Ada pertanyaan yang menghantui nurani umat manusia sejak abad yang lalu, dan yang kembali mengemuka dengan kepedihan yang segar setiap kali layar televisi dan gawai kita menampilkan gambar-gambar dari Gaza: bagaimana sebuah bangsa yang pernah menjadi korban kejahatan terbesar dalam sejarah modern—dimusnahkan secara sistematis, dihinakan, dan didehumanisasi—kini dapat melakukan kepada orang lain sesuatu yang, oleh sebagian besar mata dunia, dipandang menyerupai apa yang pernah mereka sendiri alami?
Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah. Ia bukan undangan untuk menyamakan Holocaust dengan konflik Israel–Palestina—kedua peristiwa itu berkonteks sejarah, skala, dan sifat yang berbeda, dan kita hendaklah berhati-hati untuk tidak mengaburkan keunikan masing-masing. Tetapi ia merupakan pertanyaan yang hendaklah diajukan dengan jujur, karena diam atas nama kesantunan atau ketakutan terhadap kontroversi adalah bentuk lain dari kepengecutan intelektual.
Artikel ini bermaksud melakukan dua hal sekaligus: pertama, menelusuri Holocaust—apa yang terjadi, mengapa ia terjadi, dan pelajaran apa yang seharusnya dipetik darinya. Kedua, merenungkan—bukan menghakimi, melainkan benar-benar merenungkan—bagaimana bangsa yang mewarisi memori penderitaan terbesar itu kini berada dalam posisi yang oleh banyak orang, dipandang sebagai pelaku penderitaan baru.
Dari Duli ke Api:
Holocaust, Memori Penderitaan, dan Paradoks Israel–Palestina
I. Holocaust: Apa yang Terjadi
Sebuah Kejahatan yang Direncanakan dengan Dingin
Holocaust—dari kata Yunani holokauston, yang berarti ‘korban yang seluruhnya dibakar’—adalah pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman terhadap enam juta orang Yahudi Eropa antara tahun 1933 dan 1945. Bersama mereka terbunuh pula sekitar lima hingga enam juta orang non-Yahudi: kaum Roma dan Sinti, penyandang disabilitas fisik dan mental, homoseksual, tahanan politik, orang-orang Slavia, dan Saksi-Saksi Yehuwa. Secara keseluruhan, mesin pembunuh Nazi merenggut antara sebelas hingga tujuh belas juta jiwa.
Yang membedakan Holocaust dari pembantaian-pembantaian lain dalam sejarah adalah sifatnya yang birokratis, industrial, dan total. Ia bukan sekadar pogrom—kerusuhan yang meledak dalam kemarahan massa yang tak terkontrol. Ia adalah proyek negara yang direncanakan secara metodis, didukung oleh aparatur birokrasi modern, dan dilaksanakan dengan efisiensi yang mengerikan. Ada kementerian yang mengurus pendataan. Ada perusahaan kereta api yang mengangkut korban. Ada perusahaan kimia yang memasok gas. Ada arsitek yang merancang krematorium. Masing-masing melakukan ‘pekerjaan’ mereka.
Proses ini tak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung bertahap, dimulai dari diskriminasi hukum, lalu pengucilan sosial, lalu deportasi, dan akhirnya pemusnahan. Undang-Undang Nuremberg tahun 1935 mencabut kewarganegaraan orang-orang Yahudi Jerman. Kristallnacht pada November 1938—‘Malam Kaca Pecah’—adalah pogrom terorganisasi dimana ribuan toko, rumah, dan sinagog Yahudi diporakporandakan, hampir seratus orang terbunuh, dan sekitar tiga puluh ribu orang ditangkap. Dan pada Konferensi Wannsee bulan Januari 1942, para pejabat senior Nazi secara formal mengkoordinasikan apa yang mereka sebut sebagai ‘solusi akhir terhadap pertanyaan Yahudi’.
“Pembunuhan dimulai bukan dengan kamar gas, melainkan dengan kata-kata.”—James Waller, Becoming Evil (2002)
Kamp-Kamp: Industri Kematian
Kamp konsentrasi pertama, Dachau, dibuka pada Maret 1933—hanya beberapa minggu setelah Hitler diangkat menjadi kanselir—awalnya untuk menampung lawan-lawan politik. Sistem kamp kemudian berkembang menjadi jaringan yang sangat besar. Pada puncaknya, terdapat lebih dari seribu kamp dalam berbagai kategori: kamp kerja paksa, kamp transit, kamp tawanan perang, dan—paling mematikan—kamp pemusnahan.
Kamp-kamp pemusnahan—Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Bełżec, Chełmno, Majdanek—dibangun khusus untuk membunuh. Di Auschwitz-Birkenau saja, diperkirakan antara satu hingga satu setengah juta orang tewas—sekitar sembilan puluh persen di antaranya adalah orang Yahudi. Para korban tiba dengan kereta api dalam kondisi mengerikan, setelah perjalanan panjang tanpa makanan dan air yang memadai. Mereka diseleksi di peron: mereka yang ‘layak kerja’ dipisahkan; sisanya—kebanyakan anak-anak, lansia, dan perempuan yang membawa bayi—langsung digiring ke kamar gas, diberitahu bahwa mereka akan mandi. Rambut mereka dicukur, barang bawaan mereka disita, tubuh mereka dibakar dalam krematorium.
Unit-unit pembunuhan bergerak yang disebut Einsatzgruppen beroperasi di wilayah-wilayah yang diduduki di Eropa Timur, menembak mati komunitas-komunitas Yahudi secara massal di tepi lubang-lubang yang mereka gali sendiri. Di Babi Yar, sebuah ngarai di dekat Kyiv, lebih dari tiga puluh tiga ribu orang Yahudi dibunuh dalam dua hari saja, pada September 1941.
II. Mengapa Holocaust Terjadi: Latar Belakang dan Penyebab
Antisemitisme: Api yang Membara Berabad-abad
Kebencian terhadap orang Yahudi bukanlah penemuan Nazi. Antisemitisme di Eropa berakar yang dalam selama ribuan tahun: dalam teologi Kristen abad pertengahan yang menuduh orang Yahudi sebagai ‘pembunuh Kristus’; dalam prasangka ekonomi yang menggambarkan mereka sebagai rentenir dan penimbun; dalam xenofobia yang memandang mereka sebagai kelompok asing yang tak dapat berasimilasi. Selama berabad-abad, komunitas-komunitas Yahudi di Eropa telah mengalami pengusiran massal, pembantaian, dan pembatasan yang kejam—dari pengusiran dari Spanyol pada 1492 hingga pogrom-pogrom berulang di Rusia dan Eropa Timur pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Yang dilakukan Nazi bukanlah menjadikan antisemitisme dari ketiadaan. Yang mereka lakukan ialah mengambil kebencian lama ini, memberikannya legitimasi semu ilmiah melalui teori ras yang mereka kembangkan, memompanya menjadi ideologi negara, dan kemudian menyalakannya dengan bahan bakar dari krisis yang sedang melanda Jerman.
Krisis Jerman dan Kebangkitan Nazi
Jerman pascaperang pada tahun 1920-an adalah negara yang terluka dan terhina. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, yang oleh banyak orang Jerman tak pernah sungguh-sungguh diterima sebagai kekalahan militer, diikuti oleh Traktat Versailles yang sangat memberatkan: ganti-rugi finansial yang menghancurkan, kehilangan wilayah, pembatasan militer yang memalukan. Inflasi hiperaktif pada tahun 1923 memusnahkan tabungan kelas menengah dalam hitungan minggu. Depresi Besar setelah 1929 membawa pengangguran massal.
Dalam kondisi demikian, ideologi Nazi menawarkan sebuah narasi yang menggoda: bahwa Jerman tak bertekuk lutut karena takluk di medan perang, melainkan karena ‘ditikam dari belakang’ oleh musuh-musuh internal—kaum Marxis, demokrat, dan terutama orang-orang Yahudi. Ini kebohongan, tetapi kebohongan yang terasa masuk akal bagi jutaan orang yang mencari penjelasan atas penderitaan mereka. Nazi juga menjanjikan pemulihan kebanggaan nasional, ketertiban setelah kekacauan, dan kemegahan sebuah Reich yang akan bertahan seribu tahun.
Propaganda Goebbels mengubah prasangka-prasangka yang tersebar luas menjadi keyakinan kolektif yang dikelola oleh negara. Orang-orang Yahudi digambarkan secara serentak sebagai kapitalis yang rakus dan komunis yang berbahaya—dua gambaran yang saling bertentangan secara logis, namun keduanya berfungsi untuk membangun musuh yang nyaman. Mereka didehumanisasi: digambarkan sebagai tikus, sebagai parasit, sebagai penyakit yang harus disembuhkan dengan cara dibasmi.
Kepatuhan, Ketidakpedulian, dan Kebisuan
Salah satu pertanyaan paling menyakitkan tentang Holocaust adalah: bagaimana hal itu bisa terjadi di tengah masyarakat Eropa yang berperadaban tinggi, dengan tradisi hukum, budaya, dan agama yang kaya? Jawabannya tidak sederhana.
Sebagian orang Jerman—dan orang-orang di negara-negara yang diduduki—memang aktif berpartisipasi dengan keyakinan ideologis yang sungguh-sungguh. Tetapi sebagian besar bukan pelaku aktif—mereka adalah penonton yang diam, yang mengetahui atau setidaknya menduga apa yang sedang terjadi, tetapi memilih untuk tidak melihat, tak bertanya, dan tak bertindak. Rasa takut, kenyamanan pribadi, konformisme sosial, dan perhitungan bahwa nasib orang lain bukanlah urusan mereka—inilah yang membuat Holocaust mungkin terjadi dalam skala yang ia capai.
Hannah Arendt, dalam analisisnya tentang persidangan Adolf Eichmann—salah seorang arsitek logistik Holocaust—menemukan bukan seorang monster berdarah dingin, melainkan seorang birokrat yang membosankan yang tak berpikir. Ia tidak membenci orang Yahudi secara personal dalam cara yang fanatik; ia melakukan ‘pekerjaannya’ dengan efisien belaka. Inilah yang Arendt sebut sebagai ‘kebanalan kejahatan’: bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah, tak selalu dilakukan oleh iblis, tetapi oleh manusia biasa yang telah berhenti menggunakan hati nuraninya.
“Di bawah kondisi teror, kebanyakan orang akan patuh, tetapi sebagian orang takkan patuh—seperti negara teror itu sendiri, yang sangat bergantung pada ketidakpatuhan ini. Secara manusiawi berbicara, tak lebih dari itu yang diperlukan, dan tak lebih dari itu yang wajar untuk dituntut, agar membuat bumi ini tetap menjadi tempat yang layak dihuni.”—Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (1963)
III. Pelajaran yang Seharusnya Dipetik
Dehumanisasi adalah Langkah Pertama Menuju Pembunuhan Massal
Salah satu pelajaran paling universal dari Holocaust adalah bahwa genosida tak dimulai dengan pembunuhan—ia dimulai dengan perkataan. Ketika suatu kelompok manusia secara konsisten digambarkan sebagai bukan-manusia, sebagai ancaman eksistensial, sebagai sesuatu yang harus dibasmi demi keselamatan yang lain, maka fondasi psikologis untuk kekerasan telah diletakkan. Tak seorang pun yang memandang korbannya sebagai manusia yang setara dapat dengan mudah memerintahkan atau melaksanakan pembunuhan massal terhadap mereka.
Inilah pelajaran yang berlaku universal—bukan hanya untuk Jerman Nazi, tetapi juga untuk setiap masyarakat yang membiarkan retorika dehumanisasi tumbuh tanpa perlawanan. Genosida Rwanda tahun 1994, dimana kaum Tutsi digambarkan sebagai ‘inyenzi’ (kecoa) dalam siaran radio, mengikuti pola yang sama. Pembantaian di Bosnia mengikuti pola yang sama. Di mana pun kita mendengar bahasa yang menolak kemanusiaan orang lain, kita semestinya waspada.
Institusi yang Lemah Tak Dapat Mencegah Tirani
Holocaust terjadi di negara yang berkonstitusi, berparlemen, berpengadilan, dan bertradisi hukum yang panjang. Seluruh institusi itu runtuh dalam waktu yang mengejutkan, singkat, ketika sebuah gerakan yang cukup kuat, cukup brutal, dan cukup tidak bermoral berhasil merebut kekuasaan. Ini mengingatkan kita bahwa institusi-institusi demokrasi bukanlah jaminan otomatis terhadap tirani—ia semata-mata bertahan jika ada cukup banyak warga negara yang bersedia mempertahankannya, walau biaya untuk melakukannya sangat tinggi.
Diam adalah Keterlibatan
Holocaust juga mengajarkan bahwa ketidakpedulian bukanlah netralitas—ia merupakan bentuk keterlibatan pasif. Elie Wiesel, penyintas Auschwitz dan pemenang Nobel Perdamaian, pernah berkata bahwa lawan dari cinta bukan benci, melainkan ketidakpedulian. Mereka yang tahu tetapi diam—para tetangga yang melihat keluarga Yahudi diangkut, para pejabat yang menandatangani formulir tanpa bertanya, para pemimpin dunia yang memilih tak menerima para pengungsi Yahudi sebelum perang—semuanya adalah bagian dari sistem yang membuat Holocaust mungkin terjadi.
Pelajaran ini punya resonansi yang sangat luas: kita semua, dalam berbagai konteks hidup kita, menghadapi momen-momen dimana diam lebih mudah daripada berbicara. Holocaust adalah pengingat paling keras tentang apa maknanya memilih diam di hadapan ketidakadilan.
Kejahatan Hendaklah Dikenali dan Dinamai
Pasca-Holocaust, komunitas internasional membangun perangkat hukum dan moral yang dirancang untuk memastikan bahwa kejahatan semacam itu dapat dikenali, dinamai, dan dicegah. Konvensi Genosida 1948, Deklarasi Universal HAM, Pengadilan Nuremberg—semuanya adalah respons langsung terhadap kegagalan dunia untuk menghentikan Holocaust ketika ia sedang terjadi. Pelajaran yang ingin disampaikan adalah bahwa komunitas internasional memiliki tanggungjawab untuk bertindak ketika genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan sedang berlangsung, dan bahwa kedaulatan negara tak dapat menjadi tameng terhadap kekejaman.
IV. Perenungan: Dari Korban Menjadi … Apa?
Negara Israel: Kelahiran dari Trauma
Untuk memahami Israel hari ini, kita hendaknya memahami bahwa ia adalah sebuah negara yang lahir dari trauma. Zionisme—gerakan nasionalisme Yahudi yang bermaksud mendirikan negara Yahudi di negeri yang mereka anggap sebagai tanah leluhur mereka—telah ada sebelum Holocaust, tetapi Holocaust-lah yang menjadikan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 tampak sebagai keharusan moral yang mendesak di mata dunia. Setelah enam juta orang Yahudi dibantai sementara dunia pada umumnya diam atau menutup pintu bagi para pengungsi, argumen bahwa orang Yahudi membutuhkan negara mereka sendiri sebagai tempat berlindung yang permanen menjadi tak terbantahkan bagi banyak orang.
Israel didirikan di atas tanah Palestina—sebuah wilayah yang pada saat itu dihuni oleh mayoritas penduduk Arab Muslim dan Kristen, dengan minoritas Yahudi yang telah tumbuh secara signifikan melalui imigrasi sejak awal abad ke-20. Pendirian negara Israel pada Mei 1948 diikuti segera oleh apa yang dalam narasi Palestina disebut sebagai ‘Nakba’—‘bencana’—dimana sekitar tujuh ratus ribu orang Palestina mengungsi dari tanah dan rumah mereka, baik karena kekerasan maupun ketakutan akan kekerasan, sebagian di antaranya karena operasi-operasi militer yang disengaja.
Sejak saat itu, sejarah kawasan ini menjadi sejarah konflik yang tak pernah benar-benar berhenti: perang-perang berulang, pendudukan yang terus berlangsung di Tepi Barat sejak 1967, blokade Gaza yang dimulai pada 2007, dan siklus kekerasan yang tampaknya tak punya ujung yang terlihat.
Pertanyaan yang Menyakitkan: Mengapa?
Pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang—termasuk oleh sejumlah orang Yahudi di Israel maupun di seluruh dunia—adalah ini: bagaimana sebuah bangsa yang mewarisi memori penderitaan yang begitu mendalam dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang oleh berbagai badan PBB, organisasi hak asasi manusia internasional termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, dan bahkan sejumlah pemikir Israel sendiri, digambarkan sebagai apartheid, pengepungan kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional, dan dalam konflik yang dimulai Oktober 2023, sebagai tindakan yang memenuhi ambang batas ‘genosida’ menurut Mahkamah Internasional?
Pertanyaan ini, tak memiliki satu jawaban tunggal. Ia memerlukan kejujuran tentang beberapa hal sekaligus yang sering kali kita enggan untuk memikirkannya secara bersamaan.
Trauma Tidak Selalu Menghasilkan Empati
Salah satu asumsi yang paling sering salah tentang penderitaan adalah bahwa ia secara otomatis menghasilkan empati terhadap penderitaan orang lain. Kenyataannya jauh lebih rumit. Trauma yang mendalam dan tak sembuh—terutama trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi—dapat menghasilkan sesuatu yang berlawanan: bukan keterbukaan terhadap penderitaan orang lain, melainkan fiksasi pada ancaman eksistensial terhadap diri sendiri, hipervigilansi yang melihat musuh di mana-mana, dan kepercayaan yang mengeras bahwa dunia pada dasarnya tak aman dan bahwa keselamatan hanya dapat dijamin melalui kekuatan.
Psikolog Vamik Volkan menyebutnya sebagai ‘luka yang dipilih’—trauma kolektif yang direpresentasikan ulang dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas kelompok, yang membuat kelompok tersebut secara permanen merasa terancam dan karenanya membenarkan tindakan-tindakan yang dari luar tampak tak proporsional. Dalam konteks ini, bukan berarti bahwa trauma Holocaust tidak nyata—ia sangat nyata. Tetapi trauma yang tak diproses secara sehat dapat, secara tragis, diubah menjadi pembenaran untuk melakukan kepada orang lain apa yang pernah dilakukan kepada kita.
Ideologi, Kepentingan, dan Kekuasaan
Tetapi mereduksi perilaku negara Israel semata-mata pada trauma psikologis kolektif adalah penyederhanaan yang tidak jujur. Seperti negara lain mana pun, Israel digerakkan juga oleh kepentingan politik, ekonomi, dan geostrategis yang sangat konkret. Proyek permukiman di Tepi Barat—yang dinyatakan ilegal oleh hukum internasional—didorong bukan semata oleh ideologi agama Zionis mesianik, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi nyata, oleh politik elektoral domestik, dan oleh kekuatan gerakan pemukim yang telah menjadi pemain kunci dalam koalisi pemerintah Israel selama beberapa dekade.
Ada juga dimensi ideologi yang tak boleh diabaikan. Sebagian dari gerakan Zionis—sejak awal dan hingga hari ini—memandang negeri Palestina sebagai ‘negeri tanpa bangsa bagi bangsa tanpa negeri’, sebuah frasa yang mengabaikan keberadaan ratusan ribu orang Palestina yang sudah tinggal di sana. Pandangan ini tak mewakili semua orang Israel atau seluruh orang Yahudi, tetapi ia cukup kuat dalam arus politik mainstream Israel untuk membentuk kebijakan secara nyata.
Dinamika Kekuasaan yang Asimetris
Salah satu kesulitan terbesar dalam mendiskusikan konflik Israel–Palestina adalah kecenderungan untuk menyajikannya sebagai konflik antara dua pihak yang setara. Ia tak setara. Israel adalah negara dengan militer yang kuat, ekonomi yang maju, persenjataan nuklir yang tak diakui tetapi secara luas diasumsikan ada, dan dukungan penuh dari kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat. Palestina—terutama Gaza—adalah wilayah yang diblokade, tanpa angkatan udara, tanpa angkatan laut, dengan infrastruktur yang berulang kali dihancurkan, dan dengan populasi yang hampir separuhnya adalah anak-anak.
Asimetri ini penting karena ia menentukan siapa yang memiliki kapasitas untuk mengakhiri konflik dan siapa yang tidak. Ia juga penting karena standar moral yang kita terapkan pada negara yang punya kekuatan semestinya berbeda dengan yang kita terapkan pada kelompok yang tidak memilikinya—bukan karena yang satu lebih manusiawi dari yang lain, tetapi karena kapasitas untuk menyebabkan penderitaan berbanding lurus dengan tanggung jawab untuk tidak melakukannya.
Suara-Suara dari Dalam
Penting untuk diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bukan semata-mata datang dari luar Israel. Banyak warga Israel—wartawan, akademisi, politisi, dan aktivis—telah secara terbuka dan dengan berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah mereka sendiri. Ilan Pappé, sejarawan Israel, mendokumentasikan Nakba dengan teliti dan menyebutnya sebagai ‘pembersihan etnis’. B’Tselem, organisasi hak asasi manusia Israel yang dihormati, menyatakan pada tahun 2021 bahwa Israel menerapkan sistem apartheid antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania. Yair Golan, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Israel, pada tahun 2016 membuat pernyataan yang menggemparkan bahwa proses-proses yang sedang terjadi di Israel mengingatkannya pada proses-proses yang mendahului Holokaust di Eropa.
“Jika ada satu hal yang menakutkan dalam mengingat Holocaust, itu adalah mengenali tanda-tanda yang mengerikan di antara kita: penghinaan terhadap orang lain, kekerasan, dan penghancuran diri demokrasi.”—Mayor Jenderal Yair Golan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Israel, 4 Mei 2016
Ucapan ini memicu badai. Tetapi ia juga menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Israel sendiri terdapat kesadaran, keberanian, dan keinginan untuk bercermin—bahkan ketika bercermin itu sangat menyakitkan.
Pertanyaan tentang Perbandingan
Apakah yang terjadi di Gaza hari ini adalah Holocaust? Tidak—dan membuat perbandingan yang serampangan adalah cara yang tak bertanggungjawab untuk mendiskususkan kedua tragedi ini. Holocaust adalah proyek negara yang eksplisit, ideologis, dan industri untuk memusnahkan seluruh kelompok manusia berdasarkan identitas ras mereka. Ia tak memiliki preseden dalam sejarah dalam hal tujuan dan metodenya yang totaliter.
Tetapi pertanyaan yang relevan bukanlah apakah ini adalah Holocaust—melainkan apakah pelajaran-pelajaran dari Holocaust sedang diterapkan atau diabaikan. Apakah orang-orang Palestina di Gaza sedang didehumanisasi dalam wacana publik Israel? Ya, ada bukti yang kuat bahwa hal itu terjadi dalam sebagian pernyataan pejabat dan media. Apakah penggunaan kekuatan militer terhadap populasi sipil yang terkepung, dengan akibat puluhan ribu korban sipil termasuk lebih dari separuh anak-anak, memenuhi definisi hukum internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan? Mahkamah Internasional, pada Januari 2024, menyatakan bahwa klaim tersebut ‘layak dipertimbangkan’ dan mengeluarkan tindakan sementara.
Bukan kehancuran skala yang sama yang dipersoalkan—melainkan pola: dehumanisasi, blokade, perampasan sumber daya dasar, penghancuran sistematis terhadap infrastruktur sipil. Pola-pola inilah yang membuat orang-orang yang mempelajari Holocaust dengan serius—termasuk beberapa penyintas Holocaust sendiri—angkat bicara dengan kekhawatiran mendalam.
V. Perenungan Akhir: Memori sebagai Tanggungjawab
Ada sebuah ungkapan Yahudi yang sangat indah: ‘Zakhor’—‘ingatlah’. Perintah untuk mengingat adalah inti dari identitas Yahudi, dan secara khusus dari identitas yang dibentuk oleh Holocaust. Setiap tahun pada Yom HaShoah—Hari Peringatan Holocaust—jutaan orang Yahudi di seluruh dunia berdiri dalam keheningan, mengingat mereka yang telah tiada.
Tetapi ‘ingatlah’ adalah perintah yang berimplikasi melampaui memori itu sendiri. Ia seharusnya menjadi perintah untuk bertindak: untuk tidak hanya mengingat penderitaan yang dialami, tetapi untuk menggunakan memori itu sebagai kompas moral dalam menghadapi penderitaan orang lain. Primo Levi, penyintas Auschwitz dan salah satu penulis terbesar yang pernah mengabadikan pengalaman kamp konsentrasi dalam kata-kata, menulis sebelum ia meninggal bahwa apa yang paling ia takutkan bukanlah bahwa dunia akan melupakan Holocaust—melainkan bahwa ia akan diingat tetapi tidak dipahami.
“Adalah mudah, hampir terlalu mudah, menjadi Kristen yang baik pada hari Minggu dan memilih politisi yang melakukan kejahatan-kejahatan itu pada hari Senin.”—Primo Levi
Memahami Holocaust seharusnya berarti memahami bahwa tiada kelompok manusia yang kebal dari potensi melakukan kejahatan terhadap kelompok lain—termasuk kelompok yang pernah menjadi korban. Ini bukan tuduhan; ini pengakuan tentang sifat manusia yang paling mendasar. Kita semua membawa dalam diri kita kapasitas untuk dehumanisasi, melihat ‘yang lain’ sebagai ancaman, menutup mata di hadapan penderitaan ketika penderitaan itu datang dari mereka yang kita anggap musuh.
Paradoks Israel–Palestina bukan berarti bahwa penderitaan Yahudi dalam Holocaust tidak nyata atau tidak penting—ia nyata, ia penting, dan ia tak boleh dilupakan atau direlativkan. Tetapi ia mengingatkan kita bahwa memori penderitaan sendiri tak secara otomatis menghasilkan kebijaksanaan moral. Ia harus secara aktif, secara sadar, dan kadang-kadang dengan sangat menyakitkan, diubah menjadi komitmen terhadap martabat semua manusia—bukan hanya martabat kelompok kita sendiri.
Wiesel pernah berkata: ‘Kita harus mengambil sisi. Netralitas membantu penindas, tak pernah membantu korban. Diam mendorong penyiksa, bukan yang disiksa.’ Kalimat itu ditujukan kepada dunia yang diam ketika Holocaust terjadi. Tetapi ia juga adalah cermin yang dapat—dan seharusnya—dipandang oleh siapa pun yang mewarisi otoritasnya, termasuk oleh negara dan bangsa yang mengatasinya.
Pelajaran terakhir dari Holocaust, maka, bukanlah ‘jangan pernah lagi membiarkan hal ini terjadi kepada kami’. Pelajaran terakhirnya adalah ‘jangan pernah lagi membiarkan hal ini terjadi kepada siapa pun’. Selisih antara dua kalimat itu—yang kecil dalam kata tetapi luar biasa besar dalam implikasi moral—adalah dimana sejarah, memori, dan tanggungjawab bertemu.
Catatan
Artikel ini ditulis dengan keyakinan bahwa kejujuran intelektual mensyaratkan kita agar mampu menyatakan dua hal yang keduanya benar secara bersamaan: bahwa Holocaust adalah kejahatan yang tak tertandingi dalam sejarah modern dan bahwa memorinya hendaklah dijaga sepenuh hati; dan bahwa kebijakan-kebijakan tertentu dari negara Israel terhadap rakyat Palestina adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang seharusnya menjadi warisan dari memori tersebut. Menyatakan yang kedua bukan berarti mengingkari yang pertama. Membela kemanusiaan rakyat Palestina bukan berarti membenci orang Yahudi. Mengkritik kebijakan negara Israel bukan berarti mengingkari hak Israel untuk eksis. Kerumitan moral ini—kemampuan memegang beberapa kebenaran yang menegangkan secara bersamaan—adalah persis apa yang dituntut oleh sejarah dari kita.
