Dua orang pialang lagi ngobrol di bursa. Pialang A: "Apa persamaan antara duit 'ama rahasia?"
Pialang B: "Keduanya sama-sama susah dipegang, apalagi kalo pada rebutan!"
Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang membuatnya kurang menarik bagi investor asing dibanding dengan negara-negara semisal Thailand dan Vietnam. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan tinjauan teoritis terlebih dahulu.
Dalam The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (2017, Oxford University Press), John Baylis, Patricia Owens, dan Steve Smith membahas bagaimana globalisasi telah mengubah interaksi ekonomi antarnegara. Mereka menyoroti keterkaitan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan arus modal. Mereka menjelaskan bahwa berbagai faktor membentuk sistem ekonomi global.
- Liberalisasi Perdagangan: Pengurangan tarif dan hambatan perdagangan telah memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih besar. Liberalisasi ini mendorong negara-negara agar menarik investasi asing langsung (FDI, Foreign Domestic Investment) lantaran mereka berusaha berintegrasi ke pasar global.
- Pasar Keuangan: Pertumbuhan pasar keuangan global memungkinkan pergerakan modal yang cepat lintas batas. Investor semakin mencari peluang di pasar negara berkembang, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor semisal suku bunga, stabilitas mata uang, dan prospek pertumbuhan ekonomi.
- Perusahaan Multinasional (MNC, Multi National Corporation): MNC memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi global. Investasi mereka dapat mempengaruhi perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja, tetapi mereka juga membawa tantangan terkait praktik ketenagakerjaan dan standar lingkungan.
Para penulis mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mempengaruhi iklim investasi di berbagai negara:
- Stabilitas Politik: Lingkungan politik yang stabil sangat penting untuk menarik investasi asing. Investor mencari jaminan bahwa investasi mereka terlindungi dari risiko yang terkait dengan pergolakan politik, seperti perubahan pemerintahan, kerusuhan sipil, atau perampasan aset.
- Lingkungan Regulasi: Kerangka regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting bagi menumbuhkan kepercayaan investor. Ini termasuk undang-undang yang transparan mengenai operasi bisnis, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, dan standar lingkungan. Negara-negara yang menyederhanakan proses birokrasi dan mengurangi birokrasi membuat iklim investasi yang lebih menguntungkan.
- Kebijakan Ekonomi: Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi—seperti pembangunan infrastruktur, insentif pajak bagi investor asing, dan dukungan terhadap inovasi—dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik suatu negara untuk investasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang baik, yang memastikan inflasi rendah dan nilai tukar mata uang yang stabil berkontribusi pada lingkungan investasi yang dapat diprediksi.
- Kerangka Hukum: Sistem hukum yang kuat, yang melindungi hak milik dan menegakkan kontrak sangat penting bagi kepercayaan investor. Investor perlu jaminan bahwa investasi mereka akan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh negara.
- Ukuran pasar dan potensi pertumbuhan: Ukuran pasar domestik dan potensi pertumbuhannya dapat mempengaruhi keputusan investasi. Pasar yang lebih besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menarik lebih banyak investasi asing langsung sebab perusahaan berupaya memanfaatkan permintaan konsumen.
- Faktor Budaya (sikap terhadap investasi asing): Persepsi budaya mengenai investasi asing dapat mempengaruhi kemauan penduduk lokal menerima bisnis asing. Masyarakat yang memandang investasi asing secara positif cenderung membuat suasana yang ramah bagi perusahaan internasional.
- Kualitas Infrastruktur: Kualitas infrastruktur—seperti jaringan transportasi, utilitas, dan sistem komunikasi—mempengaruhi efisiensi operasional bisnis. Infrastruktur yang dikembangkan dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi.
- Kondisi Pasar Tenaga Kerja: Kualitas dan ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor penting. Negara-negara dengan tenaga kerja terampil dapat menarik industri yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus. Hubungan ketenagakerjaan yang stabil dan undang-undang ketenagakerjaan yang adil berkontribusi pada lingkungan bisnis yang kondusif.
Faktor-faktor ini secara kolektif membentuk iklim investasi internasional di berbagai negara. Dengan mengatasi tantangan yang terkait dengan stabilitas politik, kerangka regulasi, kebijakan ekonomi, perlindungan hukum, sikap budaya, kualitas infrastruktur, dan kondisi pasar tenaga kerja, negara-negara dapat meningkatkan daya tarik mereka bagi investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam "Foreign Direct Investment and Development: The New Policy Agenda for Developing Countries and Economies in Transition," Theodore H. Moran mengeksplorasi peran multifaset dari investasi langsung asing (FDI) dalam membentuk lingkungan ekonomi sebuah negara. Diterbitkan pada tahun 2013 oleh Peterson Institute for International Economics, karya ini menelaah bagaimana FDI bertindak sebagai katalisator bagi pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang dan ekonomi dalam masa transisi.
Moran menekankan bahwa FDI bukan sekadar sumber modal; FDI berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang kuat. Salah satu peran utama FDI ialah kemampuannya menyediakan sumber daya keuangan yang sangat dibutuhkan bagi negara-negara yang mungkin kekurangan tabungan domestik yang cukup. Masuknya modal ini dapat diarahkan ke pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, dan perluasan industri, yang semuanya penting untuk meningkatkan kapasitas produksi sebuah negara.
Selain itu, FDI membawa serta teknologi canggih dan keahlian manajerial yang dapat meningkatkan industri lokal secara signifikan. Tatkala perusahaan multinasional berinvestasi di negara tuan rumah (host country), mereka sering memperkenalkan praktik dan proses inovatif yang dapat diadopsi oleh perusahaan lokal. Transfer pengetahuan ini tak cuma meningkatkan produktivitas, tapi juga menumbuhkan budaya inovasi dalam ekonomi lokal, yang dapat mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Moran juga menyoroti peran FDI dalam menciptakan lapangan kerja. Investor asing biasanya mendirikan perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat penganggurannya diperkirakan tinggi. Selain itu, lapangan kerja yang tercipta oleh perusahaan asing kerapkali disertai dengan upah dan kondisi kerja yang lebih baik dibanding dengan perusahaan lokal, sehingga meningkatkan standar hidup secara keseluruhan.
Aspek penting lain yang dibahas oleh Moran ialah dampak FDI terhadap perdagangan. Investasi asing kerapkali menghasilkan peningkatan ekspor karena perusahaan multinasional memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal untuk memproduksi barang bagi pasar internasional. Hal ini tak semata meningkatkan neraca perdagangan negara tuan rumah, namun pula mengintegrasikannya lebih dalam ke dalam ekonomi global.
Akan tetapi, Moran tak menghindar dari menghadapi tantangan yang terkait dengan FDI. Ia mencatat bahwa meskipun investasi asing dapat mendatangkan banyak manfaat, hal tersebut juga dapat menyebabkan ketergantungan pada modal dan pengaruh eksternal. Ada risiko bahwa perusahaan lokal akan kesulitan bersaing dengan perusahaan multinasional besar, yang berpotensi menghambat kewirausahaan domestik.
Kesimpulannya, analisis Theodore H. Moran dalam "Foreign Direct Investment and Development" menggarisbawahi peran penting yang dimainkan FDI dalam membentuk lanskap ekonomi negara-negara, khususnya negara-negara berkembang. Dengan menyediakan modal, teknologi, dan kesempatan kerja, FDI berfungsi sebagai mesin penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, FDI juga memerlukan pertimbangan kebijakan yang cermat untuk memastikan bahwa manfaatnya dimaksimalkan sekaligus mengurangi potensi kerugiannya.
Dari sudut pandang Theodore H. Moran dalam "Foreign Direct Investment and Development," dinamika penanaman modal asing (FDI) sesungguhnya dapat sangat bervariasi, tergantung pada sifat penanaman modal dan praktik negara yang menanamkan modalnya. Meskipun FDI secara umum dipandang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja, ada beberapa contoh dimana FDI mungkin tak menghasilkan manfaat yang diharapkan bagi negara tuan rumah.
Contoh yang relevan dari hal ini dapat diamati dalam investasi infrastruktur China di Indonesia. Meskipun investasi ini sering dibingkai sebagai peluang bagi pembangunan, terkadang investasi ini tak memberikan keuntungan substansial bagi negara tuan rumah. Salah satu aspek penting yang ditekankan Moran adalah pentingnya transfer teknologi dan keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai komponen penting dari FDI yang menguntungkan. Namun, dalam banyak kasus yang melibatkan investasi China, khususnya dalam proyek infrastruktur besar, ada kecenderungan bagi perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja mereka daripada mempekerjakan pekerja lokal.
Praktik ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut. Dikala perusahaan asing mengimpor tenaga kerjanya, mereka membatasi peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini tak hanya mempengaruhi tingkat ketenagakerjaan, tetapi juga membatasi potensi pengembangan keterampilan di antara penduduk lokal. Tiadanya keterlibatan tenaga kerja lokal berarti bahwa transfer pengetahuan dan teknologi yang diantisipasi tak terjadi sejauh yang akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat mengarah pada situasi dimana negara tuan rumah menjadi terlalu bergantung pada keahlian dan sumber daya asing, yang melemahkan kemampuannya membangun ekonomi yang mandiri. Kurangnya keterlibatan lokal yang substansial dalam proyek-proyek ini mengurangi potensi membina industri dan kewirausahaan dalam negeri, yang sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Selain itu, kendati investasi infrastruktur sering disebut-sebut sebagai hal yang penting bagi kemajuan ekonomi, jika tak sejalan dengan kebutuhan dan kapasitas strategis negara tuan rumah, dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tak efisien. Misalnya, proyek yang mengutamakan keuntungan langsung daripada tujuan pembangunan jangka panjang dapat memperburuk tantangan yang ada alih-alih meringankannya.
Jadi, dari sudut pandang analisis Moran, meskipun FDI berpotensi mendorong pertumbuhan dan pembangunan, penting untuk menilai bagaimana investasi ini disusun dan dilaksanakan. Kasus investasi infrastruktur China di Indonesia menggambarkan bahwa tanpa keterlibatan yang berarti dengan tenaga kerja lokal dan komitmen sejati terhadap transfer teknologi, investasi tersebut takkan bisa memberikan manfaat yang dijanjikan kepada negara tuan rumah. Hal ini menyoroti pentingnya menyusun kebijakan yang memastikan investor asing memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal sekaligus mendorong hasil pembangunan berkelanjutan.
Ada beberapa contoh dimana investasi langsung asing (FDI) belum menghasilkan manfaat yang diharapkan bagi negara tuan rumah. Di berbagai negara Afrika, perusahaan pertambangan asing telah mengekstraksi sumber daya alam yang berharga, semisal emas, berlian, dan mineral. Meskipun investasi ini dapat mendatangkan pendapatan yang berarti bagi pemerintah tuan rumah, investasi ini seringkali tak mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Contoh, operasi pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, yang mempengaruhi pertanian dan pasokan air setempat. Degradasi ini dapat berefek merugikan jangka panjang pada mata pencaharian penduduk sekitar. Banyak perusahaan pertambangan asing mendatangkan tenaga kerjanya atau mempekerjakan tenaga kerja terampil dari negara lain, yang mengakibatkan minimnya penciptaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Praktik ini membatasi potensi pengembangan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat tuan rumah.
Industri tekstil dan garmen di Bangladesh telah menarik investasi asing yang besar karena biaya tenaga kerjanya yang rendah. Namun, manfaat yang diharapkan beragam. Banyak perusahaan asing dikritik karena praktik ketenagakerjaan yang buruk, termasuk upah rendah, kondisi kerja yang tak aman, dan jam kerja yang panjang. Eksploitasi ini dapat menyebabkan keresahan sosial dan tak memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.
Meskipun industri ini menghasilkan pendapatan ekspor yang signifikan, sebagian besar produksi bernilai tambah (semisal desain dan pencitraan merek) terjadi di luar Bangladesh. Hal ini membatasi kemampuan negara tersebut mengembangkan merek tekstilnya dan mengurangi ketahanan ekonomi jangka panjangnya.
Investasi asing di lahan pertanian di negara-negara semisal Kamboja dan Laos telah menimbulkan kekhawatiran tentang "land grabbing (perampasan tanah," dimana lahan yang luas disewakan atau dibeli oleh entitas asing. Investasi ini sering menggusur petani lokal dari lahan mereka, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian.
Banyak proyek pertanian asing berfokus pada produksi tanaman komersial untuk ekspor daripada tanaman pangan untuk konsumsi lokal. Hal ini dapat memperburuk kerawanan pangan dan merusak sistem pertanian lokal.
Isu land grabbing (perampasan tanah) dan implikasinya bagi masyarakat lokal di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja dan Laos, punya kesamaan dengan Proyek Strategis Nasional Indonesia. Proyek-proyek ini, yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sering menimbulkan kekhawatiran tentang manfaat sebenarnya bagi penduduk lokal dibanding dengan keuntungan yang diberikannya bagi pengusaha dan bisnis lokal.
Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek strategis yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, mendorong pembangunan ekonomi, dan menarik investasi asing. Namun, inisiatif ini kerap melibatkan akuisisi lahan dalam skala besar yang dapat menggusur masyarakat setempat dan mengganggu mata pencaharian tradisional. Proses akuisisi lahan untuk proyek-proyek ini seringkali kurang transparan dan dapat menyebabkan konflik antara penduduk setempat dan pengembang.
Salah satu isu kritisnya ialah banyak dari proyek-proyek ini cenderung menguntungkan elit bisnis lokal yang punya koneksi politik. Para pengusaha ini selalu mendapatkan kontrak dan sewa lahan, terkadang dengan mengorbankan petani kecil dan masyarakat adat. Akibatnya, manfaat yang diharapkan dari proyek-proyek nasional ini—seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi—tak selalu terwujud bagi orang-orang yang paling terdampak oleh akuisisi lahan.
Masyarakat setempat akan merasa terpinggirkan karena lahan mereka dialihfungsikan untuk usaha pertanian skala besar atau pembangunan infrastruktur. Penggusuran ini tak hanya mengancam mata pencaharian mereka tetapi juga merusak ikatan budaya mereka dengan tanah. Dalam banyak kasus, kompensasi yang ditawarkan kepada keluarga yang tergusur tak memadai, sehingga mereka tak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun kembali kehidupannya.
Selain itu, meskipun proyek-proyek strategis ini dapat menghasilkan laba yang signifikan bagi bisnis lokal dan menarik investasi asing, proyek-proyek tersebut selalu tak memprioritaskan praktik-praktik berkelanjutan atau keterlibatan masyarakat. Fokusnya cenderung pada keuntungan ekonomi yang cepat ketimbang pembangunan jangka panjang dimana menguntungkan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menimbulkan kebencian di antara penduduk lokal yang merasa dikecualikan dari peluang ekonomi yang diciptakan oleh inisiatif-inisiatif tersebut.
Ekonomi Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi. Menurut Keynes, beberapa faktor dapat memperluas kapasitas produksi sebuah negara, termasuk investasi dalam barang modal, pengembangan tenaga kerja, kemajuan teknologi, akses ke keuangan, dan menjaga lingkungan ekonomi yang stabil. Teori tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah kerap diperlukan guna merangsang permintaan dan mendorong investasi, terutama selama masa kemerosotan ekonomi.
Keynes menekankan perlunya investasi dalam modal fisik untuk memperluas kapasitas produksi. Tenaga kerja yang terampil sangat penting untuk memaksimalkan produktivitas. Selain itu, inovasi teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lingkungan ekonomi makro yang stabil mendorong investasi. Akses ke kredit sangat penting bagi bisnis untuk berinvestasi dan berkembang.
Dalam perspektif Moran, FDI sering mendatangkan investasi besar dalam infrastruktur dan barang modal. Ketika perusahaan asing berinvestasi di negara tuan rumah, mereka biasanya memperkenalkan mesin dan teknologi canggih yang dapat meningkatkan kemampuan produksi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip Keynesian dengan merangsang permintaan untuk investasi ini. FDI dapat mengarah pada pengembangan keterampilan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan dari perusahaan multinasional ke karyawan lokal. Hal ini tak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga sejalan dengan gagasan Keynesian tentang investasi dalam modal manusia untuk meningkatkan hasil ekonomi.
Investor asing kerapkali membawa teknologi baru yang dapat merevolusi proses produksi di negara tuan rumah. Transfer teknologi ini mendukung pandangan Keynesian tentang pentingnya inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. FDI dapat menyediakan arus masuk modal yang sangat dibutuhkan, yang membantu membiayai bisnis lokal dan proyek infrastruktur. Masuknya modal asing ini sejalan dengan penekanan Keynes pada perlunya sumber daya keuangan untuk merangsang aktivitas ekonomi.
Agar FDI efektif, negara tuan rumah seyogyanya menciptakan lingkungan yang kondusif yang mencakup stabilitas politik, peraturan yang transparan, dan kebijakan ekonomi yang baik. Hal ini mencerminkan pernyataan Keynes bahwa intervensi pemerintah seringkali diperlukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi investasi.
Ketika pemerintah memprioritaskan investasi domestik, biasanya pemerintah akan berfokus pada beberapa area utama untuk memastikan bahwa investasi tersebut berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas ini penting untuk memaksimalkan manfaat investasi sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi dan masyarakat.
Salah satu prioritas utama pemerintah adalah berinvestasi dalam infrastruktur. Ini termasuk jaringan transportasi (jalan raya, rel kereta api, pelabuhan), pasokan energi (pembangkit listrik, sumber energi terbarukan), dan telekomunikasi (akses internet, jaringan seluler). Kerangka kerja infrastruktur yang kuat sangat penting untuk memfasilitasi operasi bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi domestik dan asing.
Berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sangat penting untuk membangun tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi permintaan berbagai industri. Pemerintah seyogyanya memprioritaskan program yang meningkatkan hasil pendidikan, pelatihan kejuruan, dan kesempatan belajar seumur hidup. Dengan mengembangkan sumber daya manusia, negara dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga membuat perekonomian mereka lebih kompetitif.
Usaha kecil dan menengah selalu menjadi tulang punggung perekonomian sebuah negara, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi. Pemerintah hendaknya memprioritaskan dukungan bagi UKM melalui akses ke keuangan, program bimbingan, dan penyederhanaan proses regulasi. Mendorong kewirausahaan dapat merangsang investasi domestik dan mendorong inovasi.
Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, pemerintah seyogyanya memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dalam strategi investasi mereka. Hal ini termasuk mempromosikan investasi dalam teknologi hijau, proyek energi terbarukan, dan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan, pemerintah dapat memastikan kelangsungan ekonomi jangka panjang sambil mengatasi masalah lingkungan.
Selain berfokus pada investasi domestik, pemerintah juga hendaknya memprioritaskan strategi untuk menarik investasi asing langsung. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan regulasi yang menguntungkan, pemberian insentif bagi investor asing, dan memastikan stabilitas politik. FDI dapat melengkapi investasi domestik dengan mendatangkan modal, teknologi, dan keahlian yang meningkatkan industri lokal.
Pemerintah hendaknya memprioritaskan kebijakan yang menggalakkan perdagangan dengan menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan dan mengurangi tarif. Meningkatkan akses ke pasar internasional dapat merangsang produksi dalam negeri dan menciptakan peluang bagi bisnis lokal untuk memperluas jangkauan mereka. Fokus pada perdagangan ini dapat mengarah pada peningkatan investasi dalam industri berorientasi ekspor.
Menangani kesenjangan regional merupakan prioritas penting lainnya bagi pemerintah. Investasi hendaknya diarahkan ke daerah-daerah yang kurang berkembang atau tertinggal secara ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang seimbang di seluruh negeri. Dengan berfokus pada pembangunan regional, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa seluruh daerah mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi.
Ketika memprioritaskan investasi domestik, pemerintah hendaknya fokus pada peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, praktik pembangunan berkelanjutan, menarik investasi asing langsung, meningkatkan peluang perdagangan, mengatasi kesenjangan regional, dan pembangunan infrastruktur. Dengan menyelaraskan prioritas ini secara strategis dengan tujuan pembangunan nasional, pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang kuat yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa investasi berkontribusi tak hanya pada keuntungan ekonomi langsung tetapi juga pada keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang.
