Di Kantor Sertifikat Kehidupan, pagi selalu dimulai dengan bunyi stempel. Bunyinya berirama, bagai detak jantung sebuah birokrasi yang yakin dirinya sehat. Warga mengantre sejak subuh di lorong panjang berlantai ubin kusam, masing-masing menggenggam selembar kertas yang diselipkan hati-hati di balik map plastik, seolah kertas itu bayi yang baru lahir. Mereka semua ingin naik ke “lorong tinggi”, tempat orang-orang yang dipercaya mengurus nasib banyak orang. Tiket masuknya hanya satu: bukti bahwa mereka pernah menapaki tangga pendidikan.
Para petugas di kantor itu dikenal amat teliti. Setiap kertas diperiksa dengan kaca pembesar, dibolak-balik di bawah lampu meja, diterawang menghadap cahaya untuk melihat apakah ada tanda air yang menyeleweng. Tanda tangan dicocokkan, stempel dicium nyaris seperti anggur tua, dan pemeriksaan diulang tiga kali oleh tiga orang yang tak boleh saling berbisik. Seorang ibu pernah ditolak karena ujung kertasnya sobek sebesar biji jagung. Seorang pemuda diminta pulang karena tinta stempelnya dianggap “kurang meyakinkan”. Tidak ada yang protes, sebab semua orang tahu aturan main kantor itu: kertas adalah kebenaran, dan kebenaran harus diperiksa sampai pegal.
Maka kontrasnya terasa menyengat ketika, pada suatu hari, sebuah kertas tertentu tiba di loket.
Kertas itu dibawa oleh seorang tokoh dari keluarga besar di istana. Tidak ada yang menyebut namanya, dan memang tidak perlu, sebab di kantor itu nama selalu hadir lebih dulu daripada orangnya. Begitu kertas itu menyentuh meja, sesuatu yang ganjil terjadi pada para petugas. Kacamata mereka serentak berkabut. Kaca pembesar yang biasanya sigap mendadak terasa berat, dan lampu meja, yang pada kertas-kertas lain dinyalakan secepat kilat, kali ini seperti kehabisan semangat.
“Tidak ada keraguan,” kata seorang petugas, tanpa menunduk. “Tidak ada laporan,” sambung yang lain. “Tidak ada kondisi khusus yang menuntut klarifikasi,” tutup yang ketiga, dengan nada seorang pelayan restoran yang menegaskan bahwa dapur tidak mungkin salah. Di kantor itu, keraguan bukanlah sesuatu yang harus dicari; keraguan hanya muncul bila diundang secara resmi, lengkap dengan surat, nomor agenda, dan stempel basah. Selama undangan itu belum datang, keraguan dianggap tidak ada, sebagaimana hantu dianggap tidak ada selama tidak ada yang berani menyebut namanya.
Warga di antrean berikutnya menyaksikan semua ini dengan mata yang bergantian menatap kertas mereka sendiri dan kertas yang disambut dengan hormat itu. Si ibu yang ujung kertasnya sobek sebesar biji jagung tiba-tiba merasa kertasnya bukan lagi dokumen, melainkan barang bukti.
Orang-orang mulai menggali cerita lama. Konon, di kantor itu ada satu pasal yang datang malam-malam. Ia tidak tercantum dalam daftar undangan, tidak menyapa siapa pun di ruang rapat, tidak ikut berdebat di meja panjang, tetapi pagi harinya ia sudah duduk di kursi yang paling penting, memandang sekeliling dengan tenang seperti tamu yang merasa rumah itu miliknya. Pasal itu mengatur bahwa untuk urusan tertentu, selembar bukti pendidikan tertentu boleh tidak ditunjukkan.
Para penghuni kantor membantah cerita itu dengan gigih. Rapat, kata mereka, berlangsung terbuka; pintunya kaca, siapa pun boleh melihat dari luar. Tentu saja tidak ada yang menjelaskan bahwa kaca itu buram oleh embun, bahwa tirainya tebal, dan bahwa ruang rapat paling ramai justru pada jam ketika pintu depan sudah dikunci. Pintu kaca di Kantor Sertifikat Kehidupan memang indah: ia membuat orang yakin bahwa mereka bisa melihat ke dalam, sampai mereka mencoba masuk.
Karena kantor itu tidak bisa mengawasi dirinya sendiri, dibangunlah sebuah pos di sampingnya, dihuni para penjaga gerbang. Tugas mereka sederhana dan mulia: memastikan para petugas menjalankan aturan yang sama kepada semua orang. Para penjaga gerbang ini punya kewenangan, punya seragam, punya meja lebar, dan, konon, punya sedikit kesabaran yang kadang terlalu panjang.
Ketika kabar tentang kertas yang tidak diterawang itu sampai ke telinga mereka, para penjaga gerbang tidak bergegas. Mereka mengangguk, menyeruput teh, lalu berkata bahwa mereka menunggu laporan. Sesudah laporan masuk, mereka berkata bahwa mereka menunggu bukti. Sesudah bukti datang, mereka berkata bahwa mereka menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat, sebagaimana diketahui semua birokrat berpengalaman, adalah makhluk pemalu yang jarang muncul di hadapan mereka yang membutuhkannya.
Pada pekan kedua Oktober, dua hari berturut-turut, datanglah sebuah kantor hukum dan sebuah yayasan yang berlambang timbangan. Mereka tidak membawa spanduk dan tidak berteriak. Mereka hanya membawa berkas pengaduan yang disusun rapi, ditujukan kepada para pengurus kantor perizinan sekaligus kepada para penjaga gerbangnya, dengan satu tuduhan yang dibungkus bahasa etik: bahwa syarat tangga pendidikan dan jalan menuju lorong tinggi bagi tokoh dari istana itu ditangani tidak sebagaimana mestinya. Tuduhan, perlu dicatat, tetaplah tuduhan; para terlapor berhak membantahnya, dan sebagian memang sudah membantah.
Menariknya, ketika pertanyaan sampai kepada para penjaga gerbang, apakah mereka siap ikut diperiksa, mereka menjawab dengan ringan, “Monggo saja.” Silakan saja. Jawaban itu terdengar lapang dada, bahkan murah hati, seperti tuan rumah yang mempersilakan tamu melihat-lihat kamar tidurnya setelah menyapu semua yang tidak ingin dilihat. Satirnya bukan terletak pada keberanian menghadapi aduan. Satirnya terletak pada kenyamanan sebuah lembaga ketika pengawasan akhirnya berbalik menatap dirinya sendiri, dan ia mendapati bahwa ruangan itu ternyata cukup luas untuk berpura-pura santai.
Di ujung lorong yang paling sepi, ada sebuah ruangan yang jarang dikunjungi, bernama Dewan Kehormatan. Isinya hanya meja panjang, beberapa kursi, dan sebuah cermin besar yang masih dibungkus kain. Ke ruangan inilah berkas pengaduan itu dikirim, sebab di sinilah para penjaga aturan diminta memeriksa apakah mereka sendiri tunduk pada aturan.
Para pengadu menatap cermin itu dengan harap-harap cemas. Cermin itu baru mulai dipasang, kainnya baru separuh dibuka, dan di permukaannya kabut yang sama dengan kabut di kacamata para petugas masih menempel tebal. Tidak ada yang tahu apakah cermin itu akan memantulkan wajah dengan jujur atau hanya memantulkan wajah yang paling nyaman dilihat. Tidak ada vonis di sini, dan memang tidak sepatutnya ada sebelum kabut itu dilap. Yang ada hanyalah sebuah ujian: apakah sebuah lembaga mampu memandang dirinya setajam ia memandang kertas milik orang lain.
Sementara itu, di loket, antrean tetap panjang. Stempel tetap berbunyi, kaca pembesar tetap menyala untuk kertas-kertas kecil milik warga, dan ibu dengan kertas yang sobek sebesar biji jagung itu masih menunggu giliran, tak tahu bahwa di ruangan lain, di balik pintu kaca yang buram, sedang dipertanyakan apakah kantor ini masih layak disebut kantor.
Pelajaran dari kisah ini sederhana, dan itulah yang membuatnya pahit. Sebuah kertas tidak menjadi suci karena siapa pemiliknya. Ia menjadi bermartabat justru karena berani diperiksa oleh siapa pun, kapan pun, tanpa kabut di kacamata dan tanpa embun di pintu kaca. Kertas yang dikecualikan dari pemeriksaan tidak sedang dilindungi; ia sedang dicurigai oleh semua orang yang diam-diam menghitung berapa banyak kertas lain yang diperiksa lebih keras karena ia dibiarkan lolos.
Dan di situlah demokrasi diuji, bukan pada siapa yang boleh masuk lewat pintu, melainkan pada siapa yang berani membuka pintu ketika ada yang mengetuk. Sebab pada akhirnya, kertas tetap kertas. Yang membuatnya berharga adalah kejujuran tangan yang berani menyalakan lampu meja, bahkan ketika yang tergeletak di bawahnya adalah kertas orang besar.
Catatan: Tulisan ini adalah karya satire dan alegori. Kantor, petugas, dan tokoh di dalamnya fiktif. Dugaan pelanggaran etik yang menjadi latar telah dibantah oleh pihak terlapor dan belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang.
