Pertama-tama haruslah dipahami bahwa ketika Perang Dunia Pertama meletus, Indonesia—yang pada masa itu dikenal sebagai Hindia Belanda—adalah salah satu koloni terkaya dan terpenting dalam portofolio kekaisaran Belanda. Negeri Belanda memilih untuk tetap netral sepanjang konflik berlangsung, sehingga Hindia Belanda tak terseret langsung ke dalam pertempuran. Walau demikian, dampak perang itu terasa sungguh-sungguh di berbagai dimensi kehidupan kolonial.
Dalam jangka pendek, Perang Dunia Pertama justru menghasilkan booming ekonomi di Hindia Belanda. Permintaan internasional atas komoditas perkebunan—karet, gula, tembakau, dan minyak bumi—melonjak secara dramatis. Namun blokade angkatan laut dan terputusnya jalur perdagangan Eropa secara bersamaan menimbulkan kelangkaan parah atas barang-barang impor dan kenaikan harga yang menghimpit rakyat jelata dengan berat. Melebarnya jurang antara kekayaan yang mengalir ke tangan para pemilik perkebunan Belanda dan penderitaan kaum petani pribumi semakin menajamkan kesadaran kelas di kalangan para aktivis dalam gerakan nasionalis yang baru tumbuh.
Inilah mungkin konsekuensi yang paling segera dan signifikan. Belanda, yang cemas akan situasi bergolak di Eropa, mulai menunjukkan sikap yang agak lebih akomodatif terhadap tuntutan-tuntutan politik dari pihak pribumi. Pada tahun 1916, pemerintah kolonial mendirikan Volksraad (Dewan Rakyat) — sebuah lembaga semi-legislatif yang mulai bersidang pada 1918. Meskipun kewenangannya sangat terbatas dan komposisinya sangat condong ke anggota Belanda dan Eurasia, Volksraad merupakan arena baru di mana para pemimpin gerakan nasionalis dapat menyuarakan tuntutan mereka secara resmi.
Pada saat yang sama, gejolak revolusioner yang melanda Eropa—terutama Revolusi Rusia 1917—mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia kolonial, termasuk Hindia Belanda. Kabar bahwa sebuah kekaisaran besar bisa dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri membakar imajinasi politik para aktivis di seluruh kepulauan.
Sutherland (1979): Karya Heather Sutherland, The Making of a Bureaucratic Elite, menyoroti mekanisme penting yang menunjukkan bagaimana Kebijakan Etis tanpa disengaja justru memupuk gerakan nasionalis. Dengan membuka akses pendidikan Barat bagi anggota-anggota terpilih dari kelas priyayi Jawa (golongan aristokrasi administratif), Belanda menciptakan jenis intelektual pribumi baru — seseorang yang memadukan gengsi sosial status elite tradisional dengan penguasaan atas bahasa, kerangka hukum, dan konsep-konsep politik Barat yang diperlukan untuk menantang kekuasaan kolonial atas dasar argumennya sendiri. Sutherland menelusuri bagaimana kaum intelektual birokrat ini secara bertahap mengubah diri menjadi garda depan nasionalisme, menggunakan keahlian yang telah difurniskan Belanda kepada mereka untuk memperdebatkan ketidakabsahan kekuasaan Belanda itu sendiri.
Dampak Ideologis dan Intelektual
Inilah yang paling dalam dan paling abadi dari seluruh dampak perang ini. Perang Dunia Pertama menghancurkan mitos keunggulan peradaban Barat di mata kaum terpelajar pribumi. Jika bangsa-bangsa Eropa—yang diagungkan sebagai bangsa paling beradab dan paling maju di muka bumi—mampu saling membantai satu sama lain dalam skala yang begitu mengerikan, legitimasi moral apa yang masih tersisa bagi klaim mereka untuk menguasai bangsa-bangsa lain atas nama 'memajukan peradaban'?
Argumen yang selama ini digunakan Belanda untuk membenarkan kolonialisme—bahwa mereka membawa kemajuan, pendidikan, dan peradaban kepada bangsa-bangsa yang dianggap terbelakang, sebuah argumen yang diabadikan dalam Kebijakan Etis yang diumumkan tahun 1901—menjadi amat sulit dipertahankan setelah perang. Bagaimana seseorang bisa dengan masuk akal mengklaim diri sebagai pembawa peradaban, sementara peradaban yang sama itu baru saja merenggut dua puluh juta jiwa?
Ajaran dan Ideologi yang Membentuk Pemuda Indonesia
Inilah barangkali aspek yang paling kaya dan paling menarik dari persoalan ini. Para mahasiswa dan intelektual muda Hindia Belanda menyerap keragaman gagasan yang luar biasa dari berbagai penjuru dunia, dan merajutnya bersama dengan kondisi khas pengalaman kolonial mereka sendiri.
1. Nasionalisme—Dari Eropa ke Asia
Terdapat ironi yang mendalam dalam kenyataan bahwa nasionalisme—salah satu kekuatan utama yang telah mendorong Eropa ke dalam perang yang menghancurkan—justru menjadi senjata paling ampuh di tangan kaum terjajah melawan para penjajahnya. Para mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, yang terorganisasi sejak 1908 melalui Indische Vereeniging (yang kemudian bertransformasi menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1925), menyerap pemikiran nasionalis Eropa dan mengarahkannya kembali menjadi argumen bagi kemerdekaan Indonesia.
Mereka membaca Johann Gottfried Herder, yang menulis tentang semangat kolektif setiap bangsa (Volksgeist); Giuseppe Mazzini, yang berjuang demi Italia yang merdeka dan bersatu; serta Ernest Renan, yang dalam kuliahnya yang masyhur tahun 1882, Qu'est-ce qu'une nation?, mendefinisikan kebangsaan bukan berdasarkan ras atau bahasa, melainkan berdasarkan kehendak bersama untuk hidup berdampingan. Rumusan Renan terbukti sangat berpengaruh, karena memungkinkan identitas 'Indonesia' dibangun di atas mosaik etnis dan bahasa yang luar biasa beragam.
Pluvier (1953): Karya J.M. Pluvier, A Survey of the Development of the Nationalist Movement in Indonesia, menyajikan gambaran paling komprehensif tentang bagaimana ideologi nasionalis Eropa diserap, diadaptasi, dan diarahkan ulang oleh para aktivis Indonesia. Pluvier menelusuri perjalanan intelektual para mahasiswa di Belanda yang menemukan Herder, Mazzini, dan Renan bukan sebagai latihan filosofis abstrak, melainkan sebagai sumber daya politik yang mendesak. Kajiannya memperlihatkan bahwa gerakan nasionalis Indonesia sejak hari-hari paling awalnya adalah sebuah usaha intelektual yang luar biasa canggih—bukan sekadar gejolak sentimen kesukuan primitif seperti yang disukai pihak kolonial untuk menggambarkannya, melainkan sebuah proyek pembangunan bangsa yang sadar dan berdasar teori.
Nagazumi (1972): Karya Akira Nagazumi, The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of Budi Utomo, 1908–1918, menyediakan kajian paling otoritatif dalam bahasa Inggris tentang organisasi yang secara konvensional dipandang sebagai tonggak awal nasionalisme Indonesia. Nagazumi menunjukkan bahwa Budi Utomo pada tahun-tahun pertamanya adalah organisasi yang mengejutkan konservatifnya—lebih berfokus pada kemajuan budaya dan pendidikan golongan aristokrasi Jawa daripada pada kemerdekaan politik. Analisisnya memperlihatkan bagaimana tekanan dekade perang—kekacauan ekonomi, ruang-ruang politik baru yang dibuka Volksraad, dan fermentasi ideologis yang diimpor dari Eropa—secara bertahap mengubah Budi Utomo dan gerakan yang lebih luas yang telah dipeloporinya menjadi sesuatu yang lebih eksplisit politis dan lebih inklusif.
Shiraishi (1990): Karya Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926, adalah salah satu karya paling tajam secara intelektual dalam historiografi nasionalis Indonesia. Shiraishi mengkaji radikalisasi gerakan nasionalis Indonesia dalam tempaan tahun-tahun perang dan segera setelahnya, terutama berfokus pada kebangkitan Sarekat Islam sebagai gerakan massa. Ia berpendapat bahwa gerakan itu menimba energinya dari formasi sosial baru — kelas pedagang, guru, jurnalis, dan aktivis keagamaan yang berpindah-pindah antara kota dan desa di Jawa, menciptakan jaringan komunikasi dan solidaritas baru yang sangat sulit dipantau atau ditekan oleh Belanda.
2. Sosialisme dan Marxisme
Revolusi Rusia 1917 membawa Marxisme-Leninisme ke pusat perhatian dunia, dan pengaruhnya segera terasa di Hindia Belanda. Henk Sneevliet, seorang aktivis sosialis Belanda yang tiba di koloni pada 1913, mendirikan ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada 1914—organisasi Marxis pertama di Asia Tenggara. Dari ISDV inilah Partai Komunis Indonesia (PKI) lahir pada 1920, menjadi partai komunis pertama di Asia di luar Uni Soviet.
Marxisme menawarkan kerangka analitis yang sangat relevan bagi para aktivis Indonesia: bahwa kolonialisme bukan sekadar susunan politik, melainkan sistem eksploitasi ekonomi—bahwa rakyat Hindia Belanda adalah kaum proletar yang dieksploitasi oleh borjuasi kolonial Belanda. Kerangka ini terasa amat nyata bagi mereka yang setiap hari menyaksikan kekayaan negaranya mengalir ke kantong-kantong Eropa. Semaun dan Darsono, dua pemimpin muda gerakan, menyerap ajaran-ajaran ini dengan antusias dan naik memimpin PKI di usia yang sangat muda.
McVey (1965): Karya Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism, tetap menjadi karya ilmiah standar tentang asal-usul dan perkembangan awal PKI, lebih dari setengah abad setelah penerbitannya. McVey menelusuri kisah luar biasa tentang bagaimana sekelompok kecil sosialis Belanda yang tiba di Hindia pada tahun-tahun sebelum dan selama Perang Dunia Pertama berhasil menanam benih gerakan komunis yang pada akhirnya menjadi partai komunis terbesar di Asia di luar China dan Uni Soviet. Analisisnya sangat berharga terutama dalam mengisahkan bagaimana gagasan-gagasan Marxis diindigensasikan—diserap dan ditafsirkan ulang oleh para aktivis Indonesia yang memadukannya dengan etika sosial Islam dan aspirasi nasionalis dengan cara-cara yang tak diantisipasi oleh para mentor Belanda mereka.
Sneevliet (1913–18): Tulisan-tulisan dan laporan-laporan Henk Sneevliet sendiri dari tahun-tahun kerjanya di Hindia menyediakan sumber primer yang amat berharga tentang pendirian ISDV dan upaya-upaya awal membangun gerakan Marxis dalam konteks kolonial. Surat-surat Sneevliet kepada rekan-rekan sosialis di Eropa mengungkap kesulitan yang dihadapinya—tenaga kerja Eropa yang kecil dan tersebar, kaum petani pribumi yang idiom politiknya lebih bersifat Islami daripada Marxis, serta pemerintah kolonial yang semakin curiga terhadap agitasi radikal. Tulisan-tulisan itu juga menyingkapkan kepandaian taktisnya yang luar biasa: alih-alih membangun organisasi komunis yang terpisah, ia menjalankan kebijakan 'entrisme'—menyusupkan anggota ISDV ke dalam gerakan massa Sarekat Islam yang sudah ada dan secara bertahap meradikalisasinya dari dalam.
3. Pan-Islamisme
Sementara sebagian aktivis menimba kekuatan ideologis dari Barat, arus kuat lainnya mengalir dari dunia Islam. Pan-Islamisme—gagasan bahwa seluruh umat Muslim di seluruh dunia merupakan satu komunitas (ummah) yang harus bersatu melawan imperialisme Barat—menjadi kekuatan mobilisasi yang tangguh di sebuah koloni yang penduduknya mayoritas Muslim.
Ajaran-ajaran Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh dari Mesir menyebar luas melalui jaringan pesantren dan jemaah haji yang pulang dari Mekkah. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran dunia Islam adalah akibat dari kemandekan intelektual (taqlid) dan perpecahan, dan bahwa umat Islam harus melakukan pembaruan dan bersatu jika ingin bertahan menghadapi imperialisme Barat. Gagasan-gagasan ini sangat mempengaruhi tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan, yang mendirikan Muhammadiyah pada 1912, dan H.O.S. Tjokroaminoto, yang memimpin Sarekat Islam — yang pada puncaknya mengklaim lebih dari dua juta anggota, menjadikannya organisasi massa pribumi terbesar yang pernah ada di Hindia Belanda.
Noer (1973): Karya Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900–1942, adalah kajian definitif dalam bahasa Inggris tentang modernisme Islam sebagai kekuatan intelektual dan politik di Indonesia kolonial. Noer menelusuri transmisi gagasan-gagasan reformis al-Afghani dan Muhammad Abduh dari Kairo dan Istanbul ke Hindia Belanda melalui dua saluran: para jemaah haji yang pulang dari Mekkah dan pers berbahasa Arab. Ia menunjukkan bahwa modernisme Islam menawarkan kepada umat Islam Indonesia sesuatu yang tidak bisa diberikan nasionalisme sekuler pada masa itu: sebuah kerangka yang sekaligus menegaskan martabat universal komunitas Muslim, menyediakan kritik terhadap imperialisme Barat yang berpijak pada etika Islam, dan menyerukan pembaruan dan kemajuan diri yang rasional sebagai sarana pembaharuan nasional.
Keddie (1968): Karya Nikki Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, menyajikan pengantar yang esensial tentang pemikiran tokoh yang gagasan-gagasannya bergema di seluruh dunia Muslim dari Afghanistan hingga Mesir hingga Jawa. Keddie menempatkan al-Afghani dalam konteks krisis dunia Islam abad ke-19 — yang berhadapan dengan kekuatan militer, ekonomi, dan budaya imperialisme Barat — dan menunjukkan bagaimana ia mengembangkan sebuah respons yang sekaligus modernis dan tradisionalis: menyerukan umat Islam untuk merangkul akal dan ilmu pengetahuan sambil tetap berakar pada nilai-nilai Islam, serta bersatu secara politik melampaui batas sektarian dan nasional untuk menolak dominasi Barat.
Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah—yang selama berabad-abad dipandang sebagai Khilafah Islam—sebagai konsekuensi langsung Perang Dunia Pertama, mengirimkan guncangan emosional dan intelektual yang dalam ke seluruh dunia Muslim, termasuk Hindia Belanda. Bagi banyak Muslim Indonesia, jatuhnya Ottoman adalah bukti nyata betapa mendesaknya dunia Islam untuk memperbarui dirinya.
Korver (1982): Karya A.P.E. Korver, Sarekat Islam, 1912–1916, adalah kajian ilmiah paling rinci tentang tahun-tahun formatif Sarekat Islam, ketika organisasi itu tumbuh dari sebuah perkumpulan pedagang kecil di Solo menjadi organisasi massa pribumi terbesar yang pernah ada di Hindia Belanda. Analisis Korver mengungkap kekuatan-kekuatan sosial kompleks yang mendorong pertumbuhan luar biasa ini: kegelisahan ekonomi kelas pedagang batik pribumi yang terjepit oleh persaingan Tionghoa, kerinduan spiritual suatu umat Muslim yang ibadah hajinya ke Mekkah telah membuka jendela menuju dunia pemikiran politik Islam yang lebih luas, serta kepemimpinan karismatik Tjokroaminoto yang memadukan otoritas keagamaan dengan visi politik populis.
Amelz (1952): Biografi H.O.S. Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya mengabadikan sosok yang oleh para sezamannya disebut 'raja tanpa mahkota' Hindia — sebuah julukan yang mencerminkan baik besarnya pengikut populernya maupun kekhawatiran Belanda yang ditimbulkan pengaruhnya. Tjokroaminoto sangat menonjol dalam kemampuannya memadukan kesalehan Islam dengan visi politik anti-kolonial yang lebih luas, serta dalam kepiawaiannya membangun koalisi lintas batas ideologi. Rumahnya di Surabaya berfungsi sebagai semacam sekolah informal bagi generasi pemimpin nasionalis berikutnya, termasuk Soekarno muda yang indekos di sana sebagai pelajar dan menyerap sekaligus aktivisme Islamnya maupun semangat nasionalisnya.
4. Liberalisme dan Humanisme Barat
Tak semua pengaruh yang bekerja bersifat revolusioner. Satu arus penting dari kalangan terpelajar Indonesia menyerap liberalisme klasik dan humanisme dari pendidikan Barat yang mereka terima—nilai-nilai kebebasan individu, persamaan di hadapan hukum, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Kebijakan Etis Belanda tahun 1901, yang digagas atas desakan politisi liberal Belanda yang dipimpin Conrad van Deventer, membuka akses yang lebih luas ke pendidikan Barat bagi anggota-anggota terpilih dari kalangan penduduk pribumi. Ironinya sungguh sempurna: pendidikan yang diberikan Belanda untuk menghasilkan pegawai kolonial yang patuh justru melahirkan generasi yang membaca Rousseau, Voltaire, dan John Stuart Mill—dan dengan logika yang tak terbantahkan, bertanya, mengapa prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan itu tidak berlaku bagi mereka.
Raden Adjeng Kartini, meski wafat sebelum Perang Dunia Pertama (pada 1904), tetap menjadi contoh paling awal dan paling masyhur dari generasi ini—seorang bangsawan Jawa yang menyerap humanisme liberal Eropa dan mengubahnya menjadi kritik sekaligus terhadap feodalisme Jawa maupun kolonialisme Belanda.
Kartini (1911/1921): Surat-surat Kartini, yang dikumpulkan dan diterbitkan secara anumerta dengan judul Door Duisternis tot Licht ('Habis Gelap Terbitlah Terang') dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Letters of a Javanese Princess, adalah dokumen pendirian humanisme liberal Indonesia. Ditulis antara 1899 dan 1904 kepada sahabat-sahabat pena dan pendukungnya di Belanda, surat-surat itu mengungkap pikiran yang luar biasa tajam dan cerdas secara emosional, yang bergulat sekaligus dengan belenggu feminitas aristokrat Jawa dan kontradiksi kemurahan hati kolonial Belanda. Kritik Kartini bersifat sekaligus internal dan eksternal: ia menantang adat feodal masyarakatnya sendiri sekaligus kemunafikan rezim kolonial yang memproklamasikan nilai-nilai liberal namun dalam praktiknya menyangkalnya.
Vreede-de Stuers (1960): Karya Cora Vreede-de Stuers, The Indonesian Woman: Struggles and Achievements, menyediakan konteks ilmiah yang lebih luas untuk memahami arti penting Kartini dalam sejarah emansipasi perempuan di Indonesia kolonial. Vreede-de Stuers menunjukkan bahwa soal pendidikan dan hak-hak perempuan bukanlah kepedulian pinggiran dalam gerakan nasionalis, melainkan bersifat sentral: citra perempuan Indonesia yang terdidik dan teremansipasi adalah sekaligus simbol dan tolok ukur kemajuan nasional. Pendirian organisasi-organisasi perempuan dan meluasnya pendidikan bagi anak perempuan pada masa nasionalis merupakan penerapan langsung prinsip-prinsip humanisme liberal pada kondisi khusus Indonesia kolonial.
5. Doktrin Penentuan Nasib Sendiri—Wilson dan Konsekuensinya
Ketika Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, mengumumkan Empat Belas Poinnya pada Januari 1918—termasuk prinsip penentuan nasib sendiri bagi semua bangsa—gaungnya terasa jauh melampaui Eropa. Bagi para aktivis di seluruh dunia kolonial, Wilson tampak sedang memberikan legitimasi moral internasional atas perjuangan kemerdekaan mereka.
Para mahasiswa Indonesia di Belanda, yang terorganisasi melalui Indische Vereeniging, menyambut prinsip ini dengan antusias luar biasa. Mohammad Hatta—yang kelak menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia—adalah yang paling tekun menggunakan prinsip itu sebagai argumen dalam tulisan-tulisannya. Ia berpendapat, dengan logika yang sulit dibantah, bahwa jika prinsip penentuan nasib sendiri berlaku bagi bangsa-bangsa Eropa, maka prinsip yang sama harus berlaku pula bagi rakyat Indonesia.
Manela (2007): Karya Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, adalah karya terpenting tentang dampak global Empat Belas Poin Wilson terhadap gerakan-gerakan nasionalis di seluruh dunia kolonial. Manela mengkaji empat studi kasus—Mesir, India, Korea, dan China—dan menunjukkan bahwa dalam setiap kasus, proklamasi Wilson tentang penentuan nasib sendiri tidak diterima sebagai retorika diplomatik Eropa semata, melainkan sebagai prinsip moral universal yang berlaku langsung bagi dunia yang terjajah. Pengkhianatan harapan-harapan ini yang kemudian terjadi di Konferensi Perdamaian Paris 1919, di mana bangsa-bangsa kolonial mendapati bahwa penentuan nasib sendiri dalam praktiknya hanya diperuntukkan bagi bangsa-bangsa Eropa, menghasilkan gelombang kekecewaan yang secara paradoks justru meradikalisasi gerakan-gerakan nasionalis dan mendorong mereka ke arah strategi yang lebih konfrontatif.
Hatta (1979) & Rose (1987): Memoir Mohammad Hatta sendiri menyediakan kisah tangan pertama yang tak ternilai tentang pembentukan intelektualnya selama tahun-tahun belajar di Belanda, tempat ia berkenalan dengan penentuan nasib sendiri ala Wilson sekaligus kritik Marxis atas imperialisme, dan merajutnya bersama kondisi khusus pengalamannya sebagai orang Indonesia. Biografi karya Mavis Rose, Indonesia Free, melengkapi kesaksian Hatta sendiri dengan penelitian arsip yang cermat, mendokumentasikan secara rinci bagaimana Hatta menggunakan bahasa penentuan nasib sendiri dalam tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya, serta bagaimana ia menavigasi lanskap ideologis yang rumit dari gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda—sekaligus tertarik pada analisis sosialis tentang eksploitasi kolonial dan berkomitmen pada visi republik Indonesia yang merdeka dan demokratis-liberal.
6. Darwinisme Sosial—Pedang Bermata Dua
Darwinisme Sosial—penyalahgunaan teori evolusi Darwin untuk membenarkan dominasi ras atau bangsa yang 'lebih kuat' atas yang 'lebih lemah'—merupakan mata uang ideologis imperialisme Eropa yang digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan kolonial. Namun banyak intelektual Indonesia yang membalikkan logika ini: jika persaingan antar bangsa memang merupakan hukum alam, maka bangsa Indonesia harus memperkuat diri, bersatu, dan berjuang untuk bertahan hidup dan maju.
Semangat ini tampak jelas dalam etos pendirian Budi Utomo (1908)—yang secara luas dipandang sebagai organisasi modern pertama di Indonesia—yang semula berfokus pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan Jawa sebagai sarana 'mengembangkan bangsa' dalam kondisi persaingan modern.
Darwin (2009): Karya John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British Empire, 1830–1970, meskipun terutama berfokus pada pengalaman imperial Inggris daripada Belanda, menyediakan konteks imperial yang lebih luas yang sangat diperlukan untuk memahami nasionalisme Indonesia. Argumen sentral Darwin—bahwa Kerajaan Inggris bukanlah struktur dominasi yang monolitik, melainkan sebuah proyek yang terus-menerus dinegosiasikan, dibentuk oleh reaksi bangsa-bangsa terjajah tak kalah dari niat-niat para penjajah—berlaku sama kuatnya pada kasus Belanda. Analisisnya tentang cara-cara Perang Dunia Pertama yang membebani sistem-sistem imperial di seluruh dunia—menaikkan biaya kekaisaran sekaligus melegitimasi prinsip penentuan nasib sendiri—menyediakan kerangka makro-historis yang di dalamnya kekhususan kebangkitan nasionalis Indonesia harus ditempatkan.
Sintesis: Sumpah Pemuda 1928
Seluruh arus intelektual ini—nasionalisme, sosialisme, Pan-Islamisme, liberalisme, dan Wilsonianisme—bertemu, berbenturan, dan pada akhirnya berpadu dalam satu momen bersejarah: Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dimana para pemuda dari setiap etnis, agama, dan latarbelakang ideologi mengikrarkan setia kepada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.
Ricklefs (2008): Karya M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200, adalah sejarah Indonesia standar dalam bahasa Inggris dan titik awal yang wajib bagi setiap pembaca yang serius. Ricklefs menempatkan kebangkitan nasionalis pada dekade-dekade perang dan antar-perang dalam keseluruhan arus sejarah Indonesia, dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada periode abad pertengahan awal, melalui kesultanan-kesultanan Islam dan berabad-abad kekuasaan kolonial Belanda, hingga perjuangan revolusioner menuju kemerdekaan. Sintesisnya yang agung menunjukkan bahwa meskipun Perang Dunia Pertama adalah katalis yang krusial, gerakan nasionalis menimba dari cadangan-cadangan yang lebih dalam berupa memori budaya, identitas keagamaan, dan organisasi sosial yang memberikannya ketahanan dan kedalaman popular yang cenderung diremehkan oleh kajian-kajian yang murni ideologis.
Reid (1974): Karya Anthony Reid, The Indonesian National Revolution, 1945–1950, menempatkan kebangkitan nasionalis pada era Perang Dunia Pertama dalam arus yang lebih luas dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Reid menunjukkan bahwa formasi-formasi ideologis yang terkonsolidasi selama dekade-dekade antar-perang — jaringan-jaringan nasionalis, organisasi-organisasi sosialis dan Islam, komitmen pada identitas Indonesia tunggal yang melampaui keragaman etnis dan bahasa — menyediakan landasan yang sangat diperlukan bagi perjuangan revolusioner 1945–1950. Tanpa kerja intelektual yang diletakkan dalam tempaan Perang Dunia Pertama dan sesudahnya, proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945 akan menjadi sebuah isyarat tanpa landasan organisasi dan popular yang diperlukan untuk mempertahankannya menghadapi Belanda yang kembali.
Tanpa Perang Dunia Pertama, dan tanpa arus intelektual yang dilepaskan atau dipercepat olehnya, jalan menuju Sumpah Pemuda 1928—dan selanjutnya menuju Proklamasi Kemerdekaan 1945—hampir pasti akan jauh lebih panjang dan lebih berliku.
Perang Dunia Pertama adalah, bagi Eropa, sebuah malapetaka tanpa pengecualian. Bagi Indonesia, perang itu—secara tidak langsung, dan dengan ironi sejarah yang kaya—salah satu katalis terpenting bagi kebangkitan kesadaran nasional. Tommy dan Fritz, yang saling bertukar tembakan dari parit-parit berlumpur di Prancis utara, nyaris tak bisa membayangkan bahwa perang mereka juga, dengan cara-cara yang sama sekali di luar jangkauan pikiran mereka, sedang turut menyalakan api kemerdekaan di sebuah kepulauan yang terletak di separuh bola dunia jauhnya.
Catatan: Sebagian besar karya-karya ilmiah fundamental tentang periode ini ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, atau Jepang—mencerminkan kenyataan bahwa kajian akademis mendalam tentang sejarah kolonial Indonesia, pada awalnya berkembang di luar Indonesia sendiri, sebelum kemudian diterjemahkan atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh para sejarawan semisal Sartono Kartodirdjo dan Taufik Abdullah.
