Catatan Warung Kopi tentang Kursi Penasihat yang Lowongannya Tak Terdengar
Jumat pagi, 23 Oktober 2026, kopiku datang bersama sebuah dokumen yang berpindah dari ponsel ke ponsel. Di meja sebelah, seorang pemuda berkemeja rapi sedang membuka map plastik berisi ijazah asli dan beberapa fotokopi yang sudah dilegalisir, bersiap untuk wawancara kerja pukul sepuluh. Sementara di layar-layar ponsel para pelanggan, yang ramai dibicarakan adalah selembar lampiran bernama Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli. Isinya sembilan nama. Dua di antaranya, menurut lampiran yang beredar, adalah Barbarossa Muhammad Farros pada urutan kedua dan Gibran Muhammad Fawwaz pada urutan ketujuh, yang disebut sebagai putra kandung sang menteri sendiri. Surat keputusan itu, menurut pemberitaan, ditandatangani langsung oleh beliau.
Supaya tidak ada yang bingung, perlu diperkenalkan dulu siapa sang menteri. Ia adalah Mochamad Irfan Yusuf, yang lebih akrab disapa Gus Irfan. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1962, ia adalah putra KH Yusuf Hasyim dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari. Sejak 1989 ia menjabat Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren warisan keluarganya, dan kemudian dikenal pula sebagai politikus Partai Gerindra. Pada Oktober 2024, ia dilantik memimpin Badan Penyelenggara Haji pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji dan Umrah, yang pertama dalam sejarah Indonesia, ketika badan itu ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Rekam jejak semacam itu tentu bukan perkara kecil, dan justru karena itulah publik berharap banyak.
Mari kita pinjam warung ini untuk memahami duduk perkaranya. Bayangkan sebuah warung besar bernama Kementerian Haji dan Umrah, yang mengurus perjalanan suci jutaan orang yang menabung puluhan tahun untuk berangkat. Pemilik warung tentu membutuhkan penasihat, sebab urusan sebesar itu tak mungkin ditanggung seorang diri. Maka dicarilah orang-orang yang paling cakap dan paling tepercaya. Sejauh yang terbaca dalam pemberitaan, mekanisme seleksi dan kualifikasi para penasihat itu belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Dan penasihat yang paling mudah dijangkau adalah yang tinggal di kamar sebelah. Nasihat dari kamar sebelah, kita tahu, jarang berbeda pendapat dengan yang dinasihati, sebab makan malamnya sama.
Tentu sang menteri tidak diam. Dalam penjelasannya, beliau menyebut bahwa jumlah penasihat di kementeriannya masih di bawah batas yang diizinkan: dari tiga jatah staf khusus ia mengambil satu, dari lima jatah tenaga ahli ia mengambil empat. Ia juga menyebut kementeriannya kekurangan orang pada awal pembentukan, sementara kebutuhannya sekitar tujuh ribu pegawai, dan bahwa anak serta santrinya membantu membangun lembaga itu tanpa diminta. Penjelasan semacam ini patut didengar dengan telinga yang adil. Seorang pengamat yang mengkritiknya pun, menurut pemberitaan, menilai tidak ada aturan formal yang jelas dilanggar, dan yang dipersoalkan adalah etika serta potensi konflik kepentingan. Di situlah ironinya. Tidak melanggar aturan dan pantas adalah dua kata yang sering tak seiring sejalan. Jatah kursi yang belum penuh bukan berarti anggota keluarga boleh mengisinya. Di warung mana pun, kursi kosong bukan undangan bagi keluarga pemilik untuk duduk, melainkan kesempatan bagi orang lain untuk diuji.
Soal imbalan, ada simpang siur yang menarik. Sebuah poster yang beredar luas menyebut angka gaji belasan juta rupiah per bulan beserta fasilitas mobil dinas dan bahan bakar, sedangkan sang menteri, menurut pemberitaan, menyatakan bahwa kedua putranya tidak digaji. Biarlah dokumen anggaran yang menjawab mana yang benar, dan semoga dijawab dengan terang. Satire tak perlu menambah angka yang belum teruji. Namun, andaikan benar tanpa gaji, pertanyaannya tetap tidak hilang. Imbalan tidak selalu berbentuk rupiah. Sebuah surat keputusan resmi adalah mata uang yang lain: ia membuka pintu rapat, memberi akses pada informasi, dan menempelkan nama pada sebuah kewenangan. Relawan murni biasanya tak memerlukan stempel negara untuk membantu. Stempel punya nilai tersendiri, dan nilai itu tak selalu bisa dihitung dalam rupiah. Lalu ada pertanyaan kecil yang pasti diajukan tukang parkir di depan warung, dan tak bisa dijawab dengan senyum. Jika benar tanpa gaji, apakah nasi bungkus di siang hari dan ongkos pulang-pergi para penasihat itu mereka tanggung sendiri, seperti relawan yang membawa bekal dari rumah? Ataukah ada pos-pos lain bernama uang makan, uang transport, dan biaya operasional, yang menjaga agar kata tanpa gaji tetap terasa nyaman? Kopinya boleh saja gratis, tetapi gelas, gula, dan listriknya tetap datang dari kas warung. Diriku sendiri tak tahu jawabannya, dan tidak ingin menebak. Biarlah dokumen anggaran dan lembaga pemeriksa keuangan yang menjawab, sebab uang yang dipakai bukan uang pribadi sang pemilik, melainkan uang para pelanggan yang menabung puluhan tahun.
Di meja-meja warung, percakapan pagi itu berpindah cepat dari dokumen ke wajah-wajah. Seorang bapak tukang ojek bertanya berapa banyak anak muda yang pekan ini membawa map plastik berisi ijazah asli, mengantre dengan jantung berdebar, lalu ditolak dengan sopan karena kursi yang mereka incar sudah diisi orang yang lebih dikenal. Pemuda di meja sebelahku melirik mapnya sekali lagi. Ia membawa ijazah, transkrip, dan surat keterangan sehat. Tak seorang pun pernah memintanya membawa surat keterangan sebagai anak seseorang. Mungkin di sanalah rasa pahit warung ini bermula: bukan pada besar kecilnya jabatan, melainkan pada kenyataan bahwa pintu paling lebar sering terbuka bagi mereka yang tak perlu mengetuk.
Padahal urusan yang diurus warung ini bukan sembarang urusan. Dana dan harapan jutaan calon jamaah, yang menunggu giliran bertahun-tahun, dipercayakan kepada sebuah kementerian yang baru lahir. Orang yang mengurus perjalanan suci semestinya amat berhati-hati menjaga jarak antara kepentingan keluarga dan kepentingan umat. Bukan karena anak-anaknya pasti tidak cakap, melainkan karena kepercayaan publik tak dibangun dari keyakinan bahwa seseorang cakap, tetapi dari kemampuan membuktikannya di hadapan semua orang. Pejabat yang menunjuk keluarganya sendiri dan meminta publik percaya bahwa mereka mampu sedang meminta publik membayar dengan kepercayaan yang belum sempat ia tabung.
Jalan keluarnya sederhana, dan tak perlu menunggu siapa pun marah. Buka seleksi tenaga ahli secara terbuka, umumkan kualifikasi dan alasannya, lalu biarkan mereka yang memang cakap, termasuk putra-putra sang menteri bila memang demikian, membuktikan diri di antara para pelamar lain. Jika yang diinginkan sekadar membantu dengan tulus, mereka bisa terus melakukannya sebagai relawan tanpa surat keputusan. Dan bila surat keputusan itu tetap dipertahankan, tunjukkan dasar kompetensi, mekanisme pemilihan, serta pernyataan bebas konflik kepentingan yang bisa ditelaah publik. Cahaya jarang merugikan mereka yang tak menyembunyikan apa pun, dan karena itu, seharusnya tak ada alasan untuk takut pada lampu.
Pelan-pelan, kuhabiskan kopiku. Di luar, pemuda berkemeja rapi itu melintas dengan map plastik di tangannya, melangkah menuju sebuah pintu yang entah bagaimana tak pernah terbuka lebar untuknya. Kupandangi sampai ia menghilang di tikungan. Kopi yang paling pahit, pikirku, bukanlah yang diseduh terlalu lama, melainkan yang diminum sambil melihat kursi-kursi penting di negeri ini diisi dari meja makan yang sama. Dan bila para penasihat adalah orang-orang yang sama, yang menaruh sendok di meja makan sang pemilik, rakyat tak lagi bertanya siapa yang paling pintar. Rakyat bertanya, dengan suara pelan namun tak lagi bisa diaduk, siapa sebenarnya yang berhak bertanya. Dan mungkin jawabannya, "I want it that way!"
