Perang: Para Penyintas, Ingatan, dan Tanggungjawab Moral (22)

Di layar kaca, headline berkilau dengan nada dramatis: “Breaking News: Pak menteri menemukan rahasia baru—kompor bisa dimatikan setelah masakan matang!” Seolah-olah dunia baru saja diguncang oleh penemuan setara roda atau listrik. Publik pun tergelak, melontarkan komentar penuh ironi: “Wah, terima kasih, Pak Menteri, selama ini kami kira kompor harus tetap menyala sampai cucu lulus kuliah.”

Logika parodi segera berderap di jagat maya. Para dulur membandingkan imbauan itu dengan nasihat ajaib lain: menutup payung setelah hujan reda, melepas helm setelah sampai rumah, atau berhenti berjalan ketika sudah tiba di tujuan. Humor yang muncul bukan sekadar tawa ringan, melainkan sindiran tajam: “Kalau sampai harus diingatkan hal begini, berarti negara sedang krisis energi parah, atau pejabat sedang krisis ide.”

Seorang seniman pun tak tahan, lalu menggubah syair satire yang beredar bak mantra baru: 

Duhai api, dikau menyala gagah,

Dituntun petuah, suara pejabat megah.

‘Matikan saat matang!’—titah mendalam,

Seakan kompor harus terus menyala sampai malam.

Besok mungkin imbauan baru:

‘Tutup kulkas setelah mengambil minuman.’

Dan begitulah, sebuah imbauan sederhana menjelma jadi bahan guyonan nasional. Dari headline hingga syair, masyarakat menertawakan absurditas yang lahir dari hal yang terlalu jelas, seakan kehidupan sehari-hari harus dipandu dengan wahyu resmi.

Usai bangsa ini pulih dari keterkejutan bahwa kompor ternyata bisa dimatikan setelah masakan matang, tersisa kegelisahan yang tak terucap. Jika hal sesederhana itu dianggap layak jadi berita utama, kita patut bertanya: kebenaran macam apa lagi yang tertimbun di balik birokrasi dan siaran resmi? Namun di balik tawa atas absurditas domestik, dunia di luar dapur kita menyala dengan api yang jauh lebih kejam.

Sebab tak semua api berasal dari tungku, dan tak semua krisis bisa dipadamkan dengan satu putaran knop. Saat satire berubah menjadi hening yang khidmat, pandangan kita beralih dari kompor ke medan perang—ke biaya kemanusiaan dari perang, di mana hidup bukan sekadar terganggu, tapi hancur berkeping-keping.

Biaya Kemanusiaan Perang

Telaah Kritis atas Penderitaan, Kehancuran, dan Memori

Perang merupakan salah satu fenomena paling konsekuensial dan destruktif dalam sejarah umat manusia. Kendati wacana politik kerap memusatkan perhatian pada strategi militer, perolehan wilayah, atau kemenangan ideologis, framing semacam itu sering kali mengaburkan dimensi yang barangkali paling mendalam dari konflik bersenjata: biaya kemanusiaannya. Dari medan perang Perang Dunia Pertama hingga konflik sipil yang berkepanjangan di abad ke-21, beban perang jatuh secara tak proporsional kepada rakyat biasa — warga sipil yang tak pernah mengangkat senjata, keluarga yang terpisah oleh kekerasan dan ketakutan, serta komunitas yang rungkad oleh kekuatan di luar kendali mereka. Esai ini mengkaji tiga dimensi yang saling berkaitan dari biaya kemanusiaan perang: penderitaan dan pengungsian warga sipil, kehancuran ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik, serta trauma psikologis dan antargenerasi yang bertahan jauh melampaui berakhirnya permusuhan. Bersama-sama, ketiga dimensi ini mengungkapkan bahwa biaya perang yang sesungguhnya tak diukur dari wilayah atau harta kekayaan, melainkan dari beban yang tak terukur yang ditanggung oleh kehidupan dan martabat manusia. 

Penderitaan dan Pengungsian Warga Sipil

Salah satu biaya kemanusiaan perang yang paling nyata dan langsung terasa adalah penderitaan yang ditimpakan kepada penduduk sipil. Dalam konflik bersenjata kontemporer, warga sipil menanggung porsi korban jiwa yang tak proporsional. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) telah berulang kali mendokumentasikan bahwa dalam peperangan modern, warga sipil menyumbang mayoritas besar kematian dan cedera yang berkaitan dengan perang — sebuah pembalikan nyata dari pola-pola sebelumnya di mana kombatan merupakan korban utama (ICRC, 2010). Pengeboman kota, penggunaan ranjau darat, dan penargetan infrastruktur sipil secara sengaja — termasuk rumah sakit, sekolah, dan pasokan air — telah menjadi ciri khas konflik abad ke-21, dari Suriah hingga Yaman.

Pengungsian paksa merupakan salah satu konsekuensi paling menghancurkan dari konflik bersenjata. Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) melaporkan bahwa pada akhir tahun 2022, pengungsian paksa di seluruh dunia telah melampaui 100 juta jiwa untuk pertama kalinya dalam sejarah yang tercatat, didorong terutama oleh konflik yang berlanjut di Ukraina, Afghanistan, Suriah, dan Republik Demokratik Kongo (UNHCR, 2022). Populasi yang mengungsi menghadapi kerentanan yang akut: kehilangan mata pencaharian, terganggunya pendidikan, akses yang tak memadai terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan paparan terhadap kekerasan berbasis seksual dan gender. Perempuan dan anak-anak sangat rentan; PBB telah berulang kali mencatat bahwa perempuan dan anak perempuan di zona konflik menghadapi tingkat pernikahan anak, eksploitasi, dan pengecualian dari sekolah yang jauh lebih tinggi (UNICEF, 2021).

Perang saudara Suriah, yang pecah pada tahun 2011, menjadi studi kasus yang menyedihkan. Pada tahun 2020, konflik tersebut telah mengungsikan lebih dari 13 juta orang — sekitar separuh dari populasi negara itu sebelum perang — baik secara internal maupun sebagai pengungsi di luar negeri (Human Rights Watch, 2020). Infrastruktur sipil menjadi sasaran secara sistematis; Organisasi Kesehatan Dunia mendokumentasikan ratusan serangan terhadap fasilitas medis sepanjang konflik, yang menjadikan sistem layanan kesehatan hampir tak berfungsi di banyak wilayah (WHO, 2018). Penghancuran lingkungan sipil secara sengaja tak sekadar merupakan kerugian sampingan, melainkan dalam banyak kasus merupakan instrumen perang yang diperhitungkan guna mematahkan semangat seluruh penduduk.

Di luar kerugian fisik, penderitaan warga sipil mencakup pelanggaran mendalam terhadap martabat manusia. Pengalaman perang merampas kemampuan bertindak, rasa aman, dan rasa memiliki seseorang. Sebagaimana diargumentasikan Kaldor (1999) dalam analisisnya yang monumental tentang 'perang-perang baru', konflik bersenjata kontemporer dicirikan tak semata-mata oleh konfrontasi militer, tetapi oleh penghancuran masyarakat sipil secara disengaja sebagai tujuan politik — menjadikan penderitaan non-kombatan bukan hal yang insidental, melainkan intrinsik bagi logika peperangan modern.

Kehancuran Ekonomi

Biaya ekonomi perang sangat besar dan beragam, berdampak tak hanya pada negara-negara yang bertikai, tetapi juga pada negara-negara tetangga di kawasan dan perekonomian global yang lebih luas. Biaya langsung mencakup pengeluaran untuk operasi militer, pengadaan senjata, dan kehancuran infrastruktur fisik yang segera terjadi. Biaya tak langsung, yang kerapkali jauh lebih besar, meliputi hilangnya produktivitas, berkurangnya investasi, pelarian modal, terganggunya perdagangan, serta kerusakan jangka panjang pada modal manusia. Institut Ekonomi dan Perdamaian (IEP) memperkirakan bahwa pada tahun 2022 saja, dampak ekonomi global dari kekerasan — yang mencakup konflik, kejahatan, dan ketidakamanan — mencapai sekitar 17,5 triliun dolar AS, setara dengan sekitar 12,9 persen dari PDB global (IEP, 2023).

Penghancuran modal fisik merupakan salah satu konsekuensi ekonomi paling langsung dari perang. Pengeboman dan pertempuran darat mereduksi kota-kota, pabrik-pabrik, jaringan transportasi, dan lahan pertanian menjadi puing-puing, sering kali dalam hitungan hari. Biaya rekonstruksi di masyarakat pascakonflik sangatlah besar. Penilaian Bank Dunia memperkirakan bahwa pembangunan kembali infrastruktur Suriah yang rusak akibat perang membutuhkan lebih dari 250 miliar dolar AS — suatu jumlah yang jauh melampaui PDB tahunan negara itu bahkan sebelum konflik dimulai (World Bank, 2017). Demikian pula, perang-perang di Irak antara tahun 1990 dan 2011 mengakibatkan kemunduran ekonomi selama beberapa dekade, dengan PDB per kapita yang tetap jauh di bawah tingkat sebelum perang hingga jauh memasuki era 2010-an (Bilmes & Stiglitz, 2008).

Perekonomian berbasis pertanian sangat rentan. Di Yaman, yang bahkan sebelum pecahnya perang saudara pada tahun 2015 sudah merupakan salah satu negara termiskin di dunia Arab, konflik menghancurkan sistem pertanian, merusak jaringan irigasi, dan mengungsikan komunitas-komunitas pedesaan. Pada tahun 2021, PBB memperingatkan bahwa Yaman berada di ambang kelaparan terburuk yang pernah disaksikan dunia selama beberapa dekade, dengan lebih dari 16 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut (UN OCHA, 2021). Penghancuran kapasitas produksi pangan memiliki konsekuensi jangka panjang: bahkan setelah gencatan senjata, komunitas-komunitas dapat berjuang selama bertahun-tahun untuk memulihkan produksi pertanian, yang melanggengkan siklus kemiskinan dan kekurangan gizi.

Perang juga mengambil biaya berat dari modal manusia — keterampilan, kesehatan, dan kapasitas produktif suatu populasi. Konflik memaksa sekolah-sekolah tutup, mengganggu sistem medis, serta membunuh atau melumpuhkan para pekerja di usia produktif mereka. Penelitian Collier dan Hoeffler (2004) menunjukkan bahwa negara-negara yang keluar dari perang saudara tak hanya menghadapi kontraksi ekonomi secara langsung, tetapi juga prospek pertumbuhan yang sangat berkurang selama bertahun-tahun sesudahnya, karena erosi institusi, infrastruktur, dan kepercayaan memperparah kerugian langsung dari periode konflik. Konsekuensi ekonomi perang dengan demikian tak terbatas pada durasinya; dampaknya menjalar ke luar dan ke depan dalam waktu, mengunci masyarakat dalam keterbelakangan yang berkepanjangan. 

Trauma, Memori, dan Dampak Antargenerasi

Luka psikologis akibat perang barangkali merupakan biaya kemanusiaan yang paling tak kasat mata namun paling langgeng. Para penyintas konflik bersenjata terpapar pada konstelasi pengalaman traumatik — menyaksikan kematian dan kekejaman, kehilangan orang-orang tercinta, menderita cedera fisik, menanggung pengungsian dan kekurangan — yang masing-masing membawa konsekuensi kesehatan mental yang substansial. Gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan duka yang rumit tersebar luas di kalangan kombatan maupun penyintas sipil. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam The Lancet memperkirakan bahwa sekitar satu dari lima orang yang tinggal di negara-negara yang terdampak konflik menderita kondisi kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, PTSD, gangguan bipolar, atau skizofrenia (Charlson et al., 2019).

Anak-anak secara tak proporsional dirugikan oleh paparan terhadap konflik. Otak yang sedang berkembang sangat sensitif terhadap stres kronis dan trauma; pengalaman buruk di awal kehidupan dapat mengubah perkembangan neurobiologis, merusak fungsi kognitif, regulasi emosi, dan perkembangan sosial. UNICEF telah berulang kali mendokumentasikan dampak menghancurkan perang terhadap kesehatan mental anak-anak, mencatat bahwa paparan terhadap kekerasan berkaitan dengan peningkatan angka gangguan perilaku, kesulitan belajar, dan penarikan diri sosial (UNICEF, 2021). Di wilayah-wilayah yang terdampak konflik di Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, dan Asia Selatan, jutaan anak tumbuh dengan fondasi psikologis yang sangat terganggu, potensi mereka dibatasi oleh pengalaman-pengalaman yang tak seharusnya dialami oleh seorang anak.

Konsep trauma antargenerasi telah menjadi sentral dalam memahami biaya kemanusiaan perang jangka panjang. Penelitian dalam epigenetik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa efek stres traumatik dapat diturunkan lintas generasi, membentuk profil psikologis anak-anak yang tak pernah terpapar pada konflik asal-usulnya. Studi-studi terhadap para penyintas Holocaust dan keturunan mereka telah memberikan beberapa bukti paling meyakinkan untuk fenomena ini; Yehuda et al. (2016) menemukan perubahan epigenetik yang terukur pada keturunan para penyintas Holocaust, menunjukkan bahwa trauma ekstrem dapat meninggalkan jejak biologis, bukan hanya psikologis, pada generasi-generasi berikutnya.

Memori pun memainkan peran yang kompleks dalam warisan perang. Memori kolektif — narasi bersama yang melaluinya komunitas mengingat dan menafsirkan konflik masa lalu — dapat menjadi sumber ketahanan sekaligus pendorong ketegangan yang berkelanjutan. Sebagaimana diargumentasikan Halbwachs (1992), memori bukanlah semata-mata bersifat individual melainkan dikonstruksi dan dipelihara secara sosial; bangsa-bangsa dan komunitas mengorganisasi identitas mereka di sekitar kenangan-kenangan perang masa lalu, terkadang dengan cara-cara yang melanggengkan dendam dan menghambat rekonsiliasi. Peringatan konflik yang selektif — siapa yang dikenang sebagai pahlawan atau korban, kekejaman mana yang diakui dan mana yang diredam — membentuk budaya politik dan dapat memicu siklus kekerasan baru. Genosida Rwanda tahun 1994, pembantaian Srebrenica, dan perdebatan yang terus berlangsung seputar memori perang-perang kolonial semuanya menggambarkan bagaimana trauma historis yang tak terselesaikan dapat mendestabilisasi masyarakat kontemporer.

Mekanisme untuk mengatasi trauma masa perang dan mendorong penyembuhan kolektif karenanya bukan sekadar kepedulian terapeutik, melainkan imperatif politik yang vital. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi — seperti yang dibentuk di Afrika Selatan pasca-apartheid dan di Rwanda setelah genosida — merupakan upaya institusional untuk bergulat dengan memori kekejaman dan meletakkan landasan bagi rekonstruksi sosial. Meskipun mekanisme semacam itu tak sempurna dan penuh pertentangan, mekanisme-mekanisme tersebut mengakui sebuah kebenaran mendasar: bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan bukan hanya penghentian permusuhan, tetapi juga kerja pemulihan psikologis dan sosial yang cermat dan terus-menerus (Hamber, 2009).

Kesimpulan

Perang membebankan biaya kepada umat manusia yang melampaui perhitungan para ahli strategi militer dan pemimpin politik. Penderitaan dan pengungsian warga sipil, kehancuran ekonomi yang menimpa bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas, serta luka psikologis yang mendalam yang bertahan pada individu-individu dan lintas generasi, bersama-sama membentuk suatu beban yang tak dapat dibenarkan oleh kemenangan diplomatik atau perolehan wilayah mana pun. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh esai ini, biaya kemanusiaan perang bukanlah efek samping yang disesalkan dari konflik politik, melainkan dimensinya yang paling konsekuensial. Memahami biaya ini — melalui kajian ilmiah yang ketat, peringatan yang jujur, dan keterlibatan yang tulus dengan pengalaman mereka yang menderita — merupakan suatu imperatif moral sekaligus intelektual. Hanya dengan menghadapi realitas kemanusiaan perang secara penuh, umat manusia dapat berharap untuk membangun kemauan politik yang diperlukan guna mencegahnya.

Daftar Pustaka

Bilmes, L. J. dan Stiglitz, J. E. (2008) The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict. New York: W. W. Norton & Company.

Charlson, F., van Ommeren, M., Flaxman, A., Cornett, J., Whiteford, H. dan Saxena, S. (2019) 'New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis', The Lancet, 394(10194), hlm. 240–248.

Collier, P. dan Hoeffler, A. (2004) 'Greed and grievance in civil war', Oxford Economic Papers, 56(4), hlm. 563–595.

Halbwachs, M. (1992) On Collective Memory. Disunting dan diterjemahkan oleh L. A. Coser. Chicago: University of Chicago Press.

Hamber, B. (2009) Transforming Societies after Political Violence: Truth, Reconciliation, and Mental Health. New York: Springer.

Human Rights Watch (2020) World Report 2020: Events of 2019. New York: Human Rights Watch.

International Committee of the Red Cross (ICRC) (2010) International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts. Jenewa: ICRC.

Institute for Economics and Peace (IEP) (2023) Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a Complex World. Sydney: IEP.

Kaldor, M. (1999) New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2022) Global Trends: Forced Displacement in 2022. Jenewa: UNHCR.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) (2021) Yemen Humanitarian Crisis. New York: UN OCHA.

UNICEF (2021) The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health. New York: UNICEF.

World Bank (2017) The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria. Washington, DC: World Bank Group.

World Health Organisation (WHO) (2018) Attacks on Health Care in Syria. Geneva: WHO.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F. dan Binder, E. B. (2016) 'Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation', Biological Psychiatry, 80(5), hlm. 372–380.

[Bagian 23]
[Bagian 21]

English