Perang: Para Penyintas, Ingatan, dan Tanggungjawab Moral (7)

Kata mereka, musuh terbesar seorang prajurit itu, bukanlah tentara lawan—melainkan giliran jaga malam. Maka, tersebutlah kisah seorang prajurit malang yang menemukan jalan keluar paling nyeleneh dari situasi paling gawat.

Seorang prajurit muda sedang berjaga malam. Ia berusaha sekuat tenaga agar tetap terjaga, namun akhirnya, kedua belah mata itu terpejam juga. Tiba-tiba ia terbangun dan mendapati sang Komandan berdiri tepat di sampingnya.

Sadar akan hukuman apa yang menanti jika tertidur saat bertugas, sang prajurit kembali menundukkan kepala dan bergumam: "... dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. A-a-a-min."

Namun di balik tawa itu tersimpan kenyataan yang jauh lebih berat dari sekadar punchline. Bagi jutaan prajurit yang bertempur dalam Perang Besar (atau The Great War, nama lain yang sangat umum bagi Perang Dunia I), momen-momen akal cerdik seperti ini bukan sekadar cerita jenaka—melainkan cara bertahan hidup yang paling manusiawi. Parit-parit di Front Barat tak cuma merenggut nyawa; mereka menggerus jiwa orang-orang yang masih hidup, dan meninggalkan sebuah generasi yang terluka dengan cara yang belum pernah dikenal dunia sebelumnya.

PERANG BESAR

Dampak dan Konsekuensi Perang Dunia I

1914 – 1918 dan Sesudahnya

Ketika senjata-senjata itu akhirnya membisu pada jam kesebelas, hari kesebelas, bulan kesebelas tahun 1918, Eropa pun menghela napas lega. Jalanan dipenuhi kerumunan yang bersuka cita. Lonceng-lonceng gereja berdentang. Para prajurit menangis. Empat tahun, tiga bulan, dan empat belas hari berlalu, pembantaian berteknologi industri, Perang Dunia I, akhirnya usai.

Namun dalam pengertian yang sesungguhnya, perang ini tak berakhir pada 1918. Konsekuensinya—secara politis, ekonomis, sosial, budaya, dan filosofis—terus membentuk kembali dunia selama beberapa dekade, dan dalam banyak hal terus bergema hingga hari ini. Kekaisaran-kekaisaran yang runtuh, bangsa-bangsa yang lahir, ideologi-ideologi yang tumbuh dari puing-puingnya, serta luka psikologis yang ditoreh pada sebuah peradaban secara keseluruhan: inilah ukuran sejati dari warisan Perang Besar itu.

Kekaisaran-kekaisaran Yang Rontok

Perang Dunia I, di atas segalanya, adalah perang yang memporak-porandakan kekaisaran. Empat struktur imperial multi-etnis terbesar yang pernah dikenal dunia—yang seluruhnya memerintah ratusan juta manusia di hamparan luas Eropa, Asia, dan Timur Tengah—amruk dalam waktu kurang dari empat tahun.

Kekaisaran Jerman, karya agung Otto von Bismarck yang ditempa dalam bara api tahun 1871, adalah yang pertama tumbang. Kaiser Wilhelm II turun takhta pada 9 November 1918—dua hari sebelum gencatan senjata—dan melarikan diri ke pengasingan di Belanda. Sebagai gantinya lahirlah Republik Weimar—sebuah demokrasi yang lahir dalam kekalahan, dibebani sejak tarikan napas pertamanya oleh stigma menyerah dan syarat-syarat menghukum dari Perjanjian Versailles.

Kekaisaran Austria-Hungaria, mozaik luar biasa dari selusin bangsa dipersatukan oleh Wangsa Habsburg selama enam abad, begitu saja hancur berkeping-keping. Pada November 1918, ia telah tiada sebagai entitas politik. Di tempatnya, muncul sejumlah negara-bangsa baru, masing-masing bergulat dengan keruwetan populasi multi-etnis yang tak bisa dipisahkan rapi oleh perbatasan manapun.

Kekaisaran Rusia, kekaisaran teritorial terluas di muka bumi, tak jatuh akibat penaklukan asing, melainkan akibat revolusi dari dalam. Tekanan kekalahan militer yang menghancurkan—pada 1917, Rusia telah menelan korban yang jumlahnya mencapai jutaan jiwa—ditambah kelangkaan pangan kronis dan seorang tsar yang jelas-jelas tak mampu menghadapi tuntutan perang modern, memicu pertama-tama Revolusi Februari yang menjatuhkan Nicholas II, kemudian Revolusi Oktober yang membawa kaum Bolshevik pada kekuasaan di bawah Vladimir Lenin. Dalam puing-puing Dinasti Romanov, lahirlah negara komunis pertama di dunia. 

Terakhir, Kekaisaran Ottoman—yang sudah lama dijuluki 'orang sakit Eropa'—menghembuskan napas terakhirnya. Setelah memasuki perang di pihak Blok Sentral pada 1914, ia keluar darinya dalam keadaan terampas dari wilayah-wilayah  Arabnya dan ambyar tanpa pemulihan. Perang Kemerdekaan yang menyusul, dipimpin oleh jenderal ngaco Mustafa Kemal, mengubah sisa-sisa kekaisaran itu menjadi Republik Turki modern yang diproklamasikan pada 1923.

Perubahan nama dari "Turkey" menjadi "Türkiye" merupakan sebuah inisiatif resmi dari pemerintah Turki yang mulai mendapat perhatian internasional menjelang akhir tahun 2021 dan secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2022. Ini bukanlah perubahan yang hanya berlaku dalam bahasa Indonesia; melainkan permintaan resmi negara tersebut agar namanya disebut "Türkiye" di seluruh bahasa asing, khususnya dalam forum-forum diplomatik dan internasional, agar lebih mencerminkan identitas budayanya.

Proses ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada bulan Desember 2021, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengeluarkan instruksi presidensial yang memerintahkan penggunaan "Türkiye" dalam dokumen resmi dan pada barang-barang ekspor, dengan alasan bahwa nama tersebut lebih akurat mewakili budaya dan nilai-nilai bangsa. Hal ini disertai dengan kampanye publik pada awal tahun 2022, termasuk video promosi pariwisata dengan slogan "Hello Türkiye", yang dirancang untuk membiasakan dunia dengan nama baru tersebut. Momen pentingnya terjadi pada tanggal 1 Juni 2022, ketika Menteri Luar Negeri Turki secara resmi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mendaftarkan perubahan nama tersebut. PBB mengkonfirmasi keesokan harinya bahwa permintaan tersebut telah diterima dan "Türkiye" kini berlaku sebagai nama resmi negara tersebut di panggung internasional.

Motivasi di balik perubahan ini sebagian besar bersifat simbolis dan bertujuan membangun citra merek (rebranding). Pemerintah berusaha melepaskan nama negara dari konotasi negatif yang terkait dengan kata bahasa Inggris "turkey", yang dapat merujuk pada burung kalkun atau, secara kolokial, kepada seseorang yang bodoh atau tidak sukses. Dengan mengadopsi "Türkiye", yang merupakan cara mengeja dan mengucapkan nama negara tersebut dalam bahasa Turki, tujuannya untuk menyajikan nama yang secara unik terkait dengan warisan bangsa dan untuk membangun identittas nasional yang lebih kuat dan bermartabat di kancah dunia.

Negara-negara Baru Yang Terlahir dari Puing-puing

Dari reruntuhan keempat kekaisaran itu, peta politik baru Eropa dan Timur Tengah pun direka ulang—sebagian besar oleh negara-negara pemenang Perang dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919. Hasilnya sangat berpengaruh, kerap kontroversial, dan dalam beberapa kasus sangat menghancurkan dalam dampak jangka panjangnya.

Kehancuran dari empat kekaisaran besar tersebut, melahirkan tak kurang dari empat belas negara baru, masing-masing lahir dari reruntuhan tatanan politik yang membutuhkan berabad-abad untuk dibangun.

Dari puing-puing Austria-Hungaria saja lahir empat entitas baru. Austria dan Hungaria masing-masing muncul sebagai republik merdeka pada 1918, terlepas dari wilayah-wilayah luas yang dahulu menjadikan mereka dua pilar utama sebuah kekuatan besar. Cekoslowakia, yang juga diproklamasikan pada 1918, menyatukan rakyat Ceko dan Slovakia dalam satu negara yang diukir dari wilayah imperial Austria-Hungaria maupun Jerman. Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia—negara yang kelak berganti nama menjadi Yugoslavia—dirakit pada tahun yang sama dari negeri-negeri Slavia Selatan bekas kekaisaran Habsburg, yang kemudian bergabung dengan Kerajaan Serbia yang sudah ada.

Runtuhnya Kekaisaran Rusia tak kalah suburnya dalam melahirkan konsekuensi. Polandia, yang telah dihapus dari peta sejak akhir abad ke-18 akibat pembagian-pembagian wilayah, dihidupkan kembali pada 1918 dari wilayah-wilayah yang sebelumnya dimiliki sekaligus oleh Rusia, Jerman, dan Austria-Hungaria—sebuah kebangkitan yang menggenapi lebih dari seabad kerinduan nasionalis. Dari perbatasan barat kekaisaran Romanov yang telah tumbang, tiga republik Baltik mendeklarasikan kemerdekaan mereka secara berturut-turut: Finlandia pada 1917, disusul Estonia, Latvia, dan Lithuania, semuanya pada 1918.

Tercabik-cabiknya Kekaisaran Ottoman mengubah wajah Timur Tengah sepenuhnya. Republik Turki, yang diproklamasikan pada 1923 di bawah Mustafa Kemal, adalah negara penerus langsung kekaisaran lama, yang kini menyusut menjadi Anatolia dan secuil wilayah Eropa. Di luar perbatasan Turki, negeri-negeri Arab dibagi-bagikan di bawah pengawasan negara-negara Sekutu yang menang perang. Irak menjadi sebuah kerajaan di bawah mandat Inggris pada 1920, demikian pula Palestina. Suriah dan Lebanon beralih ke tangan Perancis dalam pengaturan serupa, juga pada 1920. Di Semenanjung Arabia, Kerajaan Hejaz—yang pada akhirnya membentuk inti Arab Saudi modern—telah lebih dulu mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1916, dan mencapai bentuk konsolidasi finalnya pada 1932.

Semuanya empat belas negara: sebagian merupakan perwujudan aspirasi nasional yang telah lama terpendam, sebagian lainnya adalah ciptaan sewenang-wenang para diplomat bersenjatakan peta dan penggaris, dan beberapa—khususnya yang di Timur Tengah—tanpa disadari telah menjadi benih konflik-konflik yang gaungnya belum juga padam hingga sekarang ini.

Perlu dicatat bahwa banyak perbatasan yang digambar di Paris sama sekali tak mencerminkan realitas etnis, linguistik, atau keagamaan di lapangan. Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, yang membagi wilayah Arab bekas Kekaisaran Ottoman antara Inggris dan Perancis dengan penggaris dan pensil di atas peta, memunculkan negara-negara artifisial yang kontradiksi internalnya terus memicu konflik jauh hingga abad ke-21. Tragedi Timur Tengah modern berakar dalam terhadap penyelesaian damai tahun 1919 dan 1920.

Konsekuensi-konsekuensi Negatif

Membuat katalog tentang dampak negatif Perang Dunia I berarti menatap ke dalam jurang penderitaan manusia berskala yang, bahkan seabad kemudian, tetap sulit dipahami sepenuhnya. Perang ini bukan sekadar destruktif—dalam banyak hal, ia bersifat generatif bagi kehancuran di masa depan.

Korban Manusia

Konsekuensi paling langsung dan paling nyata adalah besarnya jumlah nyawa yang hilang. Sekitar 20 juta orang meninggal sebagai akibat langsung perang—baik militer maupun sipil. Lebih dari 21 juta lainnya terluka, banyak di antaranya cacat permanen. Pandemi Influenza Spanyol tahun 1918–1919, yang menyebar dengan efisiensi mematikan melalui jalur pasokan militer dan sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat kekurangan gizi, merenggut 50 hingga 100 juta jiwa lagi di seluruh dunia. Seluruh angkatan muda laki-laki—generasi yang seharusnya memimpin Eropa memasuki abad ke-20—dibinasakan. Di Perancis saja, sekitar 1,4 juta prajurit tewas—sekitar 4% dari seluruh populasi. Dari setiap lima kaum pria Perancis yang pergi berperang, satu tidak pulang. Di Inggris, 740.000 prajurit gugur; di Jerman, hampir 2 juta. Di Serbia, negara yang paling parah secara proporsional, seperempat dari seluruh populasinya binasa.

Beban psikologis yang ditanggung sama besarnya, meskipun kurang terlihat. 'Shell shock'— kondisi yang kini dikenal sebagai gangguan stres pasca-trauma (PTSD)—menimpa ratusan ribu veteran yang pulang ke rumah tak mampu berbicara, tidur, atau menjalani kehidupan normal. Seluruh generasi penyintas menanggung luka-luka tak kasat mata yang baru mulai dipahami oleh ilmu kedokteran saat itu.

Konsekuensi Politik: Benih-Benih Bencana Masa Depan

Konsekuensi politik perang adalah, secara paradoks, di antara dampak jangka panjangnya yang paling merusak. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada Juni 1919, memaksakan kepada Jerman penyelesaian yang demikian menghukum sehingga hampir dipastikan menciptakan ketidakstabilan di masa depan. 'Klausul Kesalahan Perang' (Pasal 231) memaksa Jerman menerima tanggungjawab tunggal atas perang—sebuah vonis yang secara historis diperdebatkan dan secara politik sangat eksplosif. Ganti rugi yang dituntut—pada akhirnya ditetapkan sebesar 132 miliar mark emas—melumpuhkan ekonomi Jerman dan membangkitkan kebencian nasional yang membara, yang kelak dieksploitasi oleh para demagog dengan akibat yang menakutkan. Kekosongan politik yang ditinggalkan oleh runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar, diisi, dalam banyak kasus, oleh gerakan-gerakan yang sangat mengkhawatirkan. Di Rusia, Revolusi Bolshevik membuka tujuh dekade totalitarianisme komunis dimana puluhan juta jiwa bakal binasa. Di Italia, seorang jurnalis dan agitator muda bernama Benito Mussolini, yang dipenuhi kepahitan oleh apa yang dianggapnya sebagai imbalan tak memadai bagi Italia di Versailles, mendirikan gerakan Fasis pada 1919. Di Jerman, seorang kopral Austria bernama Adolf Hitler, yang telah bertugas sepanjang perang dan menemukan puncak kemarahan politiknya setelah perang berakhir, bergabung dengan sebuah partai nasionalis kecil yang dalam waktu lima belas tahun akan merebut kendali Jerman dan menjerumuskan dunia ke dalam bencana yang lebih besar.

"Ini bukan perdamaian. Ini gencatan senjata selama dua puluh tahun."—kata Marsekal Ferdinand Foch, saat mengetahui isi Perjanjian Versailles (1919). Foch terbukti tepat sekali. Perang Dunia II meletus dua puluh tahun dan enam puluh lima hari setelah penandatanganan Perjanjian Versailles. Perang pertama tak menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang melahirkannya—ia hanya memampatkan dan mengarahkannya kembali, menambahkan keluhan-keluhan baru di atas yang lama.

Kehancuran Ekonomi

Biaya finansial perang sangatlah mencengangkan. Inggris, yang memasuki konflik sebagai negara kreditur terbesar di dunia, keluar darinya sebagai debitur—terutama kepada Amerika Serikat. Perancis kehilangan satu generasi tenaga kerja produktif dan menyaksikan kawasan industrinya yang membentang di utara luluh-lantak menjadi puing-puing. Ekonomi Jerman dicekik oleh reparasi dan blokade. Tatanan ekonomi internasional pra-perang—yang berpusat pada standar emas dan pergerakan modal yang bebas—hancur dan tak pernah sepenuhnya dipulihkan. Ketidakstabilan ekonomi pada era 1920-an—yang memuncak dalam Depresi Besar tahun 1929—sebagian besar merupakan konsekuensi dari dislokasi finansial yang disebabkan oleh perang.

Konsekuensi Filosofis: Matinya Optimisme

Mungkin konsekuensi negatif paling mendalam dari Perang Dunia I adalah apa yang dilakukannya terhadap pikiran Barat. Abad ke-19 telah menjadi, secara luas, abad optimisme—kepercayaan pada kemajuan, pada akal budi, pada kesempurnaan manusia dan masyarakat. Proyek Pencerahan tampak sedang berbuah: ilmu pengetahuan berkembang, taraf hidup meningkat, demokrasi menyebar, dan negara-negara besar Eropa, yang terhubung oleh perdagangan dan ikatan dinasti, tampaknya tak mungkin terlibat dalam konflik yang benar-benar serius.

Parit-parit di Front Barat menghancurkan optimisme ini secara total dan tak terbalikkan. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang kemajuan peradaban setelah Pertempuran Somme? Bagaimana seseorang bisa percaya pada akal budi manusia setelah penggunaan gas beracun yang disengaja terhadap sesama manusia? Bagaimana seseorang bisa percaya pada kebaikan Tuhan setelah Passchendaele, di mana manusia tenggelam dalam lumpur?

Para filsuf, penyair, dan seniman yang selamat dari perang—dan banyak yang tidak—muncul darinya dengan pandangan yang sangat berubah tentang kondisi manusia. Modernisme sastra pada 1920-an, filosofi eksistensialis pada dekade-dekade pasca-perang, ironi dan kekecewaan yang meresapi budaya era antara dua perang: semuanya, sebagian besar, adalah pertanggungjawaban intelektual dan artistik atas malapetaka 1914–1918.

Wilfred Owen, penyair perang Inggris yang gugur pada 4 November 1918—tepat seminggu sebelum gencatan senjata—menulis tentang 'kebohongan tua': Dulce et decorum est pro patria mori. Betapa manis dan mulianya mati demi tanah air. Setelah Perang Besar, tiada orang yang berpikir serius, yang dapat mengucapkan kata-kata itu tanpa ironi.

Konsekuensi Sosial dan Budaya

Jalinan sosial Eropa tercabik sedemikian rupa sehingga membutuhkan beberapa generasi untuk diperbaiki—dan dalam beberapa hal tak pernah sepenuhnya pulih. Struktur kelas dunia pra-perang, yang telah berada di bawah tekanan industrialisasi dan reformasi demokrasi, sangat melemah akibat penderitaan bersama di parit-parit perang. Para perwira dan prajurit yang telah hidup dan mati berdampingan kembali ke rumah dengan berkurangnya keinginan untuk hierarki sosial yang kaku di Inggris era Edwardian atau Jerman Kekaisaran.

Kaum perempuan, yang telah memenuhi pabrik-pabrik, mengemudikan ambulans, dan merawat yang terluka sementara para pria berperang, kembali dan mendapati argumen lama yang menentang kesetaraan sosial dan politik mereka telah sepenuhnya didiskreditkan. Gerakan hak pilih perempuan, yang telah mengumpulkan kekuatan sebelum tahun 1914, mencapai kemenangan yang menentukan setelahnya: Inggris memberikan hak pilih kepada perempuan di atas tiga puluh tahun pada tahun 1918, dan memperluasnya sepenuhnya pada tahun 1928. Jerman dan sebagian besar Eropa tengah memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1918–1919.

Konsekuensi budayanya juga sangat luas. Dunia budaya tinggi Eropa sebelum perang—kepastiannya, hierarkinya, keyakinannya pada nilai-nilai warisan—telah lenyap. Sebagai gantinya muncul budaya tahun 1920-an yang gelisah, eksperimental, dan seringkali nihilistik: jazz, Generasi yang Hilang, Dadaisme, Bauhaus, novel-novel Hemingway dan Remarque, puisi T.S. Eliot. Ini bukan sekadar perubahan gaya—inilah ekspresi budaya dari sebuah peradaban yang mencoba memahami pengalaman yang telah melampaui batas-batas kategori yang ada.

Konsekuensi-konsekuensi Positif

Bicara tentang dampak positif dalam konteks perang yang menewaskan dua puluh juta orang, berisiko tampak tak berperasaan. Namun tugas sejarawan bukan sekadar meratapi melainkan memahami—dan pemahaman menuntut perhitungan yang jujur tentang apa yang perang itu, di balik segala kegetirannya, lahirkan atau percepat. Beberapa dari konsekuensi ini bernilai yang sungguh-sungguh bertahan lama bagi umat manusia.

Runtuhnya Otokrasi dan Kemajuan Demokrasi

Perang Dunia I menghancurkan tiga kekaisaran otokratis besar Eropa—Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia—dan menggantinya, setidaknya pada awalnya, dengan republik-republik demokratis atau semi-demokratis. Republik Weimar di Jerman, terlepas dari kegagalannya, pada akhirnya, merupakan eksperimen demokrasi parlementer yang tulus di sebuah negara yang belum pernah sebelumnya memerintah dirinya sendiri dengan cara itu. Negara-negara baru di Eropa tengah dan timur—Cekoslowakia, Polandia, negara-negara Baltik—mengadopsi konstitusi demokratis dan menggelar pemilihan umum yang bebas.

Empat Belas Poin Woodrow Wilson, yang diumumkan pada Januari 1918, mengartikulasikan visi tatanan dunia berdasarkan penentuan nasib sendiri, diplomasi terbuka, kebebasan di lautan, perlucutan senjata, dan keamanan kolektif. Meskipun diwujudkan secara tak sempurna di Versailles, prinsip-prinsip ini secara fundamental membentuk tatanan internasional yang muncul setelah 1945 dan tetap menjadi kerangka normatif hubungan internasional hingga saat ini.

Prinsip penentuan nasib sendiri—biarpun tak konsisten penerapannya—mewakili kemajuan moral yang nyata. Untuk pertama kalinya, hak rakyat dalam memerintah dirinya sendiri diperlakukan bukan sekadar sebagai aspirasi romantis melainkan sebagai prinsip dasar tatanan internasional. Peta Eropa yang digambar di Versailles sangat tidak sempurna, namun jauh lebih selaras dengan distribusi identitas nasional daripada peta imperial yang digantikannya.

Lembaga-Lembaga Internasional dan Konsep Keamanan Kolektif

Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk oleh Perjanjian Versailles dan terinspirasi oleh visi Wilson, adalah upaya serius pertama dalam sejarah manusia dalam menciptakan lembaga internasional permanen yang didedikasikan untuk penyelesaian damai sengketa antar negara. Lembaga ini pada akhirnya gagal—dilemahkan secara fatal oleh ketidakikutsertaan Amerika Serikat, dan tak mampu mengekang negara-negara agresor pada 1930-an—namun ia adalah inovasi kelembagaan yang jujur, yang pelajaran-pelajarannya secara langsung membentuk pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945.

Mahkamah Internasional Permanen, yang dibentuk di bawah Liga, adalah pendahulu Mahkamah Internasional. Organisasi Perburuhan Internasional, juga produk dari penyelesaian damai 1919, bertahan hingga sekarang ini sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Arsitektur kelembagaan tatanan dunia pasca-1945—PBB, MI, ILO, dan berbagai lembaga turunannya—berutang amat besar, meskipun jarang diakui, kepada eksperimen-eksperimen yang cacat dari era antara dua perang.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Kedokteran

Tuntutan perang mendorong kemajuan luar biasa dalam kedokteran dan teknologi. Penanganan luka, infeksi, dan trauma diubah total oleh pengalaman mengelola korban dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Transfusi darah, yang pertama kali dilakukan secara sistematis di Front Barat, menjadi landasan bedah modern. Bedah plastik dan kedokteran rekonstruktif membuat lompatan besar sebagai respons terhadap cedera wajah dan tubuh mengerikan yang ditimbulkan oleh persenjataan modern. Sinar-X, yang diperjuangkan oleh Marie Curie, digunakan dalam skala industri untuk pertama kalinya di rumah sakit lapangan militer.

Perang ini juga mempercepat pengembangan penerbangan, komunikasi nirkabel, transportasi bermotor, dan kimia industri—teknologi-teknologi yang, setelah diarahkan kembali ke keperluan sipil, bakalan menopang sebagian besar kemakmuran material abad ke-20.

Emansipasi Wanita

Sebagaimana dicatat dalam bagian dampak negatif, perang secara mendalam mengguncang peran gender yang ada sebelumnya—dan gangguan ini, di balik semua penderitaan yang ditimbulkannya, menghasilkan salah satu konsekuensi positif yang paling signifikan dan paling tahan lama dari konflik tersebut: percepatan hak pilih kaum perempuan dan dimulainya transformasi posisi sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat-masyarakat Barat.

Perempuan yang telah mengelola pertanian, menjalankan pabrik, bertugas sebagai perawat dan administrator, dan dalam beberapa kasus bertugas dalam peran militer tambahan, tak bisa lagi secara masuk akal ditolak hak-hak penuh kewarganegaraannya saat perdamaian kembali. Perang tak menciptakan gerakan hak pilih perempuan—gerakan itu telah berjuang selama beberapa dekade—namun ia membuat argumen-argumen menentang kesetaraan perempuan mustahil dipertahankan dengan keseriusan intelektual apapun.

Konsekuensi Ideologis: Antara Bahaya dan Janji

Konsekuensi ideologis Perang Dunia I sangatlah ambivalen—sekaligus termasuk yang paling berbahaya dan paling generatif dari warisan perang. Revolusi Bolshevik, di balik seluruh teror yang dilepaskannya, memaksa dunia kapitalis menghadapi kondisi kelas pekerjanya dengan urgensi yang baru. Kebangkitan gerakan buruh terorganisir, perluasan negara kesejahteraan, dan pergeseran umum menuju kebijakan sosial yang lebih egaliter dalam demokrasi-demokrasi Barat era antara dua perang sebagian merupakan respons terhadap ketakutan—dan teladan—revolusi. Boleh jadi bahwa penyelesaian sosial demokratis yang membawa kemakmuran dan stabilitas relatif bagi Eropa barat setelah 1945 adalah, secara paradoks, sebagian dari buah-buah yang lebih positif dari tantangan komunis yang Perang Besar telah memungkinkannya.

Doktrin penentuan nasib sendiri Wilson, serupa halnya, mengandung di dalamnya potensi eksplosif yang hampir tak diantisipasi oleh penciptanya. Kendati diterapkan hampir secara eksklusif kepada bangsa-bangsa Eropa di Versailles, prinsip tersebut tak bisa secara logis dikurung di Eropa semata—dan tak lama kemudian para nasionalis di India, di Mesir, di Korea, dan di seluruh dunia kolonial menyita prinsip itu sebagai pembenaran bagi klaim kemerdekaan mereka sendiri. Perang Dunia I dengan demikian menaburkan, walau tak disengaja, benih-benih gelombang besar dekolonisasi yang akan mengubah dunia antara 1945 dan 1975.

Pembaruan Filosofis: Dari Keputusasaan Menuju Kerangka-Kerangka Baru

Jika perang menghancurkan optimisme percaya diri abad ke-19, ia juga memaksa pikiran-pikiran terbesar abad ke-20 untuk membangun sesuatu yang lebih jujur, lebih tahan lama, dan lebih memadai bagi realitas-realitas kodrat manusia sebagai gantinya. Eksistensialisme—tradisi filosofis yang terutama dikaitkan dengan Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dan Albert Camus—muncul dari pengalaman malapetaka dan pendudukan sebagai sebuah kerangka yang menjadikan kebebasan manusia, tanggungjawab, dan ketiadaan kepastian metafisik sebagai titik tolaknya. Dalam mengakui kerapuhan peradaban dan realitas kejahatan, ia dalam banyak hal lebih jujur daripada kepastian-kepastian optimistis yang digantikannya.

Pengalaman perang juga membangkitkan, dalam pemikir-pemikir yang berbeda semisal Karl Jaspers, Hannah Arendt, dan Bertrand Russell, komitmen yang semakin dalam terhadap nilai-nilai akal budi, dialog, dan hak asasi manusia sebagai benteng-benteng paling andal melawan terulangnya malapetaka. Dekade-dekade pascaperang bukan sekadar era nihilisme—melainkan juga era pemikiran ulang moral yang mendesak, yang buahnya mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan prinsip-prinsip Nuremberg yang menetapkan pertanggungjawaban pidana individual atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Neraca Multidimensi 

Bagaimana, lalu, seseorang menimbang konsekuensi-konsekuensi Perang Dunia I—positif terhadap negatif, jangka pendek terhadap jangka panjang, yang disengaja terhadap yang kebetulan?

Setiap perhitungan jujur ​​tentang konsekuensi Perang Dunia Pertama bakal bergulat dengan ambivalensi mendalam dari warisannya di setiap dimensi pengalaman manusia.

Secara filosofis, perang tersebut menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada keyakinan Pencerahan yang teguh akan kemajuan manusia—namun dengan demikian, perang tersebut memaksa keterlibatan yang lebih dalam dan lebih kukuh dengan realitas sifat manusia. Kepastian optimis abad kesembilan belas tak dapat bertahan dari Somme atau Passchendaele, tetapi dari puing-puing kepastian tersebut tumbuh sesuatu yang lebih tahan lama: eksistensialisme dan filosofi hak asasi manusia muncul sebagai respons intelektual yang diperoleh dengan susah payah dari peradaban yang dipaksa berpikir lebih jujur ​​tentang dirinya sendiri.

Secara ideologis, gambaran tersebut sangat kontradiktif. Perang tersebut melahirkan komunisme dan fasisme—dua ideologi paling destruktif dalam seluruh sejarah manusia, yang bersama-sama bertanggungjawab atas kematian puluhan juta orang dalam dekade-dekade berikutnya. Namun, konflik yang sama juga mempercepat demokrasi liberal, menanam benih penentuan nasib sendiri nasional sebagai prinsip universal, dan meletakkan landasan ideologis bagi negara kesejahteraan dan gelombang besar dekolonisasi yang akan mengubah dunia setelah tahun 1945.

Secara politis, penilaian bersihnya akan sangat terkualifikasi. Runtuhnya kekaisaran otokratis dan munculnya republik-republik demokratis baru di seluruh Eropa tengah dan timur merupakan kemajuan yang bersih dan bermakna. Namun, ketentuan-ketentuan yang menghukum dari perjanjian Versailles—penghinaannya, ganti ruginya, Klausul Kesalahan Perangnya—justru menabur kebencian yang akan membawa Hitler berkuasa dan memicu konflik kedua yang bahkan lebih dahsyat. Dalam jangka pendek, konsekuensi politiknya hampir bisa dibilang bencana; dalam jangka panjang, tatanan demokrasi pasca-1945 yang pada akhirnya dihasilkannya merupakan pencapaian yang nyata.

Secara ekonomi, konsekuensi langsungnya hampir selalu merusak. Utang perang yang sangat besar, kehancuran fisik wilayah industri, ganti rugi yang melumpuhkan, dan destabilisasi sistem keuangan internasional bergabung untuk menghasilkan ketidakstabilan ekonomi tahun 1920-an dan, pada akhirnya, Depresi Besar tahun 1929. Di sisi lain, harus dipertimbangkan stimulus jangka panjang yang diberikan perang terhadap pembangunan industri dan inovasi teknologi—sebuah keuntungan yang nyata, tetapi dibeli dengan harga yang sangat mahal.

Secara sosial, warisan perang juga memiliki dua sisi. Melemahnya hierarki kelas yang kaku dan kemajuan hak-hak perempuan yang menentukan merupakan keuntungan yang nyata dan abadi bagi masyarakat yang muncul dari konflik tersebut. Hal ini harus diimbangi dengan kerugian yang sama sekali berbeda: musnahnya seluruh generasi pemuda, trauma psikologis massal ratusan ribu veteran, dan dislokasi sosial besar-besaran jutaan pengungsi dan orang-orang yang terlantar yang penderitaannya sulit dihitung.

Secara budaya, konsekuensinya mungkin yang paling ambivalen dari semuanya. Hancurnya sikap puas diri era Victoria dan Edwardian, dan lahirnya modernisme sastra dan seni sebagai penggantinya, menghasilkan karya-karya yang memiliki kekuatan, kejujuran, dan keindahan abadi—puisi Wilfred Owen, novel Remarque dan Hemingway, musik Stravinsky, arsitektur Bauhaus. Namun, harga yang harus dibayar adalah kematian dunia yang lebih polos; dan itu, apa pun pendapat kita tentang dunia yang menggantikannya, tak dapat diukur dengan mata uang apa pun yang kita miliki.

Kesimpulan: Perang yang Membentuk Dunia Modern

Perang Dunia I bukan sekadar sebuah peristiwa dalam sejarah. Ia merupakan peristiwa—engsel tempat dunia modern berputar. Setiap fitur besar abad ke-20—kebangkitan dan kejatuhan fasisme, eksperimen komunis, abad Amerika, negara kesejahteraan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dekolonisasi, revolusi seksual, seni dan sastra modernis—tak dapat dipahami tanpanya.

Menyebutnya semata sebagai bencana, meski tak diragukan itu benar, berarti melewatkan kompleksitasnya yang penuh. Ia adalah bencana yang juga, dengan cara-cara yang tak direncanakan siapapun dan hanya sedikit yang mengantisipasinya, memecahkan struktur-struktur kaku dunia lama dan membiarkan sesuatu yang baru—tak sempurna, diperdebatkan, dan rapuh, namun sungguh-sungguh baru—tumbuh di ruang-ruang yang ditinggalkan. Demokrasi-demokrasi yang muncul dari puing-puing kekaisaran, hak-hak yang diperjuangkan perempuan dari dunia yang dibentuk kembali oleh kontribusi mereka di masa perang, lembaga-lembaga internasional yang berupaya, betapapun tertatih, untuk menggantikan anarki kekuatan-kekuatan besar yang bersaing dengan sesuatu yang menyerupai tatanan berdasarkan aturan: ini semua adalah pencapaian nyata, lahir dari penderitaan yang nyata.

Semua ini bukan untuk menyarankan bahwa perang itu layak diperjuangkan—bahwa perolehan-perolehan membenarkan kerugian-kerugian. Dua puluh juta orang yang tewas tak dapat diimbangi oleh neraca manapun. Namun sejarah jarang menawarkan kita kemewahan sebuah dunia dimana tragedi dan kemajuan dipisahkan secara rapi. Perang Dunia I memberikan keduanya kepada kita, terjalin tak terpisahkan, dan tugas memahaminya karena itu adalah tugas memahami abad ke-20 itu sendiri.

Dan di suatu tempat di Front Barat, dahulu kala, seorang prajurit Inggris bernama Tommy dan seorang prajurit Jerman bernama Fritz berbagi enam botol bir atas seekor sapi yang nyasar—dan mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat paling gelap dari kebodohan manusia, dorongan menuju kemanusiaan bersama menolak untuk sepenuhnya padam. Itulah mungkin hal paling mengandung harapan yang bisa dikatakan tentang Perang Besar. Dan tentang kita.

Daftar Rujukan

Karya-karya berikut direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mendalami konsekuensi Perang Dunia I lebih jauh:

1. MacMillan, Margaret. Paris 1919. New York: Random House, 2001. — Kisah definitif tentang Konferensi Perdamaian dan penyelesaian yang membentuk abad ke-20.
2. Keynes, John Maynard. The Economic Consequences of the Peace. London: Macmillan, 1919. — Kritik yang tajam dan visioner terhadap penyelesaian Versailles oleh salah satu ekonom terbesar abad ini.
3. Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Michael Joseph, 1994. — Mahakarya salah satu sejarawan terbesar Inggris; Perang Besar sebagai pistol start era modern.
4. Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1975. — Kajian monumental tentang bagaimana perang mengubah kesadaran sastra dan budaya.
5. Mazower, Mark. Dark Continent: Europe's Twentieth Century. London: Allen Lane, 1998. — Analisis brilian tentang pergulatan ideologis — demokrasi, fasisme, komunisme — yang dilepaskan oleh perang.
6. Tuchman, Barbara W. The Guns of August. New York: Macmillan, 1962. — Masih merupakan kisah naratif terbaik tentang minggu-minggu pertama perang; konteks yang esensial untuk memahami apa yang menyusul.
7. Remarque, Erich Maria. All Quiet on the Western Front. Berlin: Propyläen, 1929. — Novel terbesar tentang perang; kekuatannya dalam menyampaikan biaya manusia dari pertempuran berteknologi industri tetap tak berkurang.
8. Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: Henry Holt, 1989. — Panduan esensial tentang bagaimana penyelesaian pasca-perang menciptakan Timur Tengah modern.
9. Skidelsky, Robert. John Maynard Keynes: The Economist as Saviour, 1920–1937. London: Macmillan, 1992. — Menempatkan konsekuensi ekonomi perang dalam cakupan yang lebih luas dari sejarah ekonomi era antara dua perang.
10. Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — Kajian mendalam tentang bagaimana Eropa meratap dan mengabadikan kenangan atas para korbannya.

[Bagian 8]
[Bagian 6]

English