Idul Fitri 2025: Saatnya Bersyukur dan Berbenah Diri (2)

Saat bulan suci Ramadan berakhir, kita menyambut Idul Fitri 2025 dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tapi juga sebuah pencapaian spiritual yang mengingatkan kita pada pelajaran berharga dari Ramadan—disiplin, kesabaran, kedermawanan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah.

Sepanjang Ramadan, kita melatih diri untuk menahan hawa nafsu, membersihkan niat, dan meningkatkan ibadah. Kita berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam, tak hanya dari makan dan minum, melainkan pula dari pikiran serta perbuatan buruk. Kini, saat kita merayakan Idul Fitri, kita perlu merenung: Bagaimana kita bisa mempertahankan semangat Ramadan di sepanjang tahun?

Idul Fitri adalah hari bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan dan melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Takbir yang dikumandangkan di hari Idul Fitri mengingatkan kita agar mengagungkan Allah, mengakui kebesaran dan rahmat-Nya. Kita juga mengekspresikan rasa syukur dengan tindakan nyata—membantu mereka yang membutuhkan dan menyebarkan kebaikan.

Idul Fitri merupakan hari persatuan dan saling memaafkan. Saat keluarga dan komunitas berkumpul dalam shalat dan perayaan, kita diingatkan akan pentingnya menjaga hubungan yang kuat. Inilah hari untuk memperbaiki hubungan yang renggang, saling memaafkan kesalahan di masa lalu, dan merangkul satu sama lain dengan kasih sayang dan ketulusan. Rasulullah (ﷺ) menekankan pentingnya persaudaraan dan rekonsiliasi, dan Idul Fitri menjadi momen terbaik untuk mewujudkannya.

Idul Fitri adalah hari kedermawanan. Sebelum shalat Id, kita diwajibkan membayar Zakat Fitrah, sehingga mereka yang kurang mampu juga bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Tindakan sedekah ini menyucikan ibadah puasa kita dan meneguhkan pentingnya tanggungjawab sosial. Kebahagiaan sejati tak semata tentang menerima, tapi juga berbagi dan memberi kepada sesama.

Idul Fitri adalah hari pembaruan. Inilah awal yang baru, sebuah kesempatan dalam mempertahankan kebiasaan baik dari Ramadan—tetap menjaga shalat, terus terhubung dengan Al-Qur'an, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Keberhasilan Ramadan yang sesungguhnya terlihat dari kemampuan kita mempertahankan nilai-nilainya sepanjang tahun.

Saat kita berkumpul bersama orang-orang tercinta, saling mengucapkan selamat, dan menikmati hidangan lezat, mari kita ingat makna sejati dari Idul Fitri. Semoga hari yang penuh berkah ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan berkah yang tak terhitung bagi kita semua. Semoga Allah menerima puasa, shalat, dan amal baik kita, serta memberikan kita keteguhan dalam iman. Amin.

Taqabbalallahu minna wa minkum—Taqabbal yaa Karim!

Selamat Hari Raya Idul Fitri!

[Bagian 1]

English

Idul Fitri 2025: Saatnya Bersyukur dan Berbenah Diri (1)

Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam di seluruh dunia, yang ditandai dengan puasa, shalat, refleksi, dan komunitas beragama. Ramadan berfungsi sebagai waktu peremajaan spiritual. Berpuasa sejak fajar hingga matahari terbenam merupakan perbuatan fisik dan sarana menyucikan jiwa. Puasa mendorong disiplin diri dan membantu individu terhubung kembali dengan imannya. Banyak Muslim menggunakan waktu ini lebih banyak mengerjakan shalat dan membaca Al-Quran, memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Puasa menumbuhkan empati bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan mengalami lapar dan haus, umat Islam diingatkan tentang perjuangan yang dihadapi oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini seringkali mengilhami berderma (infaq dan zakat) dan layanan masyarakat, yang memperkuat pentingnya saling berkasihsayang dan salig mendukung.

Ramadan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara umat Islam. Berbuka puasa, makanan untuk berbuka puasa, sering dinikmati bersama keluarga, teman, dan tetangga, yang meningkatkan persatuan dan mempererat hubungan. Banyak masjid yang menyelenggarakan shalat berjamaah dan makan bersama, sehingga membuat suasana inklusif yang meningkatkan ikatan sosial.

Bulan ini mendorong kita agar merenungkan kehidupan, tindakan, dan hubungan kita dengan Allah. Inilah kesempatan mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang diterima dan memohon ampunan atas kesalahan masa lalu. Banyak orang menetapkan tujuan pribadi bagi pertumbuhan rohani selama bulan Ramadan, dengan tujuan menjadi versi diri mereka yang lebih baik.

Puasa mengajarkan kesadaran dan pengendalian diri. Puasa menantang individu tak semata menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan pula perilaku negatif semisal ngegosip atau marah. Praktik ini dapat meningkatkan mental well-being dan pandangan hidup yang lebih positif.

Setiap tahun, Ramadan mengajak umat Islam merenungkan kehidupannya, hubungannya dengan orang lain, dan hubungannya dengan Allah. Bulan ini penuh dengan kesempatan agar tumbuh, berbelas kasih, dan bersemangat dalam bermasyarakat—waktu untuk memperbarui iman dan berusaha menjadi individu yang lebih baik.

Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan belajar tentang agama Islam. Puasa selama Ramadan merupakan salah satu dari Lima Rukun Islam, yang merupakan ibadah yang mendasar. Praktik menahan diri dari makanan, minuman, dan kebutuhan fisik lainnya dari fajar hingga matahari terbenam mengajarkan disiplin diri, kesabaran, dan pertumbuhan rohani. Hal ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya pengendalian diri dan nilai rasa syukur atas berkah yang dimiliki seseorang.

Ramadan menekankan pentingnya memperbanyak shalat dan hubungan spiritual. Umat Islam dianjurkan melakukan shalat tambahan, khususnya Tarawih, yang merupakan shalat malam khusus selama bulan ini. Praktik ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan Allah dan mencari petunjuk melalui ibadah.

Kedermawanan merupakan inti ajaran Islam yang khususnya ditonjolkan selama bulan Ramadan. Umat Islam dianjurkan berzakat (amal wajib) dan sedekah (amal sukarela) untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tindakan ini tak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kasih sayang bagi mereka yang kurang beruntung.

Ramadan adalah waktu untuk introspeksi, mendorong umat Islam merenungkan perbuatan-perbuatan mereka dan memohon ampunan atas kesalahan masa lalu. Bulan ini menjadi kesempatan bertobat dengan tulus dan berusaha memperbaiki diri, serta memperkuat keyakinan akan belas kasihan dan kasih sayang Allah.

Aspek komunal Ramadan menyoroti pentingnya persatuan di antara umat Islam. Berbagi makanan saat berbuka puasa dan berpartisipasi dalam shalat berjamaah memperkuat ikatan dalam keluarga dan masyarakat. Ajaran ini menekankan bahwa Islam bukan sekadar perjalanan individu, tapi juga pengalaman kolektif yang menumbuhkan dukungan dan solidaritas.

Puasa menumbuhkan rasa syukur atas rezeki yang kerap dianggap remeh oleh banyak orang. Rasa lapar mengingatkan individu untuk menghargai berkah yang mereka terima dan menjalani hidup dengan rendah hati. Ajaran ini mendorong umat Islam agar bersyukur atas apa yang mereka miliki seraya tetap memperhatikan orang-orang yang menghadapi kesulitan.

Ramadan dikenal sebagai bulan saat Al-Quran diturunkan, menjadikannya waktu untuk mendalami kitab suci ini secara mendalam. Banyak umat Islam yang ingin membaca atau melafalkan seluruh Al-Quran selama bulan ini, merenungkan ajaran-ajarannya, dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Praktik ini menggarisbawahi pentingnya petunjuk Ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

Puasa selama bulan Ramadan mengubah rutinitas harian umat Islam secara berarti, membuat ritme unik yang menekankan spiritualitas, komunitas, dan disiplin diri.

Makan sebelum fajar, yang dikenal sebagai Sahur, dikonsumsi sebelum puasa dimulai saat fajar. Makanan ini penting untuk menyediakan energi sepanjang hari dan seringkali mengharuskan bangun pagi untuk makan.

Puasa diakhiri saat matahari terbenam dengan berbuka puasa, yang biasanya dimulai dengan kurma dan air, diikuti dengan makanan yang lebih banyak. Keluarga dan komunitas sering berkumpul untuk berbagi makanan ini, menjadikannya acara sosial yang penting.

Banyak Muslim yang menyesuaikan jam kerja atau belajar mereka untuk mengakomodasi puasa. Sebagian mungkin mulai bekerja lebih awal atau mengambil waktu istirahat lebih lama di siang hari untuk beristirahat. Di beberapa wilayah, bisnis dapat beroperasi dengan jam kerja yang dikurangi agar karyawan dapat menjalankan puasa dengan lebih nyaman.

Puasa mendorong umat Islam agar lebih khusyuk dalam shalat dan refleksi spiritual. Shalat sunnah, semisal Tarawih, dilakukan pada malam hari, sehingga rutinitas malam hari lebih terstruktur dan berpusat pada ibadah. Banyak orang juga mendedikasikan waktu untuk membaca Al-Quran dan melakukan berbagai kegiatan pengabdian, yang dapat mengarah pada jadwal harian yang lebih berfokus pada spiritual.

Ramadan menumbuhkan rasa kebersamaan melalui makan bersama dan shalat berjamaah. Hal ini sering berujung pada meningkatnya pertemuan sosial dengan keluarga dan teman selama berbuka puasa dan partisipasi dalam kegiatan di masjid.

Banyak umat Islam juga turut dalam kegiatan amal selama bulan ini, menyisihkan waktu untuk menjadi relawan atau menyumbang kepada mereka yang membutuhkan.

Puasa dapat memengaruhi kadar energi sepanjang hari. Banyak orang merasa perlu menyesuaikan aktivitas fisik, memilih olahraga ringan atau waktu istirahat untuk menghemat energi. Tetap terhidrasi selama jam-jam tak berpuasa menjadi penting, yang mengarah pada perencanaan asupan cairan secara sadar selama sahur dan berbuka.

Berpuasa mendorong kesadaran tentang konsumsi makanan dan perilaku pribadi. Banyak Muslim menggunakan waktu ini untuk merenung, berfokus pada pertumbuhan pribadi, dan menetapkan niat untuk perbaikan. Kesadaran ini kerap berlanjut seusai Ramadan karena individu berusaha mempertahankan kebiasaan sehat yang dikembangkan selama bulan tersebut.

Puasa selama bulan Ramadan berdampak besar pada rutinitas harian dengan mengubah waktu makan, jadwal kerja, praktik spiritual, dan interaksi sosial. Meskipun menghadirkan tantangan seperti menyesuaikan diri dengan rasa lapar dan lelah, puasa juga menawarkan kesempatan bagi pertumbuhan pribadi, ikatan komunitas, dan pengayaan spiritual. Perubahan yang dialami selama bulan ini selalu menghasilkan efek positif yang bertahan lama dan melampaui Ramadan itu sendiri.

[Bagian 2]

English

Tantangan-tantangan Bagi Para Pemimpin Sipil (4)

Pemimpin sipil selalu unggul dalam manajemen dan efisiensi organisasi, memprioritaskan tujuan jangka panjang dan proses administratif. Mereka cenderung lebih fleksibel daripada pemimpin yang terlatih di militer, menyesuaikan diri dengan lingkungan pemerintahan yang beragam. Pemimpin sipil membawa sudut pandang masyarakat yang lebih luas, yang dapat bermanfaat dalam menangani masalah-masalah sipil. Akan tetapi, para pemimpin sipil mungkin tak memiliki pembinaan kepemimpinan terstruktur seperti yang terlihat di lingkungan militer. Mereka akan kesulitan dengan keputusan berisiko tinggi atau yang sensitif terhadap waktu.

Para pemimpin sipil menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kompleksitas tatakelola modern, hubungan sipil-militer, dan kebutuhan tenaga kerja sipil yang terus berkembang. Tantangan-tantangan ini sangat terkait erat dengan harapan masyarakat, dinamika organisasi, dan meningkatnya tuntutan terhadap layanan publik.

Salah satu tantangan yang paling mendesak ialah terkikisnya kendali sipil atas militer. Para pemimpin sipil sering merasa bergantung pada elit militer untuk menginformasikan kebijakan keamanan nasional, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan sipil-militer. Ketergantungan ini berasal dari menyusutnya jumlah pembuat kebijakan dan pejabat sipil yang berpengalaman, yang diperburuk oleh keberpihakan yang ekstrem dan polarisasi dalam sistem politik. Hasilnya adalah melemahnya kemampuan mengawasi operasi militer secara efektif dan menyelaraskannya dengan tujuan politik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, mitos tentang keunggulan keahlian militer atas kepemimpinan sipil dalam pertahanan strategis telah mengikis kepercayaan publik terhadap para pemimpin sipil, sehingga semakin sulit bagi mereka menegaskan otoritas dalam kebijakan pertahanan.

Mitos bahwa militer secara inheren lebih unggul daripada kepemimpinan sipil dalam hal keamanan nasional dan kebijakan pertahanan berasal dari beberapa faktor budaya, sejarah, dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini telah dipupuk oleh masyarakat sipil dan militer, sehingga membuat kesalahpahaman yang terus-menerus, yang meningkatkan keahlian militer sekaligus mengurangi kontribusi sipil.

Salah satu faktor kunci yang mendorong mitos ini ialah kekaguman terhadap dinas militer sebagai bentuk kebajikan sipil yang utama. Di banyak masyarakat, personel militer dipandang sebagai individu yang telah melakukan pengorbanan luar biasa bagi negara mereka, seringkali dalam situasi yang mengancam jiwa. Kekaguman ini membuat jarak buatan antara warga sipil dan tentara, yang mengarah pada persepsi bahwa pengalaman militer tak hanya mulia, tetapi juga sangat diperlukan dalam memahami isu-isu pertahanan yang kompleks. Misalnya, pengalaman di medan perang kerap dipandang sebagai sumber keahlian yang paling berwibawa tentang kebijakan militer, yang mengalahkan bentuk-bentuk pengetahuan lain semisal penelitian akademis atau pengalaman diplomatik.

Faktor lain yang berkontribusi adalah asumsi bahwa waktu berseragam memberikan wawasan operasional unik yang tak dapat ditiru oleh warga sipil. Kritikus terkadang mengabaikan perspektif warga sipil dengan menyatakan bahwa mereka yang belum "mendengar deru meriam dari kejauhan" tak dapat membuat penilaian yang tepat tentang masalah keamanan nasional. Keyakinan ini melemahkan nilai keahlian warga sipil di bidang-bidang seperti keamanan siber, diplomasi, dan strategi ekonomi—semua komponen penting dari peperangan modern dan perencanaan pertahanan.

Mitos ini diperkuat oleh semakin sedikitnya jumlah pemimpin sipil berpengalaman dalam peran keamanan nasional. Karena semakin sedikit warga sipil yang mengejar karier dalam kebijakan pertahanan atau bertugas di militer sebelum beralih ke posisi kepemimpinan sipil, ketergantungan pada elit militer pun meningkat. Ketergantungan ini telah menyebabkan persepsi amatirisme sipil dan keyakinan bahwa warga sipil kurang mampu melakukan pengawasan atau membuat keputusan strategis.

Sikap budaya juga berperan. Masyarakat seringkali menempatkan tentara di atas warga sipil dalam kepercayaan publik, sehingga membuat monopoli kepercayaan yang dapat mengikis keterlibatan warga sipil dan mengurangi kontribusi warga sipil terhadap kebijakan pertahanan. Dinamika ini dapat mengakibatkan situasi dimana para pemimpin militer mengabaikan masukan warga sipil atau dimana warga sipil sendiri mengabaikan tanggungjawab mereka agar terlibat secara kritis dalam isu-isu keamanan nasional.

Kendati pengalaman tempur tak diragukan lagi memberikan perspektif yang berharga, pengalaman tersebut tak mencakup semuanya. Keahlian militer, seperti bentuk pengetahuan lainnya, berbias dan bertitik buta. Warga sipil membawa keterampilan dan wawasan pelengkap yang penting bagi penilaian strategis yang luas, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan historis seperti strategi penahanan Perang Dingin George Kennan—kerangka kerja yang dikembangkan tanpa pengalaman tempur langsung.

Pada puncaknya, mitos ini merusak sistem demokrasi. Mitos ini melemahkan kendali sipil atas militer—landasan demokrasi—dan melemahkan keamanan nasional dengan mengesampingkan berbagai perspektif. GUna mengatasi kesalahpahaman ini, kita perlu mengakui kekuatan unik dari keahlian sipil dan militer sekaligus mendorong kolaborasi di antara keduanya agar memastikan kepemimpinan yang seimbang dan efektif dalam kebijakan pertahanan.

Mitos bahwa militer lebih unggul daripada sipil dalam keahlian militer berkembang di masyarakat melalui berbagai faktor yang saling terkait, termasuk budaya, sejarah, dan pengalaman kolektif. Mitos ini sering kali berakar dari pandangan bahwa pengalaman militer memberikan keahlian yang tidak dapat ditandingi dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan pertahanan.

Salah satu penyebab utama perkembangan mitos ini adalah penghormatan yang mendalam terhadap militer dalam banyak budaya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, personel militer dianggap sebagai pahlawan yang telah berkorban untuk melindungi negara. Penghormatan ini menimbulkan persepsi bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ancaman dan strategi pertahanan dibandingkan dengan pemimpin sipil.

Selain itu, narasi sejarah selalu menekankan keberhasilan militer dalam situasi krisis, memperkuat keyakinan bahwa keputusan cepat dan tegas—yang sering diambil oleh pemimpin militer—adalah yang paling efektif. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung mengabaikan kontribusi penting dari pemimpin sipil yang mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang diplomasi, ekonomi, dan aspek sosial yang juga krusial dalam pengelolaan keamanan nasional.

Mitos ini juga diperkuat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang kompleksitas isu-isu keamanan modern. Banyak orang tak menyadari bahwa tantangan saat ini, seperti terorisme dan perang siber, memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ketidakpahaman ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung menerima narasi yang menempatkan militer sebagai otoritas tunggal dalam hal keamanan.

Di sisi lain, media juga memainkan peran penting dalam memperkuat mitos ini. Berita dan film selalu menggambarkan militer sebagai entitas yang kuat dan efisien, sementara peran sipil selalu diremehkan atau tak ditonjolkan. Hal ini memunculkan gambaran sepihak yang memperkuat kepercayaan bahwa hanya mereka yang memiliki pengalaman militer, yang dapat menangani masalah pertahanan secara efektif.

Sebagai tambahan, proses sosialisasi di dalam keluarga dan komunitas juga berkontribusi pada perkembangan mitos ini. Cerita-cerita tentang keberanian dan kepahlawanan militer sering diceritakan dari generasi ke generasi, membuat ikatan emosional yang kuat terhadap institusi militer dan mengabaikan kontribusi penting dari sektor sipil.

Dengan demikian, meskipun ada beberapa kebenaran dalam pengakuan terhadap keterampilan dan pengalaman militer, mitos bahwa mereka lebih unggul daripada pemimpin sipil dalam semua aspek keamanan adalah simplifikasi yang berbahaya. Memahami kompleksitas tantangan keamanan modern dan menghargai kontribusi dari kedua belah pihak—militer dan sipil—adalah langkah penting untuk membangun sistem pertahanan yang efektif dan demokratis.

Mitos bahwa militer secara inheren lebih unggul daripada kepemimpinan sipil dalam hal keamanan nasional dan kebijakan pertahanan pada dasarnya keliru. Kendati personel militer tak diragukan lagi punya keterampilan dan pengalaman yang berharga, terutama dalam konteks operasional, kuranglah tepat menyatakan bahwa mereka memegang monopoli atas keahlian dalam segala aspek pertahanan dan keamanan.

Pertama, perlu diakui bahwa kompleksitas perang modern dan keamanan nasional melampaui medan perang. Masalah seperti keamanan siber, analisis intelijen, hubungan diplomatik, dan kebijakan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk strategi pertahanan yang efektif. Para pemimpin sipil sering membawa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang-bidang ini yang mungkin tak dimiliki oleh pemimpin militer. Misalnya, para ahli dalam hubungan internasional atau ekonomi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika global memengaruhi keamanan nasional, yang sangat penting untuk perencanaan strategis yang komprehensif.

Selain itu, asumsi bahwa pengalaman militer secara otomatis diterjemahkan menjadi penilaian yang lebih baik dalam semua masalah pertahanan mengabaikan fakta bahwa pemimpin militer beroperasi dalam kerangka tertentu yang dibentuk oleh pelatihan dan pengalaman mereka. Meskipun mereka unggul dalam pengambilan keputusan taktis di bawah tekanan, hal ini tak selalu membekali mereka dengan visi strategis yang lebih luas, yang diperlukan dalam pengembangan kebijakan jangka panjang. Para pemimpin sipil sering terlibat dalam penelitian dan analisis akademis yang ketat, memberikan kerangka teoritis yang dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu geopolitik yang kompleks.

Selain itu, gagasan bahwa warga sipil kurang kredibilitas atau otoritas dalam masalah pertahanan dapat mengakibatkan konsekuensi merugikan bagi pemerintahan demokratis. Pengawasan sipil terhadap militer adalah prinsip dasar demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan militer tetap bertanggungjawab kepada perwakilan terpilih dan publik. Ketika warga sipil disisihkan atau dipandang kurang mampu, hal ini merusak keseimbangan vital ini dan berisiko membuat lingkungan dimana perspektif militer mendominasi tanpa adanya pemeriksaan dan keseimbangan yang memadai.

Lebih jauh lagi, contoh sejarah menunjukkan bahwa strategi keamanan nasional yang sukses sering kali muncul dari kolaborasi antara pemimpin sipil dan militer. Integrasi berbagai sudut pandang memperkaya proses pengambilan keputusan yang lebih nuansa dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi hasil keamanan. Contoh, selama Perang Dingin, para ahli strategi sipil seperti George Kennan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri AS tanpa pengalaman militer langsung. Wawasan mereka sangat penting dalam mengembangkan strategi yang secara efektif menangani tantangan global yang kompleks.

Kesimpulannya, meskipun pemimpin militer membawa keahlian operasional yang penting ke meja perbincangan, adalah keliru memandang mereka sebagai secara inheren lebih unggul dibanding pemimpin sipil dalam segala aspek keamanan nasional. Baik perspektif sipil maupun militer sangat penting bagi pemerintahan yang efektif dan pengambilan keputusan strategis. Menekankan kolaborasi antara kedua kelompok ini tak semata memperkaya perbincangan tentang kebijakan, melainkan pula memperkuat institusi demokratis dengan memastikan pendekatan seimbang terhadap tantangan keamanan nasional.

Tantangan penting lainnya ialah perekrutan dan retensi dalam tenaga kerja sipil. Pembatasan pemerintah terhadap skala gaji dan kemajuan karier kerap mempersulit menarik bakat-bakat terbaik. Pemimpin sipil juga hendaknya memahami perbedaan antargenerasi dan mengelola tim yang beragam dengan ekspektasi yang berbeda-beda. Tak seperti lingkungan militer yang menekankan disiplin dan hierarki, tempat kerja sipil menuntut fleksibilitas, kecerdasan emosional, dan kepekaan budaya. Para pemimpin selalu kesulitan memotivasi karyawan yang mungkin memaksakan agenda pribadi atau menolak kerja sama tim, sehingga memerlukan pendekatan yang bernuansa guna mendorong kolaborasi.

Pemimpin sipil juga menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan prioritas. Sifat misi pemerintah yang saling terkait menimbulkan beban kerja yang sangat besar, dengan banyak pemimpin mengambil terlalu banyak tanggungjawab karena kesadaran mereka yang luas akan tujuan yang menyeluruh. Ketidakmampuan mendelegasikan secara efektif ini dapat menyebabkan inefisiensi dan kelelahan.

Selain itu, kendala fiskal membatasi inovasi dan perubahan organisasi, yang memaksa para pemimpin beroperasi dalam lingkungan "do more with less" sembari mempertahankan transparansi dan akuntabilitas di bawah pengawasan publik.

Terakhir, para pemimpin sipil harus bersaing dengan tantangan strategis dalam peperangan dan pemerintahan modern. Karena konflik semakin berdampak langsung pada kehidupan sipil—melalui serangan siber atau gangguan infrastruktur—para pemimpin harus terlibat secara mendalam di area yang secara tradisional dikelola oleh militer. Menyeimbangkan tatakelola nonpartisan sambil menghadapi tekanan partisan semakin memperumit peran mereka.

Para pemimpin sipil harus beradaptasi dengan tantangan ini dengan mendorong inovasi, meningkatkan program pengembangan kepemimpinan, dan memperkuat hubungan sipil-militer sambil memastikan tatakelola yang efektif di tengah kompleksitas masyarakat dan organisasi.

Barangkali, kombinasi gaya kepemimpinan militer dan sipil menghadirkan interaksi menarik antara kekuatan dan kelemahan yang dapat berdampak signifikan pada efektivitas organisasi. Saat masyarakat menghadapi tantangan yang kompleks, integrasi kedua pendekatan yang berbeda ini menawarkan manfaat yang menjanjikan sekaligus kelemahan yang nyata.

Di sisi positifnya, salah satu keuntungan utama menggabungkan gaya kepemimpinan militer dan sipil ialah peningkatan pengambilan keputusan. Para pemimpin militer dilatih membuat pilihan yang cepat dan tegas, khususnya dalam situasi yang penuh tekanan dimana nyawa menjadi taruhannya. Ketegasan ini dapat sangat berharga ketika tindakan cepat diperlukan. Sebaliknya, para pemimpin sipil selalu unggul dalam mendorong kolaborasi dan inklusivitas, memanfaatkan berbagai perspektif untuk menginformasikan keputusan mereka. Dengan menggabungkan kekuatan ini, organisasi dapat mencapai pendekatan yang lebih seimbang—memanfaatkan kemampuan militer untuk bertindak tegas sambil memastikan bahwa wawasan sipil berkontribusi pada perencanaan strategis yang menyeluruh.

Manfaat penting lainnya adalah fleksibilitas yang dapat diberikan oleh pemimpin hibrida kepada suatu organisasi. Mereka dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan konteks, menggunakan ketegasan ala militer selama krisis sambil merangkul metode partisipatif sipil bagi perencanaan jangka panjang. Fleksibilitas ini memungkinkan para pemimpin menanggapi berbagai situasi secara efektif, mulai dari kebutuhan operasional yang mendesak hingga dialog kebijakan yang rumit.

Selain itu, kombinasi gaya-gaya ini dapat meningkatkan dinamika tim. Kepemimpinan militer menanamkan disiplin dan rasa misi yang jelas, sementara kepemimpinan sipil mendorong kerja sama tim dan kolaborasi. Perpaduan ini dapat memunculkan tenaga kerja yang kohesif dan termotivasi, yang memahami pentingnya akuntabilitas dan nilai masukan kolektif.

Akan tetapi, ada juga tantangan-tantangan yang sangat berarti terkait dengan kombinasi ini. Salah satu kelemahan utamanya ialah potensi bentrokan budaya antara pendekatan kepemimpinan militer dan sipil. Struktur komando militer yang kaku dapat berbenturan dengan sifat manajemen sipil yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi, yang menyebabkan kesalahpahaman atau inefisiensi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, menggabungkan musyawarah sipil ke dalam lingkungan militer yang secara tradisional bersifat direktif dapat memperlambat proses pengambilan keputusan selama momen kritis. Dalam situasi yang memerlukan tindakan segera, penundaan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Para pemimpin harus berhati-hati dalam menyeimbangkan hal ini untuk memastikan bahwa mereka tak mengorbankan efisiensi demi inklusivitas ketika waktu menjadi hal yang penting.

Kekhawatiran lainnya adalah risiko melemahkan kekuatan inti yang melekat pada setiap gaya kepemimpinan. Terlalu menekankan teknik manajemen sipil dalam konteks militer dapat merusak disiplin dan kemampuan tanggap cepat, sementara militerisasi yang berlebihan dalam lingkungan sipil dapat menghambat inovasi dan kreativitas.

Terakhir, ada kemungkinan masalah kredibilitas di antara bawahan jika mereka melihat ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip militer atau sipil oleh seorang pemimpin. Persepsi ini dapat memengaruhi moral dan kepercayaan dalam tim, sehingga penting bagi para pemimpin berkomunikasi dengan jelas dan mempertahankan pendekatan yang konsisten.

Kesimpulannya, meskipun menggabungkan gaya kepemimpinan militer dan sipil menawarkan keuntungan yang berarti—semisal pengambilan keputusan yang lebih baik, fleksibilitas, dan dinamika tim yang lebih baik—gaya kepemimpinan ini juga menghadirkan tantangan terkait bentrokan budaya, kecepatan pengambilan keputusan, potensi pengenceran kekuatan, dan masalah kredibilitas. Integrasi yang berhasil memerlukan navigasi yang cermat terhadap kompleksitas ini dalam memanfaatkan aspek terbaik dari kedua gaya tersebut sekaligus mengurangi kekurangannya masing-masing. Dengan demikian, organisasi dapat memposisikan diri untuk mencapai efektivitas yang lebih besar dalam menghadapi tantangan modern.

Pemimpin demokratis mendorong kerjasama tim dan tanggungjawab bersama, mendorong beragam perspektif dan solusi kreatif. Gaya kepemimpinan ini memperkuat hubungan di tempat kerja dan kepercayaan di antara anggota tim. Pemimpin yang demokratis memberdayakan tim mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Akan tetapi, pendekatan partisipatif dapat menunda keputusan, terutama dalam situasi krisis atau berisiko tinggi. Kepemimpinan demokratis yang diterapkan secara keliru dapat menimbulkan konflik atau perasaan kurang dihargai di antara anggota tim.

Pemimpin demokratis menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari sifat demokrasi yang partisipatif, harapan dari berbagai konstituen, dan kompleksitas tatakelola modern. Tantangan-tantangan ini diperparah oleh kebutuhan dalam menyeimbangkan inklusivitas dengan ketegasan saat menangani berbagai isu mendesak semisal keamanan, ketidaksetaraan, dan polarisasi.

Salah satu tantangan yang berarti ialah kesulitan mengelola kepercayaan publik terhadap keamanan nasional. Pemimpin demokratis sering kesulitan meyakinkan para pemilih bahwa mereka mampu melindungi negara, terutama jika dibandingkan dengan lawan-lawan mereka yang mungkin mengambil sikap yang lebih intervensionis atau agresif. Misalnya, survei telah menunjukkan bahwa para pemilih menganggap pemimpin demokratis kurang "tangguh" dalam isu-isu keamanan, meskipun mereka lebih dekat dengan nilai-nilai pemilih dalam hal-hal ini. "Kesenjangan keamanan" ini memunculkan sebuah paradoks: sementara para pemilih lebih menyukai pemimpin yang punya pandangan dunia yang sama, mereka juga menuntut tingkat ketegasan yang mungkin ragu-ragu ditunjukkan oleh para pemimpin demokratis.

Tantangan lain muncul dari proses pengambilan keputusan yang lambat yang melekat dalam kepemimpinan demokratis. Dengan memprioritaskan kolaborasi dan inklusivitas, para pemimpin demokrasi sering menghadapi keterlambatan dalam mencapai konsensus, yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam menanggapi krisis dengan cepat. Hal ini khususnya bermasalah dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera, semisal menangani kekerasan politik atau mengelola konflik internasional. Polarisasi dan politik identitas semakin mempersulit tatakelola bagi para pemimpin demokrasi. Ketika masyarakat semakin terbagi berdasarkan garis ideologis dan budaya, para pemimpin harus menavigasi perpecahan ini sambil memupuk persatuan. Munculnya kecenderungan otoriter dan gerakan populis memperburuk masalah ini, menantang norma-norma demokrasi dan mempersulit para pemimpin untuk menjaga stabilitas. Ketimpangan ekonomi merupakan kendala utama lainnya. Para pemimpin demokratis harus mengatasi kesenjangan dalam kekayaan dan kesempatan sambil memastikan kebijakan tetap adil dan berkelanjutan. Kegagalan dalam mengatasi ketimpangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan memicu ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terakhir, para pemimpin demokrasi harus bersaing dengan ancaman eksternal seperti terorisme, serangan siber, dan ketidakstabilan geopolitik. Tantangan-tantangan ini memerlukan penyeimbangan upaya diplomatik dengan kesiapan militer sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, strategi keamanan nasional modern menekankan pada pembagian informasi intelijen dan pertahanan infrastruktur, tetapi penerapan langkah-langkah ini secara efektif memerlukan upaya mengatasi inefisiensi birokrasi dan perpecahan partisan. Para pemimpin demokratis menghadapi tantangan unik yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri—menyeimbangkan inklusivitas dengan ketegasan, mengatasi polarisasi, mengatasi ketidaksetaraan, dan mengelola masalah keamanan. Keberhasilan bergantung pada kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan tuntutan ini sambil menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Jadi, mana yang lebih baik: pemimpin sipil-militer atau pemimpin sipil-demokratis? Pertanyaan tentang apakah pemimpin sipil-militer atau pemimpin sipil-demokratis lebih baik bergantung pada konteks dan tantangan khusus yang dihadapi. Kedua jenis kepemimpinan tersebut punya kekuatan dan kelemahan yang unik, dan efektivitasnya sering kali bergantung pada lingkungan tempat mereka beroperasi dan tuntutan situasi.

Seorang pemimpin sipil-militer menggabungkan ketegasan, disiplin, dan efisiensi operasional kepemimpinan militer dengan perspektif tatakelola sipil yang lebih luas. Pendekatan hibrida ini dapat sangat efektif dalam situasi bertekanan tinggi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, seperti manajemen krisis atau operasi terkait keamanan. Pemimpin sipil-militer unggul dalam lingkungan dimana hierarki yang ketat dan rantai komando yang jelas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencapai tujuan. Kemampuan mereka untuk menangani skenario berisiko tinggi dengan ketahanan dan fokus merupakan keuntungan yang amat berarti.

Namun, gaya kepemimpinan ini dapat menghadapi keterbatasan dalam konteks sipil. Struktur yang kaku dan komunikasi yang bersifat mengarahkan, yang merupakan ciri khas kepemimpinan militer, dapat berbenturan dengan sifat organisasi sipil yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Selain itu, penekanan pada disiplin dan keseragaman dapat menghambat kreativitas dan inovasi, yang selalu penting dalam tatakelola sipil. Pemimpin militer-sipil juga mungkin kesulitan menavigasi dinamika politik yang kompleks atau mendorong inklusivitas, yang penting untuk stabilitas jangka panjang dalam sistem demokrasi.

Seorang pemimpin sipil-demokratis menekankan pengambilan keputusan partisipatif, inklusivitas, dan kolaborasi—kualitas yang selaras erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Gaya kepemimpinan ini mendorong inovasi, memberdayakan tim yang beragam, dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Pemimpin sipil-demokratis sangat efektif dalam lingkungan yang membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang, negosiasi yang rumit, atau kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perspektif.

Kekuatan utama pemimpin sipil-demokratis terletak pada kemampuan mereka menyatukan orang-orang yang berbeda ideologi dan membuat kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kolektif. Fokusnya pada inklusivitas membuat mereka cocok dalam mengatasi tantangan masyarakat seperti ketidaksetaraan, polarisasi, dan politik identitas. Namun, pendekatan ini juga dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, yang mungkin menjadi masalah selama krisis atau situasi mendesak. Pemimpin sipil-demokratis harus menyeimbangkan musyawarah dengan ketegasan guna menghindari inefisiensi.

Jadi, mana yang Lebih Baik?

Tiada tipe yang secara inheren "lebih baik" dalam segala konteks; efektivitasnya bergantung pada keadaan: "Pemimpin Militer-Sipil lebih sesuai dalam manajemen krisis, operasi keamanan, atau lingkungan yang membutuhkan tindakan cepat dan disiplin; Pemimpin Demokratis-Sipil unggul dalam mendorong kolaborasi, menangani masalah sosial, mengelola keberagaman, dan memastikan stabilitas jangka panjang."

Dalam banyak peristiwa, kombinasi kedua gaya—seorang pemimpin yang memadukan ketegasan militer dengan kolaborasi demokratis—mungkin optimal. Para pemimpin hibrida semacam ini dapat beradaptasi dengan berbagai skenario dengan memanfaatkan kekuatan kedua pendekatan sekaligus mengurangi kelemahannya. Misalnya, mereka dapat menggunakan ketegasan gaya militer selama keadaan darurat sambil merangkul inklusivitas demokratis untuk pengembangan kebijakan.

Pada akhirnya, gaya kepemimpinan terbaik adalah gaya yang selaras dengan kebutuhan khusus organisasi atau masyarakat pada waktu tertentu (Kepemimpinan Kontekstual). Pemimpin yang dapat menyeimbangkan ketegasan dengan kolaborasi sekaligus menjaga akuntabilitas terhadap prinsip-prinsip demokratis cenderung berhasil menavigasi tantangan modern secara efektif.

[Episode 3]

[Episode 1]

English

Tantangan-tantangan Bagi Para Pemimpin Sipil (3)

Beritanya beginih. Dalam langkah yang sangat mencengangkan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Penyitaan Aset Rakyat, yang memungkinkan penyitaan kendaraan bermotor bagi mereka yang tak membayar pajak selama dua tahun. Sementara itu, rencana mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset bagi para koruptor masih tertunda di meja pembuat undang-undang.
Para legislator dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menemukan cara baru meningkatkan pendapatan negara: dengan menyita kendaraan rakyat yang terpaksa tak mampu membayar pajak. “Kenapa harus repot-repot mengejar para koruptor yang bersembunyi di balik tumpukan uang? Lebih baik kita ambil mobil rakyat yang gak bayar pajak!” seru salah seorang anggota Dewan dengan semangat.
Dengan undang-undang baru ini, mobil-mobil tua dan motor-motor berdebu menjadi sasaran empuk bagi petugas pajak. “Kami tak hanya menyita kendaraan, tapi juga harapan mereka untuk pergi ke pasar atau ke tempat kerja,” tambahnya sambil tersenyum lebar. “Inilah langkah progresif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat!”
Sementara itu, para koruptor yang telah menguras uang negara dengan bebas berkeliaran, menikmati hasil kerja keras rakyat. “Kami akan menangani mereka nanti,” kata seorang pejabat tinggi. “Sekarang, kami harus fokus pada mobil-mobil yang gak terdaftar dan motor-motor yang sudah lama kagak bayar pajak. Mereka lebih mudah dijangkau!”
Di lapangan, warga sudah merasakan dampaknya. Banyak keluarga kini tak punya pilihan selain berjalan kaki ke tempat kerja atau mengandalkan transportasi umum yang tak memadai. “Kami mungkin kehilangan mobil, tetapi setidaknya kami bisa bugar!” canda seorang ibu rumah tangga yang optimis, meskipun wajahnya menunjukkan rasa frustrasi.

Peraturan ini berlandasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan memastikan legalitas kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebelum terjadi penyitaan, ada tiga kali peringatan yang diberikan kepada pemilik kendaraan agar memperbarui STNK, sehingga memberikan cukup waktu bagi individu memenuhi kewajibannya.
Meski peraturan ini berdasar hukum dan prosedur yang jelas, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Selain itu, prioritas legislasi mengenai perampasan aset warga negara dibandingkan dengan yang menyasar koruptor juga memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Peraturan ini dapat dianggap tak adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar pajak kendaraan tahunan. Mereka berisiko kehilangan aset penting tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi mereka.
Penghapusan data STNK pasca-penyitaan membuat pemilik kendaraan tak dapat mendaftarkan ulang kendaraannya, sehingga berpotensi menambah beban administratif bagi mereka yang ingin mengambil kembali kendaraannya.
Kritik muncul karena fokus pada perampasan aset warga negara yang kontras dengan lambatnya pengesahan UU Perampasan Aset bagi pejabat korup. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih tegas terhadap pelanggar kecil daripada kejahatan besar seperti korupsi.

Meskipun peraturan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengelola data kendaraan secara efektif, dampak negatifnya dapat signifikan bagi individu dan masyarakat.
Penyitaan berarti pemilik kehilangan akses terhadap aset berharga, yang dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Pemilik hendaknya menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan kembali kendaraannya yang disita, termasuk denda dan biaya administrasi guna menebus dokumen STNK dan BPKB.
Jika STNK kedaluwarsa, klaim asuransi menjadi sulit atau bahkan tak mungkin, sehingga pemilik harus menanggung sendiri biaya perbaikan jika terjadi kerusakan. Kendaraan dengan STNK kedaluwarsa dianggap ilegal, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum lebih lanjut bagi pemiliknya.
Penyitaan banyak kendaraan dapat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan yang tak terdaftar atau ilegal di jalan raya, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan keamanan.
Proses penyitaan dan penghapusan data kendaraan memerlukan sumber daya dari lembaga pemerintah dan penegak hukum, yang berpotensi membebani sistem administrasi publik.
Kebijakan ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai kewajiban pajak, terutama jika dianggap terlalu keras atau tidak adil.

Benturan-benturan negatif terhadap institusi kepolisian akibat penyitaan kendaraan karena pajak yang belum dibayar bisa sangat besar, terutama terkait potensi pelanggaran perilaku di kalangan petugas.
Ada risiko bahwa oknum tertentu di kepolisian dapat memanfaatkan proses penyitaan kendaraan untuk keuntungan pribadi, seperti meminta suap atau menjual kendaraan sitaan secara ilegal. Hal ini dapat merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Jika terjadi kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat menurun. Masyarakat mungkin merasa bahwa kepolisian lebih fokus pada keuntungan finansial daripada menjalankan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban.
Kebijakan penyitaan kendaraan membutuhkan sumber daya administrasi dan operasional yang besar. Jika gak dikelola dengan baik, dapat mengganggu fokus kepolisian pada tugas utama seperti pencegahan kejahatan dan pelayanan masyarakat.
Penyitaan yang dipandang tidak adil atau salah prosedur dapat menimbulkan gugatan hukum terhadap institusi kepolisian. Selain menghabiskan waktu dan sumber daya, hal ini juga berpotensi mencoreng reputasi lembaga tersebut. Jika petugas kepolisian ditekan agar memenuhi target penyitaan atau denda, dapat menimbulkan dilema etika dan menurunkan semangat kerja mereka. Tekanan semacam ini juga berisiko membuka praktik-praktik yang tak sesuai dengan kode etik kepolisian.
Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dampak buruknya terhadap institusi kepolisian bisa cukup serius jika tidak ada pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Beberapa negara maju, yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Jerman, telah menerapkan peraturan serupa terkait penyitaan kendaraan karena pajak yang belum dibayar atau masalah registrasi. Akan tetapi, peraturan dan prosedur spesifik dapat sangat bervariasi di antara yurisdiksi, yang mencerminkan standar hukum dan praktik penegakan hukum setempat.
Kredibilitas lembaga kepolisian di negara maju yang menerapkan undang-undang penyitaan kendaraan karena pajak yang belum dibayar secara umum dipandang lebih tinggi daripada di banyak negara berkembang. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan terkait kredibilitas kepolisian, dengan sebagian besar penduduk menyatakan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Sekitar 43% penduduk Indonesia tak mempercayai polisi, yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpercayaan ini termasuk tuduhan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya akuntabilitas dalam kepolisian.

Keputusan Indonesia menerapkan penyitaan kendaraan karena pajak yang belum dibayar di tengah kesulitan ekonomi menimbulkan kekhawatiran besar tentang waktu dan keadilan. Meskipun peraturan serupa berlaku di negara-negara maju, konteks sosial ekonomi di Indonesia membuat kebijakan ini berpotensi bermasalah.
Peningkatan PPN menjadi 12% pada tahun 2025 telah membebani rumah tangga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, karena harga barang-barang pokok seperti beras dan minyak goreng terus meningkat. Usaha kecil dan perorangan berjuang dengan daya beli yang berkurang dan biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga sulit memenuhi kewajiban keuangannya.
Penyitaan kendaraan secara tak proporsional memengaruhi warga berpenghasilan rendah yang mengandalkan kendaraan mereka untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Tanpa mekanisme keringanan pajak atau pembayaran angsuran, kebijakan ini berisiko memperdalam kesenjangan sosial.
Banyak keluarga bergantung pada kendaraan mereka untuk bepergian sehari-hari ke tempat kerja atau menjalankan usaha kecil. Penyitaan kendaraan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan secara langsung, sehingga menyulitkan keluarga memenuhi kewajiban keuangan mereka.
Keluarga menghadapi biaya tambahan terkait dengan pengembalian kendaraan yang disita, termasuk denda dan biaya administrasi. Tekanan keuangan ini dapat memperburuk tantangan ekonomi yang ada, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Tanpa akses ke kendaraan mereka, keluarga akan kesulitan dengan transportasi bagi kegiatan penting semisal berbelanja kebutuhan pokok, pergi ke dokter, dan mengantar anak ke sekolah. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan waktu dan biaya yang terkait dengan pencarian transportasi alternatif.
Ketidakmampuan bepergian dengan bebas dapat mengakibatkan isolasi sosial, karena keluarga merasa sulit berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau menjaga hubungan sosial tanpa transportasi yang andal.
Ancaman penyitaan kendaraan dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang signifikan di antara keluarga, terutama mereka yang sudah menghadapi kesulitan keuangan. Kekhawatiran kehilangan alat transportasi utama dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah, kehilangan kendaraan dapat mendorong mereka semakin terjerumus ke dalam kemiskinan, karena mereka mungkin kesulitan mencari cara alternatif untuk mencari nafkah tanpa transportasi yang andal.
Kebijakan tersebut mungkin secara tak proporsional memengaruhi keluarga berpenghasilan rendah yang mungkin sudah kesulitan membayar pajak. Sebaliknya, individu atau bisnis yang lebih kaya akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa menghadapi hukuman serupa.
Penyitaan kendaraan karena pajak yang belum dibayar menimbulkan risiko serius bagi ekonomi keluarga, yang berpotensi menyebabkan peningkatan tekanan keuangan, berkurangnya mobilitas, dan meningkatnya tingkat stres. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak ini dan menerapkan langkah-langkah yang melindungi populasi yang rentan dari beban yang berlebihan.

Mengingat ketidakstabilan ekonomi saat ini, penerapan kebijakan semacam itu dapat memperburuk kesulitan keuangan bagi banyak keluarga. Para ahli menyarankan bahwa langkah-langkah alternatif, semisal program pengampunan pajak atau rencana pembayaran fleksibel, dapat lebih adil selama masa-masa ekonomi sulit.
Walau memastikan kepatuhan pajak tak dapat disangkal penting, waktu dan penerapan peraturan ini seyogyanya mempertimbangkan kesulitan ekonomi Indonesia saat ini guna mencegah memburuknya ketimpangan dan memicu ketidakpuasan publik. Kendati undang-undang ini diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, undang-undang ini membawa risiko yang signifikan bagi Presiden Prabowo; alih-alih ketiban pulung dengan menghasilkan manfaat yang diharapkan dari peningkatan pendapatan pajak, malah ketiban sampur karena undang-undang ini dapat memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat.

Sekarang, mari lanjut lagi dengan topik kita!
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan tren yang mengkhawatirkan dimana media dan surveyor memainkan peran penting dalam membentuk persepsi popularitas politik, yang kerap membangun citra popularitas bagi tokoh-tokoh tertentu yang mungkin tak benar-benar menikmati dukungan publik yang luas. Fenomena ini terkait erat dengan munculnya manipulasi digital dan penggunaan media yang strategis untuk mengendalikan narasi. Elit politik dan tim kampanye mereka semakin bergantung pada "buzzer"—influencer media sosial berbayar atau operator digital—guna memperkuat narasi tertentu, mempromosikan kandidat yang disukai, dan menekan suara-suara yang tak setuju. Aktor-aktor ini memunculkan ilusi popularitas dengan membanjiri ruang daring dengan konten terkoordinasi yang menggambarkan individu-individu tertentu sebagai orang yang sangat disukai oleh publik, bahkan ketika sentimen ini tak mencerminkan kenyataan.
Popularitas yang dibuat-buat ini semakin diperkuat oleh survei yang terkadang dipandang bias atau dimanipulasi. Organisasi jajak pendapat, baik sengaja maupun di bawah tekanan, dapat menyajikan hasil yang menguntungkan kandidat tertentu, sehingga memengaruhi persepsi publik. Dalam lanskap politik Indonesia, dimana media sosial memainkan peran dominan dalam membentuk opini, taktik semacam itu dapat berdampak besar. Dengan menampilkan kandidat sebagai kandidat yang populer atau unggul dalam jajak pendapat, narasi ini membuat "efek ikut-ikutan", yang mendorong pemilih yang belum menentukan pilihan untuk mendukung kandidat yang dianggap unggul.

Di Indonesia, buzzerp—operator media sosial berbayar—telah menjadi kekuatan yang kuat dalam membentuk opini publik, khususnya selama pemilu. Individu atau kelompok ini disewa untuk memperkuat pesan politik, memanipulasi narasi, dan memengaruhi persepsi melalui kampanye daring yang terkoordinasi. Dengan menggunakan akun palsu dan menyamar sebagai pengguna biasa, buzzer membanjiri platform media sosial dengan unggahan, tagar, suka, dan komentar yang tampak organik tetapi dibuat secara strategis untuk memengaruhi sentimen publik.
Buzzer sering menyebarkan disinformasi atau konten yang menyesatkan untuk membingungkan publik, mencoreng reputasi, dan membungkam kritik. Taktik mereka meliputi kampanye kotor terhadap lawan, meningkatkan narasi yang menguntungkan klien mereka, dan menenggelamkan suara-suara yang tak setuju. Sebagai contoh, dalam pemilihan presiden 2024, buzzerp berperan penting dalam menciptakan persepsi dukungan yang luas bagi kandidat tertentu dengan memperkuat kampanye mereka secara daring. Praktik ini telah mengakar kuat dalam budaya politik Indonesia, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap demokrasi. Dengan mendistorsi lanskap informasi dan menekan wacana organik, buzzer merusak kepercayaan publik terhadap lembaga dan menciptakan lapangan permainan yang tidak adil bagi persaingan politik. Meskipun kesadaran publik terhadap pengaruh mereka meningkat, tanggapan kelembagaan yang efektif masih terbatas. Buzzer terus beroperasi secara terbuka sebagai bagian dari industri yang menguntungkan, yang selanjutnya menormalkan peran mereka dalam memanipulasi hasil pemilu.

Popularitas dalam politik membawa keuntungan dan kerugian, membentuk dinamika pemerintahan, kepercayaan publik, dan proses demokrasi. Di sisi positif, popularitas mencerminkan persetujuan publik dan berfungsi sebagai ukuran legitimasi bagi para pemimpin dan kebijakan. Dalam demokrasi, pemimpin populer kerap dipandang sebagai wakil dari keinginan rakyat, yang memperkuat prinsip pemerintahan berdasarkan persetujuan. Popularitas juga memungkinkan para pemimpin untuk menggalang dukungan bagi kebijakan, sehingga memudahkan pelaksanaan inisiatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, popularitas dapat menginspirasi keterlibatan masyarakat karena warga merasa lebih terhubung dengan para pemimpin yang mereka kagumi atau percayai.
Namun, popularitas punya sisi negatif yang sangat penting. Popularitas dapat bersifat dangkal dan dimanipulasi, terutama melalui media atau taktik jajak pendapat yang membuat ilusi dukungan yang luas. Misalnya, seperti yang terlihat di Indonesia dan di tempat lain, kampanye media atau survei yang bias dapat menciptakan popularitas bagi tokoh-tokoh tertentu, mendistorsi persepsi publik, dan merusak pilihan demokrasi yang sejati. Hal ini dapat menyebabkan "bandwagon effect", dimana orang-orang mendukung kandidat hanya karena mereka dianggap populer daripada mengevaluasi kualifikasi atau kebijakan mereka secara kritis. Selain itu, fokus yang berlebihan pada popularitas dapat mengalihkan perhatian dari tatakelola substantif ke pengelolaan citra. Para pemimpin akan mungkin memprioritaskan persetujuan jangka pendek daripada solusi jangka panjang, menghindari keputusan yang sulit tetapi perlu yang dapat merusak reputasi publik mereka. Politik yang didorong oleh popularitas juga berisiko memecah belah masyarakat, karena para pemimpin mungkin hanya melayani basis mereka sambil mengabaikan suara minoritas.
Meskipun popularitas penting untuk legitimasi demokrasi dan memobilisasi dukungan, manipulasi dan penekanannya yang berlebihan dapat mengikis kepercayaan pada lembaga dan melemahkan kualitas tata kelola. Keseimbangan antara persetujuan publik dan kepemimpinan yang berprinsip sangat penting bagi demokrasi yang sehat.

Meskipun popularitas merupakan faktor penting dalam pemilihan umum yang demokratis, popularitas bukanlah satu-satunya kriteria memilih pemimpin seperti presiden atau senator. Demokrasi memerlukan evaluasi kandidat yang lebih komprehensif dalam memastikan pemerintahan yang efektif dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Selain popularitas, beberapa kualitas dan pertimbangan utama memainkan peran penting dalam memilih pemimpin.
Pertama, kompetensi dan keahlian sangat penting. Pemimpin hendaknya punya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengatasi tantangan nasional dan global yang kompleks. Kemampuan mereka menyusun kebijakan yang baik, mengelola krisis, dan memimpin secara efektif harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pemilih. Rekam jejak seorang pemimpin, termasuk prestasi masa lalu dan kemampuan memecahkan masalah yang ditunjukkan, memberikan wawasan berharga tentang potensi efektivitas mereka.
Kedua, integritas dan perilaku etika sangat penting. Dalam demokrasi, para pemimpin dipercayakan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang signifikan. Kejujuran, transparansi, dan komitmen mereka terhadap kebaikan publik membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Korupsi atau perilaku tidak etis dapat mengikis lembaga-lembaga demokrasi dan merusak kepercayaan publik.
Ketiga, visi dan gaya kepemimpinan sangat penting. Seorang pemimpin yang kuat hendaknya mengartikulasikan visi yang jelas bagi masa depan yang selaras dengan aspirasi warga negara sambil mendorong inklusivitas dan kolaborasi. Kepemimpinan yang demokratis menekankan partisipasi, mendorong beragam perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini dapat menginspirasi tindakan kolektif dan inovasi sambil memastikan bahwa semua suara didengar.
Terakhir, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi tak dapat dinegosiasikan. Pemimpin hendaknya menghormati aturan hukum, menegakkan hak asasi manusia, dan bekerja untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Mereka hendaknya memprioritaskan akuntabilitas dan keadilan sambil menolak kecenderungan otoriter atau retorika yang memecah belah, yang dapat memecah belah masyarakat.
Singkatnya, meskipun popularitas sering menentukan keberhasilan pemilu dalam demokrasi, popularitas seyogyanya dilengkapi dengan kompetensi, integritas, visi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Kualitas-kualitas ini memastikan bahwa para pemimpin tak hanya memenangkan pemilu tetapi juga memerintah secara efektif demi kepentingan terbaik rakyatnya.
Jika satu atau beberapa kriteria penting untuk memilih pemimpin dalam demokrasi—seperti kompetensi, integritas, visi, atau komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi—diabaikan, konsekuensinya bisa parah dan luas. Ketika pemimpin dipilih hanya berdasarkan popularitas atau sifat-sifat yang dangkal, kualitas pemerintahan sering kali menurun, yang menyebabkan inefisiensi, hilangnya kepercayaan, dan bahkan kemunduran demokrasi.
Mengabaikan kompetensi mengakibatkan pemimpin mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mengatasi tantangan yang kompleks secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, salah urus sumber daya, dan ketidakmampuan untuk menanggapi krisis. Misalnya, dalam keadaan darurat di mana tindakan yang tegas dan terinformasi diperlukan, pemimpin yang tidak memenuhi syarat dapat memperburuk masalah daripada menyelesaikannya.

Jika integritas diabaikan, korupsi dan perilaku tak beretika dapat berkembang. Pemimpin tanpa akuntabilitas moral dapat memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelangsungan hidup politik daripada kebaikan publik. Hal ini merusak kepercayaan pada lembaga pemerintah dan menumbuhkan sinisme di antara warga negara, yang melemahkan fondasi demokrasi.
Kurangnya visi menyebabkan stagnasi atau pandangan jangka pendek dalam pemerintahan. Tanpa rencana yang jelas untuk masa depan, para pemimpin mungkin hanya berfokus pada mempertahankan popularitas mereka daripada mengatasi masalah sistemik seperti kesenjangan atau perubahan iklim. Ketiadaan pandangan ke depan ini dapat menghambat kemajuan dan membuat masyarakat rentan terhadap risiko jangka panjang.
Terakhir, mengabaikan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi membuka pintu bagi kecenderungan otoriter. Para pemimpin yang mengabaikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan atau menekan perbedaan pendapat dapat mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengorbankan lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini telah diamati dalam kasus-kasus pelanggaran kewenangan eksekutif dan manipulasi pemilu, di mana proses-proses demokrasi disalahgunakan untuk keuntungan politik.
Singkatnya, ketidakmampuan memprioritaskan kriteria-kriteria ini merusak efektivitas dan legitimasi kepemimpinan dalam demokrasi. Hal ini berisiko mengikis kepercayaan publik, menggoyahkan stabilitas lembaga, dan mengorbankan prinsip-prinsip yang hendak ditegakkan oleh demokrasi.

Pemimpin demokratis merujuk pada seseorang yang mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif, menekankan kolaborasi, saling menghormati, dan pengambilan keputusan bersama. Kepemimpinan yang demokratis berakar pada prinsip-prinsip demokrasi—pemerintahan oleh rakyat—dan dicirikan oleh inklusivitas dan pemecahan masalah secara kolektif. Seorang pemimpin yang demokratis dapat berasal dari kalangan militer, asalkan beroperasi dalam prinsip dan struktur yang demokratis. Misalnya, personel militer telah berhasil beralih ke peran kepemimpinan dalam sistem yang demokratis, semisal Dwight D. Eisenhower, mantan jenderal AS yang menjadi Presiden melalui pemilihan umum yang demokratis. Namun, tantangan muncul ketika para pemimpin militer mempertahankan kecenderungan otoriter atau memprioritaskan kepentingan militer di atas pemerintahan sipil.
Pemimpin sipil adalah individu yang memegang peran kepemimpinan dalam pemerintahan atau layanan publik tetapi bukan bagian dari militer. Pemimpin sipil meliputi pejabat terpilih, pejabat politik, dan pegawai negeri senior yang bertanggungjawab atas pembuatan kebijakan, tatakelola, dan pengawasan keamanan nasional. Wewenang mereka berasal dari kerangka konstitusional dan hukum, yang sering menekankan akuntabilitas kepada pemilih atau prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas. Seorang pemimpin sipil boleh seorang pensiunan militer jika mereka telah meninggalkan dinas aktif dan beralih ke kehidupan sipil. Di banyak negara demokrasi, para pemimpin militer yang sudah pensiun kerap mengambil peran sipil, termasuk posisi politik atau layanan publik. Misalnya, di AS, para jenderal yang sudah pensiun dapat memegang peran kepemimpinan sipil seperti Menteri Pertahanan, tetapi kerangka hukum sering mengharuskan mereka agar pensiun selama periode tertentu (misalnya, tujuh tahun berdasarkan the National Security Act of 1947) guna memastikan kendali sipil atas militer.
Dalam kedua jenis pemimpin tersebut, kepatuhan terhadap norma-norma demokrasi dan pemisahan dari tugas-tugas militer aktif sangat penting untuk mempertahankan pemerintahan yang demokratis dan mencegah politisasi angkatan bersenjata. Meskipun kepemimpinan sipil dan kepemimpinan demokratis saling tumpang tindih dalam demokrasi, keduanya pada dasarnya tidak sama. Pemimpin sipil dapat beroperasi dengan berbagai gaya kepemimpinan (misalnya, otoriter atau laissez-faire), tergantung pada pendekatan mereka terhadap pemerintahan. Pemimpin yang demokratis secara khusus berfokus pada metode partisipatif dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

Dalam episode selanjutnya, kita akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi baik pemimpin sipil maupun demokratis. Bi 'idznillah. Sebelum beranjak, coba baca sebuah ode dari Horace,

Virtus repulsae nescia sordidae
[Kebajikan tak mengenal kekalahan yang tercela]
Intaminatis fulget honoribus,
[bersinar dengan kehormatan yang tak ternoda,]
Nec sumit aut ponit secures
[dan tak mengambil atau melepaskan kekuasaan]
Arbitrio popularis aurae.
[sesuai dengan hembusan angin rakyat yang berubah-ubah]
(Odes 3.2.17-20)

[Episode 4]
[Episode 2]

English

Tantangan-tantangan Bagi Para Pemimpin Sipil (2)

Ngelanjutin eksplorasi kita terhadap pertanyaan yang diajukan dalam sesi kita sebelumnya—“Haruskah kita mempersiapkan negara kita menjadi negara militer?”—merupakan usaha yang punya banyak sisi. Telaah ini terjalin erat dengan konteks sejarah, dinamika geopolitik, dan prioritas tatakelola internal. Sementara keamanan nasional tetap menjadi perhatian utama, jalur militerisasi selalu memerlukan pengorbanan ekonomi dan politik substansial, yang tak dapat diabaikan. Menyeimbangkan faktor-faktor ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang implikasinya bagi masyarakat dan masa depan kita.

Secara historis, negara-negara demokrasi telah mempertahankan militer yang kuat tanpa sepenuhnya berubah menjadi negara militer. Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Prancis memiliki sektor pertahanan yang kuat sembari tetap memprioritaskan nilai-nilai demokrasi. Kuncinya adalah menyeimbangkan kesiapan keamanan dengan tetap memelihara kebebasan sipil, stabilitas ekonomi, dan keterlibatan diplomatik.

Dalam masyarakat demokratis, menjaga perbedaan yang jelas antara peran militer dan polisi sangat penting guna menegakkan supremasi sipil dan pemerintahan yang demokratis. Militer terutama bertugas membela negara dari ancaman eksternal, sementara polisi bertanggungjawab menjaga ketertiban internal dan menegakkan hukum.

Dalam The Perils of Praetorianism in Latin America (2002, Penn State University Press), Kirk S. Bowman meneliti pengaruh negatif militer terhadap lembaga dan pembangunan demokrasi. Bowman berpendapat bahwa keterlibatan militer yang berlebihan dalam politik mengikis norma-norma demokrasi dengan melemahkan kendali sipil atas pemerintah. Hal ini kerap mengarah pada militerisasi pembuatan kebijakan dan tatakelola, yang membatasi akuntabilitas demokrasi.

Intervensi militer, baik melalui kudeta langsung maupun pengaruh di balik layar, memunculkan siklus ketidakstabilan di mana pemerintah terpilih berjuang agar berfungsi secara efektif. Ketidakstabilan ini menghambat pembangunan demokrasi jangka panjang.

Di bawah rezim yang dipengaruhi militer, kebebasan seperti kebebasan berbicara, pers, dan partisipasi politik selalu dibatasi. Hal ini melemahkan masyarakat sipil dan mempersulit berkembangnya lembaga demokrasi.

Bowman menyoroti bagaimana pemerintah yang dimiliterisasi selalu memprioritaskan pengeluaran keamanan daripada pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tak efisien, stagnasi ekonomi, dan peningkatan ketimpangan. Pengaruh militer dalam politik selalu mengakibatkan impunitas hukum bagi angkatan bersenjata, melemahkan independensi peradilan dan penegakan hukum. Hal ini melemahkan kepercayaan pada pemerintahan yang demokratis.

Bahkan setelah kekuasaan militer berakhir, warisannya dapat bertahan dalam lembaga yang melemah, masyarakat yang terpolarisasi, dan kecenderungan otoriter yang berulang. Bowman berpendapat bahwa negara-negara dengan pengaruh militer yang kuat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan sistem demokrasi yang stabil.

Dalam A Violent Peace: Race, U.S. Militarism, and Cultures of Democratization in Cold War Asia and the Pacific (2020, Stanford University Press), Christine Hong meneliti hubungan rumit antara strategi militer AS pascaperang dan upaya demokratisasi di Asia dan Pasifik. Ia berpendapat bahwa upaya Amerika Serikat mempromosikan demokrasi di kawasan tersebut, sangat terkait erat dengan upaya militeristik, yang selalu menghasilkan hasil yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang dianut.​

Hong menyoroti bagaimana pendudukan AS di Jepang menjadi contoh utama dari dinamika yang kompleks ini. Sementara pendudukan tersebut bertujuan membangun lembaga-lembaga demokrasi, pada saat yang sama memaksakan kontrol militer, yang mencerminkan sebuah paradoks dimana demokratisasi diupayakan melalui cara-cara otoriter. Pendekatan ini selalu mengutamakan kepentingan strategis daripada pembangunan demokrasi sejati, yang menyebabkan ketegangan antara struktur politik yang dipaksakan dan aspirasi penduduk setempat.​

Lebih jauh, Hong mengeksplorasi dimensi rasial dari militerisme AS, yang menggambarkan bagaimana ideologi rasial memengaruhi kebijakan militer dan interaksi dengan masyarakat setempat. Desegregasi militer AS, misalnya, digambarkan sebagai langkah menuju kesetaraan ras dan kemajuan demokrasi. Namun, narasi ini kerap menutupi motif imperialistik yang mendasarinya dan kelanjutan hierarki rasial, baik di luar negeri maupun di dalam Amerika Serikat.​

Dalam konteks Perang Korea, Hong membahas bagaimana intervensi militer AS dibingkai sebagai upaya mempertahankan dan mempromosikan demokrasi. Namun, tindakan-tindakan ini sering mengakibatkan banyaknya korban sipil dan penindasan gerakan-gerakan lokal yang mencari jalur politik alternatif, sehingga merusak prinsip-prinsip demokrasi yang diklaim didukung oleh AS. Hong juga membahas implikasi domestik dari strategi-strategi militer ini, dengan mencatat bahwa taktik-taktik yang digunakan untuk mengendalikan populasi di luar negeri tercermin dalam penindasan perbedaan pendapat di Amerika Serikat. Militerisasi pasukan polisi dan pengawasan terhadap aktivis hak-hak sipil mencerminkan pola yang lebih luas dimana pendekatan-pendekatan militeristik terhadap pemerintahan berdampak pada kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri. Singkatnya, A Violent Peace mengungkap bahwa strategi-strategi militer AS pascaperang di Asia dan Pasifik sering mengorbankan upaya-upaya demokratisasi, karena tujuan-tujuan militer lebih diutamakan daripada pembentukan lembaga-lembaga demokrasi sejati. Interaksi antara militerisasi dan demokratisasi ini menyoroti kontradiksi-kontradiksi yang melekat dalam kebijakan-kebijakan luar negeri AS selama era Perang Dingin.

Dalam Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance (2024, Haymarket Books), Noam Chomsky secara kritis meneliti bagaimana upaya Amerika Serikat untuk mencapai hegemoni global melalui cara-cara militer telah membentuk hubungan internasional dan memengaruhi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh dunia. Chomsky berpendapat bahwa strategi agresif pemerintah AS untuk mempertahankan dominasi sering merusak hukum internasional, mengganggu stabilitas kawasan, dan menekan aspirasi demokrasi. Chomsky menyoroti contoh-contoh ketika AS mengabaikan badan-badan internasional ketika mereka menentang tujuannya. Misalnya, seusai Mahkamah Internasional mengutuk tindakan AS di Nikaragua, AS menolak putusan tersebut, dengan melabeling pengadilan tersebut sebagai "hostile forum." Perilaku ini, menurut Chomsky, mengikis kredibilitas lembaga-lembaga internasional dan menjadi preseden bagi tindakan-tindakan sepihak. Ia mengkritik penerapan perang preventif oleh AS—suatu strategi memulai konflik guna menghilangkan ancaman-ancaman yang dianggap akan terjadi di masa mendatang—sebagai pelanggaran norma-norma internasional. Chomsky berpendapat bahwa tindakan tersebut, yang dicontohkan oleh invasi Irak tahun 2003, merupakan kejahatan perang dan mengganggu tatanan global dengan mempromosikan penggunaan kekuatan daripada diplomasi.

Pengejaran dominasi militer, termasuk inisiatif semisal militerisasi ruang angkasa dan penentangan terhadap perjanjian pengendalian senjata, dipandang oleh Chomsky sebagai hal yang memperburuk ketegangan global dan memicu perlombaan senjata. Kebijakan-kebijakan ini, menurutnya, memprioritaskan proyeksi kekuatan daripada langkah-langkah keamanan kooperatif, yang meningkatkan risiko konflik.

Chomsky mendokumentasikan contoh-contoh dimana AS telah mendukung pemerintah otoriter yang sejalan dengan kepentingan strategisnya, kerap dengan mengorbankan gerakan-gerakan demokrasi. Dengan memberikan bantuan militer dan dukungan politik kepada rezim-rezim tersebut, AS menghambat perkembangan lembaga-lembaga demokrasi dan menekan gerakan-gerakan akar rumput yang mengadvokasi perubahan.

Intervensi langsung, baik yang terbuka maupun yang terselubung, telah digunakan untuk menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis yang dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni AS. Tindakan-tindakan ini tak hanya mengganggu kedaulatan politik suatu negara, tetapi juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan kebijakan yang terlepas dari pengaruh AS. Penekanan global pada solusi militer dan perang melawan teror, sebagaimana dibahas oleh Chomsky, telah menyebabkan pembatasan kebebasan sipil baik di dalam negeri maupun internasional. Pemerintah, dengan kedok keamanan, menerapkan langkah-langkah yang membatasi kebebasan, sehingga melemahkan tatanan demokrasi masyarakat. Analisis Chomsky menunjukkan bahwa upaya militeristik AS untuk mendominasi tak semata membebani hubungan internasional, melainkan pula menimbulkan hambatan signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan gerakan demokrasi di seluruh dunia.

Dalam masyarakat demokratis, menjaga perbedaan yang jelas antara peran militer dan polisi sangat penting menegakkan supremasi sipil dan pemerintahan yang demokratis. Militer terutama bertugas membela negara dari ancaman eksternal, sementara polisi bertanggungjawab menjaga ketertiban internal dan menegakkan hukum.

Militer hendaknya fokus pada pertahanan nasional dan beroperasi di bawah arahan otoritas sipil. Keterlibatan mereka dalam pemerintahan sipil seyogyanya minimal guna mencegah terkikisnya lembaga-lembaga demokrasi. Menurut Handbook on Civil-Military Relations and Democratic Control of the Security Sector (2003, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), kontrol demokrasi yang efektif mengharuskan angkatan bersenjata tetap berada di bawah otoritas pejabat sipil terpilih, yang memastikan bahwa pengaruh militer tak mengaburkan pemerintahan sipil.

Perkembangan terkini di Indonesia menyoroti pentingnya mempertahankan perbedaan ini. Disahkannya undang-undang yang membolehkan personel militer menduduki berbagai jabatan sipil telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kebangkitan kembali pengaruh militer dalam pemerintahan, yang mengingatkan pada pemerintahan otoriter di masa lalu. Para kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dapat merusak lembaga-lembaga demokrasi dan supremasi sipil.

Untuk menjaga demokrasi dan memastikan supremasi sipil, militer hendaknya dibatasi pada peran yang berkaitan langsung dengan pertahanan nasional di bawah pengawasan sipil, sementara kepolisian seyogyanya fokus pada pemeliharaan ketertiban internal dan penegakan hukum dengan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Polisi berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan warga negaranya, bertugas menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Mereka hendaknya beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dicatat dalam The Role of Police in a Democratic Society (1969, Northwestern University School of Law), polisi bertanggungjawab membuat kebijakan dan tak boleh sekadar mengikuti perintah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap proses demokrasi.

Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat sipil dan pakar hukum, terutama karena potensinya mengubah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi "superbody" dengan kekuasaan yang teramat besar.​

RUU tersebut memberikan kewenangan kepada Polri atas dunia siber, termasuk kewenangan melakukan pengawasan, memberikan sanksi, memblokir atau memperlambat akses internet, dan menegakkan langkah-langkah keamanan siber. Kewenangan yang luas ini tak memiliki parameter dan mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengendalikan arus informasi.

Polri akan diberi kewenangan melakukan operasi intelijen, termasuk mengumpulkan data dari badan intelijen lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan potensi penyalahgunaan intelijen untuk tujuan di luar kepentingan keamanan nasional.

RUU tersebut memberikan Polri kemampuan penyadapan tanpa kerangka regulasi atau pengawasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak privasi. Tak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memerlukan persetujuan dari dewan pengawasnya untuk melakukan penyadapan, kewenangan Polri di bidang ini takkan terkendali.

Polri akan punya kewenangan mengawasi dan merekomendasikan pengangkatan penyidik ​​pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik ​​lainnya, yang berpotensi merusak independensi lembaga seperti KPK.

RUU ini mengusulkan pembentukan pasukan keamanan masyarakat di bawah arahan Polri, mengingatkan pada praktik masa lalu yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan munculnya kembali praktik keamanan yang kontroversial.

Para kritikus memperingatkan bahwa kewenangan yang diperluas ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. Kewenangan yang luas yang diberikan kepada Polri, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian siber, menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, pers, dan privasi. Tindakan-tindakan tersebut dapat menekan perbedaan pendapat dan membatasi kemampuan warga negara dalam mengakses dan berbagi informasi secara bebas.

RUU tersebut tak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat terhadap kewenangan Polri yang diperluas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan impunitas. Hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mengandalkan checks and balances guna mencegah pemusatan kekuasaan.

Potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh kewenangan polisi yang tak terkendali dapat merusak reputasi internasional Indonesia. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memandang perkembangan ini sebagai kemunduran dalam tatakelola demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, yang memengaruhi hubungan diplomatik dan investasi asing.

Meskipun RUU Polri bertujuan meningkatkan keamanan nasional, ketentuan-ketentuannya berisiko merusak kebebasan sipil, pengawasan demokratis, dan reputasi internasional Indonesia. Para pembuat undang-undang seyogyanya mempertimbangkan kembali isi RUU tersebut, memastikan bahwa setiap perluasan kewenangan polisi disertai dengan pengawasan yang ketat dan tindakan akuntabilitas untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara Indonesia.

Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri), yang secara signifikan memperluas kewenangan kepolisian, dapat berdampak negatif pada kepercayaan internasional dan iklim investasi di Indonesia.

Perluasan kewenangan kepolisian, yang dapat menjadikan Polri sebagai "superbody," menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kewenangan seperti pengawasan siber, pembatasan internet, dan penyadapan—tanpa pengawasan yang jelas—dapat dipandang sebagai tindakan represif yang membatasi kebebasan berekspresi dan privasi individu. Hal ini dapat merusak reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional dan organisasi hak asasi manusia, yang berujung pada meningkatnya kritik dan tekanan diplomatik.

Investor asing biasanya menginginkan lingkungan yang stabil, transparan, dan aman secara hukum. Penerapan RUU Polri, dengan kewenangannya yang luas dan tak terkendali, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko investasi. Kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan investor mempertimbangkan kembali keputusan mereka berinvestasi di Indonesia. Selain itu, persepsi negatif terhadap situasi politik dan hukum Indonesia dapat menurunkan daya saing negara ini di pasar investasi global.

Perluasan kewenangan Polri dalam RUU tersebut dapat menimbulkan tanggungjawab yang tumpang tindih antarlembaga dan memicu konflik kekuasaan yang tak diinginkan, sehingga menimbulkan kesan pembentukan kepolisian yang superkuat. Penerapan RUU Polri tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dapat merusak reputasi internasional Indonesia dan melemahkan kepercayaan investor. Oleh karenanya, pemerintah dan legislatif hendaknya mempertimbangkan dengan cermat dampak yang lebih luas ini dan memastikan bahwa setiap perubahan hukum selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Jika sebuah negara demokrasi hendak mempersiapkan diri bersikap lebih termiliterisasi, beberapa faktor hendaknya dipertimbangkan. Pembangunan militer semestinya didorong oleh ancaman keamanan yang nyata, bukan konsolidasi kekuatan internal. Ketika militerisasi menjadi berlebihan, hal itu berisiko merusak lembaga-lembaga demokrasi, seperti yang terlihat di negara-negara tempat pengaruh militer meluas ke pemerintahan sipil.

Negara yang sangat termiliterisasi selalu mengalihkan sumber daya yang penting untuk pertahanan dengan mengorbankan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara investasi militer dapat memacu inovasi teknologi (seperti yang terlihat di AS), penekanan yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi dan ketidakpuasan publik.

Negara-negara yang menghadapi ancaman eksternal akan merasa perlu memperkuat militer mereka. Namun, perlombaan senjata atau postur militer yang agresif dapat meningkatkan ketegangan daripada memastikan keamanan jangka panjang. Pendekatan diplomatik—sambil mempertahankan kekuatan pertahanan yang mumpuni—seringkali terbukti lebih berkelanjutan.

Demokrasi yang bersiap untuk militerisasi hendaknya membangun perlindungan untuk mencegah erosi hak-hak sipil. Jika otoritas militer mulai lebih besar daripada pemerintahan yang dipilih, sebuah negara dapat tergelincir ke dalam otoritarianisme, yang mengurangi kebebasan demokrasi. Pada akhirnya, negara demokrasi hendaknya memastikan keamanan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya. Berinvestasi dalam militer yang kuat merupakan pilihan bijaksa, tetapi hendaknya dilengkapi dengan keterlibatan diplomatik, kemajuan teknologi, dan ketahanan ekonomi. Militerisasi seyogyanya berfungsi sebagai alat pertahanan, bukan alat untuk dominasi politik.

Kita tengah memasuki periode transformasi besar. Kekuatan tak lagi diukur semata dari kekuatan militer, melainkan siapa yang mengendalikan rantai pasokan global, siapa yang punya teknologi tercanggih, dan siapa yang mendominasi jaringan keuangan masa depan.

Ini berarti bahwa negara, perusahaan, dan bahkan individu perlu beradaptasi dengan cepat. Pemerintah akan berinvestasi besar dalam AI, keamanan siber, dan kemandirian energi. Bisnis akan mengalihkan fokus mereka pada keuangan digital dan otomatisasi. Rakyat jelata hendaknya menavigasi dunia dimana pekerjaan tradisional menghilang, kekuatan ekonomi bergeser dengan cepat, dan sistem keuangan berevolusi dengan cara yang tak dapat diprediksi.

Masa depan takkan menjadi tentang negara mana yang memiliki tentara terbanyak, tetapi tentang siapa yang punya kendali paling besar atas infrastruktur kekuatan global. Tatanan dunia baru bukanlah kembalinya kerajaan militer, melainkan kebangkitan kerajaan berbasis teknologi, keuangan, dan energi.

Dalam "Power Shift: The Global Political Economy of Energy Transitions" (2021, Cambridge University Press), Peter Newell meneliti bagaimana perubahan dalam produksi dan konsumsi energi membentuk kembali kekuatan ekonomi dan politik secara global. Ia menekankan bahwa transisi energi bukan hanya pergeseran teknologi, tapi juga melibatkan transformasi politik dan ekonomi yang amat berarti. Transisi ini dapat mengubah distribusi kekuatan di antara negara-negara, berimplikasi pada pola perdagangan global, dan memengaruhi kebijakan domestik. Newell berpendapat bahwa memahami dinamika ini sangat penting untuk menavigasi kompleksitas dalam bergerak menuju sistem energi yang berkelanjutan.

Analisis Newell menyoroti bahwa transisi energi sangat terkait erat dengan isu tatakelola, kesetaraan, dan keadilan. Ia berpendapat bahwa peralihan ke sumber energi terbarukan menghadirkan peluang dan tantangan, khususnya terkait siapa yang diuntungkan dari perubahan ini dan siapa yang mungkin dirugikan. Dengan menelaah aspek-aspek ini, Newell memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak multifaset dari transisi energi pada struktur politik dan ekonomi global.

Dalam "The World Under Pressure: How China and India Are Influencing the Global Economy and Environment" (2012, Stanford University Press), Carl J. Dahlman meneliti dampak mendalam dari pertumbuhan ekonomi China dan India yang pesat pada berbagai dimensi global, termasuk perdagangan, teknologi, lingkungan, keamanan, dan struktur tatakelola.

Kebangkitan China dan India telah mengubah dinamika perdagangan global secara berarti. Ekonomi mereka yang terus berkembang telah meningkatkan permintaan akan sumber daya dan pasar ekspor yang beragam, yang menyebabkan pergeseran dalam neraca perdagangan dan munculnya aliansi ekonomi baru. Transformasi ini menantang hubungan perdagangan yang sudah mapan dan memerlukan penyesuaian dalam kebijakan perdagangan global.

Kedua negara memprioritaskan kemajuan teknologi sebagai landasan strategi pembangunan mereka. Dengan berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan, mereka tak hanya meningkatkan industri dalam negeri tetapi juga berkontribusi pada inovasi teknologi global. Kemajuan ini mendorong persaingan dan kolaborasi di panggung internasional, yang memengaruhi standar dan praktik teknologi global.

Dampak lingkungan dari pesatnya industrialisasi di China dan India sangat besar. Meningkatnya aktivitas industri dan konsumsi energi telah meningkatkan tingkat polusi dan mengintensifkan penipisan sumber daya. Tantangan lingkungan ini punya konsekuensi yang luas, yang memengaruhi pola iklim global dan mendorong diskusi internasional tentang pembangunan berkelanjutan dan tanggungjawab lingkungan.

Meningkatnya pengaruh ekonomi dan politik China dan India berimplikasi bagi keamanan global. Meningkatnya kepentingan mereka mengharuskan adanya evaluasi ulang terhadap pengaturan keamanan regional dan internasional. Pergeseran ini dapat mengarah pada kerjasama dan persaingan, yang memengaruhi strategi dan aliansi geopolitik di seluruh dunia.

Dahlman menyoroti bahwa kebangkitan kedua negara ini memberikan tekanan yang cukup besar pada kerangka tatakelola global yang ada. Sistem internasional saat ini menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kepentingan dan pengaruh kekuatan-kekuatan yang sedang berkembang, yang mengarah pada seruan reformasi di lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Dana Moneter Internasional agar lebih mencerminkan distribusi kekuatan global kontemporer.

Dahlman menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di China dan India tengah membentuk kembali sistem global, yang menghadirkan peluang dan tantangan di berbagai sektor. Ia menganjurkan penyesuaian proaktif dalam kebijakan internasional dan struktur tatakelola agar mengelola perubahan ini secara efektif dan mendorong stabilitas dan keberlanjutan global.

Dalam dunia yang semakin condong ke arah militerisme, seperti yang telah kita bahas, masih diperlukankah pemimpin sipil, atau haruskah mereka digantikan oleh komandan militer?

Sementara para pemimpin militer membawa keahlian dalam strategi, disiplin, dan manajemen krisis, sistem demokrasi pada dasarnya bergantung pada kepemimpinan sipil guna memastikan akuntabilitas, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Pemimpin sipil sangat penting dalam menjaga kontrol demokratis atas militer. Seperti yang disorot dalam teori hubungan sipil-militer, supremasi sipil memastikan bahwa militer tetap menjadi abdi negara dan bukan kekuatan dominan yang mampu mengesampingkan lembaga-lembaga demokratis. Pemimpin sipil bertugas menyeimbangkan sarana militer dengan pertimbangan masyarakat yang lebih luas, termasuk kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, dan upaya diplomatik. Peran mereka sangat penting dalam mencegah militerisasi pemerintahan, yang dapat menyebabkan otoritarianisme atau fokus yang sempit pada keamanan dengan mengorbankan prioritas lainnya.

Namun, seiring berkembangnya militerisme, para pemimpin sipil menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontrol yang efektif. Berbagai studi menunjukkan bahwa para pemimpin sipil sering berjuang dengan kesenjangan keahlian dalam kebijakan keamanan nasional, yang menyebabkan ketergantungan yang besar pada elit militer. Ketergantungan ini berisiko melemahkan otoritas sipil dan memungkinkan perspektif militer mendominasi pengambilan keputusan strategis. Misalnya, teknologi modern semisal kecerdasan buatan dan senjata hipersonik mengaburkan batas antara pengawasan sipil dan operasi militer, yang membutuhkan kolaborasi erat tetapi juga mengungkap kerentanan dalam kerangka kerja kontrol sipil tradisional.

Mengganti pemimpin sipil dengan pemimpin militer dapat memperburuk masalah ini dengan memusatkan kekuasaan dalam satu lembaga. Kepemimpinan militer cenderung mengutamakan efisiensi dan ketertiban tetapi tak memiliki perspektif yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang demokratis. Contoh sejarah menunjukkan bahwa ketika pemimpin militer mengambilalih kendali politik, norma-norma demokrasi seringkali terkikis, seperti yang terlihat dalam rezim militer yang menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan politik. Meskipun pemimpin militer unggul dalam konteks operasional, mereka akan terkendala oleh kompleksitas dalam menyeimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat.

Sementara militerisme menimbulkan tantangan berarti bagi pemerintahan yang demokratis, kepemimpinan sipil tetap diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memastikan pengambilan keputusan yang seimbang. Solusinya bukan dengan mengganti pemimpin sipil, tetapi dengan membina hubungan sipil-militer yang lebih kuat dimana kepercayaan, berbagi keahlian, dan saling menghormati memungkinkan pemerintahan yang efektif di dunia yang semakin termiliterisasi.

[Episode 3]

[Episode 1]

English