Konflik Kepentingan (7)

Sebelum kita masuk ke topik utama bincang kita, coba perhatiin ini dulu:

"Beberapa bocah Pramuka kota lagi kemping. Nyamuk-nyamuknya brutal parah, sampe mereka kudu ngumpet di bawah selimut biar gak jadi snack. Terus, salah seorang ngeliat kunang-kunang dan ngomong ke temennya, 'Yaudah bro, kita nyerah aja… ini gak adil, musuh udah pada ngupgrade, sekarang bawa senter!'"

Skeptisisme publik soal UGM dan status alumni Jokowi itu sebenernya masuk akal banget. Kalau kita pakai logika dari Conflict of Interest in the Professions (Davis & Stark, 2001), masalahnya bukan soal “percaya atau gak percaya,” tapi lebih ke struktur dan tekanan yang bikin universitas, boleh jadi, enggak sepenuhnya netral.

UGM itu punya peran ganda: di satu sisi sebagai kampus keren yang kudu objektif soal catatan akademik, di sisi lain, sebagai institusi nasional yang punya alumni top banget, termasuk Presiden. Nah, dua peran ini kadang bikin universitas kudu milih-milih, secara gak sadar, antara ngejaga reputasi dan mengungkap fakta apa adanya. Ini yang Davis dan Stark sebut “konflik loyalitas institusional.” Jadi wajar jika publik curiga kalau UGM kelihatan defensif atau cuma kasih klarifikasi setengah-setengah. Kita bisa saksikan penampilan Rektor UGM memberi klarifikasi, lagi dan lagi, hanya dengan narasi, tapi tanpa bukti, yang bisa diverifikasi.

Selain itu, hubungan UGM dengan pemerintah juga bikin situasinya makin rumit. Pendanaan, regulasi, dan pengakuan politik bisa bikin universitas “terpaksa” menyesuaikan narasi. Artinya, walaupun niatnya kagak jelek, komunikasi bisa tetep bias karena tekanan politik dan sosial. Publik yang jeli tentu langsung merasa ada yang gak beres.

Belum lagi soal birokrasi kampus yang super kompleks. Kadang, informasi penting bisa terlambat keluar atau tersaring karena prosedur internal yang ribet. Davis dan Stark bilang, konflik kepentingan struktural itu gak selalu disengaja, tapi bisa muncul dari aturan main dan struktur organisasi. Contohnya, kasus viral AI LISA yang bilang Jokowi “bukan alumni”—terlepas itu bener apa enggak—jadi meledak karena publik gak percaya 100% sama klarifikasi resmi.

Kesimpulannya, keraguan publik itu wajar. Skeptisisme bukan berarti orang-orang paranoid atau suka konspirasi, tapi reaksi logis terhadap keadaan dimana universitas punya tekanan internal, politis, dan struktural. Jadi, kalau ada yang bilang “kok UGM kelihatan ngelindungin Jokowi?”, itu bukan cuma omong kosong, tapi bisa dijelaskan lewat teori konflik kepentingan yang Davis dan Stark ulas.

Conflict of interest, atau disingkat COI, adalah kondisi ketika individu atau institusi punya kepentingan yang saling bertentangan sehingga dapat mempengaruhi penilaian profesional atau objektivitas tindakannya. Dalam konteks akademik, COI muncul ketika universitas, dosen, atau birokrasi kampus menghadapi tekanan—politik, finansial, atau reputasi—yang bertentangan dengan kewajiban mereka untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan integritas etis. Davis dan Stark menekankan bahwa COI struktural di institusi akademik tak selalu bermakna ada kesalahan disengaja; COI muncul ketika prioritas institusi secara tak langsung mempengaruhi keputusan, komunikasi, atau pengelolaan informasi.

Kasus LISA AI, sistem kecerdasan buatan di Universitas Gadjah Mada (UGM), memperlihatkan bagaimana konflik kepentingan ini bisa muncul dalam praktik. Sistem AI sangat bergantung pada dataset, pemrograman, dan pengawasan yang diberikan institusi. Dalam lingkungan yang rentan COI, faktor-faktor ini bisa dipengaruhi—secara sadar maupun tidak—oleh tekanan institusional. Misalnya, jika universitas berkepentingan melindungi reputasi alumni berprofil tinggi, staf bisa secara tak sengaja membentuk dataset, menyusun prompt, atau menafsirkan output AI agar sejalan dengan prioritas institusi, bukan sepenuhnya objektif.

Selain itu, keterikatan politik meningkatkan risiko output AI dianggap bias atau kontroversial. Posisi UGM sebagai institusi akademik bergengsi yang terkait erat dengan politik nasional memunculkan tekanan sistemik agar narasi tetap konsisten dengan ekspektasi politik. Dalam konteks ini, bahkan sistem AI yang dirancang untuk menjawab pertanyaan secara faktual bisa menghasilkan output yang tak lengkap, ambigu, atau terkesan defensif, hanya karena data atau pengawasan yang menjadi dasar AI mencerminkan prioritas institusi.

Kompleksitas birokrasi juga memperburuk masalah. Institusi akademik besar biasanya memiliki hierarki pengambilan keputusan dan proses persetujuan yang bertingkat. Dalam kasus LISA, output yang dipublikasikan bisa tersaring atau dimodifikasi melalui lapisan-lapisan ini, baik disengaja untuk menghindari kontroversi maupun tak disengaja karena norma prosedural. Davis & Stark mencatat bahwa COI struktural sering muncul secara subtil: output atau keputusan bisa tampak netral, tetapi dibentuk oleh insentif institusional yang mendasarinya.

Akhirnya, pengawasan publik memperkuat persepsi COI. Ketika figur berprofil tinggi seperti Presiden Jokowi terlibat, masyarakat secara alami meneliti setiap pernyataan atau output AI dengan ketat. Ketidakjelasan, inkonsistensi, atau pengungkapan yang selektif dipersepsikan sebagai bukti bias, yang memperkuat kesan bahwa kepentingan institusi—bukan kebenaran objektif—menentukan komunikasi. Kontroversi LISA AI adalah contoh klasik bagaimana COI struktural di akademik dapat berinteraksi dengan teknologi dan persepsi publik untuk menghasilkan narasi yang sangat diperdebatkan.

Kesimpulannya, COI di akademik adalah fenomena struktural yang bisa mempengaruhi output manusia maupun AI. Kasus LISA menunjukkan bahwa bahkan sistem yang bermaksud baik bisa mencerminkan tekanan institusional. Memahami COI, bagaimana ia muncul, dan efeknya terhadap persepsi publik sangat penting untuk menilai kontroversi di lingkungan akademik, terutama ketika melibatkan pemangku kepentingan berprofil tinggi dan isu yang sensitif secara politik.

Pertanyaannya, apakah UGM berada dalam posisi konflik kepentingan struktural? Pertanyaan ini perlu dicermati dari perspektif institusional dan politik. Konflik kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam Conflict of Interest in the Professions (Davis & Stark, 2001), muncul ketika tujuan institusi bertentangan dengan tugas profesional atau etisnya, terutama ketika tekanan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan internal. Dalam kasus UGM, perguruan tinggi ini berperan sebagai pusat keunggulan akademik sekaligus institusi nasional yang amat terpandang, dengan alumni berprofil tinggi semisal Presiden Indonesia.

Peran ganda UGM sebagai penjaga integritas akademik dan pemangku kepentingan dalam politik nasional menempatkannya pada posisi yang secara struktural sensitif. Di satu sisi, universitas berkewajiban etis untuk menjaga catatan akademik secara objektif dan menegakkan prinsip transparansi. Di sisi lain, institusi ini punya insentif untuk melindungi reputasinya, menjaga hubungan dengan otoritas pemerintah, dan mempertahankan pengaruh dalam jaringan kebijakan nasional. Dua insentif ini dapat menimbulkan apa yang literatur sebut sebagai “konflik loyalitas institusional,” dimana memelihara prestise organisasi dapat mengorbankan penyampaian fakta secara netral.

Selain itu, keterikatan politik lembaga pendidikan tinggi di Indonesia memperburuk konflik kepentingan struktural. Hubungan UGM dengan negara bukan sekadar simbolis; hubungan ini mencakup pendanaan, regulasi, dan pengakuan politik, yang secara implisit dapat menekan universitas untuk menyelaraskan narasinya dengan kepemimpinan nasional. Keterikatan semacam ini berpotensi menghasilkan laporan yang bias, pengungkapan catatan akademik secara selektif, dan komunikasi hati-hati yang lebih mengutamakan stabilitas institusi ketimbang transparansi fakta.

Klaim viral terkait AI LISA dan status Presiden Jokowi memperlihatkan bagaimana tekanan struktural ini muncul dalam kontroversi publik. Apakah klaim tersebut akurat atau dibuat-buat, respons universitas—yang oleh sebagian pihak dianggap defensif atau tidak lengkap—dapat dianalisis melalui lensa konflik kepentingan struktural. Menurut Davis dan Stark, sebuah institusi dalam posisi ini mungkin tak sengaja memalsukan catatan, tetapi kombinasi reputasi institusi, keterikatan politik, dan inersia birokrasi dapat menyebabkan keputusan dan komunikasi yang menutupi kebenaran objektif.

Kesimpulannya, posisi UGM menunjukkan beberapa indikator konflik kepentingan struktural. Persimpangan antara kewajiban akademik, reputasi institusi, dan keterikatan politik memunculkan kondisi dimana skeptisisme publik adalah wajar. Dari perspektif tatakelola dan etika, adalah wajar bagi para pemangku kepentingan mempertanyakan apakah komunikasi universitas sepenuhnya mencerminkan realitas akademik objektif, terutama dalam hal yang melibatkan alumni politik berprofil tinggi.

Kalau perguruan tinggi segede UGM saja bisa terjebak dalam konflik kepentingan struktural, itu seperti nonton film superhero dimana kotanya kelihatan megah, tapi fondasinya sudah retak-retak. Dari luar semua tampak gagah dan penuh prestise, tapi dari dalam ada tekanan, relasi kekuasaan, dan kepentingan institusional yang saling tarik-menarik. Publik Indonesia, yang makin melek isu integritas, melihat retakan ini dan mulai bertanya-tanya: seterbuka dan sebersih itukah dunia kampus yang selama ini dibayangkan?

Konflik kepentingan atau conflict of interest (COI) sendiri sederhananya adalah kondisi ketika aktor yang harusnya mengambil keputusan secara independen malah terpengaruh oleh kepentingannya sendiri, atau kepentingan lembaga, sponsor, bahkan relasi politik. Di akademia, COI itu bukan cuma tanda bahaya—itu alarm kebakaran. Karena kalau akademisi sudah tidak netral, seluruh dunia ilmu ikut terbakar pelan-pelan.

Nah, ketika publik melihat UGM terlalu “masuk” dalam isu politik seputar identitas seseorang, muncul kecurigaan alami: bener-benerkah kampus bicara dari posisi akademis murni, atau ada beban institusional yang “ikut duduk satu meja”? Apalagi kalau elite kampus sedang menghadapi masalah internal seperti dugaan korupsi atau krisis reputasi—di sinilah konflik kepentingan struktural bisa meledak jadi isu besar.

Konflik kepentingan struktural beda dengan kasus “oknum.” Ini bukan sekadar satu orang punya agenda pribadi. COI struktural berarti sistemnya sendiri memungkinkan bias muncul tanpa perlu mens rea. Struktur, insentif, dan tekanan eksternal membentuk keputusan. Dan kalau struktur sudah bias, aktor mana pun di dalamnya jadi rentan ikut bias.

Buat publik, situasi UGM ibarat nonton drama politik yang merembes masuk ke ruang kuliah. Wajar kalau kecurigaan muncul: “Eh, ini kampus ngomong dari perspektif ilmiah, atau sedang jadi PR machine buat pihak tertentu?” Ketika institusi pendidikan terlihat tidak 100% independen, trust publik ke kampus pun langsung turun derajat.

Dalam konteks Indonesia, dimana masyarakat sudah kenyang dicekokin dengan drama politik tiap hari, pergeseran persepsi tentang integritas kampus itu berbahaya. Universitas itu semacam “kuil pengetahuan”—kalau kuilnya dianggap terkontaminasi, jamaahnya bakal ogah percaya khotbahnya.

COI struktural di kampus besar seperti UGM juga bisa jadi preseden buruk buat kampus lain. Kalau kampus top saja bisa terseret kepentingan politik atau institusional, kampus-kampus lain bisa saja merasa “ya wajarlah kalau kita ikutan begitu.” Ini efek domino yang bisa mengubah ekosistem pendidikan secara nasional.

Dampaknya bukan cuma reputasi, tapi juga kultur akademik. Dosen bisa jadi lebih berhati-hati untuk bersuara kritis. Penelitian bisa disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan kepentingan sponsor atau pemerintah. Mahasiswa mungkin merasa kampus bukan lagi ruang dialog bebas, tapi ruang di mana narasi tertentu lebih aman daripada yang lain.

Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa menggerus meritokrasi. Ketika keputusan akademik dipengaruhi kepentingan eksternal, kualitas ilmu bukan lagi parameter utama. Yang menentukan bukan siapa paling kompeten, tapi siapa paling selaras dengan kepentingan tertentu. Ini resep pasti untuk dekadensi akademik.

Dan jangan lupakan efek tak terlihat tapi paling fatal: erosi integritas intelektual. Jika kampus tak lagi tegak di atas prinsip kebenaran akademik, para mahasiswanya akan mewarisi standar itu. Mereka belajar bahwa kepentingan bisa mengalahkan objektivitas, kedekatan bisa mengalahkan kualifikasi, dan politik bisa mengalahkan argumentasi. Ini mengancam masa depan Indonesia, karena lulusan kampuslah yang kelak mengisi birokrasi, lembaga penelitian, industri, hingga sektor politik. Kalau mereka dibentuk dalam ekosistem penuh COI, jangan berharap mereka akan membawa nilai objektivitas dan integritas ke ruang publik.

Dari sudut pandang regulasi, COI struktural dalam dunia pendidikan juga menunjukkan bahwa Indonesia belum punya sistem audit akademik yang kuat. Sistem kita bagus di atas kertas, tapi tidak punya “gigitan.” Tidak ada mekanisme independen yang benar-benar bisa menegakkan batas antara dunia akademik dan dunia politik.

Fenomena UGM ini memperlihatkan bahwa kampus sering terjebak sebagai institusi yang ingin menjaga reputasi, tapi dengan cara yang justru membuat reputasinya makin tercoreng. Sikap defensif, alih-alih meningkatkan transparansi, malah membuat publik makin curiga. Zaman media sosial begini, semakin kampus menutup diri, semakin liar spekulasi di luar sana.

Tapi ini bisa jadi titik balik. Kalau kampus-kampus mulai sadar bahwa COI struktural itu nyata dan berbahaya, mereka bisa memperkuat mekanisme transparansi, audit independen, dan batas institusional dari kekuasaan politik. Kampus yang berani mengakui kerentanan adalah kampus yang siap memperbaiki diri.

Masalah UGM bukan sekadar drama identitas seorang tokoh; persoalan ini merupakan cermin besar tentang betapa rapuhnya integritas akademik ketika berada terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Dan kalau Indonesia ingin pendidikan yang maju, kampus hendaknya kembali menjadi benteng independensi, bukan sekadar ornamen dalam narasi politik yang sedang dominan. Karena kalau bentengnya runtuh, generasi masa depan ikut terkena reruntuhannya.

Guna meminimalkan konflik kepentingan akademik, langkah perbaikan yang disarankan Davis dan Stark dalam Conflict of Interest in the Professions hendaknya dipahami bukan sebagai daftar perbaikan teknis belaka, melainkan sebagai upaya merombak lingkungan moral, institusional, dan struktural tempat universitas beroperasi. Mereka menegaskan bahwa konflik kepentingan bukan terutama soal niat buruk atau kesalahan personal, melainkan konsekuensi dari pengaturan kelembagaan yang membuat insentif dan loyalitas yang tak selaras. Karenanya, perguruan tinggi yang hendak menjaga legitimasi intelektualnya harus berkomitmen pada sistem pengungkapan relasi dan kepentingan secara terbuka, sehingga setiap hubungan finansial, politik, atau institusional yang berpotensi mempengaruhi penilaian dapat terlihat jelas. Tanpa kejujuran struktural semacam ini, independensi akademik tidak dapat diklaim secara meyakinkan.

Independensi perguruan tinggi juga sangat bergantung pada kemampuan membangun batas tegas antara keputusan akademik dan kepentingan politik maupun komersial. Davis dan Stark menegaskan bahwa suatu profesi kehilangan integritas ketika keputusan para ahlinya tunduk pada tekanan politik atau harapan korporasi. Komunitas akademik harus membangun “firewall institusional”—barikade organisasi yang memastikan keputusan ilmiah terbebas dari tekanan pemerintah, sponsor, atau pusat kekuasaan mana pun. Firewall semacam ini bukanlah sekadar perangkat birokrasi, melainkan infrastruktur etis yang bertujuan menjaga agar kebenaran ilmiah tak dibentuk ulang oleh agenda eksternal.

Agar memperkuat batas ini, universitas juga harus mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal yang dapat memengaruhi arah penelitian. Ketika universitas terlalu bergantung pada kontrak pemerintah atau kerja sama industri, universitas tersebut menjadi secara struktural rentan terhadap tekanan yang justru melahirkan konflik kepentingan. Karena itu, Davis dan Stark menyarankan universitas mendiversifikasi sumber pendanaannya agar tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan cukup besar untuk mengendalikan arah riset atau memengaruhi objektivitas akademik.

Namun independensi saja tak cukup; pengawasan pun harus independen. Davis dan Stark berkali-kali memperingatkan bahwa lembaga tak dapat secara kredibel mengawasi konflik kepentingannya sendiri jika badan etiknya berada di bawah kendali para pemimpin yang mungkin punya kepentingan langsung dalam kasus yang dinilai. Karenanya, kampus perlu membentuk badan etik independen yang tak berada dalam struktur rektorat, serta melibatkan pakar eksternal dan perwakilan publik guna memastikan penilaian dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan.

Di samping itu, universitas perlu menghadapi masalah perangkapan jabatan yang memunculkan loyalitas ganda. Davis dan Stark menjelaskan bahwa banyak konflik kepentingan lahir bukan dari korupsi, tetapi dari situasi normal ketika akademisi menjalankan berbagai peran sekaligus—peneliti, konsultan, pejabat publik, pengusaha, atau tokoh politik. Guna mengatasi hal ini, universitas harus menetapkan batasan tegas terkait jabatan rangkap yang dapat memunculkan benturan kepentingan, terutama ketika jabatan tersebut memengaruhi keputusan akademik.

Tantangan lain muncul ketika universitas menjadikan reputasi sebagai pertimbangan utama dalam proses akademik. Ketika upaya menjaga citra mengalahkan objektivitas ilmiah, penilaian akademik berubah menjadi alat promosi. Davis dan Stark mengingatkan bahwa legitimasi profesi akademik bertumpu pada standar profesional, bukan loyalitas institusi. Karena itu, kampus harus memperkuat mekanisme peer review, panel evaluasi independen, dan audit metodologi yang transparan untuk mencegah terjadinya manipulasi penilaian.

Tiada reformasi yang akan berhasil jika suara akademisi dibungkam. Davis menekankan bahwa profesi hanya dapat mempertahankan otonomi etis jika para praktisinya bebas berbicara, mengkritik, dan menyampaikan keberatan tanpa takut dibalas secara hierarkis. Karenanya, kampus perlu memperkuat perlindungan terhadap kebebasan akademik, sehingga mereka yang mengungkap masalah etis atau menantang keputusan institusi tak menjadi korban.

Untuk memastikan keberlanjutan perbaikan, atau bisa kita sebut sebuah reformasi, keputusan universitas hendaknya didasarkan pada norma profesional, bukan strategi politik atau kebutuhan mempertahankan citra. Seperti diingatkan Stark, otoritas profesi bergantung pada kemampuannya membuat keputusan berdasarkan keahlian, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Ini berarti universitas harus menggagas kerangka prosedural yang memastikan setiap keputusan—baik mengenai penelitian, komunikasi publik, maupun status akademisi—mengikuti standar profesi yang objektif.

Transparansi menjadi elemen penting lain. Konflik kepentingan tumbuh subur dalam lingkungan yang tertutup. Universitas hendaknya menerapkan keterbukaan radikal dalam data, metodologi, proses pengambilan keputusan, dan struktur internal. Dengan membuka proses secara publik, ruang bagi spekulasi, kecurigaan, dan manipulasi menjadi jauh lebih sempit.

Akhirnya, Davis dan Stark mengingatkan bahwa perlindungan struktural akan lemah tanpa transformasi budaya. Seluruh anggota civitas akademika harus memahami apa itu konflik kepentingan dan bagaimana konsekuensinya terhadap profesi. Pelatihan etika, diskusi terbuka, dan refleksi terus-menerus diperlukan untuk membangun budaya dimana integritas tak semata ditegakkan, melainkan dihayati sebagai nilai-nilai profesional. Tanpa perubahan budaya ini, integritas akademik akan selalu berada di ujung tanduk.

[Bagian 8]
[Bagian 6]

English

Konflik Kepentingan (6)

Kalau Indonesia sedang lantang-lantangnya membela hak kemerdekaan Palestina dari agresi Zionis Israel, lalu tiba-tiba ketua sebuah organisasi keagamaan di Indonesia malah mengundang pembicara Zionis—apalagi yang konon “sahabat dekatnya”—publik ya pasti langsung geleng-geleng kepala. Tindakan begitu seolah-olah menusuk jantung sikap politik Indonesia sendiri, bukan cuma sebagai urusan diplomasi, tapi sebagai prinsip moral yang sudah tertulis dalam konstitusi: menolak kolonialisme dalam bentuk apa pun. Kesan yang muncul: kok seperti urusan pertemanan pribadi lebih penting daripada prinsip negara? Atau jangan-jangan, jaringan pertemanan seseorang tiba-tiba menggeser komitmen moral seluruh umat?

Di mata masyarakat, langkah itu hampir pasti dianggap sebagai bentuk normalisasi halus—kayak usaha memasukkan agenda kompromi lewat pintu belakang dengan alasan “dialog” atau “tukar pikiran”. Dan ini memunculkan pertanyaan lebih dalam: apakah para elit tertentu sudah semakin jauh dari perasaan rakyat biasa, yang solidaritasnya kepada Palestina justru jadi salah satu sikap paling kompak di Indonesia modern. Sang ketua organisasinya mungkin akan berdalih bahwa dialog itu penting, atau bahwa mendengar “sisi lain” itu sehat secara intelektual, tapi melihat kondisi Gaza yang penuh kekerasan, penjajahan, dan penderitaan kemanusiaan, alasan begitu rasanya justru kedengaran enggak peka.

Kejadian ini akan dibaca bukan hanya sebagai kekeliruan, tapi sebagai retakan simbolik dalam kesatuan moral bangsa. Ia menandakan bahwa bahkan lembaga yang mestinya jadi penjaga etika pun bisa goyah ketika masuk urusan pertemanan dan ambisi pribadi. Dalam arti itu, kontroversinya lebih memamerkan rapuhnya integritas sebagian elite ketimbang kerumitan geopolitik yang mereka jadikan alasan.

Secara sosial, kejadian ini akan membuat banyak orang Indonesia merasa seperti ada yang “gak nyambung”. Selama ini Palestina itu bukan isu luar negeri biasa—tapi amanah moral yang nyatu di hati rakyat dari Sabang sampai Merauke. Begitu muncul ketua ormas yang malah kirim undangan ke pembicara Zionis, rasa kebersamaan itu langsung retak. Orang-orang akan mulai bertanya-tanya: mulai kehilangan arah moralkah para elit yang selama ini jadi identitas Indonesia di mata dunia? Obrolannya bakal ramai mulai dari tongkrongan warung kopi, majelis taklim, sampai linimasa X dan TikTok.

Media hampir pasti ikut mengeraskan efeknya. Media independen bakal membingkainya sebagai pelanggaran etika yang “gak masuk akal”, menunjukkan betapa jauhnya elite dari suara rakyat. Media arus utama yang lebih dekat ke penguasa mungkin akan memilih narasi halus—semacam “dialog itu jembatan perdamaian”—tapi arus besarnya tetap kontroversi. Sementara itu, media sosial bakal pecah dua kubu: satu kubu menuding ketua ormas itu sebagai pengkhianat solidaritas nasional; kubu satunya yang biasanya pro-elit akan mencoba merapikan keadaan dengan alasan teknokratis tentang “engagement” atau “melihat kedua sisi”.

Dalam spektrum politik Indonesia, reaksinya akan menunjukkan garis ideologinya dengan sangat jelas. Organisasi Islam yang sejak dulu pro-Palestina pasti menganggap ini sebagai penyimpangan moral. Kelompok nasionalis akan menyebutnya ancaman terhadap identitas anti-kolonial Indonesia. Aktivis progresif akan melihatnya sebagai contoh lain dari kemunafikan elit yang makin hari makin terlihat hidup dari patronase dan jaringan pribadi. Bahkan kelompok konservatif, yang biasanya menghindari isu luar negeri, kemungkinan akan ikut menjauh karena takut dicap tidak sejalan dengan rakyat.

Implikasinya dapat menambah tekanan yang cukup berat bagi kerja keras Presiden Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Meski undangan pembicara Zionis itu bukan tindakan resmi negara, kesannya jadi seperti ada kegamangan internal—seakan-akan bagian dari masyarakat sipil Indonesia tiba-tiba tidak seirama dengan moral politik luar negeri Presiden. Ini bisa mengurangi wibawa Indonesia di mata negara-negara Timur Tengah yang selama ini melihat Indonesia sebagai suara yang tegas membela Palestina. Di dalam negeri, Presiden mungkin terpaksa tampil lebih lantang menegaskan sikapnya demi meredakan keresahan rakyat dan menunjukkan bahwa arah moral bangsa tetap lurus. Intinya, kejadian ini memperlihatkan betapa rapuhnya solidaritas nasional ketika pertemanan pribadi dan ego elit menabrak perjuangan historis yang menuntut komitmen tanpa keraguan.

Dari sudut pandang strategi politik, lawan-lawan sang ketua pasti langsung mencium peluang emas. Keputusan mengundang pembicara Zionis itu bisa dijadikan amunisi untuk meruntuhkan legitimasinya dan mencoreng wibawa moral lembaga yang ia pimpin. Politisi oposisi bisa menarasikan bahwa ia bukan penjaga yang bisa dipercaya untuk meneruskan perjuangan solidaritas Indonesia kepada Palestina. Mereka tinggal menyentil bahwa sang ketua ini rentan dipengaruhi ideologi asing atau terlalu mengikuti ego pribadi dengan dalih “keterbukaan intelektual”. Tak perlu dilebihkan—isu Palestina sendiri sudah cukup emosional untuk membesar-besarkan kritiknya. Akhirnya, kontroversi ini bisa dipakai untuk menyerang tak hanya kemampuan judgement-nya, tapi juga kesetiaannya pada nilai-nilai yang jadi perekat bangsa.

Dalam jangka panjang, ormas yang dipimpinnya bakal menghadapi turbulensi reputasi. Ormas di Indonesia hidup bukan hanya dari struktur organisasi, tapi dari modal moral. Kalau modal moral itu retak, membangun ulang kepercayaan publik bakal berat. Anggotanya bisa pecah dua: anak-anak muda yang menuntut akuntabilitas versus senior-senior yang ingin mengecilkan masalah. Kalau perpecahan ini dibiarkan, ormas itu bisa pelan-pelan kehilangan pengaruh, terutama di saat Indonesia butuh suara moral yang solid. Donatur, lembaga mitra, sampai jaringan komunitas pun bisa mulai ragu berafiliasi dengan ormas yang dianggap labil secara ideologis.

Dari sisi Palestina, responsnya mungkin halus tapi jelas bermakna. Pedoman mereka biasanya: tetap menghargai dukungan Indonesia selama puluhan tahun, tapi juga mengungkapkan keprihatinan atas simbolisasi langkah seperti ini. Para diplomat dan aktivis Palestina sangat peka terhadap perubahan angin global, jadi sekecil apa pun tanda bahwa Indonesia sedang “melunak” bisa membuat mereka kecewa. Respons resmi mungkin tetap sopan—ucapan terima kasih disertai pesan “tolong jaga konsistensi solidaritas”. Tapi di balik layar, para aktivis dan intelektual Palestina mungkin bertanya-tanya: “Kenapa negara yang paling lantang membela kami tiba-tiba punya celah seperti ini?” Hasilnya adalah muncul rasa ragu tipis, walau bukan keretakan permanen, terhadap keteguhan moral Indonesia.

Pada akhirnya, kejadian ini berubah menjadi pelajaran besar tentang rapuhnya otoritas moral lembaga politik dan keagamaan. Hanya karena satu keputusan pribadi, dampaknya bisa merembet ke mana-mana: merusak posisinya di politik domestik, menggerus kredibilitas ormas, dan bahkan menggetarkan sedikit rasa percaya dari rakyat yang sedang berjuang untuk sebuah kemerdekaan.

Kalau dilihat dari kacamata buku Conflict of Interest in the Professions karya Michael Davis dan Andrew Stark, kasus ketua ormas yang mengundang pembicara Zionis ini benar-benar pas masuk kategori konflik kepentingan versi akademik. Buku tersebut menegaskan bahwa konflik kepentingan itu bukan cuma urusan industri, bisnis, dokter, atau pengacara—tapi bisa muncul di profesi apa pun yang memegang trust dari publik, termasuk pemimpin agama. Artinya, ketika seseorang duduk di kursi keagamaan, publik berharap ia mengambil keputusan berdasarkan nilai moral lembaganya, bukan berdasarkan pertemanan, preferensi pribadi, atau ego.

Dengan kacamata Davis dan Stark, masalah besar dari tindakan sang ketua bukan sekadar “tidak sensitif”, melainkan karena ia memegang posisi yang punya tanggungjawab fiduciary tinggi: menjaga integritas moral masyarakat, menjaga konsistensi ajaran, dan memastikan lembaga tetap berada di garis etisnya. Begitu ada pertemanan pribadi—apalagi dengan figur Zionis—yang ikut mempengaruhi keputusan publik, langsung terjadi apa yang disebut para editor buku itu sebagai role conflict: benturan antara kewajiban jabatan dan kepentingan pribadi. Walaupun jika tiada uang korupsi, tiada transaksi gelap, atau tiada pengkhianatan eksplisit, sekadar penampakan loyalitas yang terbelah saja sudah cukup merusak. Dan masalahnya, ada selentingan dugaan pencucian uang senilai Rp. 100 milyar.

Dalam logika Davis dan Stark, pelanggarannya bukan karena ada dosa finansial, tetapi karena ia menciptakan ambiguitas dalam peran yang seharusnya sangat jelas. Mereka menulis bahwa konflik kepentingan merusak karena membuat publik bertanya-tanya: “Dia ini sedang mewakili lembaga, atau sedang mewakili diri sendiri?” Nah, inilah persis yang terjadi: masyarakat jadi bingung apakah ketua ini sedang menjalankan amanah umat atau sedang memenuhi keinginan pribadi. Kebingungan ini, kata buku tersebut, adalah bentuk kerusakan institusi yang paling berbahaya: hilangnya otoritas moral, runtuhnya kepercayaan publik, dan kemungkinan misi lembaga jadi melenceng karena ego individu.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa lembaga agama sama rentannya dengan dunia korporasi atau pemerintah dalam soal konflik kepentingan. Beban moral yang mereka emban jauh lebih berat—makanya langkah kecil saja bisa bikin kegaduhan besar. Keputusan sang ketua memperlihatkan betapa cepatnya integritas lembaga keagamaan bisa goyah jika kepentingan pribadi diberi ruang lebih besar daripada tanggungjawab moral.

Konflik kepentingan berulangkali membentuk hasil sejarah dengan merajai keputusan di level kekuasaan tertinggi. Salah satu contoh paling jelas adalah krisis keuangan global 2008. Eksekutif di institusi keuangan besar punya kepentingan pribadi dalam sekuritas berbasis hipotek berisiko tinggi sekaligus mempengaruhi strategi perusahaan. Komitmen ganda mereka—memaksimalkan keuntungan pribadi dan institusi—mendorong praktik pinjaman berisiko, produk keuangan yang tidak transparan, dan akhirnya keruntuhan ekonomi global. Krisis ini mengubah ekonomi di seluruh dunia, memicu pengangguran massal, dan menimbulkan reformasi regulasi seperti Dodd-Frank Act di Amerika Serikat.

Ilustrasi sejarah lain adalah skandal Watergate di Amerika Serikat (1972–1974). Pejabat penting dalam pemerintahan Nixon membiarkan loyalitas pribadi dan politik mengalahkan kewajiban hukum dan etis. Konflik kepentingan mereka—antara menjaga diri, loyalitas partai, dan tanggungjawab konstitusional—menyebabkan penutup-nutupan dan penyalahgunaan kekuasaan. Skandal ini tak hanya memaksa pengunduran diri seorang presiden AS, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan institusional Amerika, merombak norma akuntabilitas politik.

Di bidang korporasi dan politik, keruntuhan Enron pada 2001 menunjukkan bagaimana konflik kepentingan dapat berdampak nasional dan global. Eksekutif yang berperan ganda sebagai auditor dan konsultan memanipulasi praktik akuntansi demi keuntungan pribadi. Peran ganda ini merusak transparansi, menyebabkan kerugian besar bagi investor, dan mendorong perubahan regulasi semisal Sarbanes-Oxley Act, yang mengubah standar tatakelola perusahaan secara global.

Pun, dalam sejarah sains, konflik kepentingan mempengaruhi keputusan global. Contohnya, perusahaan farmasi yang merajai riset obat berbahaya—semisal kasus Vioxx—menunda intervensi regulatori, mempengaruhi keputusan kesehatan publik, dan menyebabkan ribuan kematian yang seharusnya bisa dicegah.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan bukan sekadar abstraksi etis; semuanya bisa membentuk ulang ekonomi, struktur pemerintahan, kepercayaan publik, bahkan nyawa manusia secara global. Sejarah membuktikan bahwa loyalitas ganda dan peran tumpang-tindih yang tak terkendali, acapkali memperbesar konsekuensi, jauh melampaui individu yang terlibat.

Buku Conflict of Interest in the Professions menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan adalah arena yang paling rawan konflik kepentingan, karena seluruh industrinya berjalan di atas informasi yang timpang, tanggungjawab fiduciary yang berat, dan tekanan untuk mengejar keuntungan. Para penulis menunjukkan bahwa profesional di sektor keuangan sering berada dalam posisi yang menggabungkan otoritas memberi nasihat dengan peluang mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga batas antara penilaian profesional dan kepentingan diri sendiri menjadi sangat tipis.

Buku ini menekankan bahwa arsitektur finansial modern—dari investment banking, auditing, analisis saham, underwriting, sampai fund management—punya ketegangan bawaan. Ketegangan ini muncul ketika profesional harus loyal kepada beberapa pihak sekaligus: klien yang ingin nasihat objektif, perusahaan yang mengejar untung, pasar yang menuntut transparansi, dan regulator yang menekan dengan aturan kehati-hatian. Menurut buku ini, konflik di sektor keuangan jarang tampil sebagai kejahatan terang-terangan; ia muncul sebagai distorsi halus dalam penilaian, ketika profesional membenarkan keputusan yang menguntungkan diri sendiri atas nama “logika pasar”.

Buku ini juga menjelaskan bahwa konflik di sektor keuangan makin parah karena mekanisme insentif jangka pendek, seperti bonus kinerja atau target akuisisi klien. Insentif semacam ini mendorong profesional mendahulukan karier atau pendapatan perusahaan daripada integritas fiduciary. Lebih parah lagi, perilaku seperti ini sering dianggap “normal industri”, sehingga makin sulit dideteksi karena lingkungannya sendiri memberikan legitimasi.

Beberapa penulis dalam buku ini turut menegaskan bahwa konflik kepentingan di sektor finansial sangat berbahaya karena berdampak sistemik. Ketika auditor juga menjadi konsultan bagi perusahaan yang sama, dikala para analis mempromosikan saham yang diam-diam mereka miliki, atau ketika investment bank memberi nasihat ke klien sambil melakukan trading yang merugikan klien tersebut, dampaknya tak hanya merugikan satu pihak—tetapi bisa mengguncang pasar. Buku ini memakai contoh-contoh tersebut untuk menunjukkan bagaimana kegagalan mengelola konflik bisa menghancurkan kepercayaan, merusak alokasi modal, dan bahkan memicu krisis ekonomi.

Buku ini melihat konflik kepentingan di sektor keuangan bukan semata-mata sebagai kegagalan moral individu, tetapi sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi dari desain institusi. Regulasi, transparansi, dan pemisahan fungsi memang penting, namun tidak cukup; yang dibutuhkan adalah budaya profesional yang sadar betapa berbahayanya loyalitas yang terpecah, dan berani menahan diri meskipun aturan memungkinkan kelonggaran.

Sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan kerentanan struktural yang dibahas dalam Conflict of Interest in the Professions. Lembaga seperti bank BUMN, manajer investasi, auditor KAP, dan regulator seperti OJK beroperasi di jaringan kompleks peran, loyalitas, dan insentif yang memudahkan munculnya konflik kepentingan.

Pertama, bank BUMN mencontohkan konflik peran dan pengaruh. Para eksekutif harus menyeimbangkan kewajiban memaksimalkan nilai saham negara dengan tuntutan politik dari kementerian atau pejabat daerah. Tekanan ganda—untung versus mandat sosial/politik—bisa mendorong keputusan kredit yang menguntungkan pihak tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi. Ini sejalan dengan Baum: tumpang-tindih peran menimbulkan ketegangan etis struktural, dimana penilaian profesional bisa terganggu walau tak ada pelanggaran terang-terangan.

Kedua, manajer investasi dan administrator dana menghadapi commitment conflict. Mereka mengelola dana dari investor swasta maupun entitas pemerintah, sehingga terdorong memprioritaskan kinerja jangka pendek agar menarik atau mempertahankan modal. Kewajiban fiduciary kepada klien kadang bertabrakan dengan target internal, bonus kinerja, atau arahan manajemen. Rasionalisasi halus demi keuntungan pribadi atau organisasi ini mencerminkan influence conflict yang dibahas buku ini.

Ketiga, auditor KAP menunjukkan skenario konflik klasik. Ketika mereka mengaudit perusahaan yang sama dimana mereka juga memberikan jasa konsultansi, independensi mereka terganggu. Kasus Bank Century dan Jiwasraya di Indonesia menunjukkan bagaimana peran ganda seperti ini bisa menutupi penyimpangan finansial. Buku ini menekankan bahwa insentif struktural, bukan moral individu saja, sering menjadi akar masalah.

Terakhir, regulator seperti OJK punya konflik kepentingan sendiri. Mereka harus menegakkan regulasi prudensial, melindungi investor, dan menjaga kepercayaan pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan sistem keuangan sesuai tujuan pembangunan nasional. Tekanan untuk mendorong investasi bisa mengurangi ketegasan pengawasan, menciptakan ketegangan antara tugas regulasi dan tujuan ekonomi. Baum menegaskan bahwa ketegangan seperti ini bersifat sistemik dan terprediksi, bukan sekadar akibat kesalahan moral individu.

Singkatnya, sektor keuangan Indonesia menunjukkan bagaimana peran profesional, loyalitas yang tumpang-tindih, dan struktur insentif menghasilkan konflik kepentingan yang luas. Buku ini jelas: tanpa perlindungan struktural, transparansi, dan budaya etis yang menomorsatukan integritas fiduciary di atas keuntungan pribadi atau institusi, konflik ini bisa merusak pengambilan keputusan, mengancam stabilitas pasar, dan menurunkan kepercayaan publik.

Selah seorang kontributor buku tersebut, Taylor Cowen, dalam The Economics of the Critic, membahas peran kritikus—baik di bidang sastra, seni, maupun budaya lain—dari perspektif insentif ekonomi dan konflik kepentingan. Cowen berargumen bahwa kritikus menempati posisi unik: penilaian mereka mempengaruhi pasar, reputasi, dan karier, namun insentif finansial atau sosial mereka sendiri mungkin tak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, konflik kepentingan menjadi hal yang melekat dalam profesi kritik.

Cowen menyoroti beberapa mekanisme munculnya konflik ini. Kritikus bisa punya hubungan pribadi dengan seniman, penerbit, atau galeri yang mempengaruhi penilaian mereka. Mereka juga menghadapi tekanan untuk mempertahankan jumlah pembaca atau visibilitas, sehingga terdorong menulis ulasan positif atau sensasional yang menarik perhatian, bukan memberikan evaluasi objektif. Lebih lanjut, kritikus yang bergantung pada honorarium, penghargaan, atau pekerjaan konsultasi mungkin menyesuaikan opini demi menjaga peluang di masa depan. Contoh-contoh ini menunjukkan cara halus dimana kewajiban profesional bisa terganggu oleh keuntungan pribadi atau tekanan sosial.

Hal yang krusial disini, bahwa Cowen menempatkan kritikus dalam kerangka pasar: nilai informasi, modal reputasi, dan tekanan kompetitif menciptakan insentif struktural yang sering bertentangan dengan ideal penilaian netral. Bahwa konflik kepentingan bukan sekadar kegagalan moral; ia muncul secara prediktabel dari konteks institusional dan ekonomi tempat kritikus beroperasi. Hal ini sejalan dengan tema utama Conflict of Interest in the Professions, yaitu menekankan peran faktor struktural dan sistemik dalam menimbulkan dilema etis.

Mengacu pada kerangka Taylor Cowen di The Economics of the Critic, lanskap media Indonesia menunjukkan lapisan konflik kepentingan yang kompleks, karena jurnalis, editor, dan komentator media menghadapi insentif ekonomi, sosial, dan politik yang tumpang-tindih. Inti pemikiran Cowen—bahwa penilaian profesional sering terganggu secara lampas oleh tekanan pribadi atau institusional—sangat relevan untuk memahami dinamika ini.

Di Indonesia, banyak media bergantung pada pendapatan iklan dari perusahaan, kontrak pemerintah, atau tokoh politik berpengaruh. Ketergantungan finansial ini mencuatkan konflik inheren: jurnalis diharapkan melaporkan secara objektif, tetapi organisasi mereka mungkin ditekan agar tak memberitakan hal negatif tentang sponsor atau pemangku kepentingan. Cowen menyebut ini sebagai masalah insentif struktural, dimana posisi pasar dan target pendapatan media membentuk perilaku profesional jurnalis.

Selain itu, jurnalis atau komentator bisa membangun hubungan dengan pejabat publik, selebritas, atau pemimpin perusahaan guna beroleh akses, cerita eksklusif, atau visibilitas sosial. Hubungan ini bisa menurunkan objektivitas, menghasilkan liputan menguntungkan, wawancara “soft”, atau penghilangan informasi kritis. Analisis Cowen menunjukkan bahwa konflik ini jarang berupa korupsi terang-terangan; konflik ini muncul secara alami dari ketergantungan ekonomi dan reputasi yang melekat pada peran profesional.

Fenomena influencer digital dan media online semakin memperumit keadaan. Personaliti media sosial yang mengulas film, buku, atau peristiwa politik sering menerima sponsor, affiliate deals, atau undangan ke acara eksklusif. Insentif untuk menjaga engagement dan kemitraan komersial bisa secara lembut mempengaruhi opini mereka, sesuai argumen Cowen bahwa penilaian kritikus selalu terkait dengan pertimbangan pribadi dan ekonomi.

Terakhir, dewan redaksi bisa menghadapi konflik antara kepentingan publik dan kelangsungan internal. Mempertahankan pembaca, menghindari sengketa hukum, atau menjaga operasional dapat mempengaruhi pilihan editorial yang bisa mengorbankan etika jurnalistik. Kerangka Cowen menunjukkan bahwa tekanan ini bersifat sistemik, bukan sekadar kegagalan individu, menekankan sifat struktural konflik kepentingan dalam profesi media.

Kesimpulannya, analisis Cowen memberikan lensa untuk memahami mengapa jurnalisme Indonesia, seperti bidang profesional lainnya, rentan terhadap konflik kepentingan. Tekanan dari pendanaan, akses, visibilitas, dan kelangsungan organisasi menciptakan ketegangan yang dapat diprediksi antara kewajiban profesional dan insentif pribadi, sehingga transparansi, pengungkapan, dan norma profesional menjadi sangat penting untuk menjaga standar etika.

[Bagian 7]
[Bagian 5]

English

Konflik Kepentingan (5)

Dalam percakapan sehari-hari di Indonesia, frasa masuk angin merujuk pada ketidaknyamanan fisik yang luas dan samar, mulai dari pegal, menggigil, kembung, pusing, sampai rasa gak enak badan secara umum, dan istilah ini lebih dekat kepada ungkapan budaya ketimbang diagnosis medis. 

Ungkapan ini juga membawa keyakinan budaya bahwa angin, hujan, atau udara dingin dapat “masuk” ke tubuh dan mengacaukan keseimbangannya, sehingga pengobatannya pun mengikuti logika tersebut—mulai dari kerokan, minuman hangat, hingga istirahat—meskipun dalam pemahaman medis modern, gejala itu biasanya berkaitan dengan infeksi virus ringan, gangguan pencernaan, atau kelelahan, bukan benar-benar angin yang memasuki tubuh.

Dalam makna metaforis, masuk angin dapat dipakai untuk mencerminkan seseorang yang sedang goyah secara emosional, tak seimbang secara sosial, atau rentan secara politik, seolah ada angin tak terlihat yang menyelinap ke dalam dirinya dan mengacaukan ketenangannya. Orang Indonesia kadang menggunakannya secara jenaka untuk menyebut seseorang yang tiba-tiba sensitif, mudah tersinggung, atau gampang baper, seakan “sistem imun emosional”-nya menurun dan hembusan kecil kritik atau stres saja sudah membuatnya oleng. Dalam komentar politik, istilah ini bahkan dapat menyiratkan bahwa seorang tokoh publik telah terpengaruh, goyah, atau “terpental dari jalur” oleh tekanan eksternal, menggambarkan erosi integritas yang halus ketimbang kejatuhan dramatis. Di semua penggunaan tersebut, masuk angin menjadi metafora budaya yang ringkas bagi gangguan dari luar yang merusak kestabilan dari dalam.

Dalam kacamata ideologi, masuk angin menjadi kritikan halus bahwa keyakinan seseorang mulai melemah karena pengaruh luar, seolah hembusan wacana tren atau tekanan kelompok dominan menyusup ke dalam komitmen nilai mereka dan mengaburkan sesuatu yang tadinya tegas. Istilah ini tak menyiratkan pengkhianatan terbuka, melainkan pendinginan yang perlahan—erosi ketangguhan akibat angin konformitas yang perlahan masuk.

Dalam ranah politik, masuk angin sering menggambarkan momen ketika seorang politisi tampak melenceng dari sikap awalnya karena godaan, tekanan, atau transaksi strategis, seakan “angin” dari kepentingan tertentu telah menyusup ke ruang keputusan mereka. Ia menjadi kode kooptasi yang senyap, menyiratkan bahwa seseorang telah dialihkan jalurnya tanpa skandal terang-terangan, dengan kompas publik yang bergeser oleh hembusan patronase, ketakutan, atau oportunisme.

Dalam konteks ekonomi, metafora ini dapat menyoroti para aktor—baik pelaku usaha, pejabat, maupun lembaga—yang konsistensi atau integritasnya mulai luntur ketika insentif luar, tekanan pasar, atau aliran dana gelap menyusup ke dalam sistem mereka. Ia mencerminkan intuisi budaya bahwa ekonomi jarang runtuh seketika; mereka “kemasukan angin” melalui kerentanan kecil, dari kolusi tipis-tipis hingga regulasi timpang, hingga terganggunya keseimbangan persaingan sehat.

Secara sosial, masuk angin dapat menggambarkan individu atau komunitas yang keharmonisannya goyah karena rumor, kecemburuan, tekanan kelompok, atau perubahan status yang mendadak, layaknya angin yang menyelinap melalui celah rumah. Ia menangkap gagasan bahwa kohesi sosial itu rapuh, dan gangguan kecil semisal gosip, salah paham, atau pengucilan dapat mendinginkan keakraban yang sebelumnya mengikat kelompok tersebut.

Secara budaya, metafora ini mengarah pada rasa ketidakseimbangan yang muncul ketika nilai asing, modernisasi cepat, atau arus budaya luar mengusik cara hidup yang sebelumnya stabil. Terma ini menyiratkan intuisi budaya bahwa identitas dapat terganggu bukan hanya oleh paksaan, tetapi juga oleh intrusi lembut—pergeseran selera, gaya hidup, atau norma yang meresap pelan-pelan dan mengacaukan sesuatu yang tadinya akrab.

Tiada padanan persis dalam bahasa Inggris Amerika atau Inggris Britania bagi terma masuk angin, karena istilah ini memadukan ketidaknyamanan fisik, penjelasan tradisional, dan asumsi budaya tentang angin, dingin, dan keseimbangan. Namun, ada beberapa frasa yang mendekati maknanya, tergantung konteks:

Dalam konteks fisik umum, orang bisa mengatakan “feeling under the weather”, “coming down with something”, atau “feeling off”, yang menyampaikan rasa gak enak badan, lelah, atau sakit ringan secara samar. Dalam konteks santai atau sehari-hari, bisa juga digunakan “a bit run down” atau “not feeling oneself”, menangkap rasa terganggu atau tak seimbang secara fisik maupun mental.

Jika menekankan ide pengaruh luar yang mempengaruhi kondisi seseorang—lebih dekat dengan makna metaforis masuk angin—orang bisa menggunakan “caught a chill”, “taken in by outside forces”, atau secara kiasan, “off kilter” atau “thrown off balance”, meskipun ini lebih abstrak dan kurang terkait langsung dengan gering.

Secara keseluruhan, padanan bahasa Inggris menangkap beberapa aspek rasa gak enak badan, lelah, atau ketidakseimbangan, tetapi tak sepenuhnya membawa nuansa budaya dan folklor masuk angin, khususnya gagasan angin atau udara yang “masuk” ke tubuh dan mengganggu keseimbangan internal.

Terdapat hubungan lembut tapi bermakna antara makna metaforis masuk angin dan konsep konflik kepentingan. Secara metaforis, masuk angin melukiskan keadaan dimana pengaruh eksternal perlahan-lahan menyusup ke dalam keseimbangan internal individu, kelompok, atau institusi, menimbulkan gangguan yang ringan namun terus-menerus. Demikian pula, konflik kepentingan muncul ketika insentif pribadi, finansial, politik, atau sosial menyusup ke tanggung jawab profesional atau publik, secara perlahan menggeser keputusan dan prioritas dari jalur objektivitas atau integritas. Kedua konsep ini berbagi gagasan tentang kekuatan eksternal—baik budaya, sosial, politik, maupun ekonomi—yang memasuki suatu sistem dan mengganggu fungsi yang semestinya. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa masuk angin adalah padanan budaya rakyat dari tahap awal, hampir tak terlihat, dari konflik kepentingan: gangguan kecil yang merayap dan jika diabaikan, dapat berkembang menjadi ketidakseimbangan nyata, pengambilan keputusan yang buruk, atau hasil yang dikompromikan.

Ada juga hubungan bermakna antara makna metaforis masuk angin dan konsep profesi. Dalam penggunaan metaforisnya, masuk angin mewakili gangguan substil yang disebabkan oleh pengaruh eksternal yang mengacaukan keseimbangan atau penilaian internal seseorang. Demikian pula, dalam konteks profesional, individu dapat menghadapi tekanan—baik dari klien, atasan, tuntutan pasar, maupun ekspektasi sosial—yang secara diam-diam mempengaruhi keputusan, etika, atau kinerja mereka. Sama seperti masuk angin menandakan ketidakseimbangan yang merayap pada tubuh atau emosi, para profesional dapat mengalami ketidakseimbangan yang merayap dalam tugas, nilai, atau integritasnya, membuat mereka rentan terhadap kekeliruan, penilaian yang terganggu, atau pelanggaran etika. Metafora ini relevan dengan profesi karena menangkap gagasan bahwa bahkan tekanan eksternal kecil yang sering tak terlihat pun dapat mengganggu fungsi yang semestinya dalam peran profesional seseorang.

Makna metaforis masuk angin memberikan lensa budaya yang kaya untuk memahami dinamika konflik kepentingan dalam konteks profesional. Secara metaforis, masuk angin menggambarkan intrusi halus dari kekuatan eksternal yang mengganggu keseimbangan internal, penilaian, atau ketenangan seseorang. Dalam ranah profesional, hal ini sangat mirip dengan situasi di mana tekanan eksternal—insentif finansial, pengaruh politik, tuntutan klien, atau ekspektasi sosial—perlahan menyusup ke dalam pengambilan keputusan atau standar etika seorang profesional. Inilah yang dimaksud dengan konflik kepentingan: skenario di mana kepentingan pribadi, institusional, atau eksternal mengganggu tanggung jawab profesional seseorang, yang berpotensi mengurangi objektivitas atau integritas.

Jika dilihat secara bersamaan, metafora masuk angin menyoroti bagaimana gangguan kecil yang hampir tak terlihat dapat menumpuk seiring waktu dalam profesi, memunculkan kerentanan terhadap pelanggaran etika atau penilaian yang terganggu. Sama seperti masuk angin membuat seseorang merasa “gak enak badan” tanpa sakit yang jelas, seorang profesional yang dipengaruhi kepentingan yang bertentangan dapat membuat keputusan yang menyimpang secara halus—namun signifikan—dari apa yang dituntut oleh keadilan, kompetensi, atau standar etika. Singkatnya, masuk angin menjadi cara berpikir budaya yang relevan untuk memahami tahap awal, yang sering tak terlihat, dari konflik kepentingan dalam profesi mana pun: gangguan kecil atau tekanan yang, jika dibiarkan, dapat merusak integritas dan efektivitas profesional.

Makna metaforis masuk angin menawarkan lensa budaya yang saksama guna memahami dinamika konflik kepentingan. Sama seperti masuk angin menggambarkan intrusi belakang layar dari kekuatan eksternal yang mengganggu keseimbangan internal seseorang, konflik kepentingan terjadi ketika tekanan pribadi, finansial, politik, atau sosial meresap ke dalam peran profesional atau publik, berselindung mempengaruhi keputusan dan prioritas. Implikasinya bahwa konflik kepentingan sering dimulai secara perlahan, hampir tak terlihat, seperti tanda awal masuk angin, sebelum menjadi jelas sebagai penilaian yang terganggu, pelanggaran etika, atau hasil yang bias.

Perbandingan ini menyiratkan beberapa pelajaran praktis: pertama, kewaspadaan diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal pengaruh eksternal sebelum berkembang menjadi distorsi serius; kedua, institusi dan profesi hnedaknya merancang perlindungan, norma, dan kerangka etika untuk menahan intrusi semacam ini; dan ketiga, intuisi budaya di balik masuk angin—bahwa tekanan kecil yang tak terlihat dapat mengganggu keseimbangan—dapat memperkaya pemahaman kita tentang mengapa konflik kepentingan sering bersifat sistemik, bukan semata-mata individu. Intinya, konsep ini mengajarkan bahwa gangguan kecil yang merayap tidak boleh diremehkan, karena pada akhirnya dapat mengikis integritas dan kepercayaan dalam konteks profesional atau publik.

Conflict of Interest in the Professions, yang diedit oleh Michael Davis dan Andrew Stark (2001. Oxford University Press), merupakan eksplorasi komprehensif mengenai bagaimana konflik kepentingan muncul di berbagai bidang profesi. Kumpulan esai ini menghadirkan tulisan dari para ahli etika, akademisi hukum, dan praktisi, yang menyediakan wawasan teoretis sekaligus analisis praktis. 

Karya ini dimulai dengan pengantar yang membingkai konsep konflik kepentingan dan menjelaskan relevansinya dalam praktik profesional kontemporer. Michael Davis membingkai konsep konflik kepentingan sebagai keadaan dimana kewajiban seorang profesional terhadap satu pihak atau peran tertentu terganggu, atau tampak terganggu, oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang bersaing. Pengantar buku menekankan bahwa bahkan persepsi adanya konflik saja dapat merusak kepercayaan terhadap profesional tersebut dan terhadap institusi tempat mereka bekerja. Karya ini menempatkan diskusi dalam konteks praktik profesional kontemporer, dengan mencatat bahwa masyarakat modern sangat bergantung pada profesi khusus—mulai dari hukum dan kedokteran hingga akuntansi, teknik, jurnalisme, dan akademik—dan kredibilitas, keandalan, serta otoritas sosial profesi-profesi tersebut bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola atau menghindari konflik kepentingan.

Davis tak memberikan definisi tunggal yang kaku, melainkan menawarkan pemahaman fungsional: konflik kepentingan ada ketika kewajiban seorang profesional bertindak dalam suatu peran dapat dipengaruhi, atau secara wajar dapat dianggap dipengaruhi, oleh kepentingan sekunder yang mungkin mengganggu objektivitas, integritas, atau loyalitas. Karya ini berulang kali menekankan bahwa konflik bukan sekadar kegagalan moral pribadi, tetapi merupakan tantangan sistemik yang muncul dari pertemuan ambisi manusia, struktur organisasi, dan ekspektasi sosial. Dengan pemahaman ini, mengenali, mendisclosure, dan mengelola konflik kepentingan menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan praktik profesional yang etis.

Pengelolaan konflik kepentingan bukan sekadar soal menghindari kesalahan, tetapi merupakan proses terstruktur yang menjaga kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas dalam praktik profesional. Karya ini mengidentifikasi beberapa prinsip kunci. Pertama, pengakuan dan identifikasi: para profesional hendaknya menyadari potensi konflik sejak awal dan mampu mengenali situasi dimana objektivitas mereka bisa terganggu. Kedua, disclosure atau pengungkapan: begitu konflik dikenali, hal tersebut semestinya diungkapkan secara terbuka kepada pihak terkait, termasuk klien, pemberi kerja, atau badan pengawas, sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat. Ketiga, manajemen atau mitigasi: profesional atau organisasi seyogyanya menerapkan strategi untuk mengurangi dampak konflik, yang bisa berupa menarik diri dari situasi tertentu, review independen, mekanisme pengawasan, atau pemisahan struktural kepentingan. Keempat, pencegahan: bila memungkinkan, kebijakan institusional hendaklah dirancang untuk mencegah konflik muncul, misalnya melalui definisi peran yang jelas, kode etik, dan aturan terkait kegiatan di luar pekerjaan, kepentingan finansial, atau hadiah.

Prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan sensitif terhadap konteks: apa yang dianggap pengakuan, pengungkapan, atau mitigasi yang memadai dapat berbeda tergantung pada profesi, lingkungan organisasi, dan ekspektasi masyarakat. Yang penting, Davis dan kontributor lainnya berpendapat bahwa pengelolaan konflik kepentingan bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga kebutuhan praktis untuk mempertahankan kepercayaan publik, melindungi penilaian profesional, dan menjaga legitimasi sosial. Dengan kata lain, manajemen konflik adalah kewajiban moral sekaligus sistemik yang tertanam dalam budaya profesional, hukum, dan tatakelola organisasi. 

Selanjutnya, buku ini membahas isu tersebut dalam konteks hukum dan pemerintahan, dengan menjelaskan bagaimana para profesional hukum dan pejabat publik menghadapi konflik kepentingan dan bagaimana mereka diatur terkait kewajiban yang bertentangan. Para profesional hukum dan pejabat publik menghadapi konflik kepentingan baik sebagai kewajiban etis maupun kewajiban hukum. Sebagai contoh, pengacara harus menavigasi keadaan dimana hubungan pribadi, finansial, atau profesional dapat mengganggu kewajiban loyalitas mereka kepada klien. Pengadilan dan asosiasi pengacara biasanya menyediakan kode etik dan pedoman yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan konflik, mewajibkan pengungkapan, serta menetapkan tindakan semisal menarik diri dari kasus tertentu atau pengawasan independen ketika konflik muncul.

Bagi pejabat publik, buku ini menekankan bahwa kewajiban yang bertentangan dapat muncul antara kepentingan pribadi, pertimbangan politik, dan tanggungjawab terhadap publik. Mekanisme institusional, semisal komisi etika, persyaratan pengungkapan, dan regulasi terkait pekerjaan atau kepemilikan finansial di luar jabatan, dirancang untuk mencegah dan mengelola konflik tersebut. Kathleen Clark, salah satu kontributor buku ini, berargumen bahwa mengenali, melaporkan, dan memitigasi konflik merupakan hal yang krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menghindari korupsi atau pengaruh yang tak semestinya. Buku ini menekankan bahwa kerangka regulasi tersebut penting, namun tidak cukup: budaya profesional yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas juga seyogyanya ada. Singkatnya, buku ini menyajikan pengelolaan konflik dalam bidang hukum dan pemerintahan sebagai kombinasi aturan hukum, pengawasan organisasi, dan regulasi etis diri sendiri, semuanya bertujuan untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan. 

Bagian berikutnya memperluas pembahasan ke profesi dalam konteks bisnis, termasuk jurnalisme, akuntansi, teknik, dan tatakelola perusahaan, dimana masalah seperti independensi, loyalitas, dan kepentingan pribadi menjadi sorotan utama. 

Menurut Conflict of Interest in the Professions, konflik kepentingan dalam jurnalisme terutama muncul ketika hubungan pribadi, finansial, atau profesional seorang jurnalis dapat mengganggu objektivitas mereka atau persepsi terhadap ketidakberpihakan mereka. Sandra L. Borden dan Michael S. Pritchard, dalam bab tentang jurnalisme, berargumen bahwa bahkan konflik yang renik atau potensial dapat mempengaruhi keputusan editorial, prioritas pelaporan, dan kepercayaan publik. Misal, seorang jurnalis yang memiliki saham di perusahaan yang dilaporkannya, atau yang punya hubungan pribadi dekat dengan sumber berita, menghadapi situasi dimana penilaiannya dapat dipertanyakan secara wajar.

Buku ini mencatat bahwa kode etik jurnalistik berusaha mengurangi konflik semacam ini melalui prinsip independensi, transparansi, dan pengungkapan. Editor dan organisasi media diharapkan menetapkan kebijakan yang mengenali potensi konflik, mewajibkan pengungkapan, dan, bila perlu, menugaskan cerita kepada pihak lain untuk menghindari liputan yang bias. Buku ini menekankan bahwa konflik dalam jurnalisme tak selalu jelas atau disengaja; bahkan persepsi adanya konflik saja bisa merusak kredibilitas. Oleh sebab itu, pengelolaan konflik ini menjadi penting untuk menjaga integritas profesional sekaligus kepercayaan publik terhadap media.

Salah seorang kontributor buku ini, Leonard J. Brooks, menjelaskan tentang konflik kepentingan dalam akuntansi, terutama muncul karena adanya kewajiban ganda yang dihadapi akuntan: kewajiban kepada klien atau pemberi kerja, dan kewajiban dalam menjaga standar profesional serta kepercayaan publik. Konflik kerap terjadi dikala insentif finansial, hubungan pribadi, atau tekanan bisnis dapat mempengaruhi penilaian akuntan, yang berpotensi menyebabkan pelaporan yang bias, salah representasi, atau integritas yang terganggu. Misalnya, seorang auditor yang menerima honorarium besar dari klien mungkin merasa tertekan—atau dianggap merasakan adanya tekanan—untuk menyetujui laporan keuangan meskipun terdapat ketidakwajaran. Demikian pula, akuntan yang memberikan jasa konsultasi sekaligus auditing kepada klien yang sama dapat menghadapi kewajiban yang bertentangan sehingga objektivitas mereka terganggu.

Buku ini menekankan bahwa kode etik profesional, pengawasan regulasi, dan mekanisme perlindungan institusional dirancang untuk mengelola konflik tersebut. Pengungkapan, persyaratan independensi, rotasi auditor, dan pemisahan ketat antara fungsi konsultasi dan audit adalah beberapa mekanisme yang digunakan untuk mencegah konflik merusak integritas pelaporan keuangan. Brooks berargumen bahwa bidang akuntansi sangat sensitif terhadap konflik kepentingan karena keandalan informasi keuangan menjadi dasar stabilitas pasar, kepercayaan investor, dan fungsi ekonomi secara lebih luas.

Kontributor lainnya, Eric W. Orts, menjelaskan bahwa konflik kepentingan sering muncul dalam tatakelola perusahaan, terutama di antara anggota dewan direksi. Para direktur punya kewajiban fidusia dalam bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, tetapi mereka mungkin secara bersamaan memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau profesional yang dapat mengganggu atau tampak mengganggu penilaian mereka. Contohnya termasuk keadaan dimana seorang direktur punya hubungan bisnis dengan perusahaan, menjabat di beberapa dewan dengan kepentingan yang saling bersaing, atau menerima manfaat finansial pribadi yang terkait dengan keputusan perusahaan.

Buku ini menjelaskan bahwa konflik ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan strategis, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko, yang berpotensi merusak kepercayaan pemegang saham dan integritas perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, mekanisme tata kelola seperti persyaratan pengungkapan, pengunduran diri dari pengambilan keputusan, komite dewan independen, dan kode etik yang ketat dianjurkan. Orts menekankan bahwa pengelolaan konflik dalam tata kelola perusahaan bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi membutuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi untuk menjaga legitimasi dan stabilitas institusi perusahaan.

Dari kacamata Eric W. Orts, kasus di Indonesia dimana banyak wakil menteri sekaligus menjabat sebagai komisaris atau direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan contoh klasik potensi konflik kepentingan dalam tatakelola perusahaan. Orts menekankan bahwa konflik muncul setiap kali seorang direktur atau anggota dewan punya kewajiban ganda yang tumpang tindih dan dapat mengganggu pengambilan keputusan yang objektif atau kewajiban fidusia. Dalam kasus ini, wakil menteri memiliki dua tanggung jawab: pertama, melayani kepentingan publik melalui peran kementerian mereka, dan kedua, melindungi serta memajukan kepentingan finansial dan strategis perusahaan tempat mereka duduki jabatan dewan.

Orts akan menunjukkan bahwa peran ganda semacam ini memunculkan ketegangan struktural: keputusan kebijakan di tingkat kementerian dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMN, sementara kepentingan korporasi bisa mempengaruhi prioritas kebijakan pemerintah. Bahkan jika tak ada kesalahan sengaja, persepsi loyalitas yang terbagi dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan kecurigaan adanya pengaruh yang tak semestinya atau perilaku yang menguntungkan diri sendiri. Menurut kerangka Orts, pengelolaan yang tepat memerlukan langkah-langkah semisal pengungkapan peran secara jelas, penarikan diri dari keputusan yang menimbulkan konflik, pengawasan independen, dan kemungkinan pemisahan tugas kementerian dan korporasi. Tanpa mekanisme semacam ini, tatakelola pemerintahan maupun perusahaan berisiko terganggu, merusak transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi administrasi publik.

Buku ini juga membahas konflik dalam dunia akademik, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para akademisi yang menavigasi peran ganda atau komitmen yang saling bertentangan, serta dilema etis terkait pendanaan penelitian dan pekerjaan lapangan. Dalam Conflict of Interest in the Professions, pembahasan mengenai dunia akademik—khususnya dalam bab karya Robert J. Baum—menunjukkan bahwa para akademisi sering menghadapi konflik kepentingan karena mereka bekerja dalam berbagai lingkup yang saling tumpang tindih: pengajaran, penelitian, pelayanan institusional, dan komitmen profesional eksternal. Buku ini menjelaskan bahwa tantangannya bukan hanya pada banyaknya peran tersebut, tetapi pada cara tak kasat mata dimana peran-peran itu saling mempengaruhi, terkadang tanpa disadari oleh akademisi bahwa konflik tersebut telah muncul. Misalnya, seorang profesor yang menjadi konsultan bagi sebuah perusahaan dapat secara tak sengaja mengarahkan topik penelitian, materi diskusi kelas, atau peluang bagi mahasiswa ke arah yang menguntungkan sponsor.

Teks buku ini menekankan bahwa salah satu dilema etis paling persisten berkaitan dengan pendanaan penelitian. Ketika lembaga eksternal—baik perusahaan, lembaga pemerintah, atau yayasan swasta—mendanai penelitian, mereka dapat membawa ekspektasi atau tekanan yang memengaruhi metodologi, interpretasi, atau publikasi hasil. Bahkan ketika sponsor tidak campur tangan secara eksplisit, ketergantungan pada pendanaan lanjutan dapat menciptakan insentif bagi akademisi untuk menghindari temuan yang tidak menguntungkan, mengecilkan ketidakpastian, atau memprioritaskan hasil yang sesuai dengan kepentingan sponsor. Buku ini juga menyoroti bahwa pekerjaan lapangan menciptakan ketegangan etis tersendiri, karena peneliti harus menyeimbangkan tujuan akademik dengan kesejahteraan, otonomi, dan ekspektasi komunitas yang mereka teliti. Konflik muncul ketika tujuan ilmiah, kepentingan sponsor, dan kewajiban terhadap subjek penelitian saling bertentangan.

Baum berpendapat bahwa pengelolaan konflik semacam ini membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan prosedural. Universitas hendaknya menegakkan transparansi, pengungkapan, dan tinjauan etis yang independen, sementara akademisi harus mengembangkan kesadaran diri yang kritis tentang bagaimana komitmen mereka memengaruhi penilaian mereka. Pada akhirnya, buku ini memandang konflik kepentingan dalam dunia akademik sebagai ketegangan mendasar antara ideal kebebasan intelektual dan tekanan dunia nyata berupa tuntutan profesional, ekspektasi institusi, dan ketergantungan pada sponsor eksternal. 

Kerangka Robert J. Baum menunjukkan bahwa konflik kepentingan akademik muncul ketika peran, komitmen, dan sumber pengaruh seorang akademisi saling bertabrakan dan perlahan menggeser ketajaman penilaiannya. Ketika kerangka ini diterapkan pada konteks Indonesia, banyak situasi konkret dapat terlihat jelas.

Contoh pertama adalah hubungan antara peneliti kampus dan pendanaan korporasi. Di Indonesia, industri besar—tambang, sawit, energi—sering mendanai riset teknik, lingkungan, atau pertanian. Inilah commitment conflict versi Baum: ketika seorang peneliti bergantung pada dana korporasi untuk alat laboratorium, biaya lapangan, atau beasiswa mahasiswa, harapan akan pendanaan berikutnya dapat mempengaruhi pemilihan topik riset, cara menyajikan hasil, atau keberanian mempublikasikan temuan yang merugikan sponsor. Konfliknya tidak selalu vulgar; menurut Baum, bahayanya justru ada pada tarikan psikologis halus untuk “menyelamatkan hubungan”, walaupun akademisi merasa ia tetap objektif.

Contoh berikutnya muncul dalam kerjasama kampus–korporasi yang disebut “ekosistem inovasi.” Banyak kampus bekerja sama dengan BUMN atau konglomerat untuk paten, riset terapan, atau konsultansi. Di sinilah role conflict Baum bekerja: satu dosen bisa menjadi pengajar, kepala proyek universitas, konsultan berbayar perusahaan, sekaligus penguji skripsi mahasiswa yang topiknya terkait mitra korporasi itu. Peran-peran tersebut membawa tuntutan yang tak bisa disatukan tanpa mengorbankan independensi.

Baum juga sangat relevan untuk fenomena dosen yang memilih diam ketika melihat penyimpangan di pemerintahan. Di Indonesia, proses naik jabatan akademik—terutama menuju profesor—sering bersinggungan dengan kementerian, birokrasi, dan jejaring politik. Ini menciptakan influence conflict: seorang akademisi yang melihat penyelewengan kadang memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena kritik bisa menggagalkan kenaikan jabatan. Baum menekankan bahwa situasi ini bukan sekadar “pengecut pribadi”, tetapi efek dari desain institusi yang memunculkan insentif agar tidak bersuara.

Contoh lain adalah akademisi yang merangkap sebagai pembuat kebijakan: staf khusus menteri, anggota tim ahli, hingga komisaris lembaga negara. Role conflict kembali muncul: dosen ditarik antara kewajiban akademiknya agar kritis dan kewajiban pemerintahannya untuk mendukung kebijakan. Walaupun tiada aliran uang yang melanggar hukum, komitmen ganda ini membuat netralitas mustahil dipertahankan. Bagi Baum, ini bukan kegagalan moral, melainkan ketegangan struktural yang muncul dari tuntutan dua dunia yang berbeda.

Dalam riset lapangan, konflik yang Baum sebut commitment conflict juga tampak jelas. Ketika peneliti bekerja di komunitas adat, desa terdampak pembangunan, atau wilayah dengan sensitivitas politik, mereka harus menyeimbangkan tujuan universitas dengan kepentingan komunitas. Konflik muncul ketika kampus atau sponsor ingin publikasi cepat dan rekomendasi kebijakan, sementara masyarakat lapangan menginginkan kerahasiaan, rasa hormat, atau pendampingan jangka panjang. Baum menegaskan bahwa konflik semacam ini tidak bisa selesai dengan “disclosure” saja; perlu kesadaran etis yang mendalam.

Jika digabungkan, seluruh contoh Indonesia ini membuktikan argumen utama Baum: konflik kepentingan di dunia akademik bukan soal niat jahat, melainkan tekanan struktural yang menempatkan akademisi pada posisi sulit. Integritas akademik lebih sering rusak bukan oleh korupsi terang-terangan, tetapi oleh ketergantungan, ambisi, dan desain institusi yang membuat batas antara ilmu, kekuasaan, dan pengaruh eksternal menjadi kabur.

Selain itu, buku ini mengeksplorasi konflik di pasar keuangan, industri kreatif, dan sektor kesehatan, menggambarkan bagaimana kewajiban profesional, hubungan dengan klien, dan insentif eksternal dapat menimbulkan ketegangan etis. Akan kita perbincangkan pada bagian selanjutnya.

[Bagian 6]
[Bagian 4]

English

Konflik Kepentingan (4)

Kontroversi seputar kawasan bandara Morowali, dimana aparat negara semisal polisi dan petugas bea cukai dilaporkan tidak hadir, menyoroti sebuah perjalanan sejarah yang mengkhawatirkan, dimana kawasan industri tertentu dibiarkan beroperasi dengan otonomi luar biasa demi mengejar investasi asing, khususnya dari China. 

Pada kenyataannya, hanya ada satu entitas politik yang secara resmi menyebut dirinya “China”, tetapi konflik muncul pada siapa yang berhak mewakilinya. Setelah Perang Saudara Tiongkok berakhir pada tahun 1949, Partai Komunis mendirikan the People’s Republic of China (PRC) atau Republik Rakyat China (RRC) di Beijing, sementara pemerintah Nasionalis yang kalah mundur ke Taiwan dan tetap menyebut dirinya Republik of China (ROC). Kedua pemerintahan tersebut awalnya sama-sama mengklaim sebagai penguasa sah seluruh wilayah China, termasuk daratan utama dan Taiwan, sehingga muncullah kesan bahwa ada “dua China.” Seiring waktu, komunitas internasional secara besar-besaran mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya perwakilan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama setelah tahun 1971 ketika kursi PBB yang sebelumnya dipegang Republik China dialihkan ke RRC. Akibatnya, RRC bersikeras pada prinsip “Satu China,” yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China, sementara Taiwan punya pemerintahan, militer, sistem hukum, dan institusi demokrasi sendiri, sehingga secara praktik berfungsi sebagai negara terpisah.

Secara etnis, mayoritas masyarakat, baik di China daratan maupun di Taiwan, adalah Han Chinese, yang berarti bahwa dari perspektif biologis atau etnis, mereka dapat disebut “Chinese.” Dalam pengertian ini, orang Taiwan juga termasuk dalam kategori etnis “Chinese.” Namun, dalam hal kewarganegaraan, politik, dan identitas nasional, orang Taiwan biasanya mengidentifikasi diri mereka sebagai Taiwanese. Mereka memegang paspor Republik of China (ROC), memiliki pemerintahan sendiri, dan menjalankan sistem demokrasi yang berbeda dari Republik Rakyat China (RRC). Makanya, dalam wacana internasional modern, istilah Chinese umumnya merujuk pada warga RRC atau orang yang berasal dari daratan China, sedangkan Taiwanese merujuk pada warga Taiwan (ROC), yang secara politik terpisah dari RRC. Walau secara etnis mereka adalah Han Chinese, secara kewarganegaraan dan identitas politik mereka adalah Taiwanese, bukan “Chinese” dalam artian sebagai warga RRC.

Republik Rakyat China (RRC / People’s Republic of China – PRC) didirikan oleh Partai Komunis China pada 1 Oktober 1949 di Beijing, setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. RRC menguasai daratan China, termasuk Hong Kong dan Makau, meskipun kedua wilayah terakhir memiliki status Kawasan Administratif Khusus (SAR). Secara internasional, ketika orang menyebut “China,” yang dimaksud secara resmi adalah RRC. RRC menegaskan prinsip “Satu China,” yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, meskipun secara praktis RRC tidak mengendalikan pemerintahan di Taiwan.

Republik of China (ROC / Taiwan) merupakan pemerintahan yang sebelumnya menguasai seluruh China sebelum kalah dalam Perang Saudara. Setelah 1949, ROC mundur ke pulau Taiwan dan tetap beroperasi di sana. ROC mengendalikan Taiwan, Kepulauan Penghu, Kinmen, Matsu, dan beberapa pulau kecil sekitarnya. ROC punya sistem pemerintahan sendiri, termasuk presiden, legislatif, yudikatif, militer, ekonomi, dan demokrasi politik modern.

Dalam hal terminologi, ketika secara umum disebut “China,” biasanya orang merujuk pada RRC, karena RRC telah menjadi perwakilan sah China di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diplomasi internasional sejak 1971. Ketika menyebut “Taiwan,” yang dimaksud adalah wilayah yang dikelola oleh ROC, yang kadang-kadang secara informal disebut “Republik Taiwan” dalam percakapan populer, meskipun nama resmi tetap ROC.

Kesimpulannya, China = RRC (People’s Republic of China), pengakuan internasional resmi, sedangkan Taiwan = ROC (Republic of China), de facto negara merdeka dengan pemerintahan sendiri.

Taiwan tidak berada di bawah kekuasaan Republik Rakyat China (RRC). Secara praktis, Taiwan memiliki pemerintahannya sendiri, yaitu Republik of China (ROC), serta militer, sistem hukum, dan ekonomi yang sepenuhnya terpisah dari Beijing. RRC mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menekankan prinsip “Satu China,” tetapi klaim ini bersifat politik dan diplomatik, bukan mencerminkan realitas pemerintahan di pulau tersebut. Dengan kata lain, meskipun RRC secara resmi menyatakan Taiwan sebagai wilayahnya, Taiwan beroperasi de facto sebagai negara merdeka, dan RRC tak memiliki kendali administratif, legislatif, maupun militer atas pulau tersebut.

Dalam wacana internasional kontemporer, istilah “China” lebih tepat dan lebih dikenal luas ketimbang “Tiongkok.” Sementara “Tiongkok” merupakan transliterasi historis dan tradisional yang digunakan terutama dalam teks-teks lama Indonesia dan karya sastra klasik, “China” telah menjadi istilah baku dalam diplomasi, hukum internasional, dan media global. Dokumen resmi, perjanjian internasional, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten menggunakan “China” untuk merujuk pada Republik Rakyat China (RRC), mencerminkan konsensus global mengenai legitimasi politik dan pengakuan internasionalnya.

Selain itu, penggunaan istilah “China” sejalan dengan praktik global kontemporer, sehingga mempermudah komunikasi yang jelas dalam konteks akademik, ekonomi, dan politik. Misalnya, dalam perjanjian perdagangan, laporan internasional, atau operasi perusahaan multinasional, istilah “China” dipahami secara universal, sedangkan “Tiongkok” dapat menimbulkan kebingungan bagi penutur non-Indonesia dan tak muncul dalam dokumen resmi internasional. Dengan demikian, meskipun “Tiongkok” masih memiliki resonansi budaya dan historis di Indonesia, “China” lebih akurat, praktis, dan diakui secara internasional di era modern, sehingga memastikan konsistensi dan kejelasan dalam wacana global.

Secara legal dan diplomatik, sebagian besar negara hanya mengakui satu China—yakni Republik Rakyat China—seraya menjalin hubungan informal atau tidak resmi dengan Taiwan. Namun secara praktik, Taiwan beroperasi secara mandiri dan tidak menerima pemerintahan dari Beijing, sehingga memunculkan keadaan unik dimana satu entitas berfungsi layaknya negara berdaulat tanpa pengakuan diplomatik luas. Kebenarannya bukan bahwa ada dua China, melainkan bahwa ada satu China yang diakui secara internasional dan satu entitas yang memerintah dirinya sendiri serta mengklaim kesinambungan sejarah, sehingga memicu sengketa berkepanjangan tentang kedaulatan dan identitas.

Nah, balik ke persoalan Morowali. Akar dari pengaturan ini dapat ditelusuri kembali ke akhir 2010-an, ketika pemerintah Indonesia meresmikan kawasan industri nikel dan baja nirkarat berskala besar di Morowali melalui perjanjian kerja sama dengan perusahaan yang berafiliasi dengan negara China semisal Tsingshan Group. Perjanjian-perjanjian ini dilegalkan melalui peraturan presiden tentang proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus, yang pada praktiknya memberikan kewenangan operasional yang biasanya hanya dimiliki negara, termasuk pengelolaan keamanan dan kontrol logistik.

Proses ini semakin diperkuat oleh doktrin percepatan hilirisasi, dimana investor asing diberikan berbagai konsesi besar dengan imbalan aliran modal dan transfer teknologi. Akibatnya, muncul sistem keamanan perusahaan dan akses yang dikendalikan korporasi sebagai pengganti kehadiran formal negara, menciptakan struktur tatakelola hybrid dimana negara Indonesia menyerahkan kewenangan praktis kepada entitas korporasi yang didukung asing. Fakta bahwa fungsi keimigrasian, kepabeanan, dan kepolisian kabarnya dapat dikelola secara internal oleh perusahaan menunjukkan kompromi kelembagaan yang sangat serius, mengaburkan batas antara kedaulatan nasional dan ketergantungan komersial.

Implikasinya bagi Indonesia sangat luas. Secara politik, pengaturan seperti ini melemahkan monopoli negara atas otoritas yang sah, sehingga memperkuat anggapan bahwa kawasan tersebut merupakan “negara dalam negara.” Secara ekonomi, hal ini memperdalam ketergantungan struktural pada modal dan rantai pasok yang dikendalikan China, terutama dalam industri baterai dan kendaraan listrik global. Secara sosial, kondisi ini berisiko memarginalkan masyarakat dan tenaga kerja lokal, yang mungkin tidak tunduk pada sistem hukum Indonesia, melainkan pada aturan korporasi yang ditegakkan tanpa akuntabilitas demokratis. Secara strategis, situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan nasional, karena enklave industri yang terhubung dengan pihak asing dan sulit diakses oleh negara berpotensi berfungsi sebagai pijakan geopolitik.

Kasus Bandara Morowali sangat mungkin dianalisis melalui lensa konflik kepentingan, baik secara institusional maupun pribadi, dan memang layak dibahas secara komprehensif. Secara historis, bandara ini berada di kawasan industri nikel yang sebagian besar dikendalikan oleh investor asing, khususnya perusahaan China, yang memperoleh konsesi luas dari pemerintah Indonesia semasa rezim Jokowi. Konsesi tersebut mencakup pengelolaan fasilitas strategis seperti bandara yang secara fungsional mendukung kegiatan industri mereka. Dalam konteks ini, konflik kepentingan muncul ketika aparat negara yang bertanggungjawab atas keamanan, imigrasi, dan kepabeanan justru tidak hadir atau dilemahkan, padahal keputusan memberikan keleluasaan tersebut dibuat atau disetujui oleh pejabat negara.

Konflik institusional muncul ketika lembaga negara seperti kepolisian dan bea cukai, yang seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi seluruh bandara, justru melihat kewenangannya secara de facto bergeser ke pihak swasta akibat konsesi industri. Situasi ini merupakan contoh konflik antara tugas negara dan tekanan atau imbalan dari investor. Pada tingkat pribadi atau politik, konflik kepentingan semakin terlihat apabila pejabat yang menyetujui konsesi tersebut memperoleh keuntungan langsung atau tidak langsung—semisal dukungan politik, kemudahan bisnis, atau proyek tertentu—sehingga kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik.

Ada pula dimensi strategis dan geopolitik, karena banyak perusahaan pengelola terhubung dengan jaringan China, sehingga muncul risiko kepentingan ekonomi dan politik asing bertabrakan dengan kedaulatan nasional. Dalam hal ini, konflik kepentingan hadir pada level keamanan dan strategi negara, ketika keputusan atau regulasi pemerintah dapat terwarnai agenda asing.

Dengan demikian, kasus ini bukan sekadar persoalan operasional bandara, melainkan simbol interaksi konflik kepentingan antara pemerintah, investor asing, dan aparat negara. Analisis ala Dennis F. Thompson, misalnya, akan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances, karena pelemahan pengawasan negara membuka peluang bagi kepentingan pribadi atau korporasi yang akan bertentangan dengan kepentingan publik.

Sudah terdokumentasi dengan baik bahwa kompleks IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park) mempekerjakan sejumlah besar pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari China. Kantor berita bereputasi, laporan perusahaan, dan penelitian akademik mengonfirmasi bahwa ribuan pekerja China telah didatangkan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung operasi industri berbasis nikel di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, sangat masuk akal bahwa arus pekerja asing yang besar memanfaatkan bandara atau fasilitas transportasi yang terhubung dengan kawasan industri tersebut.

Dari sudut pandang risiko geopolitik, kemungkinan bahwa personel asing dapat masuk ke Indonesia melalui Morowali tanpa pengawasan negara memunculkan prospek mengkhawatirkan tentang adanya pengaruh senyap yang tertanam dalam infrastruktur industri vital. Jika skenario ini terbukti, risiko jangka pendek akan terlihat dalam ledakan kemarahan publik dan ketidakstabilan politik, ketika masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah masih mengendalikan penuh perbatasan dan aset strategisnya. Seiring waktu, risikonya bergeser menuju ketergantungan struktural, di mana operasi industri Indonesia, terutama sektor nikel dan baterai listrik, semakin bergantung pada keahlian, jaringan logistik, dan aliran modal asing. Ketergantungan ini dapat memberi sebuah kekuatan asing pengaruh yang cukup besar untuk membentuk keputusan kebijakan Indonesia, terutama terkait sengketa maritim, kerja sama keamanan regional, dan arah perdagangan. Dalam skenario jangka panjang yang paling parah, Indonesia dapat menemukan dirinya perlahan-lahan bergeser ke dalam lingkup pengaruh geopolitik negara lain, bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui keterikatan ekonomi dan penetrasi infrastruktur.

Fakta bahwa sebuah bandara—di dalam kawasan industri besar—telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa pengawasan negara merupakan kegagalan tatakelola yang serius. Risiko potensial meliputi imigrasi ilegal, penyelundupan barang atau bahan berbahaya, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan erosi kedaulatan negara. Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi menciptakan lahan subur bagi penyalahgunaan atau operasi rahasia, yang tentu saja memicu kecemasan publik.

Perdebatan mengenai Morowali sebagai “negara dalam negara” mencerminkan kecemasan yang lebih dalam tentang kedaulatan, bukan tentang penyebaran ideologi komunis. Komunisme sebagai ideologi global sebagian besar telah kehilangan daya tariknya, dan China tidak lagi mengekspor komunisme dalam pengertian klasik. Sebaliknya, Partai Komunis China menggunakan kerangka politiknya untuk mempertahankan kendali negara dan mengamankan pengaruh ekonomi dan geopolitik, alih-alih menyebarkan doktrin Marxis.

Kemunduran komunisme sebagai ideologi global terlihat jelas dari transformasi China selama empat dekade terakhir. Analisis akademik menunjukkan bahwa krisis legitimasi pada akhir 1970‑an dan 1980‑an memaksa Partai Komunis China meninggalkan gagasan mengekspor komunisme revolusioner. Sebagai gantinya, Partai mengadopsi reformasi pasar ala Deng Xiaoping, menciptakan sistem hibrida yang sering disebut kapitalisme negara. Sistem ini mempertahankan monopoli politik Leninist, tetapi bertumpu pada pragmatisme ekonomi, bukan pada penyebaran ideologi.

Survei menunjukkan bahwa ideologi sosialis resmi hanya relevan bagi pejabat Partai dan mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan, sementara warga biasa, pelaku bisnis, dan mahasiswa sering menganggapnya tidak relevan. Hal ini menegaskan bahwa komunisme sebagai sistem keyakinan tak lagi berfungsi sebagai kekuatan mobilisasi massa. Ideologi kini lebih dipakai sebagai alat kontrol internal, menjaga loyalitas dalam Partai dan menekan oposisi, bukan sebagai komoditas ekspor.

Pengamat seperti Minxin Pei menilai bahwa China telah kembali pada bentuk neo‑Stalinis, dimana ideologi bukan lagi soal keyakinan, melainkan legitimasi bagi pemerintahan otoriter. Dengan demikian, Partai Komunis tidak “menjual komunisme” ke luar negeri; yang dijual adalah kemitraan ekonomi, proyek infrastruktur, dan pengaruh strategis. Label komunisme dipertahankan di dalam negeri untuk membenarkan sistem satu partai, tetapi di luar negeri ambisi China adalah menguasai sumber daya, pasar, dan leverage politik.

Kesimpulannya, komunisme saat ini bukanlah produk yang dipasarkan China ke dunia. Ia hanya berfungsi sebagai instrumen domestik untuk kontrol, sementara ekspor nyata China adalah kekuatan ekonomi dan pengaruh geopolitik.

Kehadiran besar perusahaan‑perusahaan China di industri nikel dan baja telah menuai sebuah enklave yang tampak beroperasi dengan pengawasan terbatas dari otoritas Indonesia, khususnya terkait bea cukai dan imigrasi. Situasi ini memunculkan kecurigaan bahwa China tak semata mengekspor modal, melainkan pula berusaha memproyeksikan pengaruh dengan cara yang melemahkan kontrol nasional. Namun, penting membedakan antara dominasi ekonomi dan penetrasi ideologi. China kontemporer tak mengekspor komunisme dalam artian klasik; sebaliknya, ia menjalankan bentuk kapitalisme negara yang menggabungkan mekanisme pasar dengan kontrol pemerintah yang kuat. Risiko nyata di Morowali terletak pada ketergantungan ekonomi, melemahnya otoritas negara, dan munculnya enklave industri yang berfungsi di luar jangkauan institusi nasional. 

Enklave merujuk pada sebuah wilayah atau area yang secara geografis dikelilingi oleh negara atau otoritas lain, namun tetap berada di bawah kekuasaan atau administrasi yang berbeda. Istilah ini dapat menggambarkan wilayah berdaulat yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara lain, atau sebuah zona kecil dalam sebuah negara yang memiliki aturan hukum, ekonomi, atau politik yang terpisah.

Dalam penggunaan modern, istilah ini juga digunakan secara metaforis untuk menggambarkan sebuah kawasan di mana kelompok asing memiliki pengaruh eksklusif atau menjalankan aturan yang berbeda dari negara tempatnya berada.

Sebagai contoh, sebuah kawasan industri yang dikelola oleh pihak asing dan mengatur sendiri keamanan, imigrasi, serta akses keluar-masuk tanpa pengawasan efektif dari negara dapat disebut sebagai enklave, karena berfungsi seperti ruang semi-otonom di dalam suatu negara. Inti dari konsep enklave adalah keterpisahan: secara hukum, administratif, budaya, atau operasional, wilayah tersebut berdiri terpisah dari lingkungan sekitarnya meskipun secara fisik berada di dalamnya.

Keberadaan sebuah enklave di dalam suatu negara membawa bahaya besar terhadap keutuhan negara, terutama ketika enklave tersebut beroperasi dengan aturan, otoritas, atau pengaruh yang berbeda dari pemerintahan nasional. Bahaya paling mendasar adalah erosi terhadap kedaulatan negara. Ketika sebuah wilayah di dalam negeri menjalankan keamanan, kontrol imigrasi, atau administrasi sendiri yang bukan melalui lembaga negara, maka negara secara efektif kehilangan kewenangan atas sebagian wilayahnya sendiri. Hal ini menciptakan preseden bahwa monopoli kekuasaan yang sah—yang menjadi dasar utama sebuah negara modern—dapat terpecah.

Bahaya lain muncul dari melemahnya kohesi teritorial. Enklave dapat berkembang menjadi ruang dimana hukum nasional tak diterapkan secara merata, sehingga muncul pluralisme hukum yang merusak kepastian hukum. Jika orang atau entitas di dalam enklave menikmati privilese yang tidak dimiliki warga di luar, maka rasa iri, ketidakadilan, dan perpecahan sosial bisa semakin dalam. Dalam jangka panjang, enklave dapat menjadi terpisah secara budaya atau politik, membentuk identitas paralel yang menantang persatuan nasional.

Enklave yang dikendalikan atau sangat dipengaruhi oleh aktor asing menambah risiko yang lebih besar. Wilayah semacam ini dapat menjadi jalur untuk dominasi ekonomi, pengaruh politik terselubung, atau bahkan aktivitas militer dan intelijen. Ketika kepentingan asing menguasai secara de facto infrastruktur strategis—seperti pelabuhan, bandara, atau kawasan industri—negara dapat menjadi bergantung pada kekuatan eksternal bagi fungsi vital, sehingga melemahkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam kasus ekstrem, sebuah enklave dapat berkembang menjadi “negara dalam negara,” dimana pemerintah tak mampu menegakkan hukum, mengatur pergerakan, atau menjamin keamanan.

Terakhir, bahaya simbolik juga sangat penting. Persepsi publik bahwa ada bagian negara yang tak lagi berada di bawah kendali pemerintah dapat memicu ketidakpercayaan, nasionalisme ekstrem, dan instabilitas politik. Kekuatan asing dapat menggunakannya sebagai alat tekanan atau tawar-menawar. Dengan demikian, keberadaan enklave tak hanya mengancam keutuhan fisik dan administratif negara, tetapi juga kohesi psikologis dan politiknya.

[Bagian 5]
[Bagian 3]

English