Perang: Para Penyintas, Ingatan, dan Tanggungjawab Moral (14)

Mengapa publik Indonesia umumnya berpihak pada Iran?

Pertanyaan ini layak dijawab dengan kejujuran intelektual. Ini bukan soal politik belaka, tapi juga tentang bagaimana identitas, sejarah, dan ekosistem informasi bergabung untuk membentuk persepsi kolektif.

Setidaknya ada enam lapisan penyebab yang saling tumpang tindih.

Pertama, identitas keislaman sebagai lensa utama.

Bagi mayoritas Muslim Indonesia, konflik Israel-Palestina pertama-tama dibaca bukan sebagai konflik geopolitik, melainkan sebagai konflik keagamaan—antara Islam dan kekuatan yang dianggap memusuhinya. Iran, dengan retorika revolusioner anti-Zionis yang konsisten sejak 1979, menempatkan dirinya secara sangat efektif sebagai satu-satunya negara yang berani secara terbuka menantang Israel. Dalam logika ini, siapa pun yang melawan Israel dianggap membela Islam, dan siapa pun yang membela Islam adalah sekutu moral. Perbedaan mazhab—Iran Syiah, Indonesia mayoritas Sunni—tenggelam di balik solidaritas yang lebih besar terhadap "perjuangan Islam."

Kedua, ekosistem media sosial yang mendistorsi.

Platform semisal TikTok, Instagram, dan X (Twitter) berkecenderungan struktural untuk memperkuat konten yang emosional, hitam-putih, dan mudah dibagikan. Narasi "Iran = pembela Palestina" sangat cocok dengan format ini: ia sederhana, heroik, dan memiliki musuh yang jelas. Konten-konten yang memperlihatkan kerumitan—bahwa Iran mendanai proksi demi hegemoni regional, bahwa Poros Perlawanan runtuh ketika Iran diserang, bahwa rakyat Iran sendiri menolak subsidi Palestina—tidak viral karena tak emosional dan tak mudah dicerna dalam tiga puluh detik.

Ketiga, warisan historis anti-imperialisme.

Indonesia lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme. Narasi anti-imperialisme mengalir deras dalam DNA politik Indonesia sejak Soekarno. Israel dipersepsikan sebagai proyek kolonial Barat di tanah Arab, dan Amerika Serikat sebagai sponsor imperialisme itu. Iran, yang secara terang-terangan menentang keduanya, dibaca melalui lensa ini sebagai sesama bangsa yang melawan hegemoni—sebuah resonansi yang melampaui perbedaan agama dan geografi.

Keempat, ketiadaan literasi geopolitik yang memadai di ruang publik.

Analisis yang memisahkan antara retorika dan kepentingan strategis, antara narasi publik dan kalkulasi di balik layar, antara solidaritas yang tulus dan solidaritas yang instrumentalistis—adalah pekerjaan intelektual yang berat dan jarang dijangkau oleh konsumsi media sehari-hari. Ketika narasi "Iran pembela Palestina" tidak pernah ditantang secara serius di ruang publik Indonesia—tidak oleh media arus utama, tidak oleh pendidikan formal, tidak oleh diskursus politik—ia mengeras menjadi aksioma, sesuatu yang diterima begitu saja tanpa perlu diverifikasi.

Kelima, pengaruh jaringan keislaman transnasional.

Sebagian organisasi Islam transnasional—termasuk yang memiliki jaringan di Indonesia—secara aktif menyebarkan framing "perlawanan" versi Iran atau yang selaras dengannya. Khotbah, konten dakwah, dan literatur keagamaan yang beredar di pesantren dan masjid sebagian besar membingkai Iran sebagai pelindung Al-Quds dan Palestina. Ini bukan konspirasi, melainkan efek kumulatif dari jaringan wacana keislaman yang bekerja dalam jangka panjang.

Keenam, dimensi sektarianisme yang paradoksal.

Menariknya, sebagian umat Islam Sunni Indonesia yang dalam konteks lain sangat anti-Syiah—bahkan menganggap Syiah sesat — ketika berhadapan dengan isu Palestina justru berdiri bersama Iran. Ini menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina dalam konteks ini lebih kuat dari antagonisme sektarian. Palestina, dalam persepsi publik Indonesia, telah menjadi isu yang melampaui batas mazhab—dan Iran yang berhasil memposisikan dirinya sebagai juara Palestina ikut terangkat oleh dinamika itu.

Ringkasnya: publik Indonesia membela Iran bukan karena memahami Iran secara mendalam, melainkan karena Iran telah berhasil—dengan sangat terampil selama lebih dari empat dekade—mengidentifikasi dirinya dengan Palestina dalam imajinasi kolektif Muslim global. Yang dibela sesungguhnya adalah Palestina; Iran hanya kebetulan menjadi wadah simbolik dari pembelaan itu. Dan itulah justru yang menjadikan narasi ini begitu rentan dimanfaatkan.

Pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara terkoordinasi Amerika dan Israel—sebuah peristiwa yang mengguncang arsitektur geopolitik Timur Tengah dan memicu kecaman langsung dari para pemimpin di seluruh dunia Muslim—memunculkan, di Indonesia, kontroversi dengan jenis yang agak berbeda dan mengungkap banyak hal tentang situasi domestik. Selama empat hari usai wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran tersebut, Istana Kepresidenan di Jakarta menjaga apa yang oleh banyak pengamat digambarkan sebagai keheningan yang terasa dingin. Pernyataan resmi pertama Indonesia tak sampai mengutuk serangan tersebut, hanya menyerukan semua pihak agar menahan diri dan mengutamakan dialog serta diplomasi. Tiada ungkapan belasungkawa pribadi dari Presiden Prabowo Subianto sendiri—suatu ketiadaan yang mencolok, mengingat Iran dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang sudah berlangsung lama dan bekerjasama di tingkat internasional, dan kebiasaan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya kepala negara sahabat, dalam praktik diplomatik biasa, hal yang sama sekali tidak kontroversial. Sebaliknya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah mengeluarkan pernyataan keras atas pembunuhan tersebut dalam hitungan jam, begitu pula sejumlah tokoh masyarakat sipil Indonesia, organisasi Islam, dan tokoh politik senior yang bergerak jauh lebih cepat daripada negara. Ormas-ormas Islam, akademisi, dan partai-partai politik telah menyampaikan belasungkawa mereka sejak Senin, 2 Maret—dua hari setelah wafatnya Khamenei—dan butuh hujan deras kritik publik sebelum Presiden akhirnya bertindak. Surat belasungkawa resmi, yang ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan disampaikan pada 4 Maret oleh Menteri Luar Negeri Sugiono melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, baru tiba setelah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengirimkan surat pribadinya sendiri ke Teheran yang menyatakan solidaritas dan menolak agresi militer sepihak—sebuah rangkaian peristiwa yang membuat langkah pemerintah pada akhirnya tampak reaktif, bukan berdasarkan prinsip. PDI-P berpendapat bahwa Indonesia gagal memberikan setidaknya kesopanan diplomatik dasar kepada mitra dekat, sementara Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan Amerika dan Israel dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace). Di balik desakan tekanan domestik ini, tersembunyi pertanyaan yang lebih mendasar daripada seluk-beluk protokol diplomatik: mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia—dan sebagian warganetnya yang sangat vokal—merasakan urgensi moral yang begitu akut untuk menuntut pemerintah mereka berduka atas seorang pemimpin asing? Jawabannya tak dapat dipisahkan dari cara sebagian besar masyarakat Indonesia memahami peran Iran di panggung dunia—yakni, sebagai pendukung utama perjuangan Palestina dalam konfrontasinya dengan kekuatan Israel dan Barat, sebuah persepsi yang tertanam begitu dalam dalam hati nurani kolektif Muslim Indonesia sehingga telah memberikan figur Khamenei aura sebagai pembela keadilan, terlepas dari kompleksitas dan kontradiksi yang, jika dicermati lebih dekat, menandai kepemimpinannya dan pelaksanaan strategi Iran secara utuh.

Pertanyaan yang menjadi denyut nadi dari uraian berikut ini sesungguhnya tampak sederhana, namun jawabannya jauh dari mudah: benarkah pembelaan Iran terhadap Palestina adalah apa yang ia akui dirinya—sebuah komitmen prinsipil dan tanpa pamrih terhadap kemerdekaan sebuah bangsa yang tertindas—ataukah ia melayani tujuan-tujuan yang jauh lebih terkalkulasi, lebih strategis, dan jauh kurang mulia dari apa yang tersurat dalam retorika perlawanan? Apakah Teheran benar-benar merupakan garda moral dari perjuangan paling mendesak dunia Islam, ataukah Palestina telah dijadikan instrumen selama puluhan tahun—sebuah panji kenyamanan guna memproyeksikan kekuatan regional, mengonsolidasikan legitimasi domestik, dan memposisikan Iran sebagai pemimpin tak tergantikan dari sebuah blok anti-Barat yang keutuhannya lebih banyak berhutang pada permusuhan bersama ketimbang pada nilai-nilai yang sungguh-sungguh diyakini bersama? Dan di manakah, dalam semua itu, persoalan minyak dan geopolitik petrodollar menemukan tempatnya—bukan sebagai teori konspirasi, melainkan sebagai realitas struktural yang tak dapat diabaikan oleh analisis mana pun yang mengaku serius terhadap dinamika Timur Tengah? Pembaca diajak untuk mengikuti alur argumen yang terurai dalam bagian-bagian berikut—bukan untuk mencari kepastian yang nyaman, melainkan untuk mengejar sesuatu yang jauh lebih menuntut namun akhirnya jauh lebih berharga: sebuah gambaran yang lebih jernih dan lebih jujur tentang apa yang sesungguhnya tengah dipertaruhkan, dan mengapa hal itu penting—tak terkecuali bagi Indonesia, sebuah negara yang tradisi politik luar negeri dan kewajiban kepada rakyatnya sendiri, menuntut sesuatu yang lebih ketat dari sekadar merangkul sebuah narasi, betapapun menggugah secara emosional, yang belum pernah diuji di hadapan fakta.

MELAMPAUI RETORIKA PERLAWANAN

Anatomi Konflik AS-Israel versus Iran:

Antara Narasi Palestina, Petrodollar, 

dan Realitas Hegemoni Regional

Analisis Geopolitik—Maret 2026

Esai ini berargumen bahwa konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Iran di pihak lain tak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu narasi tunggal—baik itu solidaritas Iran terhadap Palestina maupun persaingan petrodollar. Yang sesungguhnya berlangsung adalah pertarungan berlapis-lapis antara ambisi nuklir, hegemoni regional, momentum strategis, dan persaingan ideologis-identitas, dimana narasi Palestina dan minyak berperan sebagai instrumen wacana publik, bukan sebagai akar kausalitas. Analisis ini menelusuri keenam lapisan tersebut dengan mengacu pada perkembangan kawasan sepanjang 2023–2026, termasuk Perang 12 Hari Juni 2025 yang menjadi titik balik utama dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.

I. Pengantar: Sebuah Konflik yang Tak Bisa Dibaca semata dengan Satu Kacamata

Ketika rudal melintas di atas Selat Hormuz dan fasilitas nuklir di Natanz luluh lantak akibat serangan udara, jutaan orang di seluruh dunia mencari penjelasan. Di media sosial berbahasa Indonesia, dua narasi dominan segera beredar: pertama, bahwa Iran adalah pembela Palestina yang diserang karena keberanian moralnya menentang kezaliman Israel; kedua, bahwa ini semua adalah soal minyak—Amerika Serikat hendak mengamankan dominasinya atas petrodollar dan memastikan bahwa Iran tak bisa mengancam aliran energi yang menopang hegemoni dolar.

Kedua narasi ini, tak sepenuhnya keliru. Tetapi keduanya juga tak sepenuhnya benar, dan—yang lebih berbahaya—keduanya terlalu sederhana untuk sebuah konflik yang berakar dalam sejarah panjang, bertumpu pada kepentingan berlapis, dan bergerak dalam dinamika kawasan yang sangat kompleks.

Esai ini tak ditulis untuk membela pihak mana pun. Ia ditulis untuk mengajak pembaca berpikir lebih jernih dengan cara menelusuri lapisan demi lapisan kepentingan yang sesungguhnya mendorong konflik ini ke titik eskalasi tertingginya dalam satu generasi. Dengan memahami akar yang sesungguhnya, kita—termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan komitmen bebas-aktif dalam politik luar negerinya—dapat merespons dengan lebih bijak, bukan sekadar reaktif.

II. Narasi Palestina: Perisai Ideologis atau Komitmen Sejati?

Iran merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang secara resmi dan konsisten mengabaikan keberadaan Israel sebagai entitas yang sah. Sejak Revolusi Islam 1979 di bawah Ayatollah Khomeini, Teheran secara ideologis memposisikan dirinya sebagai "poros perlawanan" terhadap Zionisme dan imperialisme Barat. Dukungan finansial dan militer Iran terhadap Hamas, Hizbullah, Jihad Islam Palestina, Houthi di Yaman, dan milisi-milisi Syiah di Irak mengalir di bawah payung ideologi ini.

Pada permukaan, narasi ini tampak koheren. Iran memang menggelontorkan—menurut berbagai perkiraan—sekitar 700 juta dolar AS per tahun untuk mendanai jaringan proksi regionalnya sebelum sanksi-sanksi internasional mulai menggerogoti kemampuan tersebut. Iran memang yang memberikan senjata, intelijen, dan pelatihan kepada Hamas yang kemudian menjadi modal untuk serangan 7 Oktober 2023.

Namun di sinilah titik kritis pertama yang perlu dicermati: apakah solidaritas terhadap Palestina benar-benar mendorong strategi regional Iran, ataukah ia hanya mantel ideologis yang menutupi ambisi geopolitik yang jauh lebih pragmatis?

Bukti yang Melemahkan Narasi "Sebagai Pembela Palestina"

Beberapa fakta menunjukkan bahwa narasi Palestina digunakan oleh Iran lebih sebagai instrumen daripada sebagai motivasi terdalam. Pertama, Hamas adalah gerakan Sunni, sementara Iran adalah negara Syiah. Hubungan antara keduanya selalu diwarnai ketegangan sektarian yang laten. Ketika Hamas menarik diri dari Damaskus pada 2012 dan berpihak pada oposisi Sunni dalam Perang Saudara Suriah, Iran sempat mengurangi dukungannya. Rekonsiliasi baru terjadi pada 2022, dan bukan karena kesetiaan ideologis yang tulus, melainkan karena kalkulasi strategis kedua belah pihak.

Kedua, dan ini mungkin yang paling telak: ketika Israel melancarkan "Operasi Rising Lion" pada Juni 2025 dan menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, seluruh jaringan proksi Iran—Hamas, Hizbullah, Houthi, milisi Irak—nyaris tak bergerak. Mereka yang selama bertahun-tahun diberi senjata, dana, dan retorika "perlawanan" memilih diam ketika tanah air Iran diserang secara langsung. Seorang pejabat senior Iran bahkan mengakui kepada seorang jurnalis Telegraph: "Houthi sudah lepas kendali... dan beberapa kelompok di Irak juga bertindak seolah kami tak pernah memiliki hubungan dengan mereka."

Ketiga, di dalam negeri Iran sendiri, rakyatnya berulangkali turun ke jalan seraya meneriakkan slogan yang paling jujur mencerminkan realitas: "Bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku untuk Iran!" Inilah ekspresi ketidakpuasan mendalam rakyat Iran terhadap rezim yang mengorbankan kesejahteraan domestik—krisis ekonomi, inflasi merajalela, pemadaman listrik, kelangkaan air—demi membiayai petualangan ideologis di luar negeri.

Sebuah rezim yang benar-benar terdorong oleh solidaritas terhadap Palestina takkan menghadapi teriakan "jangan korbankan kami untuk Gaza" dari rakyatnya sendiri.

Kesimpulan yang lebih akurat adalah ini: Iran menggunakan isu Palestina sebagai sumber legitimasi Islam dan Arab di kawasan, sebagai alat untuk memobilisasi opini publik Muslim global, dan sebagai pembenaran ideologis bagi pembangunan jaringan proksi—yang sesungguhnya dirancang untuk tujuan yang jauh lebih pragmatis: memproyeksikan kekuatan, memperluas pengaruh regional, dan menciptakan "forward defense" yang menggeser ancaman dari negeri Iran sendiri.

III. Narasi Petrodollar: Ada Dimensinya, Tapi Bukan Akar Persoalannya

Narasi petrodollar—bahwa konflik ini pada dasarnya adalah tentang Amerika Serikat mempertahankan dominasi dolar dalam perdagangan minyak global dan mencegah siapapun yang menantang sistem tersebut—memiliki daya tarik tersendiri, terutama di kalangan yang cenderung membaca geopolitik melalui lensa ekonomi-politik kritis.

Narasi ini tak sepenuhnya keliru. Ada dimensi energi yang nyata dan tak bisa diabaikan. Selat Hormuz—jalur air sempit antara Iran dan Oman—adalah salah satu chokepoint energi paling kritis di dunia. Hampir seperlima pasokan minyak global melintas di sana setiap harinya. Setiap kali Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent langsung melonjak melewati angka psikologis seratus dolar per barel, dan pasar energi global bergejolak.

Ada pula dimensi persaingan pengaruh Saudi-Iran yang tak bisa dipisahkan dari dinamika pasar minyak. Arab Saudi dan Iran adalah rival petro-regional yang sudah lama bersaing—bukan hanya secara ideologis (Sunni vs. Syiah, Monarki vs. Republik Islam), tetapi juga secara ekonomis sebagai sesama produsen besar OPEC yang kepentingannya kerap berbenturan.

 

B. Mengapa Petrodollar Bukan Penjelasan Utama

Namun, ada beberapa alasan mengapa narasi petrodollar—dalam versi yang paling populer beredar—tidak cukup sebagai penjelasan utama. Pertama, jika konflik ini terutama soal minyak, Amerika Serikat justru seharusnya lebih berhati-hati untuk tidak mengganggu produksi dan distribusi energi kawasan. Faktanya, operasi militer AS di Juni 2025—yang dikenal sebagai Operation Midnight Hammer—langsung menarget fasilitas nuklir Iran dan memicu lonjakan harga minyak serta ancaman penutupan Selat Hormuz. Ini bukanlah tindakan yang didorong oleh kepentingan untuk menstabilkan pasar energi.

Kedua, jika tujuan utama AS adalah mengamankan petrodollar, lebih masuk akal untuk mencapai deal diplomatik dengan Iran—seperti yang hampir berhasil dilakukan Obama melalui JCPOA pada 2015—daripada melancarkan konfrontasi militer yang justru mendestabilisasi kawasan dan membuat pasar energi tidak menentu.

Dimensi energi ada dan nyata, tapi ia lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dan taruhan sampingan dari konflik ini, bukan sebagai penyebab utamanya. Minyak adalah kartu yang dimainkan oleh Iran untuk meningkatkan biaya bagi pihak lawan, bukan akar persoalannya.

IV. Lapisan-Lapisan Penyebab yang Sesungguhnya

Jika bukan semata soal Palestina dan bukan semata soal minyak, lalu apa yang sesungguhnya mendorong konflik ini ke titik panas yang kita saksikan? Jawabannya tersusun dari setidaknya empat lapisan yang saling bertumpuk dan saling memperkuat.

 

A. Nuklir: Isu Paling Konkret dan Paling Persisten

Program nuklir Iran adalah satu-satunya isu yang konsisten muncul dalam setiap siklus eskalasi selama dua dekade terakhir. Bukan kebetulan bahwa Operation Midnight Hammer menarget Fordow, Natanz, dan Isfahan—tiga fasilitas nuklir utama Iran. Bukan kebetulan pula bahwa pemicu langsung Perang 12 Hari adalah temuan IAEA tentang pelanggaran Iran terhadap kewajibannya di bawah perjanjian nonproliferasi.

Dari perspektif Israel, ini soal eksistensial. Doktrin Begin—dinamai dari serangan udara Israel terhadap reaktor Osirak Irak pada 1981—menegaskan bahwa Israel takkan pernah membiarkan musuhnya memiliki senjata nuklir. Iran dengan senjata nuklir, dalam kalkulasi Tel Aviv, akan secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan regional dan mengancam kelangsungan hidup Israel sebagai entitas negara.

Dari perspektif AS, dimensinya lebih luas. Iran yang bersenjata nuklir tak hanya mengancam Israel, tetapi juga berpotensi memicu proliferasi nuklir di kawasan—Arab Saudi, Turki, Mesir, masing-masing berinsentif untuk mengembangkan kemampuan serupa jika Iran berhasil. Sebuah Timur Tengah dengan banyak aktor nuklir adalah skenario terburuk bagi stabilitas global.

 

B. Hegemoni Regional: Persaingan Visi Tatanan Kawasan

Di balik isu nuklir, ada persaingan yang lebih fundamental: siapakah yang akan mendominasi tatanan Timur Tengah pasca-Perang Dingin? Iran punya ambisi yang jelas dan telah dinyatakan secara terang-terangan oleh para pemimpinnya: menjadi kekuatan regional dominan yang memimpin "Poros Perlawanan" melawan hegemoni AS dan Israel.

Ambisi ini bukanlah retorika kosong. Selama dua dekade, Iran secara sistematis membangun apa yang disebut strategi "forward defense"—mendirikan jaringan proksi di Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, bahkan Gaza, sehingga konflik apa pun dengan Iran pertama-tama akan dirasakan oleh musuh-musuhnya jauh sebelum menyentuh tanah Iran sendiri.

Israel, di sisi lain, memiliki visi yang bertolak belakang. Tel Aviv secara konsisten bekerja untuk memastikan tiada kekuatan regional lain yang mampu mengimbanginya secara militer. Iran adalah satu-satunya aktor yang selama ini membangun kapasitas asimetris—melalui rudal balistik, drone, dan jaringan proksi—yang bisa menantang dominasi militer Israel. 

Yang berlangsung bukan sekadar konflik antara dua negara. Ini pertarungan dua visi tatanan kawasan yang tak bisa hidup berdampingan: visi Iran tentang "Poros Perlawanan" berbasis ideologi Syiah-revolusioner, versus visi Israel (yang didukung AS) tentang kawasan yang menerima supremasi Israel dan Barat.

 

C. Momentum Strategis: Sebuah Peluang yang Diperhitungkan

Ada dimensi ketiga yang sering luput dari analisis populer: faktor momentum dan kalkulasi strategis. Perang 12 Hari Juni 2025 tak terjadi dalam vakum. Ia terjadi pada titik dimana Iran berada dalam posisi terlemahnya dalam satu generasi.

Sejak 7 Oktober 2023, Iran telah kehilangan: kekuatan tempur Hamas yang sebagian besar dihancurkan oleh operasi IDF; Hizbullah yang kehilangan pemimpinnya, Hassan Nasrallah (tewas September 2024), dan sebagian besar struktur komandonya; Suriah di bawah Assad, yang jatuh pada Desember 2024—memutus "jembatan darat" yang selama bertahun-tahun menjadi jalur logistik penting Iran ke Mediterania; dan pengaruh signifikannya di Irak, dimana Perdana Menteri Sudani semakin condong ke Washington.

Di saat yang sama, Iran menghadapi krisis ekonomi berat akibat sanksi berlapis, inflasi tinggi, dan tekanan sosial-politik domestik yang intens. Dalam keadaan seperti ini, Israel dan AS melakukan kalkulasi yang sederhana tapi brutal: jika bukan sekarang, kapan lagi?

 

D. Dinamika Domestik AS: Israel, Lobi, dan Trump

Lapisan keempat adalah faktor politik domestik Amerika Serikat sendiri. Hubungan AS-Israel bukan sekadar aliansi strategis biasa. Ia adalah simbiosis politik, budaya, dan ideologis yang sangat dalam, yang diperkuat oleh lobi-lobi pro-Israel yang sangat kuat di Washington, oleh basis dukungan Kristen evangelikal Trump yang memandang Israel melalui lensa teologis, dan oleh relasi personal antara Trump dan Netanyahu.

Laporan menyebutkan bahwa keputusan Trump untuk memerintahkan Operation Midnight Hammer datang setelah tekanan kuat dari pemerintah Arab Saudi dan Israel. Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, secara aktif mendorong tindakan militer terhadap Iran—bukan karena simpati kepada Palestina (Saudi sendiri punya rekam jejak yang jauh dari membela Palestina), melainkan karena Iran yang lemah adalah kepentingan Saudi sendiri.

V. Runtuhnya "Poros Perlawanan": Ketika Retorika Bertemu Realitas

Salah satu ironi paling tajam dari seluruh konflik ini adalah nasib jaringan proksi yang selama puluhan tahun dibangun Iran dengan susah payah dan biaya besar. Poros Perlawanan—yang selalu dipresentasikan sebagai kekuatan terkonsolidasi yang siap bahu-membahu melawan musuh bersama—bahu membahu ternyata runtuh tepat di saat paling dibutuhkan.

Ketika Israel menghujani 27 provinsi Iran dengan sekitar 360 serangan udara selama Perang 12 Hari, menewaskan 30 komandan senior IRGC dan 11 ilmuwan nuklir, dan menghancurkan sistem pertahanan udara Iran hingga memberi Israel superioritas udara bahkan di atas Teheran—seluruh jaringan proksi Iran secara praktis memilih diam.

Hezbollah tidak merespons. Milisi Irak tak bergerak. Hamas sudah terlalu ambyar untuk berbuat apa pun. Houthi menembak beberapa rudal yang dengan mudah ditepis oleh sistem pertahanan Israel. Apa yang selama bertahun-tahun dipropagandakan sebagai "kesatuan front perlawanan" ternyata adalah konfederasi longgar aktor-aktor oportunis yang masing-masing mendahulukan kepentingan sempit mereka sendiri ketika taruhannya terlalu tinggi.

Kegagalan ini menegaskan apa yang sudah lama diduga oleh para analis: narasi "perlawanan" yang Iran bangun adalah konstruksi ideologis yang bekerja baik dalam retorika dan propaganda, tetapi rapuh ketika dihadapkan pada ujian eksistensial yang sesungguhnya. Setiap anggota Poros menimbang risikonya sendiri dan memilih keselamatan masing-masing.

Ini juga sekaligus membongkar kesalahan fundamental dalam narasi "Iran membela Palestina": jika Iran benar-benar berkomitmen pada Palestina sebagai tujuan, bukan instrumen, maka Poros Perlawanan seharusnya mempertaruhkan segalanya ketika Iran diserang. Yang terjadi adalah sebaliknya.

VI. Dimensi Global: Persaingan Tatanan Dunia

Konflik AS-Israel vs. Iran tak bisa dipahami secara penuh tanpa meletakkannya dalam konteks persaingan tatanan dunia yang lebih besar. Ini bukan hanya konflik regional—ini salah satu medan pertempuran dari pergeseran tatanan internasional yang sedang berlangsung.

Di satu sisi, AS dan Israel berada dalam blok yang berupaya mempertahankan tatanan liberal internasional yang dipimpin Barat, di mana Israel berfungsi—dalam pandangan para analis pro-Barat—sebagai "forward defense node" bagi kepentingan AS di kawasan yang volatile. Operasi militer Israel terhadap infrastruktur nuklir dan jaringan proksi Iran bukan hanya soal keamanan Israel; dalam perspektif Washington, ia berfungsi untuk mengganggu pembentukan jaringan anti-Barat yang kohesif di Timur Tengah.

Di sisi lain, Rusia, China, dan Iran—meski berbeda ideologi—konvergen dalam kepentingan untuk melemahkan hegemoni AS. Rusia dan China keduanya mendukung Iran dalam pertemuan-pertemuan diplomatik dan memberikan ruang bagi Teheran untuk menghindari efektivitas sanksi Barat. Surging harga minyak akibat Operasi Rising Lion memberikan windfall bagi ekonomi perang Rusia yang sangat bergantung pada ekspor energi.

Di sinilah kita menemukan salah satu paradoks terbesar dari konflik ini: Iran, yang selalu memposisikan dirinya sebagai pembela kaum tertindas, dalam praktiknya menjadi mitra bagi Rusia—sebuah negara yang sedang menghancurkan Ukraina—dengan memasok drone dan amunisi. Solidaritas terhadap yang tertindas, ternyata, sangat selektif.

VII. Implikasi bagi Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, dan anggota G20, tak bisa mengambil posisi semata-mata berdasarkan solidaritas agama atau mengikuti arus narasi yang disederhanakan. Prinsip bebas-aktif menuntut lebih dari itu: ia menuntut analisis yang jernih tentang kepentingan nasional Indonesia sendiri di tengah turbulensi ini.

Setidaknya ada tiga kepentingan konkret yang harus diperhitungkan. Pertama, stabilitas energi: sebagai negara pengimpor minyak bersih, lonjakan harga energi akibat gangguan di Selat Hormuz langsung memengaruhi ekonomi domestik Indonesia, inflasi, dan biaya produksi. Kedua, stabilitas perdagangan: gangguan di jalur pelayaran Laut Merah—yang diperparah oleh serangan Houthi yang disponsori Iran—juga berdampak pada rantai pasokan Indonesia. Ketiga, postur diplomatik: Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kredibilitas sebagai aktor yang dapat dipercaya oleh semua pihak, bukan dianggap sebagai corong salah satu blok.

Ini berarti Indonesia perlu mengutuk eskalasi militer—dari pihak manapun—bukan karena simpati ideologis kepada Iran atau antipati kepada AS, melainkan karena eskalasi militer yang tidak terkendali mengancam kepentingan konkret Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia tidak perlu menelan begitu saja narasi "Iran sebagai pembela Palestina"—sebuah narasi yang, sebagaimana diuraikan dalam esai ini, lebih berfungsi sebagai alat propaganda daripada sebagai deskripsi akurat tentang motivasi Iran.

VIII. Kesimpulan: Melampaui Narasi yang Menyederhanakan

Konflik AS-Israel versus Iran adalah konflik yang tak bisa dibaca dengan satu kacamata. Narasi "Iran membela Palestina" mengandung butir kebenaran tetapi secara keseluruhan lebih berfungsi sebagai legitimasi ideologis daripada sebagai penjelasan kausal. Narasi petrodollar menangkap satu dimensi nyata, tetapi gagal menjelaskan mengapa konflik justru semakin eskalatif di momen-momen ketika eskalasi merugikan kepentingan energi global.

Yang sesungguhnya mendorong konflik ini adalah tumpukan kepentingan yang kompleks: ambisi nuklir Iran yang memicu kecemasan eksistensial Israel; persaingan dua visi tatanan regional yang tidak bisa hidup berdampingan; kalkulasi strategis yang melihat Iran yang lemah sebagai peluang langka untuk menyelesaikan persoalan lama; dinamika domestik politik AS yang tidak bisa dipisahkan dari relasi khusus dengan Israel; dan dimensi persaingan tatanan dunia yang lebih besar di mana Iran, Rusia, dan China berbagi kepentingan untuk mengikis hegemoni Barat.

Palestina benar-benar menderita di tengah semua ini. Tetapi penderitaan Palestina telah dimanfaatkan oleh semua pihak—Iran untuk legitimasi, AS dan Israel untuk framing kontranarasi, Arab Saudi untuk memainkan kedua sisi. Kebenaran yang menyakitkan adalah bahwa kepentingan rakyat Palestina bukan prioritas utama bagi siapa pun dalam konflik ini.

Memahami ini bukan berarti bersikap sinis atau kehilangan empati. Justru sebaliknya: dengan memahami kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya bermain, kita dapat membedakan antara solidaritas yang tulus dengan yang instrumentalistis, antara kebijakan yang benar-benar memajukan perdamaian dengan yang sekadar mengeksploitasi penderitaan sebagai komoditas politik.

Di sinilah nilai analisis geopolitik yang jujur: bukan untuk membuat kita apatis, melainkan agar membuat kita lebih sulit dimanipulasi.

"Dari segenap bentuk solidaritas yang bisa dikenakan oleh manusia, tiada yang lebih jujur daripada akal yang bening dan hati yang tak sudi diperdaya."

CATATAN SUMBER

Analisis ini disusun berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang dipublikasikan antara 2023 hingga Maret 2026, di antaranya laporan dari Council on Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, Institute for National Security Studies (INSS), The Soufan Center, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gulf International Forum, Small Wars Journal, serta reportase dari The Hill, Jerusalem Post, Middle East Eye, dan wawancara senior pejabat Iran sebagaimana dilaporkan oleh The Telegraph. Seluruh klaim faktual mengacu pada sumber yang dapat diverifikasi secara independen.

[Bagian 15]

[Bagian 13]

English