"Akhirnya, hari yang dinanti-nanti oleh dua sahabat, Cangik dan Limbuk, pun tiba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Summer Olympics, acara pembukaan diadakan di luar stadion. Sebaliknya, seremoni tersebut diadakan di sepanjang Sungai Seine, dengan para atlet berparade di atas perahu. Hampir 100 biduk membawa sekitar 10.500 atlet di sepanjang Sungai Seine, melewati berbagai tempat bersejarah di Paris seperti Notre Dame dan Louvre.'Selamat datang, hadirin sekalian, di acara yang paling ditunggu tahun ini! Upacara pembukaan Olimpiade Paris, tempat tradisi bertemu… yah, sebut saja, penuh dengan ‘creative freedom,’ seru sang tour guide.'Lihat, itu Aya Nakamura dan band metal Gojira,' kata salah seorang penonton.'Kok ada seorang 'drag queen [ratu waria, biasanya seorang lelaki yang mengenakan pakaian dan riasan wanita. Drag queen merupakan bagian penting dari budaya LGBTQ+. Istilah ini berasal dari bahasa gaul teater Inggris pada abad ke-19. Salah satu teori dari terma ini berasal dari sensasi rok panjang yang terseret di lantai]' yang memimpin parade? Tapi bentar, itu kaan sepertinya ‘The Last Supper’ di atas kendaraan hias?” tanya yang lain.'Menurutku, pertunjukannya kek gabungan dari ‘The Last Supper’ dan ‘Moulin Rouge.’ Kebebasan artistik!” jawab yang lain.'Tapi, gak perlu juga sih ngubah ‘The Last Supper’ menjadi kabaret, keles?” yang lain kepo.'Itu bukan ‘The Last Supper,’ tapi perayaan Dionysus! Loe tahu kaan, dewa anggur dan pesta pora Yunani!” kata yang lain, membela pertunjukan tersebut.'Iyaa tahu, kebebasan artistik di satu sisi, tapi rasanya kok seperti divine comedy,” tanggap yang lain.'Itulah yang kita lihat. Sebuah seremoni yang mendorong batas-batas ekspresi artistik sambil berjingkat-jingkat di tepi kontroversi. Yang penting kita ingat, ini semua tentang menyeimbangkan kebebasan dengan rasa-hormat,” jelas sang tour guide.Terlepas dari kontroversi, Cangik dan Limbuk menikmati pertunjukan sembari tetap mengingat pelajaran berharga bahwa dalam dunia seni dan budaya, mendorong batas-batas itu, esensial, tapi penting pula menghormati keyakinan dan nilai-nilai yang beragam dari para global audience.Menyeimbangkan artistic freedom dengan respect terhadap kepekaan budaya dan agama amatlah krusial, terutama di panggung global seperti itu. Sungguh menakjubkan melihat keceriaan kreativitas dan inklusivitas, walakin, sama krusialnya memastikan bahwa dalam mengekspresikannya, tak semestinya dengan tak sengaja menyinggung atau mengalienasi orang lain."Dan sekarang, kuy kita balik ke topik pembicaraan!"Aturan perburuhan merupakan komponen penting dari kerangka hukum dan regulasi yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Aturan-aturan ini melindungi hak-hak pekerja, mendorong perlakuan yang fair, dan memastikan kondisi kerja yang aman dan setara," lanjut Seruni."Undang-undang perburuhan mengatur pembentukan, ketentuan, dan pemutusan kontrak kerja. Undang-undang tersebut sering menguraikan persyaratan minimum perjanjian kerja. Undang-undang upah minimum menetapkan jumlah terendah yang secara hukum dapat dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Ketentuan pembayaran lembur juga meregulasi kompensasi jam kerja di luar kerja standar mingguan. Undang-undang menetapkan jam kerja maksimum, waktu istirahat, dan hari libur untuk mencegah kerja berlebihan dan memastikan keseimbangan kehidupan kerja. Regulasi membedakan antara pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, dan kontrak, dengan hak dan perlindungan yang berbeda untuk setiap kategori.Ketentuan perburuhan memberikan landasan untuk melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan karyawan diperlakukan secara adil dan bermartabat. Undang-undang melarang diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan karakteristik lain yang dilindungi, serta mendorong kesempatan yang sama dalam perekrutan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Undang-undang mengharuskan pemberi kerja menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas dari pelecehan, kekerasan, dan kondisi yang tidak aman. Ini termasuk regulasi tentang standar keselamatan di tempat kerja dan prosedur menangani keluhan.Undang-undang perburuhan acapkali mendukung hak pekerja dakam membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja ini, memainkan peran penting dalam perundingan bersama, yaitu menegosiasikan ketentuan ketenagakerjaan, seperti upah, jam kerja, dan tunjangan, atas nama anggota serikat pekerja; dan aksi industrial, yaitu mengatur hak dan prosedur mogok kerja, penutupan pabrik, dan aksi kolektif lainnya guna menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Kerangka hukum menyediakan mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, semisal mendorong para pihak menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral. Pengadilan atau tribunal khusus dapat dibentuk menangani perselisihan ketenagakerjaan, yang memastikan penanganan khusus kasus-kasus terkait ketenagakerjaan.Undang-undang perburuhan kerap memuat ketentuan tentang sistem jaminan sosial, yang dapat mencakup tunjangan pengangguran (bantuan keuangan bagi individu yang kehilangan pekerjaan), asuransi kesehatan (akses ke perawatan medis dan manfaat asuransi kesehatan), dan uang pensiun (rencana tabungan pensiun dan sistem pensiun bagi pekerja).Guna memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perburuhan, pemerintah membentuk badan pengatur atau inspektorat bagi para buruh. Badan-badan ini bertanggungjawab memantau kepatuhan (memeriksa tempat kerja, meninjau catatan, dan menyelidiki pengaduan untuk memastikan pemberi kerja mematuhi undang-undang perburuhan) dan penegakan hukum (memberikan hukuman, denda, atau sanksi lain kepada pemberi kerja yang melanggar undang-undang perburuhan).Undang-undang perburuhan berkembang untuk mengatasi tantangan dan perubahan baru dalam tenaga kerja, semisal ekonomi gig dan pekerja lepas (freelance work). Regulasi dikembangkan untuk mengatasi hak dan perlindungan pekerja gig, yang kerapkali tak memiliki tunjangan kerja tradisional. Dengan maraknya telecommuting, undang-undang perburuhan beradaptasi untuk mengatasi masalah remote work, semisal keselamatan tempat kerjanya, kompensasi biaya kerja jarak jauh, dan menjaga batasan kehidupan kerjanya.Undang-undang perburuhan memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan ekonomi dan sosial sebuah negara. Undang-undang ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan pemberi kerja dan pekerjanya, mendorong perlakuan yang wajar, dan berkontribusi pada tenaga kerja yang stabil dan produktif.Marié McGregor, Adriette Dekker dan Mpfariseni Budeli (dkk) membahas hakikat hubungan kerja, termasuk definisi pekerjaan, pemberi kerja, dan jenis kontrak kerja. Mereka mendefinisikan Pekerjaan sebagai hubungan dimana seorang individu (yang bekerja) setuju melakukan pekerjaan atau layanan di bawah arahan dan kendali orang atau badan lain (pemberi kerja) dengan imbalan remunerasi. Hubungan ini diatur oleh kontrak kerja, baik yang tersurat maupun tersirat.Karakteristik mendasar dari hubungan kerja adalah unsur pengendalian. Pemberi kerja berhak mengarahkan dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, termasuk menetapkan jam kerja, memberikan instruksi, dan menentukan bagaimana tugas harus diselesaikan. Subordinasi ini, membedakan pekerja dari kontraktor independen, yang biasanya memiliki lebih banyak otonomi atas cara mereka melakukan pekerjaan. Dalam hubungan kerja, pekerja diharapkan secara pribadi menyediakan layanan yang disepakati. Ini berarti bahwa yang bekerja tak dapat mendelegasikan tugas mereka kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi kerja. Sifat layanan yang bersifat pribadi lebih jauh membedakan pekerja dari kontraktor, yang dapat mensubkontrakkan pekerjaan.Terdapat kewajiban bersama dalam hubungan pekerjaan. Pekerja berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai yang disepakati, sementara pemberi kerja berkewajiban membayar pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pertukaran bersama ini menjadi dasar hubungan kontraktual.Hubungan kerja dapat bervariasi dalam hal durasi. Hubungan tersebut dapat bersifat permanen, berjangka waktu tertentu, atau sementara. Namun, ciri yang menentukan adalah harapan akan kontinuitas atau keteraturan dalam pengaturan kerja. Tak seperti kontraktor independen, yang biasanya dipekerjakan untuk proyek atau tugas tertentu, pekerja seringkali bekerja secara lebih berkelanjutan. Pekerja menerima remunerasi dalam bentuk upah atau gaji, yang dapat disertai dengan tunjangan semisal hak cuti, asuransi kesehatan, dan kontribusi pensiun. Sifat dan struktur pembayaran ini, biasanya diatur oleh kontrak kerja dan undang-undang ketenagakerjaan yang relevan.Hubungan kerja tunduk pada berbagai perlindungan hukum dan kewajiban berdasarkan hukum perburuhan. Ini termasuk hak-hak yang terkait dengan pemecatan yang tak wajar, diskriminasi, kondisi kerja, dan banyak lagi. Pekerja punya perlindungan hukum khusus yang umumnya tak berlaku bagi kontraktor independen.Hubungan kerja diformalkan melalui kontrak kerja, yang dapat tertulis atau lisan. Kontrak ini menguraikan syarat dan ketentuan kerja, termasuk tugas pekerjaan, remunerasi, jam kerja, dan rincian relevan lainnya. Ia berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban baik pemberi kerja maupun pekerjanya.Undang-undang perburuhan kerap bertujuan melindungi hak-hak pekerja, memastikan upah yang wajar, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan mencegah eksploitasi. Undang-undang ini dianggap perlu guna memperbaiki kegagalan pasar dimana pemberi kerja mungkin lebih berkuasa daripada pekerjanya.Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge menyoroti bagaimana regulasi perburuhan dapat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, semisal serikat pekerja, asosiasi pengusaha, atau entitas politik. Kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi perumusan dan penegakan undang-undang perburuhan, terkadang memprioritaskan kepentingan mereka di atas manfaat publik yang lebih luas. Undang-undang perburuhan tradisional seringkali mengambil pendekatan perintah dan kendali, dengan aturan dan peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja, seperti undang-undang upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan serta jam kerja.Baldwin, Cave, dan Lodge berpendapat bahwa regulasi merupakan respons terhadap permintaan publik untuk memperbaiki kegagalan pasar, seperti monopoli atau eksternalitas [efek samping atau akibat dari suatu kegiatan industri atau komersial yang mempengaruhi pihak lain tanpa tercermin dalam biaya barang atau jasa yang dilibatkan], dengan tujuan melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang fair. Mereka menyebutkan tentang Private Interest Theory (Teori Kepentingan Pribadi), yang juga dikenal sebagai 'capture theory (teori penawanan)', perspektif ini berpendapat bahwa regulasi kerap melayani kepentingan kelompok tertentu (semisal pemangku kepentingan industri) daripada masyarakat luas. Regulator dapat 'tertawan' oleh entitas yang seharusnya mereka atur.Regulatory Capture Theory (Teori Penawanan Regulatori) menyatakan bahwa badan-badan regulasi, yang dibentuk guna bertindak demi kepentingan publik, dapat 'tertawan' oleh perindustrian atau kelompok kepentingan khusus yang seharusnya mereka awasi. Perindustrian yang diatur acapkali berpengetahuan lebih rinci dan khusus tentang operasi dan kondisi pasar mereka daripada regulator. Ketidakseimbangan informasi ini, dapat menyebabkan regulator sangat bergantung pada perindustrian agar mendapatkan informasi, sehingga menjadi lebih rentan mengadopsi perspektif dan kepentingan perindustrian.Manakala regulator pindah ke posisi perindustrian atau sebaliknya—fenomena 'revolving door (pintu putar)' yang mengacu pada pergerakan personel antara badan-badan regulasi dan perindustrian yang mereka atur—dapat menyebabkan keadaan dimana regulator lebih simpatik terhadap masalah-masalah perindustrian, yang berpotensi mengorbankan objektivitas dan efektivitas mereka.Perindustrian dapat menawarkan peluang kerja yang menguntungkan bagi regulator, sehingga memunculkan potensi konflik kepentingan. Regulator akan lebih mengutamakan kepentingan industri, secara sadar atau tidak sadar, dengan harapan dapat mengamankan lapangan kerja di masa mendatang. Industri-industri yang kuat dapat berpengaruh politik dan ekonomi yang signifikan terhadap proses regulasi. Ini dapat mencakup upaya lobi, sumbangan kampanye, atau memanfaatkan kepentingan ekonomi agar membentuk kebijakan regulasi yang menguntungkan mereka. Industri dapat mempengaruhi kerangka hukum dan prosedur yang mengatur badan regulasi. Ini dapat membentuk ruang lingkup kewenangan regulasi, mempengaruhi pemilihan regulator, atau mempengaruhi desain regulasi agar lebih menguntungkan kepentingan industri. Seiring berjalannya waktu, badan regulasi dapat mengembangkan budaya yang lebih berpadanan dengan perindustrian yang diaturnya ketimbang kepentingan publik. Kesepadanan budaya ini, dapat dihasilkan dari interaksi yang sering terjadi dan latarbelakang yang sama antara regulator dan perwakilan industri.Badan-badan regulasi seringkali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, sehingga mereka bergantung pada perindustrian guna mendapatkan informasi, penelitian, atau bahkan pendanaan dalam kasus tertentu. Ketergantungan ini, dapat mendistorsi prioritas regulator terhadap kepentingan perindustrian. Industri-industri dapat terlibat dalam perilaku strategis untuk memanipulasi proses regulasi. Ini dapat mencakup penyediaan informasi selektif, melobi regulasi yang menguntungkan, atau membangun aliansi dengan pemangku kepentingan lain guna mendorong agenda regulasi.Benturan apa yang akan ditimbulkan oleh Regulatory Capture? Regulatory capture dapat menyebabkan penegakan regulasi yang kurang ketat, pengawasan yang berkurang, dan perlindungan yang lebih lemah bagi publik. Keputusan dapat lebih mengutamakan kepentingan industri daripada kesejahteraan publik, yang mengakibatkan regulasi yang melindungi keuntungan dengan mengorbankan masalah keselamatan, kesehatan, atau lingkungan. Ketika publik menganggap bahwa lembaga regulasi tak bertindak sesuai kepentingan terbaik mereka, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap regulator dan entitas yang diatur.Steven P. Croley meneliti bagaimana lembaga regulasi dapat melayani kepentingan publik secara efektif. Croley berpendapat bahwa lembaga regulasi sesugguhnya dapat beroperasi demi kepentingan publik. Ia menentang anggapan bahwa regulasi pasti didominasi oleh kepentingan khusus atau inefisiensi birokrasi. Sebaliknya, ia memberikan bukti bahwa dalam kondisi tertentu, lembaga dapat menerapkan kebijakan yang benar-benar menguntungkan publik. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan regulasi. Ia berpendapat bahwa elemen-elemen ini dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas tindakan regulasi.Croley meneliti bagaimana lembaga mengatasi tekanan dari industri, kelompok advokasi, dan aktor politik sambil berusaha menegakkan kepentingan publik. Ia berpendapat bahwa lembaga regulasi kerapkali memiliki fitur struktural yang melindungi mereka dari tekanan politik langsung, semisal masa jabatan tetap untuk kepemimpinan, mandat undang-undang, dan persyaratan prosedural. Isolasi ini memungkinkan mereka okus pada tujuan kepentingan publik jangka panjang daripada pertimbangan politik jangka pendek.Badan-badan tersebut dikelola oleh para ahli yang berpengetahuan khusus di bidangnya. Keahlian ini memungkinkan mereka mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data ilmiah dan teknis, yang dapat membantu mengimbangi pengaruh perindustrian atau kelompok advokasi. Badan-badan regulasi terlibat dalam proses pertimbangan yang ekstensif, termasuk periode pemberitahuan dan komentar publik, dengar pendapat, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses-proses ini memberikan transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan berbagai suara didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Croley menyarankan bahwa badan-badan dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing dengan mempertimbangkan secara cermat biaya dan manfaat dari tindakan regulasi. Dengan menggunakan analisis biaya-manfaat dan alat evaluatif lainnya, badan-badan dapat menilai dampak potensial regulasi terhadap berbagai pemangku kepentingan dan berupaya mencapai hasil yang memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Badan-badan ini beroperasi dalam kerangka hukum yang memandu tindakannya dan memastikan mereka mematuhi mandat undang-undang. Tinjauan yudisial berfungsi sebagai pemeriksaan atas keputusan regulasi, memastikan bahwa keputusan tersebut tak sewenang-wenang atau berubah-ubah dan bahwa badan-badan tersebut tak melampaui kewenangan mereka. Mereka bertanggungjawab kepada publik melalui berbagai mekanisme seperti persyaratan transparansi, pengawasan oleh badan legislatif, dan pengawasan media. Akuntabilitas ini membantu memastikan bahwa tindakan regulasi selaras dengan nilai dan kepentingan publik. Croley mengakui bahwa sementara badan-badan regulator menghadapi tantangan yang berarti, termasuk lobi dan tekanan eksternal, mekanisme ini dapat membantu mereka menavigasi tantangannya dan menjalankan kebijakan yang benar-benar melayani kepentingan publik.Beberapa negara telah menerapkan langkah-langkah efektif mengurangi regulatory capture, yang mengarah pada lingkungan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dikenal karena proses regulasi yang transparan dan kerangka hukum yang kuat, Selandia Baru secara konsisten menduduki peringkat tinggi dalam indeks transparansi dan antikorupsi global. Denmark memiliki mekanisme yang kuat bagi partisipasi publik dan pengawasan independen, yang membantu mengurangi risiko regulatory capture. Negara ini juga memiliki kebijakan konflik kepentingan yang ketat.Kanada telah membuat langkah signifikan dalam mengurangi regulatory capture, khususnya di sektor keuangan. Negara ini memiliki kerangka hukum yang kuat dan badan regulasi independen yang memastikan akuntabilitas. Reformasi terkini di Irlandia bertujuan mempersulit regulatory capture. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi dan keterlibatan publik dalam proses regulasi.Terdapat beberapa negara khususnya dikenal mengalami regulatory capture yang akut dalam berbagai sektor. Sektor keuangan di Amerika Serikat, khususnya menjelang krisis keuangan 2008, adalah contoh yang menonjol. Hubungan dekat antara lembaga keuangan dan badan regulasi seperti SEC telah banyak dikritik. Industri taksi di Melbourne, Australia, juga sering disebut sebagai contoh. Lisensi pemerintah untuk operator taksi sangat berharga, dan reformasi regulasi telah menemui penolakan yang signifikan dari para pemangku kepentingan industri. Regulatory capture telah teramati di Indonesia, khususnya di sektor energi. Regulatory capture terlihat jelas dalam industri pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia. Meskipun pemerintah bermaksud beralih ke energi terbarukan, regulasi seringkali menguntungkan bisnis di sektor batu bara. Hal ini sebagian karena banyak aktor politik yang memegang posisi regulator, pula sangat kepentingan di perusahaan batu bara. Kerangka regulasi untuk carbon capture and storage (CCS) di Indonesia juga telah menunjukkan tanda-tanda regulatory capture. Regulasi cenderung menguntungkan perusahaan minyak dan gas yang ada, memungkinkan mereka mengintegrasikan kegiatan CCS dengan operasi mereka, yang terkadang dapat memprioritaskan kepentingan industri di atas masalah lingkungan. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana regulatory capture dapat memengaruhi keputusan kebijakan, yang kerap mengarah pada regulasi yang menguntungkan industri tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.Ketika pengusaha menjadi penguasa atau ketika penguasa punya kepentingan bisnis yang serius—'Pengpeng' menurut Rizal Ramli, sesungguhnya dapat dipandang sebagai bentuk regulatory capture. Keadaan ini acapkali menimbulkan konflik kepentingan dimana kebijakan dan regulasi dapat dirancang agar menguntungkan kepentingan bisnis penguasa daripada kepentingan publik. Jalinan kekuatan bisnis dan politik ini, dapat merusak integritas kerangka regulasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap tatakelola. Hal ini akan kita telaah pada perbincangan selanjutnya, biidznillah."Kemudian, Seruni menyampaikan sajak,Di taman kekuasaan, tanaman merambat tertular,Dimana mawar keadilan, berjuang agar bersinar.Tangan sang tukang kebun, bergoyang bersama emasnya,Dan rumput liar keserakahan, mencengkam jalan sebenarnya.
Kutipan & Rujukan:
- Marié McGregor, Adriette Dekker & Mpfariseni Budeli (et al), Labour Law Rules!, 2014, Siber Ink
- Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice, 2012, Oxford University Press
- Steven P. Croley, Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government, 2008, Princeton University Press
