"Di masa Orde Baru, jika engkau ingin menjadi orang tampan, dikau boleh mencari Bento sebagai mentormu. Teriakkan namanya tiga kali—Bento! Bento! Bento!—dan seketika, dirimu akan menjadi orang paling ranggih di seantero khatulistiwa. Begitulah kira-kira yang pernah digaungkan Iwan Fals dan kawan-kawan.Di Kerajaan Lojitengara, tempat Bambang Pecruk Panyukilan, yang dikenal sebagai Prabu Welgeduwelbeh, berkuasa, lain orang lain pulak jeroannya. Jika dirimu hendak menjadi rupawan, gak perlu nyebut nama Bento tiga kali. Cukup dengan ucapan ‘magic words’ semacam 'Semua ini berkat Prabu Welgeduwelbeh', 'Hanya Prabu Welgeduwelbeh yang mampu melakukan itu', atau 'Asa kita bertumpu pada Prabu Welgeduwelbeh', dan seterusnya. Begitu dikau mencetuskan ‘mantera sakti’ ini, dirimu bakalan langsung tambah ganteng, bahkan lebih cakep dari sebelumnya.Suatu hari, Prabu Welgeduwelbeh, pembesar yang selalu dinamis, memutuskan memulai petualangan akbar. Dengan tunggangan zamrud setianya—sepeda motor Kawasaki W175 custom 2018 berkelir ijo—doi ngumpulin sekelompok penambul ceria: Citrawarma, Dursilawati, Citraksa, Citraksi, Yuyutsu, dan Surpanaka. Bersama-sama, mereka berangkat menjelajahi Royal Pathway yang baru diaspal menuju ibukota masa depan, Nusantaraville sembari memperkenalkan terma membingungkan 'Soft Ngantor', semacam kelatahan dari 'Soft Opening.'Saat mereka berkendara, para penambul mendokumentasikan setiap lubang dan kerikil, memastikan rakyat kerajaan terhibur dengan ekspedisi wira-carita mereka. Prabu Welgeduwelbeh, yang selalu jago main sandiwara, menikmati perhatian itu, melambaikan tangan ke arah kamera dan memamerkan senyum khas daulahnya.Malam tiba, dan sang Prabu pun beristirahat di Istana Garuda yang megah di Nusantaraville. Namun sayang, sang Prabu, ra iso turuu! Suara palugada dan geraji, tempat peraduan yang gak dikenalnya, dan mungkin bayang-bayang proyek yang belum selesai, membuatnya resah dan gelisah. Para kritikus, yang selalu waspada, memanfaatkan momen ini. "Malam tak nyenyak bagi sang Prabu? Yaa iyaalaah, barang belum jadi di samperin, kok maksa seh?' teriak mereka.Sementara itu, rakyat kerajaan menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara enggan dan skeptis. Sebagian bersorak atas upaya sang Prabu berkomunikasi dengan rakyatnya (baca: para investor), sementara sebagian yang lain, komplain tentang tontonan yang menangkup masalah lebih mendesak (baca: hutang negara). Pada akhirnya, penjelajahan Prabu Welgeduwelbeh bersepeda motor jadi perbincangan di jagat kedaton, kisah tentang pemerintahan dan agregasi kepentingan, dengan sedikit malam tanpa lelap. Dan lamat-lamat terdengar sang Prabu mendendangkan tembang Viva La Vida-nya Coldplay: 'I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning, I sleep alone, sweep the streets I used to own'."“Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas kewirausahaan,” Seruni melanjutkan pembicaraan dengan menambahkan perspektif lain terkait topik sebelumnya."Hal ini menyoroti pengaruh penting kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mendorong dan mendukung kewirausahaan. Namun, hal yang amat penting ini, seyogyanya memenuhi beberapa syarat utama. Lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi usaha kewirausahaan. Iklim politik yang stabil dan dapat diprediksi mendorong investasi dan perencanaan jangka panjang. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, semisal inflasi yang rendah, tarif pajak yang wajar, dan manajemen fiskal yang baik, membangun lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan. Investasi dalam infrastruktur yang efisien dan efektif semisal transportasi, komunikasi, dan utilitas mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akses pasar bagi bisnis.Undang-undang dan regulasi yang jelas, wajar, dan dapat ditegakkan melindungi hak milik, menegakkan kontrak, dan memastikan persaingan yang fair, sangat penting bagi kepercayaan bisnis. Pemerintah dapat menumbuhkan budaya kewirausahaan melalui kampanye publik, penghargaan, dan dengan memfasilitasi peluang jaringan bagi para pengusaha. Kebijakan perdagangan yang membuka pasar domestik dan internasional memberi para pengusaha peluang memperluas bisnis mereka.Pendanaan bagi penelitian dan pengembangan (R&D) dan kebijakan yang mendorong inovasi membantu para pengusaha mengembangkan produk dan layanan baru. Ketersediaan dana melalui hibah, pinjaman, dan insentif pemerintah, serta sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, membantu para wirausahawan mengamankan modal yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Menyediakan jaring pengaman sosial semisal layanan kesehatan, tunjangan pengangguran, dan rencana pensiun dapat mengurangi risiko pribadi yang terkait dengan kewirausahaan, sehingga mendorong lebih banyak orang agar memulai bisnis mereka sendiri.Mariana Mazzucato berpendapat bahwa negara memainkan peran penting dan seringkali kurang dihargai dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan. Mazzucato menantang persepsi umum bahwa inovasi terutama didorong oleh sektor swasta. Ia memberikan banyak contoh dimana penelitian dan pengembangan (R&D) yang didanai negara, menjadi sangat penting dalam kemajuan teknologi. Misalnya, banyak teknologi dasar dalam telepon pintar, semisal GPS, layar sentuh, dan internet, berasal dari proyek yang didanai pemerintah.Beberapa contoh inovasi yang dibawah pembiayaan negara antara lain Internet dan Global Positioning System (GPS). Keduanya bermula dari pengembangan yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan AS. Internet berawal sebagai ARPANET, sebuah proyek yang didanai oleh Advanced Research Projects Agency (ARPA), sementara GPS dikembangkan untuk navigasi militer. Human Genome Project merupakan inisiatif berskala besar yang didanai publik, yang berhasil memetakan seluruh genom manusia. Proyek ini berimplikasi mendalam bagi bidang kedokteran, biologi, dan genetika.Pemerintah di seluruh dunia telah memainkan peran penting dalam memajukan teknologi energi terbarukan. Misalnya, kebijakan Energiewende Jerman telah secara berarti mendorong pengembangan dan adopsi energi surya dan angin. National Institutes of Health (NIH) di Amerika Serikat telah mendanai banyak proyek penelitian medis yang inovatif, termasuk pengembangan vaksin dan pengobatan berbagai penyakit. NASA, sebuah badan pemerintah, telah menjadi yang terdepan dalam eksplorasi ruang angkasa, yang menghasilkan banyak kemajuan teknologi. Pendaratan Apollo di bulan, penjelajahan Mars, dan Teleskop Luar Angkasa Hubble semuanya merupakan produk inovasi yang dibiayai negara. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana inisiatif yang dimainkan negara, berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi dan mengatasi tantangan sosial yang kritis.Negara kerapkali mengambil investasi berisiko tinggi yang tak mau didanai oleh sektor swasta karena ketidakpastian dan cakrawala jangka panjang. Ini termasuk mendanai penelitian dasar dan teknologi tahap awal yang mungkin tak memiliki aplikasi komersial langsung tetapi penting bagi inovasi masa depan. Pemerintah tak semata mendukung pasar yang ada, melainkan pula membuka pasar baru. Melalui kebijakan, subsidi, dan strategi pengadaan, negara dapat merangsang permintaan untuk teknologi dan industri baru. Hal ini terbukti di sektor-sektor semisal energi terbarukan, dimana insentif pemerintah telah secara menonjol mempercepat pengembangan dan adopsi.Mazzucato membantah mitos bahwa negara pada dasarnya tidak efisien dan bahwa sektor swasta selalu lebih dinamis. Ia berpendapat bahwa negara telah menjadi inovator yang berani dan berharga, yang hampir selalu meletakkan dasar bagi keberhasilan sektor swasta. Ia menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif tempat sektor publik dan swasta bekerjsama. Sinergi ini sangat penting bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Mazzucato menggarisbawahi perlunya memikirkan kembali peran negara dalam perekonomian, dengan menganjurkan pandangan yang lebih seimbang, yang mengakui kontribusi negara terhadap inovasi dan kewirausahaan.Guna mendorong aktivitas kewirausahaan, Pemerintah dapat menawarkan hibah, pinjaman, dan insentif keuangan agar membantu para wirausahawan mengamankan modal yang mereka butuhkan untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Menyederhanakan regulasi dan merampingkan proses memulai dan menjalankan bisnis dapat memudahkan para wirausahawan memahami persyaratan hukum. Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan (R&D) dan membuat kebijakan yang mempromosikan inovasi, membantu para wirausahawan membawa ide-ide baru ke pasar. Dengan mendanai program pendidikan dan inisiatif pelatihan, pemerintah dapat membekali calon wirausahawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan agar berhasil.Pemerintah dapat mempromosikan kewirausahaan melalui kampanye publik, penghargaan, dan program pengakuan yang mengapresiasi wirausahawan yang sukses dan menginspirasi orang lain. Menetapkan aturan dan regulasi yang melindungi kekayaan intelektual dan memastikan persaingan yang fair, dapat membangun lingkungan yang stabil bagi bisnis agar berkembang. Dengan memfasilitasi event-event jejaring dan membuat platform berkolaborasi, pemerintah dapat membantu para wirausahawan terhubung dengan mitra, mentor, dan investor potensial.Esensinya, pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator, membangun sebuah lingkungan dimana usaha kewirausahaan dapat berkembang pesat, ibarat seseorang yang merawat tamannya guna memastikan tanaman tumbuh kuat dan sehat.Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengarah pada pengembangan kerangka tatakelola yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan sekaligus memastikan akuntabilitas dan perilaku etis. Kerangka tatakelola yang efektif membantu bisnis mengidentifikasi dan mengelola risiko, memastikan keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan dengan praktik tatakelola yang kuat lebih mungkin menarik investor, karena dipandang lebih dapat diandalkan dan dikelola dengan baik. Pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan mereka menggalakkan kewirausahaan dan tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Misalnya, peraturan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dapat membantu bisnis baru membangun kepercayaan dengan investor dan pelanggan.David Larcker dan Brian Tayan menjelaskan mengapa tatakelola perusahaan (corporate governance) penting, dengan menekankan perannya yang krusial dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Tatakelola perusahaan yang efektif menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen. Praktik tatakelola yang baik memastikan bahwa para eksekutif bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham, meminimalkan konflik kepentingan, dan mengurangi potensi perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajemen. Struktur tatakelola perusahaan, semisal pengawasan oleh dewan direksi dan pengawasan internal yang kuat, membantu mengurangi berbagai jenis risiko, termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi. Mekanisme tatakelola memastikan adanya akuntabilitas pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Akuntabilitas ini, membantu mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa keputusan dibuat demi kepentingan terbaik perusahaan dan para pemangku kepentingannya.Praktik tatakelola yang baik mendorong transparansi dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan yang transparan dan komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para investor, pelanggan, karyawan, dan regulator. Kerangka tatakelola yang kuat membantu melindungi dan meningkatkan reputasi perusahaan, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan investor dan loyalitas pelanggan. Sistem tatakelola yang berfungsi dengan baik dapat menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, karena sering melibatkan beragam perspektif dan evaluasi menyeluruh terhadap opsi-opsi strategis. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tatakelola yang baik dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.Tatakelola perusahaan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan regulasi. Kepatuhan ini mengurangi risiko penalti, denda, dan sanksi lainnya. Kerangka tatakelola kerap mencakup kode etik dan pedoman etika yang membantu perusahaan mematuhi standar integritas dan keadilan yang tinggi.Tatakelola perusahaan yang kuat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan menarik investasi dengan meyakinkan investor bahwa modal mereka akan dikelola secara bertanggungjawab. Perusahaan dengan praktik tatakelola yang baik, sering menikmati biaya modal yang lebih rendah, karena dianggap kurang berisiko oleh investor dan pemberi pinjaman.Tatakelola yang baik mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan dengan memastikan bahwa keputusan strategis mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Struktur tatakelola yang kuat memungkinkan perusahaan merespons krisis dan tantangan dengan lebih efektif, memastikan keberlangsungan dan stabilitas.Konsepsi tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance) tak semata berlaku bagi perusahaan swasta; konsep ini juga penting bagi pemerintah. Sama seperti bisnis, pemerintah perlu mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingannya—warga negara. Praktik tatakelola yang baik memastikan bahwa tindakan pemerintah bersifat transparan dan akuntabel, yang membantu membangun kepercayaan publik. Pemerintah mengelola sejumlah besar sumber daya publik. Tatakelola yang baik memastikan sumber daya ini digunakan secara efisien dan efektif, sehingga mengurangi pemborosan dan korupsi.Tatakelola yang efektif membantu pemerintah mengelola risiko, memastikan stabilitas dan prediktabilitas dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk membangun lingkungan yang stabil bagi bisnis dan warga negara. Kerangka tatakelola yang baik memungkinkan pemerintah menanggapi krisis secara lebih efektif, baik krisis ekonomi, sosial, maupun lingkungan.Pemerintah diharapkan beroperasi dengan standar etika yang tinggi. Tatakelola yang baik mendorong integritas dan perilaku etis, yang penting dalam menjaga legitimasi dan otoritas. Sama seperti bisnis, pemerintah harus mematuhi hukum dan regulasi. Tatakelola yang baik memastikan bahwa tindakan pemerintah sah dan ada sistem yang berlaku untuk menangani setiap pelanggaran.Pemerintah yang menjalankan tatakelola yang baik, cenderung menarik investasi asing dan dukungan dari organisasi internasional. Investor dan donor mencari lingkungan yang stabil dan tertata dengan baik dalam menginvestasikan sumber daya mereka. Tatakelola yang baik membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa kebijakan bersifat adil, dapat diprediksi, dan kondusif bagi pengembangan bisnis.Tatakelola yang baik memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta. Hal ini penting bagi kemitraan publik-swasta, yang dapat mendorong inovasi dan pembangunan. Dengan menyelaraskan praktik tatakelola, baik pemerintah maupun sektor swasta dapat bekerja menuju tujuan bersama, semisal sustainable development dan kesejahteraan sosial. Intinya, good corporate governance dalam pemerintahan, memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara efisien, beretika, dan transparan, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.Mekanisme tatakelola perusahaan mencakup kode etik dan program etika untuk memandu perilaku perusahaan. Pemerintah dapat mengadopsi standar etika dan program integritas yang serupa dalam memandu perilaku pejabat publik dan memastikan bahwa keputusan dibuat demi kepentingan publik.Nah sekarang, mari kita jawab pertanyaan kita sebelumnya. Ketika seorang pengusaha terpilih menjadi pejabat publik, semisal menteri atau presiden, ada beberapa pertimbangan penting terkait keterlibatan mereka dengan bisnisnya. Dalam posisi Menteri, sangat penting menghindari konflik kepentingan. Sang pengusaha diharuskan mengundurkan diri dari bisnisnya atau menempatkannya dalam sebuah 'blind trust' untuk memastikan mereka tak mempengaruhi keputusan bisnis saat menjabat. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengharuskan pejabat publik mengungkapkan kepentingan keuangan mereka dan menarik diri dari keputusan yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Menjaga kepercayaan publik sangat penting. Setiap persepsi konflik kepentingan, dapat merusak reputasi dan efektivitas pejabat tersebut.Untuk jabatan yang lebih tinggi semisal jabatan kepresidenan, pemisahan dari kepentingan bisnis bahkan lebih kritis. Salah satu pendekatan yang umum ialah menempatkan aset bisnisnya dalam sebuah 'blind trust'. Sebuah 'blind trust' biasanya dibentuk oleh pejabat publik atau individu yang ingin menghindari konflik kepentingan antara kepentingan keuangan pribadi dan tugas publik mereka. Perwalian (trustee) didirikan dengan mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan aset kepada wali amanat independen. Wali amanat biasanya pihak ketiga yang tak memihak, yang tak punya hubungan dengan pemberi hibah (orang yang mendirikan perwalian (trust)). Wali amanat berkewenangan penuh atas aset dan membuat keputusan tanpa masukan dari pemberi hibah. Orang yang mendirikan blind trust tak dapat memiliki kendali atau pengetahuan apa pun tentang investasi dalam perwalian. Pengaturan ini memastikan bahwa mereka tak dapat mempengaruhi atau membuat keputusan berdasarkan kepentingan keuangan pribadinya. Pembentukan dan pengoperasian blind trust selalu tunduk pada pedoman hukum dan etika, terutama jika pejabat publik terlibat. Pedoman ini dirancang untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Bagi pejabat publik, proses pembentukan blind trust biasanya melibatkan: nasihat hukum (berkonsultasi dengan penasihat hukum guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan), pemilihan wali amanat (memilih wali amanat yang bereputasi baik dan berkualifikasi, seringkali dari perusahaan perwalian profesional atau firma hukum, yang dapat mengelola aset secara independen) dan dokumentasi (membuat dokumen hukum yang menguraikan ketentuan perwalian, termasuk kewenangan dan tanggungjawab wali amanat, dan secara resmi mentransfer aset ke perwalian).Singkatnya, blind trust dikelola oleh wali amanat independen, dan pengusaha tak memiliki kendali atau pengetahuan atas aset tersebut. Hal ini membantu mencegah konflik kepentingan yang nyata atau yang dipersepsikan. Pengusaha juga boleh memilih menjual kepentingan bisnis mereka sepenuhnya. Hal ini dapat membantu menghilangkan potensi konflik tetapi dapat melibatkan pertimbangan hukum dan keuangan yang rumit, terutama dalam kasus perusahaan swasta.Para pengusaha yang terpilih sebagai pejabat publik diharuskan mengungkap kepentingan dan kepemilikan finansial mereka secara menyeluruh, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini biasanya mencakup pengisian formulir pengungkapan keuangan yang terperinci. Mereka diharuskan mematuhi hukum dan regulasi yang mengatur konflik kepentingan bagi pejabat publik. Hukum ini dapat sangat bervariasi, tergantung pada negara dan jabatan tertentu yang dipegang.Jika mempertahankan kepemilikan perusahaannya, pengusaha harus mundur dari manajemen dan pengambilan keputusan sehari-hari. Hal ini dapat melibatkan penunjukan CEO atau anggota tim eksekutif lainnya untuk menjalankan perusahaan secara independen. Sangat penting menetapkan pemisahan yang jelas antara peran mereka sebagai pejabat publik dan kepentingan bisnisnya. Hal ini termasuk memastikan bahwa jabatan publik mereka tak digunakan untuk menguntungkan bisnis pribadinya dengan cara apa pun.Sang pengusaha diharuskan mempertimbangkan persepsi publik dan pentingnya menjaga kepercayaan. Bahkan munculnya konflik kepentingan dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Komunikasi yang teratur dan transparan dengan publik dan otoritas terkait tentang bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola amatlah penting.Sang pengusaha dianjurkan mencari penasihat hukum untuk memahami kompleksitas pengelolaan kepentingan bisnis mereka saat memangku jabatan publik. Pakar hukum dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang relevan. Di luar persyaratan hukum, mematuhi standar etika yang tinggi sangatlah penting. Pengusaha hendaknya menghindari tindakan apa pun yang dapat dianggap tidak etis atau membahayakan integritas jabatan mereka. Kesimpulannya, seorang pengusaha yang terpilih untuk jabatan publik seyogyanya mempertimbangkan dengan cermat implikasi etika, hukum, dan praktis dari pengelolaan kepentingan bisnisnya saat memangku jabatan publik. Baik melalui divestasi, blind trust, atau pendelegasian, tujuannya agar memastikan bahwa tugas resmi mereka dilaksanakan tanpa pengaruh yang tak semestinya dari kepentingan bisnis pribadinya.Susan Rose-Ackerman menyajikan analisis komparatif tentang bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan dan diawasi di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Sistem politik unik setiap negara mempengaruhi tingkat kewenangan eksekutif dan metode akuntabilitas. Rose-Ackerman menggarisbawahi bahwa transparansi mengenai tindakan dan keputusan pejabat publik sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga legitimasi lembaga pemerintah. Ia berpendapat bahwa ketika pejabat publik mengungkapkan tindakan, konsultasi, dan proses pengambilan keputusan mereka, hal itu memungkinkan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya meneliti dan mengevaluasi kinerjanya. Keterbukaan ini membantu mencegah korupsi dan pelanggaran, karena hal itu membuat pejabat publik rentan terhadap kritik dan konsekuensi potensial atas perilaku yang tak beretika.Publik yang terinformasi, lebih siap turut ambil peran dalam proses demokrasi, meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah, dan membuat keputusan pemungutan suara yang terinformasi. Transparansi memastikan bahwa warga negara punya akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk menilai kinerja pemimpin mereka dan berpartisipasi secara bermakna dalam debat publik dan diskusi kebijakan. Keterlibatan yang terinformasi ini, merupakan landasan demokrasi yang sehat dan penting bagi legitimasi tindakan eksekutif.Transparansi berfungsi sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Ketika tindakan eksekutif tunduk pada pengawasan publik, akan memperkecil peluang korupsi, favoritisme, atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Rose-Ackerman menggarisbawahi bahwa kurangnya transparansi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang rahasia, dimana pejabat dapat bertindak tanpa pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat, yang merusak aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.Tranparansi proses pengambilan keputusan dapat mengarah pada hasil kebijakan yang lebih baik dengan memungkinkan masukan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Pendekatan inklusif ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan, sebab memanfaatkan beragam perspektif dan keahlian. Selain itu, ketika kebijakan dikembangkan secara transparan, kebijakan tersebut cenderung lebih diterima dan didukung oleh masyarakat, sehingga meningkatkan implementasi dan efektivitasnya.Rose-Ackerman menggarisbawahi bahwa transparansi bukan semata pertimbangan praktis, melainkan pula kewajiban hukum dan etika dalam sistem demokrasi. Banyak negara memiliki kerangka hukum yang mengharuskan transparansi pemerintah, semisal undang-undang kebebasan informasi, undang-undang rapat terbuka, dan regulasi-regulasi lainnya, yang mengamanatkan pengungkapan kegiatan pemerintah. Persyaratan hukum ini mencerminkan komitmen menegakkan nilai-nilai demokrasi dan melindungi hak warga negara dalam mengakses informasi.Rose-Ackerman juga berpendapat bahwa keterlibatan publik merupakan komponen penting dari berfungsinya sistem checks and balances. Kita akan perbincangkan secara singkat peran checks and balances pada pembahasan berikutnya, biidznillah."Setelah itu, Seruni terdiam sejenak, merasakan energi, sebelum membuka mulutnya melepaskan Viva La Vida-nya Coldplay keluar,I used to rule the world[Kupernah kuasai dunia]Seas would rise when I gave the word[Samudera bakalan pasang saat daku bertitah]Now in the morning, I sleep alone[Sekarang dipagi hari, kutidur sendiri]Sweep the streets I used to own *)[Menyapu jalanan yang pernah kumiliki]
Kutipan & Rujukan:
- Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, 2018, PublicAffairs
- David Larcker & Brian Tayan, Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences, 2011, Pearson Education
- Susan Rose-Ackerman, Democracy and Executive Power: Policymaking Accountability in the US, the UK, Germany, and France, 2021, Yale University Press
*) "Viva La Vida" written by Christopher A. J. Martin, Guy Rupert Berryman, Jonathan Mark Buckland & William Champion
