"Seratus hari pertama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto diwarnai pujian dan kritikan, dengan survei dan pendapat ahli yang menawarkan beragam perspektif tentang kinerja pemerintahannya," lanjut Semar.
"Survei menunjukkan kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo. Survei Kompas melaporkan bahwa 80,9% responden menyepakati kinerja pemerintahan baru. Lembaga Survei Nasional melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi lagi, yakni 87,5%.
Tingkat persetujuan yang tinggi tersebut dikaitkan dengan 'kebijakan populis', termasuk program makanan bergizi gratis dan keputusan mencabut rencana kontroversial menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).
Pemerintahan Prabowo dipandang berhasil mengendalikan harga beberapa barang penting dan menurunkan tarif penerbangan domestik serta biaya layanan haji. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan perhatian yang tulus dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.
Pemerintah telah mendistribusikan makanan gratis kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui dapur khusus di 26 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, mengatasi stunting, dan merangsang ekonomi lokal.
Kebijakan-kebijakan khusus yang berkontribusi terhadap peringkat persetujuan seperti Program Makanan Bergizi Gratis, sebuah program yang bertujuan menyediakan makanan gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, telah diterima dengan baik. Saat ini program ini berjalan di sekitar 190 kabupaten dan dipandang sebagai langkah positif dalam mengatasi kebutuhan gizi dan merangsang ekonomi lokal; Bantuan Sosial: Pencairan bantuan sosial telah berkontribusi pada sentimen publik yang positif; Penyesuaian Kebijakan PPN: Keputusan untuk membatasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang dan jasa mewah, alih-alih menerapkannya secara luas, merupakan langkah populis yang beresonansi baik dengan publik; Kenaikan Upah Minimum: Pengumuman kenaikan upah minimum Indonesia sebesar 6,5% untuk tahun 2025 dipuji oleh serikat pekerja; Penghapusan Utang untuk Usaha Kecil: Rencana penghapusan utang bagi usaha kecil, yang menghapuskan sekitar 10 triliun rupiah dalam utang macet, telah dilaksanakan; Langkah-langkah ekonomi: Menjinakkan harga beberapa barang penting dan menurunkan tarif penerbangan domestik.
Lantas, apa tantangan-tantangannya?
The Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan pemerintahan Prabowo-Gibran peringkat di bawah rata-rata di berbagai bidang. Celios menunjukkan hal-hal negatif semisal jumlah anggota kabinet yang terlalu banyak, proyek food estate, rencana amnesti pajak, dan pemotongan ruang fiskal dalam mendanai program Makanan Bergizi Gratis. Beberapa pakar meragukan metodologi survei yang menunjukkan kepuasan tinggi, yang menunjukkan bahwa survei tersebut mungkin tak mewakili seluruh spektrum masyarakat.
100 hari pertama Prabowo ditandai oleh perubahan kebijakan dan awal yang tak menentu dari inisiatif makan siang gratis di sekolah, yang menyebabkan kekhawatiran pasar tentang tujuan ekonominya. Beberapa analis percaya bahwa langkah-langkah seperti kenaikan PPN tak banyak membantu mengatasi masalah ekonomi yang lebih besar. Ada kekhawatiran bahwa kelas menengah mungkin akan membayar lebih banyak pajak penghasilan.
Kepercayaan investor asing terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tetap rendah dalam 100 hari pertamanya. Tantangan ekonomi tetap ada, dan beberapa percaya bahwa pemotongan belanja negara dapat merugikan sektor-sektor yang fundamental bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seperti infrastruktur dan pendidikan.
Keputusan Prabowo bergabung dengan blok ekonomi BRICS telah menuai reaksi beragam, dengan beberapa pihak khawatir keputusan ini dapat meningkatkan ketergantungan negara pada China. Prabowo telah mengusulkan penghapusan pemilihan umum langsung daerah, yang memicu kekhawatiran di kalangan pembela demokrasi dan pemerhati hak asasi manusia.
Presiden Prabowo memandang ekonomi sebagai bidang dimana nilai-nilai moral dan etika diuji. Ia mempertanyakan makna kemajuan jika hanya dinikmati oleh sedikit orang, atau makna pertumbuhan ekonomi jika hanya memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang Prabowo sebagai orang yang 'people-oriented' atau People-centric Policies menurut the Seven Stones, yang menyebabkan tingginya tingkat persetujuan. Inisiatif semisal program makanan bergizi gratis, bantuan sosial, dan penghapusan utang bagi usaha kecil telah dipandang positif oleh banyak pihak. Kenaikan upah minimum Indonesia sebesar 6,5% di tahun 2025 dipuji oleh serikat pekerja.
Beberapa ahli meragukan metodologi survei yang menunjukkan kepuasan tinggi, yang menunjukkan bahwa survei tersebut mungkin tak mewakili seluruh spektrum masyarakat. Ada kemunduran dan inefisiensi dalam pelaksanaan program makan siang sekolah gratis, termasuk kekhawatiran tentang nilai gizi dan monotonnya makanan, serta laporan keracunan makanan dan kendala logistik.
Beberapa analis percaya bahwa kebijakan seperti menaikkan PPN, bahkan dengan batasan, tak banyak membantu mengatasi masalah ekonomi yang lebih besar dan mungkin berdampak secara tidak proporsional pada kelas menengah. Ketidakpastian yang diciptakan oleh perubahan kebijakan, seperti pembalikan kenaikan PPN, mungkin telah mengguncang beberapa investor, yang menunjukkan bahwa pasar tak sepenuhnya mempercayai Prabowo. Beberapa kritikus berpendapat bahwa banyak program subsidi yang berkelanjutan terutama menyasar mereka yang berada pada tingkat pendapatan terendah, sementara mereka yang berada sedikit di atas ambang tersebut masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Para kritikus mengekspresikan beberapa kekhawatiran mengenai peran menteri 'second-hand' (menteri yang ditunjuk dari pemerintahan Jokowi) dalam kabinet Prabowo. Para analis berspekulasi bahwa Prabowo mengangkat kembali beberapa menteri dari kabinet Jokowi untuk membalas dukungan Jokowi terhadap Prabowo selama pemilihan presiden. Ada persepsi bahwa Prabowo ingin menepati janji yang dibuat kepada presiden yang akan lengser. Ada kemungkinan juga bahwa Prabowo berusaha menjauhkan sekutu dari pendahulunya dengan menjadi pelindung mereka, setidaknya untuk saat ini.
Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengangkatan loyalis, baik yang baru maupun yang lama, ke posisi kabinet oleh Prabowo membahayakan profesionalisme secara keseluruhan. Ada kekhawatiran bahwa para menteri mungkin akan lebih sibuk menjaga aliansi dan posisi politik mereka daripada melaksanakan reformasi penting. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi tatakelola, dimana isu-isu penting diabaikan demi menjaga keseimbangan politik dalam kabinet.
Melibatkan banyak menteri, termasuk dari pemerintahan sebelumnya, berkontribusi pada kabinet yang terlalu besar, yang menimbulkan risiko bagi pembuatan kebijakan yang koheren dan efisien. Mengelola tuntutan yang saling bersaing dari kelompok yang begitu besar dan berpotensi menimbulkan perpecahan akan menjadi tantangan utama. Beberapa pengamat politik menganggap tidak praktis menurunkan tim yang begitu besar dan birokrasi baru mungkin akan tercipta.
Keputusan Presiden Prabowo mengangkat kembali beberapa menteri dari pemerintahan sebelumnya, berbarengan dengan pengangkatannya, telah menimbulkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia. Mengingat latarbelakang beberapa orang yang ditunjuk dan retorika mereka, ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo akan terus tak peduli dengan upaya mempromosikan hak asasi manusia dan menangani pelanggaran masa lalu.
Presiden Prabowo diminta agar secara ketat memantau kinerja kabinetnya dan memperketat disiplin fiskal pemerintah guna memastikan efektivitas. Karena sebagian besar partai menjadi bagian dari kabinet, tampaknya takkan ada telaah yang signifikan terhadap eksekutif yang kuat, yang diharapkan akan dimiliki oleh Presiden Prabowo.
Sebelum menutup sesi ini, bolehkan daku bercerita. Dalam sebuah langkah yang membuat para analis politik bingung dan para komedian memoles lelucon mereka, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mengungkap perebutan kekuasaan terbarunya: paket perluasan 'Oops, I did it again!' Sumber mengatakan bahwa DPR, yang merasa kurang dihargai, memutuskan sudah saatnya mendiversifikasi portofolionya, yang sebelumnya terbatas pada pembuatan undang-undang dan sesekali tidur siang disepanjang debat-debat penting. Aturan baru ini memungkinkan DPR mengevaluasi dan berpotensi 'menata ulang' posisi-posisi kekuasaan, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi hingga pedagang bakso setempat. Ketika ditanya tentang alasan lonjakan kewenangan yang tiba-tiba ini, seorang juru bicara DPR menyatakan, 'Kami cuma ingin memastikan semua orang bekerja dengan potensi terbaiknya. Lagian, siapa sih yang lebih memahami politik Indonesia dibanding kami?'
Para kritikus mempertanyakan, dengan mengatakan DPR mencoba menjadi 'sistem paralel' yang mirip dengan novel pilih-petualangan-sendiri, dimana mereka dapat memilih semua pilihan. Media sosial dipenuhi meme satire, dengan satu gambar yang sedang ngetren, yang menggambarkan anggota DPR mengenakan kostum superhero, jubah, dan masih banyak lagi.
Langkah ini juga memicu kekhawatiran tentang kebebasan berbicara, dengan banyak orang khawatir bahwa mengkritik DPR kini dapat digolongkan sebagai tindak pidana berat yang dapat dihukum dengan sesi karaoke wajib. Seorang analis politik berkomentar, 'Sepertinya mereka menantang kita supaya mengolok-olok mereka. Ookeh, tantangan diterima!"
Tapi tunggu dulu, masih ada lagi! Orang dalam berbisik bahwa DPR sekarang menawarkan 'jalur cepat' untuk posisi-posisi kunci pemerintahan. Dengan 'sumbangan kecil' (sumber mengatakan tarif yang berlaku adalah armada Avanza), calon pejabat dapat menghindari hal-hal yang merepotkan seperti prestasi dan kualifikasi dan mendapatkan rekomendasi terjamin dari DPR. 'Ini semua tentang penyederhanaan proses,' seorang sumber DPR mengaku, 'Anggap saja ini 'Demokrasi sebagai Layanan.'
Disklaimer: Ini adalah karya satire. Segala kemiripan dengan kejadian atau orang sebenarnya, murni kebetulan... atau memang iyya? Selain itu, Avanza digunakan untuk tujuan ilustrasi saja. Kendaraan lain, dapat diterima.
Sebagai penutup, mari kita renungkan tembang dolanan berikut ini,
Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan
[Kepala gundul mencangkul, sembarangan]
Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan
[Memikul bakul nasi di atas kepala, asal-asalan]
Wakul ngglimpang segane dadi sak latar.
[Bakulnya tergelimpang, nasinya tumpah sepekarangan]
Meski liriknya tampak sederhana, tembang ini mengandung kearifan rakyat, pelajaran bagi mereka yang memimpin. Tembang ini bercerita tentang seorang pemimpin yang kehilangan mahkotanya, juga kehilangan kehormatannya, menjadi jumawa, dan melupakan kepercayaan suci yang diberikan kepadanya. Ia bagaikan orang yang membawa bakul nasi di atas kepalanya, lambang beratnya tanggungjawab yang dipikulnya. Jika ia goyah, bila ia ceroboh atau sombong, bakulnya bakalan jatuh. Dan ibarat nasi yang berserakan, begitu tertumpah di tanah, kepercayaan itu hilang, tak dapat dikembalikan. Amanah seorang pemimpin yang sombong dan mengabaikan tugasnya, takkan bertahan lama; semua yang telah dipercayakan kepadanya akan hancur berkeping-keping. Wallahu a'lam."
