"Di sebuah negeri bernama Republik Seribu Janji, pemimpin tertingginya dikenal sebagai Bapak Ngibul Jaya. Ia punya keahlian hebat: setiap kali ia mgomong, rakyatnya merasa seperti mendengar simfoni yang indah, meskipun isinya seringkali kebalik-balik," Limbuk memulai dengan sebuah cerita. "Pada suatu hari, Pak Ngibul Jaya mengumumkan proyek besar bernama 'Langit Emas 2045', yang katanya akan membawa Republik Seribu Janji menjadi negara adidaya. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan di atas awan, kereta api bawah laut, dan pabrik penghasil kebahagiaan. Namun, masalahnya, anggaran negara sudah habis untuk membeli kursi-kursi mewah di kantor pemerintahan.
Rakyat mulai gelisah. Di media sosial, meme tentang 'Langit Emas' bertebaran. Salah satu meme paling populer menampilkan gambar seekor domba terbang dengan tulisan, 'Kalau jembatan di atas awan gagal, setidaknya domba bisa belajar terbang.' Hal ini menandai dengan apa yang disebut era 'Lahirnya Oposisi Kreatif.' Semacam Masa Renaisans usai masa Kegelapan di Abad Pertengahan periode sejarah Eropa.
Seorang seniman jalanan bernama Bung Karikatur mulai menggambar mural satire di dinding kota. Salah satu karyanya menampilkan Pak Ngibul Jaya sedang memanjat tangga menuju awan, sementara rakyat di bawahnya sibuk mengais-ngais tanah mencari makan. Tulisan di mural itu berbunyi, 'Yang di awan sibuk ngimpi, yang di bumi sibuk lapar.'
Mural ini menjadi viral. Bahkan anak-anak kecil mulai menyanyikan lagu parodi tentang janji-janji Pak Ngibul Jaya saat bermain lompat tali.
Ketika proyek 'Langit Emas' akhirnya dimulai, pemerintah mengadakan upacara besar-besaran. Namun, saat pita dipotong, ternyata yang muncul hanyalah balon udara berbentuk awan dengan tulisan besar: 'Coming Soon!' Rakyat yang sudah lelah dengan janji kosong langsung tertawa terbahak-bahak.
Protes damai pun muncul dimana-mana. Para petani membawa hasil panen mereka ke depan istana sambil berteriak, 'Kami butuh nasi, bukan mimpi!' Sementara itu, para mahasiswa membuat aplikasi game bernama 'Janji Simulator,' dimana pemain harus menghindari janji-janji kosong untuk memenangkan permainan.
Akhirnya, sampai masa jabatan Pak Ngibul Jaya berakhir, rakyatnya semakin kreatif dalam menyindir pemerintah, Ia berkata dalam pidato terakhirnya, 'Saya mungkin tak bisa membangun Langit Emas, tapi setidaknya saya berhasil membuat kalian tertawa.'
Rakyat pun bersorak. Republik Seribu Janji akhirnya belajar bahwa humor adalah senjata paling ampuh untuk melawan ketidakadilan—dan bahwa pemimpin yang baik bukanlah yang pandai berjanji, tapi yang berani menepatinya.
Kadang-kadang, ngakak lebih kuat ketimbang ngamuk dalam menghadapi absurditas politik. Dan mungkin, mungkin aja, para politisi sebaiknya mempertimbangkan agar memenuhi janji mereka dalam melakukan perubahan. Bukankah itu sebuah konsep kekinian?"
Cangik kemudian melanjutkan, "Keterlibatan oligarki dalam mendukung presiden mulai sejak pencalonan hingga pemerintahan punya kelebihan dan kekurangan.
Di satu sisi, Oligarki menyediakan dana penting bagi kampanye politik, yang memungkinkan kandidat menjalankan promosi yang efektif, menyelenggarakan pertemuan besar-besaran, dan menjangkau lebih banyak pemilih. Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right karya Jane Mayer (2016, Doubleday) meneliti bagaimana elit kaya, khususnya jaringan miliarder konservatif yang dipimpin oleh Charles dan David Koch, memengaruhi pemilihan umum di Amerika Serikat.
Individu dan korporasi kaya mendanai kampanye politik, seringkali melalui Super PAC dan kelompok 'dark money' yang tak mengungkapkan donor mereka. Hal ini memungkinkan mereka mendorong kandidat pilihan tanpa pengawasan publik.
Miliarder berinvestasi di lembaga pemikir dan lembaga akademis untuk mempromosikan kebijakan yang selaras dengan kepentingan mereka, memengaruhi opini publik dan prioritas legislatif. Mereka mendanai outlet media konservatif dan kampanye propaganda untuk membentuk narasi dan memengaruhi pemilih.
Jika para oligark mendukung seorang kandidat, mereka dapat berinvestasi dalam proyek-proyek ekonomi, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri. Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012, Crown Publishing), kaum elit membentuk kebijakan ekonomi terutama melalui pembentukan dan pemeliharaan lembaga-lembaga ekstraktif, yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan mereka sambil menekan pertumbuhan ekonomi yang luas. Para penulis berpendapat bahwa kaum elit selalu menolak lembaga-lembaga inklusif—seperti hak milik yang aman, pasar bebas, dan partisipasi politik—lantaran reformasi semacam itu mengancam posisi istimewa mereka. Dengan memonopoli lembaga-lembaga politik, kaum elit dapat memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang melayani kepentingan mereka, memastikan bahwa manfaat ekonomi mengalir kepada mereka daripada kepada masyarakat luas. Kaum elit akan menentang teknologi, industri, atau struktur ekonomi baru yang dapat merusak dominasi ekonomi mereka. Misalnya, di Rusia abad ke-19, rezim Tsar menolak industrialisasi untuk mempertahankan kendali atas kaum tani. Kebijakan seperti pajak tinggi, monopoli, dan kerja paksa (terlihat di Amerika Latin kolonial dan Uni Soviet) memungkinkan kaum elit mengekstrak kekayaan dari mayoritas sambil menghambat kemajuan ekonomi. Bahkan ketika menghadapi krisis ekonomi atau revolusi, kaum elit sering beradaptasi dengan memodifikasi lembaga dengan cara yang mempertahankan kekuasaan mereka, seperti yang terlihat di Afrika pasca-kolonial, dimana kelas penguasa baru mempertahankan institusi ekstraktif.
Banyak kaum oligark memiliki kecerdasan bisnis dan koneksi yang dapat membantu pemerintah berjalan lebih efisien, memastikan implementasi kebijakan selaras dengan realitas ekonomi.
Dalam The Road to Serfdom (1944, Routledge), Friedrich Hayek mengkritik perencanaan ekonomi terpusat tetapi mengakui bahwa bentuk-bentuk perencanaan terbatas oleh elit terkadang dapat berkontribusi pada tatakelola yang efisien. Hayek berpendapat bahwa sementara perencanaan terpusat yang komprehensif mengarah pada totalitarianisme, jenis tatakelola berbasis aturan tertentu—semisal menyiapkan kerangka hukum untuk persaingan, melindungi hak milik, dan mempertahankan kebijakan moneter yang stabil—dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.
Ia membedakan antara 'perencanaan untuk persaingan' dan 'perencanaan melawan persaingan.' Yang pertama melibatkan pemerintah menetapkan aturan umum yang memungkinkan pasar berfungsi secara efisien, sedangkan yang kedua melibatkan kontrol langsung atas produksi dan distribusi, yang sangat ditentangnya. Ia mengakui bahwa elit (seperti ekonom, pembuat kebijakan, dan ahli hukum) dapat berperan dalam merancang kerangka kerja yang mencegah kegagalan pasar, memastikan stabilitas sosial, dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur dan pertahanan nasional.
Kaum Oligark sering memiliki ikatan internasional yang dapat dimanfaatkan bagi keuntungan diplomatik dan ekonomi. Karya David Rothkopf Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making (2008, Farrar, Straus and Giroux) mengeksplorasi bagaimana jaringan elit membentuk politik global dengan menganalisis kelompok kecil yang saling terhubung, yang terdiri dari sekitar 6.000 individu berpengaruh pemegang kekuasaan yang tak proporsional atas urusan internasional. Para elit ini termasuk para pemimpin perusahaan, politisi, pemodal, tokoh media, dan intelektual yang beroperasi lintas batas.
Superclass terhubung melalui organisasi eksklusif (misalnya, Forum Ekonomi Dunia, Bilderberg Group, Komisi Trilateral) dan jaringan informal yang memungkinkan mereka mengonsolidasikan kekuasaan dan menetapkan agenda global.
Para elit ini memegang posisi kunci di perusahaan multinasional, pemerintah, lembaga keuangan (misalnya, IMF, Bank Dunia), dan LSM, yang memungkinkan mereka membentuk keputusan ekonomi dan politik di seluruh dunia. Mereka mempengaruhi kebijakan global melalui lobi, lembaga pemikir, dan peran penasihat, yang sering kali memprioritaskan kepentingan perusahaan dan liberalisasi ekonomi.
Kelas atas menggunakan media dan lembaga akademis membentuk wacana publik, menggalakkan globalisasi, kapitalisme pasar bebas, dan deregulasi sebagai ideologi dominan.
Selama krisis ekonomi atau politik, para elit ini mengoordinasikan tanggapan melalui kerjasama transnasional, terkadang memperkuat struktur kekuasaan yang ada daripada mengatasi akar permasalahan.
Rothkopf berpendapat bahwa meskipun para elit ini mendorong globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, dominasi mereka juga dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar, kurangnya akuntabilitas, dan defisit demokrasi, sebab keputusan yang memengaruhi miliaran orang dibuat oleh kelompok kecil yang tidak dipilih.
Di sisi lain, kaum Oligark mengharapkan keuntungan atas investasi mereka, yang mengarah pada kebijakan yang lebih memihak orang kaya daripada masyarakat umum. The Captured Economy: How the Powerful Enrich Themselves, Slow Down Growth, and Increase Inequality oleh Brink Lindsey dan Steven M. Teles (2017, Oxford University Press) berpendapat bahwa orang kaya dan berkuasa memanipulasi aturan demi keuntungan mereka, menciptakan sistem 'pencarian keuntungan yang regresif.' Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, meningkatnya kesenjangan, dan kurangnya peluang inovasi dan persaingan. Mereka berfokus pada bidang-bidang seperti keuangan, kekayaan intelektual, perizinan pekerjaan, dan peraturan penggunaan lahan, yang menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini menguntungkan kaum elit sekaligus merugikan kemajuan ekonomi yang lebih luas.
Pengaruh yang berlebihan dari kaum oligark dapat merusak lembaga demokrasi, mengubah pemerintah menjadi alat bagi kepentingan elit. Dalam Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s Stealth Plan for America (2017, Viking), Nancy MacLean berpendapat bahwa pengaruh yang berlebihan dari kaum oligark dapat merusak lembaga demokrasi dengan mengubah pemerintah menjadi alat bagi kepentingan elit. Ia mengeksplorasi bagaimana karya ekonom James M. Buchanan meletakkan dasar intelektual bagi gerakan libertarian radikal yang berupaya membatasi pemerintahan demokratis demi kebijakan yang menguntungkan kaum elit kaya.
Menurut MacLean, kaum oligarki mencapai hal ini dengan menerapkan hambatan konstitusional dan hukum (misalnya, persyaratan mayoritas super dan pembatasan hak suara), yang mempersulit mayoritas memberlakukan kebijakan yang mengatur kekayaan dan kekuasaan perusahaan. Melalui privatisasi dan pemotongan anggaran, mereka melemahkan layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, mengalihkan kekuasaan ke entitas swasta.
Kaum elit kaya mendanai lembaga pemikir libertarian dan program akademis guna menyebarkan ideologi antipemerintah dan memengaruhi persepsi publik. Jaringan pendanaan rahasia memungkinkan oligarki memengaruhi pemilihan umum dan pembuatan kebijakan tanpa transparansi. Dengan menempatkan hakim yang berpikiran sama di pengadilan, mereka memastikan bahwa hukum yang berpihak pada kepentingan elit ditegakkan, sementara reformasi progresif dihambat.
MacLean berpendapat bahwa taktik ini telah secara bertahap mengalihkan kekuatan politik dari partisipasi demokratis ke arah segelintir elit yang kaya, yang merusak prinsip-prinsip dasar pemerintahan perwakilan.
Ketika para oligark mengendalikan kebijakan, kesenjangan pendapatan melebar, yang menyebabkan ketidakpuasan publik dan potensi protes. Dalam Capital in the Twenty-First Century (2014, Harvard University Press), Thomas Piketty berpendapat bahwa konsentrasi kekayaan yang berlebihan, merusak stabilitas sosial dalam beberapa cara. Dikala tingkat pengembalian modal (r) melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi (g) yakni r>g, kekayaan terakumulasi lebih cepat bagi mereka yang sudah memiliki aset, yang memperburuk ketimpangan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dimana kekayaan warisan lebih penting daripada usaha dan bakat.
Konsentrasi kekayaan yang ekstrem mengalihkan kekuatan ekonomi ke elit kecil, mengurangi peluang mobilitas sosial dan merusak prinsip-prinsip meritokrasi. Orang kaya dapat memengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti pengurangan pajak dan deregulasi, yang mengarah pada siklus yang memperkuat diri dimana kekuatan ekonomi diterjemahkan menjadi dominasi politik.
Disaat kesenjangan kekayaan dan pendapatan melebar, kebencian tumbuh di antara kelas bawah dan menengah, yang mendorong keresahan sosial dan mengurangi kepercayaan pada institusi. Ketimpangan ekonomi dapat berubah menjadi pengaruh politik yang tak setara, sebab orang kaya mendanai kampanye, membentuk narasi media, dan melobi kebijakan yang melindungi kepentingan mereka daripada masyarakat luas.
Piketty menyarankan perpajakan progresif dan redistribusi kekayaan sebagai solusi utama menangkal dampak destabilisasi ini dan mempertahankan masyarakat yang lebih adil dan lebih kohesif.
Pemerintah yang terlalu bergantung pada oligarki akan terpaksa memprioritaskan kepentingan mereka di atas kepentingan nasional. C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956, Oxford University Press) berpendapat bahwa segelintir elit—yang terdiri dari para pemimpin dari sektor politik, militer, dan korporat—mendominasi pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Ia menjelaskan bagaimana para elit ini memegang kekuasaan yang terkonsentrasi, membuat keputusan politik dan ekonomi yang penting, dan beroperasi dengan cara yang melayani kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat umum. Mills menyoroti bahwa para elit ini saling berhubungan, kerap berpindah-pindah peran dalam pemerintahan, bisnis besar, dan militer, memperkuat dominasi mereka sembari membatasi pengaruh demokratis dari warga negara biasa.
Mills mengidentifikasi tiga lembaga utama yang membentuk inti kekuasaan elit di AS: Elit Korporat (para pemimpin perusahaan besar dan lembaga keuangan yang mengendalikan sumber daya ekonomi); Elit Politik (pejabat tinggi pemerintah, termasuk Presiden, anggota kabinet, dan pembuat kebijakan utama); dan Elit Militer (para pemimpin militer teratas, terutama mereka yang memengaruhi kebijakan keamanan nasional). Kelompok-kelompok ini, menurut Mills, beroperasi dalam struktur segitiga, dimana kepentingan mereka kerap selaras, dan berkolaborasi untuk mempertahankan dominasi mereka. Elite yang berkuasa membuat keputusan, yang membentuk perekonomian, kebijakan luar negeri, dan hukum dengan masukan minimal dari masyarakat umum. Kebijakan kerapkali dibuat secara tertutup, dengan keputusan yang menguntungkan kepentingan perusahaan dan militer. Opini publik dimanipulasi melalui media massa, yang sering dikendalikan oleh kepentingan korporasi. Individu dalam elite yang berkuasa berpindah-pindah antara posisi kepemimpinan di pemerintahan, perusahaan, dan militer. Misalnya, mantan pejabat militer menjadi kontraktor pertahanan, dan eksekutif perusahaan mengambil peran penasihat pemerintah.
Hal ini memastikan keberlanjutan dalam kendali elit, mencegah orang luar mendapatkan pengaruh.
Mills berpendapat bahwa warga negara biasa dan lembaga seperti Kongres menjadi semakin tidak berdaya dalam memengaruhi keputusan-keputusan besar. Para pemilih diberi ilusi partisipasi melalui pemilihan umum, tetapi pengambilan keputusan yang sebenarnya terjadi di antara para elit. Partai politik melayani kepentingan elit daripada benar-benar mewakili rakyat.
Media, yang dikendalikan oleh perusahaan, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Alih-alih menantang kekuasaan elit, media kerap memperkuat status quo dengan mengalihkan perhatian dari isu-isu kritis.
Mills menyoroti bagaimana perluasan militer dan kontrak pertahanan menguntungkan elit korporat dan militer. Era Perang Dingin (ketika ia menulis karyanya) melihat pengeluaran militer dibenarkan oleh kepentingan elit daripada kebutuhan keamanan yang sesungguhnya.
Pemusatan kekuasaan mengarah pada kebijakan yang mendukung ketimpangan ekonomi. Terjadi kesenjangan yang semakin besar antara warga biasa dan mereka yang memerintah. Keterlibatan politik publik melemah karena orang merasa tak berdaya untuk memengaruhi keputusan.
Presiden yang didukung oligarki akan memperoleh keuntungan dari stabilitas keuangan dan efisiensi administratif, tetapi selalu mengorbankan integritas demokrasi dan kesetaraan sosial. Tingkat pengaruh mereka bergantung pada struktur hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Sepanjang sejarah, oligarki telah mempertahankan dominasinya dengan memusatkan kekayaan, memengaruhi sistem politik, dan mengendalikan industri-industri utama. Meskipun tak ada masyarakat yang dapat sepenuhnya menghilangkan pengaruh elit yang berkuasa, berbagai reformasi dapat melemahkan kendali oligarki dan memulihkan akuntabilitas demokratis. Reformasi ini hendaknya mengatasi ketimpangan ekonomi, pengaruh politik, monopoli media, dan praktik keuangan transnasional yang memungkinkan oligarki menghindari tanggungjawab.
Salah satu bidang yang paling penting direformasi ialah kebijakan ekonomi, karena konsentrasi kekayaan yang ekstrem merupakan fondasi kekuatan para oligark. Untuk mencegah segelintir elit mengumpulkan pengaruh yang tak proporsional, banyak akademisi dan pembuat kebijakan telah menganjurkan perpajakan progresif, khususnya pada kekayaan dan warisan. Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada miliarder dan harta warisan yang besar, pemerintah dapat mendistribusikan kembali kekuatan ekonomi, memastikan bahwa kekayaan tidak tetap terkonsentrasi pada segelintir keluarga selama beberapa generasi. Demikian pula, undang-undang antimonopoli yang lebih kuat diperlukan untuk memecah monopoli yang mendominasi industri dan menghambat persaingan. Perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor teknologi, keuangan, dan energi, memberikan pengaruh politik yang sangat besar karena kekuatan ekonomi mereka memungkinkan mereka membentuk kebijakan yang menguntungkan mereka. Menegakkan peraturan yang membatasi monopoli dapat menciptakan lapangan bermain yang lebih setara dan mencegah oligarki perusahaan mendikte keputusan pemerintah.
Selain pajak dan langkah-langkah antimonopoli, reformasi hak buruh juga penting. Kaum oligark selalu menekan gerakan buruh untuk mempertahankan upah rendah dan memaksimalkan kendali mereka atas tenaga kerja. Memperkuat serikat buruh, menegakkan kebijakan upah yang adil, dan memastikan pekerja bersuara dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat mengimbangi kekuatan korporasi. Negara-negara seperti Swedia dan Denmark, yang memiliki perlindungan tenaga kerja dan perjanjian tawar-menawar kolektif yang kuat, menunjukkan bagaimana hak buruh dapat mencegah munculnya oligarki perusahaan yang tak terkendali sekaligus memastikan kemakmuran ekonomi.
Sementara reformasi ekonomi menargetkan akar kekayaan oligarki, reformasi politik diperlukan untuk mengurangi kemampuan elit memanipulasi pemerintahan. Salah satu ancaman paling signifikan terhadap demokrasi adalah pengaruh uang yang sangat besar dalam politik, khususnya dalam kampanye pemilu. Undang-undang pendanaan kampanye yang ketat, seperti pelarangan atau pembatasan sumbangan perusahaan, dapat membatasi kemampuan individu dan bisnis kaya untuk 'membeli' politisi. Dalam banyak sistem demokrasi, pendanaan publik untuk pemilu telah terbukti menjadi alternatif yang efektif, memastikan bahwa kandidat politik mengandalkan dukungan pemilih daripada patronase elit.
Selain reformasi pendanaan kampanye, peraturan lobi dan undang-undang transparansi hendaknya diperkuat guna mengurangi pengaruh di balik layar dari para pembesar bisnis terhadap legislasi. Di banyak negara, kebijakan dibuat dalam pertemuan rahasia antara politisi dan pelobi perusahaan, yang menghasilkan undang-undang yang menguntungkan orang kaya sambil mengabaikan kebutuhan warga negara biasa. Dengan mensyaratkan transparansi penuh dalam sumbangan politik dan kegiatan lobi, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik dan melemahkan pengaruh oligarki secara diam-diam. Lebih jauh, membatasi jumlah masa jabatan politisi dapat membantu mencegah terbentuknya dinasti politik yang sering bertindak sebagai perpanjangan tangan para elit ekonomi.
Bidang reformasi utama lainnya ialah regulasi media. Di banyak negara, kepemilikan media terpusat di tangan beberapa individu atau perusahaan kaya, yang memungkinkan mereka membentuk opini publik dan menekan narasi yang menantang kekuasaan. Mematahkan monopoli media dan memastikan keberagaman dalam kepemilikan berita dapat mencegah oligarki menggunakan komunikasi massa sebagai alat manipulasi politik dan ekonomi. Pendanaan publik untuk jurnalisme independen, mirip dengan model BBC di Inggris, dapat lebih melindungi media agar tidak menjadi instrumen kepentingan elit. Selain itu, dengan maraknya kampanye misinformasi digital, regulasi yang lebih kuat pada platform media sosial diperlukan untuk mencegah propaganda yang didukung oligarki menyesatkan pemilih dan mendistorsi demokrasi.
Dalam skala global, oligarki mengeksploitasi sistem keuangan transnasional untuk mempertahankan dominasi mereka, sering dengan menyembunyikan kekayaan di surga pajak lepas pantai atau memengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Upaya global yang terkoordinasi untuk menutup celah pajak dan menegakkan transparansi keuangan sangat penting dalam mencegah para miliarder menghindari pajak dan akuntabilitas. Perjanjian internasional terkini, seperti reformasi pajak perusahaan global OECD, merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi penegakannya tetap menjadi tantangan. Demikian pula, mengatur kekuatan perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital dan keuangan, dapat mencegah mereka memberikan pengaruh yang tak terkendali di berbagai negara.
Meskipun reformasi yang diusulkan ini efektif, kaum oligark takkan menyerahkan kekuasaan mereka tanpa perlawanan. Mereka sering menggunakan sumber daya mereka untuk melobi perubahan kebijakan, mendanai kandidat politik yang melindungi kepentingan mereka, dan mengendalikan narasi media yang menghambat upaya reformasi. Oleh karenanya, mempertahankan reformasi ini memerlukan aktivisme publik yang berkelanjutan, penegakan hukum, dan independensi kelembagaan. Masyarakat sipil yang kuat, peradilan yang independen, dan keturutsertaan warga negara, amatlah penting untuk memastikan bahwa reformasi tak dibatalkan seiring berjalannya waktu.
Kendati menghilangkan oligarki sepenuhnya mungkin tak realistis, sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat dapat membatasi dominasi elit melalui regulasi ekonomi, transparansi politik, independensi media, dan kerjasama internasional. Tantangannya bukan hanya dalam merancang reformasi yang efektif, tetapi juga dalam memastikan implementasinya terhadap perlawanan yang tak terelakkan dari elit yang berkuasa. Dengan mengatasi masalah sistemik ini, demokrasi dapat menegaskan kembali prinsip bahwa pemerintah hendaknya melayani banyak orang, bukan segelintir orang yang memiliki hak istimewa.
Sejarah mencatat berbagai gerakan telah berhasil menantang kekuasaan oligarki, membuktikan bahwa kekuasaan yang terpusat bukanlah kekuatan yang tak tergoyahkan. Keberhasilan ini sering berasal dari kombinasi perlawanan rakyat, reformasi kelembagaan, dan pergeseran dinamika kekuatan ekonomi. Meskipun setiap kasus punya keadaan yang unik, semuanya memiliki tema yang sama, yakni aktivisme akar rumput, perlawanan hukum, dan intervensi pemerintah untuk mematahkan cengkeraman kaum elit yang mengakar.
Salah satu contoh perlawanan yang paling dikenal terhadap oligarki ialah Era Progresif di Amerika Serikat (akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20). Selama masa ini, para taipan industri seperti John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, dan J.P. Morgan memegang pengaruh yang sangat besar baik terhadap ekonomi maupun politik. Para elit bisnis ini mengendalikan industri-industri besar, memanipulasi kebijakan pemerintah demi kepentingan mereka, dan mengeksploitasi pekerja tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Namun, protes publik terhadap ketimpangan ekonomi dan korupsi politik menyebabkan serangkaian reformasi progresif yang bertujuan mengurangi kekuatan monopoli dan mesin politik. Tokoh-tokoh penting semisal Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson mempelopori upaya mengatur industri, memecah monopoli melalui undang-undang antimonopoli, dan memperkenalkan reformasi demokratis seperti pemilihan senator secara langsung dan peraturan pendanaan kampanye. Langkah-langkah ini secara signifikan melemahkan pengaruh oligarki ekonomi dan menegaskan kembali pemerintahan yang demokratis di AS.
Contoh serupa dapat ditemukan di Jepang pasca-Perang Dunia II, dimana reformasi besar-besaran membongkar struktur oligarki yang mengakar. Sebelum perang, Jepang didominasi oleh zaibatsu, konglomerat milik keluarga yang kuat yang mengendalikan sebagian besar ekonomi dan mempertahankan hubungan dekat dengan pemerintah. Setelah kekalahan Jepang, pasukan pendudukan yang dipimpin Amerika membongkar dinasti perusahaan ini melalui kebijakan anti-monopoli yang ketat, yang memaksa pembubaran zaibatsu menjadi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan independen. Upaya ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih kompetitif dan adil, mengurangi kekuatan oligarki bisnis, dan mendorong periode pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah model yang lebih inklusif. Sementara Jepang kemudian melihat kebangkitan konglomerat perusahaan baru (keiretsu), restrukturisasi pasca-perang menunjukkan bahwa kekuatan oligarki dapat ditantang melalui intervensi hukum dan ekonomi.
Contoh penting lain dari perlawanan terhadap oligarki terjadi di Korea Selatan selama tahun 1980-an. Selama beberapa dekade, negara itu telah diperintah oleh rezim yang didukung militer yang mempertahankan aliansi dekat dengan chaebol—konglomerat industri besar yang dikendalikan keluarga seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Kebijakan ekonomi pemerintah sebagian besar menguntungkan perusahaan-perusahaan ini sambil menekan hak-hak buruh dan membatasi partisipasi demokratis. Namun, rakyat Korea Selatan, khususnya mahasiswa dan pekerja, memimpin protes dan pemogokan massal yang menuntut demokratisasi. Pada tahun 1987, tekanan ini memuncak dengan diperkenalkannya pemilihan umum yang bebas dan adil, yang menandai dimulainya transisi demokrasi. Meskipun chaebol masih memegang kekuatan ekonomi yang signifikan saat ini, gerakan perlawanan Korea Selatan menunjukkan bahwa mobilisasi rakyat dapat membongkar sistem politik oligarki dan memaksa pemerintah agar menjadi lebih bertanggungjawab kepada warganya.
Amerika Latin juga menjadi contoh masyarakat yang melawan kendali oligarki. Pada awal tahun 2000-an, Bolivia mengalami pemberontakan besar terhadap elit ekonomi dan perusahaan asing. Selama bertahun-tahun, sumber daya alam Bolivia, khususnya pasokan gas dan airnya, dikuasai oleh perusahaan asing dan segelintir elit domestik, yang menyebabkan meluasnya kemiskinan dan ketimpangan. Ketika pemerintah berupaya memprivatisasi air, gerakan massa yang dikenal sebagai 'Perang Air' tahun 2000 meletus, yang menyebabkan protes keras, yang akhirnya memaksa pemerintah membatalkan rencana privatisasi. Beberapa tahun kemudian, gerakan serupa berujung pada terpilihnya Evo Morales, presiden Pribumi pertama Bolivia, yang menasionalisasi industri-industri utama dan mengalihkan kekayaan untuk program-program sosial bagi masyarakat termiskin di negara itu. Meskipun Bolivia telah menghadapi pergolakan politik sejak saat itu, periode ini tetap menjadi contoh kuat perlawanan akar rumput yang berhasil menantang oligarki ekonomi yang mengakar.
Kasus lain yang menarik ialah gerakan kemerdekaan India melawan penjajahan Inggris, yang bukan sekadar perjuangan kedaulatan nasional, melainkan pula perlawanan terhadap oligarki ekonomi dan politik. Kekuasaan Inggris berfungsi sebagai sistem oligarki, dimana elit Inggris dan sekelompok kecil kolaborator India mengendalikan perdagangan, lahan, dan keputusan politik sambil mengeksploitasi mayoritas penduduk. Melalui perlawanan tanpa kekerasan, pembangkangan sipil, dan gerakan swasembada ekonomi yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan yang lainnya, India secara bertahap melemahkan kendali Inggris. Pawai Garam yang terkenal pada tahun 1930 merupakan tantangan langsung terhadap monopoli Inggris atas produksi garam, yang melambangkan kekuatan mobilisasi massa melawan kelas penguasa elit. Kemerdekaan India pada tahun 1947 bukan sekadar kemenangan politik, tetapi juga kemenangan atas oligarki ekonomi yang mengakar, yang telah mendominasi negara tersebut selama berabad-abad.
Meskipun contoh-contoh ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap oligarki itu memungkinkan, contoh-contoh ini juga mengungkap pelajaran penting: reformasi jarang bersifat permanen kecuali lembaga-lembaga terus diperkuat guna mencegah kebangkitan oligarki. Banyak negara yang berhasil menantang kekuasaan oligarki kemudian melihat kembalinya dominasi elit dalam bentuk-bentuk baru, baik melalui konsolidasi perusahaan, dinasti politik, atau pengaruh militer. Realitas ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, kerangka hukum yang mencegah penangkapan elit, dan kerjasama internasional untuk mengatur kekuatan ekonomi dan politik.
Pada akhirnya, perlawanan yang berhasil terhadap oligarki membutuhkan kombinasi mobilisasi publik, tindakan hukum, dan restrukturisasi ekonomi. Baik melalui upaya pendobrakan kepercayaan di Era Progresif, pemberontakan demokrasi di Korea Selatan, atau nasionalisme ekonomi Bolivia, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dapat ditentang ketika masyarakat berkomitmen pada kesetaraan, akuntabilitas, dan pemerintahan yang demokratis," pungkas Cangik.
