ialah kepada mereka yang bermurah-hati, memberikan kita waktu, berbicara dengan kita (baik secara individu maupun bersama-sama) tentang korupsi, pencucian uang, dan hubungan di antara keduanya.

David Chaikin dan J.C. Sharman memberi tahu kita bahwa persoalan kembar korupsi dan pencucian uang, bersama-sama berdampak buruk pada ekonomi nasional, keamanan internasional, dan pembangunan manusia.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF)) memandang korupsi sebagai hambatan terbesar guna mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan. Pencucian uang sangat berpengaruh bagi segala kejahatan yang digerakkan oleh keuntungan: perdagangan obat-obatan terlarang, senjata dan manusia, pemerasan dan penculikan, penggelapan dan penipuan pajak, serta, terutama, korupsi. Dari keruntuhan Bank of Credit and Commerce International yang spektakuler pada awal 1990-an, hingga kontroversi saat ini atas pembatalan penyelidikan pemerintah Inggris atas kesepakatan senjata senilai $86 miliar yang tercemar korupsi, kejahatan semacam itu, telah menarik perhatian pemerintah dan masyarakat umum. Akibatnya, masalah-masalah yang terkait erat ini, menjadi target dari kebijakan internasional dan inisiatif-inisiatif hukum.

Korupsi menghasilkan cuan besar yang hendak di laundry, diperkirakan lebih dari $1 triliun dana haram setiap tahun, dana yang semakin banyak dicuci dalam sistem keuangan internasional. Pada saat yang sama, penyuapan, perdagangan pengaruh, dan penggelapan dapat membahayakan kerja sistem Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundeing (AML)).

Istilah korupsi mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyuapan kecil hingga korupsi besar, insider trading dalam sektor swasta, hingga penggelapan di sektor publik. Dalam usaha mengkomunikasikan esensi konsepnya, Transparency International [sebuah gerakan anti korupsi di sekitar lebih dari 100 negara] pada awalnya, menemukan formula bahwa korupsi merupakan 'penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi.' Bahkan terjemahan yang luas ini, tak cukup luas, dan dengan demikian, guns memasukkan korupsi sektor swasta ini, direvisi menjadi 'penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan demi keuntungan pribadi.' Banyak organisasi internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan IMF sepakat pada tahun 2006, menetapkan definisi korupsi sebagai 'penawaran, pemberian, penerimaan, permintaan, langsung atau tak langsung, dari sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain.'

UNCAC (United Nations Convention against Corruption [Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi]) lebih spesifik, mencakup semua kegiatan berikut: penyuapan aktif dan pasif pejabat publik dalam dan luar negeri, serta pejabat dari organisasi internasional; penggelapan atau pengalihan milik umum oleh seorang pejabat; memperdagangkan pengaruh atau pengayaan secara tidak sah oleh pejabat publik; dan penyuapan dan penggelapan di sektor swasta (Artikel 15–22). Suap aktif mengacu pada pihak yang membayar suap, sedangkan suap pasif ialah pihak yang menerima uang. Menurut berbagai konvensi dan kesepakatan internasional, menawarkan dan meminta suap, dianggap sebagai korupsi, meskipun uang muka ditolak dan tak ada pertukaran yang dilakukan; yang penting adalah niatnya. Menawarkan suap melalui perantara atau kepada pihak ketiga yang terkait dengan target, juga termasuk, seperti menjadi aksesori atau kaki tangan. Pejabat yang merampok properti publik (penggelapan) atau mendukung keluarga atau teman secara tak benar dalam menjalankan tugas mereka (nepotisme), terlibat dalam korupsi. Korupsi umumnya melibatkan taruhan moneter, namun tak harus. Perusahaan dan badan hukum lainnya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas korupsi, termasuk pula individu; pertanggungjawaban pidana induk perusahaan atas tindak pidana anak perusahaan agak kurang jelas. Ada konsensus yang berkembang bahwa korupsi dapat pula terjadi antara dua perusahaan swasta, lebih cenderung selalu melibatkan pejabat publik.

Korupsi skala besar melibatkan transfer keuangan lintas batas.

Pencucian uang mengacu pada proses mengaburkan asal-usul uang haram yang berasal dari kejahatan. Selain dari metafora umum mengambil uang 'kotor' ilegal dan 'membersihkannya' agar terlihat sah, istilah yang lebih langsung berasal dari cerita (mungkin apokrif) tentang strategi Al Capone menggunakan binatu dan usaha kecil lainnya, guna menyamarkan keuntungan dari alkohol bajakan. selama era larangan di Amerika Serikat. Istilah ini menjadi umum usai investigasi Watergate pada tahun 1970-an.

Wouter H. Muller dalam artikelnya Anti-Money Laundering–A Short History [dalam Anti Anti-Money Laundering: International Law and Practice diedit oleh Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, dan John G. Goldsworth] memaparkan kepada kita bahwa Pencucian Uang, boleh jadi, setua uang itu sendiri. Namun, di masa lalu, tiada yang memandangnya sebagai kejahatan. Ia lebih merupakan kejahatan mendasar yang dilihat daripada apa yang dilakukan dengan hasil kejahatan itu.

Merupakan suatu kebetulan bahwa Swiss, dengan memperkuat undang-undang kerahasiaan banknya pada awal tahun 1930-an, lebih dengan tujuan membantu orang menyembunyikan uang karena takut akan rezim Nazi ketimbang oleh alasan lain, muncul di hadapan orang-orang yang ingin menyembunyikan uang terhadap segala jenis alasan yang sah dan kurang sah pada saat itu. Bukan berarti Swiss sendirian dalam hal kepemilikan aturan kerahasiaan bank, melainkan telah lama dikenal sebagai negara yang berhati-hati. Penggelapan pajak tak menjadi kejahatan di Swiss pada waktu itu, uang dapat disimpan dengan aman tanpa terlalu banyak pertanyaan yang diajukan. Hanya dua direktur bank yang bersangkutan, yang harus mengetahui identitas kliennya. Terhadap yang lainnya, semata rekening bernomor atau rekening dengan kode tertentu yang disepakati. Namun bagaimanapun, menyisihkan uang, merupakan sesuatu, akan tetapi, menggunakan uang ini dengan cara yang dapat membantu menjadikan 'bisnis' tumbuh, merupakan sesuatu yang lain.

Setelah di akhir abad ke-19 dunia 'offshore' diciptakan. New Jersey adalah yang pertama menawarkan perusahaan yang didirikan di negara bagian itu dan melakukan bisnis di negara bagian lain, guna membayar tarif pajak New Jersey yang lebih rendah. Negara bagian Delaware, dengan cepat menyusul dan hingga saat ini, masih menjadi salah satu pusat offshore terpenting di dunia, dan tentu saja, yang terpenting di AS.

Bahama, bersebelahan dengan AS, menjadi pusat offshore yang penting ketika terdeteksi oleh 'industri perjudian' dan perusahaan perdagangan internasional. Barang diperdagangkan dari satu negara ke negara lain dan 'di atas kertas' melalui perusahaan Bahama yang harus membayar sedikit atau tanpa pajak sama sekali. Dikala bisnis perdagangan ini mulai berkembang, kebutuhan akan bank luar negeri terlihat jelas. Bank-bank ternama dan bereputasi, menetap di Bahama guna memfasilitasi bisnis ini. Pula, orang-orang kaya berada dalam posisi mendirikan perwalian offshore guna melindungi harta mereka bagi orang lain selain penerima manfaat yang ditunjuk.

Namun Perang Dunia II, merupakan faktor yang memulai pertumbuhan besar bagi 'industri keuangan offshore'. Perusahaan internasional seperti Shell dan Philips, memindahkan kursi perusahaan mereka ke Curacao di Antillen Belanda agar aman dari serangan Reich Ketiga di Eropa. Berdasarkan kejadian ini, Antillen Belanda mengadopsi the Law Seat Transfer untuk mengakomodasi perusahaan memindahkan kedudukan mereka jika ada ancaman perang. Tentunya, selama periode Perang Dingin, banyak perusahaan memasukkan langkah-langkah keamanan semacam ini ke dalam pasal-pasal perusahaan mereka.

'Ledakan besar' bagi industri keuangan offshore [berlokasi atau terdaftar di luar negeri] di Antillen Belanda dimulai pada akhir 1960-an area operasi, dengan penciptaan apa yang disebut 'Euro-dollar'. Euro-dollar telah ada sejak lama. Dengan penerapan Marshall Plan usai Perang Dunia II, dolar AS mulai mengalir ke Eropa. Ketika AS menjadi pasar ekspor terbesar bagi Eropa setelah pembangunan kembali industrinya, bahkan lebih banyak dolar mengalir ke Eropa dan sejumlah besar dolar AS ditahan oleh bank-bank non-AS di Eropa. Uni Soviet [terpecah menjadi Rusia] pada waktu itu, juga memegang dolar AS, namun di bank-bank AS dijamin dengan Sertifikat Deposito. Setelah invasi Hongaria pada tahun 1956, ketika Perang Dingin mulai menjadi sangat suram, Uni Soviet khawatir bahwa AS akan membekukan simpanan dolar AS mereka yang disimpan di bank-bank AS. Saat itulah, sebuah bank Inggris menemukan solusinya. Soviet dapat menempatkan simpanan dolar AS mereka di bank Inggris dan bank Inggris kemudian akan menyetorkan dolar AS-nya ke bank AS. AS takkan pernah bisa membekukan dolar ini sekarang, sebab bukan lagi milik Soviet, melainkan milik bank Inggris. Dikatakan bahwa transaksi inilah yang pertama menciptakan apa yang disebut 'Euro-dollar'.

Kembali ke Chaikin dan Sharman, Pencucian uang terjadi setelah tindak pidana asal membawa uang ke tangan penjahat. Tindak pidana asal seperti merampok bank, menjual heroin, atau memperdagangkan orang, dimotivasi oleh keinginan pelaku kejahatan demi memperoleh cuan, namun dapat menyebabkan masalah bagi pelaku, memasukkan kembali uang dalam jumlah besar ke dalam sistem keuangan yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan otoritas penegak hukum. Pertimbangkan, misalnya, masalah orang-orang yang merampok Northern Bank di Irlandia Utara pada tahun 2004 dengan uang tunai hampir $50 juta. Hampir tak mungkin masuk ke bank lain dan berusaha menyetor sejumlah uang ini. Uang memberikan motif bagi banyak kejahatan, namun pula, sarana, dalam hal modal kerja. Dengan mengganggu keuangan gelap ini, langkah-langkah AML bertujuan membuat tindak pidana asal menjadi kurang menguntungkan, dan dengan demikian, kurang menarik, serta menahan modal kerja pelaku kejahatan. Dengan melawan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berbeda dari kejahatan yang mendasari, diharapkan jumlah tindak pidana asal, akan menurun.

Strategi baru yang penting dalam memerangi bentuk kegawatan korupsi internasional ialah peraturan anti pencucian uang (AML) yang mengatur figur politik tingkat tinggi. Otoritas Swiss merupakan pihak pertama yang menyadari hubungan antara korupsi besar-besaran dan pencucian uang, sebagian besar sebagai hasil dari pengalaman mereka dalam menangani aset ilegal Presiden Filipina Ferdinand Marcos. U.S. Patriot Act pada tahun 2001, Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Juni 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2003, dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2005 telah memberlakukan langkah-langkah yang menangani tantangan pejabat publik senior terhadap sistem AML. Standar internasional dan nasional yang baru mengakui bahwa pejabat publik senior, yang sering disebut politically exposed person (PEP), memiliki risiko pencucian uang yang lebih tinggi, terutama dalam kaitannya dengan korupsi. Pada gilirannya, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan telah mengidentifikasi korupsi besar sebagai risiko reputasi yang signifikan bagi bank, pusat keuangan, dan sistem perbankan internasional.

Mengapa pejabat publik senior hendaknya dikelola sebagai bagian dari kewajiban AML? Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pejabat publik senior dalam negeri telah menghambat adopsi dan implementasi yang efektif dari langkah-langkah AML yang memadai. Hal ini menguraikan kerentanan lembaga AML terhadap PEP. Tantangan utama adalah bahwa tiada satu pun definisi PEP yang disepakati, atau bahkan konsensus bahwa inilah istilah terbaik. Di samping pertanyaan terminologi, mungkin definisi PEP yang paling berkembang adalah yang terkandung dalam Arahan Ketiga UE tentang Pencucian Uang. Definisi ini lebih tepat daripada standar FATF, khususnya perlakuannya terhadap badan hukum yang terkait dengan PEP melalui kepemilikan atau kendali manfaat.

FATF pertama kali memeriksa risiko yang ditimbulkan oleh pejabat publik senior di sektor keuangan pada tahun 2001 ketika menganalisis kerentanan pencucian uang perbankan swasta. Pejabat publik senior yang menggunakan layanan private banking dari lembaga keuangan internasional, berisiko, karena kemungkinan sumber simpanannya, haram, terutama korupsi.

Pejabat publik senior menikmati status khusus di negara asalnya karena kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan/atau birokrasi mereka. Mereka berada dalam posisi pengaruh yang unik di negara mereka dan mungkin juga, secara diplomatis ketika mereka bertindak di luar negeri. Pemberlakuan dan penerapan undang-undang dan sistem AML berpotensi rentan terhadap PEP karena tindakan tersebut dapat mengancam kepentingan keuangan PEP.

Salah satu masalah hukum unik yang dihadapi pejabat publik senior adalah kekebalan hukum. Dalam kasus korupsi, pejabat publik senior dan politisi yang dituduh melakukan korupsi sering menolak klaim yurisdiksi perdata dan pidana atas dasar bahwa mereka dilindungi oleh hak istimewa atau kekebalan tertentu.

Menurut Chaikin dan Sharman, Ferdinand Edralin Marcos merupakan studi kasus praktis dari hubungan pencucian uang-korupsi. Marcos dapat menggunakan posisinya sebagai presiden Filipina untuk menjadi salah seorang maling terbesar dalam sejarah. Perkiraan saat ini bahwa Marcos mencuri setidaknya $10 miliar yang tumbuh melalui investasi ilegal hingga berlipat ganda dari angka ini. Kasus Marcos menampilkan berbagai macam bentuk korupsi yang mungkin terjadi di negara-negara yang dikendalikan oleh pemimpin politik yang otoriter. Korupsi di bawah rezim Marcos berkisar dari pencurian bantuan asing dan militer hingga sistem domestik kapitalisme kroni.

Skala korupsi besar Ferdinand Marcos, keluarga, kerabat, dan kroninya mengharuskan penggunaan alat pencucian uang secara ekstensif. Metode pencucian uang yang digunakan Marcos untuk menyembunyikan hasil korupsinya, begitu canggih sehingga pejabat pemerintah yakin bahwa kurang dari 10 persen dari aset haramnya, yang berhasil dipulihkan. Penasihat keuangan Marcos di Filipina dan luar negeri menggunakan banyak mekanisme kerahasiaan guna menyembunyikan dan mencuci kekayaan haramnya melalui lembaga keuangan, investasi, dan kepemilikan saham korporat berlapis. Yurisdiksi pencucian uang yang disukai Marcos, termasuk Swiss dan Liechtenstein.

Chaikin dan Sharman menyimpulkan bahwa korupsi dan pencucian uang semakin menjadi agenda kebijakan internasional (jika bukan hubungan simbiosis di antara keduanya). Namun, tiada jaminan mereka masih ada di sana. Jenis kejahatan ini, tak diragukan lagi, menyebabkan kerugian besar saat ini dan kemungkinan besar akan terus berlanjut di masa depan. Akan tetapi, hal ini tak cukup memastikan bahwa keduanya akan selalu menikmati ketenaran yang dilakukannya saat ini. Tak perlu ada korelasi yang diperlukan antara jumlah penderitaan manusia yang disebabkan oleh masalah kebijakan tertentu, dengab prioritas politik yang diterima masalah tersebut.

Hubungan korupsi-pencucian uang membebankan biaya besar dan menuntut harga manusia yang mengejutkan. Seringkali, tanggapan yang tepat melibatkan pengalihan kekuasaan baru terhadap pemerintah. Tetapi sebuah kampanye yang secara mendasar didasarkan pada nilai-nilai pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, hendaknya memastikan bahwa sarana tidaklah menggantikan tujuan."

Waktunya sahur, dan Rembulan berpamitan seraya berdendang,

Tetapi kenyataan, hidupnya pengorbanan

Tinggal penghabisan, lamunan berlalu

Semua kehidupan dia, berkhayal tinggal yang ada

Rindu sayangi sesama, hidupmu sebentar saja *)

Kutipan & Rujukan:
- Jeffrey Robinson, The Laundrymen: Inside Money Laundering - The World’s Third Largest Business, 2009, Arcade
- Varun Chandna, The Curious Case of Black Money and White Money: Exposing the Dirty Game of Money Laundering, 2017, Notion Press
- David Chaikin and J.C. Sharman, Corruption and Money Laundering: a Symbiotic Relationship, 2009, Palgrave
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, and John G. Goldsworth [ed.], Anti-Money Laundering: International Law and Practice, 2007, John Wiley & Sons
*) "Damai Tapi Gersang" karya Ajie Bandi
[Bagian 1]

English